DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA · KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA DIREKTORAT RESERSE
Post on 12-Nov-2020
8 Views
Preview:
Transcript
SOSIALISASI PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA
Jakarta, Maret 2017
MAKSUD DAN TUJUAN :
1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan K/L dan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK/WBBM.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK/WBBM
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA
PENGERTIAN :
1. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA
PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS : 1. Penandatangan dokumen Pakta Integritas 2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja 4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan 5. Penerapan Disiplin PNS 6. Penerapan Kode Etik Khusus 7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik 8. Penerapan Whisteblower Tindak Pidana Korupsi 9. Pengendalian Gratifikasi 10. Penanganan Benturan Kepentingan 11. Kegiatan Pendidikan / Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi 12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas 14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan Profil oleh PPATK 15. Rekrutmen secara terbuka 16. Promosi jabatan secara terbuka 17. Mekanisme pengaduan masyarakat 18. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) 19. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 20. Keterbukaan Informasi Publik
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
Esensi Reformasi Birokrasi
Upaya untuk menata ribuan
proses tumpang tindih antar
fungsi-fungsi pemerintahan
Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level)
tertinggi hingga terendah
Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi
dan memodernkan
berbagai kebijakan
Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia
Tujuan dan Sararan Reformasi Birokrasi
reformasi birokrasi
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
reformasi birokrasi
Sasaran, Area Perubahan dan Program-program
1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-
undangan 4. Sumber daya manusia
aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan publik 8. Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
8 A
RE
A P
ER
UB
AH
AN
1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3) Penataan dan penguatan
Organisasi
4) Penataan Tatalaksana
5) Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
6) Penguatan Pengawasan
7) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9) Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
PR
OG
RA
M-P
RO
GR
AM
RB
Kerangka Pikir ZI menuju WBK/WBBM
Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Reformasi Birokrasi
Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme;
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi
1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3) Penataan dan penguatan
Organisasi
4) Penataan Tatalaksana
5) Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
6) Penguatan Pengawasan
7) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9) Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Sasaran
Implementasi di Instansi
Program-program Strategi Percepatan
Quick Wins
Zona Integritas menuju WBK/WWBK
Prioritas Program-program dan Kegiatan
Latar Belakang
Mengapa diterbitkan PerMENPANRB Nomor 60 Tahun 2012 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
Indeks Persepsi Korupsi meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi masih berada di posisi terendah dipersepsikan korupsi masih tinggi di pemerintahan Peringkat daya saing Indonesia, meskipun mengalami kenaikan (terakhir naik dari 50 menjadi 38 pada tahun 2013/2014) tetapi masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya Inefisien birokrasi most problematic factors di Indonesia Peringkat Ease of Doing Business, berada jauh dibawah negara Asia kualitas pelayanan yang rendah, proses yang lama dan tidak efisien (biaya tinggi) Diperlukan unit yang menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui penerapan ZI menuju WBK/WBBM
Penerapan ZI menuju WBK/WBBM
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
Area Perubahan
Penerapan ZI menuju WBK/WBBM
Program Untuk Tingkat
Mikro 1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3) Penataan dan penguatan
Organisasi
4) Penataan Tatalaksana
5) Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
6) Penguatan Pengawasan
7) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9) Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PIMPINAN ORGANISASI
UNT ESELON I
UNIT ESELON II
UNIT ESELON II
UNIT ESELON III
UNIT ESELON III
UNIT ESELON III
UNIT ESELON I
UNIT ESELON II
Penerapan ZI menuju WBK/WBBM
Program Untuk Tingkat
Mikro 1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3) Penataan dan penguatan
Organisasi
4) Penataan Tatalaksana
5) Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
6) Penguatan Pengawasan
7) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9) Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PIMPINAN ORGANISASI
UNT ESELON I
UNIT ESELON II
UNIT ESELON II
UNIT ESELON III
UNIT ESELON III
UNIT ESELON III
UNIT ESELON I
UNIT ESELON II
ZONA INTEGRITAS
ZONA INTEGRITAS
Kriteria Penilaian
1. Nilai Indeks Integritas 2. Nilai Kinerja Unit Pelayanan
Publik 3. Kerugian Negara yang Belum
Diselesaikan 4. Persentase temuan in-efektif 5. Persentase temuan in-efisien 6. Persentase Pegawai yang
Dijatuhi Hukuman Disiplin 7. Persentase Pengaduan
Masyarakat yang belum diselesaikan
8. Persentase Pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi
1. Promosi Jabatan secara terbuka 2. e-Procurement 3. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang
Diberikan oleh BPK/KPK/APIP 4. Kebijakan Disiplin PNS 5. Kode Etik Khusus 6. Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post
Employment Policy) 7. Penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas 8. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara 9. Mekanisme Pengaduan Masyarakat 10. Whistle Blower System Tindak Pidana
Korupsi 11. Program Pengendalian Gratifikasi 12. Kebijakan penanganan benturan
kepentingan (conflict of interest) 13. Akuntabilitas Kinerja 14. Kewajiban Laporan Keuangan 15. Keterbukaan Informasi Publik 16. Pengukuran Kinerja Individu 17. Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak
Sesuai dengan Profil oleh PPATK 18. Kebijakan Pelayanan Publik 19. Rekruitmen secara terbuka 20. Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti
Korupsi
INDIKATOR HASIL INDIKATOR PROSES
Sasaran dan Indikator hasil
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme;
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
1. Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
1. Nilai Indeks Integritas 2. Kerugian Negara yang
Belum Diselesaikan 3. Persentase Pegawai yang
terlibat tindak pidana korupsi
4. Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
1. Persentase temuan in-efektif
2. Persentase temuan in-efisien
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
(tidak ada)
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
(tidak ada)
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
1. e-Procurement 2. Pelaksanaan
Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/ APIP
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
1. Kebijakan Disiplin PNS
2. Kode Etik Khusus 3. Kebijakan
Pembinaan Purna Tugas
4. Rekruitmen secara terbuka
5. Promosi Jabatan secara terbuka
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur 1. Penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas 2. Kewajiban Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
3. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
4. Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi
5. Program Pengendalian Gratifikasi
6. Kebijakan penanganan benturan kepentingan.
7. Pelaporan Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
1. Akuntabilitas Kinerja
2. Kewajiban Laporan Keuangan
3. Keterbukaan Informasi Publik
4. Pengukuran Kinerja Individu
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
Kebijakan Pelayanan Publik
Area Perubahan dan Indikator Proses
Organisasi
Tata laksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
pelayanan publik
Mind set dan Culture set Aparatur
Promosi dan Pendidikan/ Pembinaan Anti Korupsi
Instansi pusat dan daerah yang mencanangkan ZI
Instansi PusatInstansi Daerah0
50
100
150
200
Instansi Pusat
Instansi Daerah
Uraian Instansi Pusat
Instansi Daerah
Instansi pencanangan ZI
30 169
Evaluasi ZI 16 28
Hasil Evaluasi (WBK/WBBM)
0 0
LANGKAH MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).
TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS
PELAKSANAAN RENCANA AKSI
UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI
LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI
AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB
1
2
3
4
5
6
7
Terima kasih
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
top related