Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan …esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/115/2019/823fc5239e0...Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Dinas
Post on 13-Jan-2020
8 Views
Preview:
Transcript
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
1
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
PALEMBANG
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya dokumen
Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Palembang Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Penyusunan renja ini adalah untuk mewujudkan perencanaan kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sebagai
pengejawantahan dari rencana Strategis (Renstra) tahun 2018—2023 dan sebagai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Palembang Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna
serta banyak terdapat kekurangan yang disebabkan berbagai kendala yang dihadapi.
Harapan kami Renja ini menjadi media dalam membangun kebersamaan, serta
komitmen yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat
yang terbaik khususnya di jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang pada masa mendatang.
Palembang, April 2018
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Palembang,
Ir. H. ERWANI MATDEHI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 195907231980031006
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………….....................
Daftar Isi ……………………………………………………………………………….
i
ii
Bab I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….
1.1 Latar Belakang ............................................................................................
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................
1
1
2
3
4
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018 ....……………. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang Tahun 2018 dan Capaian Renstra ............
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang ……...........................................................
7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................................ 16
2.4 2.5
Review terhadap Rancangan awal RKPD ................................................. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........................
18
18
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ...………………… 19
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ........................................................ 19
3.2
3.3
Tujuan dan Sasaran Renja ........................................................................
Program dan Kegiatan ...............................................................................
21
23
Bab IV PENUTUP ......................................................................………………… 28
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (Good Governance ) merupakan isu yang paling
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar
yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan
pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah.
Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya
direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (Pasal 7) dan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Pasal 151) menjelaskan Perencanaan
SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis dan RPJM Daerah dan bersifat
indikatif. Selanjutnya Pasal 19 UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa
Perencanaan SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah
disesuaikan dengan Rencana Strategis serta RPJMD hasil penetapan Kepala
Daerah, dengan demikian Rencana Kinerja SKPD merupakan dokumen
perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan
SKPD dalam satu tahun khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya
dalam jangka waktu tahunan di masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih.
Rencana Kinerja Tahunan SKPD harus berpedoman pada Rencana
Strategis SKPD serta RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih maka dokumen Rencana Kinerja SKPD harus dapat
menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi Kepala
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
5
Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta
menetapkan tolok ukur pencapaiannya.
Selanjutnya Rencana Kinerja SKPD harus dapat diterjemahkan secara
konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya
seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu strategis yang
berkembang setiap tahun.
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta
Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna
mempertanggungjawabkan kerberhasilan dan kegagalan Pemerintah Daerah.
Instrumen yang digunakan SKPD dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis,
perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
kawasan Permukiman Kota Palembang Tahun 2018 adalah:
(1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
(2) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
(3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
(4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
(5) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan
Daerah;
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara / Daerah.
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
6
(8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
(9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
(10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
(11) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
(12) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
(13) Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
(14) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;
(15) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun
2018--2023.
(16) Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang;
(17) Keputusan Walikota Palembang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pengesahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemeritah
Kota Palembang Tahun 2018--2023.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Palembang sebagai Pedoman Penyusunan RKA,
Perjanjian Kinerja, dan tolok ukur Pencapaian Pengukuran Sasaran serta Indikator
Kinerja Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dalam tahun yang direncanakan.
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
7
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2019 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan antarsektor-sektor
pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dalam
melaksanakan tugasnya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di
tahun 2019 dapat tercapai.
1.4 Sistematika Penulisan
Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan
melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah
ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari.
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kerja Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang yang berisi penjelasan ringkas
tentang Renja dan keterkaitan dengan dokumen lainnya, menjabarkan
landasan hukum, maksud dan tujuan, manfaat penyusunan dan
penyampaian RKT Tahun 2019, serta sistematika penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD, memuat kajian terhadap analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, review terhadap rancangan awal
RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan, memuat telaahan terhadap
kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2019
Bab IV Penutup, menjelaskan catatan penting yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
tahun 2019
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.
Namun demikian, juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil
diwujudkan pada tahun 2018 ini.
Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26
Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Instansi Pemerintah.
Indikator Kinerja yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator
Kinerja Standar Pelayanan minimal (SPM), dan Indikator Kinerja kunci (IKK) Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencantumkan target yang akan
dicapai pada tahun 2018 yang sejalan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
2013--2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja di lingkungan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja.
Analisis capaian kinerja tersebut melalui tahap-tahap berikut:
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
9
Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang
diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari 2 (dua) sumber yaitu:
Data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada di Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman baik laporan kegiatan reguler yang ada
seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, dan laporan
kegiatan lainnya
Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan capaian kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh dari instansi
terkait
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan
pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
tahun 2018 yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk
tahun 2018 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang
berasal dari APBD. Indikator keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau
nonfisik. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini
juga menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan
dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena
belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.
Hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman mengenai pencapaian indikator pada tingkat sasaran strategis tertuang
pada analisis berikut:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi dari hasil
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
10
pengukuran kinerja sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya
namun tingkat keberhasilan belum dapat diwujudkan secara optimal.
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian
sasaran serta target dan capaian adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Indikator Kinerja
Capaian
Tahun 2018
Satuan Target Realisasi Capaian
1. Persentase Jalan Lingkungan yang Baik
% 85 88 103
2. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Aman
% 80 87 108
3. Persentase Rumah Tangga Berakses Sistem Air Limbah
% 50 68 136
4. Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
% 85 30 35
5. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
% 55 80 145
6. Persentase Lampu Penerangan Jalan/Sarana Umum
% 85 88 103
7. Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Paru-Paru Kota sebesar 30%
% 8,5 8,8
103
8. Rasio TPU per Satuan Penduduk
Persil 45 30 66
Secara umum capaian sasaran ini telah tercapai dengan baik karena
hampir semua indikator kinerja mencapai target 100%. Strategi yang
ditetapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan program dan kegiatan
sudah efektif. Hal ini tampak dari capaian indikator sasaran rata–rata mencapai
100%.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang dimulai dari proses pengukuran kinerja.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang tahun 2018 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran.
Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian
berikut ini:
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
11
(1) Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan
data kinerja dari 2 (dua) sumber yaitu:
(a) Data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan
kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan,
triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya yang diperoleh
dari bidang teknis
(b) Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan capaian kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Palembang yang diperoleh dari instansi terkait
Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Palembang tahun 2018 yaitu indikator
masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk
tahun 2018 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana
kegiatan yang berasal dari APBD. Indikator keluaran (outputs) adalah
segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan
yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator hasil (outcomes) adalah
segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada
jangka menengah (efek langsung). Indikator ini juga menggunakan angka
mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts)
pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum
tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.
Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan
karakteristik komponen realisasi dalam kondisi berikut:
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik, digunakan rumus:
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
12
%Capaian = Realisasi/Target x 100%
Semakain tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
kinerja, digunakan rumus:
%Capaian = Target – (Realisasi-Target)/Target x 100%
Hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang mengenai pencapaian indikator pada
tingkat sasaran tahunan dan kegiatan tertuang dalam formulir Pengukuran
Kinerja (Form PK) sebagaimana terlampir. Dimana pengukuran kinerja
mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target
masing-masing indikator kinerja kegiatan.
(2) Hasil Pengukuran Kinerja
Berdasarakan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang tahun
2017 yang mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.
(3) Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis 2018
Analisis pencapaian sasaran strategis yang didasarkan pada indikator
tingkat hasil dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja tahun 2018 telah
tercapai
2. Terjadi variasi angka capaian indikator kinerja yang disebabkan
berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain:
a. Terlambatnya pencairan dana sehingga pelaksanaan kegiatan
tidak dapat terpenuhi
b. Masih kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan
sehingga hasil yang dicapai belum maksimal
Untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada periode mendatang
dalam menetapkan rencana kinerja tahunan dan peningkatan kegiatan
sesuai dengan indikator kinerja, diperlukan peningkatan sumber dana
yang cukup dan pemberdayaan aparatur pegawai sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing, serta penambahan pegawai spesialis/teknis
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
13
dengan ditunjang peralatan pemeriksaan yang memadai sesuai dengan
perkembangan teknologi.
Disamping itu, untuk kegiatan yang memerlukan komunikasi dan
kerjasama dengan pihak luar, perlu ditingkatkan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait.
2.2.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dan 2018
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
melaksanakan tugas utama yakni membidangi masalah perumahan rakyat
dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab organisasi dari hasil
pengukuran kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
Perbandingan capaian indikator tahun 2017 dan 2018, sebagai berikut:
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Jalan Lingkungan yang
Baik
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan akibat
perubahan nomenklatur yaitu penggabungan dari DPUCKP dan DPJPP
menjadi DPRKP. Jadi realisasi pencapaian indikator ini dalam tahun
2017, yakni jumlah jalan lingkungan yang ada sebanyak 160.244 Km,
jumlah jalan yang dalam kondisi baik sebanyak 140.240 Km. Persentase
jalan lingkungan yang baik adalah 87%. Dari target tahun 2018 sebesar
80%, jadi capaian indikator senilai 108,8%. Sedangkan tahun 2018,
yakni jumlah jalan lingkungan yang ada sebanyak 160.244 Km, jumlah
jalan yang dalam kondisi baik sebanyak 142.420 Km. Persentase jalan
lingkungan yang baik adalah 88%. Dari target tahun 2018 sebesar 85%,
jadi capaian indikator senilai 103%.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses
Air Minum yang Aman
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan akibat
perubahan nomenklatur yaitu penggabungan dari DPUCKP dan DPJPP
menjadi DPRKP. Jadi realisasi pencapaian indikator ini dalam tahun
2017, yakni jumlah rumah tangga yang berakses air minum yang aman
sebanyak 208.357 rumah, jumlah rumah tangga keseluruhan sebanyak
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
14
254.095 rumah. Persentase Indikator Persentase Rumah Tangga
Berakses Air Minum yang Aman adalah 82%. Dari target tahun 2017
sebesar 75%, jadi capaian indikator senilai 109,3%, Sedangkan realisasi
pencapaian target tahun 2018, yakni jumlah rumah tangga yang
berakses air minum yang aman sebanyak 283.856 rumah, jumlah rumah
tangga keseluruhan sebanyak 324.094 rumah. Persentase Indikator
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Aman adalah
87,58%. Dari target tahun 2018 sebesar 80%, jadi capaian indikator
senilai 108%.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses
Sistem Air Limbah
Pada tahun 2017, indikator ini terealisasi sebesar 43 persen dari target
sebesar 45 persen. Yakni, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air
limbah sebanyak 109.322 rumah dan jumlah rumah tangga keseluruhan
adalah 254.095 rumah. Pada tahun 2017 target pelaksanaan meliputi 5
lokasi perumahan yaitu Perumahan Griya Persada, Perumahan Griya
Pesona Borang, Perumahan Griya Sako Permai, Perumahan Cahaya
Abadi, dan Perumahan Griya Cipta Permai. Dari jumlah keseluruhan
target sebesar 575 sambungan rumah (SR) realisasi hanya sebanyak
404 SR. Jumlah ini tidak sesuai dengan target yang direncanakan
karena ada 1 lokasi perumahan menolak dilaksanakan pembangunan
IPAL Komunal yang berjumlah 171 SR.
Sedangkan Pada tahun 2018, indikator ini terealisasi sebesar 68 persen
dari target sebesar 50 persen dengan rincian jumlah rumah tangga yang
memiliki akses air limbah sebanyak 223.556 rumah dan jumlah rumah
tangga keseluruhan adalah 324.094 rumah Jadi, capaian kinerja tahun
2018 senilai 136 persen.
Perbandingan Capaian Indikator Luasan Permukiman Kumuh di
Kawasan Perkotaan
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 488 Tahun
2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota
Palembang, jumlah luasan permukiman kumuh sebesar 1.729 Ha
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
15
tersebar di 59 kelurahan. Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Slum
Improvement Action Plan (SIAP) tahun 2016 terjadi pengurangan luasan
permukiman kumuh menjadi 1.032 Ha dengan persentase pengurangan
senilai 17,8%. Sampai dengan tahun 2018, jumlah kawasan kumuh yang
diperbaiki dengan Program NUSP-2 sebesar 136,96 Ha dan Program
KOTAKU sebesar 398,45 Ha. Jadi total penanganan kawasan kumuh
dari kedua program tersebut adalah 535,41 Ha. Jadi, penanganan
kawasan kumuh sampai dengan tahun 2018 adalah hanya 30,95 persen
dari total kawasan kumuh sebesar 1.729 Ha.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Ketersedian Rumah Layak
Huni
Indikator ini diperoleh dengan membagi antara jumlah rumah layak huni
dengan jumlah rumah keseluruhan. Jumlah Rumah Layak Huni yang ada
di Kota Palembang Tahun 2017 sebanyak 204.859 unit rumah
sedangkan jumlah rumah keseluruhan adalah 254.095 unit rumah.
Hingga akhir tahun 2018, jumlah rumah layak huni sebanyak 205.025
rumah dan jumlah rumah keseluruhan adalah 254.095 unit rumah. Jadi,
persentase rumah layak huni adalah 80,69 persen. Target pencapaian
kinerja tahun 2018 adalah 55%, jadi persentase pencapaian target
sebesar 118%.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Lampu Penerangan
Jalan/Sarana Umum
Perbandingan capaian kinerja untuk indikator ini adalah realisasi tahun
2014 bertambah sebanyak 2.096 titik lampu, tahun 2015 sebanyak 4.587
titik lampu, tahun 2016 sebanyak 4.668 titik lampu, tahun 2017 sebanyak
3.660 titik lampu, dan tahun 2018 sebanyak 3.864 titik lampu. Jadi
jumlah keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 45.054 titik
lampu. Jadi persentase lampu penerangan jalan/sarana umum adalah
88,15%
Perbandingan Capaian Indikator Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) sebagai Paru-Paru Kota
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
16
Dari target RTH sebagai Paru-Paru Dunia sebesar 30% sampai dengan
tahun 2018, DPRKP Kota Palembang dapat menyumbang sebesar 3.543
Ha yang terdiri dari luas RTH yang meliputi taman kota, RTH lainnya,
jalur hijau, hutan kota, pemakaman (TPU), dan kolam retensi. Jadi, jika
dibandingkan dengan luas Kota Palembang sebesar 40.061 Ha maka
luas RTH yang dapat dicapai senilai 8,84%. Target pencapaian tahun
2018 adalah 8,5%. Jadi persentase pencapaian sebesar 103%.
Perbandingan Capaian Indikator Rasio TPU per Satuan Penduduk
Capaian indikator sampai dengan tahun 2017 adalah terdapat 180,6 Ha
lahan TPU yang berjumlah 16 lokasi TPU (sudah termasuk lahan TPU
baru yang belum difungsikan yaitu TPU Talang Kelapa, TPU Gandus,
TPU Kalidoni, dan TPU Keramasan dengan jumlah luasan 24,20 Ha).
Sedangkan tahun 2018 adalah terdapat 183,21 Ha lahan TPU yang
berjumlah 16 lokasi. Total luasan Tempat Pemakam Umum (TPU) Kota
Palembang sampai tahun 2018 adalah 1.832 Ha yakni 4,6 persen dari
luas Kota Palembang (40.061 Ha). Untuk Tahun 2018, Indikator Rasio
TPU per Satuan Penduduk dihitung dengan membandingkan antara
jumlah daya tampung TPU dengan jumlah penduduk. Jumlah daya
tampung TPU tahun 2018 adalah 475.502 sedangkan jumlah penduduk
Kota Palembang adalah 1.580.312 orang. Jadi, rasio TPU terhadap
jumlah penduduk adalah 30,09 persen. Berdasarkan target yang
dipasang senilai 45 persen, persentase pencapaian baru senilai 66
persen.
2.2.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dalam Target Renstra (2013—2018)
Perbandingan capaian indikator tahun 2017 dan 2018, sebagai berikut:
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Jalan Lingkungan yang
Baik
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan akibat
perubahan nomenklatur yaitu penggabungan dari DPUCKP dan DPJPP
menjadi DPRKP. Jadi realisasi pencapaian indikator ini dalam tahun
2017, yakni jumlah jalan lingkungan yang ada sebanyak 160.244 Km,
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
17
jumlah jalan yang dalam kondisi baik sebanyak 140.240 Km. Persentase
jalan lingkungan yang baik adalah 87%. Dari target tahun 2018 sebesar
80%, jadi capaian indikator senilai 108,8%. Sedangkan tahun 2018,
yakni jumlah jalan lingkungan yang ada sebanyak 160.244 Km, jumlah
jalan yang dalam kondisi baik sebanyak 142.420 Km. Persentase jalan
lingkungan yang baik adalah 88%. Dari target tahun 2018 sebesar 85%,
jadi capaian indikator senilai 103%.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses
Air Minum yang Aman
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan akibat
perubahan nomenklatur yaitu penggabungan dari DPUCKP dan DPJPP
menjadi DPRKP. Jadi realisasi pencapaian indikator ini dalam tahun
2017, yakni jumlah rumah tangga yang berakses air minum yang aman
sebanyak 208.357 rumah, jumlah rumah tangga keseluruhan sebanyak
254.095 rumah. Persentase Indikator Persentase Rumah Tangga
Berakses Air Minum yang Aman adalah 82%. Dari target tahun 2017
sebesar 75%, jadi capaian indikator senilai 109,3%, Sedangkan realisasi
pencapaian target tahun 2018, yakni jumlah rumah tangga yang
berakses air minum yang aman sebanyak 283.856 rumah, jumlah rumah
tangga keseluruhan sebanyak 324.094 rumah. Persentase Indikator
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Aman adalah
87,58%. Dari target tahun 2018 sebesar 80%, jadi capaian indikator
senilai 108%.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses
Sistem Air Limbah
Pada tahun 2017, indikator ini terealisasi sebesar 43 persen dari target
sebesar 45 persen. Yakni, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air
limbah sebanyak 109.322 rumah dan jumlah rumah tangga keseluruhan
adalah 254.095 rumah. Pada tahun 2017 target pelaksanaan meliputi 5
lokasi perumahan yaitu Perumahan Griya Persada, Perumahan Griya
Pesona Borang, Perumahan Griya Sako Permai, Perumahan Cahaya
Abadi, dan Perumahan Griya Cipta Permai. Dari jumlah keseluruhan
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
18
target sebesar 575 sambungan rumah (SR) realisasi hanya sebanyak
404 SR. Jumlah ini tidak sesuai dengan target yang direncanakan
karena ada 1 lokasi perumahan menolak dilaksanakan pembangunan
IPAL Komunal yang berjumlah 171 SR.
Sedangkan Pada tahun 2018, indikator ini terealisasi sebesar 68 persen
dari target sebesar 50 persen dengan rincian jumlah rumah tangga yang
memiliki akses air limbah sebanyak 223.556 rumah dan jumlah rumah
tangga keseluruhan adalah 324.094 rumah Jadi, capaian kinerja tahun
2018 senilai 136 persen.
Perbandingan Capaian Indikator Luasan Permukiman Kumuh di
Kawasan Perkotaan
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 488 Tahun
2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota
Palembang, jumlah luasan permukiman kumuh sebesar 1.729 Ha
tersebar di 59 kelurahan. Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Slum
Improvement Action Plan (SIAP) tahun 2016 terjadi pengurangan luasan
permukiman kumuh menjadi 1.032 Ha dengan persentase pengurangan
senilai 17,8%. Sampai dengan tahun 2018, jumlah kawasan kumuh yang
diperbaiki dengan Program NUSP-2 sebesar 136,96 Ha dan Program
KOTAKU sebesar 398,45 Ha. Jadi total penanganan kawasan kumuh
dari kedua program tersebut adalah 535,41 Ha. Jadi, penanganan
kawasan kumuh sampai dengan tahun 2018 adalah hanya 30,95 persen
dari total kawasan kumuh sebesar 1.729 Ha.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Ketersedian Rumah Layak
Huni
Indikator ini diperoleh dengan membagi antara jumlah rumah layak huni
dengan jumlah rumah keseluruhan. Jumlah Rumah Layak Huni yang ada
di Kota Palembang Tahun 2017 sebanyak 204.859 unit rumah
sedangkan jumlah rumah keseluruhan adalah 254.095 unit rumah.
Hingga akhir tahun 2018, jumlah rumah layak huni sebanyak 205.025
rumah dan jumlah rumah keseluruhan adalah 254.095 unit rumah. Jadi,
persentase rumah layak huni adalah 80,69 persen. Target pencapaian
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
19
kinerja tahun 2018 adalah 55%, jadi persentase pencapaian target
sebesar 118%.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Lampu Penerangan
Jalan/Sarana Umum
Perbandingan capaian kinerja untuk indikator ini adalah realisasi tahun
2014 bertambah sebanyak 2.096 titik lampu, tahun 2015 sebanyak 4.587
titik lampu, tahun 2016 sebanyak 4.668 titik lampu, tahun 2017 sebanyak
3.660 titik lampu, dan tahun 2018 sebanyak 3.864 titik lampu. Jadi
jumlah keseluruhan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 45.054 titik
lampu. Jadi persentase lampu penerangan jalan/sarana umum adalah
88,15%
Perbandingan Capaian Indikator Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) sebagai Paru-Paru Kota
Dari target RTH sebagai Paru-Paru Dunia sebesar 30% sampai dengan
tahun 2018, DPRKP Kota Palembang dapat menyumbang sebesar 3.543
Ha yang terdiri dari luas RTH yang meliputi taman kota, RTH lainnya,
jalur hijau, hutan kota, pemakaman (TPU), dan kolam retensi. Jadi, jika
dibandingkan dengan luas Kota Palembang sebesar 40.061 Ha maka
luas RTH yang dapat dicapai senilai 8,84%. Target pencapaian tahun
2018 adalah 8,5%. Jadi persentase pencapaian sebesar 103%.
Perbandingan Capaian Indikator Rasio TPU per Satuan Penduduk
Capaian indikator sampai dengan tahun 2017 adalah terdapat 180,6 Ha
lahan TPU yang berjumlah 16 lokasi TPU (sudah termasuk lahan TPU
baru yang belum difungsikan yaitu TPU Talang Kelapa, TPU Gandus,
TPU Kalidoni, dan TPU Keramasan dengan jumlah luasan 24,20 Ha).
Sedangkan tahun 2018 adalah terdapat 183,21 Ha lahan TPU yang
berjumlah 16 lokasi. Total luasan Tempat Pemakam Umum (TPU) Kota
Palembang sampai tahun 2018 adalah 1.832 Ha yakni 4,6 persen dari
luas Kota Palembang (40.061 Ha). Untuk Tahun 2018, Indikator Rasio
TPU per Satuan Penduduk dihitung dengan membandingkan antara
jumlah daya tampung TPU dengan jumlah penduduk. Jumlah daya
tampung TPU tahun 2018 adalah 475.502 sedangkan jumlah penduduk
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
20
Kota Palembang adalah 1.580.312 orang. Jadi, rasio TPU terhadap
jumlah penduduk adalah 30,09 persen. Berdasarkan target yang
dipasang senilai 45 persen, persentase pencapaian baru senilai 66
persen.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Isu-isu strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor yang
menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai
pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Palembang pada Tahun
2018--2023.
Sejalan dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kota Palembang dan
sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
organisasi Perangkat Daerah maka pada tanggal 1 Januari 2017, berdasarkan Perda
Nomor 6 Tahun 2016 dibentuklah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang (DPUCKP) dan Dinas Penerangan Jalan, Sarana
Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang (DPJUP), yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016.
Permasalahan pembangunan Kota Palembang dapat timbul dari kekuatan
yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang
yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak di antisipasi. Pada bagian ini akan
diuraikan faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi
pendorong munculnya permasalahan. Permaslahan yang paling krusial tentang
layanan dasar Dinas PRKP Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diemban melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target
yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018--2023.
Perencanaan Strategis Dinas PRKP Kota Palembang Tahun 2018--2023,
adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari
Pembangunan pada tahun sebelumnya-Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Perumahan dan Renstra Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan
Pertamanan. Rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan berkaitan
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
21
lansung dengan kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Kegiatan
pembangunan Dinas PRKP Kota Palembang periode sebelumnya telah
menghasilkan berbagai kemajuan namun masih meninggalkan berbagai
permasalahan pembangunan yang merupakan kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang mempengaruhi
pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PRKP- gabungan dari Dinas PUCKP dan Dinas
PJPP- Kota Palembang.
Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.
Pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal.
Kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat
mengakibatkan alih fungsi lahan secara massif.
Belum optimalnya sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat miskin di
perkotaan dan akses terhadap air minum yang layak dikarenakan keterbatasan
anggaran daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018--2023,
disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan
penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang
menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada
tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi
proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode
pelaksanaan.
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Isu–isu Strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor
yang menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai
pembangunan di Kota Palembang pada tahun 2018—2023.
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
22
Permasalahan pokok yang teridentifikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas PRKP-gabungan dari Dinas PUCKP dan Dinas PJPP Kota Palembang adalah:
Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
Pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal
Kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat
mengakibatkan alih fungsi lahan secara massif
Belum optimalnya sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat miskin di
perkotaan dan akses terhadap air minum yang layak dikarenakan keterbatasan
anggaran daerah
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman menyusun berbagai program dan kegiatan untuk menanggulangi
berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan program dan kegiatan
tersebut, telah dilakukan proses pengumpulan usulan program dan kegiatan dari
berbagai unsur para pemangku kepentingan.
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/PRT/M/2014
tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014--2019,
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan oleh Kementrian
Pekerjaan Umum dalam rangka mencapai visi jangka panjang ―Tersedianya
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung
Indonesia Sejahtera 2025‖, dimana makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan
pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman.
Kementrian PU menyusun 8 (delapan) misi untuk mencapai visinya untuk
dilaksanakan pada periode tahun 2014--2019. Terdapat sebuah misi yang sangat
mempengaruhi misi Dinas PRKP Kota Palembang dalam mendukung program kerja
Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih, yaitu: ―Meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan
fasilitasi pengembangan infrasruktur permukiman yang terpadu, andal dan
berkelanjutan‖.
Seluruh tujuan yang ditetapkan dalam renstra Kementrian PU selaras dengan
pembangunan daerah Kota Palembang. Terdapat lima tujuan strategis Kementrian
PU, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim)
2. Meningkatkan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan
pangan dan daya saing
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
24
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar)
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan
perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah
5. Optimalisasi peran (koordinasi,sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan
administrasi)dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2014
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2014--2019. Visi
Kementerian Perumahan Rakyat adalah ―Setiap Keluarga Indonesia Menempati
Rumah Yang Layak Huni.‖
Seluruh misi yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Perumahan Rakyat
selaras dengan pembangunan daerah Kota Palembang. Terdapat lima misi
Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu:
1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan perumahan dan permukiman
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan
yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang
memadai
3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien,
akuntabel dan berkelanjutan
4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman
secara optimal
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
dalam pembangunan perumahan dan permukiman
Demikian juga tujuan yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Perumahan
Rakyat selaras dengan Pembangunan daerah Kota Palembang. Terdapat sepuluh
tujuan strategis Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu:
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
25
1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan
perumahan dan permukiman
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap
lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan
tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur
4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung
dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk
pembangunan perumahan dan permukiman
8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan
permukiman
9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam
pembangunan perumahan dan permukiman
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam
rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan maka dirumuskan
tujuan sebagai berikut:
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis yang di hadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Palembang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan
sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
26
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang atau kelompok
sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Misi Pertama: Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu,
merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis
teknologi dan informasi, memiliki tiga tujuan dan delapan sasaran yaitu :
Tujuan : 1.1 Penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah
Sasaran : 1.1.1 Tersedianya jalan lingkungan yang baik
1.1.2 Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum dan sarana umum
Tujuan : 1.2 Pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
Sasaran : 1.2.1 Tersedianya taman yang asri
1.2.2 Tercukupinya lahan TPU bagi masyarakat
Tujuan : 1.3 Penyediaan permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup
Sasaran : 1.3.1 Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup
1.3.2 Terciptanya perumahan layak huni bagi masyarakat
1.3.3 Tersedianya akses air minum yang aman
1.3.4 Tersedianya akses air limbah permukiman
1.3.5 Berkurangnya permukiman kumuh
Misi kedua: Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui
pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dan profesional, memiliki satu tujuan dan satu sasaran.
Tujuan : 2.1 Mewujudkan pelayanan prima
Sasaran : 2.1.1 Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah
Misi ketiga: Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul
pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan
komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi, memiliki satu tujuan
dan satu sasaran.
Tujuan : 3.1 Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
27
Sasaran : 3.1.1 Meratanya sebaran hasil pembangunan
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PRKP Kota
Palembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 dan Tabel 4.2.
Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan merupakan indikator kinerja pelayanan
Dinas PRKP Kota Palembang yang telah mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor
2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat nomor 00 tahun 2018 Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 62 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang mengatur penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2018--2023 Dinas PRKP Kota Palembang
VISI: Palembang EMAS Darussalam 2023
MISI I: Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu,
merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis
teknologi dan informasi
Tujuan 1.1 Sasaran 1.1.1 Strategi 1.1.1.1 Arah Kebijakan 1.1.1.1.1
Penyediaan
infrastruktur
penopang
pembangunan
daerah
Tersedianya jalan lingkungan yang baik
Pembangunan jalan lingkungan
Prioritas perbaikan jalan berdasarkan hasil musrenbang dan usulan masyarakat
Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum dan sarana umum
Pemasangan penerangan jalan umum, jalan lingkungan, dan sarana utilitas
Prioritas pemasangan penerangan berdasarkan hasil musrembang dan usulan masyarakat
Tujuan 1.2 Sasaran 1.2.1 Strategi 1.2.1.1 Arah Kebijakan 1.2.1.1.1
Pengelolaan Tersedianya taman Pembangunan taman di wilayah
Prioritas pemeliharaan dan
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
28
pembangunan
berwawasan
lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
yang asri Kota Palembang pembangunan taman baru untuk mencapai target minimal luasan RTH Kota
Tercukupinya lahan
TPU bagi
masyarakat
Penyediaan TPU bagi masyarakat di wilayah Kota Palembang
Prioritas penyediaan lahan TPU di wilayah perbatasan
Tujuan 1.3 Sasaran 1.3.1 Strategi 1.3.1.1 Arah Kebijakan 1.3.1.1.1
Penyediaan
permukiman dan
kawasan
permukiman yang
layak dan
berwawasan
lingkungan hidup
Penyediaan permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup
Akurasi data perencanaan serta pemfasilitasian bantuan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur
Terciptanya perumahan layak huni bagi masyarakat
Akurasi data perencanaan serta pemfasilitasian bantuan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur
Tersedianya akses air minum yang aman
Akurasi data dan informasi pembangunan IPAB
Prioritas IPAB di lingkungan permukiman miskin dan kumuh.
Tersedianya akses air limbah permukiman
Akurasi data dan informasi pembangunan IPAL
Prioritas IPAB di lingkungan permukiman miskin dan kumuh, serta perumahan yang sangat sederhana.
Berkurangnya permukiman kumuh
Akurasi data serta pembangunan sarana-prasarana pada permukiman dan perumahan yang menjadi daerah prioritas pengentasan
Prioritas pada wilayah kawasan kumuh sesuai peraturan yang berlaku
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
29
kemiskinan
MISI II: Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan professional
Tujuan 2.1 Sasaran 2.1.1 Strategi 2.1.1.1 Arah Kebijakan 2.1.1.1.1
Mewujudkan pelayanan prima
Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah
Pelayanan apartur dalam administrasi pembangunan
Prioritas pendidikan dan pelatihan kinerja aparatur
MISI III: Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi
Tujuan 3.1 Sasaran 3.1.1 Strategi 3.1.1.1 Arah Kebijakan 3.1.1.1.1
Membangun daya
saing kota yang
unggul sebagai
pusat simpul
pembangunan dan
investasi tingkat
kawasan ASEAN
Meratanya sebaran hasil pembangunan
Akurasi data serta pembangunan sarana-prasarana pada perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan
Prioritas pada zona pinggiran kota
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
30
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Target Kinerja Tujuan (2023)
Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Formulasi 2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah
Persentase infrastruktur jalan lingkungan dan penerangan jalan sebagai penopang pembangunan daerah
90 1.1 Tersedianya jalan lingkungan yang baik
1.1.1
Persentase jalan lingkungan yang baik
80 82 84 86 88 90 Jumlah jalan yang baik dibagi jumlah jalan yang ada dikali seratus
1.2 Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum dan sarana umum
1.2.1
Persentase lampu penerangan jalan/sarana umum
65 70 75 80 85 88 Jumlah titik lampu yang ada dibagi jumlah seharusnya dikali seratus
2 Pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
Persentase pembangunan berwawasan lingkungan hidup
11 2.1 Tersedianya taman yang asri
2.1.1
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8 9 9,5 10 10,5 11 Luas RTH dibagi Luas Kota dikali seratus
2.2 Tercukupinya lahan TPU bagi
2.2.1
Rasio TPU per satuan penduduk
30 33 36 40 42 45 Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
31
masyarakat penduduk dikali seribu
3 Penyediaan permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwasan lingkungan hidup
Persentase permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup
90 3.1 Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwasan lingkungan
3.1.1
Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban relokasi dan bencana
0 100 100 100 100 100 Jumlah rumah yang dperbaiki dibagi jumlah target rumah yang akan diperbaiki dikali seratus
3.2 Terciptanya perumahan layak huni bagi masyarakat
3.2.1
Persentase ketersediaan rumah layak huni
80 81 83 85 87 89 Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah dibagi jumlah rumah tidak layak huni dikali seratus
3.3 Tersedianya akses air minum yang aman
3.3.1
Persentase rumah tangga berakses air minum yang aman
80 82 84 86 88 90 Jumlah rumah tangga berakses air minum dibagi jumlah rumah tangga keseluruhan dikali seratus
3.4 Tersedianya akses sistem air
3.4.1
Persentase rumah tangga berakses
68 70 73 76 78 80 Jumlah rumah tangga
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
32
limbah permukiman
sistem air limbah
berakses sistem air limbah dibagi jumlah rumah tangga
3.5 Berkurangnya permukiman kumuh
3.5.1
Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
2,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki dibagi jumlah kawasan permukiman kumuh dikali seratus
4 Mewujudkan pelayanan prima
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
100 4.1 Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah
4.1.1
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
100 100 100 100 100 100 Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah dibagi jumlah rumah tidak layak huni dikali seratus
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
33
5 Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN
Persentase sebaran perencanaan dan pengembangan pembangunan
88 5.1
Meratanya sebaran hasil pembangunan
5.1.1
Persentase sebaran perencanaan dan pengembangan pembangunan
75 78 80 82 85 88 Jumlah sebaran pembangunan dibagi jumlah luas kota dikali seratus
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
34
3.3 Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota
Palembang adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota
Palembang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palembang Tahun 2018--2023.
Program Dinas PRKP Kota Palembang merupakan program prioritas RPJMD
Kota Palembang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PRKP Kota
Palembang. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu
anggaran Dinas PRKP Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam rancangan
awal RPJMD Kota Palembang. Selanjutnya, dijabarkan Dinas PRKP Kota
Palembang ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas
strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas PRKP Kota Palembang.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas
PRKP Kota Palembang yang telah mengadopsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 62
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Permerintah Daerah yang mengatur penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan Dinas PRKP Kota Palembang. Secara umum kelompok sasaran akan
terbagi antara sasaran internal dan sasaran eksternal Dinas PRKP Kota Palembang.
Kelompok sasaran eksternal Dinas PRKP Kota Palembang adalah sebesar-besarnya
masyarakat Kota Palembang.
Untuk mencapai visi dan misi Dinas PRKP Kota Palembang dan mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kota Palembang maka disusun rencana
program dan kegiatan, srbagai berikut:
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
35
1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
a. Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan :
a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi
Masyarakat Miskin
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :
a. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
3. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, dengan kegiatan :
a. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial
4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan kegiatan :
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan RTH
b. Pengembangan Taman Rekreasi
6. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan
kegiatan:
a. Perencanaan pengembangan infrastruktur
b. Pembangunan/peningkatan infrastruktur
7. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perkotaan
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Timur I
c. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Timur II
d. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Barat I
e. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Barat II
f. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Seberang Ulu I
g. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Seberang Ulu II
h. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Sukarami
i. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Sako
j. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Kemuning
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
36
k. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Bukit Kecil
l. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Kalidoni
m. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Plaju
n. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Kertapati
o. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Gandus
p. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Alang-Alang Lebar
q. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Sematang Borang
8. Program Penerangan Jalan dan Utilitas, dengan kegiatan :
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Timur I
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Timur II
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Barat I
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Barat II
e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Seberang Ulu I
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Seberang Ulu II
g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Sukarami
h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Sako
i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Kemuning
j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Bukit Kecil
k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Kalidoni
l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Plaju
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Kertapati
n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Gandus
o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Alang-Alang
Lebar
p. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Sematang
Borang
q. Pembangunan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di Kota Palembang
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
37
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
h. Penyediaan alat tulis kantor
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
l. Penyediaan peralatan rumah tangga
m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
n. Penyediaan makanan dan minuman
o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
a. Pengadaan Mobil jabatan
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
d. Pengadaan peralatan gedung kantor
e. Pengadaan mebeleur
f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
i. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
k. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
l. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, denga kegiatan:
a. Pengadaan mesin/kartu absensi
b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
c. Pengadaan pakaian kerja lapangan
d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
38
c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Rencana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
Tahun 2019
39
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini disusun berdasarkan evaluasi
terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018.
Berbagai kajian teoretis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja
tersebut. Rencana Kerja ini diselaraskan dengan Rencana Program Jangka
Menengah Kota Palembang tahun 2018—2023 serta Rencana Strategis Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2018—2023 dalam mencapai visi
dan misi organisasi.
Diharapkan Renja Tahun 2019 dapat dijadikan tolok ukur pencapaian
sasaran dan Indikator Kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya guna
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
top related