DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... filePidato Pembukaan pada awal Masa Sidang V ... Hadir : Orang 10. Tidak hadir : Orang . SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V ... sudah
Post on 09-Jun-2019
216 Views
Preview:
Transcript
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
1
Nomor: RISALAHDPD/SIPUR-12/VI/2017
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-12
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2016-2017
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I. KETERANGAN
1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 6 Juni 2017
3. Waktu : 09.48 WIB – 12.40 WIB
4. Tempat : R. Rapat Nusantara V
5. Pimpinan Sidang : 1. DR (HC) Oesman Sapta (Ketua DPD RI)
2. Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si
(Wakil Ketua DPD RI)
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis (Wakil Ketua DPD RI)
6. Sekretaris Sidang : 1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal
DPD RI)
2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Plt. Wakil Sekretaris
Jenderal DPD RI)
7. Panitera Ir. Sefti Ramsiaty, M.M. (Kepala Biro Persidangan I)
8. Acara : 1. Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017.
2. Pidato Pembukaan pada awal Masa Sidang V DPD RI
Tahun Sidang 2016-2017.
3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
9. Hadir : Orang
10. Tidak hadir : Orang
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
2
II. JALANNYA SIDANG:
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Selamat pagi.
Om swastiastu.
Sebelum mulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah. Marilah kita
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh
hadirin dimohon untuk berdiri dan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
PEMBICARA: PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.48 WIB
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
3
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Silakan duduk.
Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat
ini yang hadir baru 52 eh 53 tambah saya. Maka rapat kita skors 5 menit.
KETOK 1X
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Baik, sudah 5 menit. Skors saya cabut.
KETOK 1X
Anggota sudah lengkap, sudah 49 tambah 10 tambah 1 sakit, jadi sudah kuorum maka
dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah
ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
KETOK 1X
Sebelum memasuki agenda sidang paripurna ini, dengan telah diterbitkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P tahun 2017 tentang peresmian Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun
2014-2019 sesuai Pasal 10 Ayat 2 Tata Tertib DPD RI, terlebih dahulu kita akan
menyaksikan pengucapan sumpah Anggota DPD RI Saudara Chaidir Djafar sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Daerah dari daerah pemilihan Papua Barat.
PENGUCAPAN SUMPAH JANJI CHAIDIR DJAFAR
SEBAGAI ANGGOTA DPD RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Baik, lanjut.
Kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Saudara Chaidir
Djafar di DPD RI. Kami berharap dengan kehadiran Saudara akan memperkuat perjuangan
DPD dalam membangun daerah, khususnya dari daerah yang Saudara wakili. Terkait dengan
pelantikan ini maka keanggotaan dan alat kelengkapan dari Provinsi Papua Barat dapat segera
disesuaikan sehingga dapat memperlancar tugas alat kelengkapan.
Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna ini
mempunyai 3 agenda pokok yaitu:
1. Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017;
2. Pidato Pembukaan pada awal Masa Sidang V DPD RI Tahun Sidang 2016-2017;
3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
SIDANG DISKORS PUKUL 09.51 WIB
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.56 WIB
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
4
Sidang dewan yang mulia, mengawali sidang paripurna ini kami atas nama Pimpinan
DPD menyampaikan selamat menjalankan Ibadah Puasa bagi yang menjalankan. Semoga
puasa menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, dan saat ini kita
melakukan kontemplasi guna perbaikan ke depan. Untuk itu kami mengajak kita semua untuk
berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seluruh Anggota DPD RI ke depan,
khususnya dalam rangka mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
Untuk itu kami mohon untuk kesediaan Saudara Drs. H.Muhammad Idris Senator dari
Provinsi Kalimantan Timur untuk memimpin doa. Silakan.
PEMBICARA: Drs. H. MUHAMMAD IDRIS S. (KALTIM)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita berdoa kepada Allah SWT, kepada Bapak dan Ibu yang beragama selain
Agama Islam dengan arif dan bijaksana kami mohon berdoa menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Kau Khalik Yang Maha Tahu Ya Rabb apa yang ada di benak hati kami, baik yang
kami lahirkan maupun yang sangat kami rahasiakan.
Allahumma Ya Allah Ya Basir, Engkau Khalik Yang Maha Menatap dan Memandang
saat ini seluruh hamba-hamba-Mu yang menundukan kepala menadahkan tangan, berdoa
munajad kehadiran-Mu.
Allahumma Ya Allah Ya Shami’ Engkau Khalik Yang Maha Mendengar segala doa
dan pinta kami untuk keselamatan negara dan bangsa Negara Republik Indonesia.
Allahumma Ya Allah Ya Mujibasa’iliin kami meyakini akan maqbul-nya doa rasul
yang berbunyi:
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Ya Allah, dari lubuk hati yang paling dalam mohon kehadirat-Mu berkenan Ya Allah
menjadikan menjadi seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017 ini sebagai kegiatan
yang Engkau rahmati dan Engkau berkahi.
Mohon pula Ya Allah Engkau berkenan menjadikan perpisahan kami seusai ini
sekalipun untuk sementara, perpisahan yang Engkau berikan hidayah petunjuk dan
perlindungan. Kepada-Mu Ya Rabb, tumpuan harapan kami memohon doa menaruh harapan.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Mohon Ya Allah menggerakkan pertolongan terbaik kepada kami semua karena kami
meyakini sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang berasal dari pada-Mu
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Mohon Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kami semuanya. Bukakan
pintu-pintu kebajikan, kesuksesan dan ketakwaan, karena kami meyakini sebaik-baik
pembuka pintu kebaikan, kesuksesan dan ketakwaan adalah milik-Mu Ya Allah.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
5
Mohon Ya Allah, berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami. Mengampuni dosa
kedua orang tua kami, mengampuni dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat
baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Maafkan segala khilaf dan kesalahan
kami Ya Rabb. Kekhilafan dan kesalahan sesama kami manusia karena kami meyakini
sebaik-baiknya Maha Pengampun dan Pemaaf adalah yang berasal daripada-Mu.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Mohon Ya Allah anugerahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami semua Ya Rabb
karena kami meyakini sebaik-baik rahmat dan kasih sayang diantara kami adalah yang
berasal daripada-Mu.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Mohon Ya Allah anugerahkan kemudahan kepada kami semua untuk mendapatkan
rizki yang halalan thoyiba. Kami meyakini sungguh-sungguh hanya rizki yang halalan
thoyiba Ya Allah akan menjadikan sholat yang kami tegakan bisa khusyuk, mengingat hanya
kepada-Mu. Hanya rizki yang halalan thoyiba Ya Allah akan menjadikan sholat yang kami
tegak kan bisa khusuk berdzikir kepada-Mu.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Mohon Ya Allah anugerahkan hidayah, petunjuk, perlindungan kepada kami
semuanya dari segala rongrongan manusia-manusia yang tidak menaruh belas kasian kepada
kami.
[BERDOA DALAM BAHASA ARAB]
Terima kasih.
Wabillahitaufik walhidayah.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Sidang dewan yang mulia, pada kesempatan sidang paripurna ini kami mengajak
untuk kita semua dapat lebih peka terhadap perkembangan kondisi dalam melaksanakan
tugas. Memasuki hari ke-11 puasa, kami berharap kita semakin peka terhadap berbagai isu
yang berkembang di masyarakat. Terorisme sebagaimana yang terjadi di Kampung Melayu
Jakarta Timur yang memakan korban yang tidak berdosa telah membuat kita prihatin, terlebih
dengan adanya serangan milisi multi yang berafiliasi dengan ISIS ke Kota Merawi,
Mendanau, Filiphina Selatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pemerintah
Indonesia khususnya aparat agar memperketat penjagaan di daerah perbatasan Filipina-
Indonesia. Untuk itu kami harap Anggota DPD RI yang berada di daerah-daerah border
untuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. DPD RI mengecam keras
segala bentuk terorisme dan gerakan radikal lainnya termasuk persekusi. Kami berharap
aparat penegak hukum dapat bertindak tegas demi memberikan perlindungan kepada
masyarakat. Di samping itu, terkait beberapa permasalahan yang sering kali terjadi di
masyarakat khususnya menjelang hari raya seperti peningkatan harga bahan makanan pokok
dan peningkatan arus transport lebaran, kami minta kepada Komite II untuk terus melakukan
pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasinya.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
6
Sidang dewan yang mulia, pada pembukaan masa sidang ini kami sampaikan
beberapa catatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing alat kelengkapan
DPD untuk menjadi perhatian kita bersama, khususnya dalam melaksanakan tugas dalam
Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017. Diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat
menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah diagendakan sejak dari masa sidang
sebelumnya. Secara garis besarnya dapat kami ulas sebagai berikut:
Komite I, pada Masa Sidang V ini Komite I akan melanjutkan pembahasan RUU usul
inisiatif DPD RI tentang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan dan RUU usul
inisiatif DPD RI tentang etika penyelenggaraan negara. Kami berharap kedua RUU ini dapat
segera diselesaikan mengingat pentingnya substansi kedua RUU terhadap pembangunan
daerah di wilayah kepulauan sekaligus pembangunan birokrasi di Indonesia secara
menyeluruh sebagai upaya DPD RI dalam memberi sumbangan pikiran. Komite I juga akan
menyusun pandangan DPD RI terhadap visi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan
pandangan DPD RI terhadap RUU tentang jabatan hakim. Hal ini sebagai upaya dalam
penataan Aparatur Sipil Negara dan menjadi tata peradilan yang lebih independen,
transparan, dan akuntabel. Di samping itu, Komite I juga pada masa sidang ini memiliki
agenda melakukan mediasi atas aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan antara petani
Telukjambe Karawang dengan PT Pertiwi Lestari.
Dua, Komite II. Pada Masa Sidang V ini Komite II melakukan penyusunan naskah
akademik RUU usul inisiatif DPD RI tentang energi terbarukan atau RUU usul inisiatif DPD
RI tentang geologi. Kedua RUU ini diharapkan dapat mendorong percepatan kebijakan
pemerintah yang tengah berupaya mengembangkan sumber energi baru bagi pembangunan.
Melalui RUU ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan sumber energi dari fosil yang
menjadi salah satu beban APBN tiap tahun. Di samping itu, pada masa sidang ini Komite II
akan melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
lalu lintas Angkatan Laut, Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ dan pengawasan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Masa Sidang V ini
Komite II juga akan melakukan finalisasi draf pandangan pendapat DPD RI terhadap RUU
tentang pertembakauan.
Komite III. Komite III pada masa sidang ini akan melanjutkan pembahasan RUU usul
inisiatif DPD RI tentang ketahanan keluarga dan RUU inisiatif DPD RI tentang sistem
pengupahan. Kami berharap RUU tentang ketahanan keluarga ini dapat segera diselesaikan
sesuai target sehingga memperkuat fungsi keluarga sebagai sarana pembentukan karakter
masyarakat yang mendukung pembangunan. Selain itu, kami meminta agar Komite III dapat
menyelesaikan RUU tentang sistem pengupahan hingga dapat memberi kejelasan sistem
pengupahan di daerah-daerah. Komite III di Masa Sidang V ini juga akan menyusun
pandangan DPD RI terhadap RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana yang telah disepekati pada Sidang Paripurna ke-11 yang lalu.
Komite IV. Pada Masa Sidang V ini Komite IV akan melanjutkan pembahasan RUU
usul inisiatif DPD tentang pajak penghasilan dan usul inisiatif DPD RI tentang pengelolaan
kekayaan negara dan daerah. Di samping itu, Komite IV melaksanakan pembahasan dan
penyusunan pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta
dana transfer ke daerah dalam APBN 2018, pertimbangan RAPBN-P 2017 dan pertimbangan
RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 atau LKPP 2016. Mengingat padatnya
rencana kegiatan Komite IV pada masa sidang ini saya minta agar dapat disesuaikan dengan
jadwal Masa Sidang V yang cukup singkat.
Di samping kerja beberapa alat kelengkapan utama yang telah disebutkan seluruh alat
kelengkapan DPD RI lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini
secara efektif dan efisien guna mencapai target kerja alat kelengkapan yang ditetapkan. Pada
kesempatan ini juga kami sampaikan informasi bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Pimpinan
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
7
telah menerima surat tembusan dari Presiden Nomor R24/Pres/05 Perihal RUU tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. Dan Rapat
Pansus kemarin telah memutuskan eh Panmus, maaf, kemarin telah memutuskan bahwa
pandangan terhadap RUU tersebut akan dibahas oleh Komite IV untuk mempersiapkan
pelaksanaan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Tahun ini DPD RI menjadi pelaksananya
maka Rapat Panmus kemarin telah menyepakati perlu dibentuk tim kerja. Adapun susunan
tim kesepakatan serahkan kepada Pimpinan DPD RI.
Sidang dewan yang mulia, memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf h dan Pasal 270 Ayat
3 Tata Tertib DPD RI, kegiatan Anggota DPD RI ini di daerah yang diwakili dilakukan
dalam rangka memenuhi kewajiban Anggota DPD untuk menyerap, menghimpun,
menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk melanjutkan,
dilaporkan di sidang paripurna setiap awal masa sidang. Untuk itu, secara berurutan kami
akan persilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan
di daerah. Perlu kami ingatkan sesuai dengan kesepakatan bahwa penyampaian laporan
masing-masing provinsi adalah maksimum 5 menit. Berkenaan dengan itu kiranya laporan
yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup garis besar saja. Laporan
yang lebih lengkap akan diserahkan kepada pimpinan sebagai lampiran yang tidak
terpisahkan dan laporan yang dibacakan dan akan menjadi bahan penting yang akan
diartikulasi oleh alat-alat kelengkapan DPD khususnya Komite I, Komite II, Komite III,
Komite IV. Pada kesempatan pertama kami persilahkan wakil dari provinsi, sebelah kiri ya,
Sulteng. Silakan. Diserahkan juga boleh.
PEMBICARA: dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS (SULTENG)
Dua menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.
Om swastiastu.
Izinkanlah kami menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh rekan-rekan senator dari seluruh Indonesia
yang kami cintai. Pimpinan bersama seluruh rekan-rekan senator yang kami hormati, izinkan
kami untuk melaporkan kegiatan di daerah anggota, kegiatan di daerah pemilihan Sulawesi
Tengah yang dilakukan oleh 4 anggota pada masa reses yang baru kita lewati.
Komite II secara khusus adalah merekomendasikan untuk penanggulangan bencana
yang barusan terjadi di Kabupaten Toli-toli dan beberapa Kabupaten Marowali yang
merendam ribuan rumah serta memutuskan jalan trans Sulawesi.
Komite III yang terutama adalah bagaimana penanggulangan narkotika di Sulawesi
Tengah yang hari ini semakin gencar dan memerlukan kerja sama dan keterlibatan semua
pihak.
Komite IV, aspirasi yang terutama adalah meminta perhatian pemerintah untuk
mengoptimalkan kembali peran daripada koperasi sehingga dapat digunakan sebagaimana
menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Ini mungkin beberapa hal pokok yang selengkapnya akan kami sampaikan lewat
laporan tertulis yang akan kami serahkan kepada Pimpinan. Terima kasih. Sekian dari kami.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Om shanti shanti shanti om.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
8
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Mohon izin Pimpinan, karena kompilasinya belum selesai kami mohon izin untuk
diserahkan tertulis kemudian.
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Oke. Kaltim.
PEMBICARA: Drs. H. MUHAMMAD IDRIS S. (KALTIM)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang
kami hormati para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami
hormati Saudara Sesjen dan jajaran, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Izinkan
kami untuk beberapa menit menyampaikan sebagai hasil reses Anggota DPD RI di Provinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang kami muliakan
pada kesempatan hari ini bahwa usulan percepatan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu
diperhatikan secara seksama. Yang kedua, penyelesaian sengketa wilayah atas Pulau
Balabalagan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat.
Permasalahannya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode
dan data wilayah administrasi pemerintahan yang memasukan Pulau Balabalagan sebagai
wilayah administrasi Sulawesi Barat. Sementara, Provinsi Kalimantan Timur juga masih
mengakui bahwa Pulau Balabalagan itu adalah bagian dari wilayah Kabupaten Pasir Provinsi
Kalimantan Timur. Kami merekomendasikan agar melalui Pimpinan lewat Sidang Paripurna
DPD RI pada hari ini bisa mengundang Menteri Dalam Negeri untuk duduk bersama antara
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat untuk mencari solusi
yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Yang kedua, di Kalimantan Timur terjadi permasalahan yang sangat serius. Ini
diakibatkan di Kabupaten Pasir terdapat kurang lebih 8.139 sertifikat tanah masyarakat dari
16 desa yang sudah terbit sertifikatnya, namun belakangan dimasukkan sebagai wilayah cagar
alam. Melalui Sidang Paripurna yang terhormat ini, kami bermohon kepada Pimpinan DPD
RI berkenan untuk mencarikan solusi melalui Menteri Kehutanan dan Menteri Tata Ruang
dan Pertanahan untuk bisa duduk bersama agar sengketa atau persolan 8.139 sertifikat tanah
tersebut bisa kembali menjadi milik masyarakat.
Kemudian dari Komite II, kami informasikan bahwa wilayah Provinsi Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara begitu luasnya. Namun, kondisi pembangunan infrastruktur di
kedua provinsi tersebut masih sangat minim dibanding dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara diharapkan agar nawacita Presiden Republik Indonesia untuk membangun
dari pinggiran bukan hanya sekadar impian, tetapi dimohon supaya ini bisa dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Kemudian hal-hal lain dalam tugas dan fungsi DPD RI sebagai subjek sesuai
perkembangan keadaan, kami berharap dengan sangat supaya ke depan kewenangan antara
DPD RI betul-betul sama dengan kewenangan DPR RI, bukan hanya sekadar kedudukan. Hal
ini perlu ditumbuhkan semangat kebersamaan dan kesepahaman di antara kita semuanya
sebagai keluarga besar DPD RI untuk mencari solusi sehingga hal-hal yang diharapkan itu
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
9
bisa terjadi sebagaimana mestinya. Karena, daerah sangat menyoroti kenapa kedua lembaga
tersebut itu mempunyai kedudukan yang sama tetapi kewenangannya sangat berbeda. Kami
sangat meyakini bahwa kepemimpinan kita yang sekarang ini mempunyai kemampuan
dibantu dengan wakil-wakil dan kita semua tentu harus kerja sama untuk mencapai hal itu.
Saya kira hal-hal penting yang lainnya menyangkut masalah pendidikan, agama,
kesehatan, juga masalah Komite IV kami akan sampaikan secara lengkap kepada Bapak
Pimpinan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaaf.
Billahi taufik walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan saya baru menerima telepon dari Tim 7, yaitu
Ketua Pansus Pemilu ingin membicarakan soal status terutama kita. Saya ingin meminta
kepada mereka untuk incumbent di dalam pemilu yang akan datang untuk tetap tidak
diverifikasi. Jadi saya saya mohon izin rapat diteruskan dipimpin oleh Pak Wakil Ketua.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Sidang dewan yang mulia, baiklah kita teruskan. Bapak Ketua mohon izin untuk
bertemu dengan Ketua Pansus berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Pemilu. Baiklah
kita lanjutkan, Provinsi Sulut dipersilakan.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Pimpinan, mohon izin Sulawesi Utara berdasarkan kesepakatan empat anggota tidak
akan membacakan hasil reses, tetapi cukup dengan menyerahkan langsung. Yang kedua,
perlu disampaikan kepada Pimpinan bahwa awalnya 3 orang yang menandatangani surat
edaran yang ditandatangani oleh pada setiap anggota dan terakhir sudah 4 anggota bertanda
tangan. Semua datang karena kesadaran. Surat edaran yang disampaikan Sesjen sekali lagi
tidak ada urusan dengan pengakuan terhadap kepemimpinan, tetapi berkaitan dengan
tanggung jawab untuk melaporkan hasil reses di pembukaan masa sidang dalam Rapat
Paripurna. Jadi kalau tidak disampaikan hasil resesnya dalam Rapat Paripurna, maka
dianggap ilegal dan tidak masuk dalam dokumen negara. Jadi sudah 4 bertanda tangan,
alhamdulillah Puji Tuhan.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Benny Ramdani. Kita persilakan dari Provinsi Sultra.
PEMBICARA: Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE, M.Si. (SULTRA)
Baik, Bapak Ibu Pimpinan yang kami hormati, jadi sama dengan Sulawesi Utara tadi
atas permintaan teman-teman dari Sulawesi Tenggara, laporan untuk hasil reses ini
barangkali akan kami serahkan secara tertulis karena di dalam laporan ini sudah lengkap hasil
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
10
kunjungan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei sampai tanggal 4 Juni yang lalu. Jadi
pada kesempatan izinkan saya menyerahkan langsung kepada Bapak Pimpinan terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Silakan selanjutnya dari Gorontalo dipersilakan. Juga diserahkan, terima kasih. Sulbar
kosong, kita lanjutkan Maluku. Silakan.
PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU)
Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, para Anggota DPD RI, Saudara Sesjen,
hadirin yang berbahagia.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Perkenankan kami menyampaikan kegiatan di daerah Provinsi Maluku tanggal 9 Mei
sampai 4 Juni 2017. Bahwa hasil pengawasan dari Komite I, II, III, dan IV tetap sama dengan
laporan-laporan yang terdahulu, tetapi perlu kami sampaikan poin-poinnya yang agar menjadi
perhatian untuk ditindaklanjuti. Pertama, terkait dengan permintaan kelompok-kelompok
pemberdayaan, baik dari kelompok nelayan ataupun kelompok petani. Kemudian juga terkait
dengan permintaan dari sekolah-sekolah terkait dengan pembangunan ruang belajar,
perpustakaan, dan laboratorium, dan juga terkait dengan tenaga honorer.
Selain itu khusus dari Komite IV, ada keluhan dari kepala desa terkiat dengan adanya
pembebanan dana ADD yang diperoleh harus dialokasikan untuk membayar Kartu Indonesia
Sehat yang memang merupakan program dari pemerintah pusat.
Demikian laporan kunjungan reses dari Provinsi Maluku.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Novita Anakotta. Kita lanjutkan Provinsi Sulawesi Selatan.
PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL)
Terima kasih, Pimpinan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berhubung karena baru dua orang yang terkompilasi, saya dengan Pak Bahar
Ngitung, maka saya akan serahkan apa yang sudah ada. Dua teman saya mungkin
menyerahkan tersendiri atau dikirim secara tertulis.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Ajip Padindang. Berikutnya Provinsi Jambi dipersilakan.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
11
PEMBICARA: H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan berserta rekan-rekan Anggota DPD RI yang saya muliakan, SeSjen beserta
jajarannya yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita
memajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan inayah-Nya jualah pada
pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti Sidang Paripurna ke-12
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Adapun hal yang perlu kami sampaikan, Komite I, yaitu tentang tunjangan kinerja
daerah untuk aparatur sipil negara. Di lingkungan Provinsi Jambi mulai tahun ini tidak ada
lagi dan ini diganti dengan tunjangan penambahan penghasilan, dan ini merupakan tunjangan
atas kinerja aparatur sipil negara di organisasi perangkat daerah sehingga anggaran yang
dikeluarkan berbeda-beda di setiap OPD. Selama ini, TKD itu diberikan berdasarkan beban
kerjanya. Tahun ini diubah menjadi TPP. Untuk TPP ini juga dibayarkan dengan
menggunakan payung hukum. Kemudian, mengenai proses lelang jabatan ini sangat berbelit-
belit. Mohon kira-kiranya ditinjau ulang lagi dengan aturan lelang jabatan ini.
Berkaitan dengan Komite II, konflik berkepanjangan, berlarut-larutnya terkait
masalah lahan pertanahan antara perusahaan PT Asiatic dan juga beberapa perusahaan
lainnya terhadap masyarakat Suku Anak Dalam atau di Jambi disebut dengan Suku Kubu.
Sudah begitu namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Kami mohon lagi nanti kepada rekan-
rekan kita yang ada di BAP untuk nanti meninjau ulang lagi hasil pertemuan kemarin, Pak.
Mudah-mudahan insya Allah nanti dapat kita laksanakan lagi, kita undang lagi mereka untuk
diperjelas kepada lembaga terkait.
Kemudian di daerah kami di Provinsi Jambi itu gas 3 kilo itu sangat langka. Mohon
kiranya ini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pengaturannya bisa sampai ke
daerah terpencil. Karena, di tempat kami itu desa-desanya dilalui mengikut pasang surut.
Kalau hari pasangnya mereka bisa keluar ke kota, kalau begitu surutnya mereka tidak bisa
keluar, apalagi pasangnya di malam hari, pulangnya nanti kapan mereka itu. Jadi, daerahnya
memang sedikit agak menyeramkanlah menurut saya karena akses jalannya belum begitu
memadai.
Kemudian mengenai infrastruktur juga itu kita sama-sama rasakan seluruhnya di
provinsi itu. Banyak ditemukan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat belum tertata
dengan rapi. Jalan-jalan kota itu banyak rusak berat. Oleh karena itu, mohon perhatian kita
untuk dapat nanti ditindaklanjuti.
Juga masalah listrik, listrik ini masih belum meyentuh sampai ke desa-desa yang ada
di Provinsi Jambi. Apalagi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kami bilang tadi, akses
jalannya melalui kadang-kadang pasang surut itu tadi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian
program pemerintah yang 35.000 megawatt ini saya pun tidak jelas ke mana juntrung-nya.
Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita untuk mempertanyakan kepada Presiden
dengan programnya demikian.
Masalah pertanian juga diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan
berkesinambungan kepada masyarakat sehingga hasil pertanian bisa dapat ditingkatkan.
Penyuluhan ini sangat penting karena apa? Dengan penyuluhan mereka akan bisa lebih maju
dalam bertani.
Berkaitan dengan Komite III. Masalah sistem pengupahan yang dibuat pemerintah
masyarakat berharap agar peraturan tersebut dibuat secara komprehensif.
Kemudian tentang ketahanan keluarga. Maraknya narkoba di Jambi dan kenakalan
remaja akhir-akhir ini sudah meresahkan bagi orang tua di Jambi. Maka, diharapkan
pengaturan penegakannya untuk lebih diperketat.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
12
Kemudian masalah ujian nasional. Pelaksanaan ujian nasional berbasis UNBK, ujian
nasional berbasis UNKP di provinsi ini berjalan secara lancar. Saat ini baru ada 93 sekolah
untuk tingkat SMA yang melakukan ujian dengan cara UNBK.
Kemudian masalah Komite IV. Berkaitan dengan Komite IV berdasarkan di lapangan
mengacu kepada buku Hapsem II BPK tahun 2016. Bahwa BPK telah memberikan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian kepada Provinsi Jambi, dan ada empat kabupaten di Jambi, yaitu
Kabupaten Batanghari, Kerinci, Tebo, dan Kabupaten Kota Sungai Penuh. Kemudian, ada
lima kabupaten yang mendapat predikat WDP, yaitu Kabupaten Muara Bungo, Merangin dan
Sarolangun, serta Tanjung Jabung Timur. Ada juga yang tanpa memberikan pendapat atau
TMP atau disclaimer, yaitu satu kabupaten di Jambi, yakni Tanjung Jabung Barat dan satu di
Kota Jambi. Kemudian, ada kendala yang ada dalam penerimaan pendapatan daerah,
khususnya bidang pertambangan. Setiap data dan perolehannya harus dilaporkan ke provinsi
serta ditembuskan ke kabupaten kota penghasil tambang. Hal ini terkadang memperlambat
konsolidasi neraca anggaran penerimaan daerah di tingkat kabupaten kota sehingga
mempengaruhi kepada hasil penghitungan bagi hasilnya.
Masih banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi waktunya terbatas maka kami
serahkan saja. Demikian.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Abu Bakar Jamalia dari Provinsi Jambi. Kita lanjutkan Provinsi
Riau dipersilakan.
PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (NAD)
Baik.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Maaf, Ibu Intsiawati. Ada yang protes. Maaf, maaf saya yang minta maaf.
PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (NAD)
Sudah pasti reses itu bukan sekadar rutin, tetapi upaya sungguh-sungguh
melaksanakan tugas fungsi parlemen. Oleh karena itu, sesuai dengan jumlah yang harus kita
kunjungi insya Allah semua tercapai, 19 kali paling kurang. Dan banyak hal kita dapatkan
dari masyarakat. Secara simbolik saya serahkan beberapa hal saja, tetapi secara komplit
ratusan lembar kita serahkan kepada kesetjenan, jadi tidak saya baca. Dan yang memberi
laporan cuma tiga. 1, 2, dan 4.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Walaikumsalam.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
13
Terima kasih Senator Ghazali. Mohon maaf untuk Provinsi Riau tadi saya salah dalam
khususnya Ibu Intsiawati. Kita lanjutkan Maluku Utara.
PEMBICARA: Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUT)
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera.
Om swastiastu.
Di antara empat anggota dari Maluku Utara, secara fisik tiga di antaranya belum
hadir, tetapi laporan reses selama 20 hari telah masing-masing menyampaikan dan saya
diamanatkan untuk menyerahkan secara tertulis.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (MARINIR) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Kita lanjutkan Provinsi Papua. Berlanjut, Papua Barat. Ya tadi Senator Mervin tadi
ada, oh ke belakang. Kita lanjutkan Provinsi Sumatera Barat, dipersilakan. Ya tepuk tangan
untuk Senator Leonardy ya.
PEMBICARA: H. LEONARDY HARMAINY Dt. BANDARO BASA S.IP., M.H.
(SUMBAR)
Bismillahirrahmanirrahim.
Laporan kegiatan di daerah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Provinsi Sumatera Barat.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPD RI, Saudara-saudara pimpinan alat-alat
kelengkapan, kepanitiaan, serta Saudara Pimpinan Kelompok MPR RI.
Yang kami banggakan seluruh anggota DPD RI serta hadirin sekalian yang
berbahagia.
Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur terhadap Allah SWT atas
segala limpahan karunianya sehingga kita bisa kembali berkumpul hari ini dalam Sidang
Paripurna ke-12 DPD RI pada sidang ke-V Tahun Sidang 2016-2017 dengan agenda
penyampaian laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan masing-masing.
Pimpinan yang kami hormati, saudara-saudara.
Laporan ini lengkap Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV. Ada 24 halaman
tentu tidak akan kami bacakan semua tapi yang pentingnya saja bidang pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah otonomi. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam
meminta kepada DPD RI untuk segera memfasilitasi pemekaran kabupaten menjadi 2
kabupaten yaitu Kabupaten Agam Barat dan Kabupaten Agam Timur. Kabupaten Agam
Timur akan memiliki 10 kecamatan dan kabupaten Induk 6 kecamatan. Pemerintah dan
seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Agam telah sepakat mendorong wacana pemekaran demi
pemeratan pembangunan daerah ke depan. Alasan lainnya Kabupaten Agam termasuk
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
14
kabupaten yang terluas di Sumatera Barat, selain itu pemekaran daerah yang berdampak
kepada percepatan pelayanan masyarakat, pemekaran juga akan membuat pembangunan akan
jauh lebih baik, lebih efektif, sebab daerah akan lebih fokus menggarap potensi mereka
dengan maksimal. Potensi wilayah Agam bagian timur dengan barat jelas berbeda, di wilayah
timur potensinya adalah perdagangan, jasa, industri sementara di wilayah Barat perikanan,
kelautan serta perkebunan. Kelayakan yang mendukung dilakukan pemekaran bagi
Kabupaten Agam sangat banyak, antara lain dari segi jumlah wilayah, jumlah penduduk,
serta sumber daya yang dimiliki. Namun begitu kementerian dalam negeri telah memastikan
bahwa pada tahun 2017 tidak ada pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru.
Hal tersebut karena pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastuktur di sejumlah
daerah.
Berikutnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perkembangan
kemajuan IT saat ini banyak sekali membawa dampak baik positif maupun negatif tetapi
banyak remaja saat ini terpengaruh oleh dampak negatif perkembangan IT baik dari film-film
yang ditayangkan maupun games. Pengaruh IT sangat besar terhadap perkembangan anak-
anak dan juga beberapa faktor diantaranya adalah orang tua yang terlalu memanjakan
anaknya menggunakan android, kurangnya perhatian orang tua karena sibuk bekerja,
kemiskinan yang menyebabkan anak-anak putus sekolah dan ada juga yang sampai jual diri.
Harapan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Padang agar menghapus konten-konten negatif yang merusak perkembangan generasi muda,
bangsa seperti kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan Kementerian
Kominfo, peran adat juga sangat penting dalam permasalahan ini namun saat ini peran adat
sangat kurang dahulunya Mamak sangat dekat dengan anak kemenakannya namun saat ini
Mamak sangat sibuk dengan kepentingan keluarga pribadinya ketimpang anak
kemenakannya. Masukan dari BPMPKB antara lain kuatkan kembali fungsi adat dalam
kehidupan, regulasi harus ada di pemerintah dalam kehidupan. Untuk menangkal
permasalahan ini peran keluarga, adat dan agama sangat penting bagi perkembangan anak
keturunan kita. Kemudian sanksi hukum juga perlu terhadap keluarga maupun lingkungan
pelaku.
Demikian pimpinan dan saudara yang saya hormati. Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, ditandatangani Hj. Emma Yohana,
Jeffrie Geovanie hadir, Novi Candra izin, dibacakan oleh Leonardy Harmaini.
Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Leonardy dari Sumatera Barat. Kita lanjutkan Provinsi
Sumatera Utara.
PEMBICARA: Drs. H. RIJAL SIRAIT (SUMUT)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu 'ala asrofil ambiya iwal mursalin
wa'ala alihi wasohbihi aj ma'in.
Yang terhormat Bapak, Ibu Pimpinan DPD yang hadir pada siang hari yang
berbahagia ini.
Yang terhormat rekan-rekan juang kami anggota DPD se-Indonesia yang hadir
pada pagi menjelang siang berbahagia ini.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
15
Izinkan kami menyampaikan laporan hasil kinerja anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini kami akan
menyampaikan kinerja dari Komite I, ada 8 poin, yang fokus adalah masalah pertanahan
yang hampir sama seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Komite II ada 4 poin, sama
poinnya sama daerah-daerah yang lain gelap gulita yang berhubungan dengan PLN. Yang
ketiga adalah Komite III ada 3 poin yang ini adalah permasalahan dengan kinerja aparat
keamanan yang berhubungan dengan narkoba. Yang keempat Komite IV ada 5 poin yang
ini berhubungan dengan dana desa, mana dana kelurahan yang ini menjadi sumber
malapetaka antara desa dan kelurahan yang sama ada di seluruh wilayah Indonesia,
keseluruhan berjumlah 20 poin.
Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan mohon maaf segala kekurangan,
kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT.
Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof. Darmayanti Lubis ditandatangani, Parlindungan Purba MH, MM ditandatangani,
Dedi Iskandar Batubara S.Sos, SH, MAP ditandatangani, juru bicara Drs. H. Rijal Sirait
ditandatangani.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih dari Sumatera Utara. Kita lanjutkan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
PEMBICARA: Drs. H. A. HUDARNI RANI, SH (KEP. BABEL)
Mohon izin, dari sini saja Pak Ketua ya?
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Ya silakan.
PEMBICARA: Drs. H. A. HUDARNI RANI, S.H. (KEP. BABEL)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota DPD.
Jadi saya hanya ingin laporan singkat saja, jadi saya dapat perintah untuk
menyampaikan ini dan sudah dapat izin untuk menyampaikan saja tanpa ini tetapi ada
beberapa hal bahwa pelaksanaan reses itu sudah berjalan lancar di daerah ini dan ada
beberapa hal yang sangat mendetail itu adalah persoalan beras raskin itu penentuannya
namanya itu suruh dari pusat orang daerah tidak tahu begitu itu saja. Yang lain dan terutama
rencana dari undang-undang tentang kepulauan, itu Bangka Belitung sangat menanti mudah-
mudahan cepat selesai.
Saya pikir ini dan saya serahkan langsung laporan lengkapnya.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
16
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Kita lanjutkan setelah Bangka Belitung, Kepulauan Riau.
PEMBICARA: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KEP. RIAU)
Semangat, semangat, semangat.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
Pimpinan DPD RI yang saya muliakan.
Sahabat-sahabat yang berbahagia.
Reses adalah sebuah kewajiban dan dalam menjalankan kita dapat masukan aspirasi
baik dari masyarakat maupun dari penyelenggaraan pemerintahan. Banyak sekali yang kami
peroleh tak sanggup kami baca satu persatu. Izinkanlah kami membacakan kepada teman-
teman kami yang hadir walaupun semua teman-teman kami telah menyampaikan laporan.
Maka yang pertama kami memberi kehormatan kepada saudara kami Bapak Haripinto yang
hadir pada hari ini bahwa beliau menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di Kepulauan
Riau, pertama adalah kondisi perekonomian di Kota Batam terus memburuk, aktivitas
perekonomian terus melambat, PHK meningkat dan nyaris tidak ada penambahan investasi
baru, demikian halnya dengan tempat-tempat pelelangan ikan nyaris sepi dan tidak bergairah,
di sisi lain belanja fiskal daerah yang seharusnya dapat sedikit memberi stimulus justru terus
menambah beban persoalan, hingga Mei penyerapan APBD masih berada di kisaran 20%.
Yang kedua adalah permasalahan ketidaksinkronan atau tumpang tindih kewenangan
antara Pemkot Batam, PP Batam dan Pemprov Kepulauan Riau hingga saat ini tidak
memberikan perbaikan yang berarti. Hal ini telah menimbulkan dampak negatif pada sektor
pelayanan publik, serta investasi, dan aktivitas perekonomian. Pada sisi lain, ketersediaan
listrik di wilayah-wilayah kepualauan masih menjadi persoalan yang serius. Pengadaan
pembangkit listrik tenaga surya yang diupayakan selama ini juga menyimpan berbagai
masalah di berbagai kepulauan di Kepulauan Riau.
Selanjutnya belum ada transportasi reguler dari desa ke kecamatan, ke ibu
kota/kabupaten di daerah kepulauan Anambas. Di sisi lain, pelabuhan Tanjung Pinang yang
belum selesai dibangun tetapi sudah menaikkan retribusi ataupun tiket dari Pelindo, tentu ini
sangat mengherankan dan DPD memberikan masukan kepada Pelindo terhadap hal tersebut
karena infrastruktur belum selesai namun masyarakat sudah mendapat kenaikan retribusi dari
tiket pelabuhan tersebut. Khusus Komite III dimana saya berada di sini karena saya sudah
diberi tugas untuk membacakan jadi saya tidak bacakan, karena Bapak Haripinto tidak
bertugas maka saya tadi bacakan beliau.
Akhirnya demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kalimat akhirnya ini
sepertinya menggembirakan bapak, ibu sekalian namun demikian kami tutup dengan sebuah
pantun terutama bagi sahabat-sahabat kami yang sedang menjalankan ibadah Ramadhan,
ibadah puasa Ramadhan. Sungguh indah sinar rembulan, bersinar sampai disubuh hari,
sungguh-sungguhlah kita beribadah di bulan Ramadhan sebagai ladang amal ibadah di
akhirat nanti.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
17
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Hardi Hood. Kita lanjutkan Provinsi Riau. Dipersilakan.
Diserahkan, oh iya harusnya pantun dulu ini, iya pantun dulu.
PEMBICARA: INTSIAWATI AYUS, S.H., M.H. (RIAU)
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya sudah saya ikuti ada keinginginan untuk berpantun di Ramadhan ini semoga isi
pantun tidak merusak kekhusyukan Ramadhan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Aceh ke Ujung Pandang, singgah sebentar ke Kota Padang, dialog ini sudah kita
bentang untuk Indonesia yang gemilang.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Intsiawati terutama ya pantunnya. Kita lanjutkan Provinsi
Bengkulu.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita bersama.
Siapa kita? Indonesia.
Pimpinan yang terhormat.
Rekan-rekan anggota DPD RI Senator Republik Indonesia yang kami muliakan dan
hadirin sekalian yang berbahagia.
Izinkan kami dari Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan laporan kegiatan yang
ditugaskan kepada kami selama lebih kurang 20 hari. Untuk Komite I ditugaskan dan sesuai
dengan rapat Panmus dan juga diputuskan di Paripurna penutupan, dan inilah yang kami
lakukan dan inilah yang menjadi landasan hukum bekerja di daerah. Yang pertama tentang
Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara. Komite I yang kedua, Rancangan
Undang-Undang tentang daerah pemekaran, dan rencana usulan revisi undang-undang ASN,
serta isu-isu lain yang menarik di daerah. Untuk Komite I disamping tugas yang telah di
tetapkan dalam Panmus maupun dalam Paripurna penutupan, kami mendalami tentang
beberapa hal yang berkaitan tetang isu kekinian, di daerah maupun di Indonesia yang
berkaitan paham-paham intoleransi, dan kami belum menyampaikan dan ini perlu kita kawal
bersama sehingga keutuhan Negara Republik Indonesia ini dapat berjalan dengan baik,
prinsip-prinsip yang berkaitan dengan komitmen-komitmen nasional, maupun yang sudah
disepakati kearifan lokal. Nah alhamdulilah di Bengkulu kami berkordinasi penuh untuk
menyikapi paham-paham intoleransi ini, nah sehingga sampai dengan sekarang ini sudah
terjalin dengan baik.
Komite II sesuai dengan hasil Panmus juga, dan juga yang disepakati di Paripurna
penutupan masa sidang yang telah berlalu yang kaitan dengan beberapa rancangan undang-
undang, berkaitan dengan beberapa rancangan undang-undang, berkaitan dengan undang
geologi, dan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan. Komite II saudara Riri, saudari
Riri Damayanti juga fokus menambah kegiatan berkaitan dengan bencana alam yang
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
18
menimpa di beberapa kabupaten di Bengkulu. Ini juga menjadi perhatian dan dilakukan oleh
Senator Riri, dan Senator Mohammad Saleh, dan Alhamdulilah bantuan dari saudara sekalian
yang kita himpun dari pemotongan gaji yang untuk porsi Bengkulu sudah disampaikan
dengan baik, dan kami atas nama Senator Bengkulu mengucapkan terima kasih atas bantuan
bapak, ibu yang dihimpun melalui Waka II.
Selanjutnya bapak, ibu hadirin sekalian. Komite III ini berkaitan dengan hasil Panmus
maupun hasil Paripurna penutupan, itu tentang Rancangan Undang-Undang Pengupahan,
Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Komite III lakukan oleh Senator Eni
Khairani, lebih fokus berkaitan dengan pengawalan masalah pendidikan di Provinsi
Bengkulu. Perlu kami sampaikan ada beberapa hal yang menarik menjadi fokus dan sangat
konsen yang dibahas oleh Senator Eni Khairani berkaitan dengan nasib guru-guru yang
dibawah naungan Kementerian Agama, yang berkaitan dengan guru yang tahun ini tentang
pemberkasannya masih sangat minim, dan ini juga sangat perlu perhatian kita. Dan berkaitan
dengan ujian nasional, kami laporkan di Provinsi Bengkulu berjalan dengan baik di semua
tingkatan namun untuk ujian dengan menggunakan UNBK, ini prasarana dan sarana juga
sangat perlu perhatian kita bersama sedangkan kita menginginkan pendidikan ini merata dan
berkualitas namun kenyataannya ya khususnya di Provinsi Bengkulu masih sangat
memprihatinkan dan ini tentunya menjadi bagian kita bersama bagaimana mendorong
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar pembukaan, mencerdaskan
kehidupan bangsa. Nah kalau prasarana dan perhatian-perhatian kita tentang hal pendidikan
ini juga kurang menjadi perhatian kita bersama tentunya tujuan negara itu sendiri sulit untuk
kita capai dengan target-target yang kita sepakati.
Terakhir Komite IV ini fokus tentang APBN, tentang dana desa, dan juga hasil
laporan BPK. Khusus dana desa ini menjadi perhatian bagi kita bersama, masih sulit untuk
pertanggungjawabkan dan tentunya dana desa dengan petunjuk yang ada sekarang ini juga
belum memenuhi begitu harapan yang diinginkan oleh kita sebagai daya ungkit untuk
kemajuan di desa. Sama dengan Sumatera Utara, kami juga banyak mendapat pertanyaan
khususnya berkaitan dengan dana desa ini, dana kelurahan tentunya juga di tuntut karena di
desa dan kelurahan di Provinsi Bengkulu itu tidak terlalu jauh berbeda struktur pemerintahan
maupun tentunya juga masyarakat. Kami sangat mengharapkan ke depan untuk dana desa ini
juga harus menjadi perhatian kita bersama.
Bapak, ibu hadirin sekalian yang kami hormati.
Untuk secara lengkapnya, laporan ini akan kami siapkan secara tertulis dan nanti akan
kami sampaikan secara resmi. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan, perbanyak
maaf apabila ada yang salah, kepada Allah kami mohon ampun, kami doakan semua bapak,
ibu, hadirin sekalian, semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan negara kita aman
damai.
Terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Bang Ken Senator dari Bengkulu. Kita lanjutkan Provinsi Sumatera
Selatan di persilakan. Diserahkan, terima kasih. Berlanjut Provinsi Jawa Barat silakan.
PEMBICARA: ONI SUWARMAN, A.Md. (JABAR)
Bismillahirrahmanirrahim.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
19
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daun salam, daun talas, yang menjawab salam Insya Allah mendapat gaji ke-14.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin, asholatu wassalamu ala rasullilah
muhammaddin wa'ala alihi wasohbihi ajma'in 'amma ba'du.
Yang saya hormati Pimpinan DPD RI sebagai simbol perjuangan kita semua, yang
akan memperjuangkan daerah. Tepuk tangan yang paling meriah untuk pimpinan.
Yang saya muliakan anggota DPD RI, sahabat-sahabat seperjuangan yang Insya Allah
dengan keberadaan saudara-saudara akan berkembang daerah kita menjadi lebih maju dan
lebih hebat lagi. Tidak cukup amin harus diperjuangkan itu.
Yang saya banggakan seluruh aparatur dari aparatur negara ini, Kesekjenan terima
kasih.
Izinkan pimpinan, saya akan menyampaikan beberapa tugas dan kewajiban saya yang
4 anggota sudah melaksanakan reses, dimana di bulan puasa sebagai bulan BBM, bulan
penuh berkah dan magfiroh, sama dengan reses bahwa BBM adalah bulan yang benar-benar
menyerap aspirasi makanya di bulan puasa ini kita harus beli bensin bu, bensin itu adalah
bersihkan niat, hanya niat kita kepada Allah dan berjuang untuk kepentingan rakyat dan
daerah kita.
Kami sudah mengumpulkan aspirasi dari masyarakat ada sekitar 79 aspirasi bu yang
akan saya bacakan dari 1 sampai 79 tetapi mengingat waktu yang diberikan oleh pimpinan
maka saya hanya akan menyampaikan bahwa salah satu saja yang saya telepon langsung tadi
malam ketika teman saya, satu angkatan dari Kabupaten Subang, dia adalah guru honorer, dia
mengatakan bahwa dengan peralihan SMA, atau SMK ke provinsi sehingga mengakibatkan
gaji dia 2 bulan belum di bayar. Nah ini tentu memerlukan pemikiran kita semua, semua
provinsi dan ini salah satunya dari Jawa Barat ini kita harus turun tangan kesana bu makanya
saya mengundang Komite III untuk datang ke Jawa Barat segera, karena apa? Karena kita ini
harus benar-benar di perjuangkan ini, ini yang paling penting, apalagi sebentar lagi kan bulan
puasa mau lebaran bu, mereka belum di gaji 2 bulan bu, tidak, ini karena mengingat
bagaimana mereka, kita dapat gaji tapi mereka tidak dapat gaji 2 bulan bu.
Ini mungkin cukup sekian saja dari saya ibu, satu hal yang paling penting, perjuangan
harus kita terus jalankan dan tegakkan, untuk itu 79 aspirasi ini akan saya serahkan kepada
pimpinan untuk segera ditindaklanjuti.
Ikan hiu makan teri, i love you DPD RI.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Oni sudah menyegarkan suasana, tepuk tangan untuk Senator
Oni dari Jawa Barat, kita lanjutkan Provinsi Jawa Tengah, dipersilakan.
PEMBICARA: Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H. (JATENG)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Agak berat mendapat giliran setelah Pak Oni.
Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Ibu Bapak sekalian anggota.
Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa laporan reses ini sesungguh-
sungguhnya dibuat oleh 4 Anggota DPD RI dari Jawa Tengah. Bukan hanya berbuat, bukan
hanya ditandatangani, tapi dihadiri lengkap oleh 4 anggota DPD RI Jawa Tengah, maka Pak
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
20
Muqowam pindah kesini biar kelihatan. Ibu dan Bapak sekalian, laporan tertulis nanti akan
kita sampaikan, tetapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang bersifat informatif,
mungkin penting untuk kita semua dan beberapa hal yang membutuhkan perhatian dan juga
perlu kita pikirkan bersama.
Jadi pertama yang menyangkut Komite I, kami sempat beraudiensi dan berdialog
dengan jajaran kepolisian di Jawa Tengah, memang ada beberapa hal yang menjadi persoalan
di Jawa Tengah. Pertama misalnya gerakan radikal yang mulai masuk di kampus-kampus, ini
sudah mulai real ada di Jawa Tengah. Juga beberapa kasus, termasuk yang enggak selesai-
selesai adalah kasus Keraton Surakarta, mudah-mudahan atas bantuan kita semua, persoalan-
persoalan ini bisa selesai.
Kemudian yang Komite II, yang menjadi perhatian kita semua di Jawa Tengah adalah
persoalan mudik terutama, fasilitas jalan tol, beberapa ruas jalan tol memang selesai
walaupun belum sempurna, tetapi bahwa ada jaminan dan harapan mudah-mudahan arus
mudik melalui jalan tol tidak seburuk tahun yang lalu, karena sekarang sudah diperpanjang
yang bisa di lalui, kalau kemarin hanya keluar di Brebes ini bisa keluar lebih jauh lagi sampai
ke Batang, dan antisipasi dilakukan dengan lebih baik.
Kemudian yang hampir mirip dengan Pak Oni, untuk Komite III adalah nasib K2
yang sekarang terus terkatung-katung dan kita malu kepada teman-teman yang di daerah,
setiap kali ditanya ternyata tidak ada jalan keluar. Mereka sudah bekerja belasan tahun,
minimal 13 tahun, dan tenaganya sudah dipakai oleh pemerintah tetapi negara tidak
bertanggungjawab terhadap nasib mereka.
Kemudian yang tentang Komite IV, Ibu dan Bapak sekalian, yang menyangkut juga
masalah desa, BPK di perwakilan, saya tidak tahu di tempat-tempat yang lain, tetapi di
perwakilan Jawa Tengah mengatakan bahwa, yang menjadi kewenangan BPK perwakilan
hanya untuk mengaudit dana yang dari pemerintah daerah, tapi dana desa yang dari pusat
yang begitu besar, sampai sekarang tidak jelas siapa yang mengaudit. Nah inilah yang
mungkin jadi perhatian kita dan terakhir kami juga mengajak ibu bapak sekalian bahwa
teman-teman kita di desa, di kecamatan, sekarang sudah hampir putus asa dan hampir tidak
punya harapan terhadap kegiatan musrembang, mereka mengatakan bahwa musrembang itu
sia-sia, karena tindak lanjutnya tidak pernah jelas.
Saya kira inilah yang kami laporkan dari Jawa Tengah dan ditandatangani oleh Pak
Akhmad Muqowam, Ibu Gusti Kanjeng Ratu, betul Bu ya? GKR Ayu Koes Indriyah, Ibu
Denty Eka Pratiwi, dan saya Bambang Sadono. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Wa’alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan, dipersilakan dari Provinsi Lampung.
PEMBICARA: Dr. H. ANDI SURYA (LAMPUNG)
Bapak Ibu Pimpinan, dan para anggota senator yang saya hormati.
Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lampung dari 4 anggota hari ini cuman hadir saya sendiri, tapi yang menandatangani
laporan reses ini berjumlah 3 orang, jadi 1 yang belum menandatangani, namun semua
laporan sudah masuk, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati pimpinan dan semua anggota,
ada beberapa isu-isu yang perlu kami sampaikan dalam forum yang bermanfaat ini. Yang
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
21
pertama Lampung mendapatkan jatah jalan tol sepanjang 149 km, sekarang ini dalam proses
pembangunan.
Ada dua permasalahan yang dihadapi kedepan. Yang pertama adalah, apabila jalan tol
ini selesai, apakah tahun depan, ataupun tahun 2019, ada persoalan ternyata apa yang
dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk menambah pelabuhan di Bakauhuni dan di Merak,
yang harusnya bisa bertambah 5 menjadi 10 terminal, ternyata sampai sekarang belum ada
realisasinya dan ini akan membahayakan pada proses-proses, terjadinya konektivitas
perjalanan baik truk, mobil pribadi dan lain sebagainya. Yang akan terjadi adalah, bottleneck,
ya, bottleneck di Merak dan di Bakauhuni dan itu akan sangat membahayakan lalu lintas di
masa depan.
Oleh karenanya, salah satu persoalan itu yang menjadi persoalan kita, yang kita
sampaikan agar pemerintah pusat bisa merealisasikan penambahan pelabuhan sejumlah 5
terminal yang pernah dijanjikan, jika jembatan Selat Sunda tidak jadi di bangun. Yang kedua,
dampak dari tol ini adalah, kontraktor nasional, ada 4 kontraktor yang membangun jalan ini,
itu terjadi kerusakan jalan-jalan provinsi, kabupaten oleh akibat material, transportasi
material yang hingga saat ini tidak ada komitmen dari perusahaan-perusahaan ini untuk,
memperbaiki jalan-jalan yang memang sudah rusak tadi. Jadi ini adalah akibat daripada
terjadinya pembangunan jalan tol.
Yang kedua adalah masalah e-KTP ya, blangko e-KTP yang sampai saat ini gak ada
membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan e-KTP dan hampir semua desa di
Lampung Tengah, bahkan disalah satu kabupaten yaitu Lampung Tengah ini tidak ada
blangko e-KTP-nya saya tidak tahu apakah ini akibat dari pada kisruh ya, kisruh kebijakan e-
KTP dan saat ini dalam proses persoalan di KPK.
Yang ketiga adalah tarif dasar listrik ini tarif dasar listrik diimplementasikan tanpa
ada sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang terkejut dan tentunya ini mohon pada kita
semua untuk bisa memberikan gambaran kepada terutama BUMN PLN ini agar pada setiap
ada kebijakan menyangkut pada yang baru-baru itu agar disosialisasikan kepada masyarakat
sehingga tidak terjadi pengerasan di tingkat masyarakat.
Kemudian Bapak Ibu sekalian terakhir adalah masalah dana desa, dana desa ini sangat
membantu kawan-kawan kita yang tinggal di kampung-kampung, terutama semangat buat
bottom up dari sisi anggaran kepala desa bisa mengeksekusi anggaran negara tetapi ada satu
hal yang dilakukan oleh para kepala desa mungkin juga terjadi pada tempat kawan-kawan
kita di daerah masing-masing, yaitu terkait dengan Permendes terbaru yang tidak
memperbolehkan dana desa ini untuk membangun kantor desa. Pada tahun 2015 anggaran
yang digelontorkan untuk dana desa itu masih boleh, tetapi tidak semua kepala desa di
lampung menggunakan anggaran itu untuk membangun sarana desa tahun kedua itu tidak
diperbolehkan lagi sehingga banyak kepala-kepala desa ini yang masih berkantor di rumah
dan mudah-mudahan dari kita sendiri kita bisa memberikan gambaran kepada kemendes agar
peraturan ini bisa diubah.
Namun saya memberikan saran-saran kepada kepala desa yang ada agar menggunakan
hak-hak deskresi mereka dan melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan penyiasatan
nomenklatur anggaran. Bisa saja dilakukan seperti itu, dalam arti bisa saja membangun
kantor bisa dilakukan tetapi nomenklatur yang bisa diubah, bukan dalam kaitan dalam
pembangunan infrastruktur. Itu yang bisa disampaikan ke kepala desa, barangkali bisa jadi
jalan keluar bagi mereka.
Bapak Ibu sekalian, itulah empat isu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.
Wabillahitaufik walhidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
22
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Dari Lampung, oke. Kita lanjutkan provinsi Bali.
PEMBICARA: I KADEK ARIMBAWA (BALI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. \
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu.
Kami mewakili empat Anggota Senator dari Bali, hanya ingin mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa pada Senator seluruh Indonesia semoga dibulan suci ini menambah
persatuan dan kesatuan kita pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kita
cintai.
Laporan reses ini saya serahkan pada pimpinan, terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Singkat. Kita lanjutkan Provinsi NTB.
Diserahkan juga, terima kasih.
Semakin cepat lebih baik, kita berlanjut DKI Jakarta.
PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (DKI JAKARTA)
Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu.
Yang saya hormati pimpinan DPD, yang saya cintai sahabat-sahabat Anggota DPD
dan juga Pak Sesjen serta jajaran.
Dalam masa reses kali ini ada banyak aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat DKI
Jakarta tapi saya hanya akan membacakan permasalahan-permasalahan yang menonjol dari
tiap komite. Dari Komite I peristiwa yang terjadi bom bunuh diri yang terjadi di Kampung
Melayu pada 24 Mei 2017 tentu menjadi duka bagi kita semua, terorisme masih menjadi
momok senantiasa mengancam kita sebagai bangsa. Oleh karena itu DPD RI mendorong
pengesahan Undang-Undang Terorisme sehingga penanganan terorisme dapat lebih
terkondisi dan menyeluruh termasuk upaya preventif baik berupa pencegahan atau inteligen
pendidikan atau sosialisasi dan program deradikalisasi.
Dari Komite II, setiap hari puasa dan Idul Fitri kebutuhan pokok selalu mengalami
kenaikan, padahal hampir dua tahun Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan
penyimpanan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting digulirkan yang seharusnya
dapat menjaga dan menstabilkan harga-harga pokok oleh sebab itu DPD RI menghimbau
pada pemerintah pusat agar para instansi terkait agar dapat menstabilkan harga bahan pokok
sampai menjelang hari raya Idul Fitri, serta menindak tegas para spekulan penimbun kartel
dan lain-lain. Satgas pun harus membeberkan ke publik para pelaku tersebut dan adanya
regulasi yang tumpang tindih pada instansi terkait masalah pangan harus diminimalisir.
Dari Komite III ada beberapa perangkat hukum mengenai sistem pengupahan namun
belum mampu persoalan pengupahan. Oleh karena itu RUU Sistem Pengupahan yang
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
23
merupakan inisiasi DPD RI insya Allah menjadi formulasi yang sempurna untuk menutupi
kekurangan dari kebijakan-kebijakan yang sudah hadir. Selain mengatur upah dan gaji dalam
RUU ini juga harus dijelaskan secara rinci hal-hal lain seperti para pekerja yang akan
menerima fasilitas kesejahteraan lain yang diterima dari perusahaan.
Terakhir dari Komite IV, pemerintah pusat menerima WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dalam laporan keuangan 2016 oleh BPK RI. Namun dilain pihak BPK RI
memberi penilaian WDP kepada sembilan kementrian dan lembaga serta memberi penilaian,
tidak memberi penilaian terhadap tujuh kementrian dan lembaga termasuk didalamnya KKP
dan Kemenpora. Prestasi pemerintah tersebut dicoreng dengan tertangkapnya auditor BPK
bersama Eselon I Kemendes terkait pemberian opini terhadap laporan keuangan. Jelas ini
mencoreng kredibilitas laporan keuangan BPK, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bagi
BPK. Untuk itu DPD RI mendorong BPK mengambil langkah-langkah strategis terutama
dalam pengawasan internal, melaksanakan tugas dengan efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab. Salah satu ya adalah memanfaatkan dan mengefektifkan secara masif
sistem teknologi informasi yaitu e-audit sehingga laporan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara lebih akuntabel dan transparan dan laporan pun dapat
segera ditindaklanjuti.
Demikianlah laporan masa kerja di daerah DKI Jakarta, ditandatangani oleh kami
berempat. Bapak Dr. H. A.M. Fatwa, Bapak Prof. Dr. Daelami Firdaus, Bapak Dr. Abdul
Aziz Kafia dan saya juga insya Allah hampir doktor, belum.
Satu pantun untuk kita semua.
Bunga indah si bunga melati.
Dipetik sekuntum di tepi taman idaman.
Hari ini kita mulai masa sidang lagi.
Mari terus bersama jaga rasa persatuan dan kedamaian.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta.
Kita lanjutkan dari Jawa Timur, dipersilakan.
PEMBICARA: Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed. (JATIM)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu.
Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat rekan-rekan anggota DPD RI
seluruh Indonesia, yang saya hormati Pak Sesjen beserta jajarannya.
Alhamdulilah wa syukurilah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT, kita diberi
kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam Sidang Paripurna kali ini. Bapak Ibu yang saya
hormati, laporan tertulis sudah kita siapkan dan sudah ditandatangani oleh Ibu Emilia
Contessa, Pak Ahmad Nawardi, meskipun masih gabung dengan provinsi gabungan dan saya
sendiri menandatangani dan nanti saya serahkan. Namun perlu saya bacakan beberapa poin
penting.
Yang pertama, sebenarnya sudah disampaikan oleh provinsi, beberapa provinsi yaitu
yang terkait dengan kenaikan harga dasar tarif listrik. Ini nampaknya benar-benar
memberatkan masyarakat kelas bawah, golongan bawah ini benar-benar merasakan kenaikan
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
24
ini 100% lebih dan ini tanpa adanya sosialisasi, pencabutan subsidi listrik ini melalui
kementrian BUMN dari pemerintah melalui kementrian BUMN sehingga ini nampaknya kita
harus mengambil sikap terhadap dampak ini sebab semakin banyak subsidi yang dihapus
termasuk BBM dan juga kemudian komoditas lainnya.
Kemudian yang kedua, masalah KUD ini yang sudah cukup lama sebenarnya dan
beberapa kali kita sampaikan dan disaat ini bisa dikatakan hidup segan mati pun tidak mau.
Kenyataannya memang masih banyak dihampir setiap kecamatan terutama di Pulau Jawa dan
Jawa Timur utamanya dan setiap kecamatan masih ada KUD dan KUD itu masih berusaha
keras tetap eksis dan beroperasional namun mengalami beberapa kendala.
Kendala yang pertama adalah mungkin yang ini cukup vital bagi KUD bahwa KUD
masih tersandra dengan kasus KUD yang secara nasional itu berjumlah 5,7 triliun. Nah ini
kalau kita menunggu sampai penyelesaian KUD ini tidak akan pernah selesai mengingat
memang orang-orangnya sudah banyak berganti dan sudah tidak ada sehingga ini ada
keinginan pada pengurus KUD yang ada untuk minta diputihkan dan dihapuskan. Sebab
kalau itu tetap dicatat sebagai kredit macet, KUD tidak akan pernah mendapat kredit atau
pinjaman dari bank karena masih blacklist.
Disamping itu juga hal yang memprihatinkan adalah bahwa KUD untuk menjadi
distributor pupuk saja sangat sulit minta ampun. Bahkan disatu kabupaten tidak ada KUD
yang bisa menjadi distributor pupuk, hanya sebagai agen atau bahkan kios, ini sangat
memprihatinkan. Saya sudah rapat dengan Kementrian Koperasi dan UMKM dan ini
nampaknya belum ada tindakan yang konkrit. Oleh sebab itu masalah KUD ini juga
menyangkut masalah hajat para petani bahkan petani-petani sebenarnya ini hendaknya ada
tindak lanjut dari DPD. Masalah pupuk juga seperti itu, sebenarnya petani sebagian besar
sudah tidak mau dengan subsidi pupuk, mereka mengharapkan ada subsidi harga dan ini juga
sikap kita, tindak lanjut kita sejauh ini belum kelihatan.
Oleh sebab itu sekali lagi, petani sejauh ini, sering sekali menanggung kerugian
karena begitu panen harganya jatuh, sementara harga di pasar cukup tinggi bahkan sekarang
ini harga hewan misalnya, sapi itu harganya jatuh tetapi harga dagingnya tinggi, 110 sampai
120 nah ini yang mengambil keuntungan dimana? Nah ini juga menjadi, selain harga pokok
yang juga melambung semuanya. Ini yang fenomenal seperti ini hendaknya juga kita
mengambil sikap.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu keinginan dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak
yang sekarang menjadi sumber keuangan negara yang paling utama, mereka juga mempunyai
beberapa kendala dan mereka berkeinginan untuk berdiri sendiri dan setingkat lembaga
negara atau suatu badan pendapatan negara. Karena kalau mereka bisa berdiri sendiri pasti
akan lebih singkat, lebih pendek sehingga kebijakan diambil itu tidak terlalu panjang.
Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa kementerian keuangan yang masih
keberatan dan kita belum tahu pasti keberatan dari kementrian keuangan kenapa, tapi yang
jelas disisi lain, jadi dari DJP sangat mengharapkan bahwa DJP nanti kedepannya nanti
benar-benar bisa berdiri sendiri sebagai suatu lembaga sehingga mereka bisa lebih, bekerja
lebih meningkat lagi jadi setingkat lembaga negara.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada hasil SR yang sama-sama kita dapatkan
mungkin ya, yaitu yang terkait dari peran Senator. Bapak Ibu sekalian, saya masih meyakini
kewenangan yang kita miliki, kita masih bisa maksimalkan. Jadi satu senat di suatu negara,
negara maju itu mengambil peran sebagai pengawas. Jadi diantara tiga fungsi itu, fungsi
pengawas yang paling menonjol. Senat itu benar-benar mengawasi seluruh produk undang-
undang yang ada di negara itu, termasuk Undang-Undang PPN juga.
Selama ini, ya kita belum maksimal. Jadi kita bisa melihat apakah undang-undang itu
misalnya termasuk Undang-Undang PPN itu benar-benar sesuai filosofi, filosofi Pancasila
misalnya karena diberbagai media kita membaca ada satu kajian bahwa paling tidak 50%
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
25
undang-undang yang dihasilkan di negara kita ini, itu banyak yang tidak sesuai dengan
Pancasila jadi bahkan lebih cenderung kepada sosialis ada, kapitalis ada, dan neoliberal juga
ada dan masih banyak lagi dan ini tentu sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila itu
sendiri.
Nah oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya masih mengharapkan ini kita
semua lebih meningkatkan peran kita masing-masing terutama dibidang pengawasan ini
bagaimana, agar kita benar-benar jelas posisi kita. Kalau saat ini saya bilang posisi kita itu
gak jelas, katakan lah kalau di DPR itu ada fraksi-fraksi, ada fraksi yang di pemerintahan dan
diluar pemerintahan.
Nah sementara DPD ini tidak jelas posisinya dimana tapi yang jelas yaitu DPD pada
saat ini kalau saya nilai berada diposisi, yang dizona yang nyaman. Jadi sangking nyamannya
kita tidak berbuat apa-apa atau tidak berbuat banyak bahkan apa yang dirasakan masyarakat
dampaknya kita belum begitu peka. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kitapun meningkatkan
kepekaan kita tidak hanya dibidang terorisme, tapi juga dibidang yang lain, kita juga belum
meningkatkan kepekaan kita.
Demikian terima kasih, mohon maaf.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Budiono dari Jawa Timur.
PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN)
Izin Pimpinan, tadi terlewatkan karena baru selesai diketik. Menyerahkan saja.
PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th. M.Si. (PAPUA)
Menyerahkan saja.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Mau menyerahkan saja, Papua.
Terima kasih Senator Pendeta Maremare dari Papua, kita lanjut. Ya, Papua Barat
silakan. Setelah Papua Barat menyerahkan kita lanjutkan Daerah Istimewa Yogyakarta
berlanjut Banten.
PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan dan Anggota DPD RI yang kami muliakan, hadirin sekalian yang
berbahagia, kondisi Banten dalam keadaan aman terkendali baik dari sisi sosial, budaya,
ekonomi, semua dalam kondisi terkendali. Untuk laporan kami sudah masukan di dalam
laporan kegiatan ini poin-poinnya semua tapi tidak perlu kami bicarakan. Ada satu hal yang
ingin kami sampaikan yaitu titipan salam dari Tomas dan Toga Banten. Tomas dan Toga itu
Bahasa intelejen. Tomas itu tokoh masyarakat, Toga itu tokoh agama. Dalam dialog
kebangsaan kemarin mereka semua juga turut berpikir tentang negara ini. Kebaikan negara
ini sehingga mereka titip salam, tolong sampaikan pada forum Paripurna DPD besok. Saya
bilang insya Allah saya akan sampaikan. Apa salam yang ingin mereka sampaikan? Mereka
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
26
katakan tolong sampaikan salam ini dari DPD ke pemerintah pusat. Tolong pemerintah pusat
serius menjaga NKRI ini dan apa yang mereka katakan? NKRI Negara Kesatuan Republik
Indonesia. NKRI, Negara Kuat Rawat Islam, NKRI, Negara Kacau Rusak Islam. Itulah salam
yang disampaikan untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Wa’alaikumsalam.
Terima kasih senator Habib Ali. Kita berlanjut setelah Banten, Kalimantan Barat
dipersilakan.
PEMBICARA: Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I., S.H. (KALBAR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Pimpinan, kami dari Kalimantan Barat tidak membacakan laporan ini. Kami
langsung menyampaikan secara tertulis. Namun harapan kami agar ditindaklanjuti dan juga
diperjuangkan supaya reses-reses berikutnya kami tidak dikejar-kejar masyarakat yang
menyampaikan aspirasinya. Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Bu Baiti dari Kalimantan Barat. Selanjutnya NTT. Persilakan.
PEMBICARA: Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (NTT)
Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih para senator, teman-teman semua
masih ada ditempatnya karena kami yang terakhir. Saya khawatir tadi kalau kami yang
terakhir mungkin kami hanya berempat saja yang sisa di ruangan ini tapi puji syukur ini
semuanya masih hadir di tempat ini.
Pimpinan dan rekan-rekan semua yang kami hormati, pertama-tama kami
menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman saudara-saudaraku
yang sedang berpuasa. Pimpinan, laporan kami sudah lengkap di sini. Yang perlu kami
ingatkan adalah bahwa rata-rata semua provinsi ini kasusnya hampir sama, dan karena itu
kami mohon Pimpinan untuk nantinya mengundang mitra kerja kita para menteri agar ini
benar-benar diperhatikan karena pengalaman kami selesai reses seperti begini laporan-
laporan kita kemudian terpendam saja, dan ketemu lagi reses yang berikut sama halnya. Dan
karena itu mohon perhatian untuk nantinya semua laporan-laporan kami yang sebagian besar
identik antara provinsi satu dengan provinsi yang lain tentang isu-isunya. Namun ada
beberapa yang spesifik tentang NTT yang perlu kami kemukakan pada kesempatan ini yaitu
yang pertama menyangkut sistem pemilu. Masyarakat merasa bahwa sistem pemilu dengan
sistem proporsional terbuka atau terbuka atau tertutup atau setengah terbuka ini sebenarnya
mengurangi peran serta masyarakat karena parpol lebih berperan untuk menentukan siapa
orang yang sudah pasti akan duduk. Yang kedua, bidang pertanian dan perkebunan,
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa NTT adalah salah satu provinsi yang curah
hujannya lebih sedikit dari provinsi-provinsi yang lain, dan karena itu maka usulan kami
adalah bahwa pemerintah pusat seharusnya memberi porsi yang lebih besar dari APBN untuk
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
27
irigasi, untuk yang berkaitan dengan air, baik itu irigasi maupun air bersih. Jadi infrastruktur
air anggarannya harus diperbesar. Yang berikut menyangkut mengenai energi dan sumber
daya mineral. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rasio kelistrikan di NTT itu baru 54%
dan sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk di tahun 2020 atau di tahun 2019,
seluruh desa-desa Indonesia sudah 100% listriknya, dan untuk itu kami usulkan supaya ini
benar-benar dapat direalisasi. Dan karena NTT adalah merupakan provinsi nomor dua yang
terkebelakang soal rasio listriknya maka tentu kami harapkan dalam kaitannya dengan
menerapkan 100% listrik di desa-desa NTT diharapkan mendapatkan perhatian yang lebih
besar. Yang berikut berkaitan dengan perhubungan. NTT memiliki iklim yang ektrim dimana
kalau musim hujan ombaknya besar, musim kemarau di bulan Agustus juga ombaknya sangat
besar dan karena itu perhubungan antar pulau-pulau kita harapkan ada lagi penambahan
kapal-kapal feri yang lebih besar agar bisa mengarungi lautan di NTT pada waktu musim-
musim dimana ombaknya sangat besar. Kemudian berkaitan dengan pekerjaan umum
sebagaimana yang tadi telah kami kemukakan bahwa ini perlu penambahan sumur-sumur bor
yang jumlahnya cukup banyak di NTT berkaitan dengan curah hujan yang lebih sedikit
dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain.
Untuk Komite III berkaitan dengan penyelidikan sebagaimana teman-teman yang lain
tadi telah mengemukakan ya bahwa guru-guru negeri lebih banyak kosentrasi di kota,
sedangkan di desa-desa di pedalaman-pedalaman ini jumlahnya sangat sedikit sehingga
dengan demikian diminta agar kementerian yang berkaitan dapat mengatur kebijakannya agar
distribusi guru-guru sampai ke desa-desa dapat berimbang. Yang berikut mengenai
ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa isu tentang human trafficking ini marak di
NTT dan sering menimbulkan masalah yang serius dan karena itu kami mohon dan kami
usulkan agar hukuman kepada mereka-mereka yang pelaku-pelaku human trafficking ini
benar-benar dilakukan maksimal sehingga terjadi kita bisa mengurangi human trafficking. Di
bidang pariwisata kami mengusulkan bahwa infrastruktur untuk pariwisata sebagaimana kita
ketahui bahwa NTT infrastrukturnya masih sangat sedikit dan karena itu infrastruktur untuk
pariwisata kita usulkan untuk lebih diperbanyak terutama menyangkut mengenai jalan dan
listrik beserta air bersih.
Kemudian berkaitan dengan Komite IV, ini yang spesifik yang perlu diangkat pada
kesempatan ini adalah yang berkaitan dengan Badan Otorita Labuan Bajo. Ini setelah ini
dikemukakan pada waktu yang lalu sampai hari ini belum ada realisasinya padahal badan
yang sama ini untuk Danau Toba, itu sudah direalisasi. Saya kira ini beberapa hal yang
spesifik menyangkut NTT, dan karena itu terima kasih untuk perhatiannya.
Salam sejahtera untuk kita seluruhnya.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih senator Ibrahim dari NTT. Masih diberi kesempatan untuk Kalimantan
Selatan atau Kalteng. Terima kasih.
Demikianlah penyampaian laporan hasil kegiatan di daerah oleh wakil setiap provinsi
dan sudah kita lakukan secara keseluruhan walaupun masih ada dua yang belum
disampaikan. Jadi tercatat di sini 23 dibacakan, dan diserahkan, dan 10 diserahkan. Sidang
dewan yang mulia.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Ketua, sedikit interupsi, Ketua.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
28
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Silakan.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Terima kasih.
Saya barangkali akan satu saja menyampaikan masukan kepada Komite IV yang hari
ini nampaknya semuanya belum ada menyinggung Pak Ajiep. Kemarin Bu Menteri
Keuangan menyampaikan bahwa akan membuka kepada publik rekening yang 200 juta terus
kemudian hari ini juga masih ada pro kontra karena itu mohon dengan hormat Komite IV bisa
lebih dini untuk mengambil poin ini ya karena ini akan berkaitan dengan banyak hal. Sosial,
politik, ekonomi, dan bisa juga kita mencari bandingan negara lain. Apakah memang benar
ya, memang ada aturan atau …. (tidak jelas terdengar, red) itu ada tapi bahwa atau
dimungkinkan itu dilakukan di Indonesia. Saya kira Pak Ajiep hari ini luar biasa itu ya
menjadi opini yang saya kira belum direspon oleh kita. Makasih Ketua
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL)
Ajiep.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Wa’alaikumsalam.
Silakan.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB)
Izin Ketua.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Karena ini berakitan dengan ke Komite IV, dipersilakan.
PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL)
Baik.
Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat.
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya sangat senang sekali dan ini hikmah puasa, hari ini dari pak Muqowam.
Pertama, pernyataan terakhir untuk menyikapi peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor. I tahun 2017, tentang akses informasi perbankan dalam kepentingan
perpajakan. Sebenarnya hubungannya disitu, dan kami di Komite IV, insha Allah akan
menjadikan agenda pembahasan bukan hanya pembahasan dikantor DPD, pembahasan
dimanapun diperlukan kalau perlu study banding keluar negeri jika disepakati. Kami siap
melaksanakan untuk itu meskipun nanti besok baru akan kami sepakati internal di Komite IV.
Pak ketua sedikit lagi. Yang kedua, karena tadi juga banyak disinggung tentang dana desa
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
29
supaya keepahaman ini sama tidak papa saya komentari kira-kira satu, dua menit, karena
Undang-Undang Desa ini tidak akan study keluar ya, karena study-nya didesa tetapi perlu
kesepahaman dana desa sudah banyak sekali perubahan dilakukan oleh kebijakkan
pemerintah pusat berdasarkan dorongan antara lain dari Dewan Perwakilan Daerah. Dari kita
semua yang perubahan paling mendasar ini adalah sistem pencairan dilaksanakan hanya dua
kali sama dengan tahun lalu kalau itu pada bulan April, mekanisme pencairannya tidak lagi
langsung ke Jakarta tetapi pada masing-masing KPPN diwilayah kantor-kantor
perbendaharaan negara didaerah-daerah. yang membuat lambat bukan pusat lagi tetapi
membuat lambat adalah pemerintah kabupaten kota sendiri yang taerkadang tidak cepat di
dalam menyelasaikan laporan penggunaan dana tahun 2016, dan peraturan bupati atau kepala
daerah tentang alokasi dana desa tahun 2017. Ini perlu dipahami dan disosialisasikan terus
tetapi jika diperlukan teman-teman nanti penjelasan lebih lanjut kami di Komite IV siap
berbagi informasi dan pengetahuan berdasarkan rapat-rapat kerja dengan kementerian
keuangan selama ini. Tapi kami mohon juga dukungan agar Komite I, dipimpin oleh Pak
Muqowam lebih agresif juga mendesak kementerian desa supaya jangan membuat peraturan
yang terkait juga dengan dana desa tersebut. Tapi ini tidak perlu distudikan ke luar hanya
perlu distudikan banyak ke desa-desa. Terima kasih Pak Ketua.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG)
Tambahan Pimpinan, tambahan Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih tadi sudah membalas tadi yang sudah disampaikan Pak Muqowam.
PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG)
Silakan sepertinya dari Lampung.
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Start dari BK Pak.
PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG)
Ya, tambahan dari Komite IV, tadi ketua sudah menyampaikan beberapa persoalan
dari saya abarangkali akan menyampaikan satu persoalan. Beberapa tahun yang lalu, dua
tahun yang lalu, kami sudah menyampaikan kepada BI, ini terkait dengan Undang-Undang
Redemonasi Pak, uang ya, uang kita di luar negeri itu juta-juta, satu juta, lima juta, yang
harusnya nolnya tiga bisa dibuang Pak. Nah Undang-Undang ini enggak ada kelanjutannya
seolah-olah Gubernur BI ini, ini mengulur-ulur waktu yang kita tidak tau motifnya apa.
Padahal ini penting Pak Ketua, nah oleh karena ini pak ketua setiap pertemuan kami dengan
gubernur BI selalu kami ingatkan bahkan kami minta segera naskah akademik itu
disampaikan kepada kita, karena ini menyangkut dengan kepercayaan ya, menayangkut juga
dengan stabilitas menyangkut juga dengan aktivitas mata uang kita. Apalagi kalau kita keluar
negeri uang kita seribu, dua ribu, satu juta, dua juta, enggak ada arti apa-apa pak, tapi kalau
dihilangkan tiga nolnya saja barangkali beres pak, itu sebetulnya pak, dan ini perlu sosialisasi
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
30
yang panjang kalau ini diberlakukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong
RUU redonominasi segera bisa direalisasi. Terima kasih Pak.
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Pimpinan, daftar.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JAWA TENGAH)
Ketua merespon Pak Ajiep, Pak Ketua.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Ditampung dulu. Silakan
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Baik.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semua kita.
Shalom.
Swastiastu.
Yang pertama kami ingin menyampaikan apa yang sudah pernah kami sampaikan
dirapat Panmus, dan juga sempat kami antarkan pada saat sidang paripurna yang lalu agar ada
kesepakatan dukungan kepada kami dari Badan Kehormatan karena terkait dengan teknik
administrasi yang tidak memungkinkan kami melaksanakan sementara secara yuridis itu
harus dijalankan yaitu tentang proses tentang cara pembuatan tata beracara BK, yang sampai
saat ini belum ada. Jadi kami berharap di forum paripurna ini ada persetujuan bersama agar
BK bisa membuat proses tata beracara ini karena dampaknya nanti kepada sistem
administrasi karena di penganggaran BK juga tidak ada. Sementara proses yang sekarang kita
lakukan tidak bisa dilakukan oleh BK. Jadi semua pengaduan kalau mengacu pada tata
beracara yang ada itu mengacu pada undang-undang yang lama. Oleh karena itu kami
berharap di forum ini bisa disepakati tentang masa sidang ini kami akan segera melaksanakan
tahapan membuat tata beracara itu sehingga penutupan masa sidang yang akan datang paling
tidak bisa selesai kemudian disepakati menjadi Keputusan DPD. Kami mohon kepada
pimpinan untuk minta persetujuan soal itu karena ini menyangkut hal lain di luar kewenangan
kami selaku pimpinan BK.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Benny Rhamdani, Sulawesi Utara, B-96.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
31
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Izin Ketua, merespon dulu, Ketua, Pak Ajiep, respon Pak Ajiep.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Oh, Pak Benny.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Pak Benny sabar sedikit sesama Komite I dilarang saling menyerang.
Pak Ajiep, forum yang terhormat, pertama saya mencoba merespon banyak hal
mengenai undang-undang desa. Pertama bahwa regulasi undang-undang desa itu sudah salah
dari lahirnya. Munculnya Perpres 11, 12 tahun 2015. Iya Perpres 11 itu tentang Tupoksi
Kementrian Dalam Negeri, Perpres 12 itu tentang Tupoksi Kementrian Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Kenapa salah lahir, di dalam 4 pokok dalam Undang-Undang
Desa itu dibelah menjadi dua fungsi kementerian.
Urusan pemerintahan desa urusan Kemendagri, urusan pembangunan pemberdayaan
urusan Kemendes, dan urusan Kemasyarakatan tidak diatur dalam dua Perpres tersebut.
Kalau satu kementrian ngurus banyak undang-undang itu biasa, tapi 1 undang-undang diurus
dua kementrian baru Undang-Undang Desa ini Pak di republik ini. NKRI di Komite I itu
motonya NKRI, Negara Kok Republik Indonesia, Republik Indonesia iya. Lalu yang ketiga,
yang kedua adalah akibat dari itu maka turunan dari PP Undang-undang 12 tahun 2011
apakah dia perpres, peraturan menteri, peraturan daerah, akibatnya salah dari sisi
pengambilan itu. jadi mohon maaf jika kemudian kita Komite I tetap kritis bahwa awalnya ini
dari sono salahnya. Di pusat tidak framentasi dibawah terbuka framentasi. Di pusat ada
framentasi dibawah pasti lebih framented lagi. Jadi karena itu saya kira saya setuju Pak Ajiep,
bahwa kita memang perlu ayo kita bantu pemerintah agar memperbaiki Perpres 11 dan 12 itu
dulu. Kalau itu tidak diganti, sampai kapanpun ada perebutan antara Kemendagri dan
Kemendes. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan internal Pak Nono, Pak
Pimpinan yang terhormat, kemarin di Panmus saya sampaikan mengenai pelaksanaan
perpres 17 tahun 2017 iya mengenai Kesekjenan DPD. Saya minta diputuskan iya bahwa
perlu ada tim pemantau percepatan pelaksanaan Perpres 17 tahun 2017, yang orangnya
silakan pimpinan tentukan iya. Iya karena itu ini sudah terlahir 20 Februari 2017, yang
sampai sekarang juga belum selesai, saya menuntut lewat Paripurna lewat Sipur ini adalah,
agar ada tim pemantau percepatan pelaksanaan Perpres 17 tahun 2017 tentang Kesekjenan
DPD. Iya, siapa orangnya saya kira pimpinan bisa memutuskan 5, 7, 9 orang dari anggota
DPD ini. Agar apa, agar yang dilakukan oleh Pak Pasek diusulkan tadi bisa berjalan Pak. Jadi
saya kira itu ada hubungan antara apa yang saya sampaikan dengan Pak Pasek sampaikan tadi
itu. Kita dukung Pak Pasek agar itu segera selesai urusan tata beracara di BK ini. Jadi urusan
yang kedua ini Pak ini penting sudah hampir 4 bulan iya ini juga belum selesai di kalangan
internal Sekjen.
Terima kasih Ketua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
32
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Wa’alaikumsalam.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Pak Ketua, interupsi.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Silakan dari Sulawesi Utara.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Iya, terima kasih Pimpinan.
Yang pertama saya ingin mengingatkan Pimpinan dan juga kita semua bahwa pada
hari kemarin Ketua DPD telah menerima kunjungan dan audiensi dari forum komunikasi
nasional percepatan daerah otonomi baru. Mereka telah membentuk sebuah wadah, sebuah
organisasi yang kepengurusannya terdiri dari wakil-wakil yang tersebar di 34 provinsi. Ini
mengingatkan kita bahwa pada tanggal 4 oktober 2014, yang diinisiasi oleh Komite I, tentu
atas nama dan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Pimpinan DPD saat itu dihadapan
para gubernur dihadapan bupati dan juga walikota, daerah induk, dihadiri juga lengkap oleh
mereka yang mengatasnamakan panitia maupun prosedium pemekaran, kita telah mengambil
satu keputusan dalam forum tersebut untuk DPD menyetujui dan mengawal serta akan
mendorong terus menerus konsisten tegak lurus terhadap pemekaran 170 DOB.
Yang diingatkan kepada Pimpinan adalah bahwa desakan pemekaran ini begitu kuat.
Daerah-daerah sudah mengkonsolidasi diri, sehingga jika ini tidak direspon oleh DPD saya
berkeyakinan akan muncul gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat yang ini akan menjadi
gerakan politik tidak hanya di daerah tetapi akan dibawa ke Jakarta. Ini tidak sekedar
ancaman. Tantangan kita hari ini adalah kalau Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemda
mengamanatkan bahwa urusan DOB ini tanggung jawab ada di 3 kamar ,yaitu DPD
kemudian DPR dan pemerintah, maka tanggal 4 Oktober 2016 telah membuktikan bahwa
DPD bersama-sama dengan daerah untuk mendorong pemekaran.
Nah sekarang kita berhadapan dengan dua pihak yaitu pemerintah dan DPR. Tentu
dalam hal ini saya menginginkan Pimpinan DPD mengambil inisiatif secara terus-menerus
mengawal perjuangan ini. Mengingatkan pemerintah, mengingatkan dan mengajak teman-
teman di DPR alasan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam hal menolak dan
bahkan mengatakan moratorium terhadap pemekaran selalu berbicara tentang anggaran.
Alasan anggaran ini saya patahkan dengan 2 argumentasi dan ini bisa menjadi referensi kita.
Satu, setiap tahun hampir 64 trilyun negara memuculkan anggaran untuk BUMN. Dalam
catatan yang sama setiap tahun hampir 30% BUMN selalu mengalami kerugian. Artinya toh
negara selalu mengucurkan anggaran untuk BUMN. Padahal fakta 30% BUMN selalu
mengalami kerugian. Kenapa anggaran ini tidak dialihkan untuk pembiayaan DOB. Yang
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
33
kedua, sejak tahun 2015 setiap desa dan tahun ini juga bahkan 2017, setiap desa sudah
mendapatkan dana 1 miliar perdesa melalui dana desa. Artinya negara sudah diringankan dan
tidak terlalu lagi terbebani anggaran yang begitu besar untuk pembiayaan DOB. Demikian
juga alasan yang selalu dikemukakan oleh pemerintah, kaitan dengan evaluasi terhadap
daerah-daerah yang selama ini telah dimekarkan telah didefinitifkan menjadi daerah
pemekaran. Faktanya PP 78 iya tahun 2008, tidak pernah ada daerah yang sudah dimekarkan
kemudian dievalusi oleh DPD dinyatakan gagal dan kembali kedaerah induk. Artinya bisa
kita katakan bahwa semua daerah yang sudah dimekarkan itu bisa dikatakan sebagai daerah
yang berhasil untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Yang kedua Pimpinan, saya ingin mengingatkan atas tugas lembaga ini yang terakhir
Komite I telah diberikan mandat dengan membentuk tim mediasi untuk penyelesaian
sengketa agraria atau kasus pertanahan anatar masyarakat Teluk Jambe Karawang dengan
Perusahaan PT. Pertiwi Lestari. Ini perusahaan raksasa saya perlu sebut PT. Pertiwi Lestari
ini milik Indofood. Luar biasa data yang dimiliki oleh Komite I yang data ini juga bersumber
dari masyarakat dan teman-teman NGO semakin membenarkan semakin membuka mata hati
kita termasuk saya, sebagai ketua tim bahwa benar 70% tanah-tanah negara di republik ini
telah dikuasai oleh hanya segelintir orang yaitu 0,2% mereka yang disebut pemilik modal di
negara ini. Ini artinya, saya ingin mengatakan dan mengingatkan kepada semua kita bahwa
kita sedang pada posisi darurat agraria. Bagaimana bisa tanah republik yang republik ini
diperjuangkan oleh rakyat, kemudian tanah ini dikuasai oleh pemilik modal, oleh kelompok
kapitalis, oleh mereka-mereka yang selama ini justru seolah-olah negara kalah. Dalam kasus
Teluk Jambe telah terjadi kriminalisasi telah.., dalam kasus Teluk Jambe telah terjadi
pemenjaraan terhadap beberapa petani dan warga yang melakukan perlawanan dan berjuang
untuk hak-hak tanah. Dalam kasus Teluk Jambe aparat dan kepolisian dan tentara yang
diberikan seragam dan senjata dari uang rakyat, justru tidak berpihak kepada rakyat tetapi
berpihak kepada pemilik modal.
Nah kasus Teluk Jambe adalah satu kasus diantara ratusan kasus di tanah air yang
berkaitan dengan penguasaan tanah oleh kelompok-kelompok pemilik modal. Saya ingin
mengingatkan dan mendorong DPD harus segera membentuk Pansus Pertanahan tidak
sekadar tim mediasi dan kita ingin membuktikan bahwa DPD adalah lembaga yang dilahirkan
rakyat yang selamanya sampai kiamat akan berdiri tegak lurus pada cita-cita dan kepentingan
rakyat, dan kita akan melawan siapapun dan tidak akan meletakan diri kita menjadi antek
pemilik modal, pengusaha siapapun atas nama apapun mereka.
Terima kasih Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Benny. Selanjutnya, silakan.
PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL)
Terima kasih.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
34
Sofwat Hadi dari Kalimantan Selatan.
Mendengarkan permintaan dari Ketua Badan Kehormatan mengenai aturan bertata,
aturan beracara Badan Kehormatan. Saya harapkan, saran saya adakan Rapat Pleno Badan
Kehormatan, kemudian hasilnya secara tertulis dikirim ke Panitia Musyawarah Panmus nanti
oleh Panmus akan dibicarakan apakah akan ditugaskan kepada Badan Kehormatan yang
membuat atau dibentuk tim pansus. Setelah itu atau nanti bagaimana minta keputusan dari
apa sidang paripurna. Demikian juga mungkin disampaikan atas nama Komite I alangkah
bagusnya juga bicarakan di Rapat Pleno Komite I kalau ada hal-hal usulan tim pansus kirim
surat ke Panmus. Jadi saya ingin supaya sidang paripurna ini sesuailah dengan apa
marwahnya begiu. Bahwa keputusan di sidang paripurna harus melalui dua tahap
pembicaraan. Pembicaraan di alat kelengkapan yang memproses dibawa ke Panmus,
diagendakan. Jangan kita ini berlarut-berlarut usul, asal pendapat pribadi di sini. Sebenarnya
sidang paripurna itu hanya tinggal setuju, tidak setuju ketok begitu saja karena sudah ada
pembahasan sebelumnya. Sidang paripurna bukan untuk pembahasan. Kita sering
mengadakan SR di Inggris dimana-mana itu 1 jam selesai, 1 jam selesai karena sudah
diproses secara matang, ada perdebatan sebelum ke sidang paripurna jangan perdebatan
sidang paripurna itu saja. Makanya ada pembicaraan tahap ke 1 tahap ke 2 itu. Jadi sering
saya perhatikan tidak melewati proses pentahapan itu yang saya minta kepada pimpinan-
pimpinanan alat kelengkapan, untuk supaya mari kita patuhi tata tertib yang ada.
Terima kasih.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Pimpinan, satu menit, Pimpinan.
Sekedar meluruskan Pak Sofwat yang disampaikan oleh saya dan juga beberapa
anggota itu selalu dalam Paripurna ada agenda lain-lain bersifat masukan kepada pimpinan
dan tidak dimintakan untuk Pimpinan segera dan hari ini mengambil keputusan.
PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL)
Masukan itu ke komite.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Ngerti, mekanisme itu diatur dalam Tata Tertib untuk mengusulkan.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Silakan-silakan pimpinan di sini harusnya ke sini Pak.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Untuk mengusulkan pansus ada mekanismenya diusulkan oleh alat kelengkapan kita
paham itu. Ini sekadar mengingatkan dan dicatat tentu oleh Pimpinan. Nanti Pimpinan
mengambil tindakan-tindakan lanjut. Tidak hari ini dan tidak harus sekarang karena paripurna
hari ini adalah paripurna penyampaian laporan reses. Kami paham itu.
Terima kasih.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
35
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Pimpinan.
PEMBICARA : Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI)
Sabar, puasa ini.
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Pimpinan, untuk merespon sebentar ini biar tidak tersesat.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Iya silakan.
PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (BALI)
Yang pertama kami ingin sampaikan ini bukan pendapat saya pribadi dan baru saya
sampaikan. Ini kan kadang-kadang kita baru datang sekarang kita tidak tahu cerita
sebelumnya kan? Ini problemnya. Lalu kita membuat kesimpulan, lalu kesimpulan itu
menghakimi, ini saya kira kurang bagus juga. Jadi saya ingin sampaikan, di Rapat Panmus
kami sudah sampaikan, tertulis juga sudah kami sampaikan. Ketika paripurna kemarin yang
penutupan masa sidang, kami juga sudah sampaikan. Artinya itu bukan pendapat pribadi
tertulis juga sudah ada di Panmus juga ada, ada rekamannya mungkin itu. Jadi saya kira
sebelum menjustifikasi atau menghakimi coba ditanya dululah nanti sehat kita paripurna ini.
Saya setuju tinggal diketok-ketok saja. Tapi jangan juga yang sudah disampaikan dilupakan
saya kira tidak bagus juga. Jadi konsistensi kita melihat rapat juga perlu kita pahami secara
detail jangan sampai hari ini kita datang langsung kita simpulkan. Padahal sebelumnya sudah
disampaikan karena kita tidak hadir, tidak dengar, kita anggap itu tidak pernah ada tidak
bagus juga begitu.
Terima kasih Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih. Masih ada lagi?
PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL)
Tambahan saja Pak.
Acara dan lain-lain itu maksud kami ada hal-hal yang lain yang terkait yang sudah
diagendakan di Panmus masih ada yang ketinggalan itu. Jadi jangan dan lain-lain 132 boleh
menyampaikan usul, saran saya kira akhirnya apa, ribut terus itu saja.
Terima kasih.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Ketua, interupsi, Ketua.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
36
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Iya baik intinya memang untuk kebaikan tahapan itu. Oke.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Meluruskan saja Ketua.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Saya kira sama- sama sepakat itu.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG)
Meluruskan Pak Ketua.
Kemarin Pansus Pak Sofwat juga hadir kok Panmus iya, Pak Pasek Pak Sofwat juga
hadir kok. Tentang apa disampaikan beliau juga dengar kemarin kok. Pimpinan lupa tidak
menyampaikan di paripurna atas usulan itu Pak, makanya saya ingatkan (*berbicara Bahasa
Arab) itu kata orang Banjarmasin. Lalu yang kedua, soal Pak Pasek betul di Panmus sudah
disampaikan. Pak Sofwat kita tempat lupa dan salah Pak mungkin Bapak sedang lupa tadi
begitu. Itu saja. Terima kasih.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB)
Interupsi, Pimpinan. B-69, NTB.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Iya silakan.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB)
Terima kasih Pimpinan dan Ibu Waka.
Saya ingin mengusulkan Pak, dan mungkin ini harus dipertegas bahwa Bapak-bapak
inikan sudah punya kursi sendiri. Harusnya tidak bicara tanpa kursinya Pak, kursi ini mahal
loh. Kok Bapak meninggalkan kursi bicara di tempat yang tidak ada kursi yang ada
namanya. Salah itu Pak. Jadi itu seperti Bali kosong tapi ngomong-nya di tempat lain. Jadi
saya pikir eh Bali kosong ternyata ngomongnya di belakang. Jadi mohon Pak di paripurna ini
ditertibkan yang mau bicara harus dikursinya. Nanti kursinya diambil orang pada ribut lagi.
Terima kasih.
PEMBICARA : Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI)
Setuju.
SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2016-2017 SELASA,6 JUNI 2017
37
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.
(WAKIL KETUA DPD RI)
Iya menjadi catatan kita semua saya kira ini kita setuju ya.
Masih ada lagi?
Baiklah sidang dewan yang mulia. Kami meminta agar dalam masa sidang yang
relatif singkat ini kita semua dapat terus meningkatkan kerja-kerja politik demi memajukan
daerah melalui produk-produk legislasi sebagai bentuk artikulasi kerja kita di alat
kelengkapan maupun secara perorangan. Untuk itu kami mengharapkan agar seluruh anggota
dapat melaksanakan tugasnya dengan secra disiplin khususnya dalam menghadiri setiap rapat
dan kegiatan di alat kelengkapannya. Selain itu, pada kesempatan ini atas nama Pimpinan
kami mengundang seluruh Anggota DPD RI, para senator yaitu pada hari ini hari Selasa 6
Juni 2017 pukul 17.00 nanti untuk melaksanakan acara berbuka puasa bersama. Kebetulan
yang mendapatkan giliran lembaga negara tanggal 6 ini adalah kita setelah Presiden
kemudian MPR dan DPR kemarin. Yang akan hadir insya Allah nanti Presiden beserta Ibu
Negara tentu Wakil Presiden kalau beliau ada di sini dan Pimpinan Lembaga Negara beserta
Menteri Kabinet, dan undangan lainnya seperti pimpinan partai politik dan lain sebagainya.
Yang bertempat di kediaman Bapak Oesman Sapta Ketua DPR RI, ulangi DPD RI.
Kami berharap semoga dengan pelaksanaan acara buka puasa bersama ini dapat
semakin memperkuat tali silahturahmi antara kita dan menambah energi positif bagi kita
dalam melaksanakan tugas kelembagaan. Ada sebuah informasi atau pengumuman yang
berkaitan dengan telah ya sepakatnya Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan Senator
Leonardy Hermainy BA-7 dari Sumatera Barat untuk sebagai anggota dari Komite IV dan
kemudian juga di BAP Badan Akuntabilitas Publik, BAP. Karena itu Sekjen agar segera
memproses untu surat keputusannya. Sebelum menutup sidang kali ini kami sampaikan
bahwa Sidang Paripurna ke-13 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan
dan pengesahan Keputusan DPD RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017.
Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-12 kami tutup.
KETOK 3X
Wabillahitaufik walhidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti shanti om.
SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB
top related