DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN …halmaherautarakab.go.id/files_upload/RENSTRA KOMINFO.pdf · Internet sebuah infrastruktur komunikasi tertutup yang dibuat berdasarkan
Post on 06-Mar-2019
240 Views
Preview:
Transcript
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2018
i
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara periode 2017-2021 merupakan bagian integral dari
program pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo dan Persandian
untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD
2017-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan
bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi
Halamhera Utara, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Halmahera
Utara.
Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Kominfo dan Persandian
mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja
masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar
skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo dan Persandian Kab.
Halmahera Utara lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan
kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan penyesuaian
muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.
RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan
sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo dan Persandian.
Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas
Kominfo dan Persandian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).
ii
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... 1
I. 1. Latar Belakang ......................................................................... 1
I. 2. Landasan Hukum ..................................................................... 5
I. 3. Maksud dan Tujuan ................................................................ 10
I. 4. Sistematika Penulisan ........................................................... 11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA ................... 13
II. 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo dan
Persandian ................................................................................. 13
II. 2. Sumber Daya Dinas Kominfo dan Persandian ....................... 42
II. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian ................ 46
II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kominfo dan
Persandian ................................................................................. 48
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN ........................... 50
III. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten
Halmahera Utara .................................................................... 50
III. 2. Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ....................................................................... 51
III. 3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan
Renstra Diskominfo Provinsi Maluku Utara ........................... 55
III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ....................................................................... 56
iii
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
III. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................... 61
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ........................................................ 66
IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo dan
Persandian ................................................................................. 66
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................... 72
V.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian ............................................................................................ 72
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
.............................................................................................................. 78
BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .............. 88
VII.1. Indikator Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera
Utara ..................................................................................................... 88
BAB VIII. PENUTUP ............................................................................. 90
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................
iv
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
A. PENGERTIAN UMUM
Pengertian – pengertian umum yang tercakup dalam
Renstra ini adalah sebagai berikut :
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang – undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang
dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Halmahera Utara
6. Telematika (telekomunikasi, multi media dan informatika)
adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan
v
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan
jaringan komunikasi dan data yang menghubungkan instansi
pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum.
7. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan
pelayanan jasa lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda –
tanda, isyarat, tulisan, gambar,suara dan bunyi melalui sistem
kawat, optic , radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan
yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakainya.
10. Perangkat keras adalah komponen fisik dari suatu sistem
computer yang biasa hardware.
11. Perangkat lunak adalah suatu program computer yang
mengaplikasikan urutan proses atau prosedur dari perangkat
keras yang disebut software.
12. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang mengaplikasikan
suatu sistem dan/atau prosedur kerjadalam suatu organisasi
sehingga pelaksanaan sistem dan/atau prosedur kerja tersebut
lebih efisien, efektif dan akurat.
13. Sistem Informasi untuk selanjutnya disingkat SI adalah suatu
sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi
informasi untuk menyediakan informasi secara teliti dan tepat
waktu. Pengertian Sistem Informasi dalam dokumen ini
vi
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
diasumsikan dengan suatu Sistem Informasi berbasis
komputer.
14. Internet sebuah infrastruktur komunikasi tertutup yang dibuat
berdasarkan standar – standar komunikasi internet dan
standar – standar pemformatan informasi World Wide Web.
15. Internet adalah merupakan jaringan computer raksasa yang
terdiri dari ribuan jaringan komputer yang lebih kecil di seluruh
dunia.
16. Lokal Area Network, untuk selanjutnya disingkat LAN adalah
suatu group komputer dan alat – alat lain yang disebar pada
daerah yang terbatas dan dihubungkan oleh saluran
komunikasi sehingga setiap piranti dapat saling berinteraksi.
Istilah ini dikenal pula dengan nama jaringan komputer.
17. Server adalah suatu Komputer yang menjalankan piranti lunak
administrative yang mengontol akses ke semua atau bagian
dari jaringan komputer beserta sumber – sumber dayanya (
seperti disk drive atau printer ). Komputer yang bertindak
sebagai server menyediakan semua sumber daya bagi setiap
computer yang bertindak sebagai workstation.
18. Workstation, pada umunya istilah ini digunakanuntuk menunjuk
pada komputer – komputer atau terminal yang dihubungkan ke
jaringan komputer.
19. Website, sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui
sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut
ditampilkan ke dalam bentuk halaman informasi terformat yang
bisa dihubungkan ke halaman informasi lain. Halaman web
vii
Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
bisa mencakup grafis, suara, animasi dan efek khusus lain
sebagai tambahan pada teks.
20. Elektronik Government, untuk selanjutnya disingkat e –
government, adalah suatu kondisi penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.
Dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet dalam
pelayanan, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi
dan memperoleh pelayanan secara elektronik.
21. Lembaga komunikasi masyarakat adalah kelompok
komunikasi yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti
Kelompok Informasi Masyarakat.
22. Media Pertunjukan Rakyat, adalah media penyebarluasan
informasi melalui Pertunjukan Rakyat.
13
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
2.1.1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari seorang Kepala
Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), empat
orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), dan Dua Belas Orang Kepala
Subbagian/Seksi (Eselon IVb).
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
14
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Nomor 32 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, serta tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan
Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
8. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
15
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan
republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
16
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
berwewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pasal 2
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 3
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi
Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi
: Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi informatika statistik
dan persandiman;
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang komunikasi informatika statistik dan persandiman;
17
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, Penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan
manajemen data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen
data dan informasi eGovernment, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
18
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,
terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
19
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik;
2. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan
Akses Informasi;
3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan
Regulasi e-
Government;
d. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center;
2. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan
Publik;
3. Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi.
e. Bidang Persandian, membawahkan :
1. Seksi Tata Kelola Persandian;
2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
20
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
Bagian Kesatu
Sekertariat
Pasal 6
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi
perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga
dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi,
Informasi dan Persandian.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal (6),
Sekretariat menyelenggakan fungsi :
a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
Pasal 8
Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan;dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
21
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Paragraf I
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 9
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Komunikasi,
Informasi dan Persandian.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelanggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Menyiapkan bahan untukpenyusunan program tahunan (DASK dan
RASK);
c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan
(RKT dan RKA);
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan
program kerja dan pelaporan;dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fingsi.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
22
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan
baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan
yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan
dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik/
kekayaan daerah;
d. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat
laporan analisis dan pertanggung jawaban keuangan baik rutin
maupun pembangunan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 13
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi,
penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di
lingkungan dinas;
23
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas dalam rangka
menunjang kelancaran kegiatan operasional dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan
hubungan masyarakat untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;
f. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi
pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
g. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana
dinas;
h. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan
perundang – undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Bagian Kedua
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Pasal 15
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK
pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
24
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah,
c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik,
d. Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
e. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di kabupaten
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah
daerah,
g. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik,
h. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di kabupaten;
i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di kabupaten.
25
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
j. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatanKabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK
pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di
kabupaten;
k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
hubungan media,Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di
kabupaten;
l. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media,
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber
26
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan
Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK
pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di
kabupaten; dan
n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan
Masyarakat, Penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten
o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;dan
p. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 17
Bidang Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik
b. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses
Informasi;
c. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan
Regulasi
e-Government.
Paragraf 1
Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik
27
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Pasal 18
Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik
menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan
sosial Opini dan Aspirasi Publik;
- Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan
pengelolaan aduan masyarakat
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- Layanan pengelola informasi public;
- Pengelolaan hubungan dengan media (media relation);
- Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 2
Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses
Informasi
Pasal 20
Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses
Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
28
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan
pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses
Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. Layanan tema komunikasi publik lintas sektoral, nasional dan
pemerintah daerah
b. Pengelolaan dan analisa data informasi untuk mendukung
komunikasi publik
c. Pengelolaan informasi publik untuk implementasi uu nomor 14 tahun
2008
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
f. Layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media
dan lembaga komunikasi publik;
g. Layanan pendaftaran nama domain pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan;
h. Menetapkasn sub domain terhadap domain yang telah di tetapkan
oleh pemerintah pusat;
i. Layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
j. Layanan peningkatan SDM dalam pengelolaan nama domain, portal
dan website;
k. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan menetapkan
dan mengubah nama domain dan sub domain;
l. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain layanan
peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
m. Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-
Government dan Smart City;
29
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
n. Layanan Implementasi e-Government dan Smart City dan promosi
pemanfaatan layanan smart city di daerah;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan
atasan.
Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan
Regulasi e- Government
Pasal 22
Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan
Regulasi eGovernment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi
Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi
eGovernment, menyelenggarakan fungsi :
a. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah
daerah;
b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
c. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;
d. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah
dan non pemerintah daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. Layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu e-Goverment;
30
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
h. Layanan kerja sama lintas organisi perangkat daerah, pemerintah
daerah dan pemerintah pusat serta non pemerinah;
i. Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah
daerah;
j. Layanan pengembangan Business Process Re-engineering
pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah
(Stakeholder Smart City),
k. Layanan Sistem Informasi Smart City,
l. Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat,
m. Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
Bagian Ketiga
Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pasal 22
Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK
Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan
Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi eGovernment, Layanan
Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.
Pasal 23
31
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center, menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK
Pemerintah Kabupate;
b. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
c. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik
dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi
e-Government, Integrasi;
d. Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi
e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di
Kabupaten;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center,
Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-
Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan
Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi
Intra Pemerintah di Kabupaten;
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &
TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,
Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan
Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-
32
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di
Kabupaten; dan
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur
dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah
Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen
Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government,
Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten.
Pasal 24
Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan inovasi;
b. Seksi Pelayanan Informasi dan Data Elektronik;
c. Seksi Pelayanan Penataan Regulasi.
Paragraf 1
Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi
Pasal 25
Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur
dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi
menyelenggarakan fungsi:
33
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan
Disaster Recovery Center (DRC);
b. Layanan pengambangan dan inovasi TIK dan implementasi e-
government;
c. Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur
Teknologi Informatika;
d. Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;
e. Layanan filtering konten negatif;
f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 2
Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pasal 25
Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekhnis, pembinaan
dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan
pencatatan kematian.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
menyelenggarakan fungsi :
a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC)
dan Disaster Recovery Center (DRC);
b. Layanan pengambangan dan inovasi TIK dan implementasi e-
government;
c. Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika,
34
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
d. Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;
e. Layanan filtering konten negatif ;
f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pargaraf 2
Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi
Pasal 27
Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan
keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi di
Kabupaten.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi ,
menyelenggarakan fungsi :
a. Layanan monitoring trafik elektronik;
b. Layanan peningkatan Kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
c. Layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah
daerah;
d. Pelaksanaan audit TIK;
e. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
f. Layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
g. Layanan BIMTEK dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh
aparatur pemerintah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
35
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Bagian Keempat
Bidang Persandian
Pasal 29
Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai
tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Bidang Persandian, menyelenggarakan fungsi :
a. Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi
di lingkungan pemerintah daerah;
b. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan
pemerintah daerah;
c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
persandian di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 31
Bidang Persandian, terdiri dari :
a. Seksi Tata Kelola Persandian;
b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
Paragraf 1
Seksi Tata Kelola Persandian
Pasal 32
Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem
36
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di
lingkungan di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Seksi Tata Kelola Persandian, menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah
Daerah;
b. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
c. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian
yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat
lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan
komunikasi sandi;
d. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian
informasi milik pemerintah daerah;
e. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya
f. Manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras
persandian dan jaring komunikasi sandi;
g. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
h. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi
berklasifikasi;
i. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
j. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan,
fasilitasi,asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
k. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,
workshop dan/atau seminar;
l. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat
lunak dan perangkat keras persandian;
37
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
m. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian,
perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
n. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Operasional Pengamanan Persandian
Pasal 34
Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan operasional pengamanan
persandian di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
Seksi Operasional Pengamanan Persandian, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi
sandi;
d. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
e. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam
rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan kabupaten;
f. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam
rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan kabupaten;
g. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada
komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
38
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
h. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat
daerah di lingkungan kabupaten;
i. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting /vital/
kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan
persandian lainnya;
j. Pengamanan informasi elektronik;
k. Pengelolaan security operation center (SOC) dalam rangka
pengamanan informasi dan komunikasi;
l. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional
persandian dan keamanan informasi;
m. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 3
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
Pasal 34
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan
dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah
daerah.
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian,
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
b. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan
sumber daya persandian;
39
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
d. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan
sumber daya persandian;
f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
g. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan
sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
40
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 42
(1) Pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
(2) Unit Pelaksana Teknis dinas berfungsi melaksanakan sebagian
Tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
Kecamatan;
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan
secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
BAB VII
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Paragraf 1
Eselonisasi
Pasal 43
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekertaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau
Jabatan Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau
Jabatan Administrator
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IV.a atau Jabatan Pengawas
41
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 45
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat stuktural pada Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil dilakukan dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 45
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas;
(4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
(5) Jumlah tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat
yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku;
(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB IX
TATA KERJA
Pasal 46
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang
Dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, singkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Informasi
dan Komunikasi Sekerariat Daerah Kaupaten Halmahera Utara
dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Halmahera Utara.
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :
43
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
a. Komposisi Status Kepegawaian :
No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase 1 PNS 11 orang (42%) 2 CPNS 0 orang (0%) 3 Honorer / Kontrak 15 orang (58%) Jumlah 26 orang (100%)
b. Komposisi Jabatan PNS
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase
1 Jabatan Struktural 8 orang (72%)
2 Jabatan Fungsional Tertentu 0 orang (0%)
3 Jabatan Fungsional Umum 3 orang (28%)
Jumlah 11 orang (100%)
c. Komposisi Eselon PNS :
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase 1 Eselon II.b 1 orang (9%) 2 Eselon III.a 1 orang (9%) 3 Eselon III.b 3 orang (27%) 4 Eselon IV.a 3 orang (27%) 5 Staf 3 orang (27%) Jumlah 11 orang (100%)
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2017
Jabatan Golongan/
II/a II/b II/c II/d III/a III/b III /c
III/d IV /a
IV/b IV/c IV /d
Kepala Dinas
1
Sekretaris Dinas
1
44
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Kepala Bidang
3
Kepala Sub Bagian
1
Kepala Seksi
1 1
Staf Pelaksana (JFU)
1 1 1
Jumlah 1 1 2 1 5 1
e. Komposisi Pendidikan PNS :
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase
1 SD 0 orang (0%)
2 SLTP 0 orang (0%)
3 SLTA 2 orang (22%)
4 D III 1 orang (11%)
5 S 1 6 orang (54%)
6 S2 2 orang (18%)
Jumlah 11 orang (100%)
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)
No. Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Jumlah Prosentase
1 SLTA 12 orang (80%) 2 S 1 2 orang (13%) 3 S 2 1 orang (7%) Jumlah 15 orang (100%)
45
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
g. Komposisi Umur PNS :
No. Umur PNS Jumlah Prosentase 1 < 25 th 0 (0%)
2 25 – 30 th 0 (0%)
3 31 – 40 th 3 orang (27%)
4 41 – 50 th 6 orang (54%)
5 51 – 55 th 1 orang (9%)
6 > 56 th 1 orang (9%)
Jumlah 11 orang (100%)
h. Data pegawai menurut Gender :
No. Pegawai (PNS) menurut gender Jumlah Prosentase 1 Laki-laki 7 orang (64%) 2 Perempuan 4 orang (36%) Jumlah 11 orang (100%)
i. Sarana dan Prasarana
Sementara perlengkapan yang tersedia untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kab. Halmahera Utara adalah :
No Nama Barang Jumlah 1 Meja kerja 12 2 Lemari arsip 4 3 Filling cabinet 2 4 Kursi Kerja 6 5 Kursi Chitose 6 6 Komputer 2 7 Laptop 7 8 Mesin tik manual - 9 Printer 5 10 Mobil 2
46
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
Dinas ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan
sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD
dan/atau indikator lainnya. Dinas Komunikasi Informasi dan
Persandian yang pada waktu itu masih berstatus bagian Infokom
setda halmahera utara, dalam penyampaian dan pendistribusian
Informasi telah dilakukan melalui media massa, media elektronik,
media online, dan di tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan
media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang sesuai
dengan indicator kinerja selama lima tahun kedepan. Hasil liputan
dalam bentuk Bulletin Pemda dijadikan sebagai arsip dan
dokumentasi daerah dan wajib untuk diinformasikan kepada seluruh
masyarakat, demi terexposnya kegiatan pemerintah daerah melalui
media massa (blocking space), media elektronik dan media online
(WEBSITE) dan informasi yang bersifat up date difasilitasi melalui
jaringan internet.
Bidang peliputan dan penyiaran yang menangani operasional radio
pemda Kabupaten Halmahera Utara, sesuai tugas pokok dan
fungsinya melakukan peliputan terhadap peristiwa-peristiwa penting
kegiatan pemerintah daerah dan disiarkan melalui proses penyiaran
radio.
47
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Renstra yang terlaksana dalam tahun 2017, masih merupakan
Renstra Bagian Infokom yang merupakan satu kesatuan dari Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara 5 tahun kedepan.
Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas-Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Tahun 2016 Nomor); maka untuk menyempurnakan renstra
yang telah ada, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan
dengan Tupoksi Dinas Kominfo dan Persandian, dan tentunya akan
di jabarkan kedalam renstra untuk disempurnakan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik maka dipandang
perlu untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk
menunjang kinerja pelayanan OPD secara baik.
Ditahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
kembali melakukan peningkatan pelayanan terhadap pembangunan
teknologi informasi, yang sasarannya ditujukan kepada kebutuhan
OPD dan seluruh masyarakat sampai ketingkat pedesaan yang
membutuhkan perkembangan informasi dengan penggunaan alat
komunikasi berupa jaringan computer dan jaringan selular menuju
desa berdering.
48
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informasi dan
Persandian untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah :
1. Belum cukup tersedia SDM Aparatur yang terampil dalam
penulisan berita dan penyelesaian berbagai permasalahan
dalam jaringan komunikasi.
2. Terbatasnya sarana-prasarana kantor untuk menunjang
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
3. Belum cukup tersedianya sarana dan prasarana Teknologi
Komunikasi, Informatika dan Persandian sampai ke tingkat
pedesaan.
Sedangkan peluang-peluang yang tersedia untuk pengembangan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :
1. Tersediannya anggaran untuk mendukung kegiatan rutinitas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2. Tersediannya anggaran Diklat, Bimtek untuk peningkatan SDM
bagi seluruh staf.
3. Sarana dan prasarana Telekomunikasi yang terus dibangun
pada titik titik yang dibutuhkan.
4. Telah tersedianya sarana jaringan komunikasi data secara
elektronik yang dapat menjangkau berbagai informasi;
49
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
5. Penerapan pelatihan sumber daya manusia dalam
meningkatkan pengetahuan tentang aplikasi online.
6. Penerapan Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk penulisan
berita.
7. Penerapan pelatihan persandian
50
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan
Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang
merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu
antara lain :
A. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media :
Konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah dan
Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem
TIK Smart City di Kabupaten yang belum tersedia.
B. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center :
Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery
Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan
51
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
intranet dan penggunaan akses internet, Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi
e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan,
Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten yang
belum terbangun secara optimal.
C. Bidang Persandian :
Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan
informasi, Layanan Keamanan Informasi e-Government di
lingkungan pemerintah daerah, yang belum tersedia.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini
Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk tahun 2016 – 2021 adalah :
”Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara
melalui Tata kelola Pemerintah yang baik dan professional
dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”
Visi tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditopang
dengan misi pembangunan yang juga merupakan agenda
pembangunan lima tahun kedepan. Misi pembangunan yang
ditawarkan sebagai penjabaran visi tersebut antara lain :
52
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang
bersih;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan
dan infrastruktur dasar;
3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga
masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui
optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan
lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta
mengurangi angka kemiskinan.
Visi dan Misi ini selanjutnya diterjemahkan melalui program yang
ditetapkan dalam rencana trategis Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Tahun (2017-2021), sebanyak 10 (sepuluh) program
yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media
Massa.
53
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
7. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan
Komunikasi.
8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan
informasi.
9. Program Kerjasama informasi Dengan Mas Media.
10. Program Pengembangan dan Optimalisasi sistem Keamanan
Informasi.
11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan
No.
Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat
Pendorong
I MISI I : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih; PROGRAM
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur dalam pelayanan administrasi perkantoran
Kelancaran Sistem keuangan dinas yang menunjang kelancaran administrasi perkantoran
Kebutuhan OPD dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dinas
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingginya intensitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang sangat menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas aparatur
Relatif belum tersedianya sarana dan prasarana organisasi yang optimal dan memadahi dalam meningkatkan pelaksanaan tugas
Kebutuhan OPD dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dinas
54
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
dinas
3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas melalui penegakkan disiplin aparatur dalam penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian Dinas
Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan penegakkan disiplin aparatur dalam penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas
Kebutuhan organisasi dan individu dalam menggunakan atribut dan kelengkapan pakaian dinas
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belum optimalnya kapasitas SD Aparatur dan Sinkronisasi kompetensi khusus dalam pelaksanaan tugas
Relatif belum tersedianya anggaran untuk meningkatkan kapasitas SD Aparatur
Kebutuhan OPD dan individu untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Masih Terbatasnya kemampuan SD Aparatur dalam pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan Keuangan
Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan dalam membuat/ menyiapkan Laporan kinerja dan keuangan yang sesuai dan tepat waktu
Upaya dan Komitmen OPD dalam melaksanakan tugas
II MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;
PROGRAM
6
Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
Masih terbatasnya Infrastruktur TIK di beberapa wilayah serta alokasi anggaran dan kebijakan pendukung
1. Relatif Ketersediaan anggaran
2. Belum tersedianya Regulasi / Perda tentang Komunikasi, Informatika dan Persandian
1. Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan
2. Upaya dan Komitmen OPD dalam mewujudkan e-Government
7 Program Pengkajian Dan
Masih Terbatasnya Kemampuan SD
1. Relatif Ketersediaan
Upaya dan Komitmen OPD
55
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
Aparatur yang memiliki kompentensi khusus bidang informasi da komunikasi untuk melakukan pengkajian dan penelitian
anggaran untuk melaksanakan tugas
8
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan informasi
Masih terbatasnya Kompetensi Khusus SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Relatif Ketersediaan anggaran
Upaya dan komitmen OPD untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kemampuan khusus individu bidang informasi dan komunikasi
9
Program Kerjasama informasi Dengan Mass Media
Masih terbatasnya Penyebaran informasi pengembangan daerah
Relatif Ketersediaan anggaran
Upaya dan komitmen OPD untuk melaksanakan tugas penyebaran informasi pengembangan daerah
10
Program Pengembangan dan Optimalisasi Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah
1. Belum tersedianya sarana dan prasaranan persandian
2. Belum optimalnya keamanan sistem informasi perangkat daerah
3. Relatif terbatasnya SD Aparatur
1. Relatif belum tersedia anggaran
2. Belum ada akses pengamanan sistem informasi PD
1. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Lebaga Sandi Negara dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Persandian
2. Kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengamanan sistem informasi PD
11 Program Optimalisasi Pemanfataan
1. Belum optimalnya pemanfaatan
1. Relatif ketersediaan anggaran
1. Kebutuhan Pemerintah Daerah akan
56
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Teknologi Informasi
teknologi informasi 2. Relatif terbatasnya SD aparatur 3. Terbatasnya ketersediaan perangkat LPSE
perangkat LPSE 2. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfataan teknologi informasi
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika dan
Persandian
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Visi dan
Misi sebagai berikut :
Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ORYONG,’’
Misi :
1. Mengelola sumber daya spektrum frekwensi radio secara
optimal.
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat
efisien dan aman.
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika.
4. Menigkatkan akses masyarakat terhadap informasi.
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul produkrtif dan
berdaya saing.
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambian kebijakan
publik.
57
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
7. Menyediakan dukugan TIK dalam rangka pencapaian fokus
pembangunan Pemerintah Indonesia.
Dari ketujuh Misi tersebut adanya keterkaitan dengan Misi Bupati
Halmahera Utara dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian telah melaksanakan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang telah di keluarkan oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika.
3.4 Telaahan Rencana Tata Tuang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya.
58
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementrian/Lembaga
Permasalahan Pelayanan
Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera
Utara
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Terwujudnya
ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah serta alokasi anggaran dan kebijakan pendukung
Keterbatasan Kewenangan Kabupaten
1. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK (pembangunan BTS yang sedang berjalan secara masiv di kawasan Kabupaten
2. Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan
2 Tersedianya akses pita lebar nasional, internet, dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan
1. Belum tersedianya kebutuhan SDM yang paham akan akses TIK secara
Keterbatasan ketersediaan perangkat maupun sarana dan prasana pendukung
1. Kebutuhan masyarakat akan akselerasi akses internet 2. Kebutuhan akan kualitas
59
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
memadai
2. Resiko kontinuitas layanan
akses pita lebar nasional, internet, dan penyiaran digital
TIK yang semakin memadai 3. Rencana pembangunan e-Government di Kabupaten
3 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
1. Masih kurangnya sinkronisasi pelaksanaan program dalam rangka mendukung tata kelola kominfo yang memadai
2. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran
Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan program TIK
Kurangnya pemahaman akan sistem tata kelola komunikasi dan informatika
60
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien
1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi penunjang pelayanan di kabupaten
2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi, informatika dan Persandian aparatur, dunia usaha dan masyarakat
3. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian
1. Keterbatasan alokasi anggara
2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi, informatika dan Persandian
Adanya kesamaan fungsi dan peran
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Suatu isu dikatakan strategik jika sifatnya “mutlak” dalam memberi
peluang atau menyelamatkan organisasi dari ancaman, sehingga
organisasi dapat dengan leluasa mengemban misinya.
Berdasarkan RPJMD 2016-2021, terdapat penyesuaian analisis isu
strategis Dinas Kominfo dan Persandian dengan penjelasan sbb:
1. Permasalahan utama :
61
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
a. Pemanfaatan Sistem TIK dalam penyelenggaraan
pemerintah belum optimal
b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah
belum optimal
2. Isu Strategis :
a. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat
b. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta
adaptasi masyarakat terhadap bencana
c. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
d. Pengembangan industri wisata Halmahera Utara
e. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien kualitas dan
cakupan pelayanan infrastruktur dan Halut Cyber Kabupaten
f. Harmonisasi perencanaan pusat, Kabupaten dan antar
kabupaten/kota
g. Inisiatif Halut Cyber Kabupaten
h. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik
i. Satu data untuk pembangunan Halmahera Utara
j. Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan online
k. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan tranparansi
l. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi
informasi dan komunikasi
m. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika.
62
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
n. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar
OPD atau e-government yang telah terpasang.
o. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan
secara optimal.
p. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Halmahera
Utara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
q. Kurangnya SDM yang menguasai TIK guna mendukung
pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-
government yang ada.
r. Belum adanya Regulasi di Bidang Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
Beberapa pertimbangan penentuan isu-isu yang bersifat strategi
Dinas adalah :
- Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran
pembangunan daerah
- Menjadi perhatian pemerintah, baik dari tingkat daerah sampai
tingkat pusat
- Mendesak dan menimbulkan dampak yang besar di masyarakat
- Merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, lebih
khusus tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
- Tingkat kemudahan untuk ditangani
63
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Dengan demikian, isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas
Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara dalam
penyusunan Renstra ini adalah :
Kualitas pelayanan publik melalui sarana dan prasarana
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Kualitas SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Informasi Pemerintah Daerah melalui media massa
Tabel 3.5.1 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No. Kriteria Bobot** 1 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 2 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap public 4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 5 Kemungkinan atau kemudahannnya untuk ditangani 6 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
Total
Tabel 3.5.2 Nilai Skala Kriteria
No. Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total
Skor 1 2 3 4 5 6 7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Inisiatif HalutCyber
Kabupaten
2 Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik
3 Satu data untuk pembangunan Halmahera Utara
4 Layanan Pemerintah berbasis TIK atau layanan online
5 Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan
64
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
transprasi 6 Tingginya kebutuhan
masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi
7 Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika
Catatan :
1 = Tidak sesuai
2 = Sesuai
3 = Sangat sesuai
Tabel 3.5.3 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis
No. Isu-isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor
(1) (2) (3) (4) 1 Inisiatif Halut Cyber Kabupaten 2 Proses pengadaan barang dan jasa
secara elektronik
3 Satu data untuk pembangunan Halmahera Utara
4 Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan online
5 Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi
6 Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi
7 Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika
66
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4.2.1. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan karakteristik tujuan
adalah sebagai berikut:
a. Idealis, berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat
untuk menjadi baik dan berhasil;
b. Jangkauan waktu yang jauh kedepan dengan kriteria lima tahun atau
lebih;
c. Abstrak, dalam arti hampir-hampir tidak tergambar dalam angka-
angka, dengan demikian upaya pencapaian tujuan akhirnya
berlangsung secara terus menerus.
4.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan tercapai dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara nyata oleh OPD dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan
(tahunan, semestaran, triwulan atau bulanan) dengan kriteria sebagai
berikut : a. Spesifik;
b. Dapat dinilai dan terukur;
c. Menantang namun dapat dicapai;
d. Berorientasi pada hasil;
67
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
e. Dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa
sekarang.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera
Utara hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan
Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Halmahera Utara berupaya merumuskan Tujuan dan
sasaran jangka menengah yang dalam capaiannya merujuk kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut sebagai
suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan
layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di Halmahera Utara. Dengan terwujudnya Halmahera
Utara yang berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian
diharapkan diperoleh manfaat antara lain :
Bagi Pemerintah Daerah :
• Memudahkan komunikasi antar unit kerja
• Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data
• Mewujudkan efesiensi, efektifitas, akuntabilitas dan tranparansi
penyelenggaraan pemerintahan
Bagi Masyarakat :
• Kemudahan akses komunikasi dan informasi untuk berbagai aktivitas
• Mendapatkan layanan yang lebih mudah
• Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
68
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Hal ini sejalan dengan :
• Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi
sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
• Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat
informasi.
Masyarakat informasi ditandai dengan :
a. Karya-karya bidang informasi
b. Volume arus informasi yang sangat besar
c. Inter aktivitas relasi-relasi
d. Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas
e. Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan
f. Kecenderungan mengglobal
g. Budaya post modern
h. Dan perubahan lainnya
69
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Daerah Kabupaten Halmahera Utara
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran
Target Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target (%) Target (%) Target (%) Target (%) Target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
Presentase Terpenuhi Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas
Presentase Terpenuhi Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas
100% 100% 100% 100% 100%
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur
Presentase'Terpenuhinya Fasilitas Penunjang peningkatan kualitas kinerja Aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas Tinggi
17% 19% 17% 17% 19%
5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan
Presentase Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan yang Sesuai
100% 100% 100% 100% 100%
6 Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
Meningkatnya Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa Cakupan Layanan Telekomunikasi 79% 85% 90% 95% 100%
70
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT 31.91% 36.17% 46.81% 57.45% 65.96%
7 Optimalnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
Meningkatnya kajian penelitian bidang informasi, komunikasi dan Persandian
Presentase Jumlah Kajian penelitian bidang informasi dan Persandian 0% 0% 100% 100% 100%
8 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
meningkatnya SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika
Presentase Jumlah SDM Aparatur khusus bidang Komunikasi dan Informatika 0% 36% 36% 36% 36%
9 Peningkatan Kerja sama informasi Dengan Mas Media
meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah
Presentase Jumlah Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah 0% 100% 100% 100% 100%
10 Peningkatan Keamanan Informasi Perangkat Daerah
Meningkatnya keamanan informasi Perangkat daerah
Presentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat daerah
0% 5% 10% 20% 40%
11 Optimalisasi Penmanfaatan Teknologi Informasi
Optimalnya Pemanfataan Teknoogi Informasi Komunikasi
Presentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
100%
0% 0% 0% 0%
72
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera
Utara pada RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :
Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata kelola Pemerintah yang baik dan professional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan
Misi: 1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang
bersih;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,
pendidikan dan infrastruktur dasar;
3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh
warga masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui
optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan
lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta
mengurangi angka kemiskinan.
Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Dinas komunikasi,
Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara menyesuaikan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai barikut : Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis, Dan Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1 2 3 4 5
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi
73
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas
Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur
Pengadaan Fasilitas Penunjang Disiplin Aparatur
Melaksanakan Pengadaan Fasilitas Penunjang Disiplin Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD
Mengikuti Bimtek/Diklat Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD
5
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan
Meningkatkan Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan yang Sesuai dan Tepat waktu
Menyiapkan dan Membuat Laporan Capaian Kinerja Dinas dan realisasi Kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
6
Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
Meningkatnya Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa
Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa
Melaksanakan Pengembangan dan Pembangunan Insfrastruktur TIK, Persandian dan Media massa
Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Berbasis IT bagi Perangkat Daerah
Melaksanakan Pengadaan Aplikasi Berbasis IT bagi Perangkat daerah
7 Optimalnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi
Meningkatnya kajian penelitian bidang informasi, komunikasi dan
Meningkatkan Kajian dan penelitian yang sesuai
Melakukan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi,
74
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Dan Komunikasi Persandian Informatika dan Persandian
8 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika
Mengembangkan Kualitas Kompetensi SDM Aparatur khusus bidang Komunikasi dan Informatika
Mengikuti Bimtek/Diklat Kompetensi khusus bidang komunikasi, Informatika dan Persandian
9
Peningkatan Kerja sama informasi Dengan Mas Media
meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah
Menyebarluaskan Informasi Pengembangan Daerah
10
Peningkatan Keamanan Informasi Perangkat Daerah
Meningkatnya keamanan informasi Perangkat daerah
Meningkatkan sistem keamanan informasi Perangkat Daerah
Mengembangkan sistem keamanan informasi perangkat daerah
11 Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi
Meningkatnya Pemanfataan Teknologi Informasi
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknonologi Informasi
78
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif yang akan dikerjakan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara dalam periode tahun
2017– 2021, dalam menjabarkan kebijakan yang telah disampaikan
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
2,691,272,352 4,256,075,884 7,007,046,416 6,448,604,416 8,778,896,418 9,760,786,060 10,765,864,666
Belanja Tidak Langsung 1,729,279,192 828,571,127 1,506,739,191 1,506,739,191 1,902,207,111 2,187,538,178 2,406,291,996 8,831,347,603 Dinas Kominfo dan Persandian
Belanja Gaji dan Tunjangan 10 Orang 1,729,279,192 521,211,127 10 Orang 559,989,191 559,989,191 15 Orang 1,902,207,111 20 Orang 2,187,538,178 30 Orang 2,406,291,996 85 Orang/5 Tahun 7,577,237,603 Dinas Kominfo dan Persandian
Belanja Langsung 961,993,160 3,427,504,757 5,500,307,226 4,941,865,226 6,876,689,307 7,573,247,882 8,359,572,670 31,737,321,842 Dinas Kominfo dan Persandian
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi
PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana
Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 100% 100.00% 773,893,160 1,310,604,007 100% 1,005,923,226 1,057,206,226 100% 1,104,400,000 100% 1,189,400,000 100% 1,212,680,000 100% 5,823,007,233 Sekretariat
- Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Tersedianya jasa surat menyurat dan perlengakapnya 0 12 Bulan 14,896,580 121,250,000 12 Bulan 6,900,000 6,900,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000 5 Tahun 198,150,000 Sekretariat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan operasional kantor
Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan operasional kantor 0 - - 261,000,000 12 Bulan 283,800,000 283,800,000 12 Bulan 369,000,000 12 Bulan 369,000,000 12 Bulan 392,280,000 5 Tahun 1,675,080,000 Sekretariat
2.1. Jasa tenaga supir Tersedianya Jasa Sopir Kantor 0 - - - 1 Orang 18,920,000 18,920,000 1 Orang 23,280,000 1 Orang 23,280,000 2 Orang 46,560,000 5 Orang/5 Tahun 112,040,000 Sekretariat
2.2. Jasa teknisi internet Pemda Tersedianya Jasa teknisi Intenet Kantor 0 - - - 2 Orang 37,840,000 37,840,000 2 Orang 46,560,000 2 Orang 46,560,000 2 Orang 46,560,000 8 Orang/5 Tahun 177,520,000 Sekretariat
2.3. Teknisi Internet (Koord) Tersedianya Jasa Teknisi Internat (koord) 0 - - - 1 Orang 18,920,000 18,920,000 1 Orang 31,080,000 1 Orang 31,080,000 1 Orang 31,080,000 4 Orang/5 Tahun 112,160,000 Sekretariat
2.4. Penyiar Radio Pemda Tersedianya Tenaga Penyiar radio Pemda Halut 0 - - - 4 Orang 75,680,000 75,680,000 4 Orang 93,120,000 4 Orang 93,120,000 4 Orang 93,120,000 16 Orang/5 Tahun 355,040,000 Sekretariat
2.5. Wartawan Pemda Halut Tersedianya Tenaga Admisnistrasi Pemda Halut 0 - - - 4 Orang 75,680,000 75,680,000 4 Orang 105,120,000 4 Orang 105,120,000 4 Orang 105,120,000 16 Orang/5 Tahun 391,040,000 Sekretariat
2.6. Administrasi Tersedianya Tenaga Wartawan Dinas Kominfo Pemda Halut 0 - - - 3 Orang 56,760,000 56,760,000 3 Orang 69,840,000 3 Orang 69,840,000 3 Orang 69,840,000 12 Orang/5 Tahun 266,280,000 Sekretariat
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 12 Bulan 80,000,000 78,650,000 1 Kegiatan 155,000,000 155,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 24 Orang/5 Tahun 473,650,000 Sekretariat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 0 12 Bulan 74,750,000 37,430,165 12 Bulan 67,901,726 67,901,726 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 195,331,891 Sekretariat
Penyediaan alat kebersihan kantor Persentase tersedianya alat kebersihan kantor 0 12 Bulan 27,350,000 1,350,000 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 96,350,000 Sekretariat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 0 12 Bulan 30,000,000 12,500,000 12 Bulan 4,400,000 4,400,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 5 Tahun 121,900,000 Sekretariat
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 0% 12 Bulan 9,336,580 27,155,500 12 Bulan 37,761,500 43,544,500 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 5 Tahun 204,917,000 Sekretariat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan 0 12 Bulan 35,000,000 47,811,800 12 Bulan 30,000,000 57,500,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 167,811,800 Sekretariat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 12 Bulan - - 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 60,000,000 Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan Regulasi 0 12 Bulan 60,000,000 7,630,000 12 Bulan 19,400,000 19,400,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 117,030,000 Sekretariat
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dinas dan tamu 0 12 Bulan 24,000,000 46,748,000 12 Bulan 30,000,000 48,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 5 Tahun 181,748,000 Sekretariat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 22 Orang 42,300,000 626,778,542 27 OK 276,910,000 276,910,000 20 Orang 270,000,000 23 Orang 330,000,000 23 Orang 330,000,000 115 OK/5 Tahun 1,833,688,542 Sekretariat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 43 Orang 376,260,000 42,300,000 52 OK 68,850,000 68,850,000 30 Orang 125,400,000 33 Orang 130,400,000 33 Orang 130,400,000 158 OK/5 Tahun 497,350,000 Sekretariat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja
Aparatur Dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas 0% 12 Bulan - - 100% 218,000,000 138,000,000 100% 243,000,000 100% 548,000,000 100% 358,000,000 100% 1,367,000,000 Sekretariat
Pembangunan gedung kantor Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 0 - - - 0% - - - - 250,000,000 2 Tahun 250,000,000 Sekretariat
Pengadaan mobil jabatan (Sewa Kendaraan Roda 4) Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan 0 - - - 12 Bulan 78,000,000 78,000,000 12 Bulan 78,000,000 12 Bulan 78,000,000 12 Bulan 78,000,000 5 Tahun 312,000,000 Sekretariat
pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (Sepeda Motor Operasional)
Tersedianya Kondaraan Operasional Dinas (Sepeda Motor Operasional) 0 - - - 5 Unit 80,000,000 60,000,000 2 Unit 60,000,000 2 Unit 60,000,000 - 6 Unit Sepeda Motor
Operasional/5 Tahun 200,000,000 Sekretariat
pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (Sewa Mobil Operasional)
Tersedianya kendaraan Oprasional Dinas (Sewa Mobil Operasional) 0 - - - 12 Bulan - - 1 Unit 300,000,000 - 1 Unit Mobil Operasional/5
Tahun 300,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Terpeliharanya Gedung Kantor 0 - - - 12 Bulan - - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 90,000,000 Sekretariat
Sewa gedung kantor/rumah Tersedianya Gedung Kantor / Rumah yang disewa 0 - - - 1 Kegiatan 60,000,000 - 1 Kegiatan 60,000,000 1 Kegiatan 60,000,000 - 3 Kegiatan/5 Tahun 180,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan gedung kantor/Radio Terpeliharanya Gedung Kantor/ Radio 0 - - - 0% - - 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 - 3 Kegiatan/5 Tahun 35,000,000 Sekretariat
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Presentase Terpenuhinya Fasilitas Penunjang peningkatan kualitas kinerja Aparatur 0% - - - 100% 27,500,000 27,500,000 100% - 100% 70,000,000 100% 40,000,000 100% 137,500,000 Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 - - - 25 Pasang 15,000,000 15,000,000 - - 40 Pasang 40,000,000 40 Pasang 40,000,000 105 Pasang/5 Tahun 95,000,000 Sekretariat
Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga 0 - - - 25 Pasang 12,500,000 12,500,000 - - 40 Pasang 20,000,000 - 65 Pasang/5 Tahun 32,500,000 Sekretariat
Tujuan KodeSasaran
Rp
Tahun 2019
(REALISASI APBD-P) Rp Target
Program dan Kegiatan
Rp
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Tahun Awal
Perencanaan
Tahun 2020 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
Persentase jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Lokasi
Target Rp TargetTarget
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara
RpTargetTarget
Tahun 2017 Tahun 2018
Rp
Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD
(Perubahan) Rp Rp
Pengadaan Khusus Teknis Jumlah Pakaian Khusus teknis 0 - - - - - - - - 20 Pasang 10,000,000 - 20 Pasang/5 Tahun 10,000,000 Sekretariat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas Tinggi 0% 17% 188,100,000 133,283,000 70% 135,000,000 120,000,000 75% 110,000,000 80% 110,000,000 85% 125,000,000 90% 613,283,000 Sekretariat
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi implementasi peraturan perundang-undangan 0 7 Orang 188,100,000 133,283,000 8 Orang 135,000,000 120,000,000 7 Orang 110,000,000 7 Orang 110,000,000 8 Orang 125,000,000 30 Orang/5 Tahun 345,000,000 Sekretariat
Diklat Perencanaan SKPD (Renstra, Renja) Jumlah aparatur yang memiliki Kompetensi Perencanaan SKPD 0 - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000 Sekretariat
Diklat Penuyusunan Laporan LPPD PD Jumlah Apartur yang memiliki Kompetensi Penyusunan Laporan LPPD PD 0 - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000 Sekretariat
Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur yang Memiliki Komptensi Penatausahaan Keuangan Daerah 0 - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000 Sekretariat
Diklat Aset Jumlah aparatur yang memiliki Kompetensi Aset 0 - - - - - - 1 Orang 20,000,000 1 Orang 20,000,000 1 Orang 20,000,000 3 Orang/5 Tahun 60,000,000 Sekretariat
Bintek/ Pelatihan Kearsipan Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi Kearsipan 0 - - - - - - - - 1 Orang 15,000,000 1 Orang/5 Tahun 15,000,000 Sekretariat
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Presentase Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan yang Sesuai 0% - - - 4 Dokumen 25,219,000 25,219,000 4 Dokumen 34,000,000 4 Dokumen 40,000,000 4 Dokumen 40,000,000 16 Dokumen/5 Tahun 139,219,000 Sekretariat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD 0 - - - 1 Dokumen 6,784,000 6,784,000 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 48,784,000 Sekretariat
Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan / Semesteran / Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan 0 - - - 1 Dokumen 12,462,000 12,462,000 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 54,462,000 Sekretariat
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (LPPD dan EKOPD) Jumlah Laporan LPPD dan EKPOD 0 - - - 2 Dokumen 5,973,000 5,973,000 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokumen 10,000,000 8 Dokumen/5 Tahun 35,973,000 Sekretariat
Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi Dan
Media Massa
Meningkatnya Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa
Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa Cakupan Layanan Telekomunikasi 60% 79% - - 85% 3,151,515,000 3,006,515,000 90% 3,957,489,307 95% 4,176,600,000 100% 4,559,070,000 100% 15,844,674,307
Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data
CenterFasilitasi penyempurnaan peraturan perundang-
undangan penyiaran dan KMIPPresentase Regulasi tentang Komunikasi Informasi
dan Media Massa 0 - - - 100% 47,975,000 47,975,000 100% 145,000,000 100% 30,000,000 100% 97,470,000 7 Dokumen/5 Tahun 320,445,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan tentang Komunikasi, Informatika dan Persandian
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Komunikasi, Informatika dan Persandian 0 - - - 1 Kegiatan - - 1 Kegiatan 50,000,000 - 1 Kegiatan 75,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 125,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pembuatan Perda tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian
Jumlah Perda tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian 0 - - - 1 Dokumen - - 1 Dokumen 80,000,000 - 1 Dokumen 50,000,000 3 Dokumen/5 Tahun 130,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pembuatan Peraturan Bupati tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian
Jumlah Perbup tentang komunikasi informasi dan persandian 0 - - - 1 Dokumen - - 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 75,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Persentase jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi 0 - - - 12 Bulan 2,083,500,000 2,083,500,000 12 Bulan 2,362,189,307 12 Bulan 2,684,600,000 12 Bulan 2,839,600,000 48 Bulan 9,969,889,307 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Peningkatan Akses Internet Pemerintah daerah Jumlah Pengguna Akses Internet Pemda 0% - - - 1 Paket 2,075,000,000 1 Paket 2,082,589,307 1 Paket 2,230,000,000 1 Paket 2,230,000,000 5 Paket/5 Tahun 8,617,589,307 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Jasa Internet Jumlah Bandwith yang tersedia 0% - - - 1 Kegiatan 2,000,000,000 1,800,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000 1 Kegiatan 2,150,000,000 1 Kegiatan 2,150,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 8,300,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Maintenance Jumlah Maintenance 0% - - - 1 Kegiatan 75,000,000 75,000,000 1 Kegiatan 82,589,307 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 317,589,307 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengembangan Jaringan Komunikasi 0 - - - 1 Kegiatan 283,500,000 283,500,000 - - - - - - 1 Kegiatan/5 Tahun 283,500,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pembangunan Tower Milik Pemerintah Daerah Jumlah Tower 0 - - - - - - 1 Unit 150,000,000 2 Unit 300,000,000 3 Unit Tower/5 Tahun 450,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pembangunan Jaringan Komunikasi dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa Presentase Jaringan Kumunikasi 0 - - - 1 Kegiatan 50,000,000 - 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 275,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Peningkatan Kapasitas Radio Pemda Jumlah Kapasitas Radio 0 0 - - 1 Kegiatan 25,000,000 - - - - 1 Kegiatan/5 Tahun 25,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Presentase jumlah SDM aparatur dalam bidang komunikasi dan informasi 0% - - - 1 Kegiatan 120,000,000 90,000,000 - - 1 Kegiatan 135,000,000 1 Kegiatan 150,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 375,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Bimtek Komunikasi dan Informasi Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi 0 - - - 6 Orang 120,000,000 90,000,000 - - 8 Orang 135,000,000 10 Orang 150,000,000 24 Orang/5 Tahun 375,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Peningkatan Penyesuaian Sistem LPSE Presentase pemafaatan sistem LPSE 0 - - - 12 Bulan 517,290,000 517,290,000 12 Bulan 204,600,000 12 Bulan 229,600,000 12 Bulan 234,600,000 48 Bulan 1,186,090,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Honor TIM LPSE Jumlah Tenaga LPSE 0 - - - 12 Orang 114,600,000 114,600,000 12 Orang 114,600,000 12 Orang 114,600,000 12 Orang 114,600,000 60 Orang/5 Tahun 458,400,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Service Server LPSE Optimalnya server LPSE 0 - - - 1 Kegiatan 186,000,000 186,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 231,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Biaya Peningkatan Koordinasi LPSE Tersedianya Biaya Operasional LPSE 0 - - - 1 Kegiatan 116,690,000 116,690,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 191,690,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pemeliharaan Perangkat LPSE 0 - - - 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 0% - 1 Kegiatan 45,000,000 1 Kegiatan 50,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 120,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan Perangkat LPSE Tersedianya Perangkat LPSE 0 - - - 1 Unit 75,000,000 75,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit 30,000,000 1 Unit 30,000,000 4 Unit Perangkat/5 tahun 185,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Presentase sumberdaya komunikasi dan informasi 0 - - - 1 Kegiatan 297,500,000 182,500,000 1 Kegiatan 650,000,000 1 Kegiatan 650,000,000 1 Kegiatan 760,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 2,357,500,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pembentukan Forum Komunikasi IT Tersdianya Forum Komunikasi IT 0 - - - 1 Kegiatan - - 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 10,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 85,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pembangunan e Goverment dan Fasilitasi Command Center
Presentase perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT 23.4% 31.91% - - 36.17% - - 46.81% 350,000,000 57.45% 375,000,000 65.96% 500,000,000 65.96% 1,225,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pembangunan Command Center Tersedianyan Command Center 0 - - - - 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 750,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Presentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0 - - - - - 15% 51,300,000 25% 75,000,000 30% 130,000,000 5 Tahun 256,300,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Study Referensi Smart City Presentase Smart City 0 - - - - - 3 Orang 51,300,000 3 Orang 75,000,000 3 Orang 100,000,000 9 Orang/5 Tahun 226,300,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Magang Iptek Jumlah Sertifikasi Kompetensi bidang Iptek 0 - - - - - - - 3 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 30,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan alat studio dan komunikasi Presentase Peningkatan alat studio dan komunikasi 0 - - - 1 Paket 25,250,000 25,250,000 1 Paket 144,000,000 1 Paket 157,000,000 1 Paket 157,000,000 4 Paket / 5 Tahun 483,250,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan Perangkat Radio Pemda Tersedianya Perangkat Radio Pemda 0 - - - - - - - - - - - Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan Perangkat Aplikasi Tersedianya Perangkat Aplikasi 0 - - - - - - 1 Paket 57,000,000 1 Paket 57,000,000 1 Paket 57,000,000 4 Paket/5 Tahun 171,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan Alat - Alat Komunikasi Tersedianya Alat-alat Komunikasi 0 - - - - - - 1 Paket 57,000,000 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 4 Paket/5 Tahun 207,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaab Peralatan Studio Visual 0 - - - 1 Paket 25,250,000 25,250,000 - - - - - - 1 Paket 25,250,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan Alat -alat kewartawanan Tersedianya Alat-alat Kewartawanan 0 - - - - - - 1 Paket 30,000,000 1 Paket 25,000,000 1 Paket 25,000,000 4 Paket/5 Tahun 80,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Presentase Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 0 - - - - - 55,000,000 55,000,000 75,000,000 5 Tahun 185,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pembuatan SOP Tersedianya SOP 0 - - - - - - 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 2 Kegiatn/5 Tahun 75,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pembuatan Sistem Pengamanan Informasi Optimalnya Sistem Pengamanan Informasi 0 - - - - - - 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 50,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 110,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Presentase peningkatan penggunaan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi 0 - - - 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 1 Dokumen 550,000,000 1 Dokumen 525,000,000 1 Dokumen 500,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 1,635,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Perencanaan, Pembangunan Data Center Tersedianya Dokumen Perencanaan Data Center 0 - - - - - - 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 900,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
Pengadaan Alat Radio Komunikasi antar kecamatan Tersedianya alat Radio komunikasi antar Desa dengan kecamatan 0 - - 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 50,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 285,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Pengadaan jaringan Wifi antar kecamatan dan kabupaten
Tersedianya jaringan Wifi antara Kecamatan dengan Kabupaten 0 - - - - - - 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 450,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur
Dasar dan Data Center
Optimalnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan
Komunikasi
Meningkatnya kajian penelitian bidang informasi, komunikasi dan Persandian
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
Presentase Jumlah Kajian penelitian bidang informasi dan Persandian 0% - - - 0% - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 36 Bulan 90,000,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan
Layanan Hubungan MediaPengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasiPresentae Jumlah Kajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi 0 - - - - - - 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan/5 Tahun 90,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan informasi
Presentase Jumlah SDM Aparatur khusus bidang Komunikasi dan Informatika 0% - - - 36% 195,000,000 90,000,000 40% 270,000,000 45% 285,000,000 50% 285,000,000 60% 1,035,000,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan
Layanan Hubungan MediaPelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasiJumlah SDM yang berkompetensi di Bidang
Komunikasi da Informasi 0 - - - 10 Orang 195,000,000 90,000,000 16 Orang 270,000,000 18 Orang 285,000,000 18 Orang 285,000,000 62 Orang/5 Tahun 1,035,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Diklat Peningkatan sistem LPSE Jumlah SDM yang memiliki kompetensi pada sistem LPSE 0 - - - 2 Orang 45,000,000 30,000,000 3 Orang 60,000,000 3 Orang 45,000,000 3 Orang 45,000,000 11 Orang/5 Tahun 195,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Diklat Komunikasi dan Imformasi Jumlah SDM yang memiliki komtensi komunikasi dan informasi 0 - - - 1 Orang 30,000,000 15,000,000 3 Orang 60,000,000 3 Orang 45,000,000 3 Orang 45,000,000 10 Orang/5 Tahun 180,000,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Diklat Aplikasi Terpadu Pemda Halut Jumlah SDM yang memiliki kompetensi pada sistem aplikasi terpadu pemda halut 0 - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Diklat Pengembangan Jaringan Internet Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Jaringan Internet 0 - - - 1 Orang 30,000,000 15,000,000 2 Orang 30,000,000 3 Orang 45,000,000 3 Orang 45,000,000 9 Orang/5 Tahun 150,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Diklat Pengembangan Teknisi Radio Jumlah SDM yang memiliki Kompetensi Teknisi Radio 0 - - - 2 Orang 30,000,000 - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 8 Orang/5 Tahun 120,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Diklat Kewartawanan Jumlah SDM yang memiliki Kompetensi Kewaratwanan 0 - - - 2 Orang 30,000,000 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 8 Orang/5 Tahun 120,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Diklat Penyiar radio Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Penyiar radio 0 - - - 2 Orang 30,000,000 - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 8 Orang/5 Tahun 120,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Diklat Online Jumlah SDM yang memiliki Kopetensi On Line 0 - - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 4 Orang/5 Tahun 60,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Peningkatan Kerja sama informasi Dengan Mas Media
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah
Program Kerjasama informasi dengan Media Massa
Presentase Jumlah Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah 0% - - - 100% 621,150,000 402,425,000 100% 712,800,000 100% 809,247,882 100% 1,444,822,670 100% 3,588,020,552
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan
Layanan Hubungan Media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Peningkatan informasi pembangunan daerah 0 - - - 2 Kegiatan 566,150,000 347,425,000 2 Kegiatan 450,000,000 3 Kegiatan 545,000,000 2 Kegiatan 1,329,822,670 10 Kegiatan/5 Tahun 2,890,972,670 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Perencanaan Pembangunan Video-Tron Optimalnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Vidio-tron 0 - - - - - - - 1 Kegiatan 45,000,000 1 Kegiatan 879,822,670 2 Kegiatn/5 Tahun 924,822,670
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Expose Pemerintah Daerah Optimalnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Expose Pemda 0 - - - 1 Kegiatan 566,150,000 347,425,000 1 Kegiatan 350,000,000 1 Kegiatan 450,000,000 1 Kegiatan 450,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 1,816,150,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Seminar Nasional dan Pers Jumlah Wartawan yang memiliki kemampuan Pers 0 - - - 1 Kegiatan 50,000,000 30,000,000 1 Kegiatan 100,000,000 1 Kegiatan 50,000,000 - 4 Kegiatan/5 Tahun 200,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Persentase jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0 - - - 3 Kegiatan 55,000,000 55,000,000 3 Kegiatan 87,800,000 3 Kegiatan 85,000,000 3 Kegiatan 85,000,000 12 Kegiatan/5 Tahun 312,800,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Pengembangan Website Pemerintah Daerah Optimalnya Website Pemerintah Daerah 0 - - - 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 95,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Kerja Sama dengan Media Masa Jumlah Kerjasama dengan media massa 0 - - - 1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 1 Kegiatan 22,800,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 72,800,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Pembuatan Blocking Space dan Newsletter Pemerintah daerah
Optimalnya penyebarluasan informasi melalui Media Cetak (blocking space dan newsletter) Pemda 0 - - - 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 145,000,000
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan MediaPenyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakatPresentase Jumlah penyebarluasan informasi yang
bersifat penyuluhan bagi masyarkat 0 - - - - - - 100% 175,000,000 100% 179,247,882 100% 30,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 384,247,882 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Pengembangan Radio Pemda Optimalnya penyebarluasan informasi melalui Radio Pemda 0 - - - - - - - - - -
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Penyebarluasan informasi Kepada Masyarakat Optimalnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat 0 - - - - - - 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 80,000,000 Bidang Pengelolaan Opini
Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media
Pameran TIK dan IT Optimalnya Penyebarluasan Informasi melalui Pameran TIK dan IT 0 - - - - - - 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 154,247,882 1 Kegiatan - 3 Kegiatan/5 Tahun 304,247,882
Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan
Hubungan Media
Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Meningkatnya keamanan Sistem informasi Perangkat Daerah
Program Pengembangan dan Optimalisasi Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Presentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat
daerah0% - - - 5% 121,000,000 75,000,000 10% 415,000,000 20% 315,000,000 40% 265,000,000 40% 1,116,000,000 Bidang Persandian
Kenyamanan Data dan Informasi Optimalnya tata kelola persandian 0 - - - 1 Kegiatan - 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 0% - 3 Kegiatan/5 Tahun 100,000,000 Bidang Persandian
Sosialisasi bidang Persandian Tersedianya Regulasi sistem Persandian 0 - - - 1 Kegiatan - 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 0 - 3 Kegiatan/5 Tahun 100,000,000 Bidang Persandian
Pengelolaan Sumber Daya Persandian Tersedianya SDM Persandian 0 - - - 1 Paket 66,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 90,000,000 1 Paket 65,000,000 4 Paket/5 Tahun 371,000,000 Bidang Persandian
Diklat Persandian Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Persandian 0 - - - 2 Orang 66,000,000 - 2 Orang 50,000,000 2 Orang 40,000,000 2 Orang 40,000,000 8 Orang/5 Tahun 196,000,000 Bidang Persandian
Study Referensi Persandian Jumlah Referensi yang dimiliki PD untuk pengembangan sistem persandian 0 - - - - - - 3 Orang 40,000,000 - - 6 Orang/5 Tahun 40,000,000 Bidang Persandian
Pengadaan Perangkat Sistem persandian Tersedianya Perangkat Sistem Persandian 0 - - - 0 - - 1 Unit 60,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit 25,000,000 4 Unit/5 Tahun 135,000,000 Bidang Persandian
Operasional Pengamanan Persandian Presentase Peningkatan Operasional Pengamanan Persandian 0 - - - 1 Kegiatan 25,000,000 - 1 Kegiatan 90,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 275,000,000 Bidang Persandian
Pemeliharaan Materiil, Sarana dan Prasarana Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Tersedianya saranan dan prasarana persandian yang siap difungsinkan 0 - - - 12 Bulan 25,000,000 - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 48 Bulan 115,000,000 Bidang Persandian
Pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi
Tersedianya sistem pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi 0 - - - - - - - 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 2 Kegiatn/5 Tahun 60,000,000 Bidang Persandian
Pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi
Tersedianya data yang update dan aman dari gangguan jaringan 0 - - - - - - 1 Kegiatan 40,000,000 - - 1 Kegiatan/5 Tahun 40,000,000 Bidang Persandian
Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko aset informasi Optimalnya kebijakan manajemen resiko aset informasi 0 - - - - - - 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 60,000,000 Bidang Persandian
Pengawasan dan Evaluasi Persandian Presentase Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Persandian 0 - - - 1 Kegiatan 30,000,000 - 1 Kegiatan 100,000,000 1 Kegiatan 120,000,000 1 Kegiatan 120,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 370,000,000 Bidang Persandian
Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara Internal PD
Optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal PD 0 - - - - - - 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 36 Bulan/5 Tahun 170,000,000 Bidang Persandian
Pengawasan dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara Internal PD
Optimalnya sistem Pengawasan dan Evaluasi tingkat keamanan informasi secara intenal PD 0 - - - 1 Kegiatan 30,000,000 - 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 60,000,000 1 Kegiatan 60,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 200,000,000 Bidang Persandian
Tata Kelola Persandian Optimalnya Tata Kelola Persandian 0 - - - - - - Bidang Persandian
Regulasi Persandian Tersedianya Regulasi Sistem Persandian 0 - - - - - - Bidang Persandian
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Presentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% - 2 Kegiatan 1,983,617,750 - - - - - - - - - 2 Kegiatan/5 Tahun 1,983,617,750 Dinas Kominfo dan
Persandian
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Optimalnya sistem informasi terhadap layanan publik 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 49,000,000 - - - - - - - - - 2 Kegiatan 49,000,000 Dinas Kominfo dan
Persandian
Pengadaan Perangkat LPSE Tersedianya perangkat LPSE 0 - - 49,000,000 - - - - - - - - - 0 49,000,000 Dinas Kominfo dan Persandian
Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Optimalnya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1,934,617,750 - - - - - - - - - 1 Kegiatan 1,934,617,750 Dinas Kominfo dan
Persandian
88
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara
Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap
tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaran pemerintah dalam
menyebarluasan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh
masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan.
Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi
kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan
mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan
penyebarluasan informasi akan semakin mengetahui program dan
kegiatan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam
memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk
meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam
pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan
daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up
to date sehingga peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kab. Halmahera Utara semakin dituntut menyediakan informasi setiap
saat dalam penyebarluasan informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan
pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan
promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan
produktivitas dalam mencapai tujuan.
89
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2021
Tahun 1 2017
Tahun 2 2018
Tahun 3 2019
Tahun 4 2020
Tahun 5 2021
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Presentase Perangkat daerah Yang menggunakan aplikasi Berbasis IT 23.4% 31.91% 36.17% 46.81% 57.45% 65.96% 65.96%
2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 62% = 123 Desa 79% = 155 Desa 85% = 166 Desa
90% = 176 Desa 95% = 186 Desa 100% = 196 Desa 100%
3 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah
0% 0% 5% 10% 20% 40% 40%
90
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018
BAB VIII PENUTUP
Demikian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Halmahera Utara 2017 – 2021 merupakan penyesuaian dari Renstra Bagian Infokom Setda Halamhera Utara 2016-2021 yang sesuai dengan arahan penyelenggaran pembangunan bidang Tekhnologi Informasi dan Komunikasi sekaligus sebagai acuan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
Seiring dengan perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga berkembang cukup pesat, maka tujuan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara mengikuti kemajuan dan perkembangan tersebut melalui teknologi informasi dan komunikasi yang difasilitasi dengan penyediaan dan pembangunan infrastruktur jaringan internet yang menjadi kebutuhan informasi bagi pelajar, mahasiswa, birokrasi, stakeholder dan masyarakat pada umumnya serta pembangunan jaringan selular guna dinikmati oleh masyarakat luas sampai ke tingkat pedesaan yang belum memiliki jaringan telepon.
Untuk itu, sasaran pembangunan yang merupakan usulan dalam pembuatan Renstra ini diprioritaskan pada pembangunan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi pada tiap kecamatan dan desa beserta sasaran indikator kinerja pada program serta kegiatan yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dapat diakomodir dengan baik sesuai dengan tahapan 5 ( lima) tahun kedepan.
top related