Hukum Acara Arbitrase Dan ADR
Post on 09-Oct-2015
255 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
SILABIARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
I. PENDAHULUAN
1. Beberapa Pengertian Dasar dalam
Penyelesaian Sengketa
2. Sumber Hukum Arbitrase dan APS
3. Penyelesaian sengketa Pada Umumnya
II. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi
a. Prinsip-prinsip Negosiasi
b. Proses dan Tahapan Negosiasi
c. Strategi dan Teknik Bernegosiasi
d. Putusan hasil Negosiasi
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
a. Pengertian dan Tujuan Mediasi
b. Tipe-tipe Mediator
c. Proses dan Tahapan Mediasi
d. Strategi dan Teknik Mediasi
e. Putusan Mediasi dan Kekuatan Mengikatnya
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi
a. Pengertian dan Tujuan Konsiliasi
b. Proses dan Tahapan konsiliasi
c.Putusan Konsiliasi dan Kekuatan Mengikatnya
III.PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE
1. Pengertian,Asas dan Tujuan Arbitarse
2. Dasar Hukum Arbitrase
3. Alasan Memilih Arbitrase
4. Lembaga Arbitrase dan Kompetensinya
5. Perjanjian Arbitrase
6. Prosedur Arbitrase
7. Putusan Arbitrase dan Pelaksanaannya
I. PENDAHULUAN
Beberapa Pengertian Dasar Dalam Arbitrase dan ADR
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa(Pasal 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999)
Para pihak adalah subyek hukum,baik menurut hukum perdata maupun hukum public.
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa,atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Beberapa Pengertian Dasar......
Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga rabitrase,untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu;lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa
Putusan arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia,atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiterperorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,negosiasi,mediasi,konsiliasi,atau penilaian ahli.
Sumber Hukum Arbitrase dan ADR
Sumber Material
yaitu sumber dalam arti bahan dibuatnya atau diciptakannya suatu norma hukum,sumber dalam arti bahan ini meliputi sumber, filosofis,sosiologis,histories maupun sumber yuridis.
Sumber formal
yaitu sumber dalam arti sumber tempat ditemukannya hukum atau tempat digalinya norma hukum sebagai satu dasar yuridis adanya satu peristiwa hukum tertentu bai yang tertulis maupun tidak tertulis:
Sumber Tertulis
Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa;
Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ( d/h Undang-undang No 14 tahun 1970 Jo. Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
Undang-undang No.5 Tahun 1968 Tentang Ratifikasi atas World Bank Convention;
Keputusan Presiden No.34 tahun 1981 Tentang ratifikasi Konvensi New York 1958;
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri.
Sumber Tidak tertulis
Yurisprudensi;
Konvensi-konvensi Internasional;
Kebiasaan dalam Praktek;
Doktrin atau ilmu pengetahuan;
Perjanjian / klausula arbitrase para pihak
Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya
Dilihat dari lembaga yang mempunyai kewenangan
Lembaga Peradilan Umum ------ yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara dengan cara berlitigasi di pengadilan negeri yang berupa pengajuan gugatan atau permohonan.
Lembaga di luar Pengadilan ------- yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan perjanjian dan itikad baik melalui alternative penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri ( ADR).
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
Dalam arti yang luas system ADR meliputi;Forum Konsultasi (good offices),Negosiasi,Mediasi,Konsiliasi ,Penilaian Ahli atau Arbitrase.
Dalam arti yang sempit ADR meliputi ; Konsultasi (good offices),Negosiasi,Mediasi,Konsiliasi,Penilaian ahli (Versi Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999).
Penyelesaian Sengketa Melalui Forum ADR baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas didasarkan pada prinsip Informal proccedure and can be put in motion quickly yang tidak memerlukan formalitas yang berbelit dan dapat diselesaikan dengan cepat.
Dilihat dari Sifat Penyelesaian Sengketanya
Penyelesaian yang bersifat Yudisial yaitu proses penyelesaian sengketa yang dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga dalam forum yang berbentuk tribunal,baik melalui lembaga arbitrase maupun lembaga peradilan umum(judicial settlement) yang putusannya mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa.
Penyelesaian yang bersifat Non Yudisial yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum,baik yang dilakukan sendiri oleh para pihak maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga,putusan ditentukan oleh para pihak sendiri dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan itikad baik(Konsultasi,negosiasi,mediasi,konsiliasi,penilaian ahli).
Alternatif Penyelesaian sengketa
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi
Negosiasi merupakan metode dalam proses penyelesaian sengketa yang bersifat non yudisial
negosiasi merupakan hubungan tawar menawar di antara para pihak yang bersengketa dalam satu jalinan hubungan yang bersifat suka rela dan sementara untuk saling menjelaskan posisi,kebutuhan dan kepentingan masing-masing serta melakukan pertukaran sumber-sumber daya khusus atau perjanjian yang dapat menyelesaikan sebagian sengketa atau keseluruhan sengketa.
Prinsip-Prinsip Dasar dalam Melakukan Negosiasi
Dalam bernegosiasi harus mempunyai tujuan yang sudah ditentukan secara jelas mengenai setiap hal yang akan dicapai melalui tawar menawar;
Dalam bernegosiasi tidak boleh berlaku gegabah dan tergesa-gesa;
Kalau ada keraguan lakukan pertemuan konsultasi terlebih dahulu dengan anggota;
Terapkan dan pertahankan flesibilitas dalam bernegosiasi;
Cari motivator yang dapat diterima pihak lawan;
Hindari kemacetan,kembangkan pendekatan lainnya baru diarahkan kembali kehal semula dan bangun momentum untuk mencapai kesepaktan;
Prinsip-Prinsip Dasar ..........
Hargai pentingnya menyelamatkan harga diri pihak
lawan;
Dalam bernegosiasi harus memiliki pemikiran yang
komprehensif dalam setiap langkah pembicaraan;
Negosiasi merupakan proses untuk memperoleh
kompromi dalam menyelesaikan sengketa;
Pertimbangkan dampak setiap negosiasi pada masa
depan.
Proses dan Tahapan Negosiasi
Tahap Sebelum Negosiasi Dimulai
Perlunya pencermatan tentang pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja secara umum yang memerlukan negosiasi;
Pastikan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam proses negosiasi;
Pastikan perlu tidak adanya negosiasi dalam sengketa yang terjadi;
Pastikan bagaimana kualitas hubungan di antara pihak-pihak yang bersengketa.
Tahap Berlangsungnya Proses negosiasi
Menetapkan persoalan pokok yang menjadi obyek sengketa dari para pihak;
Menetapkan posisi dan kedudukan para pihak dalam perundingan;
Penyampaian argumentasi yang sistematis dan rasional dapat diterima oleh semua pihak;
Menyelidiki kemungkinan yang timbul dari argumentasi yang dikemukakan;
Menetapkan proposal penawaran alternative penyelesaian sengketa pada pihak lawan;
Menetapkan dan menandatangani persetujuan sebagai hasil negosiasi.
Tahap Setelah Negosiasi Disimpulkan
Masukkan program pelaksanaan ke dalam persetujuan yang telah disepakati bersama;
Bentuk tim bersama untuk meninjau pelaksanaan persetujuan;
Pastikan informasi dan penjelasan yang dapat difahami oleh semua pihak.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya
Negosiasi (Garry Goodpaster dalam bukunya
Joni Emirzon,2001: 55):
Kekuatan Tawar Menawar dari para pihak yang
bersengketa
Pola Tawar Menawar yang Dikembangkan Oleh
Para Pihak
Strategi dalam tawar-menawar dipakai oleh para
pihak.
Strategi dan Teknik Bernegosiasi
Menurut Garry Goodpaster dalam bukunya Joni Emirzon(2001:57) ada tiga strategi dan teknik untuk bernegosiasi :
Strategi dan teknik bersaing (competing);
Strategi dan teknik untuk berkompromi (Compromising);
Strategi dan teknik pemecahan masalah (Problem Solving).
Strategi dan Teknik Bernegosiasi
James G Patterson dalam bukunya How to Become a Better Negotiator sebagaimana dukutip oleh Joni Emirzon(2001,57-59),menjelaskan ada lima strategi dalam melakukan negosiasi,yaitu ;
Withdrawall/Avoidance
yaitu strategi menghindar atau melarikan diri dari persoalan yang sedang dihadapi,strategi ini dapat digunakan dalam hal :
apabila permasalahan sederhana;
bila pihak-pihak yamg terlibat dalam konflik tidak mampu memberikan tawaran win-win solution;
bila potensi kekalahan dalam konflik berat(berdasarkan analisis cost benefit);
_ bila tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik
Smoothing /Accommodation
strategi ini merupakan strategi negosiasi untuk menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang merasa senang ,dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan bersama yang lebih komprehensip. Strategi ini tepat digunakan apabila :
permasalahan yang menjadi sumber konflik bersifat kecil;
kerugian yang timbul dari konflik akan diderita oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik;
ada pengurangan tingkat konflik agar mendapatkan informasi lebih banyak;
sifat melunak diantara para pihak yang konflik juga berkembang.
Compromise
strategi ini merupakan strategi penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa untuk menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak ,para pihak mempunyai kesempatan yang berimbang dalam menyampaikan pendapatnya. Strategi ini dapat dilakukan dalam hal :
kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama dalam dalam kompromi;
apabila solosi edial tidak dapat diujutkan;
apabila diperlukan solusi sementara untuk masalah yang sangat komplek;
apabila kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama.
Force/competition
strategi ini menempatkan kedudukan dari para pihak saling berhadap-hadapan sebagai lawan untuk mempertahankan hak yang bersifat menang- kalah (win- lose). Strategi ini dapat digunakan dalam hal :
- konflik memerlukan penyelesaian yang sifatnya segera;
- para pihak yang bersengketa mengharapkan dan senang dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan;
- semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan kekuasaan diantara mereka.
Problem solving
strategi ini menempatkan keterbukaan dan kejujuran dari para pihak untuk secara bersama-sama menemukan penyelesaian secara adil melalui konsensus-konsensus yang mereka bangun bersama. Strategi ini akan efektif digunakan apabila :
- para pihak yang bersengketa sudah terbiasa dan terlatih menggunakan metode pemecahan masalah;
- para pihak memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam penyelesaian konflik;
- konflik yang terjadi timbul karena adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan sesuatu.
Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dilakukan sendiri oleh para pihak dengan cara-caranya sendiri tanpa melibatkan pihak lain,upaya yang dilakukan merupakan upaya perdamaian oleh karena itu putusan yang dihasilkan dari upaya damai ini bersifat mengikat dengan itikad baik----- berlaku asas pacta sunt servanda.
Dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara pertemuan langsung oleh para pihak( negosiasi) diberikan kerangka waktu paling lama 14 hari dan hasilkan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis (perjanjian damai) Pasal 6 ayat (2).
Dalam hal penyelesaian secara negosiasi tidak dapat diselesaikan,maka atas kesepakatan tertulis para,sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau seorang mediator (Pasal 6 ayat (3))
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Pengertian Mediasi
Mediasiadalah merupakan forum penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi atau perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Mediator secara prosedural mempunyai peran untuk membantu para pihak dengan cara membuat saran-saran prosedural mengenai cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.
Seorang mediator harus mempunyai wawasan dan kesetiaan pada prinsip-prinsip keadilan yang luas,kesamaan dan kesukarelaan untuk ditanamkan dalam pertukaran negosiasi di antara para pihak.
Unsur-unsur mediasi
penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak;
dengan bantuan seorang atau lebih mediator yang netral;
berdasarkan perjanjian tertulis;
putusan diambil oleh para pihak sendiri secara konsensus;
putusan yang dihasilkan bersifat mengikat dengan itikad
baik;
putusan dituangkan dalam bentuk tertulis(Perjanjian damai)
Tujuan Mediasi
Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa;
mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari hasil mediasi yang mereka sepakati;
mengurangi ketegangan dan konflik antara para pihak yang bersengketa dengan cara membantu mengatasi kendala psikologis dan teknis untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.
Tugas Mediator
Tugas mediator sebagai pihak ketiga yang netral adalah membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa,oleh karena itu mediator dapat bertindak sebagai :
Katasilator, untuk mendorong penyelesaian sengketa yang kondusif diantara para pihak yang bersengketa
Pendidik , mediator harus memahami kehendak,keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa.
Nara sumber, mediator adalah tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi,sebagai pihak pemberi saran dan sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
Penyampai pesan, mediator juga berperan sebagai penyampai pesan dari para pihak untk dikomunikasikan pada pihak lainnya,oleh karena itu seorang mediator juga harus mampu membuka jalur komunikasi dengan para pihak yang bersengketa.
Pemimpin, mediator juga harus mampu mengambil inisiatif untuk mendorong agar proses perundingan dapat berjalan secara prosedural sesuai dengan kerangka waktu yang sudah dirancang.
Tahapan Mediasi
1. Tahap Pendahuluan
2. Tahap Presentasi dari para pihak
3. Tahap identifikasi masalah
4. Tahap mengidentifikasi dan mengurutkan
permasalahan
5. Tahap negosiasi dan pembuatan
keputusan
Tahap Pendahuluan
Pada tahap pendahuluan mediator akan membentuk forum untuk mengadakan pertemua bersama diantara para pihak.
Pada tahap pendahuluan ini mediator akan melakukan langkah awal yang berupa :
Melakukan pengenalan diri dan pengenalan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi,mediator harus mampu membangun komunikasi yang terbuka diantara para pihak yang terlibat.
Menjelaskan kedudukan nya sebagai mediator.
Menjelaskan tugas ,peran dan wewenang mediator.
Menjelaskan tentang aturan-aturan dasar dalam mediasi,aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat.
Menjawab pertanyaan-pertanyan yang diajukan oleh para pihak.
Bila para pihak sepakat untuk meneruskan proses mediasi maka mediator harus meminta komitmen para pihak untuk mematuhi dan mengikuti semua prosedur yang sudah ditentukan bersama.
Tahap Presentasi dari para pihak
Setiap pihak diberikan kesempatan untuk saling
menjelaskan duduk persoalan yang menjadi
pokok sengketa mereka kepada mediator secara
bergantian.
Tujuan adanya presentasi dari para pihak adalah
agar keinginan dan kemauan para pihak sejak
awal sudah didengar oleh mediator dan para
pihak dapat salain mengetahui persoalan dan
keinginan dari pihak lainnya.
Tahap identifikasi masalah-masalah yang sudah disepakati
salah satu tugas dari mediator adalah untuk
mengidentifikasi persoalan-persoalan atau
masalah-masalah yang menjadi pokok
sengketa yang sudah disepakati oleh para
pihak untuk diselesaikan dalam mediasi.
Tahap mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahan
Mediator perlu membuat suatu struktur
dalam pertemuan mediasi yang meliputi
masalah-masalah yang sedang
dipersengketakan dan sedang berkembang.
Tahap negosiasi dan pembuatan keputusan
Putusan mediasi ditentukan sendiri oleh
para pihak yang bersengketa,mediator lebih
bersifat membantu para pihak dalam
memecahkan masalah-masalah yang telah
diidentifikasi
Tugas Mediator
Mediator bekerja bersama dengan para pihak untuk
:
Membantu para pihak menaksir,menilai dan
memprioritaskan kepentingan masing-masing;
Memperluas atau mempersempit sengketa bila
diperlukan;
Membuat agenda negosiasi;
Memberikan penawaran penyelesaian alternatif bagi para
pihak.
Sifat Putusan Hasil Mediasi
Sifat putusan hasil mediasi adalah final dan
mengikat dengan itikad baik bagi para pihak.
Kerangka Waktu Mediasai
Dalam waktu 30 hari sejak mediasi dimulai harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak (Pasal 6 ayat (7) UU No.30/1999)
Putusan/kesepakatan hasil mediasi wajib didaftarkan dipengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatangan (Pasal 6 ayat (8) UU No.30 /1999). Kewajiban pendaftaran ini merupakan wajib yang sifatnya fakultatif oleh karena pelanggaran atas kewajiban tidak memiliki implikasi hukum apa-apa terhadap hasil kesepakatan.
Dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran,kesepakatan wajib selesai dilaksanakan oleh para pihak.
Konsiliasi
Tahapan Konsiliasi :
1. Tahap pertemuan langsung dari para pihak
2. Berdasarkan kesepakatan para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga alternatif untuk menunjuk seorang mediator ( konselor)
3. Mediator ( konselor) bersifat aktif memberikan penawaran alternatif penyelesaian
4. Dalam waktu 7 hari usaha mediasi / konsiliasi harus sudah dimulai
5. Paling lama 30 hari harus sudah dicapai kesepakatan dalam bentuktertulis
6. Putusan bersifat final dengan etikad baik
7. Paling lama 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri
III.Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
pihak yang bersengketa
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan
berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa,atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa.
Dasar Hukum Arbitrase
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 Tentang Pengakuan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan Putusan Arbitrase Asing
Undang Undang No.5 Tahun 1968 Tentang Ratifikasi World Bank Covention
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri
Perjanjian / klausula arbitrase dari para pihak
Alasan Memilih arbitrase
Penyelesaian sengketa melalui arbitarse tidak memerlukan formalitas yang kaku dan ketat,hukum acaranya dapat ditentukan sendiri oleh pihak yang bersengketa;
Arbiter dapat dipilih sendiri oleh para pihak sesuai dengan keahliannya;
Lebih cepat dan hemat biaya;
Menjamin kerahasiaan bagi para pihak;
Putusannya mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak;
Putusan bersifat final dan binding;
Putusan arbitase dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan
Putusan arbitase dapat dieksekusi di negara lain yang menjadi anggota konvensi New York 1958;
Putusan arbitrase bersifat non preseden.
Lembaga Arbitrase dan Kompetensinya
Arbitrase Institusional,adalah lembaga arbitrase permanen yang sudah ada secara kelembagaan yang didirikan untuk membantu penyelesaian sengketa , baik arbitrase nasional maupun internasional
Arbitrase Ad Hoc,adalah arbitrase yang dibentuk secara insidental oleh para pihak untuk kepentingan penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus tertentu saja
Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase ( Pasal 5 ayat 1 )
Sengketa dalam bidang perdagangan;
Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa ( Hak-hak Keperdataan);
Sengketa yang tidak dapat diselesakan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian ( Pasal 5 ayat 2 )
Sengketa Perdata / Dagang
Hak yang bersifat Kontraktual;
Hak yang bersifat Non Kontraktual / yang
timbul Karena Undang-undang
Bentuk Sengketa
1. Perbedaan penafsiran ( disputes ) mengenai Pelaksanaan perjanjian:
Kontraversi pendapat ( Contravercy )
Kesalahan pengertian ( Misanderstanding )
Ketidaksepakatan ( Disagreement )
2. Pelanggaran Perjanjian ( Breach of Contract )
Sah tidaknya kontrak;
Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Perjanjian Arbitrase
Dibuat sebelum ada sengketa ( Pactum de
Compromitendo )
Dibuat Setelah ada sengketa ( Akta
Kompromis )
Syarat Sahnya Perjanjian Arbitrase
1. Syarat umum (Pasal1320 KUHPerdata ):
Adanya kata sepakat dari para pihak
Adanya kecakapan dari para pihak
Adanya obyek perjanjian
Adanya sebab / kausa yang halal
2. Syarat Khusus,sebagaimana yang diatur dalam Konvensi New York 1958 maupun dalam Undang-Undang N0.30 Tahun 1999:
Syarat Khusus sahnya Perjanjian Arbitrase
Perjanjian Arbitarse harus dibuat secara tertulis,baik menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya maupun dibuat secara terpisah,setelah ada sengketa maupun sebelum ada sengketa;
Sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual;
Sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase;
Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum yang berlaku pada para pihak;
Perjanjian arbitrase harus sah menurut hukum para pihak dan apabila tidak ada pengaturan,maka perjanjian tersebut harus sah menurut negara dimana suatu putusan arbitrase dibuat.
Akta Kompramis (Pasal 9 UU No.30/1999)
Dibuat setelah ada sengketa;
Dibuat secara tertulis dan ditandatangani
oleh para pihak
Dalam hal para pihak tidak dapat
menandatangani,persetujuan harus dibuat
dalam bentuk akta notaris
Isi Akta Kompromis (Pasal 9 ayat 3 UU No.30/1999)
1. Masalah yang disengketakan;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
3. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
4. Nama lengkap sekretaris;
5. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
6. Pernyataankesediaan dari arbiter; dan
7. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Perjanjian yang tidak memuat hal seperti tersebut di atas batal demi hukum ( Pasal 9 ayat 4 )
Hal-hal Yang tidak Membatalkan Perjanjian Arbitrase ( Pasal 10 )
Meninggalnya salah satu pihak;
Bangkrutnya salah satu pihak;
Novasi;
Insolvensi salah satu pihak;
Pewarisan;
Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase;atau
Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
Surat Pemberitahuan Untuk Mengadakan Arbitrase
a. Nama dan alamat para pihak;
b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut ,apabila ada;
e. Cara penyelesaian yang dikehendaki;dan
f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu,pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
Syarat Untuk Diangkat Menjadi Arbiter ( Pasal 12 )
1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 tahun;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke dua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki mpengalaman serta menguasai secara katif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.
Hakim jaksa,panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.
Tata Cara Pengangkatan Arbiter
1. Pengangkatan arbiter didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa;
2. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter,Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase;
3. Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter,para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih;
4. Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
5. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang kan menjadi anggota majelis arbitrase,maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat.
Acara Arbitrase
Hukum acara arbitrase dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak sendiri dengan perjanjian tertulis
Dalamhal para pihak tidak mengatur dan menentukan acara arbitrase,maka arbiter atau majelis arbitrase akan memeriksa dan memutus berdasarkan Undang-undang
Pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup
Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia ,kecuali ditentukan lain oleh para pihak dalam perjanjian
Para pihak mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya
Acara Arbitrase
Para pihak dapat menguasakan pada eorang kuasa dengan surat kuasa khusus
Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dapat melakukan intervensi
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase nasional maupun internasional
Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase
Pemeriksaan sengketa arus diajukan secara tertulis,pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter
Acara Arbitrase
Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter,kecuali dientukan endiri oleh para pihak
Pemerksaan saksi dan saksi ahli dilakukan menurut hukum acara perdata
Dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh arbiter atau majelis arbitrase
Pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan arbiter atau majelis arbitrase
Dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon,termohon harus menanggapi dan memberi jawaban secara tertulis
Acara Arbitrase
Dalam waktu paling lama 14 hari terhitung mulai hari
dikeluarkannya perintah menghadap oleh
arbiter,para pihak atau kuasanya untuk menghadap
di muka sidang arbitrase
Apabila pada hari yang telah ditentukan pemohon
tanpa satu alasan tertentu yang sah tidak datang
menghadap dansudah dipanggil secara patut,maka
tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau
majelis arbiter dianggap selesai
Acara Arbitrase
Apabila termohon tidak dapat menghadap pada waktu yang telah ditentukan dan telah dilakukan pemanggilan,maka akan dilakukan pemanggilan sekali lagi;
Paling lama 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan yang sah,termohon tetap tidak datang di muka sidang,maka pemeriksaan akan diteruskan di luar hadirnya termohon dan permohonan akan dikabulkan seluruhnya ,kecuali tuntutan tidak beralan atau tidak berdasarkan hukum
Dalam arbitrase juga dikenal adanya putusan damai yang ersifat mengikat dan final;
Pemeriksaan sengketa harus selesai dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk
Putusan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Arbiter atau majelis arbitrase memutus
berdasarkan hukum atau berdasarkan
keadilan dan kepatutan
top related