Transcript
DEMONSTRASI BURUH TAHUN 2012 DIKOTA BATAMMenuntut UMK, Penghapusan Outsourcing, dan Memberlakukan BPJS
Oleh :
Naomi Hani
1452012
LATAR BELAKANG DEMONSTRASI
Banyaknya perusahaan outsourcing yang beroperasi di Kota Batam
Upah murah yang tidak memenuhi kesehjateraan buruh.
Nilai upah yang berada dibawah nilai KHL, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Kota Batam, angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Batam pada bulan Oktober 2012 mencapai Rp1.957.882.
TUNTUTAN DEMONSTRASI
Berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2012 merupakan aksi mogok secara nasional semua buruh FSPMI, dan untuk tanggal 4 Oktober 2012, merupakan aksi mogok semua buruh FSPMI yang ada di Batam.
Menuntut penghapusan outsourcing Menolak upah murah Berlakukan undang-undang PBJS Januari
2014, dan pembayaran upah kelompok usaha.
PENGHAPUSAN OUTSOURCING Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mendesak
pemerintah melalui Menko Perekonomian, Menko Kesra, dan Menakertrans, mengambil langkah serius mengeluarkan pelarangan outsourcing di luar lima jenis pekerjaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja (catering), tenaga pengamanan (security), penyediaan angkutan pekerja, dan usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan. Jika dalam waktu 14 hari kedepan tidak ada kemajuan, buruh mengancam akan kembali melakukan aksi serupa selama tujuh hari berturut-turut pada awal November 2012 mendatang.
Disnaker mencatat ada sekitar 400 perusahaan outsourcing yang beroperasi di Kota Batam, Diakuinya selama ini memang banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang bermasalah atau tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan.
MENOLAK UPAH MURAH
Semua anggota serikat buruh di Batam yakni FSPMI, SPSI dan SBSI menuntut KHL sebesar Rp 2,1 juta dan UMK 2.7 juta pada tahun 2013 mendatang dan menolak KHL sebesar Rp 1,79 juta yang ditawarkan oleh pihak Apindo.
Usulan yang disampaikan oleh Pemda Kota Batam untuk penetapan UMK tahun 2013 sebesar Rp. 2.040.000.
Sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.752 Tahun 2012 tentang Penetapan UMK Batam Tahun 2013 yakni sebesar Rp2.040.000.
BERLAKUKAN UNDANG-UNDANG PBJS
Tuntutan ketiga, yang selama ini dianggap tidak diperhatikan pemerintah yakni memastikan pelaksanaan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyangkut jaminan kesehatan seluruh buruh yang diberlakukan paling lambat 1 Januari 2014 tanpa limitasi atau/dan diskriminasi.
AKIBAT DEMONSTRASI
Tergangunya produksi perusahaan karena harus meliburkan para buruh
Kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan akibat dari tidak adanya proses produksi
Terganggunya aktivitas masyarakat umum dibeberapa tempat fokus demonstrasi
Penutupan akses pelayanan publik seperti bandara
HASIL DEMONSTRASI UMK ditetapkan diatas nilai KHLKHL Rp1.957.882. nilai UMK untuk 2013
Rp2.040.000 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mulai melakukan
penertiban terhadap sejumlah perusahaan jasa outsourcing atau alih daya yang tidak profesional dan sering mengabaikan hak-hak dari tenaga kerja di kota ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan mencabut izin usaha perusahaan jasa outsourcing yang tidak profesional dan masih menyalurkan tenaga kerja diluar ketentuan Pemerintah terkait bidang usaha yang hanya boleh menggunakan jasa outsourcing sebagai upaya penertiban.
BPJS diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 2014
ANALISIS DAN ARGUMENTASI HUKUM
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:Perlindungan terhadap hak asasi manusiaPengambilan keputusan atas dasar musyawarahPeradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnyaadanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyatPelaksanaan Pemilihan UmumKedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)Keseimbangan antara hak dan kewajibanPelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dannegara ataupun orang lainMenjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
UU NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM
Pasal 2.”Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
TATA CARA PEMBERITAHUAN KEGIATAN (PASAL 9)
Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penangung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.
PENDAPAT -PENDAPAT Nurcholis Madjid atau yang lebih kita kenal sebagai Cak Nur
mengatakan bahwa pentingnya membuat sebuah skema untuk menarik konsep nilai demokrasi yang abstrak menjadi lebih aplikatif untuk mempermudah dijabarkan serta diterapkan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia, salah satunya prinsip kebebasan nurani dan prinsip perlunya pendidikan demokrasi.
Menurut pemerhati masalah sosial, Achmad Nurdin, semenjak reformasi demokrasi bergulir yang dicetuskan Amien Rais cs beserta para mahasiswa, yang berhasil melengserkan Soeharto dan orde baru dan telah berjalan hampir 12 tahun, seharusnya mereka terus mengawal reformasi agar demokrasi tidak kebablasan. Saat ini sifat asli masyarakat Indonesia terlihat. Dengan karakter mudah meletup, emosi tinggi dalam mengemukakan pendapat saat berdemo, berlanjut dengan pengrusakan, kata Nurdin, bisa dikategorikan reformasi demokrasi jadi ngawur dan amburadul.
POLDA KEPRI BERI ACUNGAN JEMPOL UNTUK KAUM BURUH DI BATAM
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memberikan acungan jempol sebagai bentuk apresiasi kepada kaum buruh di Kepri, khususnya Batam yang telah menggelar demonstrasi secara damai dan kondusif pada tanggal 3/10/2012, menurut Kapolda Kepri, dengan kondusifitas dan tertibnya para buruh dalam menggelar demonstrasi kemarin, dapat mendukung dan menggairahkan dunia usaha di wilayah Kepri, khususnya Batam.
KESIMPULAN
Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945
Demonstrasi atau demo, sebagai salah satu jalur untuk mengungkapkan aspirasi kepada penguasa, dipilih para buruh sebagai suatu aksi perlawanan. Sejarah telah mencatat keberhasilan dan ketangguhan demonstrasi para buruh Indonesia.
DEMONSTRASI KESANTUNAN Demonstrasi yang berujung anarkis sebenarnya hanya akan
membuat tersendatnya demokrasi, seharusnya para buruh dalam menyuarakan aspirasinya, lebih bijaksana dalam melakukan tindakan. Demokrasi yang seharusnya dibangun seimbang dari berbagai elemen masyarakat, kini timpang. Ketika buruh diperangi dan eksistensinya tak dianggap positif oleh berbagai pihak, akankah suaranya didengar? Tentu tidak. Aksi mereka tidak jarang hanya menjadi tertawaan penguasa, polahnya kini hanya dianggap meresahkan masyarakat, yang semestinya tidak seperti itu yang dapat diterapkan oleh para buruh dalam berdemonstrasi, mungkin demostrasi kesantunan dapat diterapkan, karena bukan sebatas untuk mencapai hasil yang terbaik dari tuntutan yang diaspirasikan melainkan bagaimana menciptakan demonstrasi yang tidak akan mengganggu/merugikan ketertiban masyarakat umum dan bagaimana aspirasi itu dapat sampai kepada pemangku kepentingan dengan tepat dan cepat direspon.
top related