Hukum Perbankan Islam I

dsuslamanto@bi.go.id

LEMBAGA KEUANGAN

(BANK) SYARIAH Dalam UU Perbankan

IndonesiaBagya Agung Prabowo

Program Magister Hukum (S2) Fakultas

Hukum UII

POKOK BAHASAN

Pendahuluan Konsep Dasar Lembaga Keuangan

Syariah Produk-produk Bank Syariah Sistem operasional Bank Syariah Pengaturan/Legalitas Bank Syariah

PENDAHULUAN

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mau dilayani oleh bank dengan sistem bunga

mengoptimalkan peran sektor perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Lembaga Keuangan di Indonesia Bank

Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat

Non Bank Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Modal Ventura Reksa Dana Asuransi Dana Pensiun Pegadaian

Proses Intermediasi Lembaga Keuangan

Surplus Spending Unit

Defisit Spending Unit

Lembaga Keuangan

Kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia

BANK UMUM (BU)BANK

PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

BU Konvensional (BUK)

BUK yang membuka Unit Usaha Syariah

Bank Umum Syariah (BUS)

BPR Konvensional (BPR)

BPR Syariah (BPRS)

POKOK BAHASAN

Kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia

BANK UMUM (BU)BANK

PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

BU Konvensional (BUK)

BUK yang membuka Unit Usaha Syariah

Bank Umum Syariah (BUS)

BPR Konvensional (BPR)

BPR Syariah (BPRS)

Konsep Dasar Lembaga Keuangan SyariahISLAM

AKIDAH (IMAN)

SYARIAH (ISLAM)

AKHLAK (IHSAN)

IBADAH (Manusia-Pencipta)Hukum asalnya : segala

sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya

dalam Qur’an atau Sunnah

MUAMALAH (Manusia-Manusia) Hukum asalnya : segala

sesuatunya diperbolehkan kecuali yang ada larangan dalam Qur’an

Rukun Islam : Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. (Tidak ada

perubahan-perubahan)

Ø Iman kpd AllahØ Iman kpd MalaikatØ Iman kpd Kitab-kitabØ Iman kpdNabi dan RasulØ Iman kpd Hari AkhirØ Iman kpd Qadha dan Qadhar

Engkau Beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, kalaupun

tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu

Selalu diperlukan perubahan sesuai dengan waktu dan

tempat melalui proses ijtihad

Fungsi Bank Sudah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW :1. Menerima Simpanan2. Memberikan Pembiayaan3. Jasa TransferBiasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja

Keterkaitan 3 pilar

IMAN/Akidah

ISLAM/Syariah

IKHSAN/Akhlak

Perbankan Syariah: Akar, nilai-nilai utama dan dimensi keberhasilannya

Perbankan syariah memiliki akar pada ekonomi syariah nilai Ilahiyah dg.acuan utama Al-Qur-an dan Sunnah.

Nilai-nilai utama: Perspektif makro: Keadilan, maslahah, anti riba, zakat, anti

judi, symmetric information, nilai dasar uang sebagai alat tukar bukan komoditas.

Perspektif mikro: Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh. Dimensi keberhasilan: dunia dan akhirat (long term

oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.

Keadilan

Keseimbangan antara hak dan kewajiban Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak

yang mengekploitasi dan terekploitasi) Menempatkan sesuatu pada tempatnya Berpihak kepada kebenaran

Maslahah Optimal Utility = materi + amal sholeh Environmental friendly Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar

manusia (hanya memenuhi needs tidak wants) Harmonisasi individual needs dg public needs Peranan negara dalam pengelolaan asset

strategis Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal

Anti riba (Productivity)

Masa depan tidak dapat dipastikan Menghindari adanya pihak yang

terekploitasi ∆ Uang beredar = ∆ Sektor riil

Social safety net (perlindungan hak fakir miskin) Mendorong asset diinvestasikan (menghindari

dana idle) Hubungan harmonis antara the have dan the

have not. Zakat bukan charity tetapi kewajiban.

Anti Judi

Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dg pengembangan sektor riil).

Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil.

Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas.

Mengurangi gangguan mekanisme pasar

Symmetric Information

Meminimalkan transaksi yang tidak transparan (gharar) dan Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi.

Uang hanya sebagai alat tukar

Fungsi dasar uang sebagai alat tukar Uang bukan untuk diperdagangkan Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan Pertumbuhan uang sejalan dengan

pertumbuhan sektor riil Pengendalian uang = pengendalian sektor riil

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro: menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati:

1. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);

2. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;

3. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib);

4. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Larangan produk- jasa yg merugikan & berbahaya

Larangan proses yang berbahaya

Tidak m’gunakan sumberdaya illegal & secara tidak adil

Produktif, Tidak spekulatif Efektif, efisien,

berkelanjutan dalam penggunaan sumbar daya (SD)

Akses yg sebesar2nya bagi masyarakat untuk memperoleh SD.

Transparan dan jujur

Trasanksi yang fair, tdk boleh ada pemerasan

Persaingan yang sehat

Kontrak yang adil

ADIL MENGHINDARI KEGIATAN YG

MERUSAKKEMASLAHATAN

A Q I D A H

Jama’ah (Ukhuwwah)

PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN (Rahmatan lil ‘alamin)

POKOK BAHASAN

Produk Bank Syariah

PRODUK DEFINISI JENIS

A. WADIAH :

AMANAH

DHAMANAH

B. INVESTASI :

MUDHARABAH MUTHLAQAH

MUDHARABAH MUQAYYADAH

TITIPAN NASABAH INDIVIDU ATAU BADAN YANG HARUS DIKEMBALIKAN KAPAN SAJA DIKEHENDAKI NASABAH

TITIPAN, PENYIMPAN/BANK TIDAK BOLEH MEMANFAATKAN, DAPAT FEE

TITIPAN, PENYIMPAN/BANK BOLEH MEMANFAATKAN, BANK MENDAPATKAN BAGI HASIL, NASABAH DAPAT BONUS.

SIMPANAN BERJANGKA PEMILIK DANA PADA BANK

PENGGUNAAN DANA TIDAK DIBATASI OLEH WAKTU, TEMPAT, JENIS USAHA.

PENGGUNAAN DANA DIBATASI DARI SEGI WAKTU, TEMPAT, JENIS USAHA.

PRODUK UTAMA

KUSTODIAN/SAFETY DEPOSIT

GIRO WADIAH, TABUNGAN WADIAH

DEPOSITO BAGI HASIL :

DEPOSITO UMUM YANG DIPERPANJANG SECARA OTOMATIS (ARO)

DEPOSITO KHUSUS UNTUK JENIS USAHA TERTENTU

1. Produk Pendanaan1. Produk Pendanaan

Produk Bank Syariah

MUDHARABAH

MUSYARAKAH

MUZARAAH

MUSAQAH

DANA 100% DARI BANK

DANA DARI BANK DAN NASABAH

DANA DARI BANK, BENIH DAN LAHAN DARI PEMILIK, BENIH DAN KETERAMPILAN DARI PETANI

DANA DARI BANK, BENIH DAN LAHAN DARI PEMILIK, KETERAMPILAN DARI PETANI

MUTHLAQAH/LUAS, MUQAYYADAH/TERBATAS

MUSYARAKAH KEPEMILIKAN DAN AKAD

KHUSUS SKIM PEMBIAYAAN PRODUK PERTANIAN

2. Produk Pembiayaan2. Produk Pembiayaan

BUYU=BAY - MURABAHAH - SALAM - ISTISHNA

IJARAH

JUAL BELI DGN PEMBAYARAN - TUNAI-ANGSURAN - DIMUKA - BISA DIMUKA, CICILAN, ATAU DITANGGUHKAN SEWA BELI

-ANEKA BARANG DAN JASA-UMUMNYA PRODUK PERTANIAN-BARANG BELUM ADA, A.D. PESANAN.

BAI UT TAKJIRI/BAYAR SEWA, MUSYARAKAH MUNTANAQISAH/PEMBAYARAN BERTAHAP.

a. Bagi Hasil

b. Bukan Bagi Hasil

Produk Bank Syariah

A. RAHN

B. QARDH

C. HAWALAHD. WAKALAH

E. KAFALAH

MENAHAN ASSET NASABAH SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN PADA PINJAMAN

GADAI, TANPA BUNGA, SEBAGAI ALTERNATIF PRODUK JAWATAN PEGADAIAN,

PINJAMAN TANPA BUNGA KEPADA NASABAH, WAKTU DITERIMA KEMBALI PADA SAAT JATUH TEMPO DGN JUMLAH YANG SAMA

ANJAK PIUTANG (FACTORING) PEMBERIAN MANDAT/KUASA

KEPADA PIHAK LAIN/WAKIL UNTUK WAKTU TERTENTU, SEPERTI L/C/

BANK GARANSI

PRODUK PELENGKAP

PRODUK UTAMA

PRODUK PELENGKAP UNTUK NASABAH BONAFID YANG LOYAL DAN MEMBUTUHKAN DANA SEGERA

FASILITAS UNTUK NASABAH DEPOSAN DENGAN JAMINAN DEPOSITO

PRODUK UTAMA PENGEMBANGAN USAHA KECIL

PRODUK UTAMA PRODUK UTAMA

PRODUK UTAMA

3. Produk Pelengkap3. Produk Pelengkap

Produk Bank Syariah

PRODUK PRODUK PRODUK

KLIRING TRANSFER (KIRIMAN UANG) COLLECTION STANDING INSTRUCTION BANK DRAFT INKASO ATM PHONE BANKING INTERNET BANKING/ON-

LINE SYARIAH BANKING SMS BANKING KARTU DEBET SYARIAH

PENYETORAN PAJAK PENUKARAN MATA UANG

ASING PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

LEMBAGA LAIN PEMBAYARAN BIAYA

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

SISTEM KOMUNIKASI HAJI TERPADU (SISKOHAT)

PEMBAYARAN REKENING LISTRIK, TELEPON, AIR

REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)

CASH MANAGEMENT PASAR MODAL SYARIAH REKSADANA SYARIAH PASAR UANG SYARIAH ASURANSI DAN DANA

PENSIUN SYARIAH OBLIGASI SYARIAH. GADAI EMAS SYARIAH BANK REFERENSI/GARANSI

4. Produk Jasa Layanan4. Produk Jasa Layanan

Produk Bank Syariah

PRODUK

Penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqah dan waqf tunai.

4. Fungsi Sosial4. Fungsi Sosial

NERACA BANK SYARIAH

AKTIVA/INVESTASI PASIVA/SUMBER DANA

1. LIKUIDITAS 1. GIRO

2. PEMBIAYAAN 2. TABUNGAN

3. ANTAR BANK 3. DEPOSITO

4. HTI 4. PINJAMAN

5. HIBAH

6. MODAL

PRINSIP DAN LANDASAN DASAR PRODUK BANK SYARIAH

1. TITIPAN/TRUST DEPOSITORY

2. BAGI HASIL/LOSS-PROFIT SHARING

3. JUAL BELI/SALE-PURCHASE

4. SEWA/LEASE

5. JASA/FEE BASED SERVICES

1. TITIPAN/TRUST DEPOSITORY

Prinsip Al-Wadiah

Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yg harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.

Wadiah Yad Amanah, pihak yg menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang/barang yg dititipkan serta wajib menjaganya. Untuk itu pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Wadiah Yad Dhamanah, pihak yg menerima dg seijin pemberi amanah dapat menggunakan dana/barang tersebut namun seluruh risiko menjadi tanggungan penerima titipan. Bila pemanfaatan tersebut menghasilkan penerima titipan dapat memberikan bonus.

SKEMA WADIAH YAD AL AMANAH

BANKNASABAH

1. Titip barang/uang

2. Bebankan biaya penitipan

NASABAHBANK

SKEMA WADIAH YAD DHAMANAH1. Titip barang/uang

DUNIA USAHA

2. Investasi

3. Bagi hasil

4. Bonus

2. BAGI HASIL (PROFIT-LOSS SHARING)

Musyarakah, Investasi yg melibatkan kerjasama pihak-pihak yg memiliki dana/keahlian dimana pihak yg berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dg. kontribusinya. Jenis musyarakah: syirkah al-inan/muwafadah/a’mal/wujuh.

Mudharabah, kerjasama antara dua pihak dimana pihak I menyediakan keseluruhan dana dan pihak II menjadi pengelola. Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dg kontribusinya. Jenisnya: Mudhadarabah muqayyadah/mutlaqah.

Muzara’ah, kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dg kontribusinya. Jika benih berasal dari penggarap disebut mukhabarah.

Musaqah, adalah bentuk sederhana dari muzara’ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

SKEMA MUSYARAKAH

NASABAH BANK

PROYEK/ USAHA

KEUNTUNGAN

BAGI HASIL SESUAI NISBAH

SKEMA MUDHARABAH

NASABAH BANK

PROYEK/ USAHA

KEUNTUNGAN

BAGI HASIL SESUAI NISBAH

Keahlian Modal 100%

Modalkembali

2. JUAL-BELI (SALE-PURCHASE)

Bai al Murabahah (deferred payment sale), jual-beli barang pada harga asal dg tambahan keuntungan yg disepakat. Pembeli membayar kewajibanya secara tangguh. Sifat one short deal dan tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja.

Bai’ al Salam (in front payment sale), pembelian barang yg diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Barang yg dipesan harus jelas spesifikasinya (quantity,quality, delivery). Sifat short-term dan dapat paralel.

Bai al Istishna’(Purchase by Order/Manufacture),kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membiat/membeli barang menurut spesifikasi yg telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

SKEMA BAI’ AL MURABAHAH

BANKNASABAH

SUPPLIER/PENJUAL

1. Negosiasi

2. Aqad jual-beli

3. Beli barang4. Kirim barang

5. Bayar tangguh

SKEMA BAI’ AL SALAM (paralel)

BANKNASABAH

PRODUSEN/PENJUAL

1. Negosiasi pesanan dg kriteria

2. Pesan barang Dan bayar tunai

4. Kirim pesanan

5. Bayar angsur/tunai

3. Kirim do-kumen

SKEMA BAI’ AL ISTISHNA’ (paralel)

BANKNASABAH

PRODUSEN/PEMBUAT

1. Pesan

2. Beli

3. Jual

3. SEWA (LEASE)

Al Ijarah (operational lease),adalah aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dg pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al Ijarah al Muntahia Bittamlik (Financial Lease with purchase option), Akad sewa yang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa.

SKEMA AL IJARAH

BANKNASABAH

SUPPLIER/PENJUAL

OBJEK SEWA

1. Pesan objek sewa

2. Beli objek sewa

3. Sewa Beli

A. MilikB. Milik

4. JASA (FEE BASED SERVICES)

Al Wakalah (deputyship),adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Kafalah (Guaranty), adalah jaminan yg diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak III untuk memenuhi kewajiban pihak II atau yg ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yg dijamin dg berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jenisnya: Kafalah bil maal/bit taslim/al munjazah.

4. JASA (FEE BASED SERVICES)….

Al Hawalah (Transfer Service), adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yg berhutang/berpiutang kepada orang lain yg wajib menanggungnya/menerimanya.

Ar Rahn (mortgage),adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Al Qardh (soft loan), adalah jaminan yg diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak III untuk memenuhi kewajiban pihak II atau yg ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yg dijamin dg berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

SKEMA AL WAKALAH

NASABAH

INVESTORKontrak + Fee

Kontrak + Fee

•Agency•Administration•Collection•Payment•Co-arranger•etc

SKEMA AL KAFALAH

BANK NASABAH

Penanggung DitanggungTertanggung

Jasa Objek

SKEMA AL HAWALAH

PEMBELIPENYUPLAI1. Suplai barang

2. Invoice

3. Bayar4. Tagih

5. Bayar

SKEMA AR RAHN

BANK NASABAH

JAMINAN/BARANG YG DIGADAIKAN

Menggadaikan barang

Pinjaman/Pembiayaan

SKEMA AL QARDH

NASABAH BANK

PROYEK/ USAHA

KEUNTUNGAN

Keahlian Modal 100%

Modalkembali

Aqad Qardh

POKOK BAHASAN

Fungsi Bank Syariah Intermediary agent (sama dg bank

konvensional) Fund/Investment Manager Penyedia jasa perbankan pada umumnya

(sama dg bank konvensional) sepanjang tidak melanggar syariah

Pengelola fungsi sosial (ZISW) Alat transmisi kebijakan moneter (sama dg bank

konvensional)

Operasional Bank Syariah

Prinsip produk/jasa bank syariah Bagi hasil (untung/rugi) musyarakah Jual beli murabahah Sewa ijarah Pinjaman tanpa tambahan apapun qardl Dll.

Produk/jasa bank syariah Pendanaan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan non bagi hasil Pelengkap Jasa pelayanan Fungsi sosial (menerima dan menyalurkan ZIS)

Alur Operasional Bank Syariah

Lainnya (modal dsb)

Prinsip bagi hasil

Prinsip jual beli

Bagi hasil/laba

Margin

Penghimpunan dana Penyaluran dana Pendapatan

Laporan Laba Rugi

Pendapatan Mdh Mutlaqah(Investasi Tidak Terikat)Pendapatan berbasis imbalan (fee base income)

Mudharabah Mutlaqah(Investasi Tdk Terikat)

Agen : Mdh Muqayyadah / investasi terikat

Jasa keuangan: wakalah, kafalah, sharf

Wadiah yad dhamanah

Tabel Bagi hasil

Mudharib

Prinsip Ujroh Sewa

AKAD MUAMALAH

Untuk Perbankan Syariah

Akad dan Wa’ad Akad adalah keterkaitan antara penawaran dan

penerimaan (ijab dan qabul) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.

Wa’ad adalah janji yang diberikan salah satu pihak.

Akad memiliki rukun dan syarat Rukun adalah bagian dari akad yang tidak boleh

ditinggalkan, dan merupakan bagian dari akad itu sendiri

AKAD Syarat adalah bagian dari akad yang

tidak dapat ditinggalkan dan berada di luar akad.

Rukun Rukun akad ada 3 kategori yang

umumnya masing-masing terdiri dari dua bagian:a.Para pihak yang berakad b.Obyek yang diakadkanc.Sighat/ pernyataan

AKAD Syarat

Syarat terdiri dari dua bagian besar: 1. Syarat terhadap rukun yaitu :

a. Syarat pihak yang berakad: • Cakap hukum, yaitu tamyiz (mampu membedakan

besar-kecil dan untung-rugi)b. Syarat Obyek akad (Ma’qud ‘alaih):

• Harus dari barang/hal yang dibolehkan secara syariah

• Dapat diperoleh secara wajar• Memiliki sifat-sifat yang jelas (Terukur dan

tertimbang)c. Syarat Sighat/Pernyataan

• Keterkaitan antara ijab dan qabul.• Dalam majlis akad.• Dilakukan berdasarkan metode yang disepakati:

Lisan, Tulisan, Isyarat atau Mu’athah

2. Syarat terhadap akad itu sendiri :a. Syarat yang diharuskan dilaksanakan untuk

terlaksananya akad

b. Syarat yang dibolehkan selama tidak membatalkan akad

c. Syarat yang tidak dibolehkan. Kalaupun disebutkan maka tidak wajib dilaksanakan

Syarat umum sebuah akad Tidak boleh dua akad dalam satu barang disaat

yang sama dan dengan pihak yang sama Efektifitas suatu akad tidak boleh tergantung

dengan akad yang lain (mu’allaq) Tidak boleh dirugikan dan merugikan Akad pemilikan tidak boleh terikat dengan waktu

AKAD-AKAD MUAMALAH YANG DIGUNAKAN PERBANKAN UNTUK PENGHIMPUNAN DANA

AKAD PENGHIMPUNAN DANA Wadiah

Adalah akad penitipan Rukun

• Rukun wadiah adalah: Penitip, Penerima Titipan, barang yang dititipkan, bayaran (jika ada), Ijab dan Qabul

Syarat• Barang yang dititipkan adalah barang yang tidak

dilarang agama.• Memiliki jangka waktu.• Penerima titipan tidak boleh menggunakan barang

yang dititipkan, kecuali bila diizinkan.• Penerima titipan boleh mengenakan bayaran.

AKAD PENGHIMPUNAN DANA Perbankan

Bank bertindak selaku penerima titipan, sedangkan Nasabah menjadi pemberi amanah

Amanah yang dititipkan dapat berupa uang atau barang berharga

Bank dapat mengenakan biaya untuk penitipan Apabila titipan itu berupa uang bank dapat

menggunakannya dengan izin nasabah Bank dapat memberikan hadiah, tapi tidak boleh

diperjanjikan di muka

AKAD PENGHIMPUNAN DANA

ManfaatManfaat bagi nasabah:

• dapat menitipkan dananya dengan aman• dapat ditarik sewaktu-waktu

Manfaat bagi bank: • Dapat memanfaatkan dana yang dititipkan• Memperoleh biaya penitipan barang

AKAD PENGHIMPUNAN DANA Mudharabah

Adalah akad kerjasama usaha dimana satu pihak memberikan dana dan pihak lain menyediakan jasa pengelolaan dengan pembagian keuntungan disepakati dimuka dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal• Rukun

• Sahibul Mal (pemilik modal/dana), Mudharib (Pengelola), Modal/Dana, Nisbah/Rasio keuntungan, Ijab dan Qabul

• Syarat• Modal 100% dari pemilik modal.• Modal tidak boleh dalam bentuk hutang.• Nisbah/Rasio keuntungan tidak boleh nol, dapat berubah

berdasarkan kesepakatan.• Tidak boleh menyaratkan jaminan pokok ataupun keuntungan

terhadap Mudharib, kecuali apabila Mudharib terbukti lalai dan menyalahi janji.

Nasabah bertindak selaku pemilik dana (sahibul mal) dan Bank bertindak selaku pengelola

Apabila terdapat keuntungan, bank membaginya dengan nasabah berdasarkan tabel distribusi bagi hasil

Apabila bank menderita kerugian, nasabah (secara teori) ikut menanggung kerugian.

ManfaatBank:

• Memperoleh dana yang dapat disalurkan untuk memperoleh keuntungan;

Nasabah: • dapat menyimpan dananya dengan aman;• Apabila bank mendapat keuntungan, nasabah

dapat memperoleh sebagiannya;

QardhAdalah akad pinjaman dana yang tidak boleh mensyaratkan kelebihan/ tambahan. Rukun

• Pemberi Pinjaman (Muqridh), Peminjam (Muqtaridh), Dana pinjaman, Ijab dan Qabul.

Syarat• Tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan selain

pokok.• Boleh mensyaratkan jaminan.• Adanya jangka waktu.

Nasabah bertindak selaku pemberi pinjaman, dan bank bertindak selaku peminjam

Nasabah dapat menarik pinjamannya sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan

Bank dapat memberikan hadiah tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka

Akad Qardh sebagai penghimpunan dana digunakan di bank-bank Timur Tengah dan Iran

AKAD PENGHIMPUNAN DANA Manfaat

Bank memperoleh dana yang dapat disalurkan untuk mendapat keuntungan, tanpa kewajiban untuk membagikan keuntungan itu kepada nasabah

Nasabah dapat menyimpan dananya dengan aman dan dapat menagih kepada bank, karena bersifat hutang bank kepada nasabah

AKAD-AKAD SYARIAH YANG DIGUNAKAN PERBANKAN UNTUK PENYALURAN DANA

AKAD PENYALURAN DANA

Murabahah Adalah akad jual beli pada harga asal dengan

tambahan (keuntungan) yang disepakati Rukun

• Pembeli, Penjual, Harga, Barang, Ijab dan Qabul

Syarat• Akad pertama harus sah.• Harga pembelian harus diketahui.• Barang termasuk yang dibolehkan syariah.

Perbankan Bank bertindak selaku penjual dan nasabah

bertindak selaku pembeli Bank membeli tunai dari pihak ketiga dan

nasabah mencicilnya kepada bank Karena masalah legal dan pajak, bank

mewakilkan pembelian barang kepada nasabah Bank dapat memberikan diskon kepada nasabah

apabila pembayaran dilunasi lebih awal Bank dapat mensyaratkan uang muka apabila

disepakati

ManfaatBank memperoleh keuntungan dengan

menjual diatas harga beliNasabah dapat membeli barang dengan

angsuran

Salam Adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan

dimuka sedangkan barang diserahkan kemudian Rukun

• Pembeli, Penjual, Barang, Harga, Ijab dan Qabul Syarat

• Barang dan harga harus jelas dan terukur.• Pembayaran sepenuhnya dilakukan pada waktu dilakukan

akad.• Adanya jangka waktu antara pembayaran dan penyerahan

barang• Penetapan tempat penyerahan barang.

Perbankan Bank bertindak selaku pembeli dan nasabah

selaku penjual Bank memberikan dana seluruhnya dimuka Bank dapat meminta jaminan atas penyerahan

dana itu Sebelum barang tiba, bank dapat menjualnya

kepada pihak lain, tetapi tidak terikat kepada barang yang akan dikirimkan. (Salam Paralel)

ManfaatBank memperoleh barang yang kemudian

dijual dengan harga lebih tinggi, sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank

Nasabah memperoleh dana/modal untuk memproduksi barang

Istishna Adalah jual beli dimana penyerahan barang dilakukan

kemudian dengan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan: dimuka seperti salam, di akhir, di tengah ataupun bertahap (cicilan)

Rukun• Pembeli, penjual, harga, barang, ijab dan qabul

Syarat• Barang yang dipesan harus jelas jenis dan macamnya serta

terukur.• Alat bayar harus jelas dan terukur.• Adanya jangka waktu.

PerbankanBank bertindak sebagai pembeli, nasabah

bertindak selaku penjual;Bank dapat menjual kepada pihak lain

dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian.

ManfaatBank memiliki asset yang akan dijual

kepada pihak lain dengan keuntungan. Nasabah memiliki dana untuk

memproduksi suatu produk

IjarahAdalah akad sewa barang/jasa dengan

pembayaranRukun

• Penyewa, pemberi sewa, manfaat/jasa, pembayaran, ijab dan qabul

Syarat• Manfaat harus jelas dan terukur• Alat bayar harus jelas dan terukur

Perbankan Bank bertindak selaku pemilik manfaat/pemberi

sewa Nasabah bertindak selaku pengguna

manfaat/penyewa Bank mencari asset/manfaat yang disewakan

atau mewakilkannya kepada nasabah untuk mencarinya

Bank membayar manfaat secara tunai, nasabah membayar secara cicilan

ManfaatBank memperoleh

pembayaran/keuntungan sewaNasabah memperoleh manfaat yang

diperlukan

AKAD PENYALURAN DANA Mudharabah

Adalah akad kerjasama usaha dimana satu pihak memberikan dana dan pihak lain menyediakan jasa pengelolaan dengan pembagian keuntungan disepakati dimuka dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal Rukun

• Sahibul Mal (pemilik modal/dana), Mudharib (Pengelola), Modal/Dana, Nisbah/Rasio keuntungan, Ijab dan Qabul

Syarat• Modal 100% dari pemilik modal.• Modal tidak boleh dalam bentuk hutang.• Nisbah/Rasio keuntungan tidak boleh nol, dapat berubah

berdasarkan kesepakatan.• Tidak boleh menyaratkan jaminan pokok ataupun keuntungan

terhadap Mudharib, kecuali apabila Mudharib terbukti lalai dan menyalahi janji.

PerbankanBank menjadi pemilik dana/sahibul mal

dan nasabah menjadi pengelolaNisbah bagi hasil disepakati dimuka dan

dapat berubah berdasarkan kesepakatanBank dan nasabah dapat menyepakati

pembayaran kembali modal secara cicilanApabila terjadi kerugian ditanggung oleh

bank selaku pemilik modal/dana

ManfaatBank memperoleh keuntungan dari

pengelolaan dana oleh nasabahNasabah memperoleh modal untuk

usaha, dan bagian keuntungan dari usaha

MusyarakahAdalah akad kerjasama dimana para pihak saling menyediakan dana dan kerja/jasa, yang apabila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan apabila terjadi kerugian dibagi secara proporsional Rukun

• Para pihak yang berakad, modal dan jasa, nisbah keuntungan, ijab dan qabul

Syarat• Modal harus jelas dan terukur.• Tidak boleh mensyaratkan jaminan terhadap pokok

maupun keuntungan

PerbankanBank dan nasabah menjadi mitra usahaNisbah keuntungan disepakati dimukaBank dapat mewakilkan pengurusan usaha

kepada nasabahNasabah dapat mengambil alih porsi modal

bank dalam usaha secara bertahap/cicilanKerugian ditanggung bersama secara

proporsional

ManfaatBank memperoleh porsi keuntungan dari

dana yang ditanamkanNasabah memperoleh tambahan modal

bagi usaha dan porsi keuntungan usaha

QardhAdalah akad pinjaman dana yang tidak boleh mensyaratkan kelebihan/ tambahan. Rukun

• Pemberi Pinjaman (Muqridh), Peminjam (Muqtaridh), Dana pinjaman, Ijab dan Qabul.

Syarat• Tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan selain

pokok.• Boleh mensyaratkan jaminan.• Adanya jangka waktu.

Perbankan Bank bertindak selaku pemberi pinjaman

(Muqridh) dan nasabah selaku penerima pinjaman (Mustaqridh)

Bank mengenakan biaya administrasi Bank meminta jaminan atas pinjaman Sering digunakan untuk produk non profit dan

bersumber dari dana sosial (zakat infaq sadaqah)

Sering digunakan untuk pinjaman sementara (bridging fund)

ManfaatBank memperoleh biaya administrasi

yang jumlahnya sama bagi semua nominal

Nasabah memperoleh dana untuk berbagai keperluan

Rahn Adalah menahan harta sebagai jaminan atas pinjaman Rukun

• Pemilik harta (Rohin), Penerima harta (Murtahin), harta yang ditahan (Marhun bih), pinjaman, Ijab dan Qabul

Syarat• Barang yang diserahkan/dijaminkan memiliki nilai

ekonomis dan dibolehkan syariah• Memiliki jangka waktu

PerbankanBank bertindak selaku penerima harta

(Murtahin) dan nasabah selaku pemilik harta yang menyerahkannya (Rohin)

Penerapan:• Sebagai tambahan akad lain, seperti jual beli

yang tidak tunai. Dalam kondisi ini Rahn berarti jaminan (fiducia)

• Sebagai produk tersendiri seperti gadai.

ManfaatBank memperoleh jaminan atas dana

yang dikeluarkannya. Dalam produk tersendiri, bank menerima pembayaran atas pemeliharaan barang yang diserahkan

Nasbah memperoleh pinjaman/ penggunaan dana/ piutang yang dapat dibayar secara bertahap/cicilan

AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN BANK SYARIAH UNTUK JASA PERBANKAN

AKAD JASA

WakalahAdalah akad perwakilan/ kuasa Rukun

• Muwakkil (yang mewakilkan), Wakil, hal yang diwakilkan, Ijab dan Qabul

Syarat• Hal yang diwakilkan harus termasuk yang dibolehkan

syariah.• Hal yang diwakilkan harus jelas dan khusus.• Jangka waktu perwakilan harus disebutkan.

AKAD JASA

KafalahAdalah akad penjaminanRukun

• Penjamin (Kafil), Pihak yang dijamin (Ashil), hal yang dijaminkan, Ijab dan Qabul

Syarat• Hal yang dijamin termasuk yang dibolehkan

syariah• Penetapan jangka waktu

AKAD JASA

HiwalahAdalah akad pemindahan hutang/ piutang Rukun

• Yang memindahkan hutang/piutang (Muhil), Yang menerima pindahan hutang/tagihan (Muhal ‘alaih), hutang/piutang, Ijab dan Qabul

Syarat• Adanya hutang/piutang serupa pada pihak ketiga• Penerima pindahan hutang/piutang tidak menagih

kembali kepada pihak yang memindahkan hutang/piutang

POKOK BAHASAN

Muamalah …

Berawal dari, kaidah fiqh, “Pada dasarnya, semua bentuk

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya”, maka saat ini produk perbankan syariah

berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan perbankan

modern.

PROSES LAHIRNYA SEBUAH PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Kebutuhan masyarakat

Produk yg ada

Al Qur’anHaditsIjmaQiyas

Fatwa DSN

Ketentuan perbankan syariah

Perbankan SyariahPerbankan Syariah

Landasan Hukum

Bank Indonesia adalah otoritas pengawasan perbankan (termasuk perbankan syariah):

Pasal 29 (1) UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan:

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia

Pasal 8 UU No.23 Th.1999 ttng Bank Indonesia:

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

b.Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

c.Mengatur dan mengawasi bank.

Bank Umum dan BPR SyariahPasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998:

Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998:BPR:bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum dan BPR Syariah

Pasal 6 huruf m UU No.10 Tahun 1998:

“… Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

a.Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah

b.Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; …”

Pendirian Bank Syariah

Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998:Persyaratan dan tatacara pendirian bank umum dan BPR Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia

SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah

Pendirian Bank Syariah

Pendirian Bank Syariah 1. Izin Prinsip2. Izin Usaha

Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah1. Izin Prinsip2. Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional

PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional: Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah

(KCPS) Unit Syariah (US)

Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara: Membuka KCS baru Mengubah KC konvensional menjadi KCS Meningkatkan status KCPS menjadi KCS

Wajib melaksanakan hal-hal sbb: Membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) Menyediakan modal kerja:

= 2 M untuk KCS di wilayah Jabotabek= 1 M untuk KCS di luar wilayah Jabotabek

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bertempat dan beralamat di KC atau KCP bank umum

konvensional (tidak perlu membangun atau menyewa gedung kantor sendiri)

Menginduk kepada KCS dalam satu wilayah kerja BI (termasuk kliring)

Wajib mendapat izin dari BI Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah

Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek

Pembukaan Unit Syariah (US) Merupakan bagian dari KC atau KCP konvensional Transaksi Produk dan Jasa US dibukukan secara

terpisah dari kegiatan konvensional Wajib mendapat izin dari BI Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah

Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek Dalam jangka waktu 3 tahun US harus sudah

mengubah KC atau meningkatkan status KCP dimana US bertempat menjadi KCS

Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah

Pasal 6, 7 dan 13 UU No.7 Tahun 1992 sbgmn telah diubah dlm UU No.10 Tahun 1998 mengatur kegiatan usaha bank secara umum

Khusus untuk bank syariah, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan Prinsip Syariah

Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

SK Direksi BI BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28:Bank Wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan usahanya yang meliputi:

• menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip wadiah (giro) dan mudharabah (tabungan dan deposito).

• melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya.

• pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.

• membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga atas dasar transaksi nyata (underlying transaction);

• membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah;

memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah;

menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip wakalah;

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip wadiah;

kegiatan jasa lain berdasarkan prinsip Syariah.

Pasal 29 melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip sharf, penyertaan modal pada

bank atau perusahaan lain berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah, penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarakan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah, dan pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu dapat menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 34BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian yang meliputi:

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya.

pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah.

Produk dan jasa baru wajib disetujui BI

Pasal 36 BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR

Konvensional. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah

Penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m :

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah;

b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah

c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN DPS adalah dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang

keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.

Keanggotaan DPS harus mendapat persetujuan BI. DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI merupakan satu-

satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan Penyelesaian pengaduan oleh bank tidak selalu memuaskan

nasabah dan seringkali menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga diperlukan mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, dan cepat;

Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di atas memerlukan waktu sehingga sebelum lembaga tersebut terbentuk fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia;

Fokus mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah pada sengketa antara bank dengan nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) dengan batas klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Mediasi…..

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.

Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi dan atau keputusan penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank.

Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk Akta Kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.

PENUTUP

UU No.10 Tahun 1998: mengakomodir legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan

kegiatan usaha bank syariah dengan jelas menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang

berkepentingan. UU No.23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan UU No.3 Tahun 2004: memberikan landasan hukum yang cukup kuat kepada Bank Indonesia

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah.

Pengaturan hukum kegiatan usaha bank syariah secara “equal treatment regulations”. Namun demikian kadangkala terdapat pengaturan yang bersifat khusus terhadap kegiatan usaha bank syariah yang disesuaikan dengan karakter usaha bank Syariah.

PENUTUP Standarisasi dalam penerapan akuntansi dan audit bank Syariah yang

diperlakukan secara khusus sebagaimana ditentukan dalam standar internasional untuk akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain.

Dalam kegiatan usaha bank syariah peranan DPS juga sangat penting dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DPS harus independen dan terdiri dari para pakar Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan dasar bidang perbankan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa DSN. DSN merupakan badan independen yang mempunyai kewenangan

mengeluarkan fatwa syariah terhadap produk dan jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia.

MATERI DISKUSI KELOMPOK(MEMBUAT MAKALAH & PRESENTASI

1. Al Wadiah

2. Mudharabah

3. Musyarakah

4. Murabahah

5. Al Qardh

MATERI DISKUSI KELOMPOK(MEMBUAT MAKALAH & PRESENTASI)

1. DIBUAT DALAM BENTUK MAKALAH UNTUK DOSEN DAN TIM PENYANGGAH: FONT ARIAL 12, JARAK 1,5 SPASI, ANTARA 10-15 HALAMAN, DISERTAI FOOT NOTE LENGKAP

2. DIBUAT DALAM BENTUK POWERPOINT UNTUK PRESENTASI DI DEPAN KELAS: DURASI WAKTU 7-10 MENIT PRESENTASI, 20-25 MENIT DISKUSI, ADU ARGUMENTASI

3. TIAP KELOMPOK DIBERI KEBEBASAN MEMILIH ANGGOTA SENDIRI AGAR ADA KECOCOKAN, MUDAH BEKERJASAMA

4. PENILAIAN AKAN DIAMBIL SECARA KELOMPOK MAUPUN INDIVIDU

MATERI DISKUSI KELOMPOK(MEMBUAT MAKALAH & PRESENTASI)

Pemateri Penyanggah

1 === 2

2 === 3

3 === 4

4 === 5

5 === 1

Hukum Perbankan Islam I

Documents

007 Aspek Hukum Perbankan

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN PROMOSI DALAM ... ·...

Hukum Islam Akuntansi Perbankan dan Bunga Bank

Perbankan Islam - · PDF file2 Sistem perbankan Islam boleh....

Perbankan (Agama Islam)

Hukum Perbankan 3 (Prinsip Perbankan)

Sejarah Perbankan Islam

Hukum Perbankan

Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan

Hukum Jaminan Perbankan

MANAJEMEN STRATEGIKv ARTIKEL SISTEM PERBANKAN...

Hukum Perbankan 6 (Kejahatan Perbankan)

Sistem Perbankan Islam

Punca Kuasa Penetapan Hukum Syariah Dalam Perbankan Islam

ASPEK HUKUM DALAM PERKREDITAN - … filePERBANKAN SYARIAH DI...

Hukum Perbankan Indonesia