GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 T ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Post on 02-Mar-2019
230 Views
Preview:
Transcript
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa
ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan
pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam
Peraturan Daerah Istimewa, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 Nomor 7);
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah
provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus
kewenangan istimewa.
3. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah
Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur
untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
4. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan
perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY
yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil
Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut Parampara Praja adalah
lembaga penasehat/pemikir/pemberi masukan kepemerintahan, merupakan
lembaga fungsional yang berfungsi sebagai penasehat/pemikir/pemberi
masukan kepemerintahan bersifat ad-hoc terdiri dari unsur Kasultanan,
Kadipaten, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur lain yang
dibutuhkan.
4
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Asisten
Gubernur, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
10. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.
11. Asisten Gubernur merupakan perangkat daerah, sebagai unsur pembantu
Gubernur di bidang keistimewaan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan keistimewaan.
12. Biro Administrasi Keistimewaan adalah unit kerja perangkat daerah yang
membantu Asisten Gubernur dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan.
13. Badan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan bidang kebudayaan secara umum dan urusan keistimewaan.
14. Badan Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Paniti Pratala
dan Mandala adalah lembaga yang meneliti dan mengatur bumi dan
ruang/wilayah, merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
bidang pertanahan dan tata ruang secara umum dan urusan keistimewaan.
15. Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat
Parampara Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
fasilitasi ketugasan Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja).
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit organisasi di
Lingkungan Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lain yang
melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
Pasal 2
Asas kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi :
a. efektivitas pemerintahan;
b. efisiensi;
c. akuntabilitas;
d. keterbukaan;
e. partisipasi; dan
f. pendayagunaan kearifan lokal.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Perdais berisikan Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta
kedudukan OPD.
5
BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 4
(1) Dengan Perdais ini dibentuk OPD, meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
2. Asisten Gubernur;
3. Sekretariat DPRD;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Inspektorat;
6. Dinas, meliputi :
a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b) Dinas Kesehatan;
c) Dinas Sosial;
d) Dinas Perhubungan;
e) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral;
f) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h) Dinas Pariwisata;
i) Dinas Pertanian;
j) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
k) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
l) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.
7. Lembaga Teknis Daerah, meliputi :
a) Badan Kepegawaian Daerah;
b) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
c) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
d) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
e) Badan Lingkungan Hidup;
f) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja;
g) Badan Informasi Daerah;
h) Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia;
i) Rumah Sakit Khusus Paru Respira;
j) Kantor Ketahanan Pangan;
k) Kantor Perwakilan Daerah.
8. Lembaga Lain, meliputi :
a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b) Badan Kebudayaan;
6
c) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan
Mandala);
d) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara
Praja); dan
e) Kantor Perijinan.
(2) Bagan Organisasi Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.
(3) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perdais ini.
(4) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretariat
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perdais ini.
(5) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten
Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.
(6) Bagan Struktur Organisasi masing-masing OPD sebagaimana tersebut ayat
(1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.
BAB IV
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 5
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan pemerintahan
daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan
aparatur pemerintahan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;
d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
7
e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur
pemerintahan daerah;
f. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat
Daerah;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Unsur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Pimpinan : Sekretaris Daerah
b. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah
c. Pelaksana : Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan
Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-
subbagian
d. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
a) Bagian Analisa Kebijakan Perekonomian, terdiri dari :
1) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Pariwisata, Perijinan, Kerjasama, Penanaman
Modal;
2) Subbagian Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan,
Kelautan dan Ketahanan Pangan;
b) Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan, terdiri dari:
1) Subbagian Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumberdaya Mineral;
2) Subbagian Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;
c) Bagian Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1) Subbagian Penelitian;
2) Subbagian Pengembangan;
3) Subbagian Tata Usaha.
8
d) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari:
1) Subbagian Administrasi;
2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
e) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri
dari :
a) Bagian Analisa Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1) Subbagian Pendidikan, Budi Pekerti dan Kedisiplinan;
2) Subbagian Kesehatan.
b) Bagian Analisa Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat, terdiri dari :
1) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga
Berencana;
2) Subbagian Sosial;
3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
c) Bagian Bina Kemasyarakatan dan Mental Spiritual, terdiri dari :
1) Subbagian Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat
dan Penanggulangan Bencana;
2) Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama;
3) Subbagian Tata Usaha.
c. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Biro Tata Pemerintahan, terdiri dari :
a) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
1) Subbagian Tata Praja;
2) Subbagian Pengembangan Wilayah;
3) Subbagian Tata Usaha.
b) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:
1) Subbagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah.
3) Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c) Bagian Kependudukan, terdiri dari:
1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan.
2) Subbagian Pendataan dan Informasi Kependudukan;
9
3) Subbagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
d) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Biro Hukum, terdiri dari :
a) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
1) Subbagian Peraturan Daerah;
2) Subbagian Peraturan Gubernur;
3) Subbagian Pengkajian Hukum, Monitoring dan Evaluasi
Peraturan Perundang-undangan;
b) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari:
1) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum;
2) Subbagian Klarifikasi Produk Hukum.
c) Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum,
terdiri dari:
1) Subbagian Dokumentasi Hukum;
2) Subbagian Tata Usaha.
d) Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, terdiri dari:
1) Subbagian Sengketa Hukum;
2) Subbagian Supremasi Hukum;
3) Subbagian Layanan Hukum.
e) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Biro Organisasi, terdiri dari :
a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
1) Subbagian Analisis dan Pengembangan;
2) Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota;
3) Subbagian Budaya dan Kapasitas.
b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan, terdiri dari:
1) Subbagian Analisa Jabatan;
2) Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan;
3) Subbagian Tata Usaha.
c) Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
1) Subbagian Sistem dan Prosedur;
2) Subbagian Standarisasi;
3) Subbagian Tatalaksana Pelayanan Umum.
d) Kelompok Jabatan Fungsional
10
b) Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :
a) Bagian Administrasi, terdiri dari :
1) Subbagian Tata Persuratan;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian Pelayanan, terdiri dari:
1) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana;
2) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
3) Subbagian Kendaraan;
c) Bagian Protokol, terdiri dari :
1) Subbagian Upacara;
2) Subbagian Tamu;
3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
e) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Asisten
Paragaraf 1
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 7
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan,
membina, memantau dan mengevaluasi bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha
kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan,
pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata,
kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan
pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan
jasa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah,
perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum,
perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama,
11
penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan,
penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa.
c. pembinaan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan,
perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah,
perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum,
perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama,
penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan,
penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa.
d. pemantauan dan pengevaluasian bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi,
usaha kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika,
kehumasan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral,
pariwisata, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan,
ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan
pengadaan barang dan jasa.
e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan
dan pemantau serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.
Paragraf 1
Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Pasal 8
(1) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi bidang
pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan,
sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan
perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan
bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga,
kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan,
pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana,
rumah sakit.
c. pembinaan bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda,
olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan,
12
kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan
bencana, rumah sakit.
d. pemantauan dan pengevaluasian bidang pendidikan, budi pekerti dan
kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan
masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit.
e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan
dan pemantauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.
Paragraf 3
Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum
Pasal 9
(1) Asisten Pemerintahan dan Administasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan,
membina, memantau dan mengevaluasi bidang penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol,
perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa,
kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,
penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten
Pemerintahan dan Administasi Umum mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan
bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan,
hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan,
statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian, kediklatan,
kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penegakan
peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perwakilan daerah.
c. pembinaan bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan
pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian,
kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,
penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah.
d. pemantauan dan pengevaluasian bidang penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol,
perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa,
13
kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan
masyarakat, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah.
e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan
dan pemantauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.
Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Biro
Paragraf 1
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Pasal 10
(1) Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan,
kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha
kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan,
perikanan dan ketahanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisis kebijakan di bidang
perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan,
kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perijinan,
kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi,
usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan,
kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis peningkatan produktivitas dan
kapasitas di bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata,
pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan
pangan;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian,
perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian,
perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
14
f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Biro
Paragraf 2
Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 11
(1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi,
sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan
informatika, fasilitasi penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisis kebijakan
produktivitas di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya
mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pekerjaan
umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup,
perhubungan, komunikasi, dan informatika;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis peningkatan produktivitas dan
kapasitas di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya
mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
e. pemberian fasilitasi penelitian dan pengembangan;
f. layanan pengadaan barang dan jasa;
g. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral,
lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Paragraf 3
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Pasal 12
(1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan
bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga,
kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan,
15
pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah
sakit.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan, budi pekerti dan
kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan
masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan,
budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga
kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan
dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit;
d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga,
kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan,
pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana,
rumah sakit;
e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Paragraf 4
Biro Tata Pemerintahan
Pasal 13
(1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, serta
kependudukan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Tata
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan;
c. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
bidang pemerintahan;
e. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
umum, otonomi daerah, serta kependudukan;
f. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
g. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur;
h. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan
Kelurahan;
16
i. fasilitasi, pengkoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
j. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;
k. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi
Daerah;
l. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, serta kependudukan;
n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Paragraf 5
Biro Hukum
Pasal 14
(1) Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum,
pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum
Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Hukum mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan bidang hukum;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum,
pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum
Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum;
d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
bidang hukum;
e. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-
undangan;
f. pelaksanaan pengembangan hukum;
g. penyiapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
h. pelaksanaan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota;
i. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta
layanan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah serta
supremasi hukum;
j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
bidang peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengelolaan
dokumentasi hukum, pengembangan hukum, pengawasan produk hukum
Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum;
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
17
Paragraf 6
Biro Organisasi
Pasal 15
(1) Biro Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis
formasi jabatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Organisasi mempunyai fungsi :
a. penyusunan program bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis
formasi jabatan;
b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan
analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat daerah istimewa;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program bidang kelembagaan,
tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat
daerah istimewa;
d. pengusulan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
perangkat daerah istimewa;
e. pelaksanaan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat
daerah istimewa;
f. penyiapan bahan perumusan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;
h. pengembangan budaya pemerintahan dan kapasitas kelembagaan;
i. penyusunan pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah dan perangkat
daerah istimewa;
j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat
daerah dan perangkat daerah istimewa;
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Paragraf 7
Biro Umum dan Protokol
Pasal 16
(1) Biro Umum dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran,
tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi
serta keprotokolan.
18
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Umum
dan Protokol mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha
pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi serta
keprotokolan;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi
perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan
telekomunikasi serta keprotokolan;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
administrasi perkantoran;
e. penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah;
f. penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Sekretaris Daerah;
h. penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah;
i. pelaksanaan pelayanan kendaraan;
j. penyelenggaraan dan membina pelayanan sandi dan telekomunikasi;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan,
sandi dan telekomunikasi serta keprotokolan;
l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
BAB V
ASISTEN GUBERNUR
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 17
(1) Asisten Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, monitoring,
mengevaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Asisten Gubernur
mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan
bidang urusan keistimewaan;
c. pembinaan bidang urusan keistimewaan;
d. monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan;
19
e. membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantau serta
pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan
keistimewaan;
f. mewakili Gubernur dalam penerimaan tamu Gubernur;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18
(1) Unsur Organisasi Asisten Gubernur terdiri dari :
a. Pimpinan : Asisten Gubernur
b. Pelaksana : Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan
Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-
subbagian
c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Asisten Gubernur membawahi Biro Administrasi Keistimewaan, yang terdiri
dari:
1) Bagian Administrasi Kebudayaan, yang terdiri dari :
a. Subbagian Tata Nilai Budaya;
b. Subbagian Sarana dan Prasana;
c. Subbagian Tata Usaha.
2) Bagian Pertanahan dan Tata Ruang, yang terdiri dari :
a. Subbagian Bina Pertanahan;
b. Subbagian Bina Tata Ruang;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Biro Administrasi Keistimewaan
Pasal 19
(1) Biro Administrasi Keistimewaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kebudayaan,
pertanahan dan tata ruang, serta fasilitasi ketugasan Asisten Gubernur.
20
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Administrasi Keistimewaan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata
ruang;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang kebudayaan,
pertanahan dan tata ruang;
d. fasilitasi pelaksanaan tugas Asisten Gubernur;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
BAB VI
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 20
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelengarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
DPRD mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
d. penyelenggaraan rapat-rapat;
e. penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
f. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD ;
g. penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-
alat kelengkapan DPRD;
h. pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi;
i. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD,
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan hubungan
masyarakat;
j. pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.
Bagian Kedua
21
Susunan Organisasi
Pasal 21
(1) Unsur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Pimpinan : Sekretaris DPRD
b. Pembantu Pimpinan : Bagian-Bagian
c. Pelaksana : Subbagian-subbagian
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a. Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian, terdiri dari:
1. Subbagian Produk Hukum;
2. Subbagian Pengkajian dan Pengembangan;
3. Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi.
b. Bagian Persidangan, terdiri dari:
1. Subbagian Rapat;
2. Subbagian Risalah.
3. Subbagian Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan;
c. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rumah Tangga;
3. Subbagian Humas dan Protokol.
d. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari:
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 22
22
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan statistik.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah;
d. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;
e. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 23
(1) Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
Subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;
b. Bidang Pemerintahan;
c. Bidang Perekonomian;
d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
e. Bidang Sarana dan Prasarana;
f. Bidang Pengendalian;
23
g. Bidang Perencanaan dan Statistik;
h. UPT;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VIII
INSPEKTORAT
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 24
(1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat
mempunyai fungsi :
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
e. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota,
dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 25
(1) Unsur Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Pimpinan : Inspektur
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program dan Keuangan;
24
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.
b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
e. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IX
DINAS DAERAH
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 26
(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan
kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda dan olah
raga;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
c. pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pembiayaan,
kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan,
pengendalian mutu pendidikan, pemuda dan olah raga;
d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda dan olah
raga Kabupaten/Kota;
f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan,pemuda
dan olah raga;
g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
25
Pasal 27
(1) Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
b. Bidang Perencanaan dan Standarisasi, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Kependidikan;
2. Seksi Data dan Teknologi Informasi;
3. Seksi Evaluasi Pendidikan.
c. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Luar Biasa;
2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Seksi Pendidikan Tinggi.
e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
1. Seksi Kesetaraan;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
26
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 28
(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsetrasi serta tugas
pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Kesehatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
c. pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan imunisasi, pelaksanaan
penyehatan lingkungan;
d. pengelolaan kesehatan dasar, rujukan, khusus;
e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;
f. pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
g. pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
h. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman
dan alat kesehatan;
i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/Kota;
j. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan;
l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 29
(1) Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
27
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program .
b. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Penyakit;
2. Seksi Surveilan dan Imunisasi;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari
1. Seksi Kesehatan Dasar;
2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.
d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
3. Seksi Gizi.
e. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;
3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Dinas Sosial
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 30
(1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di
bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;
b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan
sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
28
d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 31
(1) Unsur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza;
3. Seksi Perlindungan Anak.
c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;
2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
d. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
2. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial;
3. Seksi Penyuluhan Sosial.
29
e. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;
2. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan
Sosial.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keempat
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 32
(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan,
dan angkutan barang;
d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta
keselamatan lalu lintas darat dan laut;
e. pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan
udara;
f. pengelolaan data meteorologi dan geofisika;
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;
h. pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;
i. pemberian fasilitasi bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan;
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
30
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33
(1) Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;
2. Seksi Angkutan Perkotaan;
3. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.
c. Bidang Lalu Lintas Darat dan Laut, terdiri dari :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
3. Seksi Keselamatan Darat dan Laut.
d. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
1. Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara;
2. Seksi Keselamatan Penerbangan;
e. UPT.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 34
31
(1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral serta
kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai
fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum,
perumahan dan energi sumber daya mineral;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan
energi sumber daya mineral;
c. pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan
dan pengendalian perumahan, sumberdaya air, bina marga, cipta karya
dan energi sumberdaya mineral;
d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas
Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
e. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
f. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
g. pelaksanaan pengembangan kawasan;
h. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan
peran serta masyarakat;
i. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi
dan sumberdaya mineral;
j. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta
bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
k. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan
pemerintah daerah provinsi;
l. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi
sumber daya mineral Kabupaten/Kota;
m. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum,
perumahan dan energi sumber daya mineral;
n. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan
dan energi sumber daya mineral;
o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
32
Pasal 35
(1) Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber
Daya Mineral terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Perumahan, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Perumahan;
2. Seksi Pengembangan Perumahan;
3. Seksi Penataan Lingkungan.
c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air;
2. Seksi Pengaturan Sumberdaya Air;
3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumberdaya Air.
d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;
3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya.
f. Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
33
3. Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral.
g. UPT.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keenam
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 36
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja,
pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan
daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan
dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan
barang daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan,
anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan pembinaan
administrasi keuangan daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran
pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan
pembinaan administrasi keuangan daerah;
c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;
f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan
Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
h. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan
pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan
barang daerah;
i. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah;
j. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;
k. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;
m. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
34
n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;
o. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang
pengelolaan barang daerah;
p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 37
(1) Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri
dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Program;
3. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
b. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri dari:
1. Seksi Pajak Daerah;
2. Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
3. Seksi Perimbangan Keuangan Daerah.
c. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
4. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
5. Seksi Perekonomian.
d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
35
3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
4. Seksi Perekonomian.
e. Bidang Bina Keuangan Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Bina Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perhitungan
Kabupaten/Kota;
2. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan;
3. Seksi Administrasi Dana Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
4. Seksi Perekonomian.
g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Administrasi Barang Daerah;
2. Seksi Pendayagunaan Barang Daerah;
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
h. UPT.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 38
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi,
kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan
transmigrasi;
b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
c. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;
d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan
lembaga latihan;
e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi;
36
f. pengelolaan pemagangan;
g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan,
tenaga kerja dan purna kerja;
i. pengelolaan transmigrasi;
j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi
Kabupaten/Kota;
k. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;
m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 39
(1) Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kerja;
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja.
c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan, terdiri dari :
1. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi;
37
2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan;
3. Seksi Pemagangan.
d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Industrial;
2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja;
3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Seleksi dan Perpindahan;
2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan;
3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedelapan
Dinas Pariwisata
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 40
(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata,
kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Pariwisata mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
h. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
38
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 41
(1) Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
1. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata;
2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
3. Seksi Standarisasi Produk;.
c. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
1. Seksi Sumberdaya Manusia;
2. Seksi Kelembagaan Pariwisata;
d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
1. Seksi Analisis Pasar;
2. Seksi Promosi;
3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
e. UPT;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 42
39
(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah
di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Pertanian mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman
pangan, hortikultura, peternakan;
d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
e. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan
peternakan;
f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota;
g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian;
i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 43
(1) Unsur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
40
b. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.
c. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura;
2. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura.
d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan;
2. Seksi Produksi Ternak;
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
2. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian;
3. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 44
(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas
Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kehutanan dan
perkebunan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
d. pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasaranannya;
e. pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran
hasil perkebunan;
41
f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
g. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
h. penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas
Kabupaten/Kota;
i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan
Kabupaten/Kota;
j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan
perkebunan;
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 45
(1) Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
1. Seksi Penataan Hutan;
2. Seksi Pengamanan Hutan;
3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.
c. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;
2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
3. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.
42
d. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
2. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;
3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan.
e. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
3. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan;
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan Dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 46
(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan
dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan
perikanan;
b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan
perikanan, wilayah pesisir;
d. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Kabupaten/Kota;
f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
g. penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/
kota;
i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan
perikanan;
j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
43
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 47
(1) Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Teknis Budidaya;
2. Seksi Teknis Tangkap;
3. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu.
c. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari :
1. Seksi Pendayagunaan Laut;
2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan;
3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.
d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Usaha;
2. Seksi Pengolahan Pemasaran;
3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
e. UPT;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keduabelas
44
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 48
(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta
kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai
fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi
dan usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil
dan menengah serta pengembangan ekspor daerah;
d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan
pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil
menengah;
e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pemberian fasilitasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha
kecil dan menengah Kabupaten/Kota;
g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 49
(1) Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Dinas.
45
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Industri Agro dan Kimia, terdiri dari :
1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
3. Seksi Industri Kimia.
c. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari :
1. Seksi Industri Logam dan Elektronika;
2. Seksi Industri Sandang dan Kulit;
3. Seksi Industri Aneka.
d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
2. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;
3. Seksi Pengawasan Perdagangan.
e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
2. Seksi Pengembangan Ekspor;
3. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.
f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Koperasi;
2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
3. Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari’ah.
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
46
BAB VIII
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 50
(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan kediklatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan kediklatan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian dan kediklatan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan kediklatan;
d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian dan kediklatan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 51
(1) Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
47
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
b. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
2. Subbidang Pengembangan Karir.
c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan, terdiri dari:
1. Subbidang Pengkajian Kediklatan;
2. Subbidang Pengembangan Kediklatan.
d. Bidang Mutasi, terdiri dari:
1. Subbidang Mutasi Jabatan;
2. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun;
e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari:
1. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai;
2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
f. Bidang Dokumentasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
1. Subbidang Dokumentasi;
2. Subbidang Sistem Informasi Kepegawaian.
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 52
(1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan
kearsipan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
a. penyusunan program perpustakaan dan kearsipan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
d. pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
48
f. pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip in aktif dan statis;
g. pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap unit kerja
Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
h. penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip
Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. penyelenggaraan akuisisi dan pelestarian arsip statis;
j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perpustakaan dan
kearsipan;
k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 53
(1) Unsur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
b. Bidang Pengembangan Perpustakaan, terdiri dari:
1. Subbidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
2. Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan.
c. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Perpustakaan, terdiri dari:
1. Subbidang Pelayanan;
2. Subbidang Pelestarian dan Kerjasama.
d. Bidang Arsip Dinamis, terdiri dari:
49
1. Subbidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
2. Subbidang Penilaian dan Penyusutan.
e. Bidang Arsip Statis, terdiri dari:
1. Subbidang Pengelolaan Arsip Statis;
2. Subbidang Akuisisi dan Pelestarian.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 54
(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta
masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera
dan keluarga berencana, serta masyarakat;
b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga
sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;
d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban
kekerasan;
e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan
dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;
g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi;
h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
masyarakat;
i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;
50
j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan
perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta
masyarakat;
k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 55
(1) Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri
dari:
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri
dari:
1. a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
b. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:
1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.
c. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, terdiri dari:
1. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
2. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
1. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.
e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Subbidang Kesehatan Reproduksi;
2. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.
51
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keempat
Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 56
(1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan
penanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Badan
Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman
modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan
promosi penanaman modal, pengembangan iklim investasi serta
pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
c. fasilitasi dan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman
modal, pengembangan iklim investasi, serta pengawasan pelaksanaan
penanaman modal;
d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar
negeri;
e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;
f. pengembangan iklim investasi;
g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi, serta
pelaporan pelaksanaan penanaman modal;
h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 57
(1) Unsur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
52
Pimpinan subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
b. Bidang Hubungan Dalam Negeri, terdiri dari:
1. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Lembaga Pemerintah/Pemerintah
Daerah;
2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Swasta Dalam Negeri.
c. Bidang Hubungan Luar Negeri, terdiri dari:
1. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Pemerintah dan lembaga
Luar Negeri;
2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Swasta Luar Negeri.
d. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
2. Subbidang Promosi Potensi Daerah.
e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Subbidang Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Subbidang Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 58
(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
53
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas
lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
d. pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;
e. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
f. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup
Pemerintah Kabupaten/Kota;
h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 59
(1) Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
b. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:
1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Lingkungan;
54
2. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan.
c. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, terdiri dari:
1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
2. Subbidang Konservasi Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, serta Bahan Berbahaya
dan Beracun.
e. Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan, terdiri dari:
1. Subbidang Penaatan Lingkungan;
2. Subbidang Kajian Lingkungan.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 60
(1) Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan
bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan
Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
a. penyusunan program;
b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang penegakan
peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik
dan organisasi masyarakat;
c. pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan penanganan konflik;
d. pemberian fasilitasi dan koordinasi bidang penegakan peraturan daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan
organisasi masyarakat;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
55
f. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;
g. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
j. pelaksanaan pengamanan aset dan pengawalan Gubernur, Wakil
Gubenur dan tamu daerah;
k. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan
organisasi masyarakat Pemerintah kabupaten/Kota;
l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang penegakan
peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik
dan organisasi masyarakat.
m. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 61
(1) Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik,
terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Satuan
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
b. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan
Politik, terdiri dari:
56
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.
d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri dari:
1. Subbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Subbidang Pengembangan Kapasitas.
e. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, terdiri dari:
1. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Subbidang Penegakkan dan Penyidikan.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Subbidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Subbidang Bina Potensi Masyarakat.
b. Bidang Ideologi, Politik dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari:
1. Subbidang Ideologi;
2. Subbidang Politik dan Organisasi Masyarakat.
c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini, terdiri dari:
1. Subbidang Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;
2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
e. UPT;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketujuh
Badan Informasi Daerah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 62
(1) Badan Informasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan
informasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Informasi Daerah mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan
informasi serta kehumasan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi serta
kehumasan;
57
c. pelaksanaan pelayanan umum bidang komunikasi dan informasi;
d. pelayanan informasi internal birokrasi;
e. penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di
komunikasi dan informasi serta kehumasan;
g. pemberian fasilitasi bidang komunikasi dan informasi Kabupaten/Kota;
h. penyelenggaraan penerangan, publikasi dan dokumentasi hasil kegiatan
pemerintah dan masyarakat;
i. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan, aplikasi
teknologi informasi dan basis data;
j. penyelenggaraan manajemen informasi dan perubahan dengan penerapan
teknologi informasi di internal pemerintah dan layanan masyarakat;
k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa
telekomunikasi;
l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;
m. fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
n. fasilitasi Komisi Informasi Provinsi;
o. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang komunikasi dan
informasi;
p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 63
(1) Unsur Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
58
1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi.
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;
b. Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Publikasi Dokumentasi dan Media Massa;
2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
c. Bidang Layanan Teknologi Informasi, terdiri dari :
1. Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan;
2. Subbidang Manajemen Informasi dan Sumberdaya Teknologi;
d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
1. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Informasi;
2. Subbidang Layanan Informasi Publik.
e. Bidang Fasilitasi Informasi, terdiri dari :
1. Subbidang Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
2. Subbidang Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi;
f. UPT.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 64
(1) Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan
jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah
Sakit Khusus Jiwa Grhasia mempunyai fungsi:
a. penyusunan program pelayanan di bidang kesehatan khususnya
kesehatan jiwa dan NAPZA;
b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
khususnya kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai dengan standar pelayanan
rumah sakit;
c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan khususnya
kesehatan jiwa dan NAPZA melalui pelayanan kesehatan yang paripurna
tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
59
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
jiwa dan NAPZA;
e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
dan NAPZA dengan mremperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan jiwa dan NAPZA;
f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 65
(1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia, terdiri dari:
a. Pimpinan : Direktur
b. Pembantu
Pimpinan
: Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang terdiri
dari Bagian-Bagian dan Bagian Bagian terdiri
dari Sub Bagian-Sub Bagian;
b. Pelaksana : - Wakil Direktur Pelayanan Medik yang terdiri
dari Bidang-Bidang
- Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia, terdiri dari:
1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan Medik, terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik;
2. Seksi Penunjang Pelayanan Medik;
b. Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan;
2. Seksi Pelayanan Keperawatan;
d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sarpras, terdiri dari:
1. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana;
3. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan terdiri dari :
a. Bagian Umum, Program, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan, terdiri
dari :
60
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Data, Teknologi Informasi, Hukum dan
Hubungan Kemasyarakatan.
b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
1. Subbagian Perbendaharaan;
2. Subbagian Akuntansi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Khusus Paru Respira
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 66
(1) Rumah Sakit Khusus Paru Respira mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan kesehatan secara paripurna, khususnya kesehatan paru dan
saluran pernafasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah
Sakit Khusus Paru Respira mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja bidang kesehatan khususnya kesehatan paru
dan saluran pernafasan;
b. penyelenggaraan pencegahan, promosi kesehatan, pelayanan
pengobatan, pemulihan serta rehabilitasi kesehatan paru dan saluran
pernafasan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan yang
paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan;
e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan
khusus paru dan saluran pernafasan;
f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
61
Pasal 67
(1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, terdiri dari:
a. Pimpinan : Direktur
b. Pembantu Pimpinan : Subbagian-Subbagian
c. Pelaksana : - Seksi-Seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, terdiri dari:
a. Subbagian Program Data dan Teknologi Informasi;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum;
d. Seksi Pelayanan Medik;
e. Seksi Penunjang Medik;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesepuluh
Kantor Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 68
(1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan
koordinasi bidang ketahanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor
Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Ketahanan Pangan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
c. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan
pangan;
d. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;
e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan
kewaspadaan pangan;
f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan;
g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
62
h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Ketahanan
Pangan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 69
(1) Unsur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Kantor
b. Pembantu
Pimpinan
: Subbagian Tata Usaha
c. Pelaksana : - Seksi-Seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan Pangan;
d. Seksi Distribusi Pangan;
e. Seksi Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesebelas
Kantor Perwakilan Daerah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 70
(1) Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas pengelolaan anjungan dan
menyelenggarakan hubungan antar lembaga.
63
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor
Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Kantor Perwakilan;
b. penyelenggaraan informasi tentang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan;
c. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Jakarta;
d. pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemerintah Daerah
yang bertugas di Jakarta dan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta;
e. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
f. fasilitasi promosi potensi daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Jakarta;
g. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor
Perwakilan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 71
(1) Unsur Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Kantor
b. Pembantu
Pimpinan
: Subbagian Tata Usaha
c. Pelaksana : - Seksi-Seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Anjungan;
d. Seksi Fasilitasi Promosi;
e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
64
BAB IX
LEMBAGA LAIN
Bagian Pertama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 72
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan
bencana di daerah;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah;
c. penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah;
d. penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah;
e. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah;
f. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
h. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
i. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
k. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
65
l. pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah;
m. pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah;
n. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan
o. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 73
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.
Paragraf 3
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 74
(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab
mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan
Unsur Pelaksana.
Paragraf 4
Unsur Pengarah
Pasal 75
(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri dari
Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan 11 (sebelas) anggota.
(2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. 6 (enam) anggota pejabat instansi vertikal di daerah dan/atau Pemerintah
Daerah terkait penanggulangan bencana; dan
b. 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
66
Paragraf 5
Unsur Pelaksana
Pasal 76
(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
huruf c terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Umum; dan
c. Subbagian Program dan Keuangan.
(4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. Seksi Pencegahan; dan
b. Seksi Kesiapsiagaan.
(5) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d terdiri atas:
a. Seksi Kedaruratan; dan
b. Seksi Logistik.
(6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas:
a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi.
Paragraf 6
67
Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah
Pasal 77
(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur
Pengarah mempunyai fungsi:
a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
di daerah;
b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah; dan
c. koordinasi dengan instansi Pemerintah di daerah, instansi Pemerintah
Daerah dan lembaga non pemerintah.
Paragraf 7
Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana
Pasal 78
(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan
bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana
secara terintegrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),, Unsur
Pelaksana mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah;
c. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
d. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah pada saat prabencana;
f. fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana;
g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
h. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
i. fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat;
j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah pada saat pascabencana;
k. pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
68
l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program badan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Badan Kebudayaan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 79
(1) Badan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta melindungi,
memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta
untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Kebudayaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kebudayaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
c. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan cagar
budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
d. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem
budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar
Kasultanan dan Kadipaten;
e. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem
sosial yang hidup di masyarakat DIY;
f. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra,
perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan
rekayasa sosial;
g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota;
h. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kebudayaan;
j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.
69
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 80
(1) Unsur Organisasi Badan Kebudayaan, terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Organisasi Badan Kebudayaan, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Nilai Budaya dan Film, terdiri dari :
1. Subbidang Rekayasa Budaya dan Perfilman;
2. Subbidang Bahasa dan Sastra;
c. Bidang Kesenian, Adat dan Tradisi, terdiri dari :
1. Subbidang Kesenian;
2. Subbidang Adat dan Tradisi.
d. Bidang Sejarah dan Permuseuman, terdiri dari :
1. Subbidang Sejarah;
2. Subbidang Permuseuman.
e. Bidang Warisan Budaya dan Cagar Budaya, terdiri dari :
1. Subbidang Pelestarian;
2. Subbidang Fasilitasi dan Pengelolaan;
f. U P T ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala)
Paragraf 1
70
Tugas dan Fungsi
Pasal 81
(1) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala)
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
pertanahan, tata ruang dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala) mempunyai
fungsi :
a. penyusunan program di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang
daerah;
c. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi pertanahan
Kasultanan dan Kadipaten;
d. fasilitasi penataan dan pengendalian tanah Kasultanan dan Kadipaten;
e. fasilitasi pengelolaan tanah bukan keprabon;
f. fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengelolaan tanah Kasultanan dan
Kadipaten;
g. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan
dan Kadipaten;
h. penetapan kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
i. pelaksanaan administrasi dan pengendalian pertanahan;
j. fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;
k. fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum;
l. pengendalian pengelolaan tanah kas desa;
m. penyelenggaraan penataan ruang daerah;
n. perencanaan tata ruang provinsi;
o. penetapan kawasan strategis provinsi, serta kawasan strategis
Kasultanan dan Kadipaten;
p. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis provinsi, serta kawasan
strategis Kasultanan dan Kadipaten;
q. pemanfaatan ruang kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
r. pengendalian pemanfaatan ruang tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten;
s. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
dan tata ruang daerah;
t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
71
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 82
(1) Unsur Organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala
dan Mandala), terdiri dari :
a. Pimpinan : Kepala Badan.
b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
subbagian.
c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala
dan Mandala), terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Informasi.
b. Bidang Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten, terdiri dari:
1. Subbidang Administrasi Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;
2. Subbidang Pengendalian Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;
c. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
1. Seksi Administrasi Pertanahan;
2. Seksi Pengendalian Tanah Kas Desa;
3. Seksi Pengurusan dan Permasalahan Pertanahan.
d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari:
1. Seksi Pengaturan Tata Ruang;
2. Seksi Pembinaan Tata Ruang;
e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
72
Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja)
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 83
(1) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja)
mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja)
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja) mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah
(Sekretariat Parampara Praja);
b. fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Ketahanan Daerah (Parampara
Praja);
c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
e. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Ketahanan Daerah
(Parampara Praja);
f. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan Parampara Praja;
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 84
(1) Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat
Parampara Praja) terdiri dari :
a. Pimpinan : Sekretaris
b. Pembantu Pimpinan : Bagian-Bagian
c. Pelaksana : Subbagian-subbagian
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat
Parampara Praja), terdiri dari :
a. Bagian Tata Usaha , terdiri dari:
1. Subbagian Umum;
73
2. Subbagian Program dan Keuangan;
b. Bagian Fasilitasi Pemerintahan dan Kewilayahan, terdiri dari:
1. Subbagian Pemerintahan;
2. Subbagian Kewilayahan.
c. Bagian Fasilitasi Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Subbagian Ekonomi;
2. Subbagian Pembangunan;
d. Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Subbagian Kemasyarakatan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima
Kantor Perijinan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 85
(1) Kantor Perijinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
kepastian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor
Perijinan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Kantor Perijinan;
b. pelayanan informasi perijinan dan nonperijinan terpadu;
c. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan nonperijinan terpadu mulai dari
tahap permohonan sampai terbitnya dokumen;
d. fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perijinan dan
nonperijinan terpadu di Kantor Perijinan;
e. pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu;
f. koordinasi proses pelayanan perijinan;
g. pengembangan pelayanan perijinan;
h. pengawasan pelayanan perijinan;
i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
74
j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor Perijinan;
dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 86
(1) Unsur Organisasi Kantor Perijinan, terdiri dari:
a. Pimpinan : Kepala Kantor
b. Pembantu
Pimpinan
: Subbagian Tata Usaha
c. Pelaksana : - Seksi-Seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Kantor Perijinan, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pengembangan, Data dan Sistem Informasi;
e. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB X
KEDUDUKAN
Pasal 87
(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 1
merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur.
(2) Asisten Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2
merupakan unsur pelaksana yang secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
75
(3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 3
merupakan unsur pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) angka 4 merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(5) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 5
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(6) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) angka 6 merupakan unsur
pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
(7) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
angka 7 merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan/Direktur/Kepala Satuan/Kepala Kantor yang secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
(8) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) angka 8 merupakan
unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan/Sekretaris/Kepala Kantor, sebagaimana :
a. huruf b), huruf c) dan huruf d), secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Asisten
Gubernur dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah;
b. huruf a) dan huruf e), secara operasional berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan
secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 88
(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keistimewaan dan kebijakan
strategis urusan pemerintahan lainnya, Gubernur membentuk Dewan
Ketahanan Daerah (Parampara Praja) sebagai lembaga fungsional ad-hoc
dengan Peraturan Gubernur.
76
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja masing-
masing OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan
Gubernur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola hubungan kerja akan diatur dengan
Peraturan Gubernur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi dan
tatakerja, serta uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan
Gubernur.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89
(1) Dengan ditetapkannya Perdais ini, Kelembagaan yang ada masih tetap
berlaku sesuai dengan :
a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
sampai dengan dilaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan Perdais
ini.
(2) Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdais ini
diundangkan.
(3) Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberlakukan
Tahun 2014 secara bertahap.
77
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90
Pada saat Perdais ini mulai berlaku:
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 91
Perdais ini mulai berlaku pada saat penataan kelembagaan berdasarkan Perdais
ini selesai dilaksanakan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
78
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ICHSANURI
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NOMOR
79
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
I. UMUM.
Pada prinsipnya pembentukan kelembagaan perangkat daerah
mengakomodir urusan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain urusan yang tersebut Pemerintahan DIY juga mempunyai kewenangan
dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Kewenangan-
kewenangan tersebut juga menjadi lingkup kewenangan Pemerintahan Daerah
DIY. Di samping kedua kewenangan tersebut, Pemerintahan Daerah DIY masih
mempunyai “wewenang tambahan”, yaitu kewenangan keistimewaan yang
ditentukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
DIY. Dengan demikian, Pemerintah DIY memiliki 3 (tiga) kewenangan
sekaligus, yaitu kewenangan dasar yang diberikan oleh Undang-undang Nomor
3 Tahun 1950, kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 38
Tahun 2007, dan kewenangan keistimewaan yang ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2012. Ketiga kewenangan itu, harus dilaksanakan
secara bersamaan dalam sebuah bentuk dan tata kelola kelembagaan
Pemerintah DIY.
Kelembagaan Pemerintah DIY selama ini merupakan kelembagaan yang
dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan 2 (dua) kewenangan, yaitu
kewenangan dasar dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan kelembagaan yang melaksanakan
kewenangan keistimewaan belum terbentuk. Belum terbentuknya kelembagaan
yang akan melaksanakan kewenangan keistimewaan disebabkan karena
kewenangan itu baru saja ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 13
Tahun 2012. Belum tersedianya kelembagaan itu merupakan dasar untuk
melakukan penataan ulang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY agar dapat
melaksanakan seluruh kewenangan yang didelegasikan kepadanya.
Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan
80
pemerintahan asli. Secara spesifik arah pengaturan dalam Perdais ini akan
diarahkan pada lembaga yang ringan, sederhana, dan luwes yang
mengutamakan loyalitas dan keberpihakan kepada masyarakat.
Perdais ini diharapkan dapat memunculkan kembali lembaga Wali
Palimbangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Daerah (Parampara
Praja) untuk membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan
kewenangannya, selain melakukan redesign pola koordinasi dan bentuk
kelembagaan Pemerintah DIY. Dibentuknya Dewan Ketahanan Daerah
(Parampara Praja) ini akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi para
elemen keistimewaan untuk ikut memberikan sumbangsihnya dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan di DIY.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah
asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan,
akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas pemerintahan
yang berorientasi pada pembagian urusan pemerintahan dengan
mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan
peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan
kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian
urusan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
81
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas partisipasi " adalah asas yang
mengedepankan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat
(kelompok/individu) dalam pengambilan kebijakan yang didasari
atas kesetaraan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal”
adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial,
politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta
pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak
dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik
feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan
mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam
kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian
dan masa depan.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
82
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
83
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
84
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
85
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Kepala BPBD sebagai Ketua Unsur Pengarah tidak merangkap
sebagai Anggota
Ayat (2)
a. Keanggotaan Unsur Pengarah yang berasal dari instansi vertikal
di daerah terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolisian Republik Indonesia.
b. Keanggotaan unsur pengarah yang berasal dari instansi
Pemerintah Daerah terdiri dari unsur instansi yang menangani
urusan kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan perlindungan
masyarakat.
c. Keanggotaan unsur pengarah dari unsur profesional dan ahli
sedapat mungkin mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
86
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) menggantikan fungsi-
fungsi pada beberapa lembaga non struktural, antara lain Dewan
Pendidikan, Dewan Kebudayaan, Dewan Riset Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pedoman perencanaan, penataan dan pengembangan SDM
Aparatur pada lembaga istimewa ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.
Pasal 90
Cukup jelas.
87
Pasal 91
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
top related