Hukum Pajak 1 Sejarah Definisi Tujuan Fungsi

HUKUM PAJAK

Pengantar, sejarah,definisi, tujuan, fungsi

Sejarah Pemungutan Pajak

• Mengapa penduduk/rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya ?

• LE CONTRAT SOCIAL • Sebelum zaman Romawi dan Yunani Kuno ,

telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk.

2Eka Sri Sunarti - FHUI

Le Contrat Social atau perjanjian masyarakat Jean Jacques

Rousseau

sebagian dari hak penduduk diserahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama.

L’etat Staat State Negara

3Eka Sri Sunarti - FHUI

4Eka Sri Sunarti - FHUI

Unsur – unsur negara :

1. Daerah / wilayah

2. Rakyat

3. Pemerintahan

4. Kedaulatan

5Eka Sri Sunarti - FHUI

Fungsi pemerintahan negara :

1. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan - bentrokan dalam masyarakat .

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

3. Pertahanan negara untuk menjaga serangan dari luar.

4. Menegakkan keadilan badan – badan peradilan

6Eka Sri Sunarti - FHUI

Negara memerlukan :

1. Dana pajak, retribusi, sumbangan, dll.

2. Daya tenaga kerja (terdidik, terlatih , dll)

3. Sumber alam kekayaan alam, hutan, laut.

7Eka Sri Sunarti - FHUI

Pajak Pro : para bangsawan , para penguasa. contoh : Louise XIV dari Perancis

Kontra : petani, nelayan, pedagang. Contoh : revolusi Amerika terjadi diundangkannya “The Stamp Act” 1765 (pajak koran, akte perkawinan, kertas dll.)

dan “The Townshend Act” 1767 (pajak teh, cat, kartu, dll) .

8Eka Sri Sunarti - FHUI

Oliver Wendell Holmes Jr.(1841-1935) mengatakan bahwa : “the taxes are the price we pay for civilization” ,

Slogan di Amerika selama revolusi Amerika (1775-1783) :

1.No taxation without representation ,2.Taxation without representation is robbery,3.Taxation without representation is tyranny.

9Eka Sri Sunarti - FHUI

Definisi Pajak :

Pajak belasting (belast om te betalen) : beban yang harus dibayar.

Pajak tax (compulsory payment) : pembayaran wajib.

Fiscal fiscina pundi-pundi / bejana uang fiscus.

10Eka Sri Sunarti - FHUI

Prof.P.J.A.Adriani (bk. “Het Belastingrecht”)

• Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

11Eka Sri Sunarti - FHUI

Prof. Rochmat Soemitro

• Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum .

• Bk.”Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”.

12Eka Sri Sunarti - FHUI

Ray M.Sommerfeld

• Tax is any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit or equal value in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.

• Buku. “An introduction to Taxation” .

13Eka Sri Sunarti - FHUI

R.Santoso Brotodihardjo :Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang emngatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.

14Eka Sri Sunarti - FHUI

Unsur- unsur pajak :

1. Iuran kepada negara ,2. Yang dapat dipaksakan,3. Berdasarkan undang-undang,4. Dengan tidak mendapat imbalan prestasi

secara langsung,5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara.

15Eka Sri Sunarti - FHUI

Tujuan pajak :

Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat .

Hukum pajak merupakan hukum yang hidup karena senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa dan negara karenanya kebutuhan kehidupan bangsa dan negara ditumpukan pada berhasilnya pemungutan pajak.

16Eka Sri Sunarti - FHUI

Macam-macam pungutan :1. Pajak ;2. Bea cukai ;3. Retribusi ;4. Sumbangan / iuran ;5. Pungutan .

17Eka Sri Sunarti - FHUI

Fungsi Pajak :

Menurut prof.Rochmat Soemitro dan R.Santoso Brotodihardjo :

1.Fungsi Budgeter memungut pajak untuk kas negara

2.Fungsi Regulerent mengatur

18Eka Sri Sunarti - FHUI

Fungsi Pajak :Menurut Richard A.Musgrave dan R.Soetomo :1.Fungsi Budgeter ,2.Fungsi Regulerend,3.Fungsi Distribution of income ,4.Fungsi Harmonization of political wants and

economy,5.Fungsi Stabilization of economy

19Eka Sri Sunarti - FHUI

Materi perpajakan meliputi :

1. Aspek yuridis ,

2. Aspek ekonomi,

3. Aspek akuntansi

20Eka Sri Sunarti - FHUI

Hubungan hukum pajak dengan hukum lain :1. Hukum Pajak merupakan Hukum Publik ; contoh : mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara . 2. Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum

Administrasi Negara ; contoh : pajak yang dipungut di masukkan kedalam kas negara .

21Eka Sri Sunarti - FHUI

3.Hukum Pajak dengan hukum Perdata : Dalam mencari dasar perhitungan

pemungutannya berdasarkan taatbestand (keadaan , kejadian dan perbuatan hukum ) yang bergerak dalam bidang hukum perdata .

contoh : pasal 1602 KUHPer kekayaan,

warisan, pendapatan, dll.

22Eka Sri Sunarti - FHUI

Hukum Pajak dengan Hukum Pidana : Dalam undang-undang perpajakan terdapat

ketentuan pidana ; contoh : psl 38, 39 KUP, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan.

23Eka Sri Sunarti - FHUI

Terimakasih, semoga bermanfaat .

24Eka Sri Sunarti - FHUI