Transcript
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 1/27
HUKUM EKONOMI
DAN
HUKUM INTERNASIONAL
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 2/27
1. ANALISA EKONOMI ATAS HUKUMPERBANKAN
Menganalisa hukum dapat dilakukan denganberbagai pendekatan (approaches).Dalam buku yang dikarang oleh Lloyd
dan Freeman yang berjudul LloydsIntroduction to Jurisprudencedipaparkan 8 pendekatan yang dikenaldalam ilmu hukum; mulai dari
pendekatan hukum alam (natural law)sampai dengan pendekatan marxis(marxist theories of law and state)
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 3/27
Dari delapan pendekatan yang
disebutkan, salah satunya adalahpendekatan trend modern ilmuhukum yang didasarkan pada
kajian analisa dan normatif (modern trend in analytical andnormative jurisprudence) yang
salah satunya adalah mengkajihukum atas dasar analisa ekonomi(economic analysis of law)
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 4/27
ANALISA EKONOMI ATAS HUKUM SEBAGAISEBUAH PENDEKATAN
Posner berpendapat bahwa penggunaanprinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk
mengkaji masalah hukum economic ispowerful tool for analyzing a vast range of legal question selanjutbya dikatakanoleh polinsky bahwa pendekatan analisa
ekonomi terhadap hukum dilakukan olehahli hukum in order to focus on how tothink like an economist about legal rules
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 5/27
Menurut Posner berperannya hukum harus
dilihat dari segi nilai (value), kegunaan(utility) dan efesiensi (efficiency). Harusdiakui bahwa para ekonom dalammenerapkan ketiga prinsip tersebut sering
menggunakan berbagai teori danperhitungan yang rumit. Masalah efesiensisaja misalnya paling tidak ada empat
katagori yaitu productive efficiency,allocative efficiency, pareto optimality andsuperiority dan kaldor-hicks efficiency.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 6/27
Pendekatan yang digunakan oleh
Posner tentunya dapat digunakandalam mengkaji hukum yang berlakudi Indonesia. Salah satu persoalan
hukum tersebut adalah hukum yangmengatur kegiatan industriperbankan. Selanjutnya dengan
mendasarkan kepada pendekatan iniakan di bahas tentang hukumperbankan yang berlaku di Indonesia.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 7/27
SIFAT DARI INDUSTRI PERBANKAN
Industri perbankan memiliki sifat yang khusus. Pertama, sebagaisalah satu sub-sistem industri jasakeuangan, industri perbankansering dianggap sebagai
jantungnya dan motor penggerakperekonomian suatu negara.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 8/27
Sifat kedua adalah industri
perbankan merupakan suatuindustri yang sangat bertumpupada kepercayaan (fiduciary)
masyarakat yang memiliki uanguntuk disimpan. Kepercayaanmasyarakat bagi industri perbankan
adalah segalanya.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 9/27
TUJUAN PENGATURAN INDUSTRI
PERBANKANLash berpendapat bahwa ada lima tujuan
pengaturan industri perbankan, yaitu
menjaga keamanan (safety) bank,memungkinkan terciptanya ilmu kompetisi,pemberian kredit untuk tujuan-tujuankhusus, perlindungan terhadap nasabahdan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 10/27
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
Produk hukum pertama yang mengaturhukum perbankan di Indonesia adalahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/1946 yang
menegaskan kelahiran BNI. Kemudianpada tahun 1953 dikeluarkan Undang-undang (UU) No.11/1953 tentangpenetapan UU Pokok Bank Indonesia. UU
No.11/1953 selanjutnya mengalamiperubahan dengan dikeluarkannya UU No.13/1968 tentang Bank Sentral.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 11/27
Di samping itu, peraturan perundang-
undangan yang sangat penting dalammengature kegiatan perbankan adalah UUNo.14/1967 tentang Pokok-pokokPerbankan. Pada tahun 1992, UU
No.14/1967 di cabut dan digantikandengan UU No.7/1992 tentang Perbankan.Selanjutnya produk hukum berupa UU
yang mengatur sektor industri perbankandiikuti dengan berbagai peraturanpelaksanaan (implementing regulations)
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 12/27
Peraturan pelaksanaan ini di wujudkan dalambentuk Peraturan Pemerintah (PP),Keputusan Presiden (Kepres), keputusanMenteri Keuangan (Kepmenkeu), Surat Keputusan Direksi BI (SK Direksi BI), dan
Surat Edaran BI (SE BI). Sebagai contohketentuan tentang tentang pencabutan izinusaha bank sebagaiman diatur dalam pasal37 ayat (3) UU No.7/1991 di
implementasikan kedalam PP No.68/1996tentang ketentuan dan tata cara pencabutanizin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 13/27
Sebagaimana diubah dengan PP
No.40/1997 PP ini kemudianmendapat pengaturan yang spesifikdalam KepmenkeuNo.448/KMK.017/1997 TentangPelaksanaan Ketentuan Dan TataCara Pencabutan Izin Usaha.Pembubaran dan Likuidasi Bank,serta SK Direksi BI No.30/63/KEP/DIRTentang Tata Cara PelaksanaanLikuidasi Bank
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 14/27
ANALISA EKONOMI TERHADAP HUKUMPERBANKAN
1.KEAMANAN BANK
Dalam keadaan terkena rush, bank hanyadapat bergantung pada BI sebagai lenderof the last resort. Hal ini karena dana yangdiambil untuk para deposan berasal daridana yang dimiliki oleh bank yang terkena
rush yang disimpan di BI atau dana dalambentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia(KLBI).
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 15/27
2. MENCIPTAKAN IKLIM KOMPETENSIHukum perbankan yang ada sekarang belum
optimal dalam menciptakan iklim kopetensi.Salah satu penyebabnya adalah adanyaBank Umum yang didirikan dan dimiliki olehpemerintah. Bank umum milik pemerintah initentunya tidak dapat disamakan
kedudukannya dengan bank umum swastanasional. Kelebihan dari bank umum yangdimiliki oleh pemerintah adalah tidakdimungkinkan bank tersebut pailit ataupun
dicabut izin usahanya. Sehingga pada waktuterjadi likuidasi atas 16 bank, banyak deposanyang mengalihkan dananya dari Bank UmumSwasta Nasional ke Bank umum milikpemerintah.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 16/27
Namun demikian dengan dikeluarkannya
Keppres NO.26/1998 tentang jaminanterhadap kewajiban pembayaran bankumum, bank umum yang dimiliki olehswasta maupun oleh pemerintahmempunyai kedudukan yang samadimata deposan atau nasabah. Kepprestersebut secara tegas menjamin uang
nasabah apabila bank umum yangdimiliki oleh swasta dicabut izinusahanya.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 17/27
3. PEMBERIAN KREDIT UNTUK TUJUAN KHUSUS
Hukum perbankan yang ada sudah membuka
kemungkinan dalam memberikan kredit untuktujuan khusus. Dalam pasal 26-28, PPNo.70/1992 tentang bank umum disebutkansecara tegas pemberian kredit untuk tujuan
khusus. Pasal 26, misalnya menyebutkan bahwa bank umum wajib menyalurkan sebagiankreditnya untuk pengembangan kegiatankoperasi dan pengusaha golongan ekonomilemah/pengusaha kecil. Sedangkan pasal 28menyebutkan bahwa Bank Umum yangmemberikan kredit dalam valuta asing wajibmenyalurkan sebagian kredit valuta asingnyauntuk membiayai kegiatan ekspor non-migas.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 18/27
4. PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH
Dengan dikeluarkannya Keppres No. 26/1998kedudukan nasabah semakin membaik.Pemerintah melalui BPPN, akan menalangiterlebih dahulu dana mesyarakat yang
disimpan di Bank Umum apabila banktersebut tidak dapat membayar kewajibankepada deposan. Namun perlu diketahuibahwa jaminan yang diberikan pemerintah
kepada deposan hanya merupakan jembatan sebelum diberlakukannyaketentuan tentang asuransi deposito.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 19/27
5.MENCIPTAKAN SUASANA YANG
KONDUSIF BAGI PENGAMBILAN
KEBIJAKAN MONETERPada tanggal 21 Januari 1998,
pemerintah melalui Keppres
No.23/1998, memberi kewenangan
kepada BI di bidang pengendalianmoneter. Pengendalian ini dilakukan
berdasarkan UU Bank Sentral
kewenangan di bidang pengendalian
moneter seharusnya berada ditangan
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 20/27
URGENSI PENGATURAN ARBITRASE DALAM UU
PASAR MODALSengketa tidak dapat dilepaskan dari
kehidupan manusia. Sepanjangkehidupannya, hubungan antar manusia
selalu di warnai oleh sengketa. Dalammasyarakat yang tradisional sengketa kerapdiselesaikan antara mereka denganmenggunakan kekerasan. Sementaramasyarakat modren menyelesaikan sengketatanpa kekerasan dengan memanfaatkanpihak ketiga yang dianggap netral.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 21/27
ARBITASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIANSENGKETA
Secara sederhana arbitase dapat didefinisikan sebagai private adjudicationbased on an agreement between the
parties. Terdapat tiga unsur yang pentingdalam arbitrase : 1) arbitrase merupakanproses proses adjudikasi, 2) adanya
ketertutupan (privacy) dan 3)penyelesaian melalui arbitrase didasarkankepada kesepakatan.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 22/27
Untuk memperkuat penyelesaian sengketa
melalui arbitrase, negara melaluiperaturan perundang-undangan mengatursecara khusus penyelesaian melaluiarbitrase. Di Amerika Serikat dapat
dijumpai Federal Arbitration Act.Sementara di Indonesia pada tahun 1999telah diundangkan undang-undang No.30tahun 1999 tentang arbitrase (selanjutnya
di singkat UU No.30/1999). UUNo.30/1999 merupakan pengganti dariperaturan perundang-undangan arbitrasewarisan pemerintah Kolonial Belanda.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 23/27
SENGKETA DALAM KEGIATAN PASAR MODAL
Dalam kegiatan di pasar modal, tidak mungkindihindari terjadinya sengketa. Sengketa dalamkegiatan pasar modal dapat terjadi antaraemiten dan penjamin pelaksanaan emisi ataspelaksanaan perjanjian penjaminan emisi.Sengketa dapat terjadi juga, antara penjaminpelaksana emisi dengan agen penjualan atau
antara emiten dan badan administrasi efek.Bahkan sengketa dapat terjadi antaraperusahaan sekuritas sebagai pialang dengannasabahnya (investor/customer)
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 24/27
ARBITRASE SEBAGAI FORUMPENYELESAIAN SENGKETA DALAM
KEGIATAN PASAR MODALSengketa-sengketa yang mungkin terjadi
dalam kegiatan pasar modal mempunyai
sifat yang sangat khas yang menuntut pengetahuan dan keahlian dibidang pasarmodal. Konsep-konsep yang digunakanseringkali berbeda dengan konsep-konsep
yang umum oleh masyarakat. Demikianpula terminologi-terminologi yangdigunakan terasa asing ditelinga awam.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 25/27
ARBITRASE KHUSUS
Berbagai badan arbitrase di dirikan secarakhusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tertentu. Badan arbitrasekategori ini sering disebut sebagai
Speciakized arbitration. Sebagai contoh,ada badan arbitrase yang mengkhususkandiri pada masalah-masalah pengangkutan
laut, asuransi, dan perdagangan komoditiyang ada di London, New York danHamburg.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 26/27
PENGATURAN ARBITRASE DALAM UUPASAR MODAL
Penyelesaian sengketa melalui arbitrasetentunya tidak dapat dipaksakanmengingat sifat dari arbitrase harus
didasarkan pada kesepakatan. Olehkarenanya tidak mungkin dan tidakseharusnya pembuat undang-undangmencantumkan pasal tertentu dalam UU
Pasar Modal agar para pihak wajibmenyelesaikan sengketa mereka melaluiarbitrase.
8/7/2019 Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-ekonomi-dan-hukum-internasional 27/27
top related