ii - maltengkab.go.id · MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

ramhmat dan karunia-Nya sereta memberi petunjuk, sehinggah kami dapat menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang

mewujudkan wujud pertanggungjawawaban tertulis Dinas Kesehatan Kepada pemberi

wewenang dan mandat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Laporan kinerja

ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

strategis dalam mewujudkan visi misi, tujuan dan sasaran dinask kesehat an selama tahun

Meningat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa laporan kenerja yang

disusun ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam

rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Masohi, Januari 2019 Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan knerja dinas kesehatan kabupaten maluku tengah tahun 2018 merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama tahun anggaran

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dinas kesehatan

kabupaten maluku tengah menunjukan arah yang ingin dicapai oleh dinas kesehatan

kabupaten maluku tengah dalam periode 2018-2022. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun

2018 ditetapkan dengan dokumen penetapan kinerja perubahan tahun 2018.

Pada Tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 sasaran dengan

menggunakan 13 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................... i

Daftar isi .......................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................ iii

BAB I Pendahuluan............................................................................................. iv

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 1-3

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan .................................... 4

1.4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ............................................. 5

1.5. Analisis Aspek Strategis ................................................................. 6

1.5.1. Aspek sumber daya manusia ............................................. 6

1.5.2. Aspek sarana pelayanan kesehatan ................................... 7

1.5.3. Aspek wilayah ..................................................................... 8-9

1.6. Sistematika Penulisan ..................................................................... 10

BAB II Perencanaan Kinerja .............................................................................. 11

1.1. Rencana Strategis .......................................................................... 11

1.1.1. Visi ....................................................................................... 11

1.1.2. Misi ...................................................................................... 11

1.1.3. Tujuan, sasaran, dan kebijakan program kegiatan ............. 13-18

1.2. Rencana kinerja dan penetapan kegiatan ...................................... 19-24

BAB III Akuntabilitas Kinerja .............................................................................. 24-25

2.1. capaian kinerja ................................................................................ 26

2.1.1. pengkuran pencapaian sasaran .......................................... 26

2.2. realisasi anggaran ............................................................................ 27

BAB IV Penutup .................................................................................................. 33

3.1. kesimpulan ...................................................................................... 33

3.2. kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja ............................... 34

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah 1

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) merupakanprasyarat

untuk mewuludkan aspiras masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-citabangsa

bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel,dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara

yangbersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor

28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

KKNmenyatakan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam

penyelenggaraannegara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dankegiatan penyelenggana negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepadamasyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

denganketentuan penatunan perundangundangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dani pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipencayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaananggaran.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolak ukur keberhasilan

dalampelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan

masyarakat.Informasi yang diharapkan dan Laporan Kinerja adalah

penyelenggaraanpemerintahan yang dilakukan secara efesien, efektif dan responsif

terhadapmasyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak

yangberkepentingan seria dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

eksistensisuatu Lembaga.

1.2 LANDASANHUKUM

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih

dan Bebas dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaon

danPerianggung jawaban Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana

telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antaraPemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

PemerintahDaerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

UangNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

83,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

KinerjaInstansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

DalamNegeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

KeuanganDaerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 53

Tahun 201 4 tentang Petunluk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentangRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 201 3-

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun 2017

TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)

KabupatenMaluku Tengah Tahun 201 7;

21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017.

22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016;

23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016;

24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 21 6 tentang kedudukan,Susunan

Organisasi dan Tata Kelola Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah(Berita Daerah

Kabupaten Maluku tengah Tahun 201 6 Nomor 265);

25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 201 7 tentang PenlabaranTugas

Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku TengahNomor 05 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Dinas

Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang berkedudukan dibawah

dan beranggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris DaerahDinas Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahandaerah di bidang kesehatan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalammelaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program, lnformasi dan Humas

2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaon Aset

3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerjadan

OIah Raga

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalia penyakit, membawahi :

1. Seksi Surveylans dan Imunisasi

2. Seksi PencegahanKesehatan Jiwa

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT

2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

1.4 ANALISIS ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam

upaya mencapai sasaran dan tu juan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah, aspek-aspek tersebut antara lain :

1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di kabupaten Maluku Tengah baik yang

bertugas di Rumah Sakit maupun di Puskesmas dan di Pustu dengan rincian

selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ¡ni:

Tabel 1.1

Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah Dan Kualifikasi Pendidikan Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Maluku Tengah

NO KETENAGAAN JULAH

1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1

2. Dokter Spesalis Bedah 1

3. Dokter Spesalis anrorologi 1

4. Dokter Spesalis penyakit dalam 1

5. Dokter Spesalis kandungan 1

6. Dokter Spesalis forensik 1

7. Dokter Spesalis mata 1

8. Dokter Umum 71

9. Dokter Gigi 34

10. Apotik 5

11. Bidan 355

12. Perawat 334

13. Sarjana kesehatan masyarakat 32

14. Sarjana umum 5

15. Sanitasi 30

16. Gizi 28

Submer : sub bagian hukum kepegawaian dan umum dinas kesehatan tahun 2017

1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1.2

Jenis dan jumlah sarana kesehatan di kabupaten maluku tengah

Tahun 2018

NO KECAMATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

RSU PUSKESMAS PUSTU

1. Tehoru - 1 7

2. Telutih - 2 3

3. Amaha - 2 5

4. Teluk ellpaputih - 1 5

5. Kota masohi 1 2 9

6. TNS - 2 5

7. Seram Utara - 1 15

8. Seram Utara timur seti - 1 11

9. Seram Utara timur kobi - 2 6

10. Seram Utara barat - 2 7

11. Saparua 1 2 2

12. Nusalaut - 1 4

13. P. Haruku - 2 7

14. Salahutu 1 3 5

15. Leihitu - 3 10

16. Leihitu barat 0 1 2

17. Banda 1 2 6

18. Saparua timur 0 3 4

JUMLAH 4 33 133

Sumber data : sub bagian program, informasi dan humas dinkes maluku tengah tahun 2018

1.4.3 Aspek Wilayah

Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas sebesar 275.907 Km2, terdiri dan wilayah

lautanseluas 264.311,43 Km2 atau 95,80% dan daratan seluas 1 1 .595,57 Km2 atau

4,20%, dengan panjang garis pantai 1.256.230 Km.Kabupaten Maluku Tengah

berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda

Sebeloh Barat berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur

Sebagaimana disajikan dalam tabel. 1 berikut diketahui bahwa sebagian besar darata

di kabupaten maluku tengah atau disekitar 92,1 1% berada di pulau seram dan pulau-

pulau kecil sekitarnya. Sedangkan wilayah daratan Kabupaten Maluku Tengah

yangtersebar diPulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Nusalaut dan Saparua, serta

KepulauanBanda hanya seluas 7,98%.

NO Pulau Dan Kumpulan Pulau Luas Daratan

(1) (2) (3) (4)

1 Pulau ambon* 384 3,31

2 Pulau haruku 150 1,29

3 Pulau saparua dan nusa laut 209 1,8

4 kepulauan banda 172 1,48

5 Pulau seram dan P.P . Kecil 10,680,57 92,11

11,595,57 100,00

Mengacu pada Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140 - 72 Tahun 2011

Tentang Penetapan Jumlah, Nama Negeri/Negeri Administratif dan Kelurahan di

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011, maka secara administratif Kabupaten

Maluku Tengah memiliki 1 7 (Tujuh Belas) Kecamatan, yang terdiri dan 1 72 Negeri

dan 6 Kelurahan.

TABEL. 1.4

Luas Wilayah Administratif Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah

Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Wiayah Jumlah

1 2 3 4 5

Banda Banda naira 172,00 12

Tehoru Tehoru 248,22 10

Amahai Amahai 1,619,07 13 1

Kota Masohi Masohi 37,30 - 5

Teluk Elaputih sahulau 120,00 7

TNS Waipia 24,28 16

Saparua Saparua 176,50 17

Nusalaut Ameth 32,50 7

P. Haruku Pelauw 150,00 11

Salahutu tulehu 151,82 6

Leihitu Hila 147.63 11

Leihitu barat Larike 84,47 5

Seram utara Wahai 7,173,46 13

Seram utara barat Pasanea 705,48 12

Seram utara timur kobi Kobi 280,65 12

Seram utara timur seti Kobosonta 186,19 10

Telutih Laimu 11,595,57 172

JUMLAH 11,595,57 172 6

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunon Laporan sebagal berikut:

BAB I Pendahuluan:

1.1. LatarBelakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

1.4. Analisis Aspek Strategis

1.5. Sisematika Penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Vlsi

2.1.2. Misi

2.1.3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program Kegiatan

2.2. Rencana Kerja

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

2.2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

3.1.2. Pencapaian target misi dan sarana

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Pencapaian Misi

3.2.1.1. Pencapalan Indikator Sasaran 1

3.2.1.2. Pencapaian Indikator Sasaran 2

3.2.1.3. Pencapaian Indikator Sasaran 3

3.2.2. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinyo Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku

Tengahtelah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selamakurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 — 2022 dengan

memperhitungkan potensi,peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Dinas KesehatanKabupaten Maluku Tengah yang mencakup visi,

misi, tujuan dan sasaran serta strategipencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab

¡ni. Sedangkan uraian sasaran targetkinerja yang ¡ngin dicapal dalam tahun 2018

berikut program dan kegiatanpendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja

Tahun 2018.

2.1.1. Visi

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu dan

penyelenggarapembangunan kesehatan di daerah, mempunyai Visi :

“Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan

dalam Semangat Hidup Orang Basudara”

2.1.2. Misi

Untuk mencapai Vlsi yang telah digambarkan diatasmaka ditetapkan Misi

DinasKesehatan Kabupaten Maluku Tengah sebagcii berikut:

1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan profesional

2.1.3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Kebijakan Program Kegiatan

3. Luas Wilayah Administratif Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah

VISI : Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam Semangat Hidup Orang Basudara

MISI I : Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan profesional

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan derajat kesehatan lewat peran aktif masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan sehat

Peningkatan sanitasi lingkungan

Pemenuhan sarana dan prasarana pemeriksaan lingkungan

Peningkatan sistem pengawasan air bersih, air minum dan peredaran makanan

Peningkatan mutu tenaga sanitarian

Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Pelatihan mutu Manajemen dan pelayanan di Puskemas

Peningkatan kapasitas petugas di puskesmas

Evaluasi kinerja puskesmas dan masyarakat

Sosialisasi dan orientasi petugas puskesmas dan stakeholder

Pemanfaatan obat tradisional

Meningkatkan logistik BOK

Peningkatan Kualitas Puskesmas

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lanjut Usia

Pelatihan bidan dan pemegang program ibu dan anak

Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita

Peningkatan sarana pendukung dan peningkatan kapasitas

Meningkatkan kualitas gizi masyarakat

Rapat teknis gizi

Sosialisasi dan orentasi bagi petugas dan masyarakat

Meningkatkan jaminan perlindungan masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat miskin

Peningkatan pelayanan lewat kemitraan lintas sektor

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas kesehatan

Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan

menertibkan peredaran sediaan farmasi yang tidak berijin

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Meningkatkan advokasi kesehatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat

Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hidup sehat

Peningkatan sarpas media promosi

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Peningkatan Imunisasi

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Meningkatkan akuntabilitasi kinerja birokrasi

Meningkatnya kualitas manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan ketatalaksaan

Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui tata kelola administrasi

Meningkatkan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana perkantoran

Meningkatkan kualitas aparatur

setiap sasaran strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program

terkumpul sejumlahkegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan

maksud, tujuan dankarakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk

memberikan fokus padapenyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya

organisasi. Dengan demikiankegiatan merupakan penjabaran lebih Ianjut dan

program. Guna mencapai sasarandimaksud, maka pada tahun 2017 telah

ditetapkan 14(empat belas) program dan 75(tujuh puluh lima) kegiatan.

Adapun program dan kegiaton Dinas Kesehaton Kabupaten Maluku

Tengahtertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Program dan kegiatan dinas kesehatan kabupaten maluku tengah

Tahun anggaran 2018

Program Obat dan Perbekalan kesehatan

TUJUAN SASARAN KEGIATAN

1 Meningkatkan ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujuan

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2 Meningkatnya penggunaanObat dan Perbekalan kesehatan

2 Peningkatan mutu PenggunaanObat dan PerbekalanKesehatan

3 Meningkatnya pelayanan mutu farmasi dan penggunaan obat serta alkes

3 Pengadaansarana dan PrasaranaInstalasiFarmasi

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

TUJUAN SASARAN KEGIATAN

. 1 Meningkatkan pelayanan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja

2 Pelayanan mobile medical service

2 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya

3 Pelayanan Pengobatan dan Khitanan Massal

3 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya

3 Pelatihan SIK Bagipengelola di Puskesmas

4 Meningkatkan pelayanan akses dan mutu pelayanan ksehatan rujukan

4 Bantuan operasional (BOK Kesehatan)

5 Meningkatnya perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi,balita, bumil, ibu nifas dan ibu meneteki)

5 Jaminan Persalinan ( Bantuan Operasional Kesehatan - DAK Non Fisik )

6 OrientasiKeperawatanKesehatanMAsyarakat

7 Pembinaan dan PengawasanPengobatanTradisional

8 PelatihanPeningkatanMutuManajemenPuskemas

Program promosi kesahatan dan pemberdayaan masyarakat

TUJAN SASARAN KEGIATAN

1 Meningkatkan PHBS rumah tangga institusi pendidikan, institusi kesehatan, TIU dan tempat kerja

1 Pengembangan Media Promosi dan InformasiSadarHidupSehat

2 Meningkatkan PHBS rumah tangga institusi pendidikan, institusi kesehatan, TIU dan tempat kerja

2 Penyusunan profil kesehaahatan mas yarakat

2 Meningkatnya UKBM (Posyandu, posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dll)

2 Pendampingan Desa PHBS

3 3 KampanyeKesehatan Nasional

4 PendampingDesa PHBS

5 PertemuanKoordinasiKecamatanDengan TOMA dan Toga

6 Pelatihan Kader Posyandu

7 PelatihanPengembangan Media PromosiKesehatanbagiPengadaanPetugasPromkesPuskesmas

8 PengadaanPromkes KIT

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

PenanganGiziBuruk

PelatihanPetugasGiziPuskesmas

Sosialisasi Garam Beryodium di MAsyarakat

Reviuw Surveylans Gizi bagi petugas

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Meningkatnya inspeksi keseha tan lingkungan SAB, TTU, TPM dan insdustri

1 Penagawasan dan Pembinaan TTU/TPM

2 Meningkatnya inspeksi kesehat an lingkungan sarana kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jembatan keluarga

2 Surveilans Sarana Air Bersih

3 Meningkatnya pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat

3 Deklarasi dan verifikasi desa ODF

4 Meningkatnya Inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan

4 Inspeksi peredaraan makanan dan minuman kadaluarsa

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Meningkatnya penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS dll)

1 PengambilanSampelDarahPenyakit HIV/AIDS pada KelompokResti

2 2 PenjaringanPenderita TB Paru

3 PenjaringanKasusBaru /Revidevalide Survey (RVS) ScholPenderitaKusta

Meningkatnya komunikasi. Informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

4 PemantauanOBat Filariasis

5 PelatihanPeningkatanPetugasMikroskopisPuskesmas

6 PengendailianVektor Malaria

7 PelatihanSurveylans Early Warning Allert dan Response System (EWARS)

8 Kampanye dan IntruduksiImunisasiMeasisRubela

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya standar tenaga kesehatan

1 PenyusunanPeraturanPerizinanBidangKesehatan

Meningkatnya standar tenaga kesehatan

2 Akreditasi Puskemas ( DAK Non Fisik )

Meningkatnya standar fasilitas pelayanan kesehatan

PengadaanSarana dan PrasaranaPuskesmas

3 RehabilitasiSedang/BeratPustu

4 RehabilitasiSedang/BeratPuskesmas

5 Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/ Pustu

6 PengadaanSarana dan PrasaranaPuskesmas

7 Pembangunan InstalasiPengolahLimbahPadat.

8 Pembangunan LaboratoriumKesehatan

Program KemitraanPeningkatanPelayananKesehatan

1 KemitraanPengobatanBagiPasienKurangMampu

2 PelayananKesehatanBergerak

3 PelatihanPelayananKesehatanBergerak

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

1 Meningkatnya pembagunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

RehabilitasiSedang/BeratPustu

Meningkatnya perbaikan dan

RehabilitasiSedang/BeratPuskesmas

pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/ Pustu

PengadaanSarana dan PrasaranaPuskesmas

Pembangunan InstalasiPengolahLimbahPadat.

Pembangunan LaboratoriumKesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

1 WorskhopBidanKoordinatorPuskemas

2 SosialisasiDeteksi Dini Kanker Pada Perempuan di Tingkat Kecamatan.

3 SosialisasiKesehatanReproduksiRemaja

4 Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui P4K, kelas, ibu hamil, kemitraan bidan dukun dan tumah tunggu kelahiran

5 PeningkatanKapasiatasBidanDesaMelaluiAsuhanPersalinan Normal

6 AdvokasiKesehatanDalamMendukungUpayaKesehatanIbu dan Anak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Meningkatkan penyediaan jasa administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Meningkatkan penyediaan dan pengadaan pendukung administrasi perkantoran

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Peyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

9 Penyediaan makanan dan minuma

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Rapat forum SKPD

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1 Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 Pembangunan gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

2 Pembangunan rumah dinas

3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4 Pengadaan peralatan gedung kantor

5 Pengandaan Mebeleur

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlangkapan gedung kantor

9 Rehabilitas sedang/berat rumah dinas

10 Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional

11 Pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan (SIK)

Programpeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 SosialisasiPeraturanPerundang - Undangan

2 Menigkatnya pembinaan dan bimbingan teknis management kesehatan

2 Bimbingan teknik implementasi peraturan perundang - undangan

3 Menigkatnya pengembangan dan analisis sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Dan Pengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja dan Keuangan Daerah

1 Meningkatkan kualitasn aporan aset

PenyusunanDokumenPerencanaan SKPD

Program Peningkatan Dan Pengembangan SistemPengelolaanKeuangan Daerah

1 Meningkatkan kualitasn aporan aset

RapatRekonsiliasi data Aset

B. RENCANA KERJA

Indikator Kinerja Utama

Saloh Satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapon tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikatar Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku

Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review

dengan memperhatikan capaian kinerjaa, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja

Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Tabel 2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku

Tengah Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018,

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen pelaksanaan anggaran

(DPA) Tahun 2018. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagal berikut:

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN Target

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan derajat kesehatan lewat peran aktif masyarakat

Presentase Akses Sanitasi Dasar 74,51

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 130,00

Presentase Pengawasan TTU/TPM 52,17

2 Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan

Presentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan

Presentase puskemas yang terakreditasi 0,30

3 Meningkatkan advokasi kesehatan

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

Presentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) PHBS

4 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

Pervalensi Rate Penyakit Menular dan Tidak Menular

309,32

Presentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular

Presentase Imunisasi 94,69

5 Meningkatkan akuntabilitasi kinerja birokrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat 100,00

Nilai Sakip 70,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

perwujudankewajban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan tujuan dan

sasaran sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan

menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan

perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat sesuai ketentuan

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,

memberikan gambaran penilcian tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok

indikator kinerja tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

levelsasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang

ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan

atau kegagalan capalan kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan

untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat

strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD dilingkungannya.

Kriteria yang dipergunakan dalampenilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala

nilai peringkatkinerja dikutip dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014,

yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 3.1

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No Interval nilai realisasi knerja Kriteria penilaian realisasi kinerja

1 ≥ 91 Sangat baik

2 75,1 – 90,0 Tinggi

3 65,1 – 75,0 sedang

4 50,1 – 65,0 Rendah

5 ≤ 50,0 Sangat rendah

Sumber : permendagri no. 54 tahun 2010

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan relisasi sebagai berikut

a. Apabila semakin tinggi relisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian

yang semakin baik, di gunakan rumus sebagai berikut:

b. Apbila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja

tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut :

Dalam rangka pengembangan sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas

kinerja, beberapa kegiatan d itetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi

(ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun

sebelumnya. Perhitungan nilai realisasi kinerja ini telah digunakan pada sistem AKIP

secara elektronik (e-sakip).

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja seria Iebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja(IKU) dan capaiankinerjadiperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkancapaian

kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis,cara penyimpulanhasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan

KabupatenMaluku Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja

Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian

kinerja,permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhikeberhasilan suatuorganisasi. Hasil pengukuranatas indikator

kinerja utama Dinas Kesehatan Kobupaten Maluku Tengah tahun 2018

menunjukan hasil sebagai berikut :

TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH TAHUN 2018

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN Satuan

Target realisasi capaian Kinerja 2018 2018

1 2 3 4 5 6 9

Presentase Akses Sanitasi Dasar

presentase 74,51 70,00 106

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

presentase 130,00 130,00 100

Presentase Pengawasan TTU/TPM

presentase 52,17 52,17 100

presentase 0,21 0,21 100

Presentase puskemas yang terakreditasi

presentase 309,32 309,00 100

presentase 92,23 92,23 100

Presentase Imunisasi

presentase 94,69 94,69 100

Indeks Kepuasan Masyarakat

presentase 100,00 100,00 100

Nilai Sakip presentase 70,00 70,00 100

Sumber : data profil kesehatan tahun 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 12 indikator terdapat 11 indikator

sesuai target, dan 1 indikator melampaui target.

Capaian indikator kinerja utama dinas kesehatan kabupaten maluku

tengah tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, dapat dikihat pada

tabel berikut;

TABEL 3.2

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017 DAN 2018

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9

Presentase Akses Sanitasi Dasar

66 74,51 75,30 77,39 78,21 81,02

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

112 130,00 145,00 160,00 175,00 192,00

Presentase Pengawasan TTU/TPM

52,17 53,76 58,37 63,28 67,88

0,9 0,21 0,19 0,16 0,12 0,10

Presentase puskemas yang terakreditasi

0,27 0,30 0,39 0,30 0,30 0,39

3,00 9,00 14,00 19,00 24,00

0,04 0,08 0,17 0,27 0,37 0,46

309,32 423,71 378,59 347,50 330,22

90 92,23 93,24 93,79 94,52 96,15

Presentase Imunisasi

91 94,69 96,46 96,39 98,50 99,11

Indeks Kepuasan Masyarakat

90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nilai Sakip 50 70,00 73,00 76,00 78,00 80,00

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk realisasi dan 12 indikator ada 12 indikator

meningkat,Indikator IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah sama dengan Indikator

kinerja yang ada pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022, maka untuk Penjelasan

umum sasaran dan indikator, Instrumen/cara pengukuran Indikator, Kinerja nyata VS

Rencana, Kinenja nyata VS tahun sebelumnya, faktor pendukung dan penghambat serta

solusi akan dibahas secara mendalam pada Pengukuran, Evaluasi dan analisis capaian

kinerja.

3.2. ANÁLISIS CAPAIAN KINERJA

Berkut ini di uraikan hasil pengukuran dan analisispencapaian sasaran

strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018

3.2.1. Misi Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Jumlah sasaran pada Misi yang dapat diukur kinerjanya adalah sasaran.

Jumlah indikator kinerja yang digunakan 12 indikator. Sebanyak 1 indikator

indikator melebihi target.

TABEL 3.4

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2018 DIBANDINGKAN TARGET RENSTRA 2017– 2022

TUJUAN/SASARAN

TARGET REALISASI

2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatkan

derajat

kesehatan

lewat peran

masyarakat

Presentase Akses

Sanitasi Dasar 66 74,51 50,00 70,00

Meningkatnya

kualitas lingkungan

Jumlah Desa yang

melaksanakan

112 130,00 101,00 130,00

Presentase

Pengawasan

TTU/TPM

50,55 52,17 40,00 52,17

2 Meningkatkan

aksebilitas

pelayanan

kesehatan

Presentase

kunjungan

masyarakat ke

fasilitas kesehatan

0,9 0,21 0,7 0,21

Meningkatnya

kualitas pelayanan

kesehatan

Presentase

puskemas yang

terakreditasi

0,27 0,30 0,2 0,30

3 Jumlah kebijakan

publik yang 2 3,00 0,5 4,00

Meningkatkan

advokasi

kesehatan

berwawasan

kesehatan

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

Presentase

kabupaten/kota

yang memiliki

kebijakan (Perilaku

Hidup Bersih dan

Sehat) PHBS

0,04 0,08 0,01 0,08

4 Menurunkan

kesakitan dan

kematian

akibat

penyakit

menular dan

tidak menular

Pervalensi Rate

Penyakit Menular

dan Tidak Menular

209 309,32 100 309,00

Meningkatnya

pencegahan dan

pengendalian

penyakit menular

dan tidak menular

Presentase

cakupan

penemuan dan

penanganan

penyakit menular

dan tidak menular

90 92,23 70 92,23

Presentase

Imunisasi 91 94,69 65 94,69

5 Meningkatkan

akuntabilitasi

kinerja

birokrasi

Indeks Kepuasan

Masyarakat 90 100,00 55 100,00

Meningkatnya

kualitas

manajemen dan

kualitas pelayanan

kesehatan

Nilai Sakip 50 70,00 30 70,00

Sumber : data profil dinas kesehatan 2017-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran tahun 2018 yang terdfri

12 indkator : 12 indikator sesuai dengan dengan akhir Renstra

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dinas kesehatan kabupaten maluku tengah sebagai salah satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) penanggungjawab teknis pembangunan kesehatan di

kabupaten maluku tengah, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada

rencana Strategis (Resntra) dinas kesehatan kabupaten maluku tengah tahun 2017-

20122.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas kesehatan

kabupaten maluku tengah tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun

kegagalan pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja tahun 2018. Capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang

diuraikan dari tujuan dan sasaran yang ada. Penyelenggaraan kegiatan di dinas

kesehatan kabupaten maluku tengah pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun

kelima dari rencana strategis (Renstra) dinas kesehatan kabupaten maluku tengah

tahun 2017-2022.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pembangunan

tahun 2018 sebagian besar telah dapat dipenuhi. Jika terdapat indikator sasaran yang

pencapaiannya belum terpenuhi target yang ditetapkan, tentunya akan menjadi

motivasidalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan di tahun – tahun

mendatang

1.2. Kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja

Dalam pencapaian kinerja dirasakan beberapa kendala dan hambatan, berikut

kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja dinas kesehatan kabupaten maluku

tengah diantaranya :

1. Masih belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam

pelaksanaan kegiatan

2. Masi adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten)

sehinggah belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang

teranggarakan.

3. Masi adanya keterbatasan sara dan prasarana sehinggah belum mencukupi

kebutuhan yang sesungguhnya

4. Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi sehinggah sumber data kurang

valid dan terukur

Langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kedala – kendala yang

dihadapi adalah sebagia berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan melalui pembinaan,

pembinaan teknik studi banding, dan paltihan

2. Pengusu lan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan

kebutuhan, d idukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif serta

membuat prioritas untuk kegiatan-kegitan yang belum mencapai target yang telah

ditetapkan .

3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat

diperlukan untuk itu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap

fasilitas , sarana dan prasarana penunjanang, mengupayakan pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana secara bertahap ses uai dengan kemampuan

anggaran yang tersedia

4. Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan

informasi di dinas kesehatan, pengembangan data statistik daerah guna mendu

kung terwujudnya akurasi data/bahan dan infomrasi yang d iperlukan

Selain itu, untuk peningkatan kualitas penyusunan LAKIP perlu dilakukan upay a –

upaya untuk penigkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas knerja instansi

pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel

ii - maltengkab.go.id · MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan

Documents

KOLONIALISME BRITISH TERHADAP NEGERI-NEGERI MELAYU ...

Bendera negeri negeri di malaysia

Negeri-negeri melayu awal.ppt

risbang.ristekdikti.go.id · Politeknik Negeri Jember...

MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA - Kamus Keuangan...

ISI KANDUNGAN - Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan ·...

Bab 8 Kerajaan Negeri-Negeri Melayu

maltengkab.go.id · Mengingat 2. 3 4. 6 8. Undang-Undang...

MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK...

90 NEGERI 1 SMPN 2 TUN'JNGAN SMP NEGERI 1 WELAHAN MTS...

MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Masohi, 2019 - maltengkab.go.id · EKONOMI MAKRO DAN...

Medan · 2018. 10. 9. · s m p n egf, ri smp negeri smp...

maltengkab.go.id...Laporan Perubahan SAL • Lapora_n an...

UNJA...Politeknik Negeri Banyuwangi Politeknik Negeri Batam....

Pembentukan Negeri-negeri Selat (Nns) Powerpoint