DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... · di Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah yang telah merenggut ribuan korban jiwa, ... undangan tersebut, di antaranya sebanyak
Post on 28-Mar-2019
220 Views
Preview:
Transcript
Nomor : RISALAHDPD/SIPUR-4/X/2018
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-4
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2018-2019
I. KETERANGAN
1. Hari : Jum’at
2. Tanggal : 5 Oktober 2018
3. Waktu : 14.15 WIB - 16.01 WIB
4. Tempat : R. Rapat Nusantara V
5. Pimpinan Sidang : 1. DR (HC) Oesman Sapta (Ketua DPD RI)
2. Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si.
(Wakil Ketua I DPD RI)
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis (Wakil Ketua II DPD
RI)
4. Drs. H. Akhmad Muqowam (Wakil Ketua III DPD RI)
6. Acara : 1. Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI;
2. Penetapan Keanggotaan Panmus DPD RI.
7. Hadir : Orang
8. Tidak hadir : Orang
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 1
II. JALANNYA SIDANG:
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mulai Sidang Paripurna pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kami sampaikan.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada siang hari ini,
marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota Dewan
serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia
Raya.
PEMBICARA: PADUAN SUARA DAN SELURUH PESERTA SIDANG
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 2
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat
Jenderal, sampai saat ini telah hadir 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPD dan telah
menandatangani daftar hadir. Seizin Bapak Ibu sekalian, sidang akan kami lanjutkan
sungguhpun hari ini baru baru 45 (empat puluh lima) orang, sambil menunggu kehadiran
yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang lain yang akan segera menyusul di
Paripurna ini. Apakah setuju?
KETOK 1X
Ibu Bapak sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sidang
Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
KETOK 1X
Sidang Dewan yang mulia sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini
mempunyai 3 (tiga) agenda pokok:
1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018 dan penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan;
3. Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Sidang Dewan yang mulia, mengawali pelaksanaan Sidang Paripurna ke-4 DPD hari
ini, kami dari meja Pimpinan turut prihatin, berduka, dan mengucapkan belasungkawa yang
sedalam-dalamnya atas musibah bencana gempa bumi dan tsunami yang baru-baru ini terjadi
di Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah yang telah merenggut ribuan korban jiwa,
ribuan luka-luka, dan harta benda. Kita berharap dan mendo’akan korban yang meninggal
semoga diterima amalnya oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, begitu juga kepada
korban luka-luka kita doakan supaya segera pulih, sehat kembali seperti sediakala. Untuk
keluarga yang ditinggalkan, semoga kekuatan, ketabahan, kesabaran diberikan oleh Tuhan
Yang Maha Kuasa di dalam menerima musibah tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak
semua yang hadir dalam kesempatan hari ini untuk mendoakan semoga korban, keluarga,
diberikan ketabahan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.
Hadirin sekalian, sebagaimana hasil kesepakatan Panmus tanggal 27 September 2018
yang lalu, jadwal acara Sidang Paripurna terkait Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan I
Tahun 2018 dan Laporan Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Sidang Paripurna
dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan dan Pengesahan Keputusan
DPD RI yang sedianya akan laksanakan pada tanggal 3 Oktober 2018, namun
pelaksanaannya diundur menjadi 5 Oktober 2018 sesuai dengan hasil komunikasi Pimpinan
Dewan Perwakilan Daerah dengan Pimpinan BPK RI, dikarenakan pada tanggal 3 Oktober
yang lalu Ketua BPK bersama ketua lembaga tinggi negara lainnya, termasuk yang terhormat
Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD RI, sedang melakukan kegiatan peninjauan lokasi dan
korban bencana sekaligus memberikan bantuan di Provinsi Sulawesi Tengah. Penyampaian
hasil pemeriksaan ini merupakan bagian dari kewenangan DPD untuk menerima hasil
pemeriksaan keuangan negara dari BPK sebagaimana amanah dalam Pasal 249 Ayat (1)
Huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 3
Untuk itu, kami persilakan Saudara Ketua BPK RI menyampaikan penjelasan atas
Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Prof. Dr. Moermahadi Ketua BPK,
kami persilakan.
PEMBICARA: Prof. Dr. MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA, CA., CPA.
(KETUA BPK RI)
Yang terhormat Ketua DPD RI, yang kami hormati para Wakil Ketua DPD RI, yang
kami hormati Anggota BPK RI, yang kami hormati para Anggota DPD RI, serta hadirin yang
saya muliakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua
sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPD RI yang mulia ini. Dalam
kesempatan ini, tidak lupa BPK mengucapkan selamat dan sukses atas Hari Jadi DPD RI
yang ke-14 pada tanggal 1 Oktober 2018 yang lalu. Semoga DPD RI dapat mewujudkan
visinya sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel
memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BPK juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi dan
tsunami di Palu, Donggala dan Sigi yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serta
kerusakan bangunan dan infrastruktur lainnya. Keluarga besar BPK di Palu juga terkena
dampak dari bencana tersebut. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada
keluarga korban serta memberikan kebaikan dan hikmah atas bencana tersebut. Aamiin,
aamiin yaa rabbal allamin.
Pimpinan rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan, memenuhi amanat Pasal
23E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hari ini BPK
menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan
Semester I tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. IHPS I tahun
merupakan ikhtisar dari 700 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 120 LHP pada
pemerintah pusat, 542 LHP pada pemerintah daerah, serta 38 LHP pada BUMN dan badan
lainnya.
Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan, IHPS I Tahun 2018
mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan yang terdiri dari:
1. 7.539 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern;
2. 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp10,06 triliun;
3. Serta 204 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
senilai Rp1,49 triliun.
Dari 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut, di antaranya sebanyak 5.172 permasalahan merupakan permasalahan
yang berdampak finansial yang terdiri atas:
1. Permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.557 permasalahan
senilai Rp2,34 triliun;
2. Potensi kerugian sebanyak 513 permasalahan senilai Rp1,03 triliun; dan
3. Kekurangan penerimaan sebanyak 1.102 permasalahan senilai Rp6,69 triliun.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 4
Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, pada saat
pemeriksaan di Semester I Tahun 2018, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan
menyerahkan aset dan atau menyetorkan ke kas negara atau kas daerah atau kas perusahaan
senilai Rp676,15 miliar. Di antaranya sebesar Rp476,65 miliar merupakan penyetoran dari
pemerintah daerah.
Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan, IHPS I Tahun 2018
memuat ikhtisar hasil pemeriksaan atas 652 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keuangan, 12
LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. 652 LHP keuangan tersebut terdiri atas:
1. 106 LHP keuangan pada pemerintah pusat; dan
2. 542 LHP keuangan pada pemerintah daerah; dan
3. 4 LHP keuangan pada badan lainnya.
BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat tahun 2017. Dalam pemeriksaan LKPP, BPK juga memeriksa 86 Laporan Keuangan
Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun
2017. Adapun laporan keuangan BPK tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.
Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 menunjukkan bahwa:
1. 79 laporan keuangan kementerian lembaga, termasuk LKBPK dan 1 LKBUN
memperoleh opini WTP;
2. 6 dari laporan keuangan kementerian lembaga memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian; dan
3. 2 laporan keuangan kementerian lembaga memperoleh opini Tidak Menyatakan
Pendapat atau TMP atau disebut dengan disclaimer.
Opini WTP LKKL telah mengalami peningkatan dari 84 persen atau 74 LKKL pada
tahun 2016 menjadi 91 persen atau 80 LKKL pada tahun 2017. Hal ini berarti pemerintah
hampir mencapai target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola dan
reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau
RPJMN 2015-2019 sebesar 95 persen pada tahun 2019.
Pimpinan dan Anggota DPD dan hadirin yang terhormat, BPK juga memeriksa
Laporan Pemerintah Daerah atau sebanyak 542 LKPD tahun 2017 yang terdiri atas:
1. 34 laporan keuangan pemerintah provinsi;
2. 415 pemerintah kabupaten;
3. 93 pemerintah kota.
Hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 memberikan opini WTP kepada 411 LKPD,
opini WDP kepada 113 LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat kepada 18 LKPD.
Berdasarkan tingkat pemerintahan, pencapaian opini atas LKPD tahun 2017 sebagai berikut.
1. Dari 34 pemerintah provinsi, sebanyak 33 LKPD memperoleh opini WTP dan 1
LKPD memperoleh opini WTP.
2. Dari 415 pemerintah kabupaten, sebanyak 298 LKPD memperoleh opini WTP,
sebanyak 99 LKPD memperoleh opini WDP, dan sebanyak 18 LKPD memperoleh
opini Tidak Menyatakan Pendapat.
3. Dari 93 pemerintah kota, sebanyak 80 LKPD memperoleh opini WTP dan sebanyak
13 LKPD memperoleh opini WDP.
Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah Bidang
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019
masing-masing sebesar 85 persen, 60 persen, dan 65 persen.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 5
Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami muliakan, BPK selalu berkontribusi
dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah yang menjadi salah
satu kinerja utama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian opini LKPP dari TMP pada tahun 2004-
2008, WDP untuk tahun 2009-2015, dan menjadi WTP pada tahun 2016 dan 2017. Opini
WTP yang diraih LKPD pun terus meningkat dari 0,65 persen atau 3 LKPD pada tahun 2006
menjadi 76 persen atau 411 LKPD pada tahun 2017. Berdasarkan tingkat pemerintahan,
terdapat peningkatan opini WTP secara signifikan pada pemerintah daerah, yaitu:
1. Pada pemerintah provinsi, capaian opini WTP meningkat dari nol persen pada tahun
2006 menjadi 97 persen pada tahun 2017 atau 33 LKPD;
2. Pada pemerintah kabupaten, capaian opini WTP meningkat dari 0,58 persen atau 2
LKPD pada tahun 2006 menjadi 72 persen atau 298 LKPD pada tahun 2017;
3. Pada pemerintah kota, capaian opini WTP meningkat dari 1 persen atau 1 LKPD pada
tahun 2006 menjadi 86 persen atau 80 LKPD pada tahun 2017.
Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 ini tidak
terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang terjadi pada
tahun 2016. Upaya tersebut antara lain adalah:
1. Pemutakhiran data aset tetap;
2. Penginvetarisasi ulang secara menyeluruh aset tetap tanah, gedung dan bangunan;
3. Serta penyetoran dan pemulihan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke
kas daerah.
Adapun penyebab belum diperoleh opini WTP pada 131 LKPD adalah masih
ditemukannya ketidaksesuaian LKPD secara materiil dengan standar akuntansi pemerintahan
dan ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah
tersebut. Secara umum permasalahan tersebut terjadi pada:
1. Aset tetap pada 109 pemerintah daerah, di antaranya pencatatan aset tetap tanah,
gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset
tetap yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum dilakukan,
tidak akurat, atau dicatat secara gabungan.
2. Aset lancar pada 70 pemerintah daerah, antara lain saldo dana BOS tidak dicatat dan
disajikan pada neraca penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara dan
piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. Belanja modal pada 48 pemerintah daerah, antara lain pencatatan realisasi belanja
modal tidak sesuai dengan prestasi visi pekerjaan serta realisasi belanja modal atas
kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis belum dipulihkan.
Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan, dari kurun waktu 13
tahun terakhir sejak tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2018, BPK telah memberikan
510.514 rekomendasi yang bertujuan untuk membuat pemerintah BUMN, BUMD, dan badan
lainnya bekerja lebih tertib, akuntabel, hemat, efisien, dan efektif. Dari seluruh rekomendasi
tersebut, sebanyak 369.356 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, di
antaranya sebanyak 306.691 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan
periode tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2018 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan
penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara dan daerah sebesar Rp79,98 triliun,
di antaranya Rp17,81 triliun merupakan penyetoran uang penyerahan aset dari pemerintah
daerah.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 6
Selain tindak lanjut rekomendasi berupa penyetoran ke kas negara, daerah, dan
perusahaan, BPK juga telah menyelamatkan uang atau aset negara yang berasal dari koreksi
belanja subsidi sebesar Rp49,05 triliun dan koreksi cost recovery sebanyak Rp29,36 triliun.
Sehingga, total uang aset negara yang telah diselamatkan BPK dalam kurun waktu 2015
sampai 2018 adalah sebesar Rp158,39 triliun.
Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan, BPK telah membantu
aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam proses penegakan hukum melalui hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada
APH untuk diproses lebih lanjut. Pada periode 2003 sampai dengan 30 Juni 2018, BPK juga
telah melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp45,65 triliun kepada Kepolisian
RI, Kejaksaan RI, dan KPK. Dari total temuan yang dilaporkan tersebut, di antaranya
sebanyak 425 temuan senilai Rp44,5 triliun telah ditindaklanjuti.
Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan, demikianlah hal-hal yang
dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPD RI yang terhormat ini. Kami berharap
informasi yang kami sampaikan dalam IHPS dan LHP BPK Semester I Tahun 2018 dapat
mendukung tugas dan wewenang DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk mendalami temuan-
temuan yang telah kami sampaikan. Sesungguhnya efektivitas dari hasil BPK akan tercapai
jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu
pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang
intensif dari Pimpinan dan para Anggota DPD RI dan para Anggota DPD RI. Kami
mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPD RI
yang terhormat.
Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih kepada Ketua BPK. Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018 yang
telah kami terima secara khusus akan kami pelajari dan tindak lanjuti melalui Komite IV dan
Badan Akuntabilitas Publik. Masukan tersebut juga akan menjadi bahan dalam penyusunan
pertimbangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Hadirin sidang yang mulia kita mengapresiasi kerja-kerja BPK yang telah dilakukan
dalam kurun waktu 13 tahun terakhir di mana BPK telah berkontribusi dalam memperbaiki
transparansi akuntabilitas keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari 510, mohon maaf,
510.514 rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK yang bertujuan untuk membuat
pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan lainya bekerja lebih tertib, akuntabel, hemat, efisien,
dan efektif, sebanyak 306.691 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
DPD RI mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah BPK dalam menyelamatkan
uang dan/atau aset negara secara real senilai Rp158,39 triliun. Ini luar biasa. Penyelamatan
uang dan/atau aset negara tersebut sangat diperlukan guna menopang sistem keuangan
pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
Sidang Dewan yang mulia, dari berbagai laporan dan surat catatan yang telah
disampaikan tadi, kami meminta dengan segenap Anggota dan Alat Kelengkapan DPD untuk
menjadikannya sebagai catatan penting bahan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional.
Dengan laporan yang ada, diharapkan dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan
pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK demi perbaikan dan
terwujudnya tata kelola keuangan dan transparansi serta akuntabilitas. Tidak lupa pula kami
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 7
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja sama selama ini.
Dan, semoga Tuhan meridai berbagai langkah kerja BPK dan DPD. Semoga kerja sama ini
dapat terjalin lebih baik lagi sehingga memberikan dampak luas bagi masyarakat dan daerah.
Berkenaan dengan itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib, DPD akan menugasi
Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
tersebut. Sebagai bahan pembahasan, kami akan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2018 kepada Pimpinan
Komite IV dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik.
Kepada yang terhormat Pimpinan Komite IV dan Pimpinan Badan Akuntabilitas
Publik kami persilakan. Silakan, Pak Ajiep. Dari Akuntabilitas Publik ada yang mewakli dari
BAP? Silakan Pak Ayi. Terima kasih kepada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan Badan
Akuntabilitas Publik.
Ibu dan Bapak sekalian, sebelum memasuki agenda selanjutnya, kami mintakan
waktu kepada Paripurna untuk memberi kesempatan kepada Ketua BPK dan
jajarannyameninggalkan ruangan sidang dengan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas
kerja sama di antara BPK dan Dewan Perwakilan Daerah.
Sidang Dewan yang mulia, kita akan lanjutkan Sidang Paripurna sekarang ini.
Melanjutkan Sidang Paripurna ini perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan menerima formulir
susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPD Tahun Sidang 2018-2019 dari Provinsi Nusa
Tenggara Timur tanggal 24 September 2018. Dalam formulir tersebut, terdapat perubahan
keanggotaan di Alat Kelengkapan Komite I dan Komite III, yaitu sebagai berikut.
1. Nama Syafrudin Atasoge, semula di Komite III pindah ke Komite I.
2. Saudara Ir. Abraham Liyanto semula Komite I menjadi Komite III.
Untuk itu, apakah dapat kita setujui perubahan susunan komposisi Keanggotaan Alat
Kelengkapan DPD tersebut untuk Tahun Sidang 2018-2019. Setuju? Sebab kalau tidak, kita
paksa Pak Abraham Liyanto untuk naik haji tahun yang akan datang.
KETOK 1X
Di samping itu, Pimpinan juga menerima formulir susunan keanggotaan Alat
Kelengkapan DPD Tahun Sidang 2018-2019 dari Provinsi Bali tertanggal 26 September
2018. Dalam formulir tersebut, terdapat perubahan keanggotaan di Alat Kelengkapan
Komite, Komite I, Komite III, dan BKSP, dan Panmus yaitu sebagai berikut.
1. Komite I semula Saudara Gede Pasek Suwardika menjadi saudara Sri I Gusti Ngurah
Arya Wedakarna.
2. Komite III semula Saudara Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menjadi Saudara
Gede Pasek Suwardika.
3. BKSP semula Saudara Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menjadi Saudara I Kadek
Arembawa.
4. Panmus semula Saudara Gede Pasek Suwardika menjadi Saudara Sri I Gusti Ngurah
Arya Wedakarna.
Apakah disetujui? Pak Pasek setuju? Pak Pasek? Setuju, baik.
KETOK 1X
Karena Pak Sri dan Pak Kadek kebetulan masih di luar masih merokok.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 8
Selain itu, pada Rapat Panmus 27 September yang lalu juga telah menyepakati
keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI dari PULD, adalah Wakil Ketua II PULD Drs. H.
Muhammad Sofwat Hadi, S.H. dari Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya akan ditetapkan
dalam Sidang Paripurna ke-4 hari ini. Untuk itu apakah setuju Pak Sofwat disetujui menjadi
anggota Panmus? Siapa tidak setuju? Oh Pak Benny. Baik, kita setujui Pak Benny.
KETOK 1X
Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat
kelengkapan. Karena itu, pada sidang paripurna ini kita akan mengesahkan rancangan
undang-undang usul inisiatif DPD. Maka, kesempatan pertama kami persilakan kepada
PPUU menyampaikan laporan hasil harmonisasi RUU dan pelaksanaan tugas yang telah
dilaksanakan. Silakan Pimpinan dari PPUU kami persilakan.
Silakan, Pak Yasin.
PEMBICARA: H. M. YASIN WELSON LAJAHA (WAKIL KETUA PPUU DPD RI)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Wakil Ketua yang mulia,
para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Laporan
pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang disampaikan pada Sidang Paripurna
ke-9 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Hadirin yang berbahagia, puji dan
syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang paripurna pada siang hari ini dapat kita
laksanakan.
Sesuai dengan agenda sidang paripurna hari ini, izinkan kami atas nama anggota dan
Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan pelaksanaan tugas Panitia
Perancang Undang-Undang pada pertengahan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019.
Sidang Paripurna yang mulia, sampai pertengahan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019,
PPUU telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang telah
dijadwalkan. Pada tanggal 12 September 2018, PPUU telah memfinalisasi RUU Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. RUU tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan mengenai
hak ulayat masyarakat hukum adat yang muncul sebagai akibat dari sektoralisasi pengaturan
agraria. PPUU juga memandang masih terdapatnya permasalahan eksistensi hak ulayat, di
antaranya disebabkan tidak adanya kepastian wilayah adat, tidak adanya data batas wilayah
adat yang akurat yang berujung pada timbulnya konflik batas wilayah daerah. Dalam
pembahasan, muncul pertanyaan mengenai perbedaan pokok pengaturan terhadap RUU dan
dari DPR, RUU usul Komite I dan inisiatif PPUU.
Secara pokok, pengaturan RUU Masyarakat Hukum Adat dari DPR mengatur
mengenai subjek hukum, yaitu masyarakat hukum adat. RUU Perlindungan Hak Masyarakat
Adat dari Komite I menitikberatkan pada pengaturan mengenai perlindungan hak masyarakat
adat. Sedangkan, RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dari PPUU mengatur mengenai
salah satu hak masyarakat hukum adat, yaitu hak ulayat. Oleh karena itu, kami memandang
urgency pembentukan RUU ini dibutuhkan untuk memperjuangkan eksistensi dan kemajuan
dari masyarakat hukum adat di daerah.
Secara umum, substansi pokok pengaturan RUU yang khusus, yaitu pertama,
pengakuan yang terbagi dalam beberapa kriteria dan diberikan kepada masyarakat hukum
adat serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Kedua, pemberian hak atas tanah di
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 9
atas tanah ulayat diberikan dengan melakukan perjanjian dengan masyarakat hukum adat.
Ketiga, peralihan dan pembenahan kepada hak ulayat publik privat tidak dapat dialihkan
menjadi jaminan utang. Hak ulayat privat dapat dijadikan jaminan utang dengan persetujuan
masyarakat hukum adat dan hak atas tanah di atas hak ulayat dapat dipilihkan, dialihkan
secara, serta dijadikan jaminan utang sepanjang diperjanjikan. Keempat, mekanisme dan
bentuk ganti kerugian diatur di dalam RUU ini. Kelima, terhapusnya hak ulayat dapat terjadi
tanahnya jatuh ke negara atau tanahnya musnah. Sehubungan dengan telah dibagikannya draf
RUU pada tanggal 20 September 2018 dan selesainya pembahasan dan penyusunan RUU
tersebut, maka pada sidang paripurna ini kami harapkan Dewan Sidang Paripurna yang mulia
dapat menyelesaikan RUU tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai RUU usul
dari DPD RI.
Sidang Dewan yang mulia, harmonisasi merupakan tahapan akhir penyusunan RUU
sebelum disahkan di dalam Sidang Paripurna DPD RI dan diamanahkan kepada PPUU
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 Pasal 268 Ayat (1) dan Tatib DPD RI Pasal
91 Ayat (1). Selain itu, perlu kami tegaskan bahwa harmonisasi juga diamanatkan dalam
Undang-Undang P3 Pasal 46 dan 47. Memenuhi ketentuan tersebut, pada tahun 2018 ini
PPUU telah melakukan harmonisasi terhadap 4 RUU, 3 peraturan DPD, serta masih akan
melaksanakan harmonisasi terhadap 6 RUU yang sedang dalam tahapan penyusunan oleh
Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV. Namun, PPUU tidak dapat melaksanakan
kegiatan harmonisasi tersebut dikarenakan pada tahun 2018 ini anggaran hanya tersedia
untuk 3 RUU, sehingga 6 RUU yang belum diharmonisasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini
memiliki konsekuensi 6 RUU yang masih dalam tahap pembahasan oleh komite secara
formil tidak dapat disahkan dalam sidang paripurna. Seharusnya, hal ini menjadi perhatian
Pimpinan DPD dan Pimpinan Komite agar kegiatan harmonisasi sebagai salah satu syarat
formal penyusunan RUU tetap dapat dilaksanakan sehingga tidak berdampak terhadap
menurunnya produktivitas legislasi DPD.
Sidang Dewan yang mulia, salah satu wujud terjadinya hubungan baik antara PPUU
dengan Baleg adalah diadakannya kunjungan kerja bersama dalam rangka penyerapan
aspirasi masyarakat di daerah terhadap penyusunan program legislasi nasional. Kegiatan ini
memiliki nilai strategis sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan posisi tawar DPD
untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam program legislasi nasional. Mengingat
pentingnya kegiatan tersebut kami meminta kepada Pimpinan DPD RI agar dapat
memberikan perhatian serius terhadap berlangsungnya kegiatan tersebut yang dimaksud pada
tahun ini mengingat pada tahun 2017 kita tidak mengikuti kegiatan tersebut karena dengan
alasan tidak tersedianya anggaran. Selain penyusunan Balegnas prioritas tahunan, perlu pula
dipersiapkan keterlibatan DPD RI melalui PPUU dalam pembahasan Prolegnas 5 tahunan
karena kita sadari bersama bahwa Prolegnas 5 tahunan merupakan dasar rencana kerja
legislasi pada periode berikutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan kepada
Pimpinan DPD memberikan perhatian khusus agar produk yang akan dihasilkan DPD selaras
dengan kebutuhan daerah dalam menjalankan program perencanaan legislasi melalui
penyusunan Balegnas.
Sidang Dewan yang mulia, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk
legislasi DPD RI, tugas dan kinerja PPUU dengan sendirinya harus dikembangkan agar suara
daerah semakin diperhatikan di tingkat nasional. Perlu kita perhatikan, dalam penyusunan
Prolegnas, penyusunan RUU, mekanisme pelaksanaan harmonisasi dan mekanisme
pemantauan dan evaluasi pada Perda serta Rapenra hendaknya tertuang dalam peraturan
lembaga. Peraturan-peraturan tersebut mendesak untuk segera kita bentuk mengingat jejak
lembaga DPD ini lahir mekanisme kerja lembaga DPD dalam melaksanakan fungsi
legislasinya belum mempunyai pedoman yang jelas, rigid, dan komprehensif.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 10
Terakhir, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Huruf m
Tatib DPD bahwa tugas penyusunan rancangan peraturan DPD merupakan salah satu tugas
pokok yang dimiliki PPUU. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kami mengharapkan
Pimpinan DPD RI dapat memberikan dukungan, baik formal maupun materiil pada kegiatan
penyusunan peraturan-peraturan tersebut.
Sidang Paripurna yang mulia, demikianlah laporan pelaksanaan tugas PPUU dan
beberapa informasi penting yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna hari ini agar
dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.
Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom.
Om shanti shanti shanti om.
Jakarta, 5 oktober 2018.
Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang
Ketua: Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H. M.S., ditandatangani.
Wakil Ketua: H. Nofi Candra, S.E., ditandatangani.
Wakil Ketua: Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., ditandatangani.
Wakil Ketua: H.M. Yasin Welson Lajaha.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih kepada Pimpinan PPUU dan kita semua sudah mendengarkan laporan
Pimpinan PPUU yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Apakah dengan disampaikannya Rancangan Undang-Undang
tersebut beserta naskah akademiknya, kita menyetujui untuk ditindaklanjutkan di dalam
proses legislasi bersama DPD dan pemerintah? Setuju? Kalau tidak, dikembalikan lagi ke
Ambon ini, Ketua. Setuju ya? Jhon? Baik, Pak Jhon, terima kasih.
KETOK 2X
Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, kita akan dengarkan laporan Komite IV tentang
penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang akan disampaikan oleh
Pimpinan Komite IV. Kepada Pimpinan Komite IV kami persilakan.
PEMBICARA: BASRI SALAMA, S.Pd. (WAKIL KETUA KOMITE IV DPD RI)
Laporan pelaksanaan Komite IV DPD RI pada Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I
Tahun Sidang 2018-2019 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jumat, 5 Oktober
2018.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 11
Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat para Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita
memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-
Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-4 Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan segenap
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kami turut
menyampaikan duka yang mendalam pada bencana yang dialami oleh warga Sulawesi
Tengah dan warga NTB. Semoga yang meninggal diberi tempat yang terindah di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta'ala, yang luka-luka maupun yang sakit diberi ketabahan dan kekuatan.
Hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan pertimbangan Rancangan Undang-
Undang APBN 2019. Pertama, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai
kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan
DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib berkewajiban memberikan pertimbangan
terhadap RAPBN Tahun 2019 yang disusun setelah mendengar penjelasan Presiden Republik
Indonesia dalam Sidang Paripurna DPD RI yang juga dihadiri Anggota DPD RI tanggal 16
Agustus 2018. Dua, menerima permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPD RI yang
disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2018, membahas dan
mengkaji naskah Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2019, nota keuangan, buku
ringkasan program dan pagu indikatif anggaran kementerian dan lembaga negara.
Dalam upaya memperdalam pemahaman dan penguasaan, Komite IV sebagai alat
kelengkapan yang diberi tugas penyusun bahan pertimbangan. Sesuai Peraturan DPD RI
Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pemberian pertimbangan DPD RI
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
maka dilaksanakan kegiatan berupa:
1. Komite IV bersama Tim Anggaran Komite I, II, dan III melaksanakan rapat kerja
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Kunjungan Kerja ke tiga daerah, yaitu Aceh, Kalimantan Selatan, dan Bali;
3. RDP dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas;
4. Pleno Komite IV, termasuk finalisasi draf pertimbangan RUU APBN 2019 yang
dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2018.
Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2019 yang perlu
mendapat perhatian khusus DPD RI dan pemerintah sebagai berikut.
1. Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN tahun 2019 diharapkan masuk dalam
konsideran mengingat pada RUU APBN tahun 2019 sesuai Pasal 249 UU No.2
Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Soal ini
kami sampaikan bahwa sampai umur 15/14 tahun usia kita, RUU maupun UU APBN
tidak ada dalam klausul mengingat dimuat pertimbangan kita sebagian dari
konsideran;
2. Pasal 35 Ayat (2) poin d RUU APBN Tahun Anggaran 2019 tentang Pemerintah
sebagai Penjamin atas Pinjaman Internasional yang dilakukan oleh BUMN dan Pasal
35 Ayat (7) bahwa pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan dan penggunaan
dana cadangan penjaminan pemerintah harus berdasarkan persetujuan DPR RI
dengan pertimbangan DPD RI;
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 12
3. Pasal 37 Ayat (1) dan (2) RUU APBN Tahun Anggaran 2019 tentang Pengurusan
Piutang Negara tidak diimplementasikan hanya dengan menggunakan peraturan
Menteri Keuangan. Oleh karena itu, DPD RI mendorong DPR RI dan pemenrintah
untuk melakukan pembahasan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang
telah disusun oleh DPD RI dan disampaikan kepada DPR RI;
4. Peningkatan DAU sebesar 3,33% tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan
negara sebesar 13,08%. Kenaikan 3,33% hanya cukup untuk menutupi inflasi.
Seharusnya peningkatan penerimaan negara dapat meningkatkan alokasi DAU secara
proposional;
5. Besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2019 belum sesuai dengan roadmap dana
desa yang diatur pada UU No.6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014. Alokasi dana
desa tahun 2019 dengan roadmap dana desa dialokasikan sebesar 111,840 miliar
sehingga rata-rata dana desa yang seharusnya diterima oleh setiap desa adalah senilai
1,509 miliar. Oleh karena itu, DPD RI merekomendasikan pemerintah untuk
mengalokasikan dana desa sesuai dengan roadmap dana desa sebagai pelaksanaan
atas UU No.6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014;
6. Kenaikan DAK nonfisik sebesar 6,29% tidak dapat menutupi kewajiban pemerintah
untuk menyejahterakan guru tidak tetap pada sekolah negeri dan guru tetap yayasan,
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru dan tenaga kesehatan. Oleh karena
itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi DAK nonfisik agar tenaga honorer dan
PPK guru dan tenaga kesehatan dapat memperoleh penghasilan sebesar Upah
Minimum Regional (UMR).
Yang berikut, pengawasan pelaksanaan UU SPPN, Pimpinan, Anggota dan hadirin
yang saya hormati pengawasan terhadap UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mempunyai tujuan sebagai berikut.
1. Mengawasi pelaksanaan musrenbang dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran.
2. Mengawasi pelaksanaan e-Budgeting sebagai mekanisme penganggaran yang efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,
kepatutan, dan dimanfaatkan untuk masyarakat.
3. Mengawasi visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD dan RPJMD. Metode
pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja Komite IV dengan pendekatan daerah
pemilihan pada tanggal 25-27 Juni 2018.
Hadirin yang berbahagia, atas dasar itu kami merekomendasikan kepada DPR RI
sebagai berikut.
1. Sinkronisasi musrenbang
a. Pelaksanaan musrenbang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan
perlunya tim ahli yang independen yang mampu mengidentifikasi setiap
kegiatan yang diusulkan, apakah mempunyai manfaat ekonomi dan multiplayer
effect yang paling luas.
b. Harmonisasi dan sinkronisasi UU yang terkait dengan Sistem Perencanaan
Penganggaran Pembangunan Nasional dengan UU Pemerintah Daerah.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 13
2. Pelaksanaan e-Planning dan e-Budgeting di daerah
Pelaksanaan e-Planning dan e-Budgeting harus didukung dengan peraturan setingkat
UU serta ketersediaan SDM dan infrastruktur yang memadai. BPKP sebagai lembaga
yang memperoleh mandat untuk melakukan pengawalan pembangunan nasional dan
pengawalan akuntabilitas keuangan negara dan daerah harus berperan aktif untuk
memfasilitasi pemerintah daerah di dalam membangun sistem perencanaan dan
penganggaran yang terintegritasi.
3. Sinergisitas visi-misi kepala daerah dengan RPJMN dan RPJMD.
Indikator tercapainya target-target pembangunan telah ada dalam RPJMD. Kepala
daerah terpilih harus konsisten dalam pelaksanaannya dan tidak mengubah target
yang telah ditetapkan.
4. Perubahan UU No. 25 Tahun 2004
DPD RI merekomendasikan kepada DPR RI untuk segera menindaklanjuti usul
inisiatif RUU DPD RI tentang Sistem Perencanaan Pembangunan sebagai perubahan
atau UU No. 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ada
saat ini.
Selanjutnya perkembangan pelaksanaan RUU Peningkatan dan Pendapatan Asli
Daerah telah kami sampaikan dalam bentuk tabel. Kami lewati saja.
Hadirin yang berbahagia, demikian hasil pembahasan Komite IV yang dapat kami
sampaikan dalam sidang paripurna ini. Selanjutnya, kami minta kepada Sidang Paripurna
yang terhormat ini untuk mengambil keputusan DPD RI tentang:
1. Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun anggaran 2019;
2. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan pengawasan terhadap UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, kami mengharapkan kepada Pimpinan DPD RI untuk mengkordinasikan dan
mengkomunikasikan dengan DPR RI.
Demikianlah laporan tugas Komite IV. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih
atas dukungan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat Jenderal DPD RI, para staf ahli serta
rekan-rekan awak media dalam pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Om shanti shanti shanti om.
Jakarta, 5 Oktober 2018.
Komite IV DPD RI
Ketua: Dr. H. Ajiep Padindang S.E., M.M.
Wakil Ketua: Ir. H. Ayi Hambali M.M.
Wakil Ketua: Siska Marleni S.E., M.Si.
Wakil Ketua: Basri Salama S.Pd.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 14
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih kepada Saudara Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Saudara Basri Salama
yang telah menyampaikan pertimbangan dan hasil pengawasan Komite IV di dalam Sidang
Paripurna DPD ini. Izinkan Bapak/Ibu sekalian, apakah dengan demikian pertimbangan DPD
RI terhadap RUU APBN dan hasil pengawasan DPD RI atas UU No.25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat kita setujui? Pak Ajiep? Setuju.
KETOK 2X
Baik Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan
perkembangan tugas alat kelengkapan yang tidak mengambil keputusan ya. Saya urutkan
nanti pertama dari Komite I, Komite II, Komite III, BKSP, dan terakhir adalah BAP. Komite
II tidak jadi? Baik, informasi dari sekretariat bahwa Komite II tidak melaporkan di dalam
sidang paripurna ini. Lebih singkat artinya, apalagi kalau yang lain menyerahkan saja, tidak
perlu pidato, itu lebih cepat lagi.
Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Saudara-saudara sekalian, silakan
kepada Pimpinan Komite I dan siap-siap Pimpinan Komite III.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (KETUA KOMITE I DPD RI)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan
Yang terhormat Ketua DPD RI, para Wakil Ketua, yang terhormat seluruh Anggota
DPD RI, hadirin serta undangan yang berbahagia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai
Merauke, Miangas sampai Rote.
Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa karena
atas limpah karunia-Nya kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna DPD RI hari ini dalam
keadaan sehat walafiat. Sekalipun dari mimbar yang terhormat, dari gedung DPD RI kami
juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang setinggi-tingginya atas jatuhnya korban
yang begitu banyak, saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, karena musibah gempa dan
tsunami di Poso, Sigi, Sulawesi Tengah. Insya Allah mereka yang telah meninggalkan kita,
saudara-saudara kita, bisa diterima seluruh amal dan kebajikannya, dan mereka yang
ditinggalkan, para keluarga diberikan kekuatan lahir batin. Mereka yang masih dalam
pengobatan Insya Allah diberikan kesembuhan dan kesehatan.
Bapak/Ibu hadirin yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Komite I telah
melaksanakan kegiatan:
1. Penyusunan RUU tentang Pemerataan Pembangunan Daerah;
2. Pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan secara tripartit atau trilateral antara
DPD RI, DPR RI, dan pemerintah.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komite I telah melaksanakan kegiatan
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Barat. Selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, Komite I juga telah
melakukan beberapa kegiatan audiensi dan pembahasan persiapan pemilu 2019.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 15
Secara rinci, perkembangan pelaksanaan tugas Komite I pada Masa Sidang I Tahun
Sidang 2018-2019 dapat disampaikan sebagai berikut.
A. Penyusunan RUU tentang Pembangunan Daerah
Komite I telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya:
1. Komite I telah melakukan Studi Referensi tentang Pemerataan Pembangunan
Daerah di negara Australia dan Spanyol pada tanggal 2-8 September 2018 dan
negara Prancis pada tanggal 10-22 September 2018;
2. Pada Rapat Pleno Komite I pada tanggal 26 September 2018 telah disepakati
perubahan nomenklatur draf rancangan undang-undang yang semula
sebagaimana yang tercantum di Prolegnas disebut RUU tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal setelah melalui berbagai perubahan
pembahasan menjadi RUU tentang Pemeratan Pembangunan Daerah.
3. Komite I telah menyelesaikan naskah akademik dan RUU tentang Pemerataan
Pembangunan Daerah yang pada tanggal 2 Oktober Tahun 2018 kemarin
telah dilakukan seminar uji sahih. Draf RUU dimaksud di empat provinsi:
Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, dan Provinsi
Papua Barat. RUU tentang Pemerataan Pembangunan Daerah ini juga
ditargetkan selesai pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019.
B. Pembahasan tripartit terkait RUU tentang Daerah Kepulauan
1. RUU tentang Daerah Kepulauan merupakan RUU inisisatif DPD RI yang
akan dibahas secara tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah.
2. Pada hari Senin tanggal 10 September 2018, Komite I menerima surat
undangan dari Pansus DPR RI terkait rapat kerja Pansus RUU tentang Daerah
Kepulauan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 September
2018 sebagai bagian dari tahap awal pembahasan tripartit antara DPD, DPR,
dan pemerintah. Adapun agenda acara dalam raker tersebut, yaitu:
1) Penyampaian keterangan DPD RI terhadap RUU tentang Daerah
Kepulauan,
2) Keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan,
3) Pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU tentang Daerah
Kepulauan,
4) Pengesahan mekasnisme kerja dan jadwal acara rapat pembahasan RUU
tentang Daerah Kepulauan, dan
5) Penyerahan blanko Tim RUU tentang Daerah Kepulauan.
Namun dikarenakan pihak pemerintah berhalangan, rapat kerja dimaksud
akan dijadwalkan ulang pada hari Senin pada tanggal 8 Oktober 2018. Pada
kesempatan tersebut, Komite I juga akan mengajak para gubernur dan Ketua
DPRD 8 dari provinsi daerah kepulauan untuk menghadiri rapat kerja Pansus
RUU Daerah Kepulauan. Ini dimaksudkan agar para Ketua DPRD dan
gubernur di delapan provinsi kepulauan memahami bahwa sejarah lahirnya
RUU Daerah Provinsi Kepulauan benar-benar adalah sebuah RUU yang
diinisiasi oleh lembaga DPD RI.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 16
C. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, Provinsi
Papua, dan Provinsi Papua Barat.
1. Saat ini satu dekade lebih pelaksanaan otsus memasuki 12 tahun pelaksanaan
Undang-Undang Otsus Aceh, 17 tahun p-elaksanaan Undang-Undang Otsus
Papua, dan 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua Barat.
Diperlukan adanya evaluasi secara menyeluruh, secara total yang
komprehensif terhadap pelaksanaannya. Sampai saat ini masih ditemukan
berbagai kendala atau persoalan dalam pelaksanaannya di mana dalam hal ini
memicu adanya dorongan untuk mengevaluasi pelaksanaan otsus tersebut.
2. Berbagai kendala yang dihadapi, antara lain:
1) Belum tercapainya kesejahteraan pemerataan pembangunan
sebagaimana yang diharapkan di daerah-daerah di mana Undang-
Undang Otsus tersebut dilaksanakan,
2) Sektor pelayanan publik belum membaik,
3) Adanya penyalahgunaan pemanfaaatan dana otsus yang tidak tepat
sasaran,
4) Belum terbitnya sejumlah regulasi di tingkat daerah sebagai payung
hukum pelaksanaan dari perda atau perdasus, perdasi dan qonun untuk
Aceh.
5) Ketimpangan pendidikan dan kesehatan dan ekonomi yang
mengakibatkan pada kemiskinan yang masih tinggi di daerah di mana
Undang-Undang Otsus tersebut dilaksanakan.
3. Sementara itu, jumlah anggaran yang sudah disalurkan di tiga wilayah
tersebut oleh pemerintah pusat sangat besar. Sekali lagi, sangat besar, yang
seharusnya dapat memberikan perubahan atau perbaikan pada pelayanan
publik, khususnya pendidikan dan kesehatan serta perubahan pada tingkat
kesejahteran dan pembangunan.
4. Oleh karena itu, penjelasan di atas menjadi dasar kuat bagi Komite I DPD RI
melakukan pengawasan pelaksanaan otsus di tiga daerah tersebut yang
nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi perbaikan kebijakan
otsus di masa mendatang.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite I, di antaranya:
1. RDPU dengan narasumber mereka-mereka yang bisa dikatakan pakar dan ahli dan
expert di bidangnya,
2. Kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, dan
3. Rapat dengar pendapat dengan kementerian dan lembaga.
Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, Komite I akan melaksanakan
FGD terkait dengan otonomi khusus dengan mengundang Gubernur Papua, Gubernur Papua
Barat, Gubernur Aceh, Bupati Maybrat, Bupati Merauke, Bupati Aceh Timur, MRP, MRPB,
DPRB, DPR Otsus, DPRA, Wali Nanggroe, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen
Perimbangan Kementerian Keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat, perlu kami sampaikan juga bahwa
Komite I pada hari Senin, 24 September 2018 yang lalu telah melakukan RDP dengan KPU
dan Bawaslu dalam rangka pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam
rapat dengar pendapat tersebut, kami menekankan agar KPU benar-benar menjadi
penyelenggara pemilu yang independen, menjauhkan diri dari kepentingan politik atau
bahkan mewujudnyatakan dirinya menjadi lembaga atau rezim yang seolah-olah pemilu
hanya diatur oleh lembaganya tanpa mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari rakyat,
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 17
kelompok civil society, dan kelompok-kelompok lainnya yang berkepentingan terhadap
idealnya sebuah demokrasi.
Terkait DOB ini, posisi Komite I sudah sangat jelas bahwa DPD RI mendesak
pemerintah untuk segera menerbitkan RPP tentang desain besar penataan daerah dan RPP
tentang penataan daerah.
Bapak/Ibu hadirin yang terhormat dan Pimpinan DPD RI, sebagaimana Bung Karno
Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan, “Bila aku melihat gelombang laut
memecah pantai, aku melihat Indonesia. Bila aku melihat rumpunan padi menguning, aku
melihat Indonesia. Jika kita memiliki keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam
semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Demikianlah yang dilakukan oleh Jokowi
sejak diberikan kepercayaan untuk memimpin Indonesia. Tragedi Palu, Jokowi sebagai
Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang begitu cepat memberikan respons, reaksi,
dan penanganan yang sangat memuaskan, dan untuk itu kami memberikan apresiasi yang
sebesar-besarnya kepada pemerintah Jokowi-JK dari mimbar yang terhormat ini.
Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2018-2019. Atas
perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih.
Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om shanti shanti shanti om.
Pimpinan Komite I DPD RI.
Ketua: Benny Rhamdani, sudah bertanda tangan.
Wakil Ketua: H. Fachrul Rozi, M.IP., sudah bertanda tangan.
Wakil Ketua II: Fahira Idris, S.E., M.H., sudah bertanda tangan.
Wakil Ketua III: Yacob Esau Komigi, S.E., M.M., sudah bertanda tangan.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih kepada Saudara Benny Rhamdani Ketua Komite I yang dalam
penyampaian laporannya jelas sekali ya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana ketika rapat
Komite I berjalan ketika di situ juga ada Ibu Fahira ya. Baik, terima kasih Saudara Benny
Rhamdani.
Selanjutnya silakan kepada Komite III dan siap-siap BKSP.
PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (WAKIL KETUA KOMITE III
DPD RI)
Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang kami hormati seluruh Pimpinan Alat
Kelengkapan DPD RI, yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPD RI, serta hadirin yang
berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan
laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI pada Sidang Paripurna yang
ke-IV pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 ini, khususnya dalam rentang mulai
tanggal 16 Agustus hingga 2 Oktober 2018.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 18
Komite III DPD RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa rapat pleno 2
kali, rapat dengar pendapat 3 kali, rapat dengar pendapat umum 4 kali, serta kunjungan kerja
2 kali. Adapun program kegiatan yang menjadi prioritas bahasan Komite III pada rentan
waktu tersebut, yaitu:
1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pekerja Migran Indonesia,
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji,
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang
kami muliakan, sehubungan dengan program kegiatan di atas dapat kami laporkan
perkembangan pelaksanaan tugas kegiatan Komite III DPD RI dalam bidang penyusunan,
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagai berikut.
1. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di mana dalam melaksanakan pengawasan
undang-undang ini, Komite III DPD RI telah melakukan serangkaian kegiatan
kunjungan kerja ke Saudi Arabia dan kunjungan kerja ke beberapa daerah, serta rapat
pendapat umum terkait dengan narasumber dari berbagai pakar maupun instansi
terkait yang menghasilkan beberapa substansi materi pentin:
1) Kinerja pemerintah atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018/1439 Hijriah
patut diapresiasi dengan adanya beberapa perbaikan dan peningkatan atas
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Namun, masih terdapat beberapa
catatan terkait layanan haji yang harus mendapat perhatian lebih lanjut dari
pemerintah.
2) Dibutuhkan politik will yang sangat kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki
dan meningkatkan layanan penyelenggaraan ibadah haji mengingat
penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional yang melibatkan tidak hanya
pemerintah, tetapi sesungguhnya juga masyarakat sebagai stakeholder haji.
Yang kedua, RDP dengan Badan Pengelola Keuangan Haji yang menghasilkan
beberapa garis besar substansi materi sebagai berikut.
1) Bahwa kehadiran BPKH harus memberi dampak signifikan dan konkret dalam
menetapkan nilai BPIH yang proporsional.
2) BPKH harus menjelaskan kepada publik secara transparan berapa nilai BPIH
setiap tahunnya atau proyeksi pada tahun mendatang serta berapa yang
disubsidi oleh pemerintah, termasuk komponen penggunaan BPIH tersebut
untuk apa saja.
2. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ada
beberapa garis besar substansi materi sebagai berikut pada saat melakukan rapat
dengar pendapat umum tanggal 4 September 2018 yang menghadirkan Rudolf
Yuniarto, Ph.D., Pusat penelitian sumber daya regional LIPI, serta Wakil Ketua
Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah yang menghasilkan beberapa hal sebagai
berikut.
1) Undang-Undang PPMI telah mengakomodir beberapa kebaruan, antara lain
definisi pekerja migran dan pengakuan keluarga pekerja migran yang telah
mengadopsi konvensi PBB 1990.
2) Akurasi dan kebaruan pendataan dari setiap tahap migrasi, penuntasan berbagai
peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPMI, termasuk penyusunan Perda
Perlindungan Pekerja Migran di setiap daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota,
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 19
serta peningkatan koordinasi serta sinergitas program perlindungan pekerja
migran serta pemberdayaan pascamigrasi antara pemangku kepentingan yang
terlibat harus menjadi peta kebutuhan dalam pengawasan perlindungan pekerja
migran Indonesia.
Kemudian kami melakukan juga rapat dengar pendapat umum di tanggal yang sama 4
September 2018 yang menghadirkan Anis Hidayah pada saat rapat dengar pendapat
umum, dan menyimpulkan beberapa poin penting.
1) Sikap Migrant Care terhadap moratorium adalah bahwa moratorium bersifat
sementara atau ad hoc dan bukan jalan keluar. Oleh karena itu, pemerintah
perlu menegaskan jangka waktu moratorium tersebut serta menjelaskan kepada
publik hasil evaluasi dari moratorium dimaksud.
2) Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan pekerja migran
Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan pekerja migran dari negara
lain.
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Pada saat rapat dengar pendapat umum, menghasilkan beberapa garis besar substansi
materi penting:
1) Diperlukan kerja sama antara BPJS kesehatan dengan Kemendagri dan
pemerintah daerah agar semua peserta BPJS Kesehatan dapat dijangkau
sekalipun tidak memiliki nomor induk kependudukan. Untuk melakukan
pendataan calon peserta baru, BPJS Kesehatan bisa mengoptimalkan pemda.
2) Pendapat iuran peserta BPJS Kesehatan sampai saat ini belum dapat memenuhi
seluruh jaminan dari layanan kesehatan. Berdasarkan kondisi demikian, maka
pemerintah memberikan dana talangan untuk mengatasi persoalan defisit yang
selama ini dialami. Solusi mengatasi defisit di BPJS Kesehatan dapat dilakukan,
di antaranya dengan penambahan iuran sesuai dengan kebutuhan pemenuhan
jaminan layanan kesehatan, pemberian talangan dari pemerintah, dan
konsistensi peserta pribadi di BPJS Kesehatan dalam membayar iuran.
Yang kedua, Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III dengan Bapak Timbul
Siregar dari BPJS Watch serta Profesor Hasbullah Tabrani yang dilaksanakan tanggal
25 September dan memperoleh substansi materi sebagai berikut.
1) Defisit keuangan BPJS jangan dijadikan alasan untuk mengurangi pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dan menaikan iuran kepada peserta BPJS.
2) Adanya polemik antara BPJS Kesehatan dengan IDI, Asosiasi Rumah Sakit,
DJSN, dan Kemenkes terkait munculnya peraturan direktur pelayanan BPJS
Kesehatan yang semakin mempersulit BPJS berkembang dengan baik. Untuk
itu perlu adanya kemauan politik dari DPR RI maupun DPD RI serta
pemerintah untuk dapat memperbaiki BPJS Kesehatan itu sendiri.
Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang
kami muliakan, demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI pada
Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Dan pada akhirnya, perkenankanlah kami
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan berserta seluruh Anggota DPD
RI, serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Komite
III. Semoga segala upaya dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan yang berlipat
dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 20
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Damai sejahtera bagi kita semua.
Om shanti shanti shanti om.
Pimpinan Komite III DPD RI.
Ketua: DR. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.S.P.
Wakil Ketua: H. Abdul Aziz, S.H.
dr. Delis Jukarson Hehi, MARS.
Novita Anakotta.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih, Ibu Novita Anakotta, S.H., M.H. yang telah menyampaikan laporan
Komite III di dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah ini. Selanjutnya, silakan
Pimpinan BKSP dan terakhir nanti dari BAP.
PEMBICARA: GKR AYU KOES INDRIYAH (KETUA BKSP DPD RI)
Yang terhormat Bapak Pimpinan DPD RI, yang terhormat para Ketua Alat
Kelengkapan, yang terhormat Saudara-saudara Anggota DPD RI, yang terhormat pejabat
Sekretariat Jenderal DPD RI beserta seluruh jajarannya, dan hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin
yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
hanya atas perkenan dan rida-Nya kita bersama dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-4
DPD RI pada hari ini, Kamis 4 Oktober 2018. Izinkan kami atas nama Anggota dan
Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah
dilakukan oleh Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) pada Masa Sidang I Tahun 2018-2019,
yaitu pelaksanaan kunjungan kerja bilateral ke Republik Hungaria dan pelaksanaan kegiatan
FGD BKSP DPD RI.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia serta hadirin yang
kami hormati, dalam rangka memperkuat hubungan parlemen dan kerja sama bilateral
dengan negara sahabat, BKSP DPD RI telah melaksanakan kunjungan bilateral ke negara
sahabat Republik Hungaria pada tanggal 10 s.d. 16 September 2018 yang lalu. Dapat kami
laporkan bahwa kunjungan berlangsung dengan penerimaan dan proses diskusi yang sangat
amat baik di antara kedua belah pihak. Adapun hasil-hasil yang kami dapatkan adalah
sebagai berikut.
1. Perdagangan Kelapa Sawit
Hungaria adalah anggota Uni Eropa yang terikat oleh kesepakatan mengenai
pembatasan produk kelapa sawit. Dalam keputusan Uni Eropa, menganggap bahwa
kelapa sawit sebagai produk yang tidak ramah lingkungan dan kurang baik bagi
kesehatan. Namun, dari hasil kunjungan ke Hungaria, alasan larangan impor Crude
Palm Oil (CPO) ke negara-negara Uni Eropa adalah adanya keinginan dari negara-
negara Uni Eropa untuk melindungi produk dalam negeri mereka, misalnya minyak
dari bunga matahari dan minyak zaitun. Hungaria sendiri tidak bisa menolak
kesepakatan bersama yang sudah menjadi keputusan Uni Eropa tersebut. BKSP DPD
RI merekomendasikan agar hal ini menjadi pembicaraan serius bagi Komite II DPD
RI dan juga lembaga terkait lainnya. Diperlukan upaya untuk melakukan klarifikasi
dan jawaban atas tuduhan Uni Eropa mengenai masalah kelapa sawit tersebut.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 21
komoditas kelapa sawit sendiri adalah komoditas yang cukup strategis dalam ekspor
Indonesia dan menyangkut hajat hidup masayarakat di daerah. Penghentian ekspor
CPO akan sangat merugikan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan
optimalisasi diplomasi perdagangan produk kelapa sawit dengan cepat.
2. Kerja sama pariwisata
Sektor pariwisata Hungaria sangat maju. Penduduk hanya berjumlah 9 juta orang,
sementara jumlah wisatawan asingnya mencapai 18 juta orang. Keberhasilan
Hungaria dalam mengembangkan pariwisata ini sangat ditentukan oleh beberapa
faktor, di antaranya: 1) faktor ketersediaan infrastruktur yang sangat lengkap dan
integratif; 2) tingkat jaminan keamanan yang sangat tinggi. Hungaria bisa menjadi
referensi dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Dalam hal kerja sama
pariwisata, kunjungan wisatawan kedua negara masih sangat kecil dikarenakan jarak
yang jauh. Promosi pariwisata Indonesia sebenarnya sudah dilakukan secara rutin dan
baik oleh berbagai pihak, terutama kedutaan besar RI di Budapest. Namun, jarak yang
jauh dan biaya yang besar menyebabkan kurangnya minat wisatawan Hungaria untuk
mengunjungi Indonesia. Kasus ini mirip dengan kasus di Bulgaria karena letak
Hungaria berdekatan dengan Bulgaria. BKSP merekomendasikan agar ada upaya dari
Komite III untuk membahas upaya peningkatan minat wisatawan dari Benua Eropa,
khususnya kawasan Eropa Tengah dan Utara.
3. Pengelolaan air limbah
Isu lingkungan adalah isu sensitif di uni Eropa, termasuk Hungaria. Oleh karena itu,
Hungaria serius menata sanitasi dan keamanan lingkungannya, termasuk dalam hal
kualitas air. Hungaria juga mempunyai masalah limbah, baik limbah rumah tangga
maupun limbah industri. Namun dengan sistem pengelolaan limbah yang
berteknologi tinggi serta pengelolaan terpadu, limbah bisa diolah sehingga hasil
keluarannya menjadi ramah lingkungan. Manfaatnya bukan hanya baik bagi
kesehatan lingkungan dan masyarakat, tetapi juga bagi pariwisata. Sungai-sungai di
Hungaria menjadi indah dan bisa menjadi tujuan wisata. Indonesia bisa mengambil
pelajaran dan bekerja sama dengan Hungaria dalam pengolahan limbah ini. Hal ini
mengingat tingginya pencemaran di sungai-sungai Indonesia, padahal sungai di
Indonesia memiliki potensi yang besar untuk konsumsi, pengangkutan, maupun
pariwisata.
4. Kerja sama pendidikan
Hungaria dikenal unggul dalam pendidikan teknik. Hungaria juga menyediakan
banyak beasiswa bagi mahasiswa asing secara penuh. Kesempatan ini belum banyak
dimanfaatkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, BKSP menyarankan agar Pimpinan
dan Snggota Komite III DPD RI melakukan pembicaraan lebih lanjut agar
mahasiswa-mahasiswa Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengambil program
studi dengan beasiswa Hungaria. Delegasi BKSP sendiri sudah menyampaikan
permintaan agar pemerintah Hungaria memberikan kuota tambahan beasiswa bagi
mahasiswa Indonesia.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin
yang kami hormati, Badan Kerja Sama Parlemen sebagai alat kelengkapan DPD yang
mempunyai fungsi fasilitas hubungan luar negeri yang menjunjung kepentingan daerah telah
dan akan terus melakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk menunjang upaya
di atas. Sebagai agian dari upaya tersebut, DPD RI telah menyelenggarakan kegiatan FGD
mengenai optimalisasi daya saing sektor unggulan daerah. Tema yang diangkat dalam FGD
adalah Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan Daerah di Tengah Ketidakpastian Iklim
Perdagangan Internasional: Peluang, Tantangan, dan Hambatan bagi Daerah. Alasan dari
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 22
pemilihan tema tersebut adalah Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ketidakpastian
iklim perdagangan internasional. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa
negara mengakibatkan resesi, bahkan krisis di Argentina dan Turki, tekanan terhadap nilai
tukar mata uang, serta ketidakpastian iklim ekspor impor. Pada saat yang sama di dalam
negeri, program restrukturisasi ekonomi dengan berbagai langkah belum menampakkan hasil
yang cukup menggembirakan. Potensi ekonomi daerah-daerah di Indonesia yang demikian
besar bisa menjadi potensi yang berperan sebagai pilar utama kekuatan ekonomi nasional.
Beberapa hasil yang didapatkan dari pelaksanaan FGD tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Daerah sangat mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut, dengan 2 alasan yaitu:
1) Selama ini pusat dirasakan masih sangat kurang dalam membina pengembangan
dan penguatan sektor unggulan daerah sehingga potensi tersebut tidak
berkembang dan tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya.
2) Selama ini stakeholder daerah kurang mempunyai ruang untuk mengkritisi
pemerintah dan lembaga pusat dalam hal pengembangan sektor ungggulan.
FGD ini menjadi ajang yang sangat baik bagi daerah untuk berkeluh kesah dan
memberikan masukan bagi pemerintah dan stakeholder pusat.
2. Peserta juga berharap acara-acara seperti FGD ini dapat dilakukan secara
berkesinambungan oleh DPD RI dengan tema-tema yang lebih spesifik dan
diselenggarakan di awal tahun.
3. Daerah sangat ingin dilibatkan dalam diplomasi perdagangan dan investasi yang
dilakukan oleh BKSP DPD RI dengan parlemen dari pihak luar negeri.
4. Daerah-daerah di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur masih mengeluhkan tentang
kurangnya investasi di daerah mereka, investasi mereka sangat timpang dan
kebanyakan dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Jawaban dari pemerintah
mengenai hal ini adalah sebagian investor masih enggan berinvestasi ke luar Jawa
karena kurangnya infrastruktur dan jaminan ketersediaan bahan baku industri, baik
pemerintah pusat maupun daerah berjanji akan membicarakan hal-hal yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. BKSP merekomendasikan agar komite-
komite terkait di DPD RI juga turut serta dalam mencari solusi investasi industri di
daerah.
5. Pemerintah daerah ingin agar pemerintah pusat memberikan payung hukum terhadap
inovasi-inovasi produksi di sektor hilir, misalnya dalam hal pengelolaan karet.
Selama ini produk karet rakyat sangat turun harganya. Upaya untuk melakukan
variasi produk agar karet bisa digunakan sebagai bahan campuran aspal masih
terkendala oleh payung hukum dari pemerintah pusat.
6. Pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki perbatasan dengan negara lain juga
mengeluhkan soal perdagangan di wilayah perbatasan. Mereka meminta agar ada
payung hukum yang bisa mengakselerasi perdangan di perbatasan sehingga produk-
produk daerah tersebut bisa dipasarkan dengan lebih cepat. Jawaban pemerintah pusat
adalah hal itu sudah diupayakan dan akan terus ditingkatkan. Namun, pemerintah
pusat juga menekankan bahwa hal itu harus dimanfaatkan dengan baik agar hasilnya
produktif. Jangan sampai yang terjadi justru daerah-daerah di perbatasan diserbu oleh
produk-produk dari negara tetangga.
7. Secara umum pemerintah pusat sudah melakukan perencanaan penguatan sektor-
sektor unggulan daerah. Namun, pelaksanaan harus terus ditata dan diawasi agar
hasilnya efektif. Begitu juga dalam hal diplomasi perdagangan dan investasi, BKSP
DPD RI merekomendasikan agar komite-komite terkait melakukan fungsi
pengawasan dengan lebih komprehensif mengenai penguatan sektor-sektor unggulan
daerah ini.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 23
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami
hormati, demikian laporan pelaksanaan tugas BKSP pada Tahun (Masa, red.) Sidang 1 Tahun
Sidang 2018-2019 ini. Sebelum menutup laporan ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan
BKSP menyampaikan permohonan maaf kepada Anggota DPD RI apabila laporan ini belum
dapat memuaskan kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sermua
Om shanti shanti shanti om
Saya Ketua BKSP.
Wakil Ketua I: Ibu Emma Yohanna.
Wakil Ketua II Adrianus Garu.
Wakil Ketua III Bapak Abraham (Abdurachman, red.) Lahabato.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Pertanyaan Ketua itu, ada apa dengan Basri? Katanya. Sebetulnya yang perlu dibubur
merah bubur itu adalah itu tadi ada Abraham Lahabato tadi itu. Mestinya adalah adalah
Abdurachman Lahabato. Untung Abdurachman-nya tidak hadir. Baik, selanjutnya terakhir
dari BAP. Silakan Saudara Mamberob.
PEMBICARA: MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK S.Si, M.Kesos. (WAKIL
KETUA BAP DPD RI)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat Anggota DPD RI, dan hadirin
sekalian.
Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Badan Akuntabilitas Publik Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Sidang Paripurna ke-4 DPD RI Masa Sidang I
Tahun Sidang 2018-2019. Dewan Perwakilan Daerah,dalam hal ini Badan Akuntabilitas
Publik, menerima banyak pengaduan terkait permasalahan tanah dalam berbagai jenis
beberapa tipologi permasalahan pertanahan yang diadukan masyarakat atau kelompok
masyarakat instansi kepada Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, di antaranya:
1. Permasalahan pertanahan antar-individu,
2. Permasalahan pertanahan antarmasyarakat dengan perusahaan swasta,
3. Permasalahan pertanahan antarmasyarakat dengan pemerintah ke pemda dan/atau
BUMN, BUMD.
Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, BAP telah menerima dan
menindaklanjuti beberapa pengaduan masyarakat. Banyaknya pengaduan masyarakat yang
masuk kepada BAP DPD RI menunjukkan adanya kepercayaan yang positif dari masyarakat
terhadap peran dan fungsi DPD RI sebagai representasi daerah. Beberapa kasus pengaduan
dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional karena hampir terjadi di setiap provinsi.
Sebagai contoh sengketa lahan antara masyarakat pinggir rel dengan PT Kereta Api
Indonesia Persero di mana akar permasalahan tersebut adalah perbedaan persepsi terhadap
grondkaart. Grondkaart yang dibuat pada zaman Hindia Belanda tidak bisa serta menjadi
dasar penggunaan atau hak milik oleh PT KAI. Aspek kepastian dan perlindungan hukum
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 24
berkenaan dengan legalitas tanah-tanah aset kereta api adalah ditentukan dengan mengikuti
ketentuan pendaftaran konversi hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
PA dan perundang-undangan di luar Undang-Undang PA, terutama Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1953 dan peraturan pelaksanaannya. BAP DPD RI bersama dengan kantor
staf Presiden Republik Indonesia sepakat untuk tidak membiarkan permasalahan ini berlarut-
larut dan akan melakukan pembahasan permasalahan dan penyelesaian lahan grondkaart.
Namun, beberapa pengaduan belum dapat ditindaklanjuti karena pagu anggaran BAP telah
habis dan usul penambahan anggaran untuk BAP belum dapat dipenuhi oleh PURT. Perlu
kami sampaikan kepada Pimpinan DPD RI bahwa pengadu sebagian besar adalah masyarakat
kecil yang lokasi tinggalnya, tempat tinggalnya, jauh dari ibu kota negara sehingga tidak
memungkinkan untuk mengundang masyarakat pengadu ini datang ke Jakarta. Mohon
kiranya Pimpinan DPD RI, mohon kebiksanaan Pimpinan DPD RI untuk segera
merealisasikan tambahan anggaran untuk Badan Akuntabilitas Publik.
BAP menerima laporan dari Komite IV bahwa ada temuan BPK RI tahun 2017 yang
bisa menjadi masalah ke depan, yaitu terkait subsidi energi listrik PLN yang bisa menjadi
pembahasan Komite II dan kususnya BAP karena ada indikasi kerugian negara yang
melampaui batas anggaran APBN. Komite IV berharap agar ini dapat ditindaklanjuti oleh
BAP. Atas dasar hal tersebut, pada masa sidang ini BAP mengagendakan untuk
menindaklanjutinya. Titik berat hasil pemeriksaan BPK RI yang akan dikonsultasikan oleh
BAP DPD RI pada tanggal 11 Oktober 2018 adalah hasil pemeriksaan yang terkait dengan
subsidi listrik tahun anggaran 2016 dan 2017 karena subsidi listrik menyangkut kepentingan
dan kemanfaatan untuk masyarakat umum serta menyerap dana anggaran yang cukup besar.
Dengan demikian, diperlukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan subsidi listrik
agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan yang dapat
mengakibatkan kerugian negara atas pembayaran subsidi yang tidak layak dibayarkan oleh
pemerintah kepada PLN.
Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan kepada Pimpinan DPD RI terkait
perkembangan pelaksanaan tugas Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Demikian yang dapat
kami sampaikan, akhir kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam damai sejahtera bagi kita.
Om shanti shanti shanti om.
Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI:
Drs. H. Abdul Ghafar Usman, Ketua.
Drs. H. Muhammad Idris, Wakil Ketua I.
H. Ahmad Nawardi, S.Ag., Wakil Ketua II.
Mamberob Yosephus Rumakiek, Wakil Ketua III.
Sekian.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih kepada Saudara Mamberob Y. Rumakiek, Wakil Ketua BAP yang telah
menyampaikan laporan perkembangan kerja dari Badan Akuntabilitas Publik. Beliau ini
adalah Anggota DPD dari Papua Barat.
Ibu dan Bapak sekalian, di awal memang sudah ada jadwal untuk menyampaikan
adalah Komite II. Karena sampai hari, sampai sekarang juga tidak ada laporan, kami dari
meja Pimpinan mengingatkan kepada Komite II agar menyampaikan perkembangan
kinerjanya di dalam Sidang Paripurna yang disepakati di dalam Panitia Musyawarah karena
ini merupakan salah satu etalase kerja kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing alat
kelengkapan kepada public. Oleh karena itu, sekali lagi dari meja Pimpinan saya
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 25
mengingatkan bahwa tidak selayaknya Komite II tidak melaporkan di dalam Sidang
Paripurna seperti sekarang ini. Ke depan semoga tidak ada lagi, komite utamanya, yang tidak
melaporkan di dalam sidang paripurna untuk menyampaikan laporan kerjanya di dalam
sidang paripurna. Saya kira ini pertama kali dari meja Pimpinan menyampaikan,
mengingatkan kepada alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Interupsi, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Iya.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Interupsi B-69.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Silakan.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Baiq Diyah Ratu Ganefi, dapil Nusa Tenggara Barat. Sebagai Komite II, Pimpinan,
jadi merasa juga saya agak terkejut kalau Komite II hari ini juga tidak menyampaikan
laporannya dan mohon izin memang empat pimpinan ini agak kurang mungkin kurang
bersemangat mungkin kalau saya bilang, tetapi mudah-mudahan dalam Paripurna ini saya
sebagai Komite II dan mengingatkan teman-teman dan Pimpinan Komite II untuk lebih
memperhatikan lagi.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya kira tidak perlu menjadi perdebatan. Ya Bu Baiq, terima kasih.
Bapak/Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga mengimbau kepada seluruh
anggota untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan tugas-tugas di alat kelengkapan
maupun tugas perorangan. Namun demikian, kami ingatkan bahwa ada tugas utama dan
kewajiban kita bersama, yaitu mengoptimalkan peran DPD, khususnya dalam pembahasan
RUU secara terlibat bersama DPR dan pemerintah. Komite I, Saudara Benny, Saudara Ketua,
saya kira hari Senin yang akan datang sudah ada agenda bersama DPR dan pemerintah untuk
membahas mengenai Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan kalau tidak
salah ya. Oleh karena itu, kami minta kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Alat
Kelengkapan untuk tetap menjaga komitmen tersebut, terutama memenuhi undangan
pembahasan tripartit serta berperan aktif dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan.
Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat Pimpinan DPD, Ketua DPD, Wakil Ketua
DPD, demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang kali ini.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 26
PEMBICARA: G.K.R AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)
Interupsi, Ketua. Interupsi, Ketua.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Silakan Ibu.
PEMBICARA: G.K.R AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)
B-50.
Meskipun ini hanya penggalangan dana secara DPD RI, tetapi saya ingin melaporkan
bahwa saya menjadi penghimpun.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Ibu, itu tidak perlu dimasukkan di dalam paripurna, Bu.
PEMBICARA: G.K.R AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)
Oh ya sudah, terima kasih, Pak.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Ya karena itu menjadi bagian informal kesadaran kolektif kita melalui Whats App.
Jadi kalau dilaporkan nanti menjadi keputusan DPD. Tetapi, sebagai informasi barangkali
perlu disampaikan berapa terakhir terkumpul.
PEMBICARA: G.K.R AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)
Ya Pak, saya hanya ingin melaporkan bahwa 83 Anggota memberi sumbangan dan
jumlahnya sekitar 140 juta.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Untuk Poso.
PEMBICARA: G.K.R AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)
Untuk ini, Palu. Donggala dan Palu.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Baik ini sudah kali yang kedua saya kira Bu GKR ini di dalam Whatss App grup.
Pertama dulu adalah untuk Lombok ya, Bu, ya dan Alhamdulillah seluruh Anggota, hampir
keseluruhan juga memberikan sharing-nya dan ini kali yang kedua. Terima kasih kepada
Ibu/Bapak sekalian yang sudah mentasyarufkan sebagian hartanya untuk yang berhak
menerima.
Ibu dan Bapak sekalian, demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang
paripurna kali ini. Silakan, Ketua.
SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2018-2019
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 27
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Bapak/Ibu Saudara sekalian, kita kemarin itu telah untuk dana atas nama DPD diajak
oleh Ketua DPR, MPR, Ketua MA, dan Ketua BPK untuk ke Palu dan Donggala. Kita telah
mengeluarkan uang sumbangan yang sebetulnya juga itu disiapkan juga untuk NTB ya. Nanti
NTB kita serahkan saja kepada NTB untuk mengatur yang jumlahnya tidak terlalu jauh.
Cuma di sana memang lebih besar karena situasinya lebih parah di Palu. Jadi kalau tidak
salah untuk NTB sekitar 200, untuk Palu sekitar 300. Jadi NTB 200, Palu 300, karena kita
dapat jatah dari Ibu Wakil Ketua 500 juta seluruhnya. Itu saja informasinya. Jadi kita untuk
dan atas nama Anggota DPD seluruh Indonesia telah menyumbangkan itu.
PIMPINAN SIDANG: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA III DPD RI)
Terima kasih, Ketua.
Jadi 500, kemudian tadi yang Bu Ayu juga saya kira itu yang diluar yang
disampaikan oleh Pak Ketua saya kira ya.
Baik Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, seluruh Anggota Ibu dan Bapak sekalian, kita
sudah menyelesaikan agenda Sidang Paripurna ini dan kami informasikan bahwa Sidang
Paripurna ke-5 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan-
pengesahan DPD sekaligus penutupan Masa Sidang I akan dilaksanakan pada tanggal 18
Oktober yang akan datang. Mohon kehadiran Ibu dan Bapak sekalian.
Seizin Ibu/Bapak sekalian, akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil ’alamin
Sidang Paripurna ke-4 kami tutup dan akhirnya
KETOK 3X
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG DITUTUP PUKUL 16.01 WIB
top related