DAFTAR ISI - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-2016.docx · Web viewRencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 10 Rencana
Post on 08-Mar-2019
212 Views
Preview:
Transcript
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2016
Disusun oleh :Sub Bagian Perencanaan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram2015
PRAKATAKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM P
erwujudan konsep pembangunan sektor perhubungan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien menemui banyak tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis; perubahan kondisi sosial politik dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan proses penyusunan konsep pembangunan yang perlu terus ditingkatkan.
Perencanaan merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan tujuan/hasil yang ingin dicapai. Rencana Kerja (Renja – SKPD) merupakan salah satu proses dalam perencanaan pembangunan, yang telah diamanatkan Undang – Undang. Renja - SKPD ini memuat program/kegiatan prioritas, arah dan kebijakan pembangunan, tujuan dan sasaran yang dicapai hingga kebijakan pendanaan serta permasalahan yang akan dihadapi.
Semoga dengan telah tersusunnya Renja SKPD ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien khususnya sektor perhubungan komunikasi dan informatika akan tercapai.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.................................................................................iiDAFTAR ISTILAH........................................................................iiiPENDAHULUAN...........................................................................1
1.1Latar Belakang................................................................................................................. 1
1.2Landasan Hukum.............................................................................................................3
1.3Maksud dan Tujuan.........................................................................................................4
1.4Sistematika Penulisan......................................................................................................4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD........................................52.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.......................5
2.2Analisis Kinerja Pelayanan SKPD......................................................................................9
2.3Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...........................................14
2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD......................................................................16
2.5Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................................20
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............................233.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.........................................................................23
3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....................................................................................25
3.3Program dan Kegiatan...................................................................................................29
PENUTUP.................................................................................42
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016 ii
DAFTAR ISTILAH1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 iii
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 iv
Bab Bab PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renja SKPD 2015 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2016, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram pada tahun 2016. Rencana kerja tahunan SKPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Pada dasarnya Renja SKPD berisi tentang; Kebijakan Umum SKPD, dan; Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun oleh setiap SKPD dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh Bappeda. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015.
Rencana kinerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 1
11
prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan UU 25/2004, maka penyusunan Renja SKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Teknokratis (Strategis), sesuai dengan fungsinya sebagai menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD.
2. Demokratis dan Partisipatif, penyusunan Renja SKPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
3. Politis, bahwa penyuunan Renja SKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.
4. Perencanaan Bottom-up, bahwa penyusunan Renja SKPD perlu untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
5. Perencanaan Top Down, bahwa proses penyusunan Renja SKPD perlu sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RKPD dan RPJMD. Keluatran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD.
Gambar I.1 Alur Penyusunan Proses Renja SKPD
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 2
1.2 Landasan HukumPeraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Renja-SKPD) Kota Mataram 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;10.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
18.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
19.Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
1.3 Maksud dan TujuanSecara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kota Mataram adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta indikator kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram 2016 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 4
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Bab Bab EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator yang ditujukan untuk menilai apakah pembangunan telah memberikan perubahan yang sebesar – besarnya bagi sektor transportasi komunikasi dan informatika di Kota Mataram. Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram terus melakukan kajian hasil-hasil pembangunan sektor transportasi komunikasi dan informatika dengan mengevaluasi indikator kemajuan pada masing – masing indikator kinerja utama. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah menetapkan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilakukan.
Sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 2011-2015, Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 ini memuat evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2015, serta evaluasi berjalan terhadap RENSTRA DISHUBKOMINFO 2011-2015. Evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kondisi capaian terkini, dan proyeksi terhadap target capaian pada tahapan-tahapan selanjutnya.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 5
22
Secara umum pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika di Tahun 2014 dan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika yang sedang dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2015 dilaksanakan melalui 10 program yang terdiri dari : Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; Program peningkatan pelayanan angkutan; Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; Program peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika; Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi; Program peningkatan kwalitas pelayanan informasi publik; Program peningkatan pelayanan perparkiran; Program rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
2.1.1 Indikator bidang PerhubunganIndikator kinerja bidang perhubungan mengacu pada misi mewujudkan
keelamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan. Dalam rangka perwujudan misi tersebut Dishubkominfo melaksanakan tiga kebijakan yaitu pemantapan koordinasi dan sinkronisasi, mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal dan penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal.2.1.1.1 Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum
Belum optimalnya pelayanan angkutan umum menjadi permasalahan yang menjadi prioritas penanganan. Dishubkominfo telah melakukan perbaikan – perbaikan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan kinerja sarana dan prasarana angkutan umum.
Dalam indikator kinerja utama telah ditetapkan beberapa tolak ukur kinerja pelayanan yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.
Tabel 2.1Pelayanan Sarana Prasarana Angkutan Umum Kota Mataram 2012 –
2014
No.
Uraian 2012 2013 2014 Ket.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 6
1 Jumlah arus penumpang angkutan
umum
652.905 672.492 522.442
2 Rasio ijin trayek 0,12 0,12 0,12
3 Load factor 0,12 0,12 0,28
Ketiga indikator tersebut menggambarkan kinerja pelayanan angkutan secara umum, jumlah arus penumpang angkutan umum menggambarkan unjuk kinerja pelayanan prasarana terminal penumpang, peningkatan arus penumpang menunjukkan pelayanan terminal penumpang yang memuaskan.
Rasio ijin trayek memperhitungkan panjang jalan yang terlayani angkutan umum, pada tahun 2012 – 2014 hingga triwulan pertama tahun 2014 belum menunjukkan peningkatan rasio ijin trayek yang signifikan. Kondisi ini terjadi akibat belum optimalnya pelayanan angkutan yang disebabkan oleh makin ditinggalkannya angkutan umum oleh masyarakat, Kondisi yang sebagian besar dialami oleh kota – kota di Indonesia.
Load faktor angkutan menunjukkan tingkat keterisian sarana angkutan umum, sebagaimana kondisi rasio ijin trayek load faktor angkutan mengalami kondisi yang serupa. Pada tahun 2012 – 2014 rata – rata load faktor angkutan kota hanya berkisar 0,28 atau 28 %. 2.1.1.2 Pelayanan Lalu Lintas Jalan
Lalu lintas jalan menjadi tumpuan utama mobilitas masyarakat Kota Mataram, peran vital ini harus mampu didukung oleh pelayanan yang optimal. Permasalahan yang terjadi harus mampu diminimalisir guna menghindari efek negatif yang mungkin timbul. Kebijakan umum dalam pelayanan lalu lintas ini ditujukan untuk memberikan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan bagi masyarakat penggunan lalu lintas jalan. Adapun beberapa indikator yang ditetapkan antara lain adalah sebagai berikut.
Tabel 2.2Capaian Pelayanan Pelayanan Lalu Lintas Jalan Kota Mataram 2012 –
2014
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 7
No.
Uraian 2012 2013 2014 Ket.
1 Kepemilikan KIR angkutan umum
69 % 74 % 88 %
2 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)
15 menit 15 Menit 15 Menit
3 Rasio Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan
Jalan (%)45 % 54 % 60 %
4 Jumlah Lokasi Kemacetan
6 Lokasi 5
Lokasi2 Lokasi
5 Jumlah masyarakat tersosialisasi ketertiban
lalu lintas 180 Orang 260 Orang 260 Orang
Kelima indikator tersebut mewakili tiga unsur yaitu keselamatan, kelancaran dan kenyamanan. Unsur keselamatan sarana ditunjukkan oleh kepemilikan KIR angkutan umum yang hingga tahun 2013 mencapai 74 % dan pada tahun 2014 mencapai 88 %. Lama pengujian kelayakan angkutan umum mampu memenuhi standar yaitu 15 menit.
Keselamatan prasarana jalan ditunjukan oleh rasio terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan yang hingga tahun 2015 ini telah mencapai 60 %. Untuk jumlah lokasi kemacetan sebagai indikasi dari tingkat kenyamanan dan kelancaran lalu lintas hingga tahun 2015 telah mengalami penurunan,
2.1.2 Indikator Bidang Komunikasi dan InformatikaKomunikasi dan informatika menjadi bagian urusan Dishubkominfo sejak
tahun 2012 ditandai dengan perubahan struktur dan tupoksi organisasi. Pengelolaan bidang ini yang sebelumnya belum dilakukan secara optimal. Kebijakan – kebijakan prioritas dalam bidang Kominfo akan fokus pada usaha memperluas akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya. Kebijakan ini bertumpu pada peran serta masyarakat yang akan diwujudkan melalui program – program pembinaan masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 8
Tabel 2.3Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 2012 –
2014
No.
Uraian 2012 2013 2014 Ket.
1 Jumlah masyarakat tersosialisasi dan kominfo
80 orang 80 Orang 160 Orang
2 Perluasan akses internet (mobil internet keliling)
6 unit 6 unit 0
Hasil capaian pelayanan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kebijakan perluasan akses internet direspon positif oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memberikan bantuan mobil internet keliling bagi masyarakat Kota Mataram.
2.1.3 Indikator Capaian LainnyaPeran Dishubkominfo selain melaksanakan pembangunan sektor
perhubungan, komunikasi dan informatika memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi jasa perhubungan dan informatika. Realisasi capaian yang optimal menjadi tantangan tersendiri bagi Dishubkominfo dengan segala permasalahannya. Tantangan ini muncul karena peran Dishubkominfo sebagai pelayan masyarakat harus mampu diseimbangkan dengan kemampuan untuk menarik pendapatan yang optimal.
Faktor sumber daya manusia khususnya aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang profesional menjadi syarat mutlak untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Oleh sebab itu, Dishubkominfo terus berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya.
Tabel 2.4Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 9
Kota Mataram 2012 – 2014
No.
Uraian 2012 2013 2014 Ket.
1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
83,92 % 82,38 % 98,00 %
2 Rasio aparatur terdidik dan terlatih
PNS : 14 % PNS : 14 %
PNS : 31 %
Keberhasilan peningkatan realisasi PAD dan kualitas aparatur tidak lepas dari komitmen Dishubkominfo Kota Mataram untuk meningkatkan kinerja organisasi, tidak hanya dari program – program pembangunan akan tetapi juga mengembangkan kemampuan aparatur dan pengelolaan pendapatan daerah.
2.2Analisis Kinerja Pelayanan SKPDKeberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran
sektor perhubungan, komunikasi dan informatika, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi, komunikasi dan informatika yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan, komunikasi dan informatika juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.
Untuk mencapai pelayanan yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh SKPD.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 10
Kabupaten/Kota serta Indikator Kinerja Mandiri Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai beberapa indikator penilaian kinerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya.
Hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam tabel 2.5 dibawah ini ditampilkan beberapa target dan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2011 hingga tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 11
Tabel 2.5Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram
No.
IndikatorSPM/
standar Nasional
IKKTarget Renstra SKPD
Realisasi Capaian
ProyeksiCatata
n Analisi
s2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Jumlah arus penumpang angkutan umum
669.101 630.508 643.119 655.981 669.101 652.905 643.119 655.981 669.101
2. Rasio trayek 0,19 0,13 0,15 0,17 0,19 0,12 0,15 0,17 0,19
3. Jumlah uji kir kendaraan wajib uji
19.801 15.736 16.989 18.341 19.801 15.736 14.056 18.341 19.801
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x
0,15 0,12 0,13 0,14 0,15 0,12 0,12 0,14 0,15
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 11
No.
IndikatorSPM/
standar Nasional
IKKTarget Renstra SKPD
Realisasi Capaian
ProyeksiCatata
n Analisi
s2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
100% (load faktor)
6. Kepemilikan KIR angkutan umum
84 % 78 % 80 % 82 % 84 % 69 % 74 % 82 % 84 %
7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
8. Rasio Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan (%)
49 % 43 % 45 % 47 % 49 % 45 % 54 % 47 % 49 %
9. Realisasi pendapatan asli daerah 85 % 82 % 83 % 84 % 85 %
83,92 %
82,38 84 % 85 %
10. Jumlah Lokasi Kemacetan
4 Lokasi 7 Lokasi 6 Lokasi 5 Lokasi 4 Lokasi 6 Lokasi5
Lokas5 Lokasi 4 Lokasi
11. Ketersediaan dokumen pelayanan publik dan standar operasional
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 12
No.
IndikatorSPM/
standar Nasional
IKKTarget Renstra SKPD
Realisasi Capaian
ProyeksiCatata
n Analisi
s2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
12. Jumlah masyarakat tersosialisasi ketertiban lalu lintas
260 Orang
180 Orang
180 Orang
260 Orang
260 Orang
180 Orang
260 Orang
260 Orang
260 Orang
13. Jumlah masyarakat tersosialisasi ketertiban lalu lintas dan kominfo
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
80 Orang
80 Orang
100 Orang
100 Orang
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 13
2.3Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDMeskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pada pelayanan
perhubungan, komunikasi dan informatika, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas. Permasalahan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika ini diindikasikan oleh belum memadainya dan belum dicapainya tingkat kehandalan, keselamatan serta kepuasan pengguna jasa baik karena kondisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, manajemen operasional dan pelayanan maupun kualitas penegakan hukum, dari hasil catatan dan evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disampaikan permasalahan sebagai berikut : 1. Belum memadainya kualitas SDM pengelola sektor Perhubungan,
komunikasi dan informatika;2. Kurang optimalnya pelayanan Perhubungan, komunikasi dan informatika;3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan ketertiban
lalu lintas;4. Belum optimalnya penegakan hukum bidang LLAJ;5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar
penyelenggara Perhubungan, komunikasi dan informatika;6. Terbatasnya infrastruktur Perhubungan, komunikasi dan informatika;7. Meningkatnya masalah kemacetan dan keselamatan lalu lintas;8. Belum maksimalnya pengelolaan data dukung dan analisis kebijakan
penyelenggaraan Perhubungan dan komunikasi;9. Belum terjalin kerjasama yang maksimal dengan instansi/lembaga/dinas
swasta dan pemerintah dalam penyelenggaraan Perhubungan dan komunikasi;
10.Belum optimalnya pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat
11.Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Perhubungan, komunikasi dan informatika
Permasalahan – permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2014 dan 2015 menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan perhubungan dan komunikasi yang optimal. Berdasarkan visi misi Walikota Mataram yang mengarahkan pembangunan Kota
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 14
Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram mencoba mewujudkannya melalui program kegiatan yang secara langsung mengarah pada visi dan misi dimaksud. Perencanaan program dan kegiatan juga mengacu pada pencapaian yang telah diamanatkan dalam standar pelayanan minimum yang ditetapkan Pemerintah maupun isu – isu strategis terkini yang harus ditangani secara baik.
Adapun isu – isu penting yang menjadi catatan dalam penyusunan program prioritas pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika tahun 2016 antara lain :
1. Isu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dibidang pelayanan publik;a. Terbatasnya kualitas SDM khususnya dibidang pelayanan publik,
standar kebutuhan SDM pada SPM belum seluruhnya terpenuhi;b. Belum terbentuknya budaya pelayanan prima pada Dinas
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram.2. Isu pelayanan angkutan;
a. Belum optimalnya pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat keterisian penumpang angkutan, berkurangnya jumlah armada angkutan dan trayek angkutan yang semakin ditinggalkan operator;
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul – simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal;
c. Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan moda daerah (cidomo), belum adanya standar perlengkapan keselamatan dan kebersihan cidomo serta masih banyaknya cidomo yang melanggar jalur.
3. Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;a. Terjadinya kemacetan pada ruas – ruas jalan khususnya pada saat jam
– jam sibuk berangkat dan pulang kantor/sekolah;b. Masih tingginya kejadian kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia
akibat rendahnya disiplin dan tertib berlalu lintas khususnya pada kalangan pelajar;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 15
c. Masih belum optimalnya peningkatan keselamatan dari sisi prasarana jalan yang diindikasikan dengan masih terbatasnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
d. Belum maksimalnya peningkatan keselamatan dari sisi sarana dengan indikasi masih belum optimalnya penyelenggaraan laik uji kendaraan.
4. Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan informatikaa. Pelayanan kominfo publik belum optimal diindikasikan dengan belum
meratanya layanan internet dan telekomunikasi publik serta jumlah layanan (wartel dan warnet) yang semakin berkurang;
b. Masih belum maksimalnya penggunaan teknologi bidang kominfo oleh masyarakat tercermin masih tingginya penyalahgunaan dan dampak negatif teknologi infomasi bagi masyarakat khususnya pelajar dan remaja.
2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPDRancangan awal RKPD telah memuat rancangan awal program dan kegiatan
dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dengan mengacu pada visi dan misi serta rencana pencapaian tahun 2016.
Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan SKPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuian – penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setelah melakukan analisis terhadap rancangan awal RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa perubahan/penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD, yaitu antara lain:
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 16
Tabel 2.6Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Mataram
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarge
t
Pagu Indikatif (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
100 30.000 Fokus thd : SDM untuk mengkuti diklat teknis guna memenuhi kualifikasi teknis
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya pelayanan angkutan publik
95 52Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya pelayanan publik dan infrastruktur
100 101.900Fokus thd : peningkatan terminal
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Meningkatnya pelayanan publik dan angkutan
100 545.691 Fokus thd : peningkatan pelayanan angkutan (sarana,
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 17
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarge
t
Pagu Indikatif (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
prasarana dan pengawasan/pengendalian)
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Meningkatnya
ketertiban lalu lintas
dan angkutan
publik
100 948 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Meningkatnya ketertiban, keselamatan
dan kelancaran lalu lintas
100 1.037.060
Fokus thd : kualitas dan kuantitas faskel dan pelaksanaan M & R rawan macet
5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Meningkatkan
kenyamanan dan
keamanan lalu lintas
100 159 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Meningkatkan
kenyamanan dan
keamanan lalu lintas
80 156.712 Fokus thd : pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
6. ` Peningkatan Pelayanan
Meningkatnya potensi
100 229 Peningkatan Pelayanan
Meningkatnya potensi
100 236.717
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 18
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarge
t
Pagu Indikatif (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perparkiran pendapatan daerah
Perparkiran pendapatan daerah
7. Peningkatan Pelayanan Komunikasi
Meningkatnya akses informasi
publik
95 19 Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
Meningkatnya pelayanan komunikasi
dan informatika
100 40.800 Fokus thd : pemberdayaan masyakat ttg pengelolaan dan pemanfaat teknologi IT dan peningkatan informasi publik
8. Program Pengembangan Sistem Perhubungan
Meningkatnya cakupan pelayanan
Perhubungan publik
95 35 Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Meningkatnya
penguasaan teknologi informasi
masyarakat
100 5.000 Fokus Thd : peningkatan kemampuan masy.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 19
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarge
t
Pagu Indikatif (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Dalam pemanfaatan teknologi TIK.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 20
2.5Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatProses perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika salah satunya adalah dengan melakukan pengumpulan informasi usulan masyarakat melalui forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Mataram. Forum MPBM ini berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu sarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai pembangunan sehingga diharapkan adanya peran serta masyarakat yang nantinya akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Selain melalui forum tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga menerima masukan dan usulan yang berasal dari instansi pembina jalan maupun para pemangku kepentingan lain.
Pada perencanaan tahun anggaran 2016 telah diinventarisir beberapa usulan yang berkaitan dengan pembangunan perhubungan dan komunikasi diantaranya.
Tabel 2.7Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2016Kota Mataram
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
No Lokasi Program/KegiatanIndikator Kinerja
Volume
Cat.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kecamatan Sekarbela Jalan Gajah Mada
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pemasangan
Rambu Lalu Lintas
Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 20
No Lokasi Program/KegiatanIndikator Kinerja
Volume
Cat.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Kecamatan Cakranegara
S 4 Kr. Taliwang
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan warning
light
Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas
Akan dipasang
pada tahun 2014
Berkaitan dengan isu – isu penting yang menjadi prioritas program kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016, usulan tersebut diatas secara umum akan diakomodir tentunya dengan menyesuaikan kriteria teknis yang telah ditetapkan. Penyesuaian teknis utamanya dilakukan pada pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dengan cara melakukan survai/penelitian lokasi dan kemudian dilakukan penghitungan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan peraturan perundangan. Adapun penyesuaian teknis dimaksud antara lain mencakup :1. Jenis fasilitas perlengkapan jalan;2. Lokasi pemasangan;3. Volume;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 21
Bab Bab TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
2
3
3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Visi Dinas Perhubungan Kota Mataram “TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA “.
Perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi penyelenggaraan perhubungan komunikasi dan informatika Kota Mataram perlu dilakukan secara komprehensif, efektif dan sinergis. Perlu dilakukan berbagai langkah untuk memastikan kebijakan yang disusun nantinya dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada.
Pemerintah melalui kementerian/lembaga telah memberikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program pembangunnya. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokoknya dalam menyusun program dan kegiatannya juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Arah kebijakan tersebut tertuang pada dokumen perencanaan strategis kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun arah kebijakan dan program prioritas tersebut antara lain :
1. Arah kebijakan dan program pembangunan nasional sektor perhubungan dan komunikasi dan informatika adalah :a. Sektor Perhubungan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 23
33
1) Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2) Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI;
3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan Perhubungan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Perhubungan;
4) Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5) Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6) Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan guna mewujudkan penyelenggaraan Perhubungan yang handal, efisien dan efektif;
7) Mendorong pengembangan teknologi Perhubungan yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.
Program pembangunan Perhubungan darat berdasarkan meliputi :1) Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ,
Manajemen Rekayasa Lalin, terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/pengembangan simpul Perhubungan jalan;
2) Pembinaan, pengembangan dan pembangunan Perhubungan perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, laporan evaluasi dan terbangunnya fasilitas pendukung perkotaan, pengembangan jumlah Bus Rapid Transit (BRT)/bus pemadu moda/bus perkotaan, mahasiswa,sekolah dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan.
3) Manajemen dan peningkatan keselamatan Perhubungan darat yang dilakukan dengan pendekatan 5E (Engineering, Education; Enforcement; Encoragment; Emergency).
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 24
4) Penelitian dan pengembangan Perhubungan multimoda, perhubungan darat dan manajemen Perhubungan.
b. Sektor telekomunikasi dan informatika1) Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara
optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat.
2) Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman.
3) Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan.
4) Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan infomasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia jasa informasi.
5) Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat.6) Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian
dan pengembangan komunikasi dan informatika.7) Mendorong indsutri TIK dalam negeri, untuk menjamin kepentingan
bangsa dan negara.
Program pembangunan komunikasi dan informatika antara lain :1) Program pengelolaan sumber daya manusa dan perangkat pos dan
informatika2) Program penyelenggaraan pos dan informatika3) Program pengembangan aplikasi informatika4) Program pengembangan informasi dan komunikasi publik.
Arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah disebutkan diatas, secara garis besar mencakup 3 program utama yaitu antara lain ;1. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM;2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur;3. Penyelenggaraan layanan Perhubungan dan telekomunikasi yang handal,
efisien dan efektif;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 25
3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak serta dengan mengacu pada pencapaian kinerja rencana strategis dan sinergitas dengan kebijakan nasional, maka tujuan dan sasaran yang didasarkan dengan misi penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 antara lain :
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 26
VISI : “ TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA “
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing
1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja.
1.2 Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional. Data dan informasi serta kajian yang berkualitas.
1.3 Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.
1.1 Optimasi pelaksanaan SPP dan SOP melalui sosialisasi dan pengawasan guna meningkat peran serta masyarakat.
1.2 Peningkatan kualitas dan kemampuan teknis aparatur.
1.3 Penyediaan dokumen kajian dan data dukung informasi yang akurat.
1.4 Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait
1.5 Membuka Kerjasama seluas - luasnya
1.1 Pemenuhan standar fasilitas dan SDM sesuai SPM
1.2 Koordinasi penyelenggaraan transportasi telekomunikasi dan informatika
1.3 Meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas aparatur melalui pelatihan dan pendidikan.
1.4 Penyusunan data dan informasi serta kajian bidang perhubungan dan kominfo.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 27
dengan pihak swasta
MISI II : Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat
1.1. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar
1.2. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas.
1.3. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji.
1.4. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan.
1.1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana jalan sesuai daya dukung jalan
1.2. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang efektif
1.3. Optimasi pengawasan dan penegakan hukum (laik jalan)
1.4. Optimalisasi pelaksanaan pengujian;
1.5. Pemenuhan faskel sesuai kebutuhan dan prioritas
1.6. Pemeliharaan faskel jalan sesuai kebutuhan
1.1. Manajemen dan rekayasa kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan.
1.2. Regulasi manajemen pemanfaatan ruas jalan
1.3. Pelaksanaan penegakan hukum bidang LLAJ
1.4. Sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat
1.5. Pelaksanaan pengujian sesuai standar
1.6. Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
1.7. Pemeliharaan fasilitas perlengkapa
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 28
n jalanMISI III : Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal
1.1. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;
1.2. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu;
1.3. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
1.1. Penambahan prasarana angkutan (halte dan terminal);
1.2. Optimalisasi pengelolaan prasarana angkutan;
1.3. Perluasan layanan angkutan;
1.4. Pengembangan layanan angkutan daerah
1.5. Peningkatan pelayanan angkutan yang handal dan terpadu.
1.1. Pembangunan fasilitas naik turun penumpang dan simpul transportasi;
1.2. Penciptaan keamanan dan kenyamanan pada terminal;
1.3. Pemantapan layanan angkutan pada jaringan trayek yang ada.
1.4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian cidomo
1.5. Pemantapan layanan pemadu moda darat dan udara (angkutan BIL)
1.6. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan
MISI IV : Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 29
Berbudaya
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya.
1.1. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya.
1.2. Meratanya layanan teknologi informasi.
1.1. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi kominfo
1.2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kominfo
1.3. Penyediaan layanan kominfo berbasis masyarakat
1.1. Terbinanya masyarakat dalam penggunaan teknologi kominfo (internet)
1.2. Pengawasan dan pengendalian bidang kominfo (frekuensi) bersama instansi terkait.
1.3. Terbangunnya komunitas kominfo (internet) masyarakat
MISI V : Meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah melalui pengelolaan PAD yang optimal
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal .
1.1. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.
1.2. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan.
1.1. Optimalisasi kapasitas tenaga PAD;
1.2. Optimalisasi pengelolaan PAD.
1.1. Terbinanya tenaga PAD yang profesional dan terampil.
1.2. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan PAD
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 30
3.3Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2016 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu – isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2016. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2016 antara lain :1. Pencapaian visi dan misi Walikota Mataram;
Fokus pencapaian tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi Walikota Mataram adalah : - Meningkatkan kualitas SDM aparatur dinas yang berdaya saing;- Meningkatkan kualitas pelayanan publik; - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Perhubungan perkotaan.2. Pencapaian indikator kinerja kementerian
Fokus pencapaian tahun 2016 sesuai dengan indikator kinerja kementerian adalah :
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 31
- Perluasan akses informasi dan komunikasi;- Kelancaran mobilitas masyarakat;- Peningkatan keselamatan sarana dan prasarana Perhubungan
3. Pencapaian pelayanan publik yang transparan dan akuntabelFokus pencapaian tahun 2016 adalah :- Penerapan standar pelayanan;- Terlengkapinya fasilitas perizinan yang memadai.
4. Pencapaian indikator kinerja utama Dinas PerhubunganFokus pencapaian tahun 2016 adalah :- Pengelolaan PAD yang optimal;- Kualitas kelembagaan (SDM dan Kualitas Kebijakan);- Pemanfaatan akses informasi dan komunikasi yang berbudaya;- Keselamatan, kelancaran dan kenyamanan lalu lintas;- Peningkatan pelayanan angkutan.
Program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2016 direncanakan sebanyak 16 program dan 75 kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuian terhadap beberapa program kegiatan. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang. Ikhtisar program kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 32
Tabel 3.1
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan DishubkominfoTahun 2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
Menyediakan dukungan administrasi dan sarana prasarana
operasional kantor
Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi, kepegawaian dan operasional kantor yang mendukung pelaksanaan tupoksi instansi
Rasio Tersedianya dukungan administrasi dan sarana prasarana operasional dgn kebutuhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran yg lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan
100% 1.405.354
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi
100% 622.917
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapran Capaian Kinerja
Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban anggaran dalam satu tahun
100% 32.800
Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan yang handal dan terpadu
1 Kgt 1.162.251
- Forum lalu lintas dan angkutan jalan
Terlaksananya kegiatan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ
1 Kgt 38.601
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 33
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja
Rasio terlaksananya SPP dan SPM sesuai dokumen
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan yang handal dan terpadu
- -
Lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan
-
Fasilitas perizinan di bidang Perhubungan
Tersedianya fasilitas perizinan yang prima - -
Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang
profesional, data dan informasi serta kajian yang berkualitas
Rasio aparatur terdidik dan terlatih
(diklat)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan berdaya saing
17% 40.762
-Pendidikan dan pelatihan Formal
Terdidik dan terlatihanya aparatur sesuai kualifikasi teknis
17% 30.000
Jumlah data, informasi dan dokumen kajian
Program Pengembangan Sistem Transportasi, Telekomunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas dan kemampuan dishub dalam menyiapkan kebijakan transportasi dan kominfo
- -
- Analisis kinerja pelayanan jalan
Dokumen kinerja pelayanan jalan - -
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
1 Dok. 50.000
- Pengumpulan dan analisis kinerja
Tersedianya informasi kepadatan dan kinerja simpang
1 Dok. 50.000
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 34
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
persimpanganMenciptakan transportasi jalan
yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat
Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar
Jumlah lokasi manajemen dan rekayasa lalin
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
1 Lokasi 76.000
-Manajemen dan rekayasa lalu lintas
Tersedianya sarana dan prasarana MR 1 Lokasi 76.000
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku
tertib dan selamat dalam berlalu lintas.
Masyarakat/pelajar yang tersosialisasi
ketertiban dan keselamatan lalu
lintas
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan selamat, aman, nyaman, terjangkau dan terpadu.
100 % 158.800
-
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
Sosialisasi ketertiban lalin 1 Kgt 18.000
Terlaksananya pengawasan,
pengendalian dan pengaturan bidang
LLAJ di jalan
-
Pengawasan keselamatan dan angkutan laik jalan
Terlaksananya pengawasan angkutan dan laik jalan
1 Thn 140.800
Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji.
Jumlah Kepemilikan KIR AU
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji
100% 45.000
-
Pemeliharaan alat uji kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan alat uji
100% 45.000
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 35
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ
100 % 2.100
Jumlah Kepemilikan KIR AU -
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal angkutan darat
Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan terminal angkutan darat
1 Kgt 2.100
Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan.
Rasio terpasangnya faskel jalan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
-Pengadaan rambu - rambu lalu lintas
Tersedianya rambu lalin 47 % 269.510
- Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 51 % 188.160
- Pengadaan traffic light Tersedianya traffic light 90% 133.300
- Pengadaan cermin tikungan
Tersedianya cermin tikungan - -
-Pengadaan patok pengaman jalan
Tersedianya patok pengaman jalan 36 % 28.300
-
Pengadaan traffic light/warning light
Tersedianya TL/warning light - -
- Pengadaan Tersedianya counter 2 Unit 55.000
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 36
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
counter down down- Pengadaan RPPJ Tersedianya RPPJ 15 109.725
- Pengadaan paku jalan Tersedianya paku jalan 35 % 181.010
Rasio terpeliharanya faskel jalan (traffic
Light)
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
100% 297.750
- Pemeliharaan traffic light Terpeliharanya TL 100% 297.750
Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal
Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman Jumlah arus pnp AU
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan yang handal dan terpadu
1 Kgt 190.260
-
Penciptaan keamanan dan kenyamanan pnp di terminal
Terlaksananya peningkatan keamanan kenyamanan pnp
1 Kgt 190.260
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
1 Kgt 37.200
-
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Terlaksananya pengelolaan terminal 1 Kgt 37.200
Program Terpeliharanya 1 Kgt 2.100
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 37
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ
-
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal angkutan darat
Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan terminal angkutan darat
1 Kgt 2.100
Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang
handal dan terpadu;
Rasio angkutan darat dengan jumlah
penumpang/load factor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan selamat, aman, nyaman, terjangkau dan terpadu.
100 % 186.200
-
Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan pnp
Penyuluhan bagi sopir/juru mudi 1 Kgt 36.900
-
Pengendalian pengawasan kendaraan tidak bermotor
Terlaksananya pengendalian kendaraan tidak bermotor
1 tahun 149.300
Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
Jumlah prasarana angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terwujudnya akses pelayanan perhubungan yang merata
2 Unit 42.000
- Pembangunan Halte
Terbangunnya halte angkutan umum 2 Unit 68.300
rasio ijin trayek Program Terwujudnya pelayanan 1 Kgt 48.145
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 38
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
Peningkatan Pelayanan Angkutan
angkutan selamat, aman, nyaman, terjangkau dan terpadu.
-
Monitoring dan evaluasi angkutan hari-hari besar
Terlaksanannya monitoring angkutan hari besar
1 Kgt 48.145
Mewujudkan pemanfaatn teknologi informasi yang merata
dan berbudaya
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang
berbudaya.
Terselenggaranya Pembinaan dan
penyuluhan pemanfaatan
teknologi kominfo
Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
Terwujudnya penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika yang merata dan berbudaya
1 Kgt 14.155
-
Sosialisasi/penyuluhan telekomunikasi dan informatika
Sosialisasi/penyuluhan bidang kominfo 1 Kgt 23.780
-
Pengadaan media sosialisasi kebijakan perhubungan telkom dan informatika
Media sosialiasi 1 Kgt 48.510
-Pembinaan wartel, yantel dan warnet
Terlaksanannya pembinaan wartel, yantel dan warnet
1 Kgt 9.900
Meratanya layanan teknologi informasi.
Terbentuknya komunitas kampung
media-
Pembangunan komunitas teknologi kominfo
tersedianya layanan kominfo berbasis masyarakat
1 Lokasi 11.270
Meningkatnya potensi dan sumber- Meningkatnya pengelolaan PAD Jumlah tenaga PAD Program Meningkatnya 550 Jukir 22.710
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 39
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal
melalui tenaga profesional dan terlatih. yang terbina (jukir)
Peningkatan Pelayanan Perparkiran
pelaksanaan pelayanan perparkiran dan realisasi PAD
- Pembinaan perparkiran
Terlaksananya pembinaan perparkiran 550 Jukir 57.675
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan disiplin kerja dan loyalitas aparatur
- -
-Pengadaan pakaian kerja lapangan
tersedianya kartu pengenal dan rompi parkir bagi jukir
- -
Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan.
Realisasi PAD Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
Meningkatnya pelaksanaan pelayanan perparkiran dan realisasi PAD
100 % 206.582
-Pemetaan dan invetarisasi potensi parkir
Dokumen pemetaan dan inventarisasi potensi parkir
1 Dok. 83.000
- Uji Petik Perparkiran
Terlaksananya uji petik perparkiran -. -
-
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perparkiran
1 Dok. 378.820
-
Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran
Tersedianya dokumen data base perparkiran - -
- Sosialisasi perda Terpasangnya papan - -
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 40
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp 1 2 3 4 5 11 12
parkir perda parkir
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 41
Pagu indikatif program kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.359.296.207,- atau meningkat 44 % dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 6.508.262.500,- dengan jumlah Program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2015 sebanyak 15 program dan 71 kegiatan. Program kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 secara lengkap adalah sebagai berikut :
A. Pendukung Adminstrasi SKPD1. Program Administrasi Umum dan Kepegawaian
Terdiri dari 13 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 1.280.965.500,-2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari 5 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 775.344.000,-3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 466.000.000,-4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
KeuanganTerdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 42.800.000,-
B. Urusan Wajib Perhubungan komunikasi dan Informatika1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 30.000.000,-2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terdiri dari 3 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 54.786.507,-3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 76.000.000,-4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 265.000.000,-5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
Terdiri dari 17 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 1.872.332.500,-6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
Terdiri dari 18 kegiatan, pagu indikatif : - Rp. 2.359.682.700,- 7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
Terdiri dari 3 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 590.000.000,-8. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran.
Terdiri dari 5 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 560.920.000,-9. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 40
Terdiri dari 4 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 274.105.000,-10.Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
Terdiri dari 6 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 572.190.000,-11.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 12.900.000,-12.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 62.050.000,-13.Program Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 14.220.000,-14.Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 50.000.000,-
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
3,234,178,960 3,290,099,940
5,750,778,892
6,358,807,500
Gambar 3.1 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan (Belanja Langsung) Dishubkominfo tahun 2012 - 2015
Bab Bab Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016 41
44
PENUTUP Rencana Kerja Tahun 2016 memuat Kerangka Kerja Tahunan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-3 tahun kedepan. Dokumen Renja SKPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya.
Kaidah – kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu :1. Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tahun 2016
tidak hanya memuat program, kegiatan – kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Unit – unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dengan sebaik – baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 42
Adapun saran/tindak lanjut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dalam kaitan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 antara lain :1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan SDM, mengingat pentingnya
kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaran Perhubungan dan telekomunikasi telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan Pemerintah;
2. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan data dukung dan analisis kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan. Data dukung menjadi penilaian utama Pemerintah dalam memberikan bantuan anggaran;
3. Kebijakan tentang fokus pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tidak hanya berkaitan fisik (sarana dan prasarana), tetapi juga sosial kemasyarakatan. Program kegiatan yang menyangkut peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat harus diberikan porsi yang seimbang dalam hal anggaran;
4. Diperlukan perhatian khusus pada pengelolaan terminal angkutan darat, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung program Pemerintah dalam menata simpul – simpul transportasi. Bantuan Pemerintah dalam pengelolaan terminal perlu didukung dengan anggaran pengelolaan dari Pemerintah Kota Mataram;
5. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan fasilitas perlengkapan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan menjadi permintaan utama masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (MPBM).Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika tahun 2016 ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.
Mataram, April 2015KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
Drs. H. KhalidNIP. 19601231 198101 1 087
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 43
top related