DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) FRAKSI-FRAKSI …parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/DIM-Fraksi-fraksi-terhadap... · rinci tentang Pemerintahan Aceh di dalam ... dan telah
Post on 24-Mar-2019
226 Views
Preview:
Transcript
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
www.parlemen.net
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap, dengan catatan bahwa perlu definisi dan pengertian yang jelas dan rinci tentang Pemerintahan Aceh di dalam ketentuan umum.
F-PDI P Perubahan Redaksi RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH F-PPP Tetap F-PD
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH F-PKS Tetap
1.
RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
F-BPD PEMERINTAHAN DAERAH ACEH RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ACEH
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS Catatan :
Semua Kalimat Pemerintahan Aceh harus di ubah menjadi Pemerintahan Daerah Aceh
RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ACEH
F-PG Tetap F-PDI P Tetap DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
2.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
F-PDS
3.
Menimbang :
a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
F-PG
Tambahan huruf Menimbang: a. bahwa sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh
membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adapt yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan huruf b. bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri;
Tambahan huruf c. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius,
menjujung tinggi adapt, dan telah menempatkan ulama pada peran terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan;
Tambahan huruf d. bahwa penyelesaian masalah Aceh merupakan upaya
terus mennerus dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh, secara damai, menyeluruh dan bermartabat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Berubah menjadi huruf e, dengan kalimat tetap.
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
F-PDI P Tetap Menimbang :
a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Huruf a menjadi huruf b dengan rumusan tetap. Menimbang :
a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- Semua tanda (-/--) artinya tetap tidak berubah F-PG Berubah menjadi huruf f, dengan kalimat
tetap. 4. b. bahwa berdasarkan perjalanan
ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
F-PDI P Perubahan redaksi 1. “Pemerintahan Aceh” menjadi “Pemerintahan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh” 2. “Syari’at Islam” diganti menjadi “budaya
Islam yang kuat”
b. bahwa berdasarkan perjalanan ketata-negaraan Republik Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan budaya Islam yang kuat, sehingga Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Huruf b disempurnakan rumusannya dan dibagi dua hingga menjadi huruf c dan d. b. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah
perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa syari’at Islam sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat Aceh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara kaffah.
F-PD Tetap F-PAN Kalimat ini dibagi menjadi dua butir agar
lebih lugas dan jelas. b. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah
perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut kemerdekaan dan menjadi salah satu pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Indonesia;
F-KB Perubahan “bersifat khusus atau istimewa” diubah menjadi istimewa dan yang diberi kewenangan khusus
b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan yang diberi kewenangan khusus terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Kalimat ini dibagi menjadi dua butir agar lebih lugas dan jelas.
b. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
F-PKS
c. bahwa syari’at Islam sebagaimana yang diyakini oleh rakyat Aceh, mengatur aspek kehidupan manusia secara kaffah.
F-BPD Konsideran huruf b dibagi 2 bagian, yaitu terdiri atas konsideran b dan c. b. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah
perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa syari’at Islam sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat Aceh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara kaffah.
F-PBR Kalimat ini dibagi menjadi dua poin agar lebih konkrit. b. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah
perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa syari’at Islam sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat Aceh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara kaffah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi huruf g dan kata
kepemerintahan diganti dengan kata tata pemerintahan.
g. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
F-PDI P Perubahan Redaksi c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
F-PPP Perubahan urutan dan rumusan. Huruf c menjadi huruf a karena bersifat filosofis.
c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum mampu sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan syari’at, keadilan, dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PD Tetap
5.
c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;
F-PAN c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum mampu sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan dan penegakan hak asasi manusia; sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan kekhususan Aceh .
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB Kata “ kepemerintahan yang baik “ diubah menjadi “tata pemerintahan yang bersih dan baik”
c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
F-PKS Ada penambahan dan penyempurnaan kalimat
d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum sepenuhnya dapat mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh secara komprehensif, juga belum sepenuhnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta penegakan dan perlindungan hak asasi manusia
F-BPD Perubahan huruf dan penambahan suku kata (good governance) pada akhir kalimat huruf c
- penambahan huruf baru: e. bahwa undang-undang Nomor 18
Tahun 2001 belum sepenuhnya dapat mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh secara komprehensif;
d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum mampu sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan dan penegakan hak asasi manusia sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance);
e. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum
sepenuhnya dapat mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh secara komprehensif;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR tetap d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi huruf h, dengan kalimat
tetap.
Perubahan Redaksi dan substansi
d. bahwa kondisi di Provinsi Aceh telah men-dorong Pemerintah Republik Indonesia beserta seluruh potensi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi pembangunan Provinsi Aceh pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami.
6. d. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menumbahkan kesadaran Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
F-PDI P
Penambahan substansi
e. Bahwa keberadaan UU Nomor 44 tahun 1999
tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamn perlu disempurnakan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
10
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Perubahan rumusan dan urutan. Huruf d menjadi huruf e. Penambahan poin d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
e. bahwa berbagai perkembangan yang terjadi di Aceh telah menimbulkan kesadaran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan perdamaian secara menyeluruh dan pembangunan yang berkelanjutan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PD Dihapus F-PAN Huruf d menjadi e
f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum
sepenuhnya dapat mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh secara komprehensif;
g. bahwa dalam menjalankan pemerintahan Nanggroe Aceh Darusalam di pandang perlu diberikan kewenangan pemerintahan sendiri sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B;
h. bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Aceh, maka perlu langkah-langkah penanganan secara tepat dan cepat.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
11
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang secara jelas menggambarkan latar belakang lahirnya RUU ini, yang memang lahir dari proses yang tidak sederhana. Ada usulan penambahan pertimbangan.
e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menumbahkan kesadaran Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penambahan point
f. bahwa implementasi Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat, memerlukan adanya pembaruan ketentuan hukum tentang penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
Penambahan point g. bahwa dalam menjalankan pemerintahan Nanggroe Aceh Darusalam di pandang perlu diberikan kewenangan pemerintahan sendiri sesuai dengan semangat dan butir-butir yang terkandung dalam Nota Kesepahaman Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang diatur dengan Undang-undang;
F-PKS
Penambahan point h. bahwa untuk menjalankan Pemerintah Aceh perlu dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
12
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan huruf d menjadi huruf f. f. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menumbuhkan kesadaran Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
F-PBR Butir ini di hapus karena dapat membatasi
dukungan ekonomi untuk Aceh dan perlu ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang secara jelas menggambarkan latar belakang lahirnya RUU ini, yang memang lahir dari proses yang tidak sederhana. Ada usulan penambahan pertimbangan.
e. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum sepenuhnya dapat mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh secara komprehensif;
f. bahwa implementasi Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat, memerlukan adanya pembaruan ketentuan hukum tentang penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
g. bahwa dalam menjalankan pemerintahan Nanggroe Aceh Darusalam di pandang perlu diberikan kewenangan pemerintahan sendiri sesuai dengan semangat dan butir-butir yang terkandung dalam Nota Kesepahaman Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang diatur dengan Undang-undang;
h. bahwa untuk menjalankan Pemerintah Aceh perlu dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
13
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Dipecah menjadi 2 kalimat di mana kalimat pertama menjadi huruf i yang menggambarkan kondisi yang kondusif setelah penandatanganan Nota kesepahaman di Helsinky pada 15 Agustus 2005.
I. Sejak penandatanganan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinky pada tanggal 15 Agustus 2005 maka telah terjadi situasi kedamaian dan keamanan yang kondusif di Aceh;
F-PG
Kalimat kedua menjadi huruf j, sebagai pengantar perlunya menetapkan Undang-undang Pemerintahan Aceh.
j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g) dan huruf (h) di atas perlu menetapkan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh;
F-PDI P Perubahan redaksi dan substansi dengan menghapus: “serta butir-butir nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki”
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
F-PPP f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, perlu ditetapkan undang-undang tentang Pemerintahan Aceh;
F-PD “Huruf d” dihapus F-PAN i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h perlu ditetapkan undang-undang tentang Pemerintah Aceh;
7.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta butir-butir nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh;
F-KB Kalimat “serta butir-butir nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki” sebaiknya dihapus, untuk kemudian dipindahkan ke dalam penjelasan umum
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
14
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penyempurnaan redaksional i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g ,dan huruf h perlu ditetapkan undang-undang tentang Pemerintah Aceh;
F-BPD Perubahan huruf e menjadi huruf i. i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g ,dan huruf h perlu ditetapkan undang-undang tentang Pemerintahan Aceh;
F-PBR Tetap i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g ,dan huruf h perlu ditetapkan undang-undang tentang Pemerintah Aceh;
F-PDS DIHAPUSKAN F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi dengan menambah “pasal 37 ayat (5)”
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A,
Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
F-PPP Ditambahkan Pasal 20 tanpa ayat dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengingat:
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
F-PD Tetap F-PAN
8. Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
15
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
F-PPP Tetap 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
9.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus 10. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
16
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Perubahan dan Tambahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
11.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan
12. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
17
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu penambahan pencantuman UU nomor 7 tahun 1984 untuk memberi rujukan tentang perlunya perlindungan tentang hak-hak perempuan
UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
13.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap
14. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
18
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
15.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
16.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
19
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Berubah menjadi angka 3 dengan kalimat tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan
Tetap F-KB Dalam konsideran (menimbang) butir c (DIM nomor 5 disebutkan bahwa Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam konsideran mengingat ini perlu dicantumkan rujukan UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
17.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
F-PDS -- F-PG Dihapus
F-PDI P Dihapus 18. 11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
F-PPP Tetap 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
20
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi angka 4 dengan kalimat
tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
19.
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi angka 5 dengan kalimat
tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
20. 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
21
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi angka 6 dengan kalimat
tetap
F-PDI P Substansi tetap, nomor urut konsideran MENGINGAT menyesuaikan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
F-PPP Tetap 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
21.
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi angka 7 dengan kalimat
tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
F-PD Tetap
22. 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
22
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DIHAPUSKAN F-PG Berubah menjadi angka 8 dengan kalimat
tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
23.
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi angka 9 dengan kalimat
tetap 24. 17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik
F-PDI P Substansi tetap, nomor urut konsideran MENGINGAT menyesuaikan
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
23
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Tetap
Perlu pencantuman UU otsus Aceh
UU nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Indonesia Nomor 4054);
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi angka 10 dengan
kalimat tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam konsideran “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
25.
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
24
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Berubah menjadi angka 11dengan kalimat tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Tetap
Perlu ditambahkan dengan pencantuman aspek pertahanan dengan merujuk kepada UUD 1945 dan UU nomor 3 tahun 2002 mengingat signifikansinya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
26.
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 12 dengan
kalimat tetap
F-PDI P Substansi tetap, nomor urut konsideran MENGINGAT menyesuaikan
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
F-PPP Tetap 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
F-PD Tetap
27. 20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
25
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tetap
Pencantuman UU ini guna menjadi rujukan bagi pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu
Undang-Undang No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum.
F-KB
Pencantuman UU ini guna menjadi rujukan bagi pengaturan tentang susunan dan kedudukan DPRA dan DPRK
Undang-Undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 13 dengan
kalimat tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam bahagian “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
28.
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 14 dengan
kalimat tetap 29. 22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
26
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan dalam bahagian “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Tetap
Pencantuman UU susduk untuk menjadi rujukan dalam pengaturan tentang DPRA
UU nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR, DPD, DPRD
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 15 dengan
kalimat tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus karena tidak relevan dimasukkan
dalam bahagian “Mengingat”, jika diperlukan dapat dimuat dalam Penjelesan Umum.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
30.
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 16 dengan
kalimat tetap 31. 24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
27
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tetap
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
Perlu ada penambahan UU tentang Peradilan Umum.
11. Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang peradilan
umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .... )
Perlu ada penambahan UU tentang Peradilan Agama.
12. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No ... Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .... )
Perlu ada penambahan UU tentang Mahkamah Agung
13. UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .... )
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
F-PPP
Perlu ada penambahan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
14. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
28
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu ada penambahan UU 10/2004 karena di dalam undang-undang ini ada pengaturan mengenai pembentukan Qanun, sesuai dengan Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 UU 10/2004.
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan
Perlu penambahan UU 10/2004 yang
mengatur tentang pembentukan Qanun, sesuai dengan Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 UU 10/2004. Nomor berikutnya menyesuaikan.
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
F-KB Tetap
F-PKS
Perlu ada penambahan UU 10/2004 karena di dalam undang-undang ini ada pengaturan mengenai pembentukan Qanun, sesuai dengan Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 UU 10/2004.
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
29
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan angka terkait dengan pembentukan Qanun yang diatur dalam UU 10/2004 Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 UU 10/2004 : 25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Tetap
F-PBR
Dalam konsideran mengingat Perlu ada penambahan UU 10/2004 karena di dalam undang-undang ini ada pengaturan tentang pembentukan Qanun, sesuai dengan Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 UU 10/2004.
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 17 dengan
kalimat tetap
F-PDI P Dihapus
32. 25. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
F-PPP Penyesuaian nomor urutan 16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
30
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor urutan setelah penambahan 26. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
F-BPD Perubahan angka 25 menjadi 26 26. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
F-PBR Penyesuaian nomor urutan setelah
penambahan 26. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 18 dengan
kalimat tetap 33. 26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan
F-PDI P Substansi tetap, nomor urut konsideran MENGINGAT menyesuaikan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
31
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyempurnaan rumusan (penetapan PERPU).
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
F-PKS Penyesuaian nomor urutan setelah penambahan 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
32
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan angka 26 menjadi 27 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
F-PBR Penyesuaian nomor urutan setelah
penambahan 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
F-PDS F-PG Berubah menjadi angka 19 dengan
kalimat tetap
F-PDI P Substansi tetap, nomor urut konsideran MENGINGAT menyesuaikan
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
F-PPP Rumusan tetap, Penyesuaian nomor urutan
34. 27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
33
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan Tetap
Pencantuman UU tentang TNI ini guna menjadi rujukan bagi pengaturan tentang penempatan TNI di Aceh
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Pencantuman UU ini guna menjadi rujukan bagi pengaturan tentang jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan di Aceh
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya
F-KB
Pencantuman UU ini guna menjadi rujukan bagi pengaturan tentang jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan dan masyarakat di Aceh
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil Politik
F-PKS Penyesuaian nomor urutan setelah penambahan 28. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
F-BPD Perubahan angka 27 menjadi 28 28. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
F-PBR Penyesuaian nomor urutan setelah penambahan
28. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
34
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
35.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH.
F-PDS Ditambah Kata Daerah Pada kalimat Pemerintahan Aceh
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ACEH.
F-PG Tetap
F-PDI P Tetap BAB I KETENTUAN UMUM
F-PPP Tetap F-PD Tetap
36. BAB I KETENTUAN UMUM
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
35
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Pasal 1 F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
37.
Pasal 1
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
38.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:
F-PDS
39. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
36
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat NKRI yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PPP Menjadi ayat (2) Rumusan baru
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perangkat Pemerintah Pusat.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden dan para Menteri pembantunya. F-PBR Tetap
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PDS --
40.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
F-PG Kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata dan setelah kata sistem, dan kalimat pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18B dan kata prinsip dihapus.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
37
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 2. Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan kewenangan yang diberi secara khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PPP Menjadi ayat (1) Rumusan disempurnakan Merujuk pasal 4 (1) UUD 1945 tentang kewenangan dan perangkat pembantu presiden.
2. Aceh adalah suatu wilayah yang batas-batasnya merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 1956 yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PD Tetap F-PAN 1. Tambahan kata Nanggroe Aceh
Darussalam. 2. Penyelarasan: “mengurus sendiri
urusan pemerintahan” diganti dengan “mengurus pemerintahan daerah sendiri”.
2. Aceh adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
38
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Sebagaimana aspirasi rakyat Aceh yang menginginkan dicantumkannya istilah “pemerintahan sendiri” seperti yang telah dirumuskan dalam Daft DPRD NAD (dalam Pasal 1 Angka (2) dan Angka (3)). Ketentuan dari DPRD NAD ini sebenarnya justru yang sesuai dengan Pasal 7 RUU ini. Jadi, agar konsisten, istilah ini perlu dipertahankan. Alasan lainnya mengenai istilah pemerintahan sendiri adalah sebagai berikut:
1. “Istilah pemerintahan sendiri” artinya mengurus secara mandiri urusan/kewenangan yg telah diakui sebagai kewenangan Aceh. Jadi tidak dimaksudkan sebagai upaya memisahkan diri dari NKRI. Apalagi pembatasan dengan istilah NKRI juga tetap di gunakan. Dalam penelitian LIPI (Hidayat, 2005) dikatakan bahwa bila logika teoritis tentang keterkaitan antara konsep pemerintahan sendiri dan ide federalisme disimak secara teliti, maka sangat jelas tergambarkan bahwa praktik pemerintahan sendiri bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana atau media untuk mewujudkan apa yang Ostrom (1991) sebut sebagai “people govern rather than governments govern.” Dalam bahasa yang lebih konkrit, tujuan akhir yang hendak dicapai tidak lain adalah menegakkan kedaulatan rakyat.
2. Aceh adalah provinsi yang diberi kewenangan pemerintah sendiri dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain, yang batas-batasnya sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1956.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
39
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
2. Istilah ini juga sebenarnya telah lama dikenal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Istilah ini telah dipakai sejak 1903 dlm “desentralisasi wet” tgl 23 Juli 1903.
3. Istilah pemerintahan sendiri juga dikenal dlm khasanah perundang-undangan NKRI yaitu dlm UU No. 22 thn 1948 ttg Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yg berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konsideran menimbangnya juga menyebutkan “bahwa perlu ditetapkan UU berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar yg menetapkan Pokok-pokok tentang Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang berhak mengatur dan Mengurus rumah tangganya sendiri.
F-BPD 2. Aceh adalah daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
40
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Dalam rumusan dari DPRD NAD/Masyarakat Aceh ada istilah “pemerintahan sendiri” (dalam Pasal 1 Angka (2) dan Angka (3)). Ketentuan dari DPRD NAD ini sebenarnya justru yang sesuai dengan Pasal 7 RUU ini. Jadi, agar konsisten, istilah ini perlu dipertahankan. Alasan lainnya mengenai istilah pemerintahan sendiri adalah sebagai berikut: 1. “Istilah pemerintahan sendiri” artinya
mengurus secara mandiri urusan/kewenangan yg telah diakui sebagai kewenangan Aceh. Jadi tidak dimaksudkan sebagai upaya memisahkan diri dari NKRI. Apalagi pembatasan dengan istilah NKRI juga tetap di gunakan. Dalam penelitian LIPI (Hidayat, 2005) dikatakan bahwa bila logika teoritis tentang keterkaitan antara konsep pemerintahan sendiri dan ide federalisme disimak secara teliti, maka sangat jelas tergambarkan bahwa praktik pemerintahan sendiri bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana atau media untuk mewujudkan apa yang Ostrom (1991) sebut sebagai “people govern rather than governments govern.” Dalam bahasa yang lebih konkrit, tujuan akhir yang hendak dicapai tidak lain adalah menegakkan kedaulatan rakyat.
2. Aceh adalah provinsi yang diberi kewenangan pemerintah sendiri dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain, yang batas-batasnya sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1956.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
41
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
2. Istilah ini juga sebenarnya telah lama dikenal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Istilah ini telah dipakai sejak 1903 dlm “desentralisasi wet” tgl 23 Juli 1903.
3. Istilah pemerintahan sendiri juga dikenal dlm khasanah perundang-undangan NKRI yaitu dlm UU No. 22 thn 1948 ttg Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yg berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
4. Dalam konsideran menimbangnya juga menyebutkan “bahwa perlu ditetapkan UU berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar yg menetapkan Pokok-pokok tentang Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang berhak mengatur dan Mengurus rumah tangganya sendiri.
F-PDS -- 41. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
42
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 3. Kabupaten/ Kota adalah bagian dari daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang penyeleng-garaannya dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan yang diberi secara khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PPP Menjadi ayat (4) dengan rumusan baru
4. Kabupaten/Kota adalah bagian wilayah Aceh yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga kabupaten secara otonom.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu ada penyesuaian karena RUU ini berbeda semangatnya dengan otonomi kabupaten dalam UU 32/2004, perbandingannya adalah UU 18/2001 dan UU 21/2001 tentang Papua.
3. Kabupaten adalah bagian wilayah Aceh yang dipimpin oleh seorang bupati dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga kabupaten secara otonom.
F-BPD Tetap F-PBR Perlu ada penyesuaian karena RUU ini
berbeda semangatnya dengan otonomi kabupaten dalam UU 32/2004, perbandingannya adalah UU 18/2001 dan UU 21/2001 tentang Papua.
3. Kabupaten adalah bagian wilayah Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga kabupaten secara otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
43
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Berubah, dengan menambahkan kata eksekutif setelah kata pemerintah aceh dan kata legislative setelah kata Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta kata di provinsi dst, diganti dengan kata di Aceh
4. Pemerintah Aceh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh sebagai eksekutif dan DPRA sebagai legislative di Aceh.
F-PDI P Perubahan redaksi 4. Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
F-PPP Menjadi ayat (3) Penyempurnaan rumusan
3. Pemerintahan Aceh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur atau nama lainnya dan DPRA menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Catatan: Lihat juga pasal 1 angka 2 UU 32/2004
F-PD Tetap F-PAN Ada perubahan 4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah
sendiri yang diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh dalam Negara dan konstitusi Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain pada tingkat provinsi.
42.
4. Pemerintahan Aceh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
44
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ada pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di daerah. Penting untuk dicatat, pemisahan tegas ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan sesungguhnya telah diadopsi dalam UU 18/2001 mengenai Aceh dan juga UU 21/2001 mengenai Papua. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan MoU Helsinki butir 1.4.1. yang secara tegas menyatakan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif berguna untuk:
a. Mencegah intervensi antar lembaga
b. Meningkatkan profesionalisme lembaga
c. Optimalisasi check and balances dalam suatu sistem pemerintahan daerah
4. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan sendiri yang diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh dalam Negara dan konstitusi Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
45
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perlu ada pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di daerah. Penting untuk dicatat, pemisahan tegas ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan sesungguhnya telah diadopsi dalam UU 18/2001 mengenai Aceh dan juga UU 21/2001 mengenai Papua. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan MoU Helsinki butir 1.4.1. yang secara tegas menyatakan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif berguna untuk:
a. Mencegah intervensi antar lembaga
b. Meningkatkan profesionalisme lembaga
c. Optimalisasi check and balances dalam suatu sistem pemerintahan daerah
4. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan sendiri yang diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh dalam Negara dan konstitusi Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain.
F-PDS Ditambah Kata Daerah Pada kalimat Pemerintahan Aceh
Pemerintahan Daerah Aceh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
F-PG Berubah, dengan menambah kata eksekutif setelah kata pemerintahan Kab/Kota dan kata legislative setelah kata DPRK.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota sebagai eksekutif dan DPRK sebagai legislative.
43. 5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. F-PDI P Perubahan redaksi 5. Pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
46
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap 5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Kata “dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota” dihapus 5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Ditambah Kata Daerah Pada kalimat Pemerintahan Aceh
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 6. Kabupaten adalah bagian Provinsi Daerah Istimewa
Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati berdasarkan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga kabupaten secara otonom.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
44.
6. Kabupaten adalah bagian wilayah Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga kabupaten secara otonom.
F-PDS -- 45. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
47
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 7. Kota adalah bagian Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipimpin oleh seorang Walikota berdasarkan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga Kota secara otonom.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
7. Kota adalah bagian wilayah Aceh yang dipimpin oleh seorang Walikota dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga kota secara otonom.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 8. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh unsur perangkat Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan 6. Pemerintah Aceh adalah Gubernur atau nama lainnya, Bupati/Walikota, dan dibantu perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD 8. Pemerintah Provinsi Daerah Aceh adalah unsur
penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Pemerintahan Provinsi Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
46.
8. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur atau nama lain dan perangkat Aceh.
F-PDS Ditambah Kata Daerah Pada kalimat Pemerintahan Aceh
Pemerintah Daerah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
48
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 9. Gubernur adalah kepala pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Aceh yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah di Provinsi dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan 7. Gubernur atau nama lainnya adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih menurut ketentuan Undang-Undang ini.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan “melalui proses pemilihan
langsung secara demokratis dan adil” untuk mempertegas sistem pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem pemilihan langsung
Gubemur atau nama lain adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses pemilihan langsung secara demokratis dan adil.
F-PKS Tetap F-BPD 9. Gubernur atau nama lain adalah Kepala Pemerintah
Provinsi Daerah Aceh yang dipilih dalam secara langsung oleh rakyat melalui proses demokratis dan adil.
F-PBR Tetap
47.
9. Gubernur atau nama lain adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis dan adil.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap 10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
48. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
49
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat pemerintahan daerah kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
F-PDS Ditambah Kata Daerah Pada kalimat Pemerintahan Aceh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 11. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah Kabupaten/
Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan 8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan kabupaten/kota yang dipilih menurut ketentuan Undang-Undang ini.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan “melalui proses pemilihan
langsung secara demokratis dan adil” untuk mempertegas sistem pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem pemilihan langsung
Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses pemilihan langsung secara demokratis dan adil.
F-PKS Tetap F-BPD 11. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah
kabupaten/kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu proses demokratis dan adil.
49. 11. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis dan adil.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
50
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah lembaga perwakilan rakyat Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan 9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
F-PD Diantara kata “adalah” dan unsur” disisipkan frase “lembaga perwakilan daerah sebagai”.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PAN Lihat penjelasan untuk perubahan Pasal 1 butir 4 di atas. Ketentuan ini perlu disesuaikan agar pengaturannya konsisten.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-KB Penambahan kata “lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai”
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung,
50. 12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PKS Kalimat unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh diganti dengan “lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh”
12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
51
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Lihat DIM 34 : 12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang
selanjutnya disebut DPRA adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PBR Lihat penjelasan untuk perubahan Pasal 1 butir 4 di atas. Ketentuan ini pun perlu disesuaikan agar pengaturannya konsisten.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PDS Ditambah Kata Daerah Pada kalimat Pemerintahan Aceh
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/ kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan 10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
51. 13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PD Diantara kata “adalah” dan unsur” disisipkan frase “lembaga perwakilan daerah sebagai”.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
52
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Lihat penjelasan untuk perubahan Pasal 1 butir 4 di atas. Ketentuan ini pun perlu disesuaikan agar pengaturannya konsisten.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-KB Penambahan kata “lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai”
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PKS Kalimat unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota diganti dengan “lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota”
13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-BPD Lihat DIM 34 : 13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PBR Lihat penjelasan untuk perubahan Pasal 1 butir 4 di atas. Ketentuan ini pun perlu disesuaikan agar pengaturannya konsisten.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga pelaksana kekuasaan legislatif Kabupaten/Kota yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
53
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Berubah, dengan menambahkan kalimat yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memilki kewenangan tambahan dan jumlah anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
14. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memiliki kewenangan tambahan dan jumlah anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Perubahan redaksi
14. Komisi Independen Pemilihan Provinsi selanjutnya disingkat KIP Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRA, dan Gubernur/Wakil Gubemur.
F-PDI P
Penambahan substansi
15. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota
selanjutnya disingkat KIP Kabupaten/Kota adalah Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRA, dan Gubernur/Wakil Gubemur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/-Wakil Walikota.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
52.
14. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
F-PAN Ada perubahan: kelembagaan penyelenggara “pemilu”, cukup satu. (Beri penjelasan yang cukup tentang tugas KPU yang akan dijalankan oleh KIP)
14. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, DPRK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
54
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB Kewenangan KIP sebaiknya diperluas dengan kewenangan untuk menyelenggarakan juga pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRA. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya in-effisiensi akibat adanya lebih dari satu lembaga penyelenggara pemilu di Aceh.
Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, DPRK, Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
F-PKS KIP seharusnya juga mencakup pemilihan DPR, DPD, DPRA, dan DPRK, tidak hanya untuk Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Hal ini untuk menghindari adanya dualisme pelaksana pemilihan umum di Aceh dan mendorong adanya efisiensi dlm penggunaan dana, sumber daya, dan fasilitas. Hal inipun sejalan dengan ciri kekhususan Aceh sebagaimana diperkenalkan oleh UU no. 18 thn 2001 dan Pasal 226 Ayat (3) UU no. 32 thn 2004.
14. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, DPRK, Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
55
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR KIP seharusnya juga mencakup pemilihan DPR, DPD, DPRA, dan DPRK, tidak hanya untuk Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Hal ini untuk menghindari adanya dualisme pelaksana pemilihan umum di Aceh dan mendorong adanya efisiensi dlm penggunaan dana, sumber daya, dan fasilitas. Hal inipun sejalan dengan ciri kekhususan Aceh sebagaimana diperkenalkan oleh UU no. 18 thn 2001 dan Pasal 226 Ayat (3) UU no. 32 thn 2004. [penjelasan: untuk penyelenggaraan pemilu nasional, KIP melaksanakan tugas pembantuan dari KPU]
14. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, DPRK, Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Kata “agama” diganti ‘anggota”.
Ditambahkan frase “melalui pemilihan umum” setelah kata-kata “dan negara”
15. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
53. 15. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara.
F-PAN Ada tambahan: setelah kata “masyarakat” ditambah kata “lokal".
15. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan agama, masyarakat lokal, bangsa dan negara.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
56
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Dihapuskan selama Konstitusi Undang-Undang DASAR dan atau UU Partai Politik belum mengisyaratkan hal tersebut.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi dan substansi 16. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah lembaga peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya sesuai dengan sistem hukum nasional.
F-PPP Tetap F-PD Diantara kata “peradilan” dan “yang”
disisipkan frase “sebagai bagian dari sistem peradilan nasional
16. Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota adalah lembaga peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan pelaksanaan syari’at Islam.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
54.
16. Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota adalah lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan pelaksanaan syari’at Islam.
F-PDS Ditambah kalimat khusus untuk orang yang beragama Islam.
Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota adalah lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan pelaksanaan syari’at Islam khusus untuk orang yang beragama Islam.
55. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
57
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap 17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
F-PPP Penyempurnaan rumusan, pemersatu masyarakat dan dihapus.
Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pelestarian kehidupan adat dan budaya.
F-PD Ditambahkan frase “masyarakat di Provinsi Aceh” setelah kata “budaya”.
17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya masyarakat di Provinsi Aceh.
F-PAN Setelah kata “pelestarian”, ditambah “dan pengembangan”
17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian dan pengembangan kehidupan adat dan budaya.
F-KB Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga kepemimpinan adat. adapun kepemimpinan LWN harus mengkomodasi keterwakilan perempuan
Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan rakyat sebagai alat pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya, yang dipimpin oleh seorang atau lebih wali nanggroe dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 18. Kecamatan adalah suatu wilayah sebagai bagian dari Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota.
F-PPP Hapus
F-PD Tetap
56. 18. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
58
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 19. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain berkedudukan langsung di bawah Kecamatan.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
57.
19. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki harat kekayaan sendiri yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain berkedudukan langsung di bawah camat.
F-PDS Catatan : Kalau sudah ada penamaan yang baku yang masyarakat sudah paham dan lazim di jadikan standard bukan untuk sebuah pnyerangaman tapi hnya untuk catatan administrasi umum sebagaimana lazimnya.
58. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
59
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap 20. Gampong atau nama lain adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat yang berada di bawah mukim dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional (Suku kata “atau
nama lain” dihapus): 20. Gampong adalah suatu wilayah yang
dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat yang berada di bawah mukim dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
20. Gampong adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat yang berada di bawah mukim dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
F-PBR Tetap
20. Gampong atau nama lain adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat yang berada di bawah mukim dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi dan substansi 21. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri dari ulama dan intelektual muslim yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
59. 21. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri dari ulama dan intelektual muslim yang merupakan mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan 13. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU Aceh dan Kabupaten/Kota adalah lembaga independen yang terdiri dari ulama dan intelektual muslim yang memberikan fatwa dan pertimbangan terhadap kebijakan daerah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
60
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN “Terdiri dari” menjadi “terdiri atas” 21. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut
MPU adalah lembaga independen yang anggotanya terdiri atas para ulama dan intelektual muslim yang merupakan mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang berfungsi memberikan pertimbangan untuk digunakan dalam menentukan kebijakan daerah.
F-KB Penambahan kata “sejajar” Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah Lembaga Independen dan merupakan mitra sejajar Pemerintah dan DPRA.
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR 21. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut
MPU adalah lembaga independen yang anggotanya terdiri atas para ulama dan tidak berada di bawah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah, memberikan pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan daerah.
F-PDS Catatan : Semua lembaga ataui kekuatan elemen masyarakat yang punya potensi dan atau potensial untuk membantu dan atau menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan tidak boleh diskriminasi dalam statusnya.
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 22. Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum
tertulis yang disahkan/ditetapkan oleh Pemerintah. F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Dihapus karena dianggap normative
60. 22. Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum tertulis yang disahkan/ditetapkan oleh Pemerintah.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
61
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Dihapus. Hal ini tidak perlu didefinisikan karena tidak mengandung penjelasan mengenai konsep baru dan merupakan sebuah pemahaman umum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Memang kata ini sering disebut, tetapi penyebutan ini lazim digunakan dalam undang-undang lainnya tanpa menjadikannya definisi.
F-BPD Huruf 22 dihapus F-PBR Point ini dihapus.
Karena hal ini sebenarnya tidak perlu didefinisikan karena tidak mengandung penjelasan mengenai konsep baru dan merupakan sebuah pemahaman umum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Memang kata ini sering disebut, tetapi penyebutan ini lazim digunakan dalam undang-undang lainnya tanpa menjadikannya definisi.
F-PDS Ditambah kata DPR RI Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum tertulis yang disahkan/ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi “Qanun Aceh” Menjadi
Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh” 23. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah
peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan sistem hukum nasional.
F-PPP Rumusan Baru 14. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.
61. 23. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bagi Aceh yang tingkatannya sama dan setara dengan Peraturan Daerah Provinsi.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
62
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Ada perubahan 22. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ihwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Pemerintahan Aceh sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis.
F-KB Penambahan kata “sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini”
Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bagi Aceh sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang ini yang tingkatannya sama dan setara dengan Peraturan Dacrah Provinsi.
F-PKS Harus ada penegasan kekhususan Qanun, seperti dimuat dalam UU 18/2001. Penjelasan Umum UU 18/2001 menyatakan: “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.” Perlu ada penyesuaian nomor
22. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Pemerintahan Aceh sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini dan dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
63
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Harus ada penegasan kekhususan Qanun, seperti dimuat dalam UU 18/2001. Penjelasan Umum UU 18/2001 menyatakan: “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.” Perlu ada penyesuaian nomor
22. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Pemerintahan Aceh sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini dan dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis.
F-PDS Catatan : Peraturan Daerah yang dibuat oleh legislatif DPRD tidak boleh bertentang dan Undang-Undang yang lebih tinggi dan otomatis gugur dan tidak berlaku.
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 24. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bagi kabupaten/kota yang tingkatannya sama dan setara dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
F-PPP Rumusan Baru 15. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
62. 24. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bagi kabupaten/kota yang tingkatannya sama dan setara dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
64
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan kata “sebagai peraturan
pelaksanaan undang-undang ini Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bagi Aceh yang tingkatannya sama dan setara dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
F-PKS Perlu ada penyesuaian nomor 23. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bagi kabupaten/kota yang tingkatannya sama dan setara dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
F-BPD Tetap F-PBR Sama dengan di atas, dengan
penyesuaian untuk Kabupaten Perlu ada penyesuaian nomor
23. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini dan dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis.
F-PDS Catatan : Peraturan Daerah yang dibuat oleh legislatif DPRD tidak boleh bertentang dan Undang-Undang yang lebih tinggi dan otomatis gugur dan tidak berlaku.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
63. 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjut disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara.
F-PPP Hapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
65
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu ada penyesuaian nomor 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjut disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara.
F-BPD Perubahan angka 25 menjadi 24 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjut disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara.
F-PBR Perlu ada penyesuaian nomor 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjut disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjut disingkat APBA adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
64. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjut disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
F-PKS Perlu ada penyesuaian nomor
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjut disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
66
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan angka 26 menjadi 25
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjut disingkat APBDA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
F-PBR Perlu ada penyesuaian nomor
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjut disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
F-PDS Ditambah kata Daerah Mengapa kita terjebak pada simbol-simbol yang seharusnya tidak perlu diangkat ke permukaan karena semua daerah mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda apakah kita mau terjebak pada primordial yang akan memecah persatuan dan kesatuan yang merupakan substansi dari berbangsa dan bernegara. Seperti Qanun yang artinya sama saja dengan peraturan yakni bahasa yang mudah dicerna oleh semua anak bangsa! Mengapa pula kita ingin menimbulkan semacam eksklusivisme yang berlebihan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjut disingkat APBDA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
65. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
67
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan redaksi
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota yang selanjut disingkat APBK adalah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Qanun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penambahan substansi baru tentang asas dan tujuan pembentukan UU ini.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Tambahan nomor pasal
Pasal 2
Tambahan substansi
(1) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tambahan substansi
(2) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk dengan tujuan untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan menciptakan perdamaian yang menyeluruh bagi masyarakat Aceh pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjut disingkat APBK adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDI P
Tambahan substansi
BAB III
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
68
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan nomor pasal
Pasal 3
Tambahan substansi
(1) Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Isteimewa Aceh meliputi:
a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan
daerah.
Tambahan substansi (2) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Provinsi Daerah Isteimewa Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
Hapus F-PPP Tambahan Pasal Pasal 2
Semua peraturan perundang-undangan NKRI berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu ada penyesuaian nomor 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjut disingkat APBK adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
69
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan angka 27 menjadi 26 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjut disingkat APBK adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PBR Perlu ada penyesuaian nomor 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjut disingkat APBK adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS Ditambah kata Daerah Mengapa kita terjebak pada simbol-simbol yang seharusnya tidak perlu diangkat ke permukaan karena semua daerah mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda apakah kita mau terjebak pada primordial yang akan memecah persatuan dan kesatuan yang merupakan substansi dari berbangsa dan bernegara. Seperti Qanun yang artinya sama saja dengan peraturan yakni bahasa yang mudah dicerna oleh semua anak bangsa! Mengapa pula kita ingin menimbulkan semacam eksklusivisme yang berlebihan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjut disingkat APBDK adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan. Perubahan redaksi
BAB IV PEMBAGIAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DAN KAWASAN KHUSUS F-PPP Bab ini mengatur bentuk dan susunan
aceh, bukan soal pembagian wilayah Aceh semata. Judul bab ini diubah menjadi Bentuk dan Susunan Aceh.
BAB II BENTUK DAN SUSUNAN ACEH
66. BAB II PEMBAGIAN ACEH DAN KAWASAN KHUSUS
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
70
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Bab ini mengatur bentuk dan susunan aceh, bukan soal pembagian wilayah Aceh semata. Judul bab ini tidak tepat. Karena itu perlu diganti:
BAB II
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH ACEH
BAB II BENTUK DAN SUSUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH ACEH
F-KB F-PKS Judul Bab diganti menjadi ” bentuk dan
Susunan Aceh” . Bab ini mengatur bentuk dan susunan aceh, bukan soal pembagian wilayah Aceh semata.
BAB II BENTUK DAN SUSUNAN ACEH
F-BPD Perubahan judul Bab karena Bab ini mengatur bentuk dan susunan aceh, bukan soal pembagian wilayah Aceh dan kawasan khusus semata:
BAB II
BENTUK DAN SUSUNAN ACEH SERTA KAWASAN KHUSUS
BAB II BENTUK DAN SUSUNAN ACEH
F-PBR Bab ini mengatur bentuk dan susunan aceh, bukan soal pembagian wilayah Aceh semata. Judul bab ini tidak tepat.
BAB II BENTUK DAN SUSUNAN ACEH
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 4
F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 3 F-PD Tetap
F-PAN F-KB
67. Pasal 2
F-PKS Pasal 2
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
71
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Provinsi Daerah Istimewa Aceh terdiri atas kabupaten/ kota.
Rumusan baru Disempurnakan dengan penyesuaian pada Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Aceh berbentuk pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lainnya dengan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1956.
F-PPP
Rumusan Baru (2) Aceh dibagi atas daerah kabupaten/kota yang masing-masing sebagai daerah otonom.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan. Hanya perlu
penyesuaian nomor dan selanjutnya juga menyesuaikan
F-KB Perlu ada ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai keberadaan Aceh karena pasal ini sesungguhnya merupakan pernyataan keberadaan Aceh daripada sekadar penjelasan mengenai susunan pemerintahan.
(1) Aceh berbentuk pemerintahan sendiri yang diberi kewenangan khusus dan istimewa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain, yang batas-batasnya merujuk pada UU No. 24 Tahun 1956.
F-PKS
Penambahan ayat (2) Aceh terdiri atas daerah kabupaten/kota
68. (1) Aceh terdiri atas kabupaten/kota.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
72
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perlu ada ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai keberadaan Aceh karena pasal ini sesungguhnya merupakan pernyataan keberadaan Aceh daripada sekadar penjelasan mengenai susunan pemerintahan.
(1) Aceh berbentuk pemerintahan sendiri yang diberi kewenangan khusus dan istimewa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur atau nama lain, yang batas-batasnya merujuk pada UU No. 24 Tahun 1956.
(2) Aceh terdiri atas daerah kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Kabupaten/kota terdiri atas kecamatan-kecamatan. F-PPP Penyesuaian Rumusan (3) Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan. F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian ayat (3) Kabupaten/kota terdiri atas kecamatan-kecamatan. F-BPD Tetap F-PBR (3) Kabupaten/kota terdiri atas kecamatan-kecamatan.
69.
(2) Kabupaten/kota terdiri atas kecamatan-kecamatan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Kecamatan terdiri atas mukim-mukim. F-PPP Penyesuaian Rumusan (4) Kecamatan dibagi atas mukim. F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Penyesuaian ayat (4) Kecamatan terdiri atas mukim-mukim. F-BPD Tetap F-PBR (4) Kecamatan terdiri atas mukim-mukim.
70.
(3) Kecamatan terdiri atas mukim-mukim.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (4) Mukim terdiri atas kelurahan dan gampong-gampong. 71. (4) Mukim terdiri atas kelurahan dan
gampong-gampong. F-PPP Rumusan Baru (5) Mukim dibagi atas gampong.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
73
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Istilah “kelurahan” tidak perlu dan
sebenarnya bahkan sudah tidak ada dalam UU 18/2001.
(5) Mukim terdiri atas gampong-gampong.
F-KB F-PKS Istilah “kelurahan” tidak perlu dan
sebenarnya bahkan sudah tidak ada dalam UU 18/2001.
(5) Mukim terdiri atas gampong-gampong.
F-BPD Istilah “kelurahan” dihapus (4) Mukim terdiri atas gampong-gampong. F-PBR Istilah “kelurahan” tidak perlu dan
sebenarnya bahkan sudah tidak ada dalam UU 18/2001.
(5) Mukim terdiri atas gampong-gampong.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 5
F-PPP Pasal 4 F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Pasal 3 F-BPD Tetap F-PBR
72.
Pasal 3
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Provinsi Daerah Istimewa Aceh mempunyai batas-batas: F-PPP Tetap.
Untuk mengakomodasi draft DPRD NAD tentang perlunya koordinat dimasukkan ke dalam Penjelasan Pasal.
73. Aceh mempunyai batas-batas:
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
74
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Perlu ada penyebutan dengan jelas koordinat/ garis lintang dan bujur agar ada kejelasan mengenai wilayah Aceh karena: - menghindari adanya konflik antar
provinsi dan menjaga stabilitas perdamaian di Aceh (contoh buruk telah terjadi seperti di Papua dengan dipecah dua menjadi Papua dan Irjabar)
- memudahkan break down dlm tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.
- selama inipun Aceh dlm setiap dokumen daerah tetap menyebutkan titik koordinat.
- Merujuk pada UU nomor 24 thn 1956 ttg pembentukan propinsi Atjeh dan secara faktual batas-batas tersebut sesuai dgn UU tersebut.
Karena itu kalimat: “Aceh mempunyai batas-batas:” perlu diganti dengan:
Aceh terletak pada sekitar koordinat 2o – 6o lintang utara dan sekitar 95o – 98o bujur timur, yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1956, yaitu:
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
75
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ada penyebutan dengan jelas koordinat agar ada kejelasan mengenai wilayah Aceh karena: - menghindari adanya konflik antar
provinsi dan menjaga stabilitas perdamaian di Aceh (contoh buruk telah terjadi seperti di Papua dengan dipecah dua menjadi Papua dan Irjabar)
- memudahkan break down dlm tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota
- selama inipun Aceh dlm setiap dokumen daerah tetap menyebutkan titik koordinat.
Merujuk pada UU nomor 24 thn 1956 ttg pembentukan propinsi Atjeh dan secara faktual batas-batas tersebut sesuai dgn UU tersebut.
Aceh terletak pada sekitar koordinat 2o – 6o lintang utara dan sekitar 95o – 98o bujur timur, yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1956, yaitu:
. sebelah utara dengan Selat Malaka.
. sebelah timur dengan Selat Malaka.
. sebelah barat dengan Samudera Indonesia.
. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
76
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perlu ada penyebutan dengan jelas koordinat agar ada kejelasan mengenai wilayah Aceh karena: - menghindari adanya konflik antar
provinsi dan menjaga stabilitas perdamaian di Aceh (contoh buruk telah terjadi seperti di Papua dengan dipecah dua menjadi Papua dan Irjabar)
- memudahkan break down dlm tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota
- selama inipun Aceh dlm setiap dokumen daerah tetap menyebutkan titik koordinat.
- Merujuk pada UU nomor 24 thn 1956 ttg pembentukan propinsi Atjeh dan secara faktual batas-batas tersebut sesuai dgn UU tersebut.
Aceh terletak pada sekitar koordinat 2o – 6o lintang utara dan sekitar 95o – 98o bujur timur, yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1956, yaitu:
a. sebelah utara dengan Selat Malaka. b. sebelah timur dengan Selat Malaka. c. sebelah barat dengan Samudera Indonesia. d. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. sebelah Utara dengan Selat Malaka; F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
74.
a. sebelah Utara dengan Selat Malaka;
F-PDS -- F-PG Tetap 75. b. sebelah Selatan dengan Provinsi
Sumatera Utara; F-PDI P Perubahan redaksi b. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
77
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap c. sebelah Timur dengan Selat Malaka, dan F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
76.
c. sebelah Timur dengan Selat Malaka, dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap d. sebelah barat dengan Samudera Indonesia. F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
77.
d. sebelah barat dengan Samudera Indonesia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 6 78. Pasal 4
F-PPP Pasal 5
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
78
www.parlemen.net
NO. DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN F-KB Pasal 4
F-PKS Pasal 4 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
79
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di
Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus.
F-PPP Rumusan Baru (1) Pemerintahan Aceh bersama-sama Pemerintahan daerah lainnya yang berbatasan dapat membentuk kawasan-kawasan strategis yang menunjang kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
F-PD Tetap
79. (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus.
F-PAN Referensi ketentuan ini adalah UU 32/2004 Pasal 1 butir 19, yang menyatakan: “Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.” Padahal sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 10 UU 32/2004 yang menyatakan dengan tegas mengenai pembagian urusan pemerintahan (tidak konsisten). Seharusnya ada rincian dan batasan yang tegas mengenai pembentukan kawasan khusus oleh pemerintah pusat ini, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Pasal 10 UU 32/2004.
(1) Pemerintah Aceh bersama-sama Pemerintah yang berbatasan dapat membentuk kawasan-kawasan strategis yang menunjang kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
80
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Hal ini merupakan kelemahan UU 32/2004 yang sudah sering disoroti. Kesalahan yang sama tidak boleh diulang lagi secara sengaja. Seharusnya ketentuan ini diberi batasan yang jelas. Nantinya UU 32/2004 pun perlu diubah agar lebih konsisten. Penetapannya harus dengan Peraturan Presiden karena ada kemungkinan bersinggungan dengan wilayah provinsi lainnya yang bertetangga. Karena itu, perlu diganti dengan:
Pasal 4 diubah substansinya. (1) Pemerintah Aceh bersama-sama Pemerintah berbatasan lainnya dapat membentuk kawasan-kawasan strategis yang menunjang kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya.
(2) Pemerintah Aceh dan/atau bersama-sama
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kawasan-kawasan strategis untuk kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden
F-KB
(3) Pembentukan kawasan strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
81
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(4) Penetapan pembentukan kawasan strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Referensi ketentuan ini adalah UU 32/2004 Pasal 1 butir 19, yang menyatakan: “Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.” Padahal sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 10 UU 32/2004 yang menyatakan dengan tegas mengenai pembagian urusan pemerintahan (tidak konsisten). Seharusnya ada rincian dan batasan yang tegas mengenai pembentukan kawasan khusus oleh pemerintah pusat ini, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Pasal 10 UU 32/2004.
(1) Pemerintah Aceh bersama-sama Pemerintah berbatasan lainnya dapat membentuk kawasan-kawasan strategis yang menunjang kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
F-PKS
Hal ini merupakan kelemahan UU 32/2004 yang sudah sering disoroti. Kesalahan yang sama jangan diulang lagi secara sengaja, seharusnya ketentuan ini diberi batasan yang jelas. Nantinya UU 32/2004 pun perlu diubah agar lebih konsisten. Penetapannya harus dengan Peraturan Presiden karena ada kemungkinan bersinggungan dengan wilayah provinsi lainnya yang bertetangga.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
82
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap Referensi ketentuan ini adalah UU 32/2004 Pasal 1 butir 19, yang menyatakan: “Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.” Padahal sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 10 UU 32/2004 yang menyatakan dengan tegas mengenai pembagian urusan pemerintahan (tidak konsisten). Seharusnya ada rincian dan batasan yang tegas mengenai pembentukan kawasan khusus oleh pemerintah pusat ini, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Pasal 10 UU 32/2004.
(1) Pemerintah Aceh bersama-sama Pemerintah berbatasan lainnya dapat membentuk kawasan-kawasan strategis yang menunjang kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
F-PBR
Hal ini merupakan kelemahan UU 32/2004 yang sudah sering disoroti. Kesalahan yang sama jangan diulang lagi secara sengaja, seharusnya ketentuan ini diberi batasan yang jelas. Nantinya UU 32/2004 pun perlu diubah agar lebih konsisten. Penetapannya harus dengan Peraturan Presiden karena ada kemungkinan bersinggungan dengan wilayah provinsi lainnya yang bertetangga.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
83
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi :
Kata “wajib” dihapus (2) Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan atau Pemerintah kabupaten/kota.
F-PPP Rumusan Baru (2) Pemerintah Aceh dan/atau bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kawasan-kawasan strategis untuk kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Qanun Aceh sesuai dengan kewenangannya.
F-PD Tetap F-PAN Sesuai dengan usulan di atas, khusus
untuk Kabupaten/Kota, pengaturannya cukup melalui Qanun Aceh.
(2) Pemerintah Aceh dan/atau bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kawasan-kawasan strategis untuk kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Qanun Aceh sesuai dengan kewenangannya.
F-KB F-PKS Sesuai dengan usulan di atas, khusus
untuk Kabupaten/Kota. Pengaturannya cukup melalui Qanun Aceh.
(2) Pemerintah Aceh dan/atau bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kawasan-kawasan strategis untuk kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Qanun Aceh sesuai dengan kewenangannya.
80. (2) Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah kabupaten/kota.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
84
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Sesuai dengan usulan di atas, khusus untuk Kabupaten/Kota. Pengaturannya cukup melalui Qanun Aceh.
(2) Pemerintah Aceh dan/atau bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kawasan-kawasan strategis untuk kebutuhan pengembangan ekonomi, konservasi dan lingkungan hidup, cagar budaya, dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya yang ditetapkan dengan Qanun Aceh sesuai dengan kewenangannya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-KB
F-PKS Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-BPD Tetap F-PBR Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus
81.
(3) Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas diatur dengan undang-undang.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. dihapus F-KB
F-PKS Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-BPD Tetap
82. (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas diatur dengan undang-undang.
F-PBR Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
85
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (5) Kawasan khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-KB
F-PKS Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-BPD Tetap F-PBR Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus
83.
(5) Kawasan khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-KB
F-PKS Dihapus, konsisten dengan usulan di atas. Dihapus F-BPD Perubahan ayat (6) menjadi ayat (5) dan
perubahan redaksional: (5) Tata cara penetapan kawasan-
kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Tata cara penetapan kawasan-kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PBR Dihapus, konsisten dengan usulan di atas.
Dihapus
84.
(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
86
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor pasal disesuaikan dengan
perubahan Pasal 7
F-PPP Penyesuaian Nomor Pasal Pasal 6 F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
85.
Pasal 2
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah, kecamatan, mukim dan gampong/ kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Pasal ini menyatakan suatu hal yang tidak perlu dinyatakan lagi (redundant) karena soal pembentukan, penghapusan, dan penggabungan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pasal ini dihapus. Urusan Pasal selanjutnya menjadi Pasan 5. dan Selanjutnya menyesuaikan.
Dihapus
F-KB
86. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kabupaten/kota, kecamatan, mukim dan gampong/kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PKS Pasal ini menyatakan suatu hal yang tidak perlu dinyatakan lagi (redundant) karena soal pembentukan, penghapusan, dan penggabungan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diusulkan untuk dihapus.
Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
87
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Aceh, kabupaten/kota, kecamatan, mukim dan gampong/kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberlakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
F-PBR Pasal ini menyatakan suatu hal yang tidak perlu dinyatakan lagi (redundant) karena soal pembentukan, penghapusan, dan penggabungan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diusulkan untuk dihapus.
Dihapus
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap BAB III KAWASAN PERKOTAAN
F-BPD Tetap F-PBR
87.
BAB III KAWASAN PERKOTAAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor pasal disesuaikan dengan perubahan
Pasal 8
F-PPP Penyesuaian Rumusan Pasal 7 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 5 F-KB
88. Pasal 3
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 5
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
88
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 5
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi Ketentuan mengenai kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
89.
(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
90.
a. kota sebagai daerah otonom;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
91. b. bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
89
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
92.
c. bagian dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
93.
(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
94. (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh pemerintah kabupaten atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
90
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
jawab kepada pemerintah kabupaten yang bersangkutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
95.
(4) Penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola bersama oleh kabupaten/kota terkait.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
96.
(5) Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan di kawasan gampong yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
97. (6) Pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kawasan perkotaan.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
91
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap
Depan kata “dan” diberi tanda koma (,) (7) Pelaksanaan kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
98.
(7) Pelaksanaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS Catatan : Kita bangsa indonesia yang sangat majemuk mengapa kita selalu menonjolkan perbedaan dan mengapa pula kita tidak selalu mencari dan memupuk persamaan karena hal tersebut akan terbangun sikap saling percaya dan saling menghargai suku, agama dan etnis serta budaya yang pluralisme. Ditambah kata Daerah Seperti Qanun yang artinya sama saja dengan peraturan yakni bahasa yang mudah dicerna oleh semua anak bangsa! Mengapa pula kita ingin menimbulkan semacam eksklusivisme yang berlebihan.
Pelaksanaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Daerah Aceh.
99. BAB IV F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
92
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksional dan Bab diubah BAB V KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA F-PPP Bab IV dan V digabung menjadi satu
dengan penyempurnaan rumusan dan Judul Bab diganti
BAB IV PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
F-PD Tetap F-PAN BAB IV
KEWENANGAN ACEH F-KB
F-PKS BAB IV KEWENANGAN ACEH
F-BPD Tetap F-PBR Bab ini hanya membahas kewenangan
Aceh BAB IV
KEWENANGAN ACEH
KEWENANGAN ACEH DAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 9
F-PPP Penyesuaian nomor Pasal 8 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 6 F-KB
F-PKS Pasal 6 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 6
100.
Pasal 4
F-PDS 101. (1) Aceh dan kabupaten/kota berwenang untuk F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
93
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan substansi Ketentuan mengenai Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
F-PPP Rumusan Baru (1) Pemerintahan Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
F-PDS Catatan : Hal ini ada yang sudah tidak sinkron lagi karena 5 kewenangan pemerintah pusat sudah banyak diatur oleh pemerintah aceh seperti : Urusan Agama
F-PG Tetap 102. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
94
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyesuaian Rumusan (2) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. urusan tertentu dalam bidang agama.
F-PD Tetap F-PAN Catatan: ditambahkan dalam penjelasan,
yang dimaksud “pertahanan” adalah menghadapi dan menjawab ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar NKRI
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
Tetap
kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan tertentu dalam bidang agama.
F-KB Perlu diatur kemungkinan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahtaraan di Aceh namun tetap harus diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian kepada pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
95
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Pasal 7 Ayat (2) RUU PA Pemerintah harus diperbaiki karena tidak sejalan dgn MoU. Karena itu Pasal 7 ayat (2) RUU PA Pemerintah ini, sebaiknya mengacu pada MoU point 1.1.2.a, yaitu bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Istilah “yustisi” mestinya diganti dengan istilah yang dimuat dalam MoU, yaitu “kekuasaan kehakiman”.
(2) Kewenangan pemerintah dalam sektor publik adalah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan nasional,moneter dan fiskal nasional dan kekuasaan kehakiman.
F-BPD Tetap
F-PBR Pasal 7 Ayat (2) RUU PA Pemerintah harus diperbaiki karena tidak sejalan dgn MoU.
(2) Kewenangan pemerintah dalam sektor publik adalah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal nasional dan kekuasaan kehakiman.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
96
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Karena itu Pasal 7 ayat (2) RUU PA Pemerintah ini, sebaiknya mengacu pada MoU point 1.1.2.a, yaitu bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Istilah “yustisi” mestinya diganti dengan istilah yang dimuat dalam MoU, yaitu “kekuasaan kehakiman”. Begitu pula halnya dengan istilah “pertahanan” harus diganti dengan “pertahanan luar”, karena mengandung arti yang sangat berbeda. Penting untuk diingat bahwa Aceh, karena kondisi sosial politiknya harus dilihat secara berbeda dengan wilayah lainnya. Sehingga konsistensi kita akan adanya kesepakatan MoU Helsinki adalah faktor penting dalam perumusan UU PA ini dan sebuah langkah bijak jika kita konsisten atas kesepakatan itu terlepas dari polemik pro kontra yang terjadi, tapi faktanya kita telah sepakat pada MoU Helsinki tersebut.
F-PDS -- F-PG Tetap (harus diberi penjelasan yang rinci
oleh Pemerintah)
F-PDI P Dihapus
103. (3) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat urusan pemerintahan lain yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan
(3) Di samping urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat urusan pemerintahan yang lain ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
97
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan Pasal Baru
Pasal 9
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Aceh atau wakil Pemerintah di Aceh atau dapat menugaskan kepada pemerintahan Aceh dan/atau pemerintahan mukim/gampong.
(2) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (2), Pemerintah dapat: a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan
pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
kepada Gubernur atau nama lainnya selaku wakil Pemerintah; atau
c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan Aceh/Kabupaten/Kota dan/atau pemerintahan Mukim/Gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
(4) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Aceh/kabupaten/kota dan/atau pemerintahan mukim/gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
98
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap Selintas memang cenderung sama, namun kritik muncul karena adanya kalimat “kewenangan lain pemerintah pusat yang diatur peraturan perundang-undangan”. Adanya kalimat ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menambah kewenangannya secara tak terbatas.
(3) Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN
Padahal di UU 32/2004 sendiri klausul seperti ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kemudian ada Pasal 12 ayat (1) yang merupakan satu rangkaian dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur soal “urusan pemerintahan”, menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh yang belum diatur dalam undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UU No.22/1999 yang dilaksanakan dengan PP No. 25 Tahun 2000, yang menetapkan kewenangan pemerintah yang tidak terbatas. Karena itu, point 3 ini perlu diganti dengan:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
99
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah Aceh bermakna bertambahnya urusan yg harus dikelola di daerah. Karena itu, jika ada pelimpahan kewenangan tidak disertai penyerahan dana, sarana, dan prasarana, maka dapat dipahami sebagai upaya tidak memberdayakan daerah, tidak demokratis, dan tidak sesuai dengan semangat otonomi. Karena itu, perlu ditambhkan point (4):
(4) Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dana, penyerahan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB
F-PKS Selintas memang cenderung sama, namun kritik muncul karena adanya kalimat “kewenangan lain pemerintah pusat yang diatur peraturan perundang-undangan”. Adanya kalimat ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menambah kewenangannya secara tak terbatas. Padahal di UU 32/2004 sendiri klausul seperti ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kemudian ada Pasal 12 ayat (1) yang merupakan satu rangkaian dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur soal “urusan pemerintahan”, menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh yang belum diatur dalam undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
100
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Karena itu pasal 7 ayat (3) disempurnakan menjadi “Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kpd pemerintah Aceh itu bermakna bertambahnya urusan yg hrs dikelola di daerah karena itu jika ada pelimpahan kewenangan tidak disertai penyerahan dana, sarana dan prasarana dapat dipahami sbg upaya tidak memberdayakan daerah, tidak demokratis, dan tidak sesuai dgn semangat otonomi. Sehingga perlu ditambah satu pasal “Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dana, penyerahan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
(4) Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dana, penyerahan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
101
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap Penambahan ayat baru : (4) Pelimpahan kewenangan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dana, penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disertai dana, penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
102
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Selintas memang cenderung sama, namun kritik muncul karena adanya kalimat “kewenangan lain pemerintah pusat yang diatur peraturan perundang-undangan”. Adanya kalimat ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menambah kewenangannya secara tak terbatas. Padahal di UU 32/2004 sendiri klausul seperti ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kemudian ada Pasal 12 ayat (1) yang merupakan satu rangkaian dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur soal “urusan pemerintahan”, menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh yang belum diatur dalam undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UU No.22/1999 yang dilaksanakan dengan PP No. 25 Tahun 2000, yang menetapkan kewenangan pemerintah yang tidak terbatas.
Dihilangkan, digantikan dengan: (3) Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
103
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kpd pemerintah Aceh itu bermakna bertambahnya urusan yg hrs dikelola di daerah karena itu jika ada pelimpahan kewenangan tidak disertai penyerahan dana, sarana dan prasarana dapat dipahami sbg upaya tidak memberdayakan daerah, tidak demokratis, dan tidak sesuai dgn semangat otonomi.
(4) Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dana, penyerahan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 10 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 7 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 7 F-BPD Tetap Pasal 8 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 7
104.
Pasal 5
F-PDS -- F-PG Dirubah, kata ……..dan persetujuan
dihapus, sebelum kata DPRA ditambah kata “pada” Sebelum kata persetujuan ditambahkan kata perjanjian/
(1) Rencana persetujuan internasional yang terkait kepentingan khusus Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi pada DPRA.
F-PDI P Dihapus
105.
(1) Rencana persetujuan internasional yang terkait kepentingan khusus Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan DPRA.
F-PPP Penyempurnaan Rumusan (1) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan DPRA.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
104
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Kata “konsultasi dan persetujuan” diganti kata “pertimbangan”
(1) Rencana persetujuan internasional yang terkait kepentingan khusus Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan pertimbangan DPRA.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan kata “harus”.
Penghapusan kata “persetujuan” mengingat UU nomor 10 tahun 2004
(1) Perjanjian internasional yang terkait dengan kepentingan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah harus dilakukan dengan konsultasi DPRA.
F-PKS Tetap F-BPD (1) Rencana persetujuan internasional yang terkait
kepentingan khusus Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi DPRA.
F-PBR Ada perubahan Karena istilah persetujuan tidak diperlukan, cukup dengan konsultasi dan kesepakatan bersama
(1) Rencana persetujuan internasional yang terkait kepentingan khusus Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dikonsultasikan dengan DPRA dan mendapat kesepakatan bersama.
F-PDS Catatan : Semua kata persetujuan di hapuskan didalam pengalimatan Rancangan Undang-Undang ini.
Rencana persetujuan internasional yang terkait kepentingan khusus Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi DPRA.
F-PG Dirubah, menghapus kata persetujuan dan sebelum kata DPRA, ditambah kata “pada” Posisi pasal ini dipertanyakan pada Pemerintah.
(2) Rencana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait kepentingan khusus Aceh dilakukan dengan dikonsultasi pada DPRA.
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyempurnaan Rumusan (2) Rencana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan DPRA.
F-PD Dihapus
106.
(2) Rencana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait kepentingan khusus Aceh dilakukan dengan dikonsultasi dan persetujuan DPRA.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
105
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB Kata “rencana” diubah menjadi “rancangan” Penghapusan kata “persetujuan” mengingat UU nomor 10 tahun 2004
(2) Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh dilakukan dengan konsultasi DPRA.
F-PKS Tetap F-BPD (2) Rencana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang terkait kepentingan khusus Aceh dilakukan dengan konsultasi DPRA.
F-PBR Ada perubahan Karena istilah persetujuan tidak diperlukan, cukupdengan konsultasi dan kesepakatan bersama
(2) Rencana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait kepentingan khusus Aceh dikonsultasikan dengan DPRA dan mendapat kesepakatan bersama.
F-PDS Kata persetujuan dihapuskan dan diganti dengan kata dan kalimat meminta masukan dari DPRA.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait kepentingan khusus Aceh dilakukan dengan meminta masukan dari DPRA.
F-PG Dirubah, kata dan persetujuan dihapus, setelah kata Gubernur ditambah dan DPRA
(3) Kebijakan administratif yang terkait kepentingan khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi pada Gubernur dan DPRA
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyempurnaan Rumusan (3) Kebijakan administratif yang terkait kepentingan
khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Gubernur atau nama lainnya.
F-PD Kata “konsultasi dan persetujuan” diganti kata “pertimbangan”
(3) Kebijakan administratif yang terkait kepentingan khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan pertimbangan Gubernur.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB kepentingan khusus ini rumusannya tidak
jelas. Penghapusan kata “persetujuan” mengingat UU nomor 10 tahun 2004
(3) Kebijakan-kebijakan administratif yang terkait dengan Aceh yang dibuat oleh pemerintah harus dengan konsultasi Gubernur atau nama lain
107.
(3) Kebijakan administratif yang terkait kepentingan khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Gubernur.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
106
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD (3) Kebijakan administratif yang terkait kepentingan khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi Gubernur.
F-PBR Ada perubahan Karena istilah persetujuan tidak diperlukan, cukup dengan konsultasi dan kesepakatan bersama
(3) Kebijakan administratif yang terkait kepentingan khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dikonsultasikan Gubernur dan mendapat kesepakatan bersama.
F-PDS Kata konsultasi dan persetujuan di ganti dengan meminta masukan
Kebijakan administratif yang terkait kepentingan khusus Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan meminta masukan dari Gubernur.
F-PG Dihapus F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Tetap
F-KB
Penambahan ayat baru (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui tata tertib DPR
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
108.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
F-PDS Pada Peratuan Presiden di ganti dengan kata pemerintah
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor Pasal Pasal 11 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 8 F-KB
109. Pasal 6
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 8
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
107
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 8
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Ditambah frase “sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” setelah kata “Pemerintah”
(1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
110.
(1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
F-PDS Ditambah kalimat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Pertanyaan:
Bentuk visual dari ayat ini bagaimana?
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
111.
(2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, kebudayaan dan olah raga internasional.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
108
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Dihapus F-PDI P Dihapus F-PPP Pertanyaan:
Apa dan bagaimana yang akan diatur oleh Peraturan Presiden terkait dengan ini?
F-PD Tetap F-PAN Sebaiknya diatur dalam Qanun, karena
ketentuan yang terkait dengan pemerintah pusat sudah jelas. Yang belum jelas justru pengaturan di Aceh.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan penyelenggaraannya di tingkat Pemerintah Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB F-PKS Sebaiknya diatur dalam Qanun karena
ketentuan yang terkait dengan pemerintah pusat sudah jelas, yang belum jelas justru pengaturan di Aceh.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan penyelenggaraannya di tingkat Pemerintah Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Sebaiknya diatur dalam Qanun karena
ketentuan yang terkait dengan pemerintah pusat sudah jelas, yang belum jelas justru pengaturan di Aceh.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan penyelenggaraannya di tingkat Pemerintah Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
112.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 12 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 9 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 9 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 9
113.
Pasal 7
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
109
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
114.
(1) Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga, badan/atau komisi menurut undang-undang ini, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (2) Pembentukan lembaga, badan atau komisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
F-PBR Tidak ada perubahan
115.
(2) Pembentukan lembaga, badan atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS Catatan : Setiap subyek hukum yang menurut hukum tatanegara tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
F-PG Tetap F-PDI P Tetap BAB VI
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN F-PPP Digabung dengan BAB IV
116. BAB V PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
110
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 10
F-PPP Hapus (digabung) F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 10 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 10 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 10
117.
Pasal 11
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi Ketentuan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
F-PPP Hapus karena sudah digabung diatas F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan (1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
118. (1) Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
111
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tidak ada perubahan, hanya penyesuaian nomor pasal
(1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan semua urusan publik yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan, hanya penyesuaian
nomor pasal (1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan semua urusan
publik yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Hapus karena sudah digabung diatas F-PD Tetap
F-PAN Diusulkan untuk diubah, agar lebih jelas menjadi “urusan publik”
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh mengatur, menjalankan, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Aceh.
F-KB F-PKS Diusulkan untuk diubah, agar lebih jelas
menjadi “urusan publik” (2) Dalam menyelenggarakan urusan publik yang menjadi
kewenangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh mengatur, menjalankan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Diusulkan untuk diubah, agar lebih jelas
menjadi “urusan publik” (2) Dalam menyelenggarakan urusan publik yang menjadi
kewenangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh mengatur, menjalankan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Aceh.
119.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan diurus sendiri oleh Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap 120. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
112
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Hapus karena sudah digabung diatas F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah yang tidak termasuk kewenangan pemerintah Aceh dapat:
yang menjadi kewenangan Pemerintah yang tidak termasuk kewenangan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota, dapat dilakukan melalui:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Hapus karena sudah digabung diatas F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
121.
a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Hapus karena sudah digabung diatas F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
122.
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; atau
F-PDS -- F-PG Tetap 123. c. menugaskan sebagian urusan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
113
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Hapus karena sudah digabung diatas F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
kepada Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintahan kabupaten/kota dan/atau pemerintahan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 13
F-PD Tetap
F-PAN dihapus Dihapus F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
124.
Pasal 12
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Penyempurnaan Rumusan (1) Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah
dan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang belum diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
125. (1) Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang belum diatur dalam undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
114
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Pasal 12 Ayat (1) diusulkan untuk dihapus karena tidak konsisten dengan pengaturan pada Pasal 7 di atas. Lihat penjelasan usul perubahan untuk Pasal 7 ayat (2) dan (3) pada baris ke 91 dan 92 di atas. Pengaturan lebih lanjut dengan PP merupakan suatu kemunduran dari UU 32/2004. Padahal RUU ini justru suatu UU khusus yang seharusnya lebih baik dari UU 32/2004, sesuai dengan ketentuan dalam MoU mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Di UU 32/2004 sendiri klausul seperti ini sudah tidak ada lagi. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UU No.22/1999 yang dilaksanakan dengan PP No. 25 Tahun 2000, yang menetapkan kewenangan pemerintah yang tidak terbatas.
Dihapus
F-KB F-PKS Pasal 12 Ayat (1) diusulkan untuk dihapus karena
tidak konsisten dengan pengaturan pada Pasal 7 di atas. Lihat penjelasan usul perubahan untuk Pasal 7 ayat (2) dan (3) pada baris ke 91 dan 92 di atas. Pengaturan lebih lanjut dengan PP merupakan suatu kemunduran dari UU 32/2004. Padahal RUU ini justru suatu UU khusus yang seharusnya lebih baik dari UU 32/2004, sesuai dengan ketentuan dalam MoU mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Di UU 32/2004 sendiri klausul seperti ini sudah tidak ada lagi. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UU No.22/1999 yang dilaksanakan dengan PP No. 25 Tahun 2000, yang menetapkan kewenangan pemerintah yang tidak terbatas.
Dihapus
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
115
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Dihapus Pasal 12 Ayat (1) diusulkan untuk dihapus karena tidak konsisten dengan pengaturan pada Pasal 7 di atas. Lihat penjelasan usul perubahan untuk Pasal 7 ayat (2) dan (3) pada baris ke 91 dan 92 di atas. Pengaturan lebih lanjut dengan PP merupakan suatu kemunduran dari UU 32/2004. Padahal RUU ini justru suatu UU khusus yang seharusnya lebih baik dari UU 32/2004, sesuai dengan ketentuan dalam MoU mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Di UU 32/2004 sendiri klausul seperti ini sudah tidak ada lagi. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UU No.22/1999 yang dilaksanakan dengan PP No. 25 Tahun 2000, yang menetapkan kewenangan pemerintah yang tidak terbatas.
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang belum diatur dalam undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Penjelasan Pasal 12 ayat (2) disesuaikan
dengan Pasal 12 dan 13 UU Nomor 32 Tahun 2004.
(2)Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
126. (2) Pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
116
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Dihapus Dihapus F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Ayat (3) hapus Dihapus F-PD Tetap
F-PAN Dihapus Dihapus F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
127.
(3) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 14 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 11 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 11 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 12 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 11
128.
Pasal 13
F-PDS 129. (1) Pembagian urusan pemerintahan F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
117
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap Diambil semua dari Pasal 11 DPRD/UU Nomor 32 2004 F-PD Tetap
F-PAN Lebih bagus menggunakan kalimat yang diusulkan oleh DPRD NAD
(1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
F-KB Penambahan kata “transparansi”
(1) Pembagian urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria efesiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
F-PKS Ditambahkan kata “trasparansi” setelah kata efesiensi.
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitasi, efisiensi dan trasparasi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan
Diambil dari Pasal 11 DPRD (1) Penyelenggaran urusan pemerintah dibagi
berdasarkan kriteria efisiensi, efektifitas, akuntanbilitas dan transparansi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap Diambil semua dari Pasal 11 DPRD
130. (2) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya merupakan
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
118
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Lebih bagus menggunakan kalimat yang diusulkan oleh DPRD NAD
(2). Penyelenggaraan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh, Kabupaten dan Kota atau antar-pemerintahan Aceh dengan pemerintahan daerah lainnya yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan
Diambil dari Pasal 11 DPRD (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Aceh dengan pemerintahan daerah lainnya yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
hubungan yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota atau antar Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota dengan pemerintahan daerah lainnya.
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya merupakan hubungan yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Aceh/kabupaten/kota atau antar Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota dengan pemerintahan daerah lainnya.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap Diambil semua dari Pasal 11 DPRD F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
131. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
119
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ada perubahan Diambil dari Pasal 11 DPRD
(3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Aceh/kabupaten/kota yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap Diambil semua dari Pasal 11 DPRD F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
F-PBR Ada perubahan Diambil dari Pasal 11 DPRD
(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan dengan standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
132.
(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian Nomor Pasal F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 12 F-KB
133. Pasal 14
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 12
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
120
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 12
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus dan disatukan ke Pasal 9
Materi idem Pasal 12 ayat 1 dan 2 UU Nomor 32/2004
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada Perubahan (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai dengan pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
134.
(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai dengan pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai dengan pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus dan disatukan ke Pasal 9
Materi idem Pasal 12 ayat 1 dan 2 UU Nomor 32/2004
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan
135. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
121
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur atau nama lain disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian Nomor Pasal Pasal 15 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 13 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 13 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 14 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 13
136.
Pasal 15
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Perubahan Redaksional (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
F-PD Tetap F-PAN Menyesuaikan dengan perubahan pasal (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
F-KB
137. (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
122
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Urusan wajib yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
F-PBR Ada perubahan (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
138.
a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
139. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
123
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
140.
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
141.
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
142. e. penanganan bidang kesehatan;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
124
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ada perubahan e. penanganan bidang kesehatan; F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial;
143.
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
144.
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
145. h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
125
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ada perubahan h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
146.
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan j. pengendalian lingkungan hidup;
147.
j. pengendalian lingkungan hidup;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
148. k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
126
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ada perubahan k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
149.
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
150.
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
151. n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
F-PBR Ada perubahan n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
127
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
152.
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan
(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Aceh antara lain meliputi :
153.
(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain:
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain:
154. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
128
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk
pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama;
a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan
agama ;
155.
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Frase “sesuai dengan syari’at islam”
dihapus. c. peyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal; F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
156. c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at islam;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
129
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ada perubaan c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan islami;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak perlu ada perubahan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
157.
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
F-PDS Catatan : Apakah hal ini menjadi keharusan karena kebijakan secara nasional harus mengacu kepada UUD 1945 dan pancasila.
F-PG Tetap Catatan : FPG Meminta penjelasan kepada Pemerintah peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam ayat ini.
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji.
158.
e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap 159. (3) Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
130
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap Disesuaikan dengan Pasal 13 ayat 2 UU
32/2004
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan kata “dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh yang bersangkutan”
Urusan Pemerintah Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh yang bersangkutan.
F-PKS Kata kesejahteraan diganti dengan kata “ partisipasi”.
Urusan Pemerintah Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan (3) Urusan Pemerintah Aceh yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh yang bersangkutan.
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Urusan Pemerintahan Daerah Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh yang bersangkutan.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor Pasal Pasal 16 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 14 F-KB
160. Pasal 16
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 14
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
131
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan Pasal Pasal 15 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 14
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
161.
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
162.
a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan
163. b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
132
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
164.
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
165.
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
166. e. penanganan bidang kesehatan;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
133
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap e. penanganan bidang kesehatan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap f. penyelenggaraan pendidikan;
167.
f. penyelenggaraan pendidikan;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap g. penanggulangan masalah sosial;
168.
g. penanggulangan masalah sosial;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
169. h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
134
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
170.
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
171.
j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
172. k. pelayanan pertanahan;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
135
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap k. pelayanan pertanahan; F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
173.
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
174.
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
175. n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
136
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap
Disesuaikan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf p UU 32/2004
F-PD Tetap F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
176.
(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
177. a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
137
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan
agama Islam;
178.
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Frase “sesuai dengan syari’at islam”
dihapus. c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal; dan F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at islam; dan
179.
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at islam; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 180. d. peran ulama dalam penetapan
kebijakan kabupaten/kota. F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
138
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap d. peran ulama dalam penetapan kebijakan
kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap
Disesuaikan dengan Pasal 14 ayat 2 UU 32/2004
F-PD Tetap F-PAN Tidak perlu ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap (3) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
181.
(3) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 17 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 15 F-KB
182. Pasal 17
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 15
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
139
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan Pasal Pasal 16 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 15
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyempurnaan rumusan
Disesuaikan Pasal 14 ayat 3 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PD Tetap F-PAN Pernyataan “dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan” tidak diperlukan, karena Qanun setara dengan Perda (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU 10/2004). Jadi, pasti harus sesuai peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena itu, kalimat tersebut dihapus.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dalam Qanun Aceh.
F-KB F-PKS Kalimat “dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan” dihapus Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Qanun Aceh.
F-BPD Tetap
183.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PBR Pernyataan “dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan” sebenarnya tidak diperlukan, pengaturan yang sia-sia, karena Qanun setara dengan Perda (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU 10/2004), jadi Qanun yang dirimuskan tetap harus sesuai peraturan perundang-undangan meskipun tidak ditulis secara ekplisit.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Qanun Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
140
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB V ASAS, BENTUK DAN
SUSUNAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN F-PPP Mengenai “Bentuk” sudah diatur dalam
Bab II (lihat Bab II Pasal 2 ayat (1) BAB VI
ASAS DAN SUSUNAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
F-PD Tetap F-PAN Mengenai “Bentuk” sudah diatur dalam
Bab II (lihat Bab II Pasal 2 ayat (1) BAB VI
ASAS DAN SUSUNAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
F-KB F-PKS Kata “Bentuk” dihapus, karena sudah
diatur dalam Bab II (lihat Bab II Pasal 2 ayat (1)
BAB VI ASAS DAN SUSUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN F-BPD Mengenai “Bentuk” sudah diatur dalam
Bab II (lihat Bab II Pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu, judul Bab berubah :
BAB VI ASAS DAN SUSUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
BAB VI ASAS DAN SUSUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
F-PBR Mengenai “Bentuk” sudah diatur dalam Bab II (lihat Bab II Pasal 2 ayat (1))
BAB VI ASAS DAN SUSUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
184.
BAB VI ASAS, BENTUK DAN SUSUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
F-PDS
F-PG Tetap 185. Pasal 18 F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 8
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
141
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 18 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 16 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 16 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 17 F-PBR Penyesuaian nomor Pasal Pasal 16
F-PDS
F-PG Tetap Perubahan redaksi
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kekhususan Aceh yang terdiri atas:
186. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:
F-PDI P
Penambahan substansi
(1) Umum: a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan
pemerintahan; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas akuntabilitas; h. asas efisiensi; i. asas efektivitas
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
142
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan substansi (2) Penyelenggaraan pemerintahan seperti disebut pada ayat (1) diselenggarakan dalam hubungan kerjasama yang baik antara penyelenggaran pemerintahan dengan ulama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.
F-PPP Penyesuaian rumusan
Idem UU No. 28/1999.
Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan menurut syariat Islam, antara lain terdiri dari:
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
187. a. asas keislaman;
F-PPP Tambahan huruf baru a. asas ibadah asas; b. asas amar maruf nahi munkar; c. asas akhlakul karimah; d. asas musyawarah;; e. asas istiqomah; f. asas kebenaran, keadilan, dan kejujuran
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
143
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf g. asas kepastian hukum; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
188.
b. asas kepastian hukum;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf h. asas kepentingan umum; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
189.
c. asas kepentingan umum;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf i. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; F-PD Tetap
190. d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
144
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf j. asas keterbukaan; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
191.
e. asas keterbukaan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf k. asas proporsionalitas; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
192.
f. asas proporsionalitas;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf l. asas profesionalitas; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
193. g. asas profesionalitas;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
145
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf m. asas akuntabilitas; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
194.
h. asas akuntabilitas;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf n. asas efisiensi; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
195.
i. asas efisiensi;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf o. asas efektivitas; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
196. j. asas efektivitas;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
146
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf p. asas kesetaraan; dan F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
197.
k. asas kesetaraan; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Menyesuaikan huruf q. asas bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
198.
l. asas bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor pasal disesuaikan dengan perubahan
Pasal 9
F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 19 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 17 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 17 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 18 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 17
199.
Pasal 19
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
147
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redasksi (1) Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh terdiri atas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan DPRA.
F-PPP Penyesuaian rumusan (1) Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri dari Pemerintah Aceh sebagai lembaga eksekutif dan DPRA sebagai lembaga legislaltif.
F-PD Tetap
200. (1) Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA.
F-PAN Perlu ada pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di daerah. Pemisahan tegas ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan sesungguhnya telah diadopsi dalam UU 18/2001 mengenai Aceh dan juga UU 21/2001 mengenai Papua. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan MoU Helsinki butir 1.4.1. yang secara tegas menyatakan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif berguna untuk: a. Mencegah intervensi antar lembaga b. Meningkatkan profesionalisme
lembaga c. Optimalisasi check and balances
dalam suatu sistem pemerintahan daerah
Pasal ini perlu disesuaikan agar konsisten dengan Pasal 1 butir 4, Pasal 12 dan Pasal 13 yang sudah memisahkan legislatif dan eksekutif. Sebaiknya menggunakan ketentuan dari DPRD Aceh.
(1) Penyelenggara Pemerintah Aceh adalah Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain dan perangkat pemerintah Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
148
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Argumennya sama dengan pada baris 34,
untuk Pasal 1 butir 4, yaitu perlu ada pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di daerah. Penting untuk dicatat, pemisahan tegas ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan sesungguhnya telah diadopsi dalam UU 18/2001 mengenai Aceh dan juga UU 21/2001 mengenai Papua. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan MoU Helsinki butir 1.4.1. yang secara tegas menyatakan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif berguna untuk: a. Mencegah intervensi antar lembaga b. Meningkatkan profesionalisme
lembaga c. Optimalisasi check and balances
dalam suatu sistem pemerintahan daerah
Pasal ini perlu disesuaikan agar konsisten dengan Pasal 1 butir 4, Pasal 12 dan Pasal 13 yang sudah memisahkan legislatif dan eksekutif. Sebaiknya menggunakan ketentuan dari DPRD Aceh.
(1) Penyelenggara Pemerintah Aceh adalah Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain dan perangkat pemerintah Aceh.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
149
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Argumennya sama dengan pada baris 34, untuk Pasal 1 butir 4, yaitu perlu ada pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di daerah. Pemisahan tegas ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan sesungguhnya telah diadopsi dalam UU 18/2001 mengenai Aceh dan juga UU 21/2001 mengenai Papua. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan MoU Helsinki butir 1.4.1. yang secara tegas menyatakan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif berguna untuk: a. Mencegah intervensi antar lembaga b. Meningkatkan profesionalisme
lembaga c. Optimalisasi check and balances
dalam suatu sistem pemerintahan daerah
Pasal ini perlu disesuaikan agar konsisten dengan Pasal 1 butir 4, Pasal 12 dan Pasal 13 yang sudah memisahkan legislatif dan eksekutif. Sebaiknya menggunakan ketentuan dari DPRD Aceh.
(1) Penyelenggara Pemerintah Aceh adalah Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain dan perangkat pemerintah Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.
201. (2) Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRK. F-PPP Penyesuaian rumusan (2) Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri
dari pemerintah kabupaten/kota sebagai lembaga eksekutif dan DPRK sebagai lembaga legislatif.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
150
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN (2) Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten adalah
Bupati/Wakil Bupati dan perangkat pemerintah Kabupaten.
F-KB F-PKS (2) Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten adalah
Bupati/Wakil Bupati dan perangkat pemerintah Kabupaten.
F-BPD Tetap F-PBR (2) Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten adalah
Bupati/Wakil Bupati dan perangkat pemerintah Kabupaten.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan kabupaten/kota diatur dalam Qanun
F-PPP Penyesuaian rumusan (3) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dalam Qanun.
F-PD Ditambahkan frasi “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “Qanun”.
(3) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur dalam Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggara Pemerintahan Kota adalah Walikota/Wakil Walikota dan perangkat pemerintah Kota.
(4) Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan adalah Camat dan perangkat pemerintah Kecamatan.
202. (3) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur dalam Qanun.
F-PAN
(5) Penyelenggara Pemerintahan Kemukiman adalah Imuem Mukim atau nama lain dan perangkat pemerintah Kemukiman.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
151
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(6) Penyelenggara Pemerintahan Gampong adalah Keuchik atau nama lain dan perangkat pemerintah Gampong.
(7) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur dalam Qanun Aceh.
F-KB (3) Penyelenggara Pemerintahan Kota adalah
Walikota/Wakil Walikota dan perangkat pemerintah Kota.
F-PKS
(4) Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan adalah Camat dan perangkat pemerintah Kecamatan.
(5) Penyelenggara Pemerintahan Kemukiman adalah Imuem Mukim atau nama lain dan perangkat pemerintah Kemukiman.
(6) Penyelenggara Pemerintahan Gampong adalah Keuchik atau nama lain dan perangkat pemerintah Gampong.
(7) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur dalam Qanun Aceh.
F-BPD Tetap
F-PBR (3) Penyelenggara Pemerintahan Kota adalah Walikota/Wakil Walikota dan perangkat pemerintah Kota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
152
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(4) Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan adalah Camat dan perangkat pemerintah Kecamatan.
(5) Penyelenggara Pemerintahan Kemukiman adalah Imuem Mukim atau nama lain dan perangkat pemerintah Kemukiman.
(6) Penyelenggara Pemerintahan Gampong adalah Keuchik atau nama lain dan perangkat pemerintah Gampong.
(7) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur dalam Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB VI DPRA DAN DPRK
F-PPP Diganti dengan “Legislatif Aceh”, sesuai dengan UU 18/2001 dan MoU Helsinki
BAB VII LEGISLATIF ACEH
F-PD Tetap F-PAN Sebaiknya diganti dengan “Legislatif
Aceh”, sesuai dengan UU 18/2001 dan MoU Helsinki
BAB VII LEGISLATIF ACEH
F-KB F-PKS Judul Bab diganti dengan “Legislatif
Aceh”, sesuai dengan UU 18/2001 dan MoU Helsinki
BAB VII LEGISLATIF ACEH
F-BPD Judul Bab diubah : BAB VII
LEGISLATIF ACEH
BAB VII LEGISLATIF ACEH
F-PBR Sebaiknya diganti dengan “Legislatif Aceh”, sesuai dengan UU 18/2001 dan MoU Helsinki
BAB VII LEGISLATIF ACEH
203.
BAB VII DPRA DAN DPRK
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
153
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap Bagian Kesatu
Umum F-PPP Bab ini semua dari Aceh F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Bab ini semua dari Aceh
204.
Bagian Kesatu Umum
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 10
F-PPP Pasal 20 F-PD Tetap
Penyesuaian nomor pasal Pasal 18 F-PAN
(1). Kekuasaan Legislatif Aceh dilaksanakan oleh DPRA dan kekuasaan legislatif kabupaten/kota dilaksanakan DPRK yang anggotanya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.
F-KB
Penyesuaian nomor pasal Pasal 18
205. Pasal 20
F-PKS
Perlu penambahan ayat yang menegaskan pembagian kekuasaan antara legislative dan eksekutif
(1) Kekuasaan Legislatif Aceh dilaksanakan oleh DPRA dan kekuasaan legislatif kabupaten/kota dilaksanakan DPRK yang anggotanya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
154
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan Pasal Pasal 19 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 18
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (1) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi,
penganggaran, pengawasan kebijakan provinsi/kabupaten/kota dan penyaluran aspirasi rakyat.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu Penyesuaian ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan kebijakan provinsi/kabupaten/kota dan penyaluran aspirasi rakyat.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan (1). Kekuasaan Legislatif Aceh dilaksanakan oleh DPRA
dan kekuasaan legislatif kabupaten/kota dilaksanakan DPRK yang anggotanya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.
206.
(1) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan kebijakan provinsi/kabupaten/kota dan penyaluran aspirasi rakyat.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
207. (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
155
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu Penyesuaian ayat (3) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
F-BPD Tetap (2). DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi,
penganggaran, pengawasan kebijakan daerah dan penyaluran aspirasi rakyat.
F-PBR
(3). DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan Undang Undang.
F-PPP Tetap, perlu penjelasan ayat. (diberi Penjelasan Ayat 3: bunyi penjelasan: “”Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu Penyesuaian ayat (4) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan Undang Undang.
F-BPD Tetap F-PBR (4) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus
dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan Undang Undang.
208.
(3) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan Undang Undang.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
156
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
209.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 11
F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 21 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 19 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 19 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 20 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 19
210.
Pasal 21
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
F-PPP Tetap
211. (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
157
www.parlemen.net
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
FRAKSI
USUL PERUBAHAN
RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap, diberi penjelasan pada huruf a (Penjelasan: Dalam kententuan in yang dimaksud
dengan Qanun Aceh antara lain Qanun tentang APBA, Perubahan dan Perhitungan APBA)
F-PD Tetap F-PAN Perlu ada penegasan mengenai APBA a. membentuk Qanun Aceh termasuk Qanun tentang
APBA, Perubahan, dan Perhitungan APBA yang dibahas dengan Gubernur atau nama lain untuk mendapat persetujuan bersama;
F-KB F-PKS Ditambahkan kalimat “ termasuk Qanun
tentang APBA, Perubahan dan Perhitungan APBA “
a. membentuk Qanun Aceh termasuk Qanun tentang APBA, Perubahan dan Perhitungan APBA yang dibahas dengan Gubernur atau nama lain untuk mendapat persetujuan bersama;
F-BPD Tetap F-PBR Diusulkan ada penegasan mengenai
APBA a. membentuk Qanun Aceh termasuk Qanun tentang
APBA, Perubahan dan Perhitungan APBA yang dibahas dengan Gubernur atau nama lain untuk mendapat persetujuan bersama;
212.
a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
158
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : FPG Meminta penjelasan kepada Pemerintah peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam ayat ini.
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
213.
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
214.
c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, penanaman modal dan kerjasama internasional;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Kata Gubernur ditambah atau nama
lainnya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur atau nama lainnya/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
215. d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
159
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DIHAPUSKAN KARENA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DI PILIH LEWAT PILKADA LANGSUNG
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN menyesuaikan e. memberitahukan kepada Gubernur atau nama lain dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain;
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
216.
e. memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur /Wakil Gubernur;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Tetap
217.
f. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
F-PDS -- F-PG Tetap 218. g. memberikan pendapat dan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
160
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap F-PD Tetap
Tidak ada perubahan
F-PAN
Perlu ditambahkan: dan huruf untuk penomoran menyesuaiakan
h. meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
F-KB F-PKS Kalimat pendapat dan pertimbangan
diganti dengan “pertimbangan dan persetujuan”
g. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
pertimbangan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
F-PDS Ditambah kata Daerah sebab hal ini mengisyaratkan bahwa kita masih komitmen untuk mempertahankan NKRI sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 dan falsafah hidup Pancasila.
memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh;
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Kata-kata “dan persetujuan” dihapus. h. memberikan pertimbangan terhadap rancangan
persetujuan internasional yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan kepentingan khusus Aceh;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
219.
h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan persetujuan internasional yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan kepentingan khusus Aceh;
F-PDS -- F-PG Tetap 220. i. memberikan pertimbangan dan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
161
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap F-PD Kata-kata “dan persetujuan” dihapus. i. memberikan pertimbangan terhadap rancangan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan kepentingan khusus Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
persetujuan terhadap rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan kepentingan khusus Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Kata-kata “dan persetujuan” dihapus. j. memberikan pertimbangan terhadap rencana
kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
221.
j. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Kata Gubernur ditambah atau nama
lainnya k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
Gubernur atau nama lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan
222. k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
162
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Kata keterangan dihapus k. meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
F-BPD Tetap F-PBR Ada perubahan :
Laporan pertanggungjawaban diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja Gubernur dan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan tugas dalam periode tersebut.
k. meminta laporan pertanggung-jawaban Gubernur atau nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian redaksional F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
223.
l. membentuk KIP dan Panitia Pengawasan Pemilihan; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
Tidak ada perubahan
F-PAN
n. DPRA memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kebijakan/keputusan yang diambil oleh DPR RI berkaitan hanya dengan Aceh;
F-KB
224. m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
163
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
225.
(1) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
226.
(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 12
F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 22
227. Pasal 22
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
164
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 20 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 20 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 21 F-PBR Penyesuaian nomor pasal Pasal 20
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR
228.
(1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambahkan kalimat “ termasuk Qanun tentang APBA, Perubahan dan Perhitungan APBA “
a. membentuk Qanun kabupaten/kota termasuk Qanun tentang APBA, Perubahan dan Perhitungan APBA yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
229. a. membentuk Qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
165
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Perlu penegasan Qanun tentang APBK, perubahan dan perhitungannya, diperlukan sebagai konsekwensi adanya hak anggaran (budget) pada DPRK
a. Membentuk Qanun Kabupaten/kota termasuk Qanun tentang APBK, perubahan dan perhitungan APBK yang dibahsa dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama
F-PDS --
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
230.
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
231.
c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, penanaman modal dan kerjasama internasional;
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
166
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Kata Gubernur ditambah atau nama
lainnya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur atau nama lainnya;
F-PD Ditambah frase “hasil pemilihan kepala daerah” setelah kata “Gubernur”.
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur hasil pemilihan kepala daerah;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
232.
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
F-PDS DIHAPUSKAN BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PILIH LEWAT PILKADA LANGSUNG
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
233.
e. memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan KIP mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 234. f. memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota
dalam hal terjadinya kekosongan F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
167
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Ditambah frase “hasil pemilihan kepala daerah” setelah kata “Walikota”.
f. memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil pemilihan kepala daerah;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
235.
g. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana kerjasama internasional di kabupaten/kota yang bersangkutan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
236.
h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten/kota;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
237. i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
168
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kata keterangan dihapus i. meminta laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
238.
(2) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun kabupaten/kota.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
239.
(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun kabupaten/kota.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
169
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Kode Etik F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
240.
Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Kode Etik
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 13
F-PPP Penyesuaian nomor pasal Pasal 23 F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 21 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 21 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 23 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
241.
Pasal 23
F-PDS --
F-PG Tetap 242. (1) DPRA/DPRK mempunyai hak: F-PDI P Perubahan redaksi DPRA/DPRK mempunyai hak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
170
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
243.
a. interpelasi;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
244.
b. angket;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 245. c. mengajukan pernyataan pendapat;
F-PPP Hapus. Mengikuti UU Nomor 32/2004
c. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nanggroe dan Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
171
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
Tetap
Perlu penambahan point “meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain dan Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja
d. meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain dan Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja;
Perlu penambahan point “meminta keterangan kepada pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
a. meminta keterangan kepada pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
F-PKS
Perlu penambahan point “mengajukan rancangan Qanun”
b. mengajukan rancangan Qanun
Tetap
Redaksi baru : a. meminta laporan Gubernur atau
nama lain dan Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja;
d. meminta laporan Gubernur atau nama lain dan
Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja;
F-BPD
Redaksi Baru b. mengajukan rancangan qanun;
e. mengajukan rancangan qanun;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
172
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan ; LPJ merupakan cirri khas Aceh sesuai dengan yang telah diatur dalam UU No. 18/2001, LPJ ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan Kepala Daerah akan tetapi lebih Kepada penilaian kinerja Kepala Daerah oleh DPRA/DPRK sebagai representasi rakyat.
c. meminta laporan pertanggung-jawaban Gubernur atau
nama lain dan Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus, ini bukan hak tetapi tugas dan
wewenang.
Ada tambahan:
Mengajukan dan melakukan perubahan atas rancangan Qanun
F-PAN
Perlu ditambahkan point : d. meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain dan Bupati/Walikota untuk penilaian kinerja;
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf d menjadi huruf f f. mengadakan perubahan atas rancangan Qanun; F-PBR Tetap
246.
d. mengadakan perubahan atas rancangan Qanun;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus, ini bukan hak tetapi tugas dan
wewenang.
F-PAN
247. e. membahas dan menyetujui rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan atau Bupati/Walikota;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
173
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf e menjadi huruf g g. membahas dan menyetujui rancangan Qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan atau Bupati/Walikota;
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus, ini bukan hak tetapi tugas dan
wewenang.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf f menjadi huruf h h. melakukan penyusunan dan pengajuan anggaran
belanja DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota; dan
F-PBR Tetap
248.
f. melakukan penyusunan dan pengajuan anggaran belanja DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota; dan
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus, ini bukan hak tetapi tugas dan
wewenang.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
249. g. menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik DPRA/DPRK.
F-BPD Perubahan huruf g menjadi huruf j j. menyusun dan menetapkan peraturan dan tata tertib DPRA/DPRK.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
174
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
250.
(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK. F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Diantara kata “unsur” dan “DPRA/DPRK”
disisipkan kata “fraksi”. (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur fraksi DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA/ DPRK.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
251.
(3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA/ DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 252. (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
175
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
253.
(5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
254.
(6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
176
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
Tetap F-PKS Perlu penambahan satu ayat yang mengatur tentang penggunaan hak meminta laporan pertanggungjwaban Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, “Tata cara penggunaan hak meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Qanun Aceh.”
(8).Tata cara penggunaan hak meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur atau nama lain atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR
255.
(7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Frase “huruf a, huruf g, huruf h, huruf i”
dihapus. Ditambahkan frase “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “DPRA/DPRK.
(8) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA/DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
256. (8) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i diatur dalam peraturan tata tertib DPRA/DPRK.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
177
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: “ huruf I” dihapus (8) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf h diatur dalam peraturan tata tertib DPRA/DPRK.
F-PBR Perubahan : Tata cara penggunaan hak permintaan pertanggung jawaban perlu dipertahankankarena merupakan mekanisme LPJ
(8) Tata cara penggunaan hak meminta laporan pertanggung jawaban Gubernur atau nana lain, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diatur dengan Qanun Aceh
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (9) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Tetap
257.
(9) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 14
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
258. Pasal 24
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 22
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
178
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan Pasal Pasal 24 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Setiap anggota DPRA/DPRK mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD):
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
259.
(1) Setiap anggota DPRA/DPRK mempunyai hak:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
260. a. mengajukan rancangan Qanun;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
179
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : mengapa Indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
261.
b. mengajukan pertanyaan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
262.
c. menyampaikan usul dan pendapat;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
263. d. protokoler;
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
180
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
264.
e. keuangan dan administratif;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
265.
f. memilih dan dipilih;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
266. g. membela diri; dan
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
181
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
267.
h. imunitas.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Kalimat ”Sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dihapus
(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Qanun Aceh
F-KB F-PKS Kata sesuai peraturan perundang-
undangan dihapus (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Qanun sesuai peraturan perundang-undangan.
268. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Qanun sesuai peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
182
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Penambahan kalimat sesuai perundang-undangan dalam Pasal 24 ayat 2 tidak diperlukan, karena sudah menjadi keharusan dalam pembuatan setiap produk hokum di daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 44/1999, UU No. 18/2001, UU No. 32/2004, UU No. 10/2004 juga tidak disebutkan secara eksplisit.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf d dan huruf e diatur dengan Qanun Aceh
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
269.
(3) Anggota DPRA/DPRK mempunyai kewajiban:
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
270. a. mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
183
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
271.
b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
272.
c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
273.
d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
184
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
274.
e. mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRA/DPRK;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
275.
f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
276.
g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 277. h. menjaga norma dan etika dalam
hubungan kerja dengan lembaga F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
185
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
yang terkait.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
278.
(4) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 15
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 23 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 23 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 25 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
279.
Pasal 25
F-PDS -- 280. (1) DPRA/DPRK wajib menyusun kode etik F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
186
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi DPRA/DPRK wajib menyusun kode etik sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD):
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRA/DPRK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
281.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
282. a. pengertian kode etik;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
187
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
283.
b. tujuan kode etik;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
284.
c. pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRA/DPRK serta pihak lain;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
285. d. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRA/DPRK;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
188
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
286.
e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
287.
f. sanksi dan rehabilitasi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Keempat F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
288.
Bagian Keempat
F-PDS -- F-PG Tetap 289. Penyidikan dan Penuntutan
F-PDI P Tetap Penyidikan dan Penuntutan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
189
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL menyesuaikan Pasal 16 F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 24 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 24 F-BPD Pasal 26 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
290.
Pasal 26
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Penyidikan dan penuntutan terhadap Anggota DPRA/DPRK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD):
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
291. (1) Anggota DPRA/DPRK tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRA/DPRK, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
190
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
292.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
293.
(3) Anggota DPRA/DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
294. Pasal 27
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 25
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
191
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Pasal 27
295
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
192
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
298.
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
299.
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
300. b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
193
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
301.
(5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kelima Alat Kelengkapan DPRA/DPRK
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
302.
Bagian Kelima Alat Kelengkapan DPRA/DPRK
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Paragraf 1 Umum
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
303. Paragraf 1 Umum
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
194
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 17
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 26 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 26 F-BPD Pasal 28 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
304.
Pasal 28
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Alat kelengkapan DPRA/DPRK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD):
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
305.
(1) Alat kelengkapan DPRA/DPRK terdiri atas:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 306. a. pimpinan;
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
195
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
307.
b. komisi;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
308.
c. panitia musyawarah;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
309. d. panitia anggaran;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
196
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
310.
e. badan kehormatan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
311.
f. badan perancang dan kajian atau nama lain; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
312. g. alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
197
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan..
F-PPP F-PD Ditambah frase “berpedoman pada
peraturan perundang-undangan” setelah kata “DPRA/DPRK
(2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
313.
(2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
314.
Paragraf 2 Komisi
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
315. Pasal 29
F-PAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
198
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 27 F-BPD Pasal 29 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Perlu dinyatakan mengenai adanya “badan” selain Komisi.
DPRA dapat membentuk sekurang-kurangnya 5 (lima) komisi/badan dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) komisi/badan.
F-KB F-PKS Perlu dinyatakan mengenai adanya
“badan” selain Komisi. DPRA dapat membentuk sekurang-kurangnya 5 (lima) komisi/badan dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) komisi/badan.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
316.
(1) DPRA/DPRK dapat membentuk sekurang-kurangnya 5 (lima) komisi dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) komisi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
317.
(2) DPRA/DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
318. Paragraf 3
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
199
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
319.
Badan Kehormatan DPRA/DPRK
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 28 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
320.
Pasal 30
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
321. (1) Badan kehormatan DPRA/DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRA/ DPRK.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
200
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
322.
(2) Anggota Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota DPRA/DPRK dengan ketentuan:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Huruf “a” diganti huruf “b” dan mejadi DIM
324. a. untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang; dan
F-PAN Agar redaksinya lebih baik, perlu tukar tempat antara point a dan b, sehingga DPRA dulu baru DPRK
Untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang
F-KB F-PKS Agar redaksinya lebih baik, ditukar saja
antara a dan b, sehingga DPRA dulu baru DPRK
untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang
F-BPD Huruf a dan huruf b ditukar redaksinya dengan pertimbangan sistematis : a. untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang;
dan
a. untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang; dan
F-PBR Tetap
323.
a. untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang; dan
F-PDS -- F-PG Tetap 324. b. untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang. F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
201
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Huruf “b” diganti huruf “a” dan mejadi DIM
323. b. untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34
(tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang.
F-PAN Agar redaksinya lebih baik, ditukar saja antara a dan b, sehingga DPRA dulu baru DPRK
Untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang
F-KB F-PKS Agar redaksinya lebih baik, ditukar saja
antara a dan b, sehingga DPRA dulu baru DPRK
untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang
F-BPD Huruf b dan huruf a ditukar redaksinya dengan pertimbangan sistematis : b. untuk DPRK yang beranggotakan
sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang.
b. untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) atau lebih berjumlah 5 (lima) orang.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
325. (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPRA/ DPRK.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
202
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
326.
(4) Pimpinan Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
327.
(5) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
328. (6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
203
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Ditambah frase “dengan berdoman pada peraturan perundang-undangan” setelah kata “DPRA/DPRK”.
(6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berdoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 29 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 29 F-BPD Perubahan pasal Pasal 31 F-PBR
329.
Pasal 31
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
330.
(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
204
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
331.
a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRA/DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRA/ DPRK;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
332.
b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRA/DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK serta sumpah/janji;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Frase “dan anggota” dihapus c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas
pengaduan pimpinan, masyarakat dan/atau pemilih; dan
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
333. c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRA/DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
205
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Kata “DPRD” diganti “DPRA/DPRK” d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan,
verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.
F-PAN Penggunaan istilah “DPRD” tidak konsisten dengan ketentuan lainnya. Seharusnya “DPRA/DPRK”
menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional untuk konsistensi
penggunaan istilah: d. menyampaikan kesimpulan atas hasil
penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.
d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.
F-PBR Penggunaan istilah “DPRD” tidak konsisten dengan ketentuan lainnya. Seharusnya “DPRA/DPRK”
d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.
334.
d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
335. (2) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
206
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Kata “pimpinan” diganti “rapat paripurna” (2) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh rapat paripurna DPRA/DPRK.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
disetujui oleh pimpinan DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Keenam Fraksi
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
336.
Bagian Keenam Fraksi
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 18
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 30 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 30 F-BPD Pasal 32 F-PBR
337.
Pasal 32
F-PDS -- 338. (1) Setiap anggota DPRA/DPRK wajib F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
207
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pembentukan dan keanggotaan Fraksi di DPRA/DPRK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
berhimpun dalam fraksi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Kata “minimal” dihapus. (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRA/DPRK.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
339.
(2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal komisi di DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
340. (3) Anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
208
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
membentuk fraksi gabungan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
341.
(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRA/DPRK dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
342.
(5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
343. (6) Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
209
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
344.
(7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian keenam F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
345.
Bagian Ketujuh
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
346.
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK
F-PDS -- 347. Paragraf 1 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
210
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap Paragraf 1 Larangan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Larangan
F-PDS -- F-PG Tetap
Nomor PASAL Disesuaikan Dengan Perubahan
Pasal 19
F-PDI P
Penambahan substansi Ketentuan mengenai larangan jabatan rangkap dan melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK dan larangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD):
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 31 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 31
348. Pasal 33
F-BPD Perubahan Pasal Pasal 33
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
211
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
349.
(1) Anggota DPRA/DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
350.
a. pejabat negara lainnya;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
351.
b. hakim pada badan peradilan;
F-PDS -- 352. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
212
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
353.
(2) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
354.
(3) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
F-PDS --
355. (4) Anggota DPRA/DPRK yang melakukan F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
213
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRA/DPRK.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
356.
(5) Anggota DPRA/DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
357.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
214
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap Paragraf 2
Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK F-PPP F-PD Disisipkan kata “Antar Waktu” diantara
kata “Pemberhentian” dan ”Anggota” Paragraf 2
Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRA/DPRK F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
358.
Paragraf 2 Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK
F-PDS -- F-PG Tetap
Nomor PASAL Disesuaikan Dengan Perubahan
Pasal 20
F-PDI P
Penambahan substansi Ketentuan mengenai pemberhentian Anggota DPRA/DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 32 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 32 F-BPD Pasal 34 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
359.
Pasal 34
F-PDS -- F-PG Tetap 360. (1) Anggota DPRA/DPRK berhenti antar
waktu sebagai anggota karena: F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
215
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
361.
a. meninggal dunia;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
362.
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
363. c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
216
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
364.
(2) Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antar waktu, karena:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
365.
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
366. b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRK;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
217
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
367.
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRA/ DPRK;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
368.
d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA/DPRK;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P F-PPP Dihapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
369. e. melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRK; dan
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
218
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
370.
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
371.
(3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRK untuk diresmikan pemberhentiannya.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
372. (4) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA/DPRK berdasarkan rekomendasi
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
219
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dari Badan Kehormatan DPRA/DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Frasa “dengan berpedoman peraturan perundang-undangan” dihapuskan karena tidak perlu dinyatakan lagi, Tata Tertib pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Frasa “dengan berpedoman peraturan
perundang-undangan” dihapuskan karena tidak perlu dinyatakan lagi, Tata Tertib pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
373.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB Disesuaikan Dengan Perubahan
BAB VII PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA F-PPP BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF ACEH
374. BAB VIII PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
220
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Lebih baik disamakan dengan istilah dalam UU 18/2001. Dan konsisten dengan penggunaan istilah “Legislatif Aceh”. Istilahnya menjadi “BADAN EKSEKUTIF ACEH”
BAB VIII BADAN EKSEKUTIF ACEH
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Concorda DIM 193, judul bab dirubah:
BAB VIII BADAN EKSEKUTIF ACEH
BAB VIII BADAN EKSEKUTIF ACEH
F-PBR Lebih baik disamakan dengan istilah dalam UU 18/2001. Dan konsisten dengan penggunaan istilah “Legislatif Aceh”.
BAB VIII BADAN EKSEKUTIF ACEH
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kesatu Umum
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
375.
Bagian Kesatu Umum
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL Disesuaikan Dengan Perubahan
Pasal 21
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 33 F-KB
376. Pasal 35
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 33
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
221
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Pasal 35 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Istilah Gubernur ditambah dengan ”atau nama lain”, demikian seterusnya.
F-KB F-PKS Ditambah “ atau nama lain” setelah
kalimat Gubernur (1) Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur
atau nama lain sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
F-BPD F-PBR Perubahan :
Istilah “nama lain” perlu dipertahankan supaya adanya ruang untuk penggantian nama Kepala Pemerintahan sesuai dengan amanat MoU (1.1.3)
Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur atau nama lain sebagai Kepala Pemerintahan dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur atau nama lain.
377.
(1) Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Setelah kata ”perangkat” ditambah kata ”pemerintah”
Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Pemerintah Aceh.
F-KB F-PKS Ditambah kata “pemerintah” setelah kata
perangkat (2) Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
perangkat pemerintah Aceh
378. (2) Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Aceh.
F-BPD
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
222
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur atau nama lain dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Pemerintah Aceh
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Gubernur memimpin penyelenggaraan Pemerintahaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRA.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah di semua sektor pelayanan publik, termasuk keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Gubernur atau nama lain bertanggung jawab dalam
penetapan kebijakan pemerintah disemua sector palayanan public termasuk keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
379.
(3) Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh di semua sektor pelayanan masyarakat termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Tetap
(4) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
380. (4) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
223
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu penambahan ayat Gubernur sebagai Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat maka seharusnya pertanggungjawabannya kepada rakyat. Dan DPRA adalah representasi dari rakyat. Karena itu perlu mekanisme pertanggungjawaban gubernur kepada rakyat melalui DPRA.. Karena itu perlu ada penambahan satu pasal setelah pasal (4). “ Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Gubernur atau nama lain bersama Wakil Gubernur atau nama lain bertanggung jawab kepada DPRA.”
(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Gubernur atau nama lain bersama Wakil Gubernur atau nama lain bertanggung jawab kepada DPRA.
F-BPD Tetap F-PBR Gubernur atau nama lain karena jabatannya
berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (5) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada di bawah bertanggung jawab kepada Presiden.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Ada tambahan :
(6). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain bertanggung jawab juga kepada DPRA
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor ayat (6) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden.
381. (5) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
224
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Dalam menjalakan tugas dan kewenangan Gubernur atau nama lain bersama wakil Gubernur atau nama lain bertanggung jawab kepada DPRA
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Perubahan redaksi (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diatur dalam Qanun Aceh
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
382. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Perubahan : Perlu penambahan ayat yang menyangkut mekanisme LPJ. Dan pencantuman sesuai dengan perundanga-undangan tidak diperlukan cukup diatur dengan Qanun.
(6). Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 5 diatur dalam Qanun Aceh. (7). Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah Gubernur atau nama lain bertanggung jawab kepada Presiden.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
225
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : Mengapa indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL DISESUAIKAN DENGAN
PERUBAHAN Pasal 22
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Perubahan nomor pasal Pasal 34 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 34 F-BPD Pasal 36 F-PBR Tetap
383.
Pasal 36
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati/Wakil Walikota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
384. (1) Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati/Wakil Walikota.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
226
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Bupati/Walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Bupati/Walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
385.
(2) Bupati/Walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Bupati/Walikota memimpin penyelenggaraan Pemerintahaan kabupten/Kota berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK.
F-PPP F-PD Tetap
Tidak ada perubahan F-PAN Ada beberapa tambahan Bupati/Walikota karena jabatannya adalah wakil
Pemerintah Aceh Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota bertanggung jawab DPRK Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah Aceh, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota bertanggung jawab juga kepada Gubernur
F-KB
386. (3) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.
F-PKS Untuk lebih menyempurnakan perlu penambahan pasal :
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
227
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
1. Bupati/Walikota karena jabatannya adalah juga Wakil Pemerintah Aceh.
2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bupati bersama Wakil Bupati dan Walikota bersama Wakil Walikota bertanggung jawab kepada DPRK.
3. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah Aceh Bupati bersama Wakil Bupati dan Walikota bersama Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur atau nama lain.
(4) Bupati/Walikota karena jabatannya adalah juga Wakil Pemerintah Aceh.
(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bupati
bersama Wakil Bupati dan Walikota bersama Wakil Walikota bertanggung jawab kepada DPRK.
(6) Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah
Aceh Bupati bersama Wakil Bupati dan Walikota bersama Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur atau nama lain.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : FPG Meminta penjelasan kepada Pemerintah peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam ayat ini.
F-PDI P Tetap (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota
387.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
228
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu penyesuaian ayat dan penghapusan kalimat “ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota.
F-BPD Tetap Perubahan : Penambahan “kalimat dengan berpedoman pada peraturan perundangan –undangan” tidak diperlukan karena sudah menjadi keharusan dalam pembuatan setiap produk hukum tetap berpedoman pada UU meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.
Ketentuan labih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 5 diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR
Perlu penambahan ayat :
(5). Bupati/ Walikota karena jabatannya juga Wakil
Pemerintah Aceh. (6). Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bupati
bersama Wakil Bupati dan Walikota bersam Wakil Walikota bertanggung jawab Kepada DPRK
(7). Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Aceh Bupati bersama Wakil Bupati dan Walikota bersama Wakil Walikota bertanggung jawab Kepada Gubernur atau nama lain.
F-PDS Catatan : Mengapa indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
388. Bagian Kedua F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
229
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap Tetap
F-BPD
Baru 1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 4 Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur dan perangkat pemerintah daerah lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Tetap
Tugas dan Wewenang
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 23
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 35 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 35 F-BPD Pasal 37 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
389.
Pasal 37
F-PDS F-PG Tetap 390. (1) Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai tugas
dan wewenang: F-PDI P Tetap (1) Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
230
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRA/DPRK;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
391.
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRA/DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap b. mengajukan rancangan Qanun; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
392. b. mengajukan rancangan Qanun;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
231
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : Mengapa indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Tetap c. menetapkan Qanun yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRA/DPRK; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
393.
c. menetapkan Qanun yang telah mendapat persetujuan bersama DPRA/DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap d. menyusun dan mengajukan rancangan Qanun tentang APBA/ABPK kepada DPRA/ DPRK untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
394.
d. menyusun dan mengajukan rancangan Qanun tentang APBA/ABPK kepada DPRA/ DPRK untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
F-PDS 395. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
232
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Syar’iat Islam secara kaffah;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
e. melaksanakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan Syar’iat Islam secara kaffah;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA/DPRK;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kata keterangan dihapus g. memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA/DPRK;
F-BPD F-PBR Perubahan :
LPJ tetap diperlukan sesuai dengan alas an di atas.
Menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang penyelenggaraan pemerintahan Kepada DPRA/DPRK
396.
f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA/DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /Kabupaten/Kota kepada Pemerintah;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus. Urutan abjad menyesuaikan Dihapus
397. g. memberikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh/Kabupaten/Kota kepada Pemerintah;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
233
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Dihapuskan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi h. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
398.
h. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap i. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
399.
i. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap j. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
F-PPP
400. j. mewakili daerahnya di dalam dan di
luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
234
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Kata “daerahnya” diganti dengan Aceh/Kabupaten/Kota
mewakili Aceh/Kabupaten/Kota di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Kata Daerah diganti dengan Aceh mewakili Aceh/Kabupaten/Kota di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Tetap k. melaksanakan tugas dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
Tidak ada perubahan
F-PAN
Ada tambahan : Gubernur atau nama lain membentuk pusat-pusat penanggulangan bencana alam berdasarkan wilayah geografis.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap
401. k. melaksanakan tugas dan kewenangan
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
235
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan : Perlu penambahan tugas Gubernur dalam rangka penanggulangan bencana alam
Gubernur atau nama lain membentuk pusat-pusat penanggulangan bencana alam berdasarkan wilayah geografis.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Sebaiknya ditambahkan dengan kata “rencana” pada sebelum kata ”kebijakan” Gubernur atau nama lain memberikan pertimbangan dan
persetujuan terhadap rencana kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah berkaitan hanya dengan Aceh;
F-KB
Tetap
F-PKS
Perlu penambahan satu ayat yang memungkinkan Gubernur untuk mengambil tindakan segera yang sifatnya darurat dalam menghadapi bencana alam “Gubernur atau nama lain membentuk pusat-pusat penanggulangan bencana alam berdasarkan wilayah geografis
(3) Gubernur atau nama lain membentuk pusat-pusat penanggulangan bencana alam berdasarkan wilayah geografis
F-BPD (2) Gubernur memberikan pertimbangan terhadap rencana kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan kepentingan khusus Aceh.
F-PBR Sebaiknya ditambahkan dengan kata “rencana”.
(2) Gubernur memberikan pertimbangan terhadap rencana kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan kepentingan khusus Aceh.
402.
(2) Gubernur memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan kepentingan khusus Aceh.
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
236
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 24
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 36 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 36 F-BPD Pasal 38 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
403.
Pasal 38
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1). Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) memiliki tugas dan wewenang:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
404.
(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) memiliki tugas dan wewenang:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
405. a. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
237
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
F-PG Tetap
F-PDI P Tetap b. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah di Aceh dan kabupaten/kota;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
406.
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah di Aceh dan kabupaten/kota;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
407.
c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
F-PPP F-PD Tetap
408. (2) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
238
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
409.
(3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
410.
(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
F-PDS F-PG Tetap 411. Pasal 39
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 25
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
239
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 37 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 37 F-BPD Pasal 39 F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (1) Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
mempunyai tugas: F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
412.
(1) Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi a. membantu Gubemur/Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
413.
a. membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan;
F-PDS 414. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
240
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi b. membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal pemerintahan di daerah, menindak-lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, pemberdayaan adat, Syari'at Islam, serta mengupayakan pengembangan kebudayaan dan pelestarian lingkungan hidup;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
b. membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal pemerintahan, menindak-lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, pemberdayaan adat, Syari’at Islam, serta mengupayakan pengembangan kebudayaan dan pelestarian lingkungan hidup;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota bagi Wakil Gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kemukiman, kelurahan, gampong bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
415. c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota bagi Wakil Gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kemukiman, kelurahan, gampong bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota;
F-PKS Kata kelurahan dihapus, penambahan kata “ gampong atau nama lain”
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota bagi Wakil Gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kemukiman, gampong atau nama lain bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
241
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional (istilah “kelurahan” dihapus) : c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota bagi Wakil Gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kemukiman, gampong bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota bagi Wakil Gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kemukiman, gampong bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota;
F-PBR Perubahan : Istilah Kelurahan dihapuskan,karena tidak dikenal dalam struktur Pemerintahan Aceh
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota bagi Wakil Gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kemukiman, gampong bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap d. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur/Bupati/Walikota apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhalangan; dan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
416.
d. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur/Bupati/Walikota apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhalangan; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
F-PPP F-PD Tetap
417. e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
242
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur dun Wakil Bupati/Wakil Walikota menggantikan Bupati/Walikota sampai habis masa jabatannya karena berhenti dan/atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
418.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggungjawab kepada Gubernur, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggantikan Bupati/Walikota sampai habis masa jabatannya karena berhenti dan/atau diberhentikan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
419. (3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggantikan Bupati/Walikota sampai habis masa jabatannya karena berhenti dan/atau diberhentikan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
243
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Ditambah kalimat “atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus.”
(3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggantikan Bupati/Walikota sampai habis masa jabatannya karena berhenti dan/atau diberhentikan atau Wakil Gubernur menggantikan Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggantikan Bupati/Walikota sampai habis masa jabatannya karena berhenti dan/atau diberhentikan.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
420.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN
Pasal 26
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 38 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 38 F-BPD Pasal 40 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
421.
Pasal 40
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
244
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 mempunyai kewajiban:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
422.
(1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 mempunyai kewajiban:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
423.
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PDS Catatan : Menjadi pandangan hidup dan life sytile dalam berbangsa dan bernegara Inonesia, bukan teori atau jargon yang jauh dari sikap hidup rakyat Indonesia kecuali sudah tidak bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
245
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap b. menjalankan syari’at agamanya; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Kata syari’at agamanya diganti dengan
syari’at Islam, karena pemahaman dari butir ini terkait dengan kewajiban Gubernur selaku kepala pemerintahan Aceh yang memiliki keistimewaan dalam mengadopsi syari’at Islam, bukannya kewajiban pribadi untuk beribadat menurut agamanya sendiri
menjalankan syari’at Islam
F-PKS Kata agamanya diganti dengan “islam” b. menjalankan syari’at islam; F-BPD Perubahan redaksional:
b. menjalankan syari’at Islam; b. menjalankan syari’at Islam;
F-PBR Tetap
424.
b. menjalankan syari’at agamanya;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap c. meningkatkan kesejahteraan rakyat; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
425.
c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap F-PPP F-PD Tetap
426. d. memelihara keamanan, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
246
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap e. melaksanakan kehidupan demokrasi; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
427.
e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota secara transparan;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
428.
f. melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
F-PDS F-PG Tetap 429. g. melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh/ kabupaten/kota secara transparan;
F-PDI P Perubahan redaksi
g. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota dihadapan paripurna DPRA/DPRK.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
247
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi h. menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal
pemerintahan di daerah dan perangkat Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
430.
h. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota dihadapan paripurna DPRA/DPRK.
F-PDS
F-PG Tetap Tetap
i. menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal pemerintahan dan perangkat Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota.
Tambahan substansi
j. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
431. i. menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal pemerintahan dan perangkat Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota.
F-PDI P
Tambahan substansi
k. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
248
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan substansi l. memajukan dan mengembangkan daya saing Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota;
F-PPP
F-PD F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh /kabupaten/kota kepada masyarakat.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
432. (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
249
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Kata keterangan dihapus (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada Pemerintah, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Tetap (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kata berdasarkan peraturan perundang-undangan dihapus
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan dihapus dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun
433.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
F-PDS 434. Pasal 41 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
250
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 27
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 39 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 39 F-BPD Pasal 41 F-PBR Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai larangan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan : UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
435.
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilarang:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
436. a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
251
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain; F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
437.
b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik negara, milik swasta maupun milik pemerintah Aceh, atau dalam yayasan bidang apapun;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
438.
c. melakukan pekerjaan lain yang ada hubungan dengan jabatanya yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
439. d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
252
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
440.
e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
441.
f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; dan
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
442. g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
253
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Keempat Pemberhentian
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
443.
Bagian Keempat Pemberhentian
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor Pasal disesuaikan dengan perubahan
Pasal 28
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 40 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 40 F-BPD Pasal 42 F-PBR
444.
Pasal 42
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan : UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
F-PPP
445. (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berhenti karena:
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
254
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
446.
a. meninggal dunia;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
447.
b. permintaan sendiri; atau
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
448. c. diberhentikan.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
255
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
449.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
450.
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
451. b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
256
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
452.
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
453.
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
454.
e. tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
F-PDS F-PG Tetap 455. f. melanggar larangan bagi Gubernur dan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
257
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Tetap
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
456.
(3) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
457.
(4) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
458. a. pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
258
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
DPRA/DPRK, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
459.
b. Pendapat DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir;
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
460.
c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRA/DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRA/DPRK itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
F-PDS 461. d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
259
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus
F-PPP
F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
F-KB
F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
F-PBR Tetap
bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRA/DPRK menyelenggarakan rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Presiden; dan
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perbaikan redaksional:
e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak DPRA/DPRK menyampaikan usul tersebut.
e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak DPRA/DPRK menyampaikan usul tersebut.
F-PBR Tetap
462.
e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak DPRA/DPRK menyampaikan usul.
F-PDS F-PG Tetap 463. Pasal 43
F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
260
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 41 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 41 F-BPD Pasal 43 F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
464.
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
465.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/ DPRK apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
466. Pasal 44
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 42
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
261
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 42 F-BPD Pasal 44 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
467.
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
468.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/ DPRK karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana lain yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 43 F-KB
469. Pasal 45
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 43
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
262
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Pasal 45 F-PBR
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
470.
(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRA/DPRK menggunakan hak angket untuk menanggapinya.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
471.
(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/ DPRK yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
472. (3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA/DPRK menyerahkan proses penyelesaian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
263
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
473.
(4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRA/DPRK. F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
474.
(5) Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
264
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus
F-PPP
F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
F-KB
F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
F-PBR Tetap
475.
(6) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRA/DPRK dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir. F-PDS
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
476. (7) Berdasarkan Keputusan DPRA/DPRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PBR Perubahan : Kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihapus, karena Presiden dalam melaksanakan tugasnya tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, hingga tidak perlu disebutkan secara eksplisit.
Berdasarkan Keputusan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
265
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 44 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 44 F-BPD Pasal 46 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
477.
Pasal 46
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus
F-PPP
F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
F-KB
F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
F-PBR Tetap
478.
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
479. (2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan Gubernur dan F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
266
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali. F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 45 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 45 F-BPD Pasal 47 F-PBR
480.
Pasal 47
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
481. (1) Apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (5), Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
267
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional : (1) Apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (5), Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(1) Apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (5), Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
F-PBR Tetap
adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
482. (2) Apabila Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (5), tugas dan kewajiban Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan oleh F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
268
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional : (2) Apabila Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (5), tugas dan kewajiban Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Apabila Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (5), tugas dan kewajiban Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
F-PBR Tetap
Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
483. (3) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur/Bupati/Walikota, dengan pertimbangan DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan pertimbangan DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur/Bupati/Walikota, dengan pertimbangan DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan pertimbangan DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Perubahan redaksional: (3) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur/Bupati/Walikota, dengan pertimbangan DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan pertimbangan DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
269
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Oleh karena pilkadasung di Aceh diatur
dengan qanun,maka seharusnya juga hal2 yang menyangkut dengan kriteria,persyaratan calon dan masa jabatan diatur dengan qanun.
Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui qonun.
F-PKS Kata Peraturan Pemerintah diganti dengan Qanun Aceh
(4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Pengaturan lebih lanjut hal ikhwal dalam ayat 4 ini cukup diatur dengan Qanun Aceh, dan ini merupakan kewenangan Aceh sesuai dengan UU ini.
Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Qanun Aceh.
484.
(4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
F-PDS
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 46 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 46 F-BPD Pasal 48 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
485.
Pasal 48
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
270
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
486.
(1) Apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden. F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan kata “berdasarkan usulan
DPRA”. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1)
Apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhenti karena meninggal dunia maka Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota berdasarkan usulan DPRA untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
487.
(2) Apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhenti karena meninggal dunia maka Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
488. (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan 2 F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
271
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(dua) orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
489.
(4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Gubernur/Bupati/Walikota. F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
490.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Aceh dan Sekretaris kabupaten/kota melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 491. (6) Tata cara pengisian kekosongan,
persyaratan dan masa jabatan penjabat F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
272
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kata Peraturan Pemerintah diganti dengan “Peraturan Perundang-undangan”
(6) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kelima Penyelidikan dan Penyidikan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
492.
Bagian Kelima Penyelidikan dan Penyidikan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 29
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 47 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 47 F-BPD Pasal 49 F-PBR
493.
Pasal 49
F-PDS
494. (1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
273
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai Penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan : UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
495.
(2) Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
496. (3) Penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
274
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
497.
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
498.
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
499.
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
F-PDS F-PG Tetap 500. (5) Tindakan penyidikan sebagaimana F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
275
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB VIII PENYELENGGARA PEMILIHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
501.
BAB IX PENYELENGGARA PEMILIHAN
F-PDS HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
F-PG FPG mengharapkan Pasal-pasal tentang penyelenggara Pemilu dilakukan singkronisasi dengan RUU Penyelenggara Pemilu, kecuali dalam hal jumlah anggota dapat diatur berbeda dari yang ada (7 orang).
F-PDI P Perubahan redaksi Bagian Kesatu Keanggotaan dan Masa Kerja KIP
F-PPP F-PD Tetap
502.
Bagian Kesatu K I P
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
276
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 48 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 48 F-BPD Pasal 50 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
503.
Pasal 50
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP
504. (1) KIP Aceh merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
277
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
diganti (1) KIP Aceh merupakan penyelenggara Pemilihan kepala pemerintahan dan kepala daerah di Aceh dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
b. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
d. menetapkan tanggal dan tatacara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
e. menerima, meneliti dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan;
F-PAN
f. meneliti persyaratan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
278
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota adalah bagian penyelenggara pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh.
(2). Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KIP diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD,
DPRA dan DPRK; b. menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden;
F-KB Perubahan substansi pasal, dengan : • Memposisikan KIP sebagai
penyelenggara pemilu yang menjadi bagian dari KPU
• Memperluas kewenangan KIP
KIP merupakan penyelenggara pemilihan umum di Aceh.
F-PKS Kata pemilihan Gubernu/Wakil Gubernur diganti dengan “pemilihan umum di Aceh.”
(1) KIP Aceh merupakan penyelenggara pemilihan umum di Aceh.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
279
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : KIP bukan hanya menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur tapi melaksankan semua rangakain Pemilu Aceh. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya dualisme pelaksana Pemilu di Aceh dan juga dalam rangka efisiensi biaya, sumber daya dan fasilitas lainnya.
(1). KIP merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus Dihapus F-KB KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara
pemilihan umum di Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. KIP merupakan bagian dari komisi pemilihan umum dan memiliki hubungan hirarkhis dengan KPU
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
505.
(2) KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus dihapus
506. (3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
280
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus Dihapus F-KB
F-PKS Kata “dapat” dalam pasal ini merupakan suatu “kebolehan” yang sifatnya tidak tegas. Diusulkan untuk dihapus.
(4) Selain menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KIP Aceh dan Kabupaten/Kota diberi tugas oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA dan DPRK.
F-BPD Perubahan redaksional (kata “dapat” dihapus) : (5) Selain menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KIP Aceh dan Kabupaten/Kota diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA dan DPRK.
(5) Selain menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KIP Aceh dan Kabupaten/Kota diberi tugas oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA dan DPRK.
507. (4) Selain menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KIP Aceh dan Kabupaten/Kota dapat diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA dan DPRK.
F-PBR Kata “dapat” dalam pasal ini merupakan suatu “kebolehan” yang sifatnya tidak tegas. Diusulkan untuk dihapus.
Selain menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KIP Aceh dan Kabupaten/Kota diberi tugas oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA dan DPRK.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
281
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan KIP Aceh dibentuk oleh DPRA dan ditetapkan serta diresmikan oleh Gubernur atau nama lain
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat dan redaksional (Lihat
RUU Penyelenggara Pemilu): (6) KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU.
(6) KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU.
F-PBR Tetap
508.
(5) KIP Aceh dibentuk oleh DPRA dan diresmikan oleh Gubernur.
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Ada tambahan point :
KIP kabupaten/kota dibentuk oleh KIP Aceh berdasarkan hasil seleksi DPRK, ditetapkan dan diresmikan oleh KIP Aceh Tata cara pembentukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dalam ayat (5) dan (6) di atas, diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh
F-KB
509. (6) KIP kabupaten/kota dibentuk oleh DPRK dan diresmikan oleh Bupati/Walikota
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
282
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan ayat dan redaksional: (7) KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU melalui KIP Aceh.
(7) KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU melalui KIP Aceh.
F-PBR Tetap
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 30
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 49 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 49 F-BPD Perubahan pasal Pasal 50 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
510.
Pasal 51
F-PDS
F-PG F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai keanggotaan dan masa kerja KIP
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: disesuaikan dengan UU tentang Penyelenggara Pemilu)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
511. (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
283
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
512.
(2) Masa kerja KIP selama 5 (lima) tahun.
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KIP F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
513.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
514. Pasal 52 F-PG
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
284
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 31
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 50 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 50 F-BPD Pasal 52 F-PBR
F-PDS F-PG
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai tugas dan wewenang KIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: disesuaikan dengan UU tentang Penyelenggara Pemilu)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Perubahan disesuaikan dengan tambahan tugas dan wewenang untuk pemilihan umum nasional, legislatif, dan Presiden/Wakil Presiden
F-KB a. menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK; b. menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
515. (1) Tugas dan wewenang KIP:
F-PKS Untuk menselaraskan dengan pasal 50 ayat 1 perlu ditambahkan point “menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK;”
a. menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
285
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Untuk menselaraskan dengan pasal 50 ayat 1 perlu ditambahkan point “menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;”
b. menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
F-BPD Tetap Penambahan ayat dan redaksinal baru; a. menyelenggarakan pemilihan umum
DPR, DPD, DPRA dan DPRK; Penambahan ayat dan redaksinal baru; b. menyelenggarakan pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden;
a. menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD,
DPRA dan DPRK; b. menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden; F-PBR
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor point c. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
516. a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-BPD Perubahan huruf a menjadi huruf c c. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
286
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan :
menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK;
F-PDS Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor point d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-BPD Perubahan huruf b menjadi huruf d d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PBR menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden;
517.
b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP
518. c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
287
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor point e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan
mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-BPD Perubahan huruf c menjadi huruf e e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PBR merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor point f. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan
kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-BPD Perubahan huruf d menjadi huruf f f. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PBR menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
519.
d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
288
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor point g. menerima, meneliti dan menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
F-BPD Perubahan huruf e menjadi huruf g g. menerima, meneliti dan menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
F-PBR mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
520.
e. menerima, meneliti dan menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor point h. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
F-BPD Perubahan huruf f menjadi huruf h h. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
F-PBR menetapkan tanggal dan tatacara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
521.
f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
289
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor point i. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
F-BPD Perubahan huruf g menjadi huruf i i. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
F-PBR menerima, meneliti dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan;
522.
g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor point j. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
F-BPD Perubahan huruf h menjadi huruf j j. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
F-PBR meneliti persyaratan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
523.
h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
524. i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
290
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penyesuaian nomor point k. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; F-BPD Perubahan huruf i menjadi huruf k k. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; F-PBR Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi
persyaratan.
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor point l. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-BPD Perubahan huruf j menjadi huruf l l. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PBR Menerima dan pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye
525.
j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB
526. k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
F-PKS Penyesuaian nomor point m. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
291
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan huruf k menjadi huruf m m. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
F-PBR Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Ada pointer tambahan Ada pointer tambahan
a. menyelenggarakan pendidikan pemilih (tempatnya
disesuaikan) b. menetapkan akuntan publik untuk memeriksa laporan
dana kampanye F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor point n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
527. l. melaksanakan tugas dan wewenang
lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
F-BPD Perubahan huruf l menjadi huruf n n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
292
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR - Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur a tau nama lain/ Wakil Gunernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- Melakukan evaluasi dan memberikan laporan Kepada DPRA terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Tetap
528. (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP kabupaten/kota adalah bagian penyelenggara pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh.
F-BPD Dihapus Penambahan ayat dan redaksi baru: (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK, KIP Aceh adalah bagian penyelenggara pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU.
(2) Dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK, KIP Acehj adalah bagian penyelenggara pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
293
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3). Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. KIP Kabupaten/kota adalah bagian penyelenggara pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh.
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 51 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 51 F-BPD Pasal 53 F-PBR
529.
Pasal 53
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
530.
KIP berkewajiban:
F-PDS
F-PG 531. a. memperlakukan pasangan calon secara adil F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
294
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dan setara;
F-PDS
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan (disesuaikan)
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
532.
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
F-PDS
F-PG F-PDI P Dihapus F-PPP
533. c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
295
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Laporan juga harus disampaikan pada eksekutif agar KIP secara jelas berada di antara keduanya, bukan di bawah salah satunya. Juga kepada KPU.
c.menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk KIP Aceh dan DPRK dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat, dan khususnya menyangkut tugas yang diberikan oleh KPU, laporan tersebut disampaikan kepada KPU;
F-KB F-PKS Laporan juga harus disampaikan pada
eksekutif agar KIP secara jelas berada di antara keduanya, bukan di bawah salah satunya. Juga kepada KPU.
c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk KIP Aceh dan DPRK dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat dan KPU;
F-BPD Perubahan redaksional: c. menyampaikan laporan setiap tahap
pelaksanaan pemilihan kepada DPRA dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh untuk KIP Aceh dan DPRK dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat dan KPU;
c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh untuk KIP Aceh dan DPRK dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat dan KPU;
F-PBR Laporan juga harus disampaikan pada eksekutif agar KIP secara jelas berada di antara keduanya, bukan di bawah salah satunya. Juga kepada KPU.
c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk KIP Aceh dan DPRK dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat dan KPU;
kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
F-PDS
534. d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan
serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan perundang-undangan;
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
296
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Disisipakan frase “serta kepada
DPRA/DPRK” diantara kata “Walikota” e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota serta kepada DPRA/DPRK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
535.
e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
F-PDS F-PG
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
536.
f. melaksanakan semua tahap pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.
F-PDS
537. Bagian ketiga F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
297
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap Bagian ketiga Panitia Pengawas Pemilihan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Panitia Pengawas Pemilihan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 32
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 52 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 52 F-BPD Pasal 54 F-PBR
538.
Pasal 54
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai keanggotaan, masa kerja, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: disesuaikan dengan UU tentang Penyelenggara Pemilu)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
539. (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dibentuk oleh DPRA.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
298
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap (ctt: lihat RUU Penyelenggara Pemilihan Umum)
F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
540.
(2) Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
541.
(3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat yang dipilih oleh DPRA.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
542. (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
F-KB Mengenai masa kerja panitia pengawas pemilihan Aceh, perlu ditinjau ulang. Mengingat tugasnya untuk membentuk panitia pengawas kabupaten kota.
Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 1 (satu) tahun setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
299
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
543.
Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas
Pemilihan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 53 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 53 F-BPD Pasal 55 F-PBR
544.
Pasal 55
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
545. (1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
300
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat dan redaksi baru: a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK;
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK;
Penambahan ayat dan redaksi baru: b.melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
b.melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Didepan kata “dan” supaya disisipi
dengan tanda koma. a.melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Perubahan dan penambahan ayat. Hal ini
didasarkan atas usulan perluasan kewenangan KIP sebagaimana tercantum dalam DIM nomor 530-532 yang secara otomatis diikuti dengan perluasan kewenangan Panwas
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK; dan
b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan
umum Presiden/Wakil Presiden; dan c. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan
Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf a menjadi huruf c c. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
F-PBR Tetap
546.
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
301
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Sesudah kata “perundang-undangan”
supaya ditambah yang berlaku. b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf b menjadi huruf d d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. F-PBR Tetap
547.
b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Sesudah kata “perundang-undangan”
supaya ditambah yang berlaku. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
548.
a. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 54 F-KB
549. Pasal 56
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 54
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
302
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Pasal 56 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui:
Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui:
F-PBR Tetap
550.
Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Didepan kata “dan” supaya disisipi
dengan tanda koma. a. mengawasi semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Perubahan dan penambahan ayat. Hal ini
didasarkan atas usulan perluasan kewenangan KIP sebagaimana tercantum dalam DIM nomor 530-532
mengawasi semua tahap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
551.
a. mengawasi semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS F-PG Tetap 552. b. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
303
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Didepan kata “dan” supaya disisipi
dengan tanda koma. b. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Perubahan dan penambahan ayat. Hal ini
didasarkan atas usulan perluasan kewenangan KIP sebagaimana tercantum dalam DIM nomor 530-532
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pemilu dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Istilah “meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang” tidak memadai karena menggantung dan sesungguhnya tidak memberi wewenang apa-apa pada Panwas. Karena itu perlu diganti:
c.menerima laporan pelanggaran atas aturan pemilihan dan menindaklanjutinya.
F-KB
553. c. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
F-PKS Istilah “meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang” tidak memadai karena menggantung dan sesungguhnya tidak memberi wewenang apa-apa pada Panwas.
c.menerima laporan pelanggaran atas aturan pemilihan dan menindaklanjutinya.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
304
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: c. meneruskan temuan dan laporan
pelanggaran atas pemilihan umum dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
c. meneruskan temuan dan laporan pelanggaran atas pemilihan umum dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
F-PBR Istilah “meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang” tidak memadai karena menggantung dan sesungguhnya tidak memberi wewenang apa-apa pada Panwas.
c.menerima laporan pelanggaran atas aturan pemilihan dan menindaklanjutinya.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
554.
d. mengatur hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 33
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 55 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 55 F-BPD Pasal 57
555. Pasal 57
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
305
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan: disesuaikan dengan UU tentang Penyelenggara Pemilu)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
556.
(1) Pemantauan pelaksananaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dapat dilakukan oleh pemantau lokal, pemantau nasional dan pemantau asing.
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
557.
(2) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 558.
a. bersifat independen; dan F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
306
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
559.
b. mempunyai sumber dana yang jelas.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
560.
(3) Pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 561. (4) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
307
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Ditambahkan frase “dan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan” setelah kata “KIP”
(4) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terdaftar di KIP dan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
F-PAN Istilah yang lebih tepat (universal) dari “terdaftar” adalah “terakreditasi”.
Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terakreditasi di KIP.
F-KB F-PKS Istilah yang lebih tepat (universal) dari
“terdaftar” adalah “terakreditasi”. Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terakreditasi di KIP.
F-BPD Tetap F-PBR Istilah yang lebih tepat (universal) dari
“terdaftar” adalah “terakreditasi”. Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terakreditasi di KIP.
Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terdaftar di KIP.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 56 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 56 F-BPD Pasal 58 F-PBR
562.
Pasal 58
F-PDS
563.
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
308
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Qanun.
F-KB F-PKS Penegasan ini bagus untuk memastikan
bahwa produk hukum turunan dari UU PA ini yang menindaklanjuti adalah Qanun. Namun, ada tambahan kata-kata, “…sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Peraturan manakah yang dimaksud? UU 32/04? PP 06/05? UU PA? Karena Qanun dimaksud merupakan turunan dari UU PA, maka ia hanya wajib ’tunduk’ pada UU PA saja sebagai lex specialis dari lex-lex generalis yang ada seperti UU 32/04 dan PP 06/05. Oleh karena itu, kami mengusulkan kata-kata tersebut di atas dihapus saja.
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Qanun.
Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
309
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Penegasan ini bagus untuk memastikan bahwa produk hukum turunan dari UU PA ini yang menindaklanjuti adalah Qanun. Namun, ada tambahan kata-kata, “…sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Peraturan manakah yang dimaksud? UU 32/04? PP 06/05? UU PA? Karena Qanun dimaksud merupakan turunan dari UU PA, maka ia hanya wajib ’tunduk’ pada UU PA saja sebagai lex specialis dari lex-lex generalis yang ada seperti UU 32/04 dan PP 06/05. Oleh karena itu, kami mengusulkan kata-kata tersebut di atas dihapus saja.
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Qanun.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB IX PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
564.
BAB X PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kesatu Umum
F-PPP
565. Bagian Kesatu Umum
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
310
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 34
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 57 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 57 F-BPD Perubahan pasal Pasal 59 F-PBR
566.
Pasal 59
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan: disesuaikan dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
567.
(1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
F-PDS F-PG Tetap 568. (2) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
311
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ditambah dengan biaya dari APBN Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA dan APBN
F-KB F-PKS Ditambahkan APBN (3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
dibebankan pada APBN dan APBA F-BPD Perubahan redaksional:
(3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA dan APBN.
(3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA dan APBN.
F-PBR Ditambah dengan biaya dari APBN Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA dan APBN
569.
(3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
570. (4) Biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
312
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Ditambah dengan biaya dari APBN dan APBA
Biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK, APBA, dan APBN. (5). Biaya untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK, dibebankan pada APBN
F-KB F-PKS Ditambahkan APBA dan APBN (4) Biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK, APBA dan APBN.
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK. dan APBN.
(4) Biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK dan APBN.
F-PBR Ditambahkan APBA dan APBN (4) Biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK, APBA dan APBN.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
571.
Bagian Kedua Tahapan Pemilihan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
572. Pasal 60
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 58
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
313
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 58 F-BPD Pasal 60 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Perlu ditegaskan dengan “KIP Aceh” Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Aceh
F-KB F-PKS Ditambahkan “KIP Aceh/KIP Kabupaten
Kota” (1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Aceh/KIP Kabupaten Kota.
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Aceh.
(1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Aceh.
F-PBR Oleh KIP Aceh Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Aceh
573.
(1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP.
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
574. (2) Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
314
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
dan pelantikan.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
575.
(3) Tahap persiapan pemilihan meliputi:
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
315
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
576.
a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh oleh DPRA dan KIP Kabupaten/Kota oleh KIP Aceh;
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Seharusnya konsisten “Gubernur atau nama lain”
Pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau nama lain
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Harusnya konsisten “Gubernur atau nama
lain” pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau nama lain
577.
b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
578. c. pemberitahuan DPRK kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
316
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS Catatan : HARUS DISESUAIKAN DENGAN UU YANG LEBIH TINGGI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Etap
579.
d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
580.
e. pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPG dan PPS; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
581. f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
317
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Kata “melalui” diganti “meliputi” (4) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan meliputi: F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
582.
(1) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
583.
a. penetapan daftar pemilih;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
584. b. pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
318
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
585.
c. kampanye;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
586.
d. pemungutan suara;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
587.
e. penghitungan suara;
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
319
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
588.
f. penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih, pengesahan dan pelantikan;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
589.
(2) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
590.
a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 591. b. pemaparan visi dan misi pasangan
bakal calon dalam sidang paripurna F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
320
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
istimewa DPRA/DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
592.
c. penetapan pasangan bakal calon oleh KIP;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
593.
d. penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
594. e. pendaftaran pemilih oleh KIP.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
321
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ditambah fraksi “sesuai dengan peraturan
perundang-undang”. (6)Tata cara tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undang.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
595.
(3) Tata cara tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor bagian disesuaikan Bagian kedua Pencalonan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
596.
Bagian Ketiga Pencalonan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 35
F-PPP
597. Pasal 61
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
322
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 59 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 59 F-BPD Pasal 61 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Perlu ada tambahan mengenai calon perseorangan yang dapat diajukan dengan persyaratan tertentu (termasuk waktu)
Pasangan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perorangan sebagai calon independen; (a). Calon perseorangan dengan persyaratan tertentu
dapat menjadi calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
(b). Ketentuan mengenai pencalonan calon perseorangan sebagaimana dalam ayat (1) di atas ditetapkan oleh DPRA untuk pertama kalinya setelah Pemilu 2009
598. (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai politik lokal.
F-KB Penambahan kata “atau perorangan sebagai calon independen”
Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai politik lokal atau perorangan sebagai calon independen;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
323
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penambahan kata “Calon Independen” Pasangan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perorangan sebagai calon independen;
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan Pasangan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur
atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perorangan sebagai calon independen
F-PDS CATATAN : SEMUA KATA PADA RANCANGAN UU INI HARUS DIHAPUSKAN TANPA KOMPROMI, KARENA APAPBILA HAL INI DI AKOMODIR INI AKAN MEMBUKA CELAH BAGI DAERAH-DAERAH LAIN INGIN HAL YANG SAMA. KATA PARTAI POLITIK LOKAL DIHAPUSKAN
Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati
dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi syarat tidak pernah menjadi warga negara asing atas kehendak sendiri dan syarat-syarat lain sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
599. (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
324
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
600.
a. warga negara Republik Indonesia;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyempurnaan rumusan b. taat menjalankan syariát Islam F-PD Diganti frase “bertakwa kepada Tuhan
YME” b.bertakwa kepada Tuhan YME
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
601.
b. menjalankan syari’at agamanya;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
602.
c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
F-PDS 603. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
325
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
604.
e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
605.
f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 606. g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
karena melakukan kejahatan yang F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
326
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Frase “kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat rehabilitasi” dihapus.
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat rehabilitasi;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
607.
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
608.
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 609. j. mengenal daerahnya dan dikenal
oleh masyarakat di daerahnya; F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
327
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
610.
k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
611.
l. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/Bupati/Walikota; dan
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap
612. m. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
328
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 36
F-PPP Penyesuaian nomor pasal F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 60 F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Pasal 62 F-PBR Tetap
613.
Pasal 62
F-PDS
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
614.
(1) Partai politik atau gabungan partai politik wajib memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melalui mekanisme yang demokratis dan transparan sesuai peraturan perundang undangan.
F-PDI P Tetap (1) Partai politik atau gabungan partai politik wajib memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melalui mekanisme yang demokratis dan transparan sesuai peraturan perundang undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
329
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyempurnaan rumusan Dihapus kata “wajib””
Partai politik atau gabungan partai politik memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melalui mekanisme yang demokratis dan transparan sesuai peraturan perundang undangan.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Tetap F-PBR Tetap
615.
(2) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 37
F-PPP Penyesuaian nomor pasal
616. Pasal 63
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
330
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 61 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 60 F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P
Perubahan redaksi (1) Ketentuan mengenai tahap pengesahan dan pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur
dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sidang paripurna DPRA.
F-PPP Tidak berubah F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
617.
Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meliputi:
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap
618. a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kepada DPRA dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden;
F-PD Ditambahkan frase “melalui Menteri Dalam Negeri” setelah kata “Presiden”
a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kepada DPRA dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
331
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
619.
b. pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh Presiden; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
620.
c. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sidang paripurna DPRA.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 38
F-PPP Penyesuaian nomor pasal F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 62
621. Pasal 64
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
332
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 61 F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Ketentuan mengenai tahap pengesahan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sidang paripurna DPRK.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
622.
Tahapan pengesahan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih meliputi:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
623.
a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
333
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Kata “Presiden” diganti “Menteri Dalam
Negeri” b. pengesahan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil
Walikota terpilih oleh Menteri Dalam Negeri; dan F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
624.
b. pengesahan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih oleh Presiden; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Yang tepat di hadapan Mahkamah
Syar’iyah Kabupaten, bukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten dalam sidang paripurna DPRK
F-PD Tetap F-PAN Yang tepat di hadapan Mahkamah
Syar’iyah Kabupaten, bukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten dalam sidang paripurna DPRK
F-KB Pelatikan Bupati/Walikota dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna DPRK.
625. c. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sidang paripurna DPRK.
F-PKS Kata Mahkamah Syar’iyah Aceh diganti dengan Mahkamah Syar‘iyah kabupaten/kota
c. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna DPRK.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
334
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: c. Pelantikan dan pengambilan sumpah
jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna DPRK.
c. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna DPRK
F-PBR Yang tepat di hadapan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten, bukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Presiden RI dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten dalam sidang paripurna DPRK
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Keempat Pemilih dan Hak Pemilih
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
626.
Bagian Keempat Pemilih dan Hak Pemilih
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 39
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 63 F-KB
627. Pasal 65
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 62
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
335
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Pasal 65 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pemilih dan hak pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
628.
(1) Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atau kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan suara memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
629.
a. berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah kawin;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
630. b. tidak sedang terganggu jiwanya;
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
336
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
631.
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
632.
d. terdaftar sebagai pemilih.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
633.
(2) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih akan tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
F-PDS F-PG Tetap 634. Pasal 66
F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
337
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 64 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 63 F-BPD Pasal 66 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap Perubahan redaksional: (1) Pemilih di Aceh, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64, mempunyai hak:
(1) Pemilih di Aceh, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65, mempunyai hak:
F-BPD
Penambahan huruf dan redaksi baru: a. memilih anggota DPR, DPD, DPRA
dan DPRK; b. memilih Presiden dan Wakil Presiden;
a. memilih anggota DPR, DPD, DPRA dan
DPRK; b. memilih Presiden dan Wakil Presiden;
F-PBR
635.
(1) Pemilih di Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, mempunyai hak:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
636. a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
338
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf a menjadi huruf c c. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf b menjadi huruf d d. mengawasi proses pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
F-PBR
637.
b. mengawasi proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf c menjadi huruf e e. mengajukan penarikan kembali anggota DPRA dan
DPRK; F-PBR
638.
c. mengajukan penarikan kembali anggota DPRA dan DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
639. d. mengajukan pemberhentian sebelum habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
339
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf d menjadi huruf f f. mengajukan pemberhentian sebelum habis masa
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
F-PBR
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf e menjadi huruf g g. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan
Pemerintahan Aceh/Kabupaten/Kota; F-PBR
640.
e. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan Pemerintahan Aceh/Kabupaten/Kota;
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf f menjadi huruf h h. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan
Qanun; dan
641. f. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan Qanun; dan
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
340
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : Mengapa indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan huruf g menjadi huruf I i. mengawasi penggunaan anggaran. F-PBR
642.
g. mengawasi penggunaan anggaran.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
643. (2) Pelaksanaan hak-hak pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
341
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Pelaksanaan hak-hak pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang. Catatan : 1. Hal ini tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. mengapa indonesia lebih senang
kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
644.
BAB XI PARTAI POLITIK LOKAL
F-PDS SEMUA PERATURAN YANG MELANGGAR UU YANG LEBIH TINGGI HARUS DI HAPUS DAN TIDAK PERLU ADA
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap
645. Bagian Kesatu Pembentukan
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
342
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 65 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal F-BPD Pasal 67 F-PBR
646.
Pasal 67
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
647. (1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
F-PBR Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
343
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Ditambah satu ayat lagi :
“(3) Jika ketentuan tersebut dalam ayat (2) tidak terpenuhi, notaris dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menolak dendaftaran partai politik lokal tersebut”.
(2) ......... (3) Jika ketentuan tersebut dalam ayat (2) tidak
terpenuhi, notaris dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menolak dendaftaran partai politik lokal tersebut.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
648. (2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan dan sudah berdomisili tetap di Aceh.
F-PBR Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
344
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Angka (3)” menjadi “(4)” (4) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didirikan berdasarkan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur kepengurusannya.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
649.
(3) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur kepengurusannya.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
650. (4) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh. F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
345
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Angka (4)” menjadi “(5)” (5) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Angka (5)” menjadi “(6)” (6) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
651.
(5) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
346
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Angka (6)” menjadi “(7)” (7) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan
tanda gambar yang ciri-cirinya tidak mempunyai persamaan dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tidak ada perubahan
652.
(6) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang ciri-cirinya tidak mempunyai persamaan dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Dirubah, setelah kata partai politik lokal ditambahkan kata berkedudukan dan ………setelah kata tetap ditambahkan kalimat di ibukota Aceh dan kedudukan serta alamat kantor cabang-cabang di ibukota Kabupaten/Kota.
(7) Partai Politik lokal berkedudukan dan mempunyai alamat kantor Pusat yang tetap di ibukota Aceh dan kedudukan serta alamat kantor cabang-cabang di ibukota Kabupaten/Kota di seluruh Aceh.
F-PDI P Dihapus
653.
(7) Partai politik lokal mempunyai alamat kantor yang tetap.
F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
347
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan Pasal Baru Pasal (1) Hal-hal mengenai keanggotaan dan kedaulatan
anggota, kepengurusan, keuangan, pengawasan, dan penggabungan, sanksi, serta peradilan partai politik lokal diatur dengan Qanun Aceh.
(2) Pembubaran partai politik lokal dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PD Angka (7)” menjadi “(8)” (8) Partai politik lokal mempunyai alamat kantor yang tetap.
Tidak ada perubahan
F-PAN
Ada tambahan pointer sbb: (8) Pembubaran partai politik lokal dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
348
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat baru: (8) Hal-hal mengenai keanggotaan dan
kedaulatan anggota, kepengurusan, keuangan, pengawasan, dan penggabungan, sanksi, serta peradilan partai politik lokal diatur dengan Qanun Aceh.
(9) Pembubaran partai politik lokal
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Hal-hal mengenai keanggotaan dan kedaulatan
anggota, kepengurusan, keuangan, pengawasan, dan penggabungan, sanksi, serta peradilan partai politik lokal diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9) Pembubaran partai politik lokal dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tidak ada perubahan
F-PBR
(1) Hal-hal mengenai keanggotaan dan kedaulatan
anggota, kepengurusan, keuangan, pengawasan, dan penggabungan, sanksi, serta peradilan partai politik lokal diatur dengan Qanun Aceh.
(2) Pembubaran partai politik lokal dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
654. Pasal 68 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
349
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 66 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 65 F-BPD Pasal 68 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR 655.
(1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
656. (2) Pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Aceh/Kabupaten/Kota.
F-PAN Pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
350
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Aceh
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
Tetap F-PPP Penambahan Ayat Baru
(4) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga partai politik lokal peserta pemilu wajib didaftarkan kembali pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(5) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya
harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari kursi DPRA atau 5 % (lima persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25 % (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
F-PD Tetap
657. (3) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal peserta pemilu wajib didaftarkan kembali pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
351
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ada tambahan pointers sbb: (4) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal peserta pemilu wajib didaftarkan kembali pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(5) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya
harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari kursi DPRA atau 5 % (lima persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25 % (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
F-KB F-PKS Tetap
Tetap
F-BPD Penambahan redaksional: (4) Perubahan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partai politik lokal peserta pemilu wajib didaftarkan kembali pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(5) Untuk dapat mengikuti pemilihan
umum berikutnya harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari kursi DPRA atau 5 % (lima persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25 % (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
(4) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga partai politik lokal peserta pemilu wajib didaftarkan kembali pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(5) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya
harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari kursi DPRA atau 5 % (lima persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25 % (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
352
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR (4) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga partai politik lokal peserta pemilu wajib didaftarkan kembali pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
(5) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya
harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari kursi DPRA atau 5 % (lima persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25 % (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
658.
Bagian Kedua Pemilu
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
659. Pasal 69
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
353
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 67 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 66 F-BPD Pasal 69 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap (Dirubah, dengan menghapus kata-
kata persyaratan mengikuti di hapus) (1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan
DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.
F-PDI P Dihapus F-PPP Perlu ada penambahan mengenai
persyaratan minimum jumlah anggota agar ada kejelasan mengenai konstituensi partai politik lokal.
Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan anggota terdaftar sekurang-kurangnya satu per mil dari jumlah penduduk di Kecamatan itu.
660.
(1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh Persyaratan Mengikuti dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.
F-PD Frase “Persyaratan Mengikuti” dihapus. (1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
354
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Perlu ada penambahan mengenai persyaratan minimum jumlah anggota agar ada kejelasan mengenai konstituensi partai politik lokal.
Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan anggota terdaftar sekurang-kurangnya satu per mil dari jumlah penduduk di Kecamatan itu.
F-KB F-PKS Perlu ditambahkan “ yang dibuktikan
dengan jumlah anggota 1/1000 (satu per mil)”
Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh Persyaratan Mengikuti dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang dibuktikan dengan jumlah anggota 1/1000 (satu per mil)di setiap di setiap kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan.
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Untuk dapat mengikuti pemilihan
umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan anggota terdaftar sekurang-kurangnya satu per mil dari jumlah penduduk di Kecamatan itu.
(1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan
DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan anggota terdaftar sekurang-kurangnya satu per mil dari jumlah penduduk di Kecamatan itu.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
355
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perlu ada penambahan mengenai persyaratan minimum jumlah anggota agar ada kejelasan mengenai konstituensi partai politik lokal.
Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA dan DPRK, partai politik lokal harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan anggota terdaftar sekurang-kurangnya satu per mil dari jumlah penduduk di Kecamatan itu.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap (namun ada yang memberi catatan agar syarat ‘electoral treshold’ disamakan dengan undang-undang yang ada, yakni 3%)
(2) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya harus memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kursi DPRA atau 3% (tiga persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25% (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
661.
(2) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari kursi DPRA atau 5% (lima persen) dari kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 25% (dua puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota.
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
356
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
662.
Bagian Ketiga Asas, Tujuan dan Fungsi
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 68 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 67 F-BPD Pasal 70 F-PBR Tetap
663.
Pasal 70
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 664. (1) Asas, ciri dan cita-cita partai lokal tidak
boleh bertentangan dengan demokrasi, keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan F-PPP Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
357
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Diantara kata “dengan” dan “demokrasi” disisipkan frase “Pancasila dan UUD 1945,”
(1) Asas, ciri dan cita-cita partai lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 demokrasi, keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan kemanusiaan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
kemanusiaan.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap 665.
(2) Partai politik lokal mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan rakyat Aceh.
F-PDS Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
358
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 69 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 68 F-BPD Pasal 71 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
666.
Pasal 71
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
667.
(1) Tujuan partai politik lokal meliputi:
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Penyempurnaan rumusan a. mengamalkan dan memajukan syari`’at Islam; F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
668. a. mengamalkan dan memajukan nilai-nilai Islam;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
359
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan :
Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
669.
b. memajukan demokrasi;
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
670. c. mewujudkan keadilan sosial;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
360
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
671.
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
672.
e. memajukan perdamaian;
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
673. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
361
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
f. menegakkan hak asasi manusia; dan
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
674.
g. mewujudkan masyarakat madani.
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
675. (2) Tujuan umum partai politik lokal meliputi:
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
362
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
676.
a. mengembangkan demokrasi;
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
677.
b. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap 678. c. memperjuangkan hak-hak politik, F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
363
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
sosial, agama, ekonomi, budaya, adat istiadat, keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tidak perlu memakai tujuan khusus,
tetapi dilanjutkan saja menjadi hurf d, e, dan f.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
679. (3) Tujuan khusus partai politik lokal meliputi:
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
364
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Rumusan tetap, penyesuaian urutan huruf F-PD Frase “maupun nasional” dihapus. a. meningkatkan partisipasi politik rakyat Aceh dalam
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah; F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
680.
a. meningkatkan partisipasi politik rakyat Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional;
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Rumusan tetap, penyesuaian urutan huruf F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
681. b. berperan aktif dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang adil dan bermartabat; dan
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
365
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Rumusan tetap, penyesuaian urutan huruf F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
682.
c. memperjuangkan cita-cita politik partai dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Penyesuaian nomor pasal F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 70 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 69 F-BPD Pasal 72 F-PBR
683.
Pasal 72
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
684. Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana:
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
366
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Ditambahkan frase “agar sadar akan hak
dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” setelah kata “mastyarakat”.
a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
685.
a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat;
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
686. b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
367
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Kata “dan” diganti frase “dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara”.
b. agar sadar akan hak dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” setelah kata “masyarakat
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
687.
c. penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
688.
d. partisipasi politik rakyat.
F-PDS Semua hal ini sudah tertulis dengan jelas dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila hanya tinggal pelaksanaannya yang belum.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
368
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
689.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 71 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 70 F-BPD Pasal 73 F-PBR
690.
Pasal 73
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tidak berubah F-PBR Tetap
691.
(1) Partai politik lokal berhak:
F-PDS
692. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
369
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ditambahkan frasa “Pemerintah Aceh” dan “Pemerintah Kabupaten/Kota” agar perlakuan yang sama ini benar-benar terjamin.
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh/Kabupaten/Kota.
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh/Kabupaten/Kota.
F-PBR Ditambahkan frasa “Pemerintah Aceh” dan “Pemerintah Kabupaten/Kota” agar perlakuan yang sama ini benar-benar terjamin.
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota.
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah;
F-PDS Catatan : Bukan Undang-Undang yang salah namun yang perlu di perbaiki adalah mental dan moral para pelaksana : Eksekuitif, Legislatif, Yudikatif.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
693. b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
370
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
694.
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
695.
d. turut serta dalam pemilihan umum untuk memilih Anggota DPRA dan DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
696.
e. mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK;
F-PDS 697. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
371
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
f. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPRA dan DPRK;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Supaya konsisten, istilah Gubernur ditambahkan “atau nama lain”
mengusulkan pasangan calon Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh; dan
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Supaya konsisten, istilah Gubernur
ditambahkan “atau nama lain” mengusulkan pasangan calon Gubernur atau nama lain dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh; dan
698.
g. mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh; dan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
699. h. melakukan koalisi atau penggabungan dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional lainnya.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
372
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ditambah frase “sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
700.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 72 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 71 F-BPD Pasal 74 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
701.
Pasal 74
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
702. Partai politik lokal berkewajiban:
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
373
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
703.
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
704.
b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
705. c. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
374
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
706.
d. berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
707. e. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
375
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
708.
f. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
709.
g. menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
710. h. melakukan pendataan dan memelihara data anggota; F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
376
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
711.
i. membuat pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
712. j. membuat laporan keuangan secara berkala;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
377
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
713.
k. memiliki rekening khusus dana partai; dan
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
714.
l. mengupayakan berlakunya syariat Islam.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
715. Bagian Kelima Larangan
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
378
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 73 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 72 F-BPD Pasal 75 F-PBR Penyesuaian nomor pasal
716.
Pasal 75
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
717.
(1) Partai politik lokal dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
379
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
718.
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
719.
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
720. c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
380
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
721.
d. nama dan gambar seseorang; atau
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
722.
e. yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan partai politik lokal dan partai politik berbasis nasional lain.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
723. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
381
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(2) Partai politik lokal dilarang:
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
724.
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
725. b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
382
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
726.
c. menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
727. d. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
383
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
728.
e. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” setelah kata “kemanusiaan”
f. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
729. f. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
384
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU
DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
730.
(3) Partai politik lokal dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
731.
(4) Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme-leninisme.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Dihapus
732. Pasal 76
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
385
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penyesuaian nomor pasal
F-PAN
Ada tambahan pointer: (1). Anggota partai politik local dalam waktu yang bersamaan dapat menjadi anggota salah satu partai politik nasional
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 73 F-BPD Pasal 76 F-PBR Dihapus
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan : (2). Ketentuan lain mengenai keanggotaan, kedaulatan anggota, kepengurusan partai politik lokal diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai politik lokal.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
733.
(1) Keanggotaan, kedaulatan anggota, kepengurusan partai politik lokal diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai politik lokal.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
734. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, pembubaran dan penggabungan, keuangan, pengawasan, sanksi, serta pengadilan perkara partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PBR Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
386
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Dalam penjelasan dinyatakan setelah berkonsultasi dengan DPR RI
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
735.
(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat Pebruari 2007.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB X LEMBAGA WALI NANGGROE
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
736.
BAB XII LEMBAGA WALI NANGGROE
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 40
F-PPP F-PD Tetap
737. Pasal 77
F-PAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
387
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 74 F-BPD Pasal 77 F-PBR
F-PDS F-PG Dirubah, kata independen setelah kata
…..masyarakat yang…..dihapus. (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan
kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
Perubahan redaksi (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang bersifat kolektif, independen dan berwibawa yang berfungsi memelihara kelestarian kehidupan adat-istiadat, pemberian gelar/derajat, dan upacara adat Iainnya.
Substansi baru (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga adat merupakan mitra pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dapat memberikan pertimbangan dari aspek adat dan budaya.
F-PDI P
Substansi baru (3) Jumlah anggota Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
F-PPP Rumusan baru Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat
yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
738.
(1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
388
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Ada perubahan. Dalam penjelasan agar ditambahkan kata-kata ”adat bak po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala”, sebagai pengikat kesatuan adat dan agama.
Lembaga Wali Nanggroe merupakan kelembagaan adat yang independen, berwibawa, dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat dari berbagai latar belakang adat dan budaya, berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
(1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
F-PBR Istilah “adat istiadat” tidak tepat, diganti menjadi “adat”.
(1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap 739. (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang dipilih dari dan oleh anggota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
389
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bukan merupakan lembaga pemerintahan/politik dan bersifat independen.
F-PBR Tetap
personal dan independen.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan substansi (5) Syarat-syarat calon Anggota Lembaga Wali Nanggroe
meliputi: F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
740.
(3) Syarat-syarat calon Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi a. warga negara Republik Indonesia;
741. a. warga negara Indonesia;
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
390
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap b. telah berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
742.
b. telah berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
743. c. beragama Islam;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
391
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : Apakah Tokoh Aceh yang Non Muslim Tidak Bisa Menjadi Lembaga Wali Nanggroe inilah namanya diskriminasi, yang mengganggu semua potensi anak Aceh dalam memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan rakyat Aceh yang beragama non-muslim. DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap d. orang Aceh; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
744.
d. orang Aceh;
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap e. kharismatik;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
745. e. kharismatik;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
392
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi f. mempunyai wawasan yang luas serta kuat tentang
agama, sejarah, adat dan budaya Aceh; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
746.
f. mempunyai wawasan yang luas serta kuat tentang agama, sejarah, adat, budaya dan peradaban Aceh;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
747.
g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
F-PDS F-PG Tetap
Tetap h. sehat jasmani dan rohani; dan 748. h. sehat jasmani dan rohani. F-PDI P
Tambahan substansi i. tidak pernah menjadi warga negara asing atas kehendak sendiri.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
393
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
Tidak ada perubahan
i. tidak diskriminatif dan tidak partisan j. shidiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh
(menyampaikan), dan fathanah (cerdas).
F-PAN
k. bersikap mengayomi semua kelompok masyarakat adat yang ada di Aceh
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
394
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan substansi (6) Anggota-anggota Lembaga Wali Nanggroe dipilih
dalam musyawarah yang pesertanya terdiri dari wakil-wakil lembaga-lembaga adat kabupaten/ kota yang tatacara pemilihannya diatur dalam Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
749.
(1) Wali Nanggroe dipilih dalam musyawarah yang pesertanya terdiri dari:
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
750.
a. pemuka adat, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kabupaten/kota;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
751. b. ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
395
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
752.
c. ketua Majelis Adat Aceh.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebanyak 4 (empat) orang dari setiap kabupaten/kota yang terdiri dari:
F-KB F-PKS Tetap
753. (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap kabupaten/kota yang terdiri dari:
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
396
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan redaksional (6) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebanyak empat (empat) orang dari setiap kabupaten/kota yang terdiri dari:
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Perlu ada tambahan unsur perempuan dalam proses pemilihan a. 2 (dua) orang pemuka adat, masing-masing
seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mewakili Majelis Adat Kabupaten/Kota;
F-KB F-PKS Ditambah 1 (satu) “orang perempuan”
a. 2 (satu) orang pemuka adat terdiri dari 1 (satu) orang
laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mewakili Majelis Adat Kabupaten/Kota;
F-BPD Perubahan redaksional: a. 2 (dua) orang pemuka adat, masing-
masing seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mewakili Majelis Adat Kabupaten/Kota;
a. 2 (dua) orang pemuka adat, masing-masing seorang
laki-laki dan seorang perempuan, yang mewakili Majelis Adat Kabupaten/Kota;
F-PBR Perlu ada tambahan unsur perempuan dalam proses pemilihan
a. 2 (dua) orang pemuka adat, masing-masing seorang
laki-laki dan seorang perempuan, yang mewakili Majelis Adat Kabupaten/Kota;
754.
a. 1 (satu) orang pemuka adat yang mewakili Majelis Adat Kabupaten/Kota;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
755. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
397
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
b. 1 (satu) orang dari unsur ulama yang mewakili MPU Kabupaten/Kota; dan
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih oleh musyawarah imuem mukim.
c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih oleh musyawarah imuem mukim.
F-PBR Tetap
756.
c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih oleh musyawarah imuem mukim atau nama lain.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP
757. (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
398
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
pemerintah kabupaten/kota yang diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 41
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 75 F-BPD Tetap F-PBR
758.
Pasal 78
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perorangan atau lembaga baik dalarn maupun luar negeri yang kriteria dan tatacaranya diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
759. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perorangan atau lembaga baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tatacaranya diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
399
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : Mengapa indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 42
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 76 F-BPD Tetap F-PBR
760.
Pasal 79
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (1) Masa jabatan anggota Wali Nanggroe adalah 5 (lima)
tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
761. (1) Masa jabatan Wali Nanggroe 5 (lima) tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
400
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P (2) Kedudukan protokoler dan keuangan anggota Wali
Nanggroe diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
762.
(2) Kedudukan protokoler dan keuangan Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan BAB XI
LEMBAGA ADAT
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
763.
BAB XIII LEMBAGA ADAT
F-PDS 764. Pasal 80 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
401
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan Pasal 43
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 77 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam memelihara adat istiadat dan budaya.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
765.
(1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap 766. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Penyelesaian masalah adat dan budaya ditempuh melalui lembaga adat.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
402
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan substansi baru (3) Lembaga adat dibentuk disetiap kabupaten/kota
Penambahan substansi baru (4) Anggota lembaga adat tersebut ayat (2) adalah tokoh-tokoh adat dan budaya.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Lembaga adat memang menjadi salah satu
mekanisme penyelesaian berbagai persoalan. Peka terhadap kearifan lokal diakui menjadi salah satu pilihan pagi penyelesaian masalah sosial. Tapi tafsir sepihak oleh otoritas adat juga berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
(2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat dengan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional dan hak asasi manusia
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
767. (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
403
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
768.
a. Majelis Adat Aceh;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
b.imeum mukim; b. imeum mukim;
F-PBR Tetap
769.
b. imeum mukim atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap 770. c. imeum chik atau nama lain; F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
404
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
c. imeum chik; c. imeum chik;
F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
d. keuchik; d. keuchik;
F-PBR Tetap
771.
d. keuchik atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
772. e. tuha peut atau nama lain;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
405
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: e. tuha puet;
e. tuha puet;
F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
f. tuha lapan; f. tuha lapan;
F-PBR Tetap
773.
f. tuha lapan atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
g. imeum meunasah; g. imeum meunasah;
774. g. imeum meunasah atau nama lain;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
406
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
h. keujreun blang; h. keujreun blang;
F-PBR Tetap
775.
h. keujreun blang atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
i. panglima laot; i. panglima laot;
F-PBR Tetap
776.
i. panglima laot atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
777. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
407
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional;
j. pawing glee: j. pawing glee:
F-PBR Tetap
j. pawang glee atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
k. peutua seuneubok; k. peutua seuneubok;
F-PBR Tetap
778.
k. peutua seuneubok atau nama lain;
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
779. l. haria peukan atau nama lain; dan
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
408
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
l. haria peukan; l. haria peukan;
F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
m. syahbanda; m. syahbanda;
F-PBR Tetap
780.
m. syahbanda atau nama lain.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (5) Penetapan keanggotaan, tugas, wewenang, hak dan
kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP
781. (4) Penetapan tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
409
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 44
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 78 F-BPD Tetap F-PBR
782.
Pasal 81
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
(1) Pemeliharaan dan pelestarian adat istiadat sesuai dengan perkembangan dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilaksanakan oleh Lembaga Wali Nanggroe.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
783. (1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sesuai dengan perkembangan dan keistimewaan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syari’at Islam dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
410
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi
(2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum di masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
784.
(2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum di masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi
(3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
785. (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
411
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XII
PERANGKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN KABUPATEN/KOTA
F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
BAB XIV PERANGKAT PEMERINTAH ACEH DAN
KABUPATEN/KOTA F-PD Tetap
F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
BAB XIV PERANGKAT PEMERINTAH ACEH DAN
KABUPATEN/KOTA F-KB
F-PKS Judul Bab disempurnakan dengan “PERANGKAT PEMERINTAH ACEH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA”
BAB XIV PERANGKAT PEMERINTAH ACEH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
F-BPD Perubahan judul Bab: BAB XIV
PERANGKAT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA
BAB XIV PERANGKAT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ACEH
DAN KABUPATEN/KOTA
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
BAB XIV PERANGKAT PEMERINTAH ACEH DAN
KABUPATEN/KOTA
786.
BAB XIV PERANGKAT ACEH DAN KABUPATEN/KOTA
F-PDS F-PG Tetap 787. Bagian Kesatu
Umum F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
412
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan Pasal 45
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 79 F-BPD Tetap F-PBR
788.
Pasal 82
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (1) Ketentuan mengenai perangkat Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP Perangkat Pemerintah Aceh terdiri atas Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh atau nama lain, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh
789. (1) Perangkat Aceh terdiri atas Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.
F-PD Pada akhir kalimat, ditambah frase ”sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “Aceh”.
(1) Perangkat Aceh terdiri atas Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
413
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Perangkat Pemerintah Aceh terdiri atas Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh atau nama lain, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh
F-KB F-PKS Penambahan kata Pemerintah (1) Perangkat Pemerintah Aceh terdiri atas Sekretariat
Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD (1) Perangkat Pemerintah Provinsi Daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Pemerintah Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR Tetap Perangkat Pemerintah Aceh terdiri atas Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh atau nama lain, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Ketentuan mengenai perangkat Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
790. (2) Perangkat Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota. F-PPP Istilah kelurahan dihilangkan Perangkat Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat
Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
414
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Pada akhir kalimat ditambah frasa “ sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “Kota”
(2) Perangkat Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Istilah kelurahan dihilangkan Perangkat Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah dan Kata
kelurahan diganti dengan “Mukim dan Gampong atau nama lain”
(2) Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim dan Gampong atau nama lain yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-BPD Perubahan redaksional (istilah kelurahan dihapus): (2) Perangkat Kabupaten/Kota terdiri atas
Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
(2) Perangkat DaerahKabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PBR Istilah kelurahan dihilangkan Perangkat Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota, Kecamatan, yang diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap 791. Bagian Kedua Sekretariat Aceh F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
415
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata “Pemerintah”
Bagian Kedua Sekretariat Pemerintah Aceh
F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 80 F-BPD Tetap F-PBR
792.
Pasal 83
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(1) Sekretariat Pemerintah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Pemerintah Aceh.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(2) Sekretariat Pemerintah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Pemerintah Aceh.
F-KB
793. (1) Sekretariat Aceh dipimpin oleh Sekretaris Aceh.
F-PKS Ditambah kata pemerintah (1) Sekretariat Pemerintah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
416
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional; (1) Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh
Sekretaris Pemerintah Provinsi Daerah Aceh.
(1) Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(1) Sekretariat Pemerintah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Pemerintah Aceh.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(2) Sekretariat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Pemerintah Aceh.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(2) Sekretariat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Pemerintah Aceh.
F-KB
794. (2) Sekretariat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Aceh.
F-PKS Ditambah kata pemerintah (2) Sekretariat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
417
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (2) Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh.
(2) Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(2) Sekretariat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan-badan Pemerintah Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pemerintah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pemerintah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
F-KB
795. (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
F-PKS Ditambah kata pemerintah (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pemerintah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
418
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pemerintah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(4) Apabila Sekretaris Pemerintah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(4) Apabila Sekretaris Pemerintah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
F-KB
796. (4) Apabila Sekretaris Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
F-PKS Ditambah kata pemerintah (4) Apabila Sekretaris Pemerintah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
419
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Apabila Sekretaris Daerah Aceh
berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
(4) Apabila Sekretaris Daerah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Aceh, bukan Aceh.
(4) Apabila Sekretaris Pemerintah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata pemerintah Bagian Ketiga Sekretariat Pemerintah Kabupaten/Kota
F-BPD Tetap F-PBR
797.
Bagian Ketiga Sekretariat kabupaten/kota
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 81
798. Pasal 84
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
420
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(1). Sekretariat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris pemerintah Kabupaten/Kota.
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah (1) Sekretariat Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin
oleh Sekretaris Kabupaten/Kota. F-BPD Perubahan redaksional:
(1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
(1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
799.
(1) Sekretariat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2). Sekretariat pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan pemerintah kabupaten/kota
800. (2) Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan kabupaten/kota.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
421
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Ditambah kata Pemerintah (2) Sekretariat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan kabupaten/kota.
F-BPD Perubahan redaksional: (2) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan kabupaten/kota.
(2) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas, lembaga dan badan kabupaten/kota.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3). Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
F-KB
801. (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
F-PKS Ditambah kata Pemerintah (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
422
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4). Apabila Sekretaris pemerintah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah (4) Apabila Sekretaris Pemerintah Kabupaten/Kota
berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.
802. (4) Apabila Sekretaris Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Apabila Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.
(4) Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
423
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 83 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 82 F-BPD Tetap F-PBR
803.
Pasal 85
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(1). Sekretaris pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah (1) Sekretaris Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota
diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
804. (1) Sekretaris Aceh dan Kabupaten/Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Sekretaris Daerah Aceh dan Daerah
Kabupaten/Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(1) Sekretaris Daerah Aceh dan Daerah Kabupaten/Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
424
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2). Sekretaris pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah (2) Sekretaris Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Perubahan redaksional: (2) Sekretaris Pemerintah Provinsi Daerah
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretaris Pemerintah Provinsi Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
805.
(2) Sekretaris Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
425
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3). Sekretaris pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah (3) Sekretaris Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
806.
(3) Sekretaris Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap 807. (4) Sekretaris Aceh dan Sekretaris F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
426
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PD Tetap F-PAN Ditambahkan kata “Pemerintah” karena
yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4). Sekretaris pemerintah Aceh dan Sekretaris Kabupaten/Kota karena kedudukannya mempunyai fungsi sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.
F-KB F-PKS Ditambah kata Pemerintah (4) Sekretaris Pemerintah Aceh dan Sekretaris
Kabupaten/Kota karena kedudukannya mempunyai fungsi sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Aceh dan Sekretaris Kabupaten/Kota karena kedudukannya mempunyai fungsi sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.
(4) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Aceh dan Sekretaris Kabupaten/Kota karena kedudukannya mempunyai fungsi sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.
F-PBR Ditambahkan kata “Pemerintah” karena yang memiliki perangkat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota karena kedudukannya mempunyai fungsi sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
808.
Bagian Keempat Sekretariat DPRA
F-PDS 809. Pasal 86 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
427
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 84 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 83 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
810.
(1) Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
811.
(2) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan DPRA.
F-PDS --
F-PG Tetap 812. (3) Sekretaris DPRA mempunyai tugas: F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
428
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
813.
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
814.
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
815. c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dan
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
429
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
816.
d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
817.
(4) Sekretaris DPRA dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRA.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
818. (5) Sekretaris DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Aceh.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
430
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD (5) Sekretaris DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRA dan secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Aceh.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Pada akhir kalimat ditambah frasa “sesuai
dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “Aceh”
(6) Susunan organisasi Sekretariat DPRA ditetapkan dengan Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
819.
(6) Susunan organisasi Sekretariat DPRA ditetapkan dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
820.
Bagian Kelima Sekretariat DPRK
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
821. Pasal 87
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
431
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 85 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 84 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
822.
(1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
823.
(2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan pimpinan DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
824. (3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
432
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
825.
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
826.
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
827. c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
433
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
828.
d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
829.
(4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
830. (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Kabupaten/Kota.
F-BPD (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada dibawah koordinator sekretaris Kabupaten/Kota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
434
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
831.
(6) Susunan organisasi Sekretariat DPRK ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah”
Bagian Keenam Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Pemerintah Aceh dan
Kabupaten/Kota F-BPD Perubahan judul bagian:
Bagian Keenam Dinas, Badan dan Lembaga Teknis
Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota
Bagian Keenam Dinas, Badan dan Lembaga Teknis
Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota
F-PBR Tetap
832.
Bagian Keenam Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Aceh dan
Kabupaten/Kota
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
833. Pasal 88
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 86
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
435
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 85 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah”
(1) Dinas Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Dinas Daerah Aceh dan
Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.
(1) Dinas Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
834.
(1) Dinas Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
835. (2) Dinas Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah” (2) Dinas Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dipimpin
oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
436
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (2) Dinas Daerah Aceh dan
kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(2) Dinas Daerah Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah” (3) Kepala Dinas Pemerintah Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Aceh.
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Kepala Dinas Daerah Aceh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
(3) Kepala Dinas Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
836.
(3) Kepala Dinas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
837. (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris kabupaten/kota.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
437
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah” (4) Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris kabupaten/kota.
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
(4) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah” (5) Kepala Dinas Pemerintah Aceh bertanggungjawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Aceh. F-BPD Perubahan redaksional:
(5) Kepala Dinas Daerah Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
(5) Kepala Dinas Daerah Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
838.
(5) Kepala Dinas Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
839. (6) Kepala Dinas kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris kabupaten/kota.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
438
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Ditambah kata “ Pemerintah” (6) Kepala Dinas Pemerintah kabupaten/kota
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris kabupaten/kota.
F-BPD Perubahan redaksional: (6) Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
(6) Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 87 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 86 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
840.
Pasal 89
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
841. (1) Lembaga Teknis Aceh merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Aceh yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
439
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Lembaga Teknis Daerah Aceh
merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
(1) Lembaga Teknis Daerah Aceh merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(2) Lembaga teknis Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pendukung tugas Bupati/Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah kabupaten/kota yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
(2) Lembaga teknis Pemerintah kabupaten/kota merupakan unsur pendukung tugas Bupati/Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten/kota yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
F-PBR Tetap
842.
(2) Lembaga teknis kabupaten/kota merupakan unsur pendukung tugas Bupati/Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota yang bersifat spesifik berbentuk badan/kantor.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
843. (3) Badan/kantor Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Badan/kantor yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
440
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(3) Badan/kantor Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Badan/kantor yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Badan/kantor Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Badan/kantor yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(4) Kepala Badan/kantor Pemerintah Provinsi Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
(4) Kepala Badan/kantor Pemerintah Provinsi Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
844.
(4) Kepala Badan/kantor Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
845. (5) Kepala badan/kantor kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris kabupaten/kota.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
441
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (5) Kepala badan/kantor Pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
(5) Kepala badan/kantor Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(6) Kepala Badan/kantor Pemerintah Provinsi Daerah Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
(6) Kepala Badan/kantor Pemerintah Provinsi Daerah Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
846.
(6) Kepala Badan/kantor Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
847. (7) Kepala Badan/kantor kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris kabupaten/kota.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
442
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan redaksional: (7) Kepala Badan/kantor Pemerintah
kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
(7) Kepala Badan/kantor Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
F-BPD
Penambahan ayat baru (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan/Kantor ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
848.
Bagian Ketujuh Kecamatan
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 88 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 87 F-BPD Tetap F-PBR
849.
Pasal 90
F-PDS 850. (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
443
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani urusan kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Ditambahkan kalimat dan pemberhentian,
dan pada akhir kalimat ditambah kalimat dengan memperhatikan pertimbangan im Tetap um mukim.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Camat Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Imum Mukim.
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD
F-PAN Penunjukan dan pengangkatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan para imeum mukim atau nama lain.
F-KB
851. (2) Penunjukan dan pengangkatan Camat
Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati/Walikota.
F-PKS Ditambahkan kalimat “setelah mendapat pertimbangan para imeum mukim atau nama lain.”
(2) Penunjukan dan pengangkatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan para imeum mukim atau nama lain.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
444
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan redaksional:
(2) Penunjukan dan pengangkatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan para imeum mukim.
(2) Penunjukan dan pengangkatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan para imeum mukim.
F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru:
(3) Pemekaran kecamatan baru di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Qanun.
(3) Pemekaran kecamatan baru di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Qanun.
F-PBR Perubahan : Perlu ada pertimbangan dari Imeum Mukim agar konsisten dengan semangat pengakuan masyarakat adat dalam UU ini, dan ini merupakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Aceh agar Camat mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat di daerahnya.
Penunjukan dan pengangkatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan para imeum mukim atau nama lain.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (3) menjadi ayat (4) (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
852. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
445
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
853.
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Tetap
854.
b. mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
855. c. mengkoordinasikan penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
446
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
856.
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
857.
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
858.
f. membina penyelenggaraan pemerintahan Mukim, Kelurahan dan Gampong; dan
F-PDS -- 859. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
447
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Mukim, Kelurahan dan Gampong.
F-PDS Catatan : mengapa indonesia lebih senang kepada simbol-simbol mati bahkan terjebak kepada pemikiran primordial mengapa bukan makna dan substansi yang kita perjuangkan agar menjadi kenyataan kalau hanya bahasa saja, mengapa kita tidak memakai bahasa indonesia yaitu bahasa indonesia.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (4) menjadi ayat (5) dan
perubahan redaksional: (5) Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PBR Tetap
860.
(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
448
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (5) menjadi ayat (6) dan
perubahan redaksional: (6) Camat dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris kabupaten/kota.
(6) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) an ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
861.
(5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (6) menjadi ayat (7) dan
perubahan redaksional: (7) Perangkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Camat.
(7) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Camat.
F-PBR Tetap
862.
(6) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Camat.
F-PDS -- 863. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
449
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Pada akhir kalimat ditambah frase “sesuai
dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “kota”
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (7 menjadi ayat (8) dan
perubahan redaksional: (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota.
(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota.
F-PBR Tetap
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Bahwa Pasal-pasal tentang Kelurahan
dan Gampong digabung dalam satu bahagian tersendiri dengan urutan pengaturan tentang Gampong terlebih dahulu baru Kelurahan.
F-PDI P Dihapus F-PPP Bagian ini (Kelurahan) seluruhnya
dihapus karena istilah Kelurahan memang tidak digunakan dalam undang-undang ini.
864.
Bagian Kedelapan Kelurahan
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
450
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Bagian ini (Kelurahan) seluruhnya dihapus karena istilah Kelurahan memang tidak digunakan dalam undang-undang ini. Bagian dan pasal menyesuaikan
F-KB F-PKS Bagian kedelapan dihapuskan. Dasar
pemikiran: Bahwa keberadaan kelurahan bukan merupakan perangkat pemerintahan yang dikenal dalam khasazanah sosial budaya Aceh.
F-BPD Dihapus F-PBR Bagian ini (Kelurahan) seluruhnya
dihapus karena istilah Kelurahan memang tidak digunakan dalam undang-undang ini.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 89 F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR
865.
Pasal 91
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
866. (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Qanun kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
451
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
867.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
868.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mempunyai tugas:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus
869. a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
F-PBR Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
452
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
870.
b. pemberdayaan masyarakat;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
871.
c. pelayanan masyarakat;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
872.
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
F-PDS -- F-PG Tetap 873. e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
453
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
pelayanan umum.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
874.
(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Lurah bertanggung jawab kepada Camat. F-PBR Dihapus
875.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
F-PDS -- 876. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
454
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
(6) Lurah dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
877.
(7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Lurah.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Pada akhir kalimat ditambah frasa “sesuai
dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “kota”
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
878.
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
455
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Dihapus F-PBR Dihapus
879.
(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XIII MUKIM DAN GAMPONG
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
880.
BAB XV MUKIM DAN GAMPONG
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap Bagian Kesatu
Mukim F-PPP
881. Bagian Kesatu Mukim
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
456
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 46
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 90 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 88 F-BPD Tetap F-PBR
882.
Pasal 92
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Dalam kabupaten/kota dibentuk Mukim yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong.
F-PPP Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim yang dibantu oleh Tuha Lapan Mukim atau nama lain yang dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
F-PD Tetap F-PAN Ada perubahan Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala
Pemerintahan Mukim yang dibantu oleh Tuha Lapan Mukim atau nama lain yang dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
F-KB
883. (1) Dalam kabupaten/kota dibentuk Mukim yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang berkedudukan langsung di bawah Camat.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
457
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Perlu ada rincian yang jelas dan konkrit karena ini spesifik mengenai struktur masyarakat di Aceh,
Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim yang dibantu oleh Tuha Lapan Mukim atau nama lain yang dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.
F-PPP Kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun.
F-PD Tetap F-PAN Dihapus Dihapus F-KB
F-PKS Kata Tuha peut Mukim diganti dg Tuha Lapan
(2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Mukim yang dibantu oleh Tuha Lapan Mukim.
F-BPD Perubahan redaksional: (2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim
sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.
(2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.
F-PBR Dihapus
884.
(2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Imeum Mukim atau nama lain dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
F-PPP F-PD Tetap
885. (3) Imeum Mukim atau nama lain dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
F-PAN dihapus Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
458
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
F-PBR Dihapus
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (4) Kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun Aceh
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
886.
(4) Kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kedua Gampong
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
887.
Bagian Kedua Gampong
F-PDS -- 888. Pasal 93 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
459
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 47
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 91 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 89 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Dalam kabupaten/kota dibentuk Gampong atau nama lain.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
889.
(1) Dalam kabupaten/kota dibentuk Gampong atau nama lain.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU PEMILU DAN PARTAI POLITIK DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Dalam Gampong dibentuk pemerintahan Gampong
yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut atau nama lain.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
890. (2) Dalam Gampong dibentuk pemerintahan Gampong yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut atau nama lain.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
460
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(2) Dalam Gampong dibentuk pemerintahan Gampong yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut.
(2) Dalam Gampong dibentuk pemerintahan Gampong yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Gampong atau nama lain dipimpin oleh seorang Keuchik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
891.
(3) Gampong atau nama lain dipimpin oleh seorang Keuchik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (4) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Gampong atau nama lain dengan memperhatikan asal-usul dan atas prakarsa masyarakat.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
892. (4) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Gampong atau nama lain dengan memperhatikan asal-usul dan atas prakarsa masyarakat.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
461
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Pembentukan, penghapusan, dan/atau
penggabungan Gampong dengan memperhatikan asal-usul dan atas prakarsa masyarakat.
(4) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Gampong dengan memperhatikan asal-usul dan atas prakarsa masyarakat.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PPP F-PD Pada akhir kalimat ditambahkan frasa
“sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
893.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XIV KEPEGAWAIAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN
894. BAB XVI KEPEGAWAIAN
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
462
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan Pasal 48
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 92 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 90 F-BPD Tetap F-PBR
895.
Pasal 94
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penjelasan : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Pemerintah Aceh seharusnya juga berwenang melakukan pembinaan manajemen PNS.
Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan pegawai negeri secara nasional.
896. (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota dalam satu kesatuan penyelenggaran manajemen pegawai negei sipil secara nasional.
F-KB Penambahan kata “bersama Pemerintah Aceh” (1) Pemerintah bersama Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota dalam satu kesatuan penyelenggaran manajemen pegawai negei sipil secara nasional.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
463
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Ditambah Pemerintah Aceh (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota dalam satu kesatuan penyelenggaran manajemen pegawai negei sipil secara nasional.
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota dalam satu kesatuan penyelenggaran manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan pegawai negeri secara nasional.
F-PBR Pemerintah Aceh seharusnya juga berwenang melakukan pembinaan manajemen PNS.
Pemerintah dan Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan pegawai negeri secara nasional.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
897.
(2) Manajemen pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP
898. Pasal 95
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
464
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 93 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 91 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ditambahkan dengan frasa “nama lain” setelah kata “Gubernur” agar konsisten dengan pengaturan lainnya
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur atau nama lain
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Ditambahkan dengan frasa “nama lain”
setelah kata “Gubernur” agar konsisten dengan pengaturan lainnya
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur atau nama lain
899.
(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari
dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
F-PBR Tetap
900.
(2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
465
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 94 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 92 F-BPD Tetap F-PBR
901.
Pasal 96
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Aceh
F-KB Kata “Badan Kepegawaian Negara” diubah menjadi “Badan Kepegawaian Aceh”
(1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
F-PKS Badan Kepegawaian Negara diganti dengan Badan Kepegawaian Aceh
(1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar
kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
(1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
902. (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-PBR Perubahan : Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota cukup dengan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
(1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
466
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Menteri Dalam Negeri diganti “Menteri terkait”
(2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri terkait setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD (2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota
antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
F-PBR (2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri terkait setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
903.
(2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
Menteri Dalam Negeri diganti “Menteri terkait”
Perpindahan pegawai negeri sipil dari Aceh/kabupaten/kota ke Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebaliknya, atau ke Provinsi lainnya atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri terkait setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-PAN
Ada tambahan
(4) Perpindahan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur
dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
904. (3) Perpindahan pegawai negeri sipil dari Aceh/kabupaten/kota ke Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
467
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat baru Pasal 97
Hal ini diperlukan untuk menjamin terciptanya good governance dalam proses rekrutmen dan penempatan PNS
Promosi dan penempatan pegawai negeri sipil dilaksanakan secara transparan dan adil
F-PKS Tetap Tetap
F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru: (4) Perpindahan pegawai negeri sipil
sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4) Perpindahan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Perpindahan pegawai negeri sipil dari Aceh/kabupaten/kota ke Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebaliknya, atau ke Provinsi lainnya atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri terkait setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-PBR
(4) Perpindahan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 95 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 93 F-BPD Tetap F-PBR
905.
Pasal 97
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
468
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Gubernur atau nama lain dengan pemberitahuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
F-KB F-PKS Kata diusulkan diganti dengan kata
“diberatahukan” Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah setiap tahun anggaran diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
ini dilakukan oleh Gubernur sebagai implementasi model pemerintahan Aceh dalam UU ini, namun sebagai PNS secara administratif tetap harus dilaporkan kepada Menpan.
Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Gubernur atau nama lain dengan pemberitahuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
906.
Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah setiap tahun anggaran diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 96 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 94 F-BPD Tetap F-PBR
907.
Pasal 98
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 908. Pengembangan karir pegawai negeri sipil
Aceh/Kabupaten/Kota mempertimbangan integritas dan moralitas, pendidikan dan F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
469
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan
Penambahan pembentukan Komisi Kepegawaian Aceh sebagai instrumen pengawasan dalam promosi dan penempatan pegawai
BAB XVI KOMISI KEPEGAWAIAN ACEH
Pasal 99 (1) Pemerintah Aceh membentuk Komisi Kepegawaian Aceh yang
bersifat indpenden (2) Komisi Kepegawaian Aceh bertugas melakukan pengawasan
terhadap proses rekrutmen, promosi dan penempatan pegawai negeri sipil
(3) Komisi Kepegawaian Aceh beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(4) Anggota Komisi Kepegawaian Aceh dicalonkan oleh Gubernur dan dipilih oleh DPRA
Pasal 100
Komisi Kepegawaian Aceh sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan informasi baik melalui media cetak maupun media elektronika.
Pasal 101
Tata cara pemilihan anggota Komisi Kepegawaian Aceh oleh DPRA diatur melalui Qonun
Pasal 102
(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisi Kepegawaian Aceh diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah dan kompetensi.
F-KB
(2) Tugas dan wewenang serta tatacara pembentukan Komisi Kepegawaian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
470
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Pendanaan Komisi Kepegawaian Aceh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 97 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 95 F-BPD Tetap F-PBR
909.
Pasal 99
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
910.
(1) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBA/APBK yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP
911. (2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
471
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
pemberhentian, pemindahan pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
912.
(3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
913.
(4) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota untuk penghitungan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
472
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 98 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 96 F-BPD Tetap F-PBR
914.
Pasal 100
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
915.
(1) Pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat Aceh/kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
F-PDS -- F-PG Tetap
Dihapus
Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan sistematika (lihat DIM 971-986)
BAB XV PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERAGAMA
lihat DIM 971-986) Pasal 49
916. (2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil Aceh/kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PDI P
Perubahan substansi (lihat DIM 971-986) (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Provinsi Daerah Istimewa Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
473
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan redaksi (lihat DIM 971-986)) (2) Setiap warga negara Indonesia atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Aceh menghormati pelaksanaan syari'at Islam.
Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan (lihat DIM 971-986))
Pasal 50
Perubahan substansi (lihat DIM 971-986)
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.
Tetap (lihat DIM 971-986) (2) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
Tetap (lihat DIM 971-986) (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam dan kehidupan beragama seluruhnya.
Tetap (lihat DIM 971-986) (4) Pendirian rumah ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh.
Tetap (lihat DIM 971-986) (5) Pemberian izin sehagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan (DIM 971-986)
Pasal 51
Dihapus /dipindah (lihat DIM 931-946) (1) Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh meliputi perdata (mu'amalah), hukum keluarga (ahwal alsyaklishiyah), dan jinayah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
474
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan redaksi (lihat DIM 971-986) (2) Pelaksanaan syari'at Islam diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan (lihat DIM 971-986)
Pasal 52
Tetap (lihat DIM 971-986) (1) Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan mahkamah syar'iyah dilakukan oleh Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan redaksi (lihat DIM 971-986) (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan oleh Kepolisian Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perubahan redaksi (lihat DIM 971-986) (3) Pengangkatan, persyaratan dan pendidikan Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil untuk penegakan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XVI MAHKAMAH SYAR'IYAH
F-PPP Penyesuaian angka bab F-PD Tetap
917. BAB XVII MAHKAMAH SYAR’IYAH
F-PAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
475
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 53
F-PPP Penyesuaian nomor pasal F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 99 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 97 F-BPD Tetap F-PBR
918.
Pasal 101
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
(1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
919. (1) Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
F-PPP Penyempurnaan rumusan. (1) Peradilan Syari’at Islam di Aceh dilakukan oleh Mahkamah Syar’iah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
476
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap Tidak ada perubahan F-PAN Ada tambahan point
(2). Peradilan Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum, serta merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan militer sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan militer
F-KB F-PKS Tetap
Tetap F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru: (2) Peradilan Syari’at Islam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
(2) Peradilan Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
477
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
Tetap F-PG
Tambahan ayat (3) baru. (3) kewenangan Mahkamah Syari’yah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan bagi mereka yang beragama selain Islam atas dasar kesukarelaan.
F-PDI P Tetap (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.
F-PPP Penyempurnaan rumusan (2) Kewenangan Mahkamah Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi setiap orang yang berada di Aceh.
(Perlu ditambahkan pengertian dalam Penjelasan Pasal) F-PD Tetap
F-PAN
920. (2) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.
F-KB Penambahan “dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam” untuk memberikan kepastian hukum bagi penanganan perkara yang melibatkan antara orangmuslim dan non-muslim
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberlakukan bagi pemeluk agama Islam dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
478
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ditambah “dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.” Dasar pemikiran : - Penjelasan ini perlu untuk
menegukan ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Dalam UUD 1945 lingkungan peradilan hanya 4 (empat) buah, jadi peradilan Syariat Islam masuk kedalamnya, melalui peradilan khusus, dengan demikian peradilan Syariat Islam bukan lingkungan peradilan sendiri.
- Bahwa secara sosiologis kejahatan bersama yang dilakukan oleh muslim dan non muslim terasa tidak adil jika diadili di peradilan yang berbeda.
- Fakta dilapangan menunjukkan bahwa: kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan bersama-sama oleh muslim dan non muslim ternyata yang non muslim justru minta diadili pada Mahkamah Syar’iah. Namun Mahkamah Syar’iah tidak dapat memproses karena belum ada kewenangan untuk itu.
- Bahwa perlu dicantumkan kewenangan tersebut untuk memberikan kewenangan yang tegas bagi penegakan hukum syariat Islam di Aceh.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi seluruh orang/badan yang berada dan bertempat tinggal di Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
479
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh yang berkembang, perlu ada penambahan ayat, dimana penambahan ayat tersebut mencerminkan dari semangat dan jiwa MoU.
(3) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh orang/badan yang berada/bertempat tinggal di Aceh dan aparat militer dan polisi diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(4) Kejahatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.
(5) Penyidikan terhadap kejahatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh Polisi dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan.
Perubahan ayat (2) menjadi ayat (3) (3) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.
Penambahan ayat dan redaksi baru: (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.
(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.
Penambahan ayat dan redaksi baru: (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) tidak berlaku bagi pemeluk agama selain Islam bila tindak pidana dilakukan tidak bersama-sama dengan pemeluk Islam.
(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.
F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru: (6) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan bagi pemeluk agama selain Islam bila pelaku tindak pidana tersebut meminta untuk diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(6) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan bagi pemeluk agama selain Islam bila pelaku tindak pidana tersebut meminta untuk diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
480
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : (2) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Berubah, menjadi ayat (4), dengan kalimat tetap.
F-PDI P Perubahan redaksi
(3) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dengan Qanun.
F-PPP (3) Kewenangan Mahkamah Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah, dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun.
(Penjelasan: Qanun menetapkan untuk ahlul ahwal al-syakhsiyah tidak diberlakukan bagi non-muslim)
921. (3) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun.
F-PD Ditambahkan frasa ”sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata Qanun
(3) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
481
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN diganti (3) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.
(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
tidak berlaku bagi pemeluk agama selain Islam bila tindak pidana dilakukan tidak bersama-sama dengan pemeluk Islam
(5) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan bagi pemeluk agama selain Islam bila pelaku tindak pidana tersebut meminta secara tertulis untuk diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
F-KB Perubahan substansi ayat (3) Jurisdiksi Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk kepada ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2001 juncto UU nomor 44 tahun 1999
F-PKS Perlu penyesuaian nomor ayat (6) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun.
F-BPD Perubahan ayat (3) menjadi ayat (7) dan perubahan redaksional: (7) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi bidang ahwal syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun.
(7) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi bidang ahwal syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah yang didasarkan atas syari’at Islam yang diatur dengan Qanun.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
482
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan : (3). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam dan non Islam yang melakukan tindak pidana atau sengketa perdata bersama-sama dengan pemeluk agama Islam.
(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku bagi pemeluk agama selain Islam bila tindak pidana dilakukan tidak bersama-sama dengan pemeluk Islam
F-PBR
(5) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan bagi pemeluk agama selain Islam bila pelaku tindak pidana tersebut meminta untuk diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 54
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 100 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 98
922. Pasal 102
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
483
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.
F-PPP Penyempurnaan rumusan (1) Mahkamah Syari’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
923.
(1) Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap 924. (2) Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan pengadilan terakhir untuk perkara nikah, talaq, cerai dan rujuk.
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan pengadilan terakhir untuk perkara nikah, talaq, cerai dan rujuk.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
484
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyempurnaan rumusan (2) Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam perkara nikah, talaq, cerai, dan rujuk merupakan putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.
F-PD Kata “terakhir” dihapus, untuk menjamin keadilan sampai ke kasasi atau peninjauan kembali.
(2) Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan pengadilan untuk perkara nikah, talaq, cerai dan rujuk.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Dihapus karena menghilangkan akses masyarakat
terhadap keadilan
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (3) Selain perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. F-PPP Ayat 3 ini dapat dimasukkan dalam
penjelasan ayat 2.
F-PD Ayat (3) ini diganti dengan yang baru : “(3) Mahkamah Syar’iyah untuk tingkat
kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
(3) Mahkamah Syar’iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
925. (3) Selain perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
F-PAN Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
485
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(1) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi yang beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(2) Semua kejahatan sipil yang dilakukan bersama-sama oleh aparat militer dan polisi pemeluk agama Islam dan non Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(3) Kejahatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
(1) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat
militer dan polisi yang bukan beragama Islam diadili oleh Pengadilan Umum .
(2) Penyidikan terhadap kejahatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh Polisi dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan.
Pasal 103 Penambahan pasal baru, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
(1) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh diadili oleh Pengadilan Umum .
F-KB
(2) Penyidikan terhadap kejahatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh Polisi dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan.
F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
486
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Pasal baru Pasal 101
Penambahan ayat dan redaksi baru : (1) Semua kejahatan sipil yang dilakukan
oleh aparat militer dan polisi yang beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(4) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi yang beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
Penambahan ayat dan redaksi baru: (2) Semua kejahatan sipil yang dilakukan
bersama-sama oleh aparat militer dan polisi pemeluk agama Islam dan non Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(5) Semua kejahatan sipil yang dilakukan bersama-sama oleh aparat militer dan polisi pemeluk agama Islam dan non Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
Penambahan ayat dan redaksi baru: (3) Kejahatan sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
a. Kejahatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
Dihapus
F-PBR
Perlu penyesuaian pasal dan ayat Perubahan : Penambahan pasal ini diperlukan karena merupakan amanat Mou point 1.4.5 dan pasal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dimasa yang akan datang.
(1) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi yang beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(2) Semua kejahatan sipil yang dilakukan bersama-sama oleh aparat militer dan polisi pemeluk agama Islam dan non Islam diadili oleh Mahkamah Syar’iyah.
(3) Kejahatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
487
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(5) Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi yang bukan beragama Islam diadili oleh Pengadilan Umum .
(6) Penyidikan terhadap kejahatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh Polisi dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Pasal 55 F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian pasal Pasal 101 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 99 F-BPD Tetap F-PBR
926.
Pasal 103
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkarnah Agung.
F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
927. (1) Hakim Mahkamah Syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
488
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus
F-PPP Penyempurnaan rumusan. (2) Pada Mahkamah Syar’iyah dapat diangkat hakim ad-hoc, yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai ketentuan pada ayat (1)
F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
928.
(2) Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan hakim ad-hoc yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
929. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
489
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 3) Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
F-PPP Ayat 3 menjadi ayat 4 tanpa perubahan rumusan. Diberi penjelasan ayat.
(3) Hakim ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
F-PD Angka “(3)” menjadi “(2)”
(2) Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-PAN Ada perubahan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(3) Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
(3) Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-PBR Tetap
(3) Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
490
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi
(4) Ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP Ayat 4 menjadi ayat 5 tanpa perubahan rumusan.
(4) Ketua Mahkamah Syar’iyah NAD diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Penjelasan: (Yang dimaksud dalam ketentuan ini dengan pengalaman meliputi jenjang pendidikan dan lamanya bertugas sebagai hakim tinggi. (5) Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota diangkat
oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-PD
Angka “(4)” menjadi “(3)” (3) Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota diangkat
oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-KB F-PKS Tetap
930. (4) Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Ketua Mahkamah Syar’iyah
kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
(4) Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
491
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 56
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 102 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 100 F-BPD F-PBR
931.
Pasal 104
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi Ketentuan beracara di Mahkamah Syar'iyah diatur dengan Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP Penyempurnaan rumusan Hukum Acara di Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Qanun. F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” setelah kata “Qanun”
Ketentuan beracara di Mahkamah Syar’iyah diatur dengan Qanun sesuai engan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Ada perubahan Ketentuan beracara di Mahkamah Syar’iyah diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB F-PKS
932. Ketentuan beracara di Mahkamah Syar’iyah diatur dengan Qanun.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
492
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Agar jelas, perlu dirinci bahwa Qanun yang dimaksud adalah Qanun Aceh, bukan Qanu Kabupaten/Kota.
Ketentuan beracara di Mahkamah Syar’iyah diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 57
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 103 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 101 F-BPD Pasal 105 F-PBR
933.
Pasal 105
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Pembinaan teknis peradilan Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
F-PPP Dihapus. Karena pembinaan sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan Pembinaan teknis, organisasi, dan administrasi peradilan
Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung. F-KB
934. (1) Pembinaan teknis peradilan Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
493
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Pembinaan teknis, organisasi dan
administrasi Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(1) Pembinaan teknis, organisasi dan administrasi Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
F-PBR Tetap
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan substansi (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta
penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN.
F-PPP Hapus F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
935.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar’iyah dibiayai dari APBN, APBA dan APBK.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
F-PG Tetap 936. Pasal 106 F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 58
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
494
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 104 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 102 F-BPD Pasal 106 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Sengketa wewenang antara Mahkamah Syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.
F-PPP Penyempurnaan rumusan. Sengketa wewenang antara Mahkamah Syari’ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
937.
Sengketa wewenang antara Mahkamah Syari’ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN.
938. BAB XVIII F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
495
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan sistematika (lihat DIM 931-946)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P (lihat DIM 931-946)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 105 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 103 F-BPD Pasal 107 F-PBR
939.
Pasal 107
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi (lihat DIM 931-946) F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
940.
(1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syari’at Islam.
F-PDS 941. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
496
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (lihat DIM 931-946) F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Ditambah kata “tunduk” (2) Setiap warga negara Indonesia atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Aceh wajib tunduk serta menghormati hukum dan pelaksanaan syari’at Islam.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(2) Setiap warga negara Indonesia atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam.
F-PDS Catatan : MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN SYAR’IYAH HANYA BERLAKU KEPADA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK BERLAKU KEPADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA KESELURUHAN. Rumusan menghormati seperti apa? Hal ini menjadi kaku sebagai rakyat Indonesia, tentunya hal yang wajar bila saling menghargai dalam posisi stara/ egaliter dan tidak ada yang merasa superior! Apakah menghormati tersebut punya standarnya?
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan (lihat DIM 931-946)
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 106 F-KB
942. Pasal 108
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 104
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
497
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Pasal 108 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi (lihat DIM 931-946) F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
943.
(1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam.
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan :
Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Apakah pemeluk agama lain yang menjadi penduduk aceh diberikan hal yang sama.
F-PG Tetap 944. (2) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan F-PDI P Tetap (lihat DIM 931-946)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
498
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyempurnaan rumusan. (2) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan membina kerukunan antar umat beragama.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
F-PDS Negara/ pemerintah seharusnya tidak boleh berpihak kepada salah satu agama tertentu karena Indonesia sejak berdirinya telah mengakui adanya agama lain (majemuk) yang hidup secara bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini-lah yang telah terjadi secara nyata dan terang-terangan dilakukan oleh pemerintah di Republik ini sehingga sangat jelas negara/ pemerintah telah melakukan tindakan diskriminasi yang struktural yang luar biasa
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (lihat DIM 931-946) F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
945. (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari’at Islam.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
499
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apakah pemeluk agama lain yang menjadi penduduk aceh diberikan hal yang sama
F-PG Dirubah, dengan ditambahkan kata perizinan dan pada awal kalimat, setelah kata rumah ditambah kata dan tempat: kalimat harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh diganti dengan diatur dengan Qanun
(4) Pengaturan perizinan dan pendirian rumah dan tempat ibadah diatur dengan Qanun
F-PDI P Tetap (lihat DIM 931-946) F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
946.
(4) Pendirian rumah ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
500
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Tetap (lihat DIM 931-946) F-PPP Peraturan perundang-undangan diganti
qanun Ketentuan tentang tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PD Tetap F-PAN Sebaiknya istilah “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” dibuat menjadi lebih tegas untuk diatur dalam Qanun Aceh
Ketentuan tentang tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB F-PKS Kalimat peraturan perundang-undangan
diganti dengan “ Qanun Aceh”
(5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh
F-BPD Perubahan redaksional: (5) Pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Qanun.
(5) Ketentuan tentang tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Qanun.
F-PBR Sebaiknya istilah “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dibuat menjadi lebih tegas untuk diatur dalam Qanun Aceh
Ketentuan tentang tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Qanun Aceh.
947.
(5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan (lihat DIM 931-946)
F-PPP Tetap F-PD Tetap
948. Pasal 109
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 107
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
501
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 105 F-BPD Pasal 109 F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus /dipindah (lihat DIM 931-946) F-PPP Tetap F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
949.
(1) Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh meliputi aqidah, akhlak, ibadah, mu’amalah, ahwal al-syakhshiyah, jinayah, peradilan agama, pendidikan, dakwah islamiyah, syiar dan pembelaan Islam.
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apakah pemeluk agama lain yang menjadi penduduk aceh diberikan hal yang sama
F-PG Tetap 950. (2) Pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana F-PDI P Perubahan redaksi (lihat DIM 931-946)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
502
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Tetap F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
perundang-undangan” setelah kata “Aceh”(2) Pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apakah pemeluk agama lain yang menjadi penduduk aceh diberikan hal yang sama
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan (lihat DIM 931-946)
F-PPP Dihilangkan karena sudah masuk ke pasal-pasal mengenai Kepolisian dan Kejaksaan
951. Pasal 110
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
503
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Dihilangkan karena sudah masuk ke pasal-pasal mengenai Kepolisian dan Kejaksaan
F-KB F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 106 F-BPD Pasal 110 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (lihat DIM 931-946) F-PPP Dihapus F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Perlu penyempurnaan dengan penambahan kata “ pejabat Polri “ setelah kalimat ……. Dilakukan oleh…
(1) Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan mahkamah syar’iyah dilakukan oleh pejabat Polisi dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Perlu penambahan kalimat oleh Pejabat Kepolisiaan
Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
952.
(1) Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan mahkamah syar’iyah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (lihat DIM 931-946) F-PPP Dihapus F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap
953. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan oleh Kepolisian Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
504
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan oleh Kepolisian Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (lihat DIM 931-946) F-PPP Dihapus F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
perundang-undangan” setelah kata “Aceh”(3) Pengangkatan, persyaratan dan pendidikan Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk penegakan syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan perundang-undangan.
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
954.
(3) Pengangkatan, persyaratan dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk penegakan syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XVII
MPU
F-PPP Sebaiknya dipanjangkan, jangan langsung disingkat, karena judul bab
BAB XIX MAJELIS PERMUSYAWARATN ULAMA
F-PD Tetap F-PAN Sebaiknya dipanjangkan, jangan langsung
disingkat, karena judul bab BAB XIX
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA F-KB
955. BAB XIX MPU
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
505
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD BAB XIX MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU)
BAB XIX MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
F-PBR Sebaiknya dipanjangkan, jangan langsung disingkat, karena judul bab
BAB XIX MAJELIS PERMUSYAWARATN ULAMA
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 59
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 108 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 107 F-BPD Pasal 111 F-PBR
956.
Pasal 111
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) MPU dibentuk di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan intelektual muslim yang memahami secara mendalam ilmu agama Islam.
F-PPP
F-PD Tetap
957. (1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan intelektual muslim yang memahami secara mendalam ilmu agama Islam.
F-PAN Majelis Permusyawaratan Ulama, selanjutnya disebut MPU, dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan intelektual muslim yang memahami secara mendalam ilmu agama Islam
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
506
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
F-PPP F-PD Disisipkan frase “sekurang-kurangnya
terdiri dari 30% perempuan” diantara angka “(1)” dan kata “bersifat”.
(2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 30% perempuan bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
958.
(2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
F-PDS -- F-PG Dirubah, setelah kata mitra ditambahkan
kata sejajar (1) MPU berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah
Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, DPRA dan DPRK. F-PDI P Perubahan redaksi
(3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, DPRA dan DPRK.
F-PPP F-PD Tetap
959. (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, DPRA dan DPRK.
F-PAN Diusulkan untuk ditambahkan kata “sejajar” sehingga menjadi “mitra sejajar” agar kedudukan MPU semakin jelas dengan lembaga-lembaga lainnya
(3) MPU berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan DPRA.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
507
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB (3) MPU berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, DPRA dan DPRK.
F-PKS - Pada pasal 111 ayat (3) RUU PA Pemerintah tidak memasukkan kalimat atau kausul mitra sejajar hanya menyebutkan mitra pemerintah DPRA/DPRK, menurut kami perlu dicantumkan mitra sejajar sebagaimana aspirasi dari para Ulama Aceh, dengan alasan bahwa penyebutan mitra sejajar hanya bersifat konsultatif dan tidak menyangkut aspek kewenanagan dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu hubungan antara ulama dengan umara di aceh telah melembaga dan harmonis.
- Secara historis bahwa ulama sejak zaman kerajaan Aceh dahulu memiliki kedudukan yang sejajar sebagai Qadhi Malikul Adil di samping sultan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
(3) MPU berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota, DPRA dan DPRK.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Diusulkan untuk ditambahkan kata “sejajar” sehingga menjadi “mitra sejajar” agar kedudukan MPU semakin jelas dengan lembaga-lembaga lainnya
(3) MPU berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRA.
F-PDS -- 960. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
508
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Struktur keorganisasian, tata kerja, kedudukan
protokoler dan keuangan MPU diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(4) Struktur keorganisasian, tata kerja, kedudukan protokoler dan keuangan MPU diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS
--
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 60
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 109 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 108 F-BPD Pasal 112 F-PBR
961.
Pasal 112
F-PDS
F-PG Tetap 962. (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa hukum dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan tatanan
F-PDI P Perubahan redaksi
(1) MPU berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan
pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
509
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan (1). MPU berfungsi menetapkan fatwa hukum yang berkaitan dengan hal ihwal pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.
(2). MPU memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan tatanan sosial-ekonomi yang islami.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
ekonomi yang islami.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Tata cara penetapan fatwa hukum dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh. F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
963.
(2) Tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- 964. Pasal 113 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
510
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan Pasal 61
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 110 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 109 F-BPD Pasal 113 F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Tugas dan wewenang MPU:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
965.
(1) Tugas dan wewenang MPU:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. memberi fatwa baik diminta atau tidak diminta terhadap persoalan-persoalan kernasyarakatan; dan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
966.
a. memberi fatwa hukum, baik diminta atau tidak diminta terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan; dan
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
511
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap b. memberi bimbingan dan arahan terhadap
perbedaan pendapat di masyarakat dalam masalah keagamaan.
F-PPP F-PD Tetap
Ada perubahan b. memberi bimbingan dan arahan secara bijaksana dengan prinsip tasâmuh terhadap perbedaan pendapat di masyarakat dalam masalah keagamaan Islam.
F-PAN
c. memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan tatanan sosial-ekonomi yang islami
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
967.
b. memberi bimbingan dan arahan terhadap perbedaan pendapat di masyarakat dalam masalah keagamaan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPU dapat melibatkan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
968. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPU dapat melibatkan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
512
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XVIII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
969.
BAB XX PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA
RUANG
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 62
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 111 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 110 F-BPD Pasal 114 F-PBR
970.
Pasal 114
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai perencanaan pembangunan dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP
971. (1) Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan:
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
513
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
972.
a. nilai-nilai Islami;
F-PDS CATATAN : Bagaimana dengan Penduduk Aceh yang beragama non-muslim yang tinggal dan menjadi warga Aceh.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
973.
b. sosial budaya;
F-PDS --
F-PG Tetap 974. c. berkelanjutan dan berwawasan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
514
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
lingkungan;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
975.
d. keadilan dan pemerataan; dan
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
976.
e. kebutuhan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
515
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
977.
(2) Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan (3) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui pemberian masukan secara lisan maupun tertulis dengan melakukan penjaringan aspirasi dari bawah
F-KB
F-PKS Tetap
978. (3) Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
516
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Pernyataan hak saja tidak akan membuat jelas implementasinya untuk sesuatu yang sifatnya teknis seperti ini, harus disebutkan siapa yang wajib melakukan pelaksanaan hak ini. Kita harus belajar dari Pasal 53 UU 10/2004 yang implementasinya sangat sulit karena partisipasi hanya dinyatakan sebagai hak
(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui pemberian masukan secara lisan maupun tertulis, dengan penjaringan aspirasi dari bawah.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 112 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 111 F-BPD Pasal 115 F-PBR
979.
Pasal 115
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
980. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota membuat perencanaan tata ruang wilayah yang mengacu pada tata ruang nasional dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
517
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 113 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 112 F-BPD Tetap F-PBR
981.
Pasal 116
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
982.
(1) Pembangunan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
983. (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan kewajiban memperhatikan, menghormati, F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
518
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
melindungi dan memenuhi serta menegakkan hak-hak rakyat Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
984.
(3) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ditambah frase “sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” setelah kata “Qanun”
(4) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Ada perubahan Tata cara keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Harus jelas yang dimaksud Qanun Aceh
atau Qanun Kabupaten/Kota (4) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
985.
(4) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap 986. Pasal 117
F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
519
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 114 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 113 F-BPD Pasal 117 F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
987.
Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan dengan mengacu pada rencana tata ruang nasional.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 115 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 114 F-BPD Tetap F-PBR
988.
Pasal 118
F-PDS 989. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
520
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
990.
(2) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ditambah frase “sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” setelah kata “Qanun”
(3) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Ada perubahan Tata cara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Qanun Aceh.
F-KB F-PKS Tetap
991. (3) Tata cara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Qanun.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
521
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 116 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 115 F-BPD Pasal 119 F-PBR
992.
Pasal 119
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
993. (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
F-BPD (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
522
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Perlu penegasan kewajiban “pengelolaan” ekosistem GL, agar tidak saling mengharap dan menyalahkan.
(3) Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, mengelola, dan melestarikan ekosistem Gunung Leuser dan kawasan lindung yang berada di wilayah Aceh.
(4) Pemerintah berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, mengelola, dan melestarikan ekosistem Gunung Leuser dan kawasan lindung yang berada di luar wilayah Aceh.
(5) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.
F-KB F-PKS Perlu ditambah kalimat “ ekosistem
Gunung Leuser” (2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah
kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan Taman Nasional, kawasan lindung dan kawasan ekosistem Gunung Leuser.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : (2) Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi, menjaga,
memelihara dan melestarikan ekosistem Gunung Leuser dan kawasan lindung yang berada di wilayah Aceh.
994.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung.
F-PDS -- 995. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
523
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan
Pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
F-PBR Tetap
(3) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
996.
(4) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
997.
(5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
524
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP Ketentuan ini merupakan wewenang
Pemerintah Aceh sehingga harus dinyatakan secara tegas bahwa pengaturannya dilakukan di dalam Qanun Aceh
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PD Tetap F-PAN Ketentuan ini merupakan wewenang
Pemerintah Aceh sehingga harus dinyatakan secara tegas bahwa pengaturannya dilakukan di dalam Qanun Aceh
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang menyangkut pemerintah Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB F-PKS Kata peraturan perundang-undangan
diganti dengan Qanun Aceh (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan Qanun Aceh.
F-BPD Perubahan redaksional: (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan Qanun Aceh.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR Ketentuan ini merupakan wewenang Pemerintah Aceh sehingga harus dinyatakan secara tegas bahwa pengaturannya dilakukan di dalam Qanun Aceh
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
998.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- 999. BAB XXI F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
525
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XIX KOMUNIKASI DAN INFORMASI
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 63
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 117 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 116 F-BPD Pasal 120 F-PBR
1000.
Pasal 120
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
Ketentuan mengenai sarana dan prasarana komunikasi serta informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1001. (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan dan membangun sarana dan prasarana komunikasi serta informasi di Aceh.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
526
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap Perubahan : Perlu penyesuaian pasal dan ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat
menyediakan dan membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Aceh.
(2) Pengaturan operasional pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh bersama dengan Komisi Komunikasi dan Informasi (KKI).
(3) Pembentukan KKI dilaksanakan oleh DPRA.
(4) Tugas dan wewenang serta tatacara pembentukan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR
(5) Pemerintah Aceh menjamin kebebasan publik terhadap komunikasi dan informasi untuk kesejahteraan rakyat.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP
1002. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi yang disediakan dan dibangun oleh pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
527
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Diganti (2). Pengaturan operasional pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
F-KB
Kata peraturan perundang-undangan diganti dengan Qanun Aceh
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang disediakan dan dibangun oleh pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Qanun Aceh.
F-PKS
Perlu penambahan satu ayat yang mengatur tentang pembentukan lembaga Komisi Komunikasi dan Informasi “Pembentukan Komisi Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh DPRA.”
(3) Pembentukan Komisi Komunikasi dan Informasi (KKI) dilaksanakan oleh DPRA.
F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
1003. (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menjamin kebebasan publik terhadap komunikasi dan informasi untuk kesejahteraan rakyat. F-PD Setelah kata “rakyat” ditambahkan
dengan kata “biasa” sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menjamin kebebasan publik terhadap komunikasi dan informasi untuk kesejahteraan rakyat.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
528
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan Ada penambahan point:
(4). Penyelenggara komunikasi dan informasi yang ada di Aceh wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHPF) dan biaya izin penyelenggara penyiaran (IPP) kepada Pemerintah Aceh, sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) Aceh (5). Ketentuan mengenai keleluasaan penyelenggara
komunikasi dan informasi yang menyelenggarakan kegiatannya di Aceh dan mempunyai dampak siaran dan komunikasi terhadap Aceh untuk selanjutnya diatur dengan Qanun Aceh
F-KB
Penyesuaian nomor ayat menjadi ayat (4)
Perlu penambahan satu pasal yang mengatur tentang mekanisme dan wewenang lembaga Komisi Komunikasi dan Informasi.
Pasal 117
(1) Lembaga Komunikasi dan Informasi yang ada di Aceh
wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pemerintah Aceh, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
F-PKS
(2) Pemerintah Aceh dan Komisi Komunikasi dan
Informasi (KKI) melarang dan membatasi Mass media, lembaga Komunikasi dan Informasi lainnya yang menyiarkan, menyebarkan dan menyajikan informasi yang bertentangan dengan syari’at Islam.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
529
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Qanun Aceh.
F-BPD (3) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin kebebasan publik terhadap komunikasi dan informasi untuk kesejahteraan rakyat dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
Dihapus F-PBR
Perlu penambahan pasal dan ayat Perlu ada penambahan pasal mengenai pengenaan biaya penggunaan frekuensi dan pengawasan terhadap penyiaran.
Pasal....
(1) Lembaga Komunikasi dan Informasi yang ada di Aceh wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pemerintah Aceh, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
(2) Pemerintah Aceh dan Komisi Komunikasi dan Informasi (KKI) melarang dan membatasi Mass media, lembaga Komunikasi dan Informasi lainnya yang menyiarkan, menyebarkan dan menyajikan informasi yang bertentangan dengan syari’at Islam.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Qanun Aceh
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XX PEREKONOMIAN
F-PPP F-PD Tetap
1004. BAB XXII PEREKONOMIAN
F-PAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
530
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Bagian Kesatu Prinsip Dasar
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN
(1) Bumi dan air dalam wilayah Aceh dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengembangan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah Aceh.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Aceh dikuasai oleh negara yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah Aceh.
Penambahan pasal baru untuk mempertegas hak dan kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam
Pasal
(1) Bumi dan air dalam wilayah Aceh dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah.
1005. Bagian Kesatu Prinsip Dasar
F-KB
(2) Pemerintah menguasakan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah Aceh kepada Pemerintah Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
531
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Pasal (1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak di Aceh dikuasai oleh negara yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah.
(2) Pemerintah menguasakan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah Aceh kepada Pemerintah Aceh
Pasal
(1) Pemerintah Aceh mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi sebagaimana dimaksud pada pasal dan pasal kepada pemerintah.
(2) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Tetap Perlu penambahan satu pasal yang berkenaan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan ekonomi dari pemerintah kepada pemerintah Aceh
Pasal 118
(3) Bumi dan air dalam wilayah Aceh dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah Aceh.
F-PKS
. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak di Aceh dikuasai oleh negara yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah Aceh.
F-BPD Tetap
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
532
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perubahan : Penambahan pasal dan ayat Konsep penguasaan kepada pemerintah setempat ini tidak baru dan sudah dikenal dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
(1) Bumi dan air dalam wilayah Aceh dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah Aceh.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Aceh dikuasai oleh negara yang pelaksanaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada Pemerintah Aceh.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 64
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 118 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 119 F-BPD Pasal 121 F-PBR
1006.
Pasal 121
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
Prinsip dasar dan arah perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP
1007. (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PD Frase “dan tanpa hambatan” dihapus. (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
533
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Perekonomian Aceh bukan perekonomian yang eksklusif, melainkan bagian dari sistem perekonomian nasional yang mempunyai kekhususan. Frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dihapuskan.
Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional
F-KB F-PKS Kalimat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dihilangkan. (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian
yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
F-BPD Tetap F-PBR Perekonomian Aceh bukan perekonomian
yang eksklusif, melainkan bagian dari sistem perekonomian nasional yang mempunyai kekhususan. Frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dihapuskan.
(1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1008.
(2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
F-PDS -- F-PG Tetap 1009. (3) Usaha-usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
534
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Perlu penambahan kata “Fungsi” (3) Usaha-usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1010.
Bagian Kedua Arah Perekonomian
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 119 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 120 F-BPD Tetap
1011. Pasal 122
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
535
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Frase “dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
islam” dihapus. (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
F-PAN Perekonomian Aceh, yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (1) Perekonomian Aceh, yang merupakan bagian dari
perekonomian nasional dan global diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
1012.
(1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
1013. (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
536
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Sebelum kata “perekonomian” ditambahkan kata “Pembangunan”
Pembangunan perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (2) Pembangunan perekonomian di Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Frase “melakukan penyederhanaan
peraturan untuk terciptanya” diganti “menciptakan”
(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kewenangan.
F-PAN Tidak perlu ada frasa “sesuai kewenangan”
Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya
F-KB
1014. (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kewenangan.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
537
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksi: (3) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan
Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kewenangan yang dimilikinya.
(3) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kewenangan yang dimilikinya.
F-PBR Tidak perlu ada frasa “sesuai kewenangan”
(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Alam F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1015.
Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Alam
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 65
F-PPP
1016. Pasal 123
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
538
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 120 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 121 F-BPD Tetap
F-PBR Perubahan: Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pasal 123
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengatur penyediaan, pengaturan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam serta sumber daya alam lainnya di wilayah Aceh baik di darat maupun di laut teritorial, perairan nusantara, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
539
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
(3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
(4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh atau BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, Domestik dan Asing serta Bentuk Usaha Tetap untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama. Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana kegiatan usaha melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
(5) Bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Aceh diutamakan pengolahannya di dalam wilayah Aceh dengan memperhatikan kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil.
F-PDS Tetap 1017. (6) Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut
F-PG Tambahan ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya dalam pengelolaan SDA kepada Pemerintah Aceh,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
540
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “menurut peraturan
perundang-undangan”. (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut teritorial Aceh sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.
(7) Pemerintah Aceh berwenang mengatur penyediaan, pengaturan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam serta sumber daya alam lainnya di wilayah Aceh baik di darat maupun di laut teritorial, perairan nusantara, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
(8) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
teritorial Aceh sesuai dengan kewenangannya.
F-PAN
(9) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
541
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(10) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh atau BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, Domestik dan Asing serta Bentuk Usaha Tetap untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama.
(11) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana kegiatan usaha melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
(12) Bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Aceh diutamakan pengolahannya di dalam wilayah Aceh dengan memperhatikan kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil.
F-KB F-PKS Perlu ada penegasan pemberian
kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam sehingga perlu penyempurnaan redaksional.
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengatur penyediaan, pengaturan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam serta sumber daya alam lainnya di wilayah Aceh baik di darat maupun di laut teritorial perairan nusantara, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
542
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat dan redaksi baru:
(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
F-PBR
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi ayat (3) dengan kalimat
tetap. Sebelum kata pengelolaan ditambah kata kalimat pelimpahan kewenangan, kemudian setelah kalimat dimaksud pada ayat (1) ditambah kata dan ayat (2)
(3) Pelimpahan kewenangan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.
F-PDI P Perubahan redaksi (2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya serta rehabilitasi/pemulihan lingkungan hidup.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
F-KB
1018.
(1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.
F-PKS Ditambah kata “kewenangan” diawal kalimat
(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
543
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan ayat (2) menjadi ayat (3) dan redaksional: (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.
F-PBR
F-PDS -- F-PG Berubah, ayat (3) menjadi ayat (4),
Setelah kalimat yang terdiri dari pertambangan ditambahkan kata hidro karbon,
Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri dari pertambangan hidro karbon, mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri dari pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri dari pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.
1019.
(2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri dari pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
544
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (3) menjadi ayat (4) (4) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri dari pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
F-PBR (13) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
F-PDS --
F-PG Tetap, jadi ayat (5) F-PDI P Perubahan redaksi
(4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh/Kabupaten/Kota, dan atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Kabupaten/Kota, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1020. (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, dan atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh/Kabupaten/Kota, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama.
F-BPD Perubahan ayat (4) menjadi ayat (5) (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Aceh/Kabupaten/Kota, dan atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh/Kabupaten/Kota, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
545
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR (14) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh atau BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, Domestik dan Asing serta Bentuk Usaha Tetap untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama. Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana kegiatan usaha melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
F-PDS -- F-PG Berubah pada perbaikan redaksional, jadi
ayat (6) Pelaksana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memberdayakan masyarakat secara maksimal dengan mengikursertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
Tetap (5) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana kegiatan usaha memberdayakan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
1021.
(4) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana kegiatan usaha memberdayakan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
F-PDI P
Penambahan substansi (6) Setiap pelaku kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam di Aceh wajib menyisihkan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari harga pokok produksi untuk kepentingan masyarakat sekitar dan masyarakat yang tidak mampu.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
546
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan substansi (7) Penggunaan dana tersebut pada ayat (6) ditentukan bersama oleh pelaku usaha, pemerintah daerah, dan wakil masyarakat sekitar yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Kata “melakukan” diganti “melaksanakan”.
Frase “pelaksana kegiatan usaha” diganti kata “dilakukan”
(5) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan memberdayakan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan Ada tambahan point:
Bahan baku yang berasal dari sumber daya alam di wilayah Aceh diutamakan pengelolaannya di Aceh dengan memperhatikan kerjasama antara usaha besar, menengah, dan kecil
F-KB Ketentuan ini sebenarnya sangat diperlukan dalam rangka pemajuan industri dalam negeri.
(5) Bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Aceh diutamakan pengolahannya di dalam wilayah Aceh dengan memperhatikan kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil.
Tetap F-PKS
Perlu ada penambahan ayat mengenai dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.
(6) Bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Aceh diutamakan pengolahannya di dalam wilayah Aceh dengan memperhatikan kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil.
F-BPD Perubahan ayat (5) menjadi ayat (6) (6) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana kegiatan usaha memberdayakan masyarakat secara maksimal dengan mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
547
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 66
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 121 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 122 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
1022.
Pasal 124
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung jawab untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1023.
(1) Setiap pelaku kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) bertanggung jawab untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
F-PDS -- 1024. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
548
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi
(2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh/Kabupaten/Kota wajib melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Perlu ditambahkan tentang sumber daya alam yang terbarukan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan.
Pasal Penambahan pasal baru untuk mempertegas prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam
Pemerintah dan Pemerintah Aceh menerapkan secara sungguh-sungguh prinsip tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya yang ada di Aceh.
Pasal
F-KB
Idem (1) Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan bidang energi pendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh.
(2) Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk penelitian, pembangunan dan pengembangan energi alternatif yang bersih dan berkelanjutan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
549
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu ada penambahan pasal mengenai penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pasal 123
Pemerintah dan Pemerintah Aceh menerapkan secara sungguh-sungguh prinsip tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya yang ada di Aceh.
Perlu ada penambahan pasal mengenai kepedulian pemerintah atas pengembangan dan pembangunan energi alternative di Aceh.
Pasal 124
(3) Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan bidang energi pendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh.
(4) Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk penelitian, pembangunan dan pengembangan energi alternatif yang bersih dan berkelanjutan.
F-BPD Tetap Tetap
F-PBR
Perubahan : Ada penambahan Pasal
Pasal ..... Pemerintah dan Pemerintah Aceh menerapkan secara sungguh-sungguh prinsip tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya yang ada di Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
550
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Pasal ....
(1) Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan bidang energi pendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh.
(2) Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk penelitian, pembangunan dan pengembangan energi alternatif yang bersih dan berkelanjutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Bagian Ketiga Perikanan dan Kelautan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1025.
Bagian Keempat Perikanan dan Kelautan
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
551
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 67
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 122 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 125 F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
1026.
Pasal 125
F-PDS
Tetap F-PG Tambahan ayat (2) Pemerintah dapat menguasakan pengelolaaan SDA
yang hidup di laut territorial Aceh kepada Pamerintahan Aceh
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut teritorial Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN F-KB
1027. (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut teritorial Aceh.
F-PKS Kata teritorial diganti dengan kata “sekitar”. Yang dimaksud dengan laut sekitar Aceh adalah meliputi laut pedalaman, laut teritorial dan ZEE
(1) Pemerintah Aceh berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di wilayah laut sekitar Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
552
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD (1) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.
F-PBR Perubahan : (1). Pemerintah Aceh berwenang untuk mengelola
sumber daya alam yang hidup di wilayah laut sekitar Aceh.
F-PDS -- F-PG Berubah, menjadi ayat (3), ditambah kata
dan ayat (2) setelah kata ayat (1) (3) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang
hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Agar konsisten dengan pasal-pasal
tentang masyarakat adat, dalam pasal ini perlu diafirmasi hak-hak masyarakat adat, sehingga pranata adat tidak hanya dieskafasi secara simbolik, tetapi juga hak-haknya terhadap sumberdaya ekonomi alamiah dipulihkan.
(2). Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1028.
(2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
1029. a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
553
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB Penambahan kata eksplorasi dan eksploitasi a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
F-PKS Perlu penambahan kata “ eksplorasi dan eksploitasi”
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
F-BPD a. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam
yang hidup di laut. F-PBR a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
sumber daya alam di laut;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan
dan/ atau pembudidayaan ikan;
1030.
b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil;
1031.
c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
554
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan
atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
1032.
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
F-PDS DITAMBAH KATA DAN KALIMAT : dan tidak boleh bertentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya dan tidak boleh bertentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Kata-kata “adat laut” dihapus. e. pemeliharaan hukum dan keamanan laut; dan
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR pemeliharaan hukum adat laut dan keamanan laut; dan
1033.
e. pemeliharaan hukum adat laut dan keamanan laut; dan
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
1034. f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
555
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan negara
kesatuan Republik Indonesia
F-PDS --
F-PG berubah menjadi ayat (4) dengan kalimat tetap.
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Kata “berwenang” dihapus, kata
“kewnangannya” diganti “peraturan perundang-undangan”.
(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PAN diganti Pemerintah Aceh berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai kewenangannya.
F-KB F-PKS Agar konsisten dengan pasal-pasal
tentang masyarakat adat, dalam pasal ini perlu diafirmasi hak-hak masyarakat adat, sehingga pranata adat tidak hanya dieskafasi secara simbolik, tetapi juga hak-haknya terhadap sumberdaya ekonomi alamiah dipulihkan.
(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai kewenangannya. Izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh dapat diterbitkan dengan pertimbangan dari panglima laot
1035. (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai kewenangannya.
F-BPD (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai kewenangannya.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
556
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan: (3). Pemerintah Aceh berwenang menerbitkan semua izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di wilayah laut di sekitar Aceh.
F-PDS DITAMBAH KATA DAN KALIMAT : dan tidak boleh bertentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai kewenangannya dan tidak boleh bertentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG berubah menjadi ayat (5 ) dengan menambahkan kata penguasan di awal kalimat dan tambahan kata dan ayat (4) setelah kata ayat (3) dengan menghapus kata sambung dan sebelumnya..
(5) Penguasaan dan Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN diganti Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat.
1036.
(4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
557
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, (dan..dihapus) pelestarian lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat.
(4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat.
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Pengelolaan sumber daya alam di
wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat.
(4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Bagian Keempat Perdagangan dan Investasi
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1037.
Bagian Kelima Perdagangan dan Investasi
F-PDS
1038. Pasal 126 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
558
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
Pasal 68
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 123 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 126 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi
Ketentuan mengenai perdagangan dan investasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Frase “bebas dari hambatan apapun”
dihapus. (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah
kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh dan wilayah lain di Indonesia.
F-PAN Kalimat “dan Pemerintah kabupaten/kota” dihapus
Pemerintah dan Pemerintah Aceh menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh dan wilayah lain di Indonesia bebas dari hambatan apapun
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pemerintah dan Pemerintah Aceh menjamin pelaksanaan
perdagangan internal dalam wilayah Aceh dan dengan wilayah lain di Indonesia bebas dari hambatan apapun.
1039.
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh dan wilayah lain di Indonesia bebas dari hambatan apapun.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
559
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Frase “tanpa hambatan pajak, bea atau
hambatan lainnya” dihapus. (2) Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan
secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PAN Ada tambahan, dan kalimat “sesuai peraturan perundang-undangan” dihapus.
Pemerintah Aceh dan penduduk Aceh berhak untuk melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut, dan udara tanpa hambatan pajak, tarif, atau hambatan lainnya, dan demikian sebaliknya bagi penduduk Indonesia dari wilayah lain ke Aceh.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh berhak untuk melakukan perdagangan bebas dalam wilayah Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, tarif atau hambatan lainnya.
1040.
(2) Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea atau hambatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 124 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 127
1041. Pasal 127
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
560
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Pasal ini ditambahkan satu ayat, sehingga ketentuan ini menjadi ayat (1) Perlu ada penambahan agar ada pengaturan yang jelas mengenai asosiasi profesi dan asosiasi bisnis
(2) Tata cara pembentukan organisasi dan/atau asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.
F-KB (1) Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk
organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri.
F-PKS
Perlu ditambah satu ayat “Tata cara pengaturan sebagaimana ayat 1 selanjutnya diatur dg qanun aceh”
(2) Tata cara pengaturan sebagaimana ayat 1 selanjutnya diatur dg qanun aceh
Pasal ini ditambahkan satu ayat, sehingga ketentuan ini menjadi ayat (1)
(1) Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri.
F-BPD
Perlu ada penambahan agar ada pengaturan yang jelas mengenai asosiasi profesi dan asosiasi bisnis
(2) Tata cara pembentukan organisasi dan/atau asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.
Tetap F-PBR Perlu ada penambahan agar ada pengaturan yang jelas mengenai asosiasi profesi dan asosiasi bisnis
(2) Tata cara pembentukan organisasi dan/atau asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.
1042.
Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri.
F-PDS DI TAMBAH KATA : NASIONAL Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal, nasional dan mandiri.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
561
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 125 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 128 F-BPD Tetap F-PBR
1043.
Pasal 128
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dirubah menjadi “Pemerintah Aceh berwenang mengatur perdagangan dan investasi secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.”
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengatur perdagangan dan investasi secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.
F-BPD Tetap
1044.
(1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Pemerintah Aceh berwenang mengatur perdagangan dan investasi secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
562
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Pemerintah Aceh berhak mengeluarkan semua izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMN), izin impor dan ekspor.
F-KB F-PKS Dirubah menjadi “Pemerintah Aceh
berhak mengeluarkan semua izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta ekspor dan impor.”
(2) Pemerintah Aceh berhak mengeluarkan semua izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta ekspor dan impor.
F-BPD Tetap F-PBR Pemerintah Aceh berhak mengeluarkan semua izin yang
terkait dengan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta ekspor dan impor.
1045.
(2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku secara nasional.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1046. (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku nasional berhak memberikan:
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
563
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Dirubah menjadi “Pemerintah Aceh berwenang mengatur: :”
(3) Pemerintah Aceh berwenang mengatur: :
F-BPD Tetap F-PBR Pemerintah Aceh berwenang mengatur:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Penambahan hak pemberian izin eksplorasi dan
eksploitasi hidrokarbon a. izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hidrokarbon dan
pertambangan umum lainnya;
F-PKS Dirubah menjadi “hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hidrokarbon dan pertambangan umum lainnya;”
a. hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hidrokarbon dan pertambangan umum lainnya;
F-BPD Tetap F-PBR Hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hidrokarbon
dan pertambangan umum lainnya;
1047.
a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1048. b. izin konversi kawasan hutan;
F-PKS Dirubah menjadi “hak guna usaha (HGU);
b. hak guna usaha (HGU);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
564
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR b. Hak guna usaha (HGU);
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dirubah menjadi “hak pelepasan kawasan hutan;”
c. hak pelepasan kawasan hutan;
F-BPD Tetap F-PBR c. Hak pelepasan kawasan hutan;
1049.
c. izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan untuk Provinsi dan satu pertiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dirubah menjadi “izin penangkapan ikan;”
d. izin penangkapan ikan;
F-BPD Tetap F-PBR d. Izin penangkapan ikan;
1050.
d. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
1051. e. izin penggunaan air permukaan dan air laut;
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
565
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dirubah menjadi “izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;”
e. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
F-BPD Tetap F-PBR e. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala
jenis dan ukuran;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dirubah menjadi “hak penggunaan air permukaan dan air laut;”
f. hak penggunaan air permukaan dan air laut;
F-BPD Tetap F-PBR f. hak penggunaan air permukaan dan air laut;
1052.
f. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
1053. g. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.
F-PAN Tidak ada perubahan Ada tambahan point
Pemberian izin dan kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dikonsultasikan pada pimpinan masyarakat adat yang wilayahnya menjadi bagian atau menjadi objek pemberian izin, dan diberitahukan kepada, dan dikoordinasikan dengan, pemerintah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
566
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB Dirubah menjadi “penggunaan frekuensi komunikasi;”
g. penggunaan frekuensi komunikasi;
Ditambah “penggunaan wilayah udara dan laut dalam wilayah Aceh;”
h. penggunaan wilayah udara dan laut dalam wilayah Aceh;
Ditambah “hak-hak dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan;”
i. hak-hak dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan
F-PKS
Ditambah “izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi”
j. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi
F-BPD Tetap F-PBR g. penggunaan frekuensi komunikasi;
h. penggunaan wilayah udara dan laut dalamwilayah Aceh;
i. hak-hak dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan
j. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Proses pengaturan dan pemberian izin sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) harus selesai dalam waktu paling lama 30 hari dan harus mengacu pada prinsip-prisip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana
1054. (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengacu pada prinsip-prisip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan prosedur yang sederhana.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
567
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Ditambah kalimat “dan diberitahukan kepada dan dikoordinasikan dengan Pemerintah.”
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengacu pada prinsip-prisip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, prosedur yang sederhana, dan diberitahukan kepada dan dikoordinasikan dengan Pemerintah.
F-PKS
Penambahan ayat “Proses pengaturan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa kerja.”
(4) Proses pengaturan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa kerja.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
(4) Pemberian izin dan kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada dan dikoordinasikan dengan Pemerintah.
F-PDS -- Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PG
Tambahan ayat (6), (6), Pemerintah Aceh diberikan kewenangan tambahan dalam penerbitan ijin selain dari ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah.
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Qanun Aceh
1055. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
568
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Kalimat dengan berpedoman peraturan peundang-undangan dihapus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Qanun Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : (5) Proses pengaturan dan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 126 F-BPD Tetap F-PBR
1056.
Pasal 129
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
1057. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak- F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
569
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Ada tambahan: Ditambahkan satu ayat mengenai tata cara
(1) Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, invesment allowance, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh. (2) Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara pengusulan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
F-KB Kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihapus
(1) Pemerintah dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.
F-PKS
Perlu ditambah satu ayat : Tata cara pengajuan usulan oleh Pemerintah Aceh selanjutnya diatur dengan qanun aceh
(2) Tata cara pengajuan usulan oleh Pemerintah Aceh selanjutnya diatur dengan qanun aceh
F-BPD Tetap Perubahan : (1) Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan berupa
keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, invesment allowance, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.
pajak dalam rangka impor barang modal dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.
F-PBR
Ditambahkan satu ayat mengenai tata cara
(2) Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara pengusulan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
570
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Bagian Kelima
Kawasan Perdagangan Bebas Sabang F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Judul diganti; Ada tambahan pasal ;
Bagian Keenam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Pasal 127
Aceh berhak melakukan perdagangan dengan negara asing secara langsung dan tanpa hambatan.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Perubahan judul bagian:
Bagian Keenam Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang
Bagian Keenam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Judul diganti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
F-PBR
MoU Helsinki butir 1.3.7 menyatakan “Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.”
Aceh berhak melakukan perdagangan dengan negara asing secara langsung dan tanpa hambatan.
1058.
Bagian Keenam Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
F-PDS 1059. Pasal 130 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
571
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 69
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 130 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Setelah kata kawasan di awal kalimat
ditambah kalimat Pelabuhan Bebas dan Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
(1) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang yang disebut kawasan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDI P Tetap (1) Kawasan Perdagangan Bebas Sabang yang disebut kawasan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Diganti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang disebut Kawasan Sabang adalah kawasan pelabuhan bebas (free port) dan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus.
F-KB F-PKS Kalimat “yang disebut” dihapus, ditambah
kalimat “ Kawasan Sabang adalah………. Dan perdagangan bebas (free trase zone), kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihapus.
(1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang disebut Kawasan Sabang adalah kawasan pelabuhan bebas (free port) dan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus.
1060.
(1) Kawasan Perdagangan Bebas Sabang yang disebut kawasan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
572
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang disebut Kawasan Sabang adalah kawasan pelabuhan bebas (free port) dan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus.
F-PDS -- F-PG Ditambahkan dan kegiatan ekonomi
lainnya setelah kata industri (2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh mengembangkan
Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan pengolahan, pengepakan, dan entreport hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dan kegiatan ekonomi lainnya dari kawasan sekitarnya.
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Kawasan Perdagangan Bebas Sabang yang disebut kawasan perdagangan bebas (free trade zone) yang di dalamnya berlaku fasilitas dan perlakuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dibua t UU tersendiri pengaturanya
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Tetap
1061.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan pengolahan, pengepakan, dan entreport hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.
F-PDS -- F-PG Tetap 1062. (3) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
berwenang menerbitkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Kawasan Sabang setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang.
F-PDI P Tetap
(3) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang berwenang menerbitkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Kawasan Sabang setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
573
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Penambahan ayat baru untuk mendukung perluasan penerima manfaat dari pemberlakuan fasilitas perdagangan bebas
(4) Wilayah lain dalam wilayah Aceh berhak atas fasilitas perdagangan bebas terhadap barang-barang tertentu dari Kawasan Sabang.
F-KB
(5) Penentuan jenis dan jumlah barang tertentu untuk kebutuhan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan bersama oleh Gubernur atau nama lain dan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan DPRA.
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Instimewa Aceh dalam mengembangkan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Propinsi Daerah Instimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan:
Pemerintah Aceh dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam, investasi dan perdagangan.
F-KB F-PKS Tetap
1063. (4) Urusan Pemerintah Aceh dalam mengembangkan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
574
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(4) Wilayah lain dalam wilayah Aceh berhak atas fasilitas perdagangan bebas terhadap barang-barang tertentu dari Kawasan Sabang.
(5) Penentuan jenis dan jumlah barang tertentu untuk kebutuhan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atau nama lain setelah mendapat pertimbangan DPRA.
(6) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR
Pemerintah Aceh dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan perdagangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Bagian Keenam Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1064.
Bagian Ketujuh Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang
F-PDS -- F-PG Tetap 1065. Pasal 131
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 70
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
575
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 129 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 131 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai peruntukan lahan dan pemenfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Kata-kata “sesuai peraturan perundangan-perundangan” dihapus.
(1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan ekonomi
F-KB F-PKS Kalimat sesuai peraturan perundang-
undangan dihapuskan. (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan ekonomi
F-BPD Tetap F-PBR Kata-kata “sesuai peraturan
perundangan-perundangan” diusulkan untuk dihapus.
Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan ekonomi.
1066.
(1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
576
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1067.
(2) Ketentuan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1068.
(3) Ketentuan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Bagian Ketujuh Infrastruktur Ekonomi
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1069.
Bagian Kedelapan Infrastruktur Ekonomi
F-PDS
1070. Pasal 132 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
577
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 71
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 130 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 132 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai infrastruktur ekonomi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dimasukkan dalam ayat ini untuk menghindarkan tumpang tindih kewenangan mengingat wilayahnya sama. Sebaiknya menghindari kesalahan pada pengaturan wewenang kabupaten/kota yang mengakibatkan seringnya terjadi sengketa dan tumpang tindih pengaturan
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh membangun pelabuhan laut, pelabuhan udara, infrastruktur transportasi dan energi beserta sarananya dalam wilayah Aceh.
F-KB
1071. (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan laut dan pelabuhan udara di Aceh.
F-PKS Ditambahkan kalimat “infrastruktur transportasi dan energi beserta sarananya dalam wilayah Aceh.”
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan laut dan pelabuhan udara di Aceh infrastruktur transportasi dan energi beserta sarananya dalam wilayah Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
578
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi
Daerah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan laut pelabuhan udara dan infrastruktur transportasi di Aceh.
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan laut pelabuhan udara dan infrastruktur transportasi di Aceh.
F-PBR Perubahan : Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh membangun pelabuhan laut, pelabuhan udara, infrastruktur transportasi dan energi beserta sarananya dalam wilayah Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dimasukkan dalam ayat ini untuk menghindarkan tumpang tindih kewenangan mengingat wilayahnya sama. Sebaiknya menghindari kesalahan pada pengaturan wewenang kabupaten/kota yang mengakibatkan seringnya terjad isengketa dan tumpang tindih pengaturan
(2) Pengaturan dan pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara, infrastruktur transportasi, dan energi beserta sarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
1072. (2) Pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
579
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Ditambahkan kata “pengaturan dan” (2) Pengaturan dan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
F-BPD Perubahan redaksional: (2)Pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara dan infrastruktur ekonomi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara dan infrastruktur ekonomi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
F-PBR Perubahan : Pengaturan dan pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara, infrastruktur transportasi dan energi beserta sarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Lebih baik dipertegas tingkat pengaturannya pada tingkat provinsi, dalam bentuk Qanun Aceh.
(3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh.
1073. (3) Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
580
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(3) Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Pembangunan dan pengelolaan
pelabuhan laut, pelabuhan udara dan infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara dan infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Perubahan : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXI TENAGA KERJA
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1074.
BAB XXIII TENAGA KERJA
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Pasal 72 F-PPP F-PD Tetap
1075. Bagian Pertama Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
F-PAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
581
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Penambahan substansi Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 131 F-KB
Penyesuaian nomor pasal
Pasal 133
Perlu penambahan satu ayat “Pemerintah Aceh memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja Aceh dengan mendirikan sentra-sentra pelatihan tenaga kerja.”
(1) Pemerintah Aceh memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja Aceh dengan mendirikan sentra-sentra pelatihan tenaga kerja.
F-PKS
Perlu penambahan satu ayat “Pemerintah Aceh mengupayakan terciptanya lapangan kerja dengan mempercepat pertumbuhan investasi dan pembangunan di berbagai sektor.
(2) Pemerintah Aceh mengupayakan terciptanya lapangan kerja dengan mempercepat pertumbuhan investasi dan pembangunan di berbagai sektor.
F-BPD Tetap F-PBR Penyesuaian nomor pasal
1076.
Pasal 133
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
582
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor ayat menjadi ayat (3) F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1077.
(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin pendirian badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor ayat menjadi ayat (4) F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1078.
(2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1079. (3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan masing-masing.
F-PKS Penyesuaian nomor ayat menjadi ayat (5)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
583
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD (3) Penempatan tenaga kerja di luar negeri dan pemberian perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja diluar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor ayat F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1080.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1081.
Bagian Kedua Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 132 F-KB
1082. Pasal 134
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 134
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
584
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Diganti (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan Qanun Aceh
F-KB F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Diganti berdasarkan Qanun Aceh (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan
dan kesejahteraan berdasarkan Qanun aceh
1083.
(1) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1084.
(2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dapat mengatur perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
1085. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
585
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
diatur dengan Qanun.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 133 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 135 F-BPD Tetap F-PBR
1086.
Pasal 135
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1087.
(1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama mendapat pekerjaan yang layak di Aceh, baik dari dalam maupun dari luar Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1088. (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan perlindungan kerja bagi tenaga kerja dari luar Aceh untuk bekerja di Aceh, dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga
F-PKS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
586
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
kerja yang bersangkutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1089.
(3) Tenaga kerja yang berasal dari luar Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terdaftar pada instansi ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1090.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran tenaga kerja yang berasal dari luar Aceh diatur dalam Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 134 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 136 F-BPD Tetap F-PBR
1091.
Pasal 136
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
587
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan (1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah pemberi kerja yang mempergunakan tenaga kerja asing memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.
F-KB
F-PKS Kalimat peraturan perundang-undangan diganti dengan “ Qanun Aceh”
(1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah pemberi kerja yang mempergunakan tenaga kerja asing memiliki izin sesuai dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR (2) Pemerintah Aceh berwenang sepenuhnya untuk
mengeluarkan izin tenaga kerja asing yang akan bekerja di Aceh.
1092.
(1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah pemberi kerja yang mempergunakan tenaga kerja asing memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Sesuai semangat dalam ayat (1) yang diganti di atas, ketentuan ini dihapus.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Penempatan tenaga kerja asing di Aceh hanya
diperbolehkan untuk posisi pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan di Aceh
1093.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
F-PDS -- F-PG Tetap 1094. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
588
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
Sesuai semangat dalam ayat (1) yang diganti di atas, ketentuan ini dihapus.
Perlu ada penegasan agar keberadaan tenaga kerja asing tidak menganggu situasi pasar tenaga kerja di Aceh.
(2) Penempatan tenaga kerja asing di Aceh hanya diperbolehkan untuk posisi pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan di Aceh
F-PAN
Perlu ada pernyataan perlindungan atas tenaga kerja asing agar hak dan kewajiban pemerintah seimbang dan menimbulkan iklim kerja dan investasi asing yang baik.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Aceh akan memberi perlindungan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Aceh bekerja sama dengan Pemerintah negara asal pekerja asing tersebut.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah akan memberi
perlindungan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Aceh bekerja sama dengan Pemerintah negara asal pekerja asing tersebut.
hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Perlu ada perubahan ketentuan ini agar lebih jelas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja asing
diatur dengan Qanun Aceh.
1095. (4) Ketentuan pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
589
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja asing
diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 135 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 137 F-BPD Perubahan pasal Pasal 136 F-PBR
1096.
Pasal 137
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Kata “peraturan perundang-undangan” diganti dengan “Qanun Aceh” yang, sesuai dengan keberadaan Qanun sebagai peraturan daerah, akan dibuat sesuai dengan UU ini dan UU lainnya yang terkait.
Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan Qanun Aceh
F-KB
1097. (1) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PKS Kalimat peraturan perundang-undangan diganti dengan “ Qanun Aceh”
(1) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan Qanun Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
590
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan Qanun Aceh
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Apa yang dimaksud dengan “sarana
khusus” ?
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1098.
(2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dapat mengatur sarana khusus mengenai organisasi dan keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh yang lebih baik bagi pekerja/buruh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1099.
(3) Tata cara pembentukan dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXII KEUANGAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN
1100. BAB XXIV KEUANGAN
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
591
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan bab:
BAB XXIII KEUANGAN
BAB XXIII KEUANGAN
F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kesatu Umum
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1101.
Bagian Kesatu Umum
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 73
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 136 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 138 F-BPD Tetap F-PBR
1102.
Pasal 138
F-PDS F-PG Tetap 1103. (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Aceh didanai dari dan atas beban APBA.
F-PDI P Perubahan redaksi
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh didanai dari dan atas beban APBP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
592
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah di Aceh dan di
Kabupaten/Kota dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBK.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan
DPRA dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
1104.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Aceh dan kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBN.
1105. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah di Aceh dan kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBN.
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
593
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Bentuknya apa ? F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan DPRK dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Bagian Kedua Sumber Penerimaan dan Pengelolaan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1106.
Bagian Kedua Sumber Penerimaan dan Pengelolaan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Paragraf 1 Sumber Penerimaan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1107. Paragraf 1 Sumber Penerimaan
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
594
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
Pasal 74
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 139 F-BPD Tetap F-PBR
1108.
Pasal 139
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
Sumber penerimaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota ter-diri atas:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Sumber penerimaan Aceh terdiri atas :
1109.
Sumber penerimaan Aceh/kabupaten/kota terdiri atas:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
a. pendapatan asli Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN diganti a. Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disebut PAA
1110. a. pendapatan asli Aceh/kabupaten/kota;
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
595
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR - Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disebut PAA;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap b. dana perimbangan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan Ada tambahan
c. penerimaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri;
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : - dana perimbangan;
1111.
b. dana perimbangan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap c. dana tambahan; F-PPP F-PD Tetap (sebagai otonom khusus)
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
Tetap F-PKS
Tambahan satu point “penerimaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh”
d. penerimaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
1112. c. dana tambahan;
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
596
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : - penerimaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sendiri;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
d. pinjaman Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota; dan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN ada perubahan Pinjaman pemerintah Aceh F-KB
F-PKS Penyesuaian huruf menjadi huruf e. F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : - dana tambahan;
1113.
d. pinjaman Aceh/kabupaten/kota; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
e. lain-lain penerimaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/-kota yang sah.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Ada perubahan Lain-lain penerimaan yang sah F-KB
F-PKS Penyesuaian huruf menjadi huruf f. F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : - pinjaman Pemerintah Aceh; dan
- lain-lain penerimaan yang sah.
1114.
e. lain-lain penerimaan Aceh/kabupaten/kota yang sah.
F-PDS -- F-PG Tetap 1115. Pasal 140
F-PDI P Pasal 75
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
597
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 140 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
(1) Sumber pendapatan asli Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, terdiri dari:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(1) Sumber pendapatan asli Daerah Aceh dan pendapatan asli Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a, terdiri dari:
(1) Sumber pendapatan asli Daerah Aceh dan pendapatan asli Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a, terdiri dari:
F-PBR Sumber PAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1116.
(1) Sumber pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, terdiri dari:
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
a. pajak Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota;
F-PPP
1117. a. pajak Aceh/kabupaten/kota;
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
598
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Kalimatnya disesuaikan karena hanya mengatur Aceh
a. pajak Aceh
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR - pajak daerah;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
b. retribusi Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Kalimatnya disesuaikan karena hanya mengatur Aceh
b. retribusi aceh
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR - retribusi daerah;
1118.
a. retribusi Aceh/kabupaten/kota;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
c. hasil perusahaan milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota dan penyertaan modal Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/-kota;
F-PPP
1119. b. hasil perusahaan milik Aceh/kabupaten/kota dan penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
599
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Kalimatnya disesuaikan karena hanya mengatur Aceh Ada tambahan terkait dengan kekhususan Aceh. Sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 18/2001 (“hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan”) dan Pasal 34 ayat (2) huruf c (“hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan “) UU 21/2001 tentang Papua
c. hasil perusahaan milik Aceh dan penyertaan modal Aceh; d. hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR - hasil perusahaan milik daerah dan penyertaan modal
daerah;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan, penyesuaian urutan huruf
e. zakat; dan
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1120. c. zakat; dan
F-PBR - zakat;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
600
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan Redaksi
d. lain-lain pendapatan asli Provinsi Daerah Istimewa
Aceh dan pendapatan ash kabupaten/kota yang sah.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Kalimatnya disesuaikan karena hanya mengatur Aceh
f. lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR - hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan; dan - lain-lain PAA yang sah.
1121.
d. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
(2) Sumber pendapatan asli Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
1122. (2) Sumber pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
601
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 76
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 138 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 141 F-BPD Perubahan pasal Pasal 140 F-PBR Diambil draft Aceh
1123.
Pasal 141
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Seluruh isi pasal ini diganti (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 huruf b adalah dana perimbangan bagian Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
F-KB F-PKS Tetap
1124. (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, terdiri atas:
F-BPD Perubahan redaksional: (1) Dana perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 huruf b, terdiri atas:
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b, terdiri atas:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
602
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dana perimbangan bagian Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. bagi hasil pajak, yaitu: F-PPP
1125. a. bagi hasil pajak, yaitu:
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
603
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN - Bagi hasil dan pajak-pajak yang dijadikan pajak daerah seperti PBB dan BPHTB serta 50% PPH adalah pantas sebagai wewenang penerimaan (Revenue assignment) untuk membiayai wewenang luas yang dilimpahkan kepada Aceh (expenditure assignment). Apalagi, sumber penerimaan migas diperkirakan tidak sustainable dibandingkan sumber-sumber di luar migas (PBB, PPh dan SDA terbarui). Draf Pemerintah mengembalikan semua sumber penerimaan lain di luar migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (draf Pemerintah pasal 141, padahal Aceh menginginkan format bagi hasil dan pajak-pajak yang khusus (misalnya menjadikan PBB dan BPHTB sebagai pajak daerah). Di negara maju, property tax adalah pajak daerah ada mekanisme piggybacking atas income tax
Bagi hasil pajak dan bagi hasil penerimaan negara dari sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan, 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan pertambangan umum, 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan perikanan, dan 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan panas bumi.
F-KB F-PKS Tetap
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
604
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Bagi hasil pajak dan bagi hasil penerimaan negara dari sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan, 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan pertambangan umum, 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan perikanan, dan 80 % (delapan puluh persen) bagian penerimaan panas bumi.
Mekanisme pembagian pajak Pusat-Daerah dilakukan dengan cara Daerah mengirimkan bagian yang menjadi hak pusat
F-PDS -- F-PG Dirubah, setelah kata sebesar diubah
dengan angka besaran 95%. 1. bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar 95%. F-PDI P Tetap 1. bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar 90%. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN dana alokasi umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
F-KB F-PKS Angka 90% diganti dengan 100% 1. bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar 100% F-BPD Tetap F-PBR
1126.
1. bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90%.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
1127. 2. bagian dari penerimaan bea F-PG Dirubah, setelah kata sebesar diubah dengan angka besaran 90%.
2. bagian dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 90%.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
605
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap 2. bagian dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80%
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN dana alokasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB F-PKS Angka 80% diganti dengan 100% 2. bagian dari penerimaan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan sebesar 100%. F-BPD Tetap F-PBR
perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80%.
F-PDS -- F-PG Dirubah, setelah katas sebesar diganti
dengan besaran angka 30%. 3. bagian dari penerimaan pajak penghasilan orang
pribadi sebesar 30%. F-PDI P Tetap 3. bagian dari penerimaan pajak penghasilan orang
pribadi sebesar 20%. F-PPP Tetap F-PD
F-PAN Penerimaan Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sendiri, terdiri atas:
F-KB 3. bagian dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 50%.
F-PKS Angka 20% diganti dengan 50% 3. bagian dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 50%.
F-BPD Tetap F-PBR
1128.
3. bagian dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20%.
F-PDS -- F-PG Tetap 1129. b. bagi hasil penerimaan negara bukan
pajak yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain:
F-PDI P Tetap b. bagi hasil penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
606
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN 70 % (tujuh puluh persen) bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta sumber daya alam hidrokarbon lainnya yang ada dalam wilayah Aceh;
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR dana alokasi umum yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap 1. Kehutanan sebesar 80%. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN 80 % (tujuh puluh persen) bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi serta penerimaan negara lainnya dari sumber daya alam lainnya yang ada di darat dan laut sekitar Aceh;
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1130.
1. Kehutanan sebesar 80%.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 2. Perikanan sebesar 80% F-PPP
1131. 2. Perikanan sebesar 80%.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
607
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 3. Pertambangan umum sebesar 80%. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN seluruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak-pajak tidak langsung lainnya.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1132.
3. Pertambangan umum sebesar 80%.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 4. Pertambangan panas bumi sebesar 80%. F-PPP F-PD Tetap (semula 15%)
F-PAN 5. 50% (lima puluh persen) bagian Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap dari usaha-usaha ekonomi dalam wilayah Aceh.
F-KB
1133. 4. Pertambangan panas bumi sebesar 80%.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
608
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 5. Pertambangan minyak bumi sebesar 70%. F-PPP F-PD Tetap (semula 30%)
F-PAN F-KB Tetap
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
1134.
5. Pertambangan minyak bumi sebesar 70%.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap 6. Pertambangan gas alam sebesar 70%. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
Tetap F-PKS Ditambah poin ke 7 berbunyi : sumber daya alam dan hidrokarbon lainnya sebesar 70%
7. sumber daya alam dan hidrokarbon lainnya sebesar 70%
F-BPD Tetap F-PBR
1135.
6. Pertambangan gas alam sebesar 70%.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
609
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap c. Dana Alokasi Umum yang besarnya sesuai
peraturan perundang-undangan. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR dana alokasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
1136.
c. Dana Alokasi Umum yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap d. Dana Alokasi Khusus yang besarnya sesuai
peraturan perundang-undangan. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penambahan ayat baru tentang penerimaan Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sendiri
(2) Penerimaan Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sendiri, terdiri atas:
a. 70 % (tujuh puluh persen) bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta sumber daya alam hidrokarbon lainnya yang ada dalam wilayah Aceh;
1137. d. Dana Alokasi Khusus yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
F-KB
b. 80 % (tujuh puluh persen) bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi serta penerimaan negara lainnya dari sumber daya alam lainnya yang ada di darat dan laut sekitar Aceh;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
610
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
c. seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
d. seluruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak-pajak tidak langsung lainnya.
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
Penerimaan Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sendiri, terdiri atas:
(1) 70 % (tujuh puluh persen) bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta sumber daya alam hidrokarbon lainnya yang ada dalam wilayah Aceh;
F-PBR
(2) 80 % (tujuh puluh persen) bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi serta penerimaan negara lainnya dari sumber daya alam lainnya yang ada di darat dan laut sekitar Aceh;
(3) seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
(4) seluruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak-pajak tidak langsung lainnya.
(5) 50% (lima puluh persen) bagian Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap dari usaha-usaha ekonomi dalam wilayah Aceh.
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
611
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Berubah pada tata cara bagi hasil. (2) Tata cara bagi hasil yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. di atas, dilakukan dengan menyerahkan langsung yang menjadi bagian Aceh dan mengirimkan yang menjadi bagian Pemerintah.
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Pembagian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dan angka 6 antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
1138.
(2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Tetap (3) Pembagian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
1139.
(3) Pembagian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
612
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (4) Pembagian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 5 dan angka 6 antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan kabupaten/kota diatur dengan Qanun.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
1140.
(4) Pembagian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dan angka 6 antara Aceh dan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 77
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 139 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 142 F-BPD Tetap F-PBR
1141.
Pasal 142
F-PDS
1142.
(1) Dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendanaan pendidikan, sosial dan
F-PG Dirubah, setelah kata …yang besarnya dengan besaran angka 2% (dua persen), dan setelah kata …….nasional selama dengan angka 30 (tiga puluh).
(1) Dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan yang besarnya 2% (dua persen) dari plafon dana alokasi umum nasional selama 30 (tiga puluh) tahun
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
613
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan substansi (1) Dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, rehabilitasi korban tsunami dan korban konflik yang besarnya setara 2 % (dua persen) dari plafon dana alokasi umum nasional selama 5 (lima) tahun.
(Penjelasan : yang dimaksud dengan korban konflik dalam pasal ini termasuk fasilitas umum dan ekonomi yang rusak seperti kereta api, pelabuhan dsb)
F-PPP Perlu dipertimbangkan usulan tentang tidak perlu limitasi waktu terkait dengan dana tambahan selain juga perlu diperhatikan kemampuan keuangan negara dan daerah lain yang relatif tingkat kesejahteraannya dibawah Aceh dan tidak memiliki sumber daya alam yang memadai.
kesehatan yang besarnya 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional selama 5 (lima) tahun.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
614
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN (1) Dana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf c terdiri atas:
Penerimaan yang besarnya setara dengan 3 % (tiga persen) selama 15 tahun pertama, 2% dalam 15 tahun kedua, dan 1% untuk seterusnya, masing-masing dari plafon dana alokasi umum nasional, yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembiyaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; dan Dana tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI pada setiap tahun anggaran, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh dan ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk harta benda publik dan perorangan yang hancur dan rusak akibat konflik dan bencana alam, serta untuk pembangunan daerah terpencil, terisolir dan kepulauan. c. Perincian alokasi dana tambahan, tata cara penggunaannya, dan mekanisme pertanggung jawabannya diatur oleh Qanun Aceh d. Pertanggung jawaban penggunaan dana tambahan dilakukan secara terpisah dari APBA.
Perubahan besaran prosentase dan jangka waktu bagi pemberian dana tambahan dari plafon DAU, dengan pertimbangan untuk menjamin dan meningkatkan kemampuan daya serap daerah terhadap dana tambahan ini
(1) Dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan yang besarnya 2 % (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional selama 10 (lima) tahun.
F-KB
Penambahan ayat baru untuk memberikan arahan dalam pemanfaatan dana tambahan yang perlu diarahkan untuk meningkatkan program pembangunan di sektor kesehatan dan sosial.
(2) Penggunaan dana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memprioritaskan sektor kesehatan dan sosial.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
615
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Di ganti dengan kalimat : Penerimaan yang besarnya setara dengan 5 % (lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembiyaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Selama 40 tahun.
(1) Penerimaan yang besarnya setara dengan 5 % (lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembiyaan pendidikan, sosial dan kesehatan, selama 40 tahun.
F-BPD (1) Dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan yang besarnya 3% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional selama 5 (lima) tahun.
F-PBR Perubahan : Dana tambahan terdiri atas:
1. a. Penerimaan yang besarnya setara dengan 5 % (lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembiyaan pendidikan, sosial dan kesehatan; dan
b. Dana tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI pada setiap tahun anggaran, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh dan ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk harta benda publik dan perorangan yang hancur dan rusak akibat konflik dan bencana alam, serta untuk pembangunan daerah terpencil, terisolir dan kepulauan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
616
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Pembagian dana tambahan antara Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus F-KB
F-PKS Tetap
1143. (2) Pembagian dana tambahan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
617
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan: 2. Penerimaaan Pemerintah Aceh dari sektor eksplorasi dan eksploitasi dan sumber daya alam diatur dalam suatu kontrak bagi hasil antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
3. Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b terdiri atas penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak.
4. Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas;
- Penerimaan Iuran Tetap (Land Rent); - Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
(Royalty); - Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan; - Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan; dan - Penerimaan-penerimaan negara bukan pajak
lainnya dari pengusahaan sumber daya alam.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (3) Penyusunan Qanun tentang Pembagian Dana
Tambahan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah.
F-PPP
1144. (3) Penyusunan Qanun tentang Pembagian Dana Tambahan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
618
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Dihapus
F-PAN
(2) Penerimaaan Pemerintah Aceh dari sektor eksplorasi dan eksploitasi dan sumber daya alam diatur dalam suatu kontrak bagi hasil antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
(3) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b terdiri atas penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak.
(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas;
a. Penerimaan Iuran Tetap (Land Rent); b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalty); c. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan; d. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan; dan
Penerimaan-penerimaan negara bukan pajak lainnya dari pengusahaan sumber daya alam.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
619
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(5) Penerimaan negara dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan.
(6) Semua pajak dan bagi hasil pajak yang diperoleh melalui kewenangan pemerintahan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menjadi faktor pengurang dalam formula penghitungan dana alokasi umum untuk Aceh.
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap
F-PBR Perubahan : 5. Penerimaan negara dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan.
6. Semua pajak dan bagi hasil pajak yang diperoleh melalui kewenangan pemerintahan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menjadi faktor pengurang dalam formula penghitungan dana alokasi umum untuk Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
620
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 78
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 140 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 143 F-BPD Tetap F-PBR
1145.
Pasal 143
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
(1) Pemerintah antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat memperoleh pinjaman dari dalam dan atau luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Diganti setelah kalimat luar negri adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(1) Pemerintah Aceh dapat memperoleh pinjaman dari dalam dan atau luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1146.
(1) Pemerintah Aceh dapat memperoleh pinjaman dari dalam dan atau luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
F-PDS -- 1147. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
621
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi
(2) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat menerima bantuan dari luar negeri secara langsung dengan kewajiban memberitahukan kepada DPRA.
F-PPP F-PD Frase “dengan kewajiban” diganti
“setelah”. Diantara kata “kepada” dan “DPRA” disisipkan kata “Pemerintah”.
(2) Pemerintah Aceh dapat menerima bantuan dari luar negeri secara langsung dengan setelah memberitahukan kepada Pemerintah DPRA.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD
(2) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dapat menerima
bantuan dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban memberitahu-kan kepada DPRA.
F-PBR Tidak berubah
(2) Pemerintah Aceh dapat menerima bantuan dari luar negeri secara langsung dengan kewajiban memberitahukan kepada DPRA.
F-PDS -- F-PG FPG Meminta penjelasan kepada
Pemerintah peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam ayat ini.
F-PDI P Perubahan redaksi
(3) Ketentuan mengenai dana pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri dan bantuan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1148. (3) Ketentuan mengenai dana pinjaman dari
dalam dan/atau luar negeri dan bantuan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
622
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Ketentuan mengenai dana pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri dan bantuan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
1149.
Paragraf 2 Pengelolaan
F-PDS F-PG Tetap
Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 79
Penambahan substansi (1) Sekurang-kurangnya 51% (limapuluh satu persen) dari penerimaan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh wajib digunakan untuk peningkatan pelayanan umum dan program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
F-PDI P
Penambahan substansi (2) Keseluruhan anggaran pelayanan umum dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk ditingkatkan secara proporsional.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 141 F-KB
1150. Pasal 144
F-PKS Penyesuaian nomor pasal
Pasal 144
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
623
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu penambahan satu ayat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam.
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengelola hasil sumber daya alam di Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” setelah kata “perimbangan”.
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengelola dana bagi hasil yang merupakan bagian Aceh di luar dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Lebih baik diperjelas untuk pengelolaan sumber daya alam di Aceh (1) Pemerintah Aceh berwenang mengelola hasil sumber
daya alam di Aceh.
F-KB
F-PKS Perlu penyesuaian nomor ayat
(2) Pemerintah Aceh berwenang mengelola dana bagi hasil yang merupakan bagian Aceh di luar dana perimbangan.
F-BPD Tetap F-PBR (1)Pemerintah Aceh berwenang mengelola hasil sumber
daya alam di Aceh.
1151.
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengelola dana bagi hasil yang merupakan bagian Aceh di luar dana perimbangan.
F-PDS --
1152. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
624
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Digantikan dengan ketentuan mengenai distribusi dana dalam rangka pemerintahan sendiri dan dana tambahan untuk Kabupaten/Kota Penegasan mengenai pengaturan lebuh lanjut dalam Qanun
(2) Pemerintah Aceh bertanggungjawab kepada Pemerintah terhadap pendistribusian hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 huruf c dan Pasal 145 ayat (1).
(3) Pendistribusian hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Aceh dan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB
F-PKS Perlu penyesuaian nomor ayat (3) Pemerintah Aceh bertanggungjawab kepada Pemerintah terhadap pengalokasian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada kabupaten/kota.
Tetap
(2) Pemerintah Aceh bertanggungjawab kepada Pemerintah terhadap pengalokasian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada kabupaten/kota.
F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru: (3) Pengalokasian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Aceh dan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh.
(3) Pengalokasian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Aceh dan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
625
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : (2)Pemerintah Aceh bertanggungjawab kepada Pemerintah terhadap pendistribusian hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 150 ayat (1) huruf c dan ayat (4).
(4) Pendistribusian hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Aceh dan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 80
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 142 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 145 F-BPD Perubahan Pasal Pasal 144
F-PBR
1153.
Pasal 145
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Ketentuan mengenai pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1154. (1) Zakat dikelola oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Pendapatan Asli Aceh/Pendapatan Asli Kabupaten/Kota.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
626
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari
landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apakah pemeluk agama lain yang menjadi penduduk aceh diberikan hal yang sama
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1155. (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk Baital Mal sebagai badan pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya yang merupakan bagian dari perangkat Aceh dan perangkat kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
627
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apakah pemeluk agama lain yang menjadi penduduk aceh diberikan hal yang sama
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1156.
(3) Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Frase “dan ayat (3)” dihapus. (4) Pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun. F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1157. (4) Pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
628
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 81
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 143 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 146 F-BPD Tetap F-PBR
1158.
Pasal 146
F-PDS F-PG FPG meminta penjelasan Pemerintah,
apakah angka 30% tersebut setelah atau sebelum dikurangi biaya rutin dan kapan pencapaiannya.
F-PDI P Tetap (1) Alokasi anggaran untuk penyeleng-garaan pendidikan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan dalam APBP dan APBK yang dilaksanakan secara bertahap.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kalimat yang dilaksanakan secara bertahap dihapus
(1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan dalam APBA dan APBK yang dilaksanakan secara bertahap.
F-BPD Tetap F-PBR Ditetapkan waktunya (secara
bertahapnya) dalam penjelasan
1159.
(1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan dalam APBA dan APBK yang dilaksanakan secara bertahap.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
629
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi
(2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipertanggung-jawabkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai laporan tersendiri dalam pertanggung-jawaban APBP dan APBK.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1160.
(1) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai laporan tersendiri dalam pertanggungjawaban APBA dan APBK.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi
(3) Pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1161.
(2) Pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 82 1162. Pasal 147
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
630
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 144 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 147 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
(1) Pemerintah menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh antara Pemerintah dan PemerintahProvinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Frase “antara Pemerintah dan Pemerintah
Aceh” dihapus. (1) Pemerintah menciptakan transparansi dalam
pengumpulan dan pengalokasian pendapatan yang berasal dari Aceh.
F-PAN Perlu pengaturan yang lebih jelas rinciannya yaitu mengenai penerimaan bukan pajak dari Aceh. Hal ini harus dilakukan untuk menopang ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian yang tidak berjalan baik selama ini di Aceh maupun tempat lain karena tidak ada kejelasan mengenai penerimaan ini.
(1) Pemerintah menyampaikan data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Aceh kepada Pemerintah Aceh dan DPRA setiap tahun anggaran.
1163. (1) Pemerintah menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan yang berasal dari Aceh antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
631
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Redaksional ayat 1 perlu diganti dengan redaksional yang lebih jelas “Pemerintah menyampaikan data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Aceh kepada Pemerintah Aceh dan DPRA setiap tahun anggaran.”
(1) Pemerintah menyampaikan data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Aceh kepada Pemerintah Aceh dan DPRA setiap tahun anggaran.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan Pemerintah menyampaikan data dan informasi mengenai
penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Aceh kepada Pemerintah Aceh dan DPRA setiap tahun anggaran.
F-PDS -- F-PG Tetap
Catatan : Menanyakan Peraturan Perundang-undangan mana yang dimaksud
F-PDI P Tetap (2) Dalam menciptakan transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan auditor independen yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Untuk mendukung ayat di atasnya, perlu ada pengaturan ini. Auditor independen ini lebih baik ditunjuk oleh Pemerintah Aceh
(2) Pemerintah Aceh berhak meminta bantuan auditor independen untuk melakukan verifikasi atas pengalokasian pendapatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
1164. (2) Dalam menciptakan transparansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan auditor independen yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
632
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Redaksional ayat (2) perlu disempurnakan agar lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir “Pemerintah Aceh berhak meminta bantuan auditor independen untuk melakukan verifikasi atas pengalokasian pendapatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.”
(2) Pemerintah Aceh berhak meminta bantuan auditor independen untuk melakukan verifikasi atas pengalokasian pendapatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan Pemerintah Aceh berhak meminta bantuan auditor
independen untuk melakukan verifikasi atas pengalokasian pendapatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
F-PDS -- F-PG Kata dan setelah kata APBA dihapus,
kemudian setelah pemerintah Aceh ditambakan kalimat DPRA dan DPRK.
(3) Auditor menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, DPRA dan DPRK.
F-PDI P Perubahan Redaksi
(3) Auditor menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan Auditor menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur atau nama lain.
1165.
(3) Auditor menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
F-PDS -- 1166. Pasal 148 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
633
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 83
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 145 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 148 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan Redaksi
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBP dan APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihapus.
(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBA dan APBK.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1167.
(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBA dan APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap 1168. (2) Pemerintah Aceh berwenang membuat
sistem akuntansi keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
F-PDI P Perubahan Redaksi
(2) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh berwenang membuat sistem akuntansi keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
634
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Redaksionalnya perlu dirubah menjadi “ Tata cara pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh”
(3) Tata cara pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1169.
(3) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 146 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 149 F-BPD Tetap F-PBR
1170.
Pasal 149
F-PDS 1171. (1) Pemerintah Aceh berwenang F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
635
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
menetapkan persyaratan tambahan untuk lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank dalam penyaluran kredit di Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
Tidak ada perubahan
F-PAN
(3) a. Perbankan nasional yang beroperasi di Aceh
adalah bank unit b. Ketentuan lebih lanjut tentang bank unit
sebagaimana dalam ayat (3) butir (a) diatur oleh Qanun Aceh
F-KB F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1172.
(2) Pemerintah Aceh berhak menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
F-PDS Bagaimana hal ini di akomodir di dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.
F-PG Tetap 1173. (1) Bank asing dapat membuka cabang atau F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
636
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan diganti dengan “persetujuan Pemerintah Aceh”
(3) Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai peraturan perundang-undangan persetujuan Pemerintah Aceh
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di
Aceh dengan persetujuan Pemerintah Aceh
perwakilan di Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 84
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 147 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 150 F-BPD Tetap F-PBR
1174.
Pasal 150
F-PDS 1175. (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
637
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara berbasis sumber daya alam dan badan usaha milik negara lainnya serta perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan/atau beroperasi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh melalui anggaran sendiri dan/atau dana hibah, setelah mendapat persetujuan dari DPRA dan/atau DPRK
F-PPP F-PD Ditambah frase “yang besarnya
ditetapkan bersama dengan Pemerintah” setelah kata hibah.
(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara berbasis sumber daya alam dan badan usaha milik negara lainnya serta perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan/atau beroperasi di Aceh melalui anggaran sendiri dan/atau dana hibah yang besarnya ditetapkan bersama dengan Pemerintah.
Tidak ada perubahan Ada tambahan
(2) Penyertaan modal dengan sumber dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian hibah saham pemerintah pada BUMN kepada Pemerintah Aceh.
F-PAN
Ketentuan dalam ayat (1) perlu dirinci lebih jauh dengan adanya penambahan ayat (2) dan (3) ini
(3) Pemerintah setiap tahun memberikan sebagian keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hanya beroperasi di Aceh yang besarnya ditetapkan bersama antara pemerintah dan pemerintah Aceh.
F-KB F-PKS Tetap
kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara berbasis sumber daya alam dan badan usaha milik negara lainnya serta perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan/atau beroperasi di Aceh melalui anggaran sendiri dan/atau dana hibah.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
638
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat dan redaksi baru: (2) Pemerintah stiap tahun memberikan
sebagian keuntungan BUMN yang hanya beroperasi di Aceh yang besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh.
(2) Pemerintah stiap tahun memberikan sebagian keuntungan BUMN yang hanya beroperasi di Aceh yang besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan ayat (2) menjadi ayat (3) (3) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Aceh
dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR Perubahan : Penyertaan modal dengan sumber dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian hibah saham pemerintah pada BUMN kepada Pemerintah Aceh.
1176.
(2) Penyertaan modal Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
1177. Pasal 151
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
639
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 149 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 151 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kalimat sesuai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dihapus
Tata cara penyusunan dan pelaksanaan APBA dan APBK, perubahan dan perhitungan serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1178.
Tata cara penyusunan dan pelaksanaan APBA dan APBK, perubahan dan perhitungan serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 85
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 152 F-BPD Tetap F-PBR
1179.
Pasal 152
F-PDS 1180. (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
640
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan Redaksi
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendapatan dan belanja yang bersumber dari APBP/APBK dan non APBP/APBK secara transparan dan akuntabel.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Kabupaten/Kota mengelola pendapatan dan belanja yang bersumber dari APBA/APBK dan non APBA/APBK secara transparan dan akuntabel.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Masyarakat, termasuk kelompok perempuan, dan/atau perorangan berhak dalam pengawasan atas pengelolaan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1181.
(2) Masyarakat, termasuk kelompok perempuan, dan/atau perorangan berhak dalam pengawasan atas pengelolaan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa.
1182. (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun.
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
641
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Ditambahkan frase “dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan” setelah kata “Qanun”.
(3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXIII TENTARA NASIONAL INDONESIA
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak berubah F-KB
F-PKS Judul BAB Tentara Nasional Indonesia diganti dengan “PERTAHANAN”
BAB XXV PERTAHANAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1183.
BAB XXV TENTARA NASIONAL INDONESIA
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 86
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 150 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 153 F-BPD Tetap
1184. Pasal 153
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
642
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Berubah, dengan pergantian redaksional. (1) Pemerintah menempatkan TNI di Aceh yang
bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan Negara di Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Sesuai dengan refleksi penerapan kondisi darurat militer dan sipil dan operasi militer di Aceh, Ketentuan yang diusulkan DPRD NAD/Masyarakat Aceh tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan MoU. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya gerakan-gerakan bersenjata di masa yang akan datang karena ketidakjelasan ketentuan mengenai militer.
(1) Pemerintah menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh yang bertanggung jawab hanya untuk menjaga pertahanan nasional di wilayah Aceh.
F-KB F-PKS Perlu penyempurnaan redaksional agar
posisi dan fungsi TNI sesuai dg peraturan perundang-undangan, dengan kalimat “Pemerintah menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh yang bertanggung jawab hanya untuk menjaga pertahanan eksternal Aceh.”
(1) Pemerintah menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh yang bertanggung jawab hanya untuk menjaga pertahanan eksternal Aceh.
1185.
(1) Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
643
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Pemerintah menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh yang bertanggung jawab hanya untuk menjaga pertahanan eksternal Aceh.
F-PDS -- F-PG Berubah, dengan menghapus kata dan
tugas lain (2) Pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara di Aceh.
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Pertahanan negara dan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu penyempurnaan kalimat Pertahanan Negara menjadi pertahanan eksternal
(2) Pertahanan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Rapublik Indonesia di Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pemerintah menempatkan Tentara Nasional Indonesia
(TNI) di Aceh yang bertanggung jawab hanya untuk menjaga pertahanan eksternal Aceh.
1186.
(2) Pertahanan negara dan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara di Aceh.
F-PDS -- 1187. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
644
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
Dirubah
(3) Rencana penempatan Tentara Nasional Indonesia di Aceh dilakukan dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah Aceh dan DPRA.
F-PAN
Ada tambahan (4) Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa serta menghormati budaya dan adat istiadat Aceh.
F-KB F-PKS Perlu ditambah kalimat “syari’at islam” (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di
Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia, menghormati syari’at Islam dan budaya serta adat istiadat Aceh.
(3) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh.
F-BPD Perubahan redaksional (kata “istiadat” dihapus): (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia
yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat Aceh.
(3) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
645
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : Penempatan Tentara Nasional Indonesia di Aceh dilakukan dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah Aceh dan mendapat persetujuan dari DPRA.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 87
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus F-KB Didrop karena sudah masuk dalam BAB XVII
F-PKS Dihapuskan F-BPD Tetap F-PBR
1188.
Pasal 154
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Aceh diadili sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus F-KB
F-PKS Dihapuskan F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
1189.
(1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Aceh diadili sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- 1190. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
646
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (2) Peradilan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dihapus F-KB
F-PKS Dihapuskan F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
(2) Peradilan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXIV KEPOLISIAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Perlu ditambah “ACEH” BAB XXVI KEPOLISIAN ACEH
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1191.
BAB XXVI KEPOLISIAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 88
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 151 F-KB
1192. Pasal 155
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 154
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
647
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PPP F-PD Diantara kata “Kepolisian” dan “Aceh”
disisipkan kta “Daerah” (1) Kepolisian Aceh merupakan bagian dari Kepolisian
Daerah Negara Republik Indonesia. F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Kepolisian Aceh adalah bagian dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
1193.
(1) Kepolisian Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1194. (2) Kepolisian Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum di Aceh.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
648
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu penyempurnaan redaksional
(2) Kepolisian Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum serta berbagai ketentuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam untuk mewujudkan ketentraman masyarakat.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk memperoleh persetujuan Gubernur atau nama lain setelah mendapat pertimbangan DPRA.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pengangkatan Kepala Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur.
F-PPP F-PD Kata “persetujuan” diganti
“memperhatikan pendapat” (3) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan pendapat Gubernur.
F-PAN Pertimbangan dari DPRA sebagai wakil rakyat Aceh diperlukan untuk memastikan terpeliharanya keamanan di Aceh dan mencegah konflik akibat tidak sesuainya calon dengan situasi dan masyarakat Aceh
(3) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk memperoleh persetujuan Gubernur atau nama lain setelah mendapat pertimbangan DPRA.
1195. (3) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
649
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu penyempurnaan redaksional dengan menambahkan “ dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon” dan penambahan kalimat “setelah mendapat pertimbangan DPRA”
(3) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk memperoleh persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan DPRA.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PDS Kata Persetujuan Gubernur mohon ditinjau dan dihapukan serta tambah dengan kalimat : kapasitas, kecakapan, akuntabilitas, profeionalisme Polisi dan Undang-Undang tantang Kepolisian RI. UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI. UU NO. 18/2001 TTG OTONOMI KHUSUS ACEH
Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dangan kapasitas, kecakapan, akuntabilitas, profeionalisme Polisi dan Undang-Undang tentang Kepolisian RI.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (4) Pemberhentian Kepala Kepolisian Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
F-PPP
1196. (4) Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
650
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan Perlu ada pengaturan lebih lanjut untuk ayat (3)
(5) Tata cara persetujuan Gubernur atau nama lain dan pertimbangan DPRA yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Tata cara persetujuan Gubernur atau nama lain dan
pertimbangan DPRA yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Pasal 89 F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 152 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 155 F-BPD Tetap F-PBR Perubahan :
1197.
Pasal 156
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 1) Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PPP
1198. (1) Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PD Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
651
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : 1. Kepolisian Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal
99 ayat (1) melaksanakan kebijakan teknis kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum dari berbagai ketentuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam untuk mewujudkan ketentraman masyarakat.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh melaksanakan kebijakan teknis kepolisian di bidang keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Perlu ada penambahan sesuai dengan aspirasi dari DPRD NAD. Dimasukkannya hal ini dalam pasal ini sebagai upaya untuk memperbaiki pelaksanaan syari’at Islam di Aceh
(2) Kepolisian Aceh melaksanakan kebijakan teknis kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dari berbagai ketentuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam untuk mewujudkan ketentraman masyarakat di Aceh.
F-KB F-PKS Ditambahkan “serta penegakan hukum
dari berbagai ketentuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam untuk mewujudkan ketentraman masyarakat.”
(2) Kepolisian Aceh melaksanakan kebijakan teknis kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dari berbagai ketentuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam untuk mewujudkan ketentraman masyarakat
1199. (2) Kepolisian Aceh melaksanakan kebijakan teknis kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
652
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : 2. Kebijakan Kepala Kepolisian Aceh mengenai keamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Aceh dikoordinasikan kepada Gubernur atau nama lain Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P (3) Kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di
Provinsi Daerah Istimewa Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gubernur dengan persetujuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Ditambahkan “atau nama lain” setelah “gubernur” agar konsisten
(3) Kebijakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur atau nama lain
F-KB F-PKS Ditambahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) (3) Kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur
F-BPD Tetap
1200. (3) Kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.
F-PBR Perubahan : 3. Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur atau nama lain Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
653
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P 4) Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketentraman
dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Ditambahkan “atau nama lain” setelah “gubernur” agar konsisten
(4) Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur atau nama lain
F-KB Penambahan ayat baru Tugas Komisi Kepolisian Nasional untuk Aceh dilaksanakan oleh
Komisi Kepolisian Aceh yang dibentuk oleh DPRA. Tetap
Perlu penambahan ayat (5) Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Perlu penambahan ayat (6) Tugas Komisi Kepolisian Nasional untuk Aceh dilaksanakan oleh Komisi Kepolisian Aceh yang dibentuk oleh DPRA.
F-PKS
Perlu penambahan ayat (7) Tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan Komisi Kepolisian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
1201. (4) Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
654
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : 4. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (5) Kepala Kepolisian Aceh bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PPP F-PD Dihapus
Ditambahkan “atau nama lain” setelah “gubernur” agar konsisten
(5) Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur atau nama lain
F-PAN
Ketentuan tambahan ini mengakomodasi masukan dari DPRD NAD, untuk memberikan peluang bagi aparat Kepolisian yang lebih profesional di Aceh
(6) Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
F-KB Penyesuaian nomor ayat menjadi ayat (8) Penambahan satu pasal Pasal ……………..
1202. (5) Kepala Kepolisian Aceh bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Aceh dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PKS
Pembentukan satuan khusus polisi syari’at ini sangat diperlukan guna mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan syari’at Islam
(1) Kepolisian Aceh membentuk satuan khusus Polisi Syari’at Islam.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
655
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
a. Pembentukan satuan khusus Polisi Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur atau nama lain dan Kepala Kepolisian Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : 5. Tugas Komisi Kepolisian Nasional untuk Aceh
dilaksanakan oleh Komisi Kepolisian Aceh yang dibentuk oleh DPRA.
6. Tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan Komisi Kepolisian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 90
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 153 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 156 F-BPD Tetap F-PBR
1203.
Pasal 157
F-PDS 1204. (1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
656
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku
F-PPP F-PD Kata “syari’at” diganti “agama” (1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian
Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan norma hukum, agama, budaya, adat istiadat.
F-PAN Ditambahkan dengan kata “dengan berkonsultasi kepada Gubernur atau nama lain”
(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan berkonsultasi kepada Gubernur atau nama lain” dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, adat istiadat.
F-KB F-PKS F-BPD Perubahan redaksional (kata “istiadat”
dihapus): (1) Seleksi untuk menjadi bintara dan
perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, adat.
(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, adat.
F-PBR Perubahan : Penerimaan untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan berkonsultasi kepada Gubernur atau nama lain serta memperhatikan sistem hukum, syari’at, budaya dan adat istiadat di Aceh.
Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, adat istiadat.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
657
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 2) Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan
umum bagi bintara Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh diberi kurikulum muatan lokal dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Yang dimaksud dengan muatan local adalah pemberian kurikulum tentang adapt, budaya, karakteristik masyaratkat Aceh dan pemahakan terhadap syari’at Islam.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara
Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Aceh.
1205.
(2) Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara Kepolisian Aceh diberi kurikulum muatan lokal dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pendidikan dan pembinaaii perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1206. (3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PKS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
658
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berasal dari Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi 4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Provinsi Daerah Istimewa Aceh ke Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan norma hukum, budaya, dan adat istiadat
F-PPP F-PD Kata “syari’at” diganti “agama” (4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara
Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan norma hukum, agama, budaya, dan adat istiadat.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1207. (4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, dan adat istiadat.
F-PKS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
659
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Perubahan redaksional (kata “istiadat” dihapus): (4) Penempatan bintara dan perwira
Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, dan adat.
(4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, dan adat.
F-PBR Perubahan : Penempatan perwira dan bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXV KEJAKSAAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Ditambahkan pada judul BAB “ ACEH” BAB XXVII KEJAKSAAN ACEH
F-BPD Tetap F-PBR
1208.
BAB XXVII KEJAKSAAN
F-PDS F-PG Tetap 1209. Pasal 158
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan Pasal 91
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
660
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 157 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
F-PPP F-PD Diantara kata “Kejaksaan” dan “Aceh”
disisipkan kata “Tinggi” (1) Tugas Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Kejaksaan
Aceh sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Tidak ada perubahan Ada tambahan (2) Kejaksanaan Aceh sebagaimana dimaksud di atas,
terdiri atas Kejaksaan Umum dan Kejaksaan Lokal Ada tambahan (3). Kejaksaan Umum bertugas dalam wilayah hukum
nasional Ada tambahan (4). Kejaksaan Lokal bertugas dalam wilayah hukum
syari’ah
F-PAN
Ada tambahan (5). Pengangkatan dan pemberhatian Kejaksaan Lokal diatur dengan Qanun
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1210.
(1) Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Aceh sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
F-PDS -- 1211. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
661
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Seleksi dan penempatan Jaksa di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan norma hukum, budaya, serta adat istiadat masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Kata “syari’at” diganti “agama” (2) Seleksi dan penempatan Jaksa di Aceh dilakukan
oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan norma hukum, agama, budaya, adat istiadat Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional (kata “istiadat”
dihapus): (2) Seleksi dan penempatan Jaksa di
Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya dan adat Aceh.
(2) Seleksi dan penempatan Jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, dan adat Aceh.
F-PBR Tetap
(2) Seleksi dan penempatan Jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan norma hukum, syari’at, budaya, adat istiadat Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur.
F-PPP
1212. (3) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
F-PD Frase “persetujuan” diganti “memperhatikan pendapat”.
(3) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan memperhatikan pendapat Gubernur.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
662
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Perlu diperjelas mekanismenya dengan adanya pengajuan tiga orang calon.
(3) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk memperoleh persetujuan Gubernur atau nama lain setelah mendapat pertimbangan DPRA.
F-KB
F-PKS Perlu penyempurnaan redaksional dengan menambahkan “ dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon” dan penambahan kalimat “setelah mendapat pertimbangan DPRA”
(3) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk memperoleh persetujuan Gubernur atau nama lain setelah mendapat pertimbangan DPRA.
F-BPD Tetap
F-PBR Perubahan : Pengangkatan Kepala Kejaksaan Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk memperoleh persetujuan Gubernur atau nama lain setelah mendapat pertimbangan DPRA.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
663
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Kata Persetujuan Gubernur mohon ditinjau dan dihapukan serta tambah dengan kalimat : kapasitas, kecakapan, akuntabilitas, profeionalisme Polisi dan Undang-Undang tantang Kejaksaan RI. UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PASAL 8 ayat 1 UU NO. 18/2001 TTG OTONOMI KHUSUS ACEH
Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan kapasitas, kecakapan, akuntabilitas, profeionalisme Jaksa dan Undang-Undang Kejaksaan RI.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi 4) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi
Daerah Istimewa Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD (4) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Aceh dan
Kepala Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Jaksa Agung.
F-PBR Tetap
1213.
(4) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung.
F-PDS 1214. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
664
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 5) Kejaksaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syari’at Islam.
F-PPP F-PD Frase “termasuk pelaksanaan syari’at
Islam” dihapus. (5) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan
kebijakan teknis dibidang penegakan hukum. F-PAN Tidak ada perubahan
F-KB Penambahan ayat baru Tugas Komisi Kejaksaan untuk Aceh dilaksanakan oleh Komisi
Kejaksaan Aceh yang dibentuk oleh DPRA. Tetap
Perlu penambahan ayat (6) Tugas Komisi Kejaksaan untuk Aceh dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan Aceh yang dibentuk oleh DPRA.
F-PKS
Perlu penambahan ayat (7) Tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan Komisi Kejaksaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Qanun Aceh.
Tetap Perubahan redaksional: (6) Atas persetujuan Gubernur dan
Kepala Kejaksaan tinggi di Aceh, dapat ditunjuk pegawai negeri sipil tertentu sebagai Petugas Pembantu Penuntutan, yang akan diatur dengan Qanun Aceh.
(6) Atas persetujuan Gubernur dan Kepala Kejaksaan tinggi di Aceh, dapat ditunjuk pegawai negeri sipil tertentu sebagai Petugas Pembantu Penuntutan, yang akan diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru; (6) Tata cara persetujuan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
(6) Tata cara persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
(5) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis dibidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syari’at Islam.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
665
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Hal ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beragama islam dan tidak berlaku umum.
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XXVI
KEPENDUDUKAN F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
1215.
BAB XXVIII KEPENDUDUKAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 92
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 155 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 158 F-BPD Tetap F-PBR
1216.
Pasal 159
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Penambahan substansi Ketentuan mengenai kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Dihapus
1217. (1) Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai warga Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
666
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS Ditambah dengan kalimat : sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kependudukan RI.
Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai warga Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kependudukan RI.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1218.
(2) Rakyat Aceh terdiri dari individu-individu yang berasal dari berbagai ras bangsa dan etnik yang telah menetap di Aceh secara turun-temurun dan mengakui dirinya sebagai rakyat Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1219.
(3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengakui, menghormati dan melindungi keanekaragaman etnik di Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP
1220. (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
667
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 156 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 159 F-BPD Tetap F-PBR
1221.
Pasal 160
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1222.
(1) Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
1223. (2) Setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah menikah diberikan kartu tanda penduduk.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
668
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1224.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola data kependudukan sesuai dengan kewenangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kalimat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dihapus.
(4) Ketentuan mengenai kependudukan dan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Ketentuan tentang kependudukan dan identitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Qanun Aceh.
1225.
(4) Ketentuan mengenai kependudukan dan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- 1226. BAB XXIX F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
669
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXVII
PERTANAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
PERTANAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 93
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 157 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 160 F-BPD Tetap F-PBR
1227.
Pasal 161
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Penambahan substansi Ketentuan mengenani pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
F-PPP F-PD Frase “Rakyat Aceh” diganti “Penduduk” (1) Penduduk memiliki hak-hak atas tanah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. F-PAN Tidak ada perubahan
1228. (1) Rakyat Aceh memiliki hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
670
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Redaksionalnya perlu disempurnakan dengan menambahkan kata “ kedaulatan” dan menghapuskan kalimat “ sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
(1) Rakyat Aceh memiliki kedaulatan terhadap hak atas tanah.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Rakyat Aceh memiliki kedaulatan terhadap hak atas tanah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Frasa “sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional” dihapus.
Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat
F-KB F-PKS Kalimat sesuai dengan norma, standard
an prosedur yang berlaku secara nasional.
(2) Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional.
F-BPD Tetap
1229. (2) Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional.
F-PBR Perubahan : Pemerintah Aceh berwenang mengatur peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
671
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(3) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf dan harta agama lainnya melalui pendaftaran.
(3) Pemerintah Provinsi Daerah Aceh wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf dan harta agama lainnya melalui pendaftaran.
F-PBR Tetap
1230.
(3) Pemerintah Aceh wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf dan harta agama lainnya.
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1231.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus 1232. Pasal 162
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
672
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Diantara kata “prosedur” dan “yang” disisipkan frase “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
(1) Pemerintah Aceh berwenang memberi izin hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi investor dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan norma, standar dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 158 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 161 F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1233.
(1) Pemerintah Aceh berwenang memberi izin hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi investor dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1234.
(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- 1235. BAB XXX F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
673
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXVIII
PENDIDIKAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
PENDIDIKAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 94
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 159 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 162 F-BPD Tetap F-PBR
1236.
Pasal 163
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat, sesuai asas Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
F-PPP
1237. (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
674
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1238.
(2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 95
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 160 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 163 F-BPD Tetap F-PBR
1239.
Pasal 164
F-PDS 1240. (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
675
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (1) 1) Setiap penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh berhak mendapat pendidikan yang murah dan bermutu, berdasarkan perinsip demokratis, namun mengakui dan menghormati nilai-nilai islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
F-PPP F-PD Kata-kata “dan Islami” dihapus (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan
yang bermutu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai islami, budaya dan kemajemukan bangsa.
F-PPP F-PD Kata-kata “nilai Islami” diganti “norma
agama” (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, norma agam, budaya dan kemajemukan bangsa.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1241. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai islami, budaya dan kemajemukan bangsa.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
676
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 96
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 161 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 164 F-BPD Tetap F-PBR
1242.
Pasal 165
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan Isi
(1) Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berhak memperoleh pendidikan dasar yang murah dan bermutu, seperti juga untuk anak Indonesi lain dalam usia yang sama..
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1243. (1) Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berhak memperoleh pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
677
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dasar.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1244.
(2) Penduduk Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dasar.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Isi (3) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana yang cukup untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
1245.
(3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
F-PDS -- 1246. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
678
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi
(4) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan tanpa pungutan biaya kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
F-PPP F-PD Diantara kata “mampu” dan “samai”
disisipkan kata “diusahakan”. (4) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan tanpa pungutan biaya kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu diusahakan sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota mengutamakan pelayanan pendidikan gratis kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
(4) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan tanpa pungutan biaya kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (5) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus untuk orang cacat dan anak-anak terlantar.
F-PPP F-PD Tetap
1247. (5) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus untuk orang cacat dan anak-anak terlantar.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
679
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus untuk orang cacat dan anak-anak terlantar.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (6) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” setelah kata “Aceh”.
(6) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1248.
(6) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 97
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 162
1249. Pasal 166
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
680
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 165 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Isi
(1) Pernerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengarahkan, membantu, memberi layanan sarana-prasarana terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.
F-BPD (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.
F-PBR Tetap
1250.
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.
F-PDS --
1251. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
681
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan Isi (2) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota memberi layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lainnya melalui pengembangan kurikulum di masing-masing jenis dan jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Dibelakang kata “dayah” ditambah
“(pesantren). (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah (pesantren) dan pendidikan nonformal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak perlu.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan
F-KB
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
682
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PBR Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan umum tentang penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pengembangan perguruan tinggi, kurikulum dan standar mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan.
F-BPD (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pengembangan perguruan tinggi, kurikulum dan standar mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan.
1252. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pengembangan perguruan tinggi, kurikulum dan standar mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
683
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tambah substansi
(3) Alokasi dana pendidikan melalui APBD Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan APBD Kabupaten/ Kota diprioritaskan untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu di semua jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, sesuai peraturan perundangan-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1253.
(4) Alokasi dana pendidikan melalui APBA dan APBK tidak diperuntukkan untuk pendidikan dan pelatihan kedinasan, kegiatan pelayanan publik di luar bidang pendidikan serta diprioritaskan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1254. (5) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
684
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (5) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 98
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 163 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 166 F-BPD Tetap F-PBR
1255.
Pasal 167
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Penyelenggara pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh wajib memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1256. (1) Penyelenggara pendidikan di Aceh wajib memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
685
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihapus
(1) Penyelenggara pendidikan di Aceh wajib memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi (2) Penyelenggara pendidikan dayah wajib memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Dibelakang kata “dayah” ditambah
“(pesantren). (2) Penyelenggara pendidikan dayah (pesantren) wajib
memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1257.
(2) Penyelenggara pendidikan dayah wajib memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Ayat “(2)” diganti (1)” (3) Penetapan standar akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1258.
(3) Penetapan standar akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- 1259. Pasal 168 F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
686
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 99
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 164 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 167 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberi akses kepada peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan oleh tenaga profesional dari dalam dan luar negeri.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1260.
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberi akses kepada peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan oleh tenaga profesional dari dalam dan luar negeri.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga profesional dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1261. (2) Pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga profesional dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
687
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi
(3) Penyelenggara pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1262.
(3) Penyelenggara pendidikan di Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 100
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 165 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 168
1263. Pasal 169
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
688
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Isi (1) Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh wajib memperkuat fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan komite sekolah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1264.
(1) Pemerintah Aceh wajib memperkuat fungsi dan peran Majelis Pendidikan Daerah.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Diperdebatkan (2) Tata cara pembentukan, susunan, tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1265.
(2) Tata cara pembentukan, susunan, tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap 1266. BAB XXXI
KEBUDAYAAN F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXIX KEBUDAYAAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
689
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 101
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 166 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 169 F-BPD Tetap F-PBR
1267.
Pasal 170
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan serta kesenian Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berlandaskan keragaman nilai-nilai dalam masyarakat, dengan menghargai kekhasan nilai dan keistimewaan masyarakat Aceh.
F-PPP
1268. (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan Aceh serta kesenian Aceh yang berlandaskan nilai-nilai peradaban islami.
F-PD Frase “yang berlandaskan nilai-nilai peradaban islami” dihapus.
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan Aceh serta kesenian Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
690
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan Redaksi (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memberikan peran kepada masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1269.
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota memberikan peran kepada masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota membina, mengembangkan dan melestarikan keragaman kebudayaan dan kesenian daerah dalam upaya mempertahankan jati diri dan membentuk kepribadian masyarakat Aceh, sebagai bagian integral kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.
F-PPP
1270. (3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota membina, mengembangkan dan melestarikan keragaman kebudayaan dan kesenian daerah dalam upaya mempertahankan jati diri dan membentuk kepribadian masyarakat Aceh.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
691
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan kesenian kelompok-kelompok etnik Aceh termasuk warisan budaya dan kesenian etnik minoritas di Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1271.
(4) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan kesenian kelompok-kelompok etnik Aceh termasuk warisan budaya dan kesenian etnik minoritas di Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (5) Bahasa daerah dapat menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan tingkat sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1272. (5) Bahasa daerah dapat menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan tingkat sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
692
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (6) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat membentuk lembaga kebudayaan dan/atau kesenian Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1273.
(6) Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga kebudayaan dan/atau kesenian aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (7) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebugaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Qanun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku” setelah kata “Qanun”.
(7) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1274.
(7) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Qanun.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
693
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 102
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 167 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 170 F-BPD Tetap F-PBR
1275.
Pasal 171
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melindungi dan melestarikan situs, literatur, dokumen sejarah, tanda bekas tsunami, kebudayaan dan peradaban Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1276.
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota melindungi dan melestarikan situs, literatur, dokumen sejarah, tanda bekas tsunami, kebudayaan dan peradaban Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mendirikan dan mengembangkan pusat-pusat kebudayaan, kesenian dan peradaban Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
1277. (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mendirikan dan mengembangkan pusat-pusat kebudayaan, kesenian dan peradaban Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
694
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mencari kembali dan mengembalikan benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1278.
(3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mencari kembali dan mengembalikan benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun.
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku” setelah kata “Qanun”.
(4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1279. (4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
695
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXX SOSIAL
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1280.
BAB XXXII SOSIAL
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 103
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 168 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 171 F-BPD Tetap F-PBR
1281.
Pasal 172
F-PDS F-PG Tetap 1282. (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:
F-PDI P Perubahan Redaksi (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
696
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1283.
a. memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi b. menyediakan akses yang memudahkan peri kehidupan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyandang masalah sosial;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1284.
b. menyediakan akses yang memudahkan prikehidupan penduduk Aceh yang menyandang masalah sosial;
F-PDS -- 1285. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
697
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap c. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana (alam dan sosial); dan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
c.mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana (alam dan sosial); dan
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap d. merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perorangan yang hancur akiba bencana.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap Tetap F-BPD
Penambahan huruf dan redaksi baru: e. membantu merehabilitasi harta benda
publik dan perorangan yang hancur akibat konflik.
e. membantu merehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur akibat konflik.
F-PBR Tetap
1286.
d. merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perorangan yang hancur akiba bencana.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi (2) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota membangun panti-panti sosial bagi penyandang masalah sosial.
1287. (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota membangun panti-panti sosial bagi penyandang masalah sosial.
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
698
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
Tetap Perlu penambahan ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Aceh akan melakukan
upaya-upaya untuk merehabilitasi korban konflik dan korban bencana alam.
F-PKS
Perlu penambahan ayat (4) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membantu merehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur akibat konflik
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi (3) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor ayat menjadi ayat (5) F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1288.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
F-PDS -- 1289. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
699
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan Redaksi (4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun.
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” setelah kata “Qanun”.
(4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(4) Pelaksanaan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXXI KESEHATAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1290.
BAB XXXIII KESEHATAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 104 1291. Pasal 173
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
700
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 169 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 172 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (1) Kesehatan merupakan hak rakyat yang mendasar dan
merupakan investasi sumber daya manusia dalam pembangunan Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1292.
(1) Kesehatan merupakan hak rakyat yang mendasar dan merupakan investasi sumber daya manusia dalam pembangunan Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Setiap penduduk Aceh berhak memperoleh pelayanan kesehatan fisik, mental dan peningkatan gizi.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1293.
(2) Setiap penduduk Aceh berhak memperoleh pelayanan kesehatan fisik, mental dan peningkatan gizi.
F-PDS -- 1294. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
701
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (3) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif secara gratis
F-PPP F-PD Ditambahkan “sesuai kemampuan
keuangan daerah” di belakang kata “gratis.
(3) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif secara gratis sesuai kemampuan keuangan daerah.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu penambahan “ anak cacat dan anak terlantar”, “ fisik, mental dan peningkatan gizi secara gratis” Kata “yang komprehensif” dihilangkan
(3) Setiap anak yatim, fakir miskin, anak cacat dan anak terlantar berhak memperoleh pelayanan kesehatan fisik, mental dan peningkatan gizi secara komprehensif dan gratis.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(3) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif secara gratis.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS Tambah kata “ayat (3)” (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1295.
(4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
702
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 105
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 170 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 173 F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1296.
Pasal 174
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan Redaksi (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan secara islami berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
F-PPP F-PD Kata-kata “secara islami” dihapus.
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan secara islami berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1297. (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan secara islami berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
703
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS Di tambah kata manusiawi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan secara Manusiawi berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi
standar manajemen, administrasi dan informasi, standar pelayanan dan obat, standar pembiayaan, standar prasarana dan sarana serta standar kualifikasi dan kompetensi tenaga medis.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1298.
(2) Standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi standar manajemen, administrasi dan informasi, standar pelayanan dan obat, standar pembiayaan, standar prasarana dan sarana serta standar kualifikasi dan kompetensi tenaga medis.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
(3) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mencegah dan menanggulangi segala jenis penyakit endemi, epidemi, pandemi dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1299. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mencegah dan menanggulangi segala jenis penyakit endemi, epidemi, pandemi dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
704
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mencegah dan menanggulangi segala jenis penyakit endemi, epidemi, pandemi dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
F-BPD (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan pemerintah daerah kabupaten/kota mencegah dan menanggulangi segala jenis penyakit endemi, epidemi, pandemi dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
F-PBR Tetap
F-PDS --
F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi
(4) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peluang kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
F-PPP F-PD Tetap
1300. (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peluang kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
705
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah”
(3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peluang kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
F-BPD (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberikan peluang kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi (5) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan pembiayaan kesehatan yang mencukupi kebutuhan normatif upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi penduduk miskin.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1301. (5) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan pembiayaan kesehatan yang mencukupi kebutuhan normatif upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi penduduk miskin.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
706
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (4) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan pembiayaan kesehatan yang mencukupi kebutuhan normatif upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi penduduk miskin.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1302.
(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Qanun.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
707
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 106
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 171 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 174 F-BPD Pasal 175 F-PBR
1303.
Pasal 175
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan Redaksi (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan, pemulihan psikososial dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan
1304. (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan, pemulihan psikososial dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
708
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Perlu ditambah kata “Pemerintah” (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan, pemulihan psikososial dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
F-BPD (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan pemerintah daerah kabupaten/kota merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan, pemulihan psikososial dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Perencanaan dan pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya Aceh dan memaksimalkan peran masyarakat setempat.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1305. (2) Perencanaan dan pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya Aceh dan memaksimalkan peran masyarakat setempat.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
709
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap
(3) Ketentuan mengenai program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1306.
(3) Ketentuan mengenai program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXXII HAK ASASI MANUSIA
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB Pengaturan tentang HAM dalam RUU ini tidak
relevan, karena HAM berlaku secara universal. DI sisi lain, telah ada UU nomor 39 tahun 1999. BAB XXXIV ini sebaiknya diganti judul menjadi PENEGAKAN HAM, dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal di dalamnya mengatur tentang tata cara penegakan HAM dalam penyelenggaraan pemeirntahan di Aceh
BAB XXXIV PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1307.
BAB XXXIV HAK ASASI MANUSIA
F-PDS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
710
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 107
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 172 Pasal 176-179 dihapus, dan diganti sebagaimana dicantumkan dalam lajur kanan
Pasal 176
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam peraturan peundang-undangan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada kelompok dan suku minoritas di Aceh.
(3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh.
(4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.
Pasal 177
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang bermartabat.
F-KB
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 175
1308. Pasal 176
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
711
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Seluruh penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh berkedudukan sama di depan hukum.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1309.
(1) Seluruh penduduk Aceh berkedudukan sama di depan hukum.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap 2) Seluruh penduduk yang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundangundangan berhak memillh dan dipilih.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1310.
(2) Seluruh penduduk yang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan berhak memilih dan dipilih.
F-PDS -- 1311. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
712
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi 3) Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki hak kebebasan berbicara, kebebasan pers dan publikasi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berdemontrasi secara damai, dan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja dan hak mogok.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(3) Penduduk Aceh memiliki hak kebebasan berbicara, kebebasan pers dan publikasi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berdemontrasi secara damai, dan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja dan hak mogok.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (4) Tidak seorang pun penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjarakan secara melawan hukum
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1312.
(4) Tidak seorang pun penduduk Aceh dapat ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjarakan secara melawan hukum.
F-PDS -- 1313. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
713
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (5) Tidak dibenarkan melakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-wenang atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian, pencabutan atau perampasan hak atau pembatasan atas kebebasan setiap orang.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(5) Tidak dibenarkan melakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-wenang atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian, pencabutan atau perampasan hak atau pembatasan atas kebebasan setiap orang.
F-PDS Dengan memperhatikan tugas dan fungsi polisi, jaksa dan kehakiman : Catatan : Terkecuali untuk keperluan untuk penyidikan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak dibenarkan melakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-wenang atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian, pencabutan atau perampasan hak atau pembatasan atas kebebasan setiap orang.
F-PG Tetap F-PDI P tetap (6) Tidak dibenarkan untuk melakukan penyiksaan atas
penduduk atau kesewenangwenangan dan pencabutan atas hak hidup secara melawan hukum.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1314.
(6) Tidak dibenarkan untuk melakukan penyiksaan atas penduduk atau kesewenang-wenangan dan pencabutan atas hak hidup secara melawan hukum.
F-PDS 1315. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
714
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (7) Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni dan sastra dan aktivitas budaya lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.
F-PPP F-PD Frase “yang tidak bertentangan dengan
syari’at islam” dihapus. (7) Penduduk Aceh memiliki kebebasan untuk
melakukan penelitian akademik, kreasi seni dan sastra dan aktivitas budaya lainnya .
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(7) Penduduk Aceh memiliki kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni dan sastra dan aktivitas budaya lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’at islam.
F-PDS Di tambah dengan kalimat : Peraturan perundang-undangan.
Penduduk Aceh memiliki kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni dan sastra dan aktivitas budaya lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (8) Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh berhak
untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, akses kepada pengadilan, memilih pengacara/penasehat hukum untuk perlindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan pengadilan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1316. (8) Penduduk Aceh berhak untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, akses kepada pengadilan, memilih pengacara/penasehat hukum untuk perlindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan pengadilan.
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
715
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu penambahan ayat (9) Semua penduduk Aceh dan penduduk lain di Aceh memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Aceh.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 108
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 173 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 176 F-BPD Tetap F-PBR
1317.
Pasal 177
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Setiap penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1318. (1) Setiap penduduk Aceh berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
716
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Setiap penduduk yang belum mendapat hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas jaminan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
F-PPP F-PD Ditambahkan frase “sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah”. (2) Setiap penduduk yang belum mendapat hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas jaminan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap Tetap
F-BPD
Penambahan ayat dan redaksi baru: (3) Pelaksanaan pemberian jaminan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun.
(3) Pelaksanaan pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun.
F-PBR Tetap
1319.
(2) Setiap penduduk yang belum mendapat hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas jaminan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 109 1320. Pasal 178
F-PPP
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
717
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PD Tetap F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 174 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 177 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Dirubah, setelah kata sebagaimana
disebut dalam ditambahkan kalimat Universal Declaration of Human Right, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan di bidang HAM dan kovenan internasional yang telah diratifikasi Pemerintah dan/atau dan setelah kata …. yang telah ditambahkan kata diratifikasi Pemerintah dan /atau , setelah kata ditetapkan ditambah kata sebagai peraturan perundang-undangan, menggantikan kata dalam peraturan perundang-undangan.
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam Universal Declaration of Human Right, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan di bidang HAM dan kovenan internasional yang telah diratifikasi Pemerintah dan/atau telah ditetapkan sebagai peraturan peundang-undangan
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam kovenan internasional yang telah ditetapkan dalam peraturan peundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS
1321.
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam kovenan internasional yang telah ditetapkan dalam peraturan peundang-undangan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
718
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR 1. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam kovenan internasional.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada kelompok dan suku minoritas di Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada kelompok dan suku minoritas di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR 3. Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia
di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
1322.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada kelompok dan suku minoritas di Aceh.
F-PDS -- F-PG Dirubah, dengan menambahkan kalimat
paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini.
(3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini.
1323. (3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh.
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
719
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Pengadilan HAM telah diatur dalam UU No. 26/2000. 1. Batas waktu pembentukan Pengadilan HAM di Aceh harus dicantumkan. 2. Pengaturan mekanisme Pengadilan HAM di Aceh bisa mengikuti UU No.26/2000 karena bisa bersifat retroaktif. 3. Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh memerlukan juga pembangunan institusi pengadilannya. Perlu dicantumkan bahwa ada orang Aceh yang harus menjadi Jaksa Penuntut ad hoc/non karier dan Hakim ad hoc/non karier.
F-PD Ditambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata “Aceh”.
(3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
720
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Pengadilan HAM telah diatur dalam UU No. 26/2000. 1. Batas waktu pembentukan Pengadilan HAM di Aceh harus dicantumkan. 2. Pengaturan mekanisme Pengadilan HAM di Aceh bisa mengikuti UU No.26/2000 karena bisa bersifat retroaktif. 3. Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh memerlukan juga pembangunan institusi pengadilannya. Perlu dicantumkan bahwa ada orang Aceh yang harus menjadi Jaksa Penuntut ad hoc/non karier dan Hakim ad hoc/non karier.
(3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini
F-KB F-PKS Perlu penambahan kalimat “paling lambat
1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
(3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini
F-BPD Perubahan redaksional: (3) Pemerintah membentuk Pengadilan
Hak Asasi Manusia untuk Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
(3) Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
F-PBR 4. Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah derivasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang bertugas untuk merumuskan dan menentukan rekonsiliasi dan melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
721
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- Dirubah, setelah kata di Aceh, ditambah dengan kalimat paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya KKR Nasional,
(4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya KKR Nasional, dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi
Tambahan (5) KKR merupakan upaya penguatan program reintegrasi untuk mewujudkan rekonsiliasi bagi perdamaian Aceh
F-PG
Tambahan (6) Pembentukan pengadilan HAM seperti yang dimaksud dalam ayat (3), tidak berlaku asas retroaktif dalam melaksanakan fungsinya.
Tetap (4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.
1324.
(4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.
F-PDI P
Penambahan substansi (5) Sebelum terbentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah wajib memberikan amnesti yang adil kepada semua pihak pelaku konflik di masa lampau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Undang-undang ini disahkan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
722
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
KKR telah diatur dalam UU No. 27/2004. 1.Batas waktu pembentukan KKR di Aceh harus dicantumkan. 2. Mengingat begitu banyak kelemahan prinsipil dan operasional pada KKR Nasional maka harus dicantumkan mekanisme khusus KKR di Aceh, mulai dari seleksi dan syarat calon komisioner, mandat khusus, mekanisme truth seeking di Aceh, dan mekanisme rekonsiliasi khas di Aceh.
F-PPP
Tambahan Pasal yang relevan dengan mekanisme Pengadilan HAM dan KKR: Mekanisme Pengadilan HAM dan KKR sama-sama menyediakan mekanisme reparasi; kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM. Sementara untuk RUU PA versi DPRD NAD hak reparasi korban konflik dimasukkan dalam tema Sosial, disandingkan dengan korban bencana alam. Perlu dicantumkan dalam RUU PA bahwa dana kompensasi bagi korban –yang diberikan lewat mekanisme Pengadilan HAM dan KKR- harus diberikan melalui alokasi dana di APBN atau APBD Aceh.
F-PD Ditambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah kata-kata “upaya rekonsiliasi”.
(4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
723
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN KKR telah diatur dalam UU No. 27/2004. 1.Batas waktu pembentukan KKR di Aceh harus dicantumkan. 2. Mengingat begitu banyak kelemahan prinsipil dan operasional pada KKR Nasional maka harus dicantumkan mekanisme khusus KKR di Aceh, mulai dari seleksi dan syarat calon komisioner, mandat khusus, mekanisme truth seeking di Aceh, dan mekanisme rekonsiliasi khas di Aceh.
(4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
(5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bertugas untuk merumuskan dan menentukan rekonsiliasi dan melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.
(6) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan memperhatikan pertimbangan DPRA.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat calon komisioner, mekanisme pencarian kebenaran, rekonsiliasi, reparasi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM di Aceh diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh yang dibuat dengan konsultasi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
724
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan Pasal yang relevan dengan mekanisme Pengadilan HAM dan KKR: Mekanisme Pengadilan HAM dan KKR sama-sama menyediakan mekanisme reparasi; kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM. Sementara untuk RUU PA versi DPRD NAD hak reparasi korban konflik dimasukkan dalam tema Sosial, disandingkan dengan korban bencana alam. Perlu dicantumkan dalam RUU PA bahwa dana kompensasi bagi korban –yang diberikan lewat mekanisme Pengadilan HAM dan KKR- harus diberikan melalui alokasi dana di APBN atau APBD Aceh. Perlu juga dicantumkan lembaga/institusi apa yang wajib menjalankan mekanisme reparasi bagi korban pelanggaran HAM.
F-KB F-PKS Perlu penambahan kalimat “paling lambat
1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
(4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini
Tetap
F-BPD Penambahan ayat dan redaksi baru: (5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
(5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
725
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan ayat dan redaksi baru: (6) Mekanisme Pengadilan HAM dan KKR
secara bersama-sama menyediakan mekanisme reparasi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM dan bencana alam.
(6) Mekanisme Pengadilan HAM dan KKR secara bersama-sama menyediakan mekanisme reparasi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM dan bencana alam.
F-PBR 6. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dengan memperhatikan pertimbangan DPRA.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 110
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 175 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 178 F-BPD Tetap F-PBR
1325.
Pasal 179
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang bermartabat.
F-PPP F-PD Tetap
1326. (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang bermartabat.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
726
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.
F-PPP F-PD Ditambahkan frasa “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” dibelakang kata “Qanun”.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
Tetap F-PKS
Penambahan ayat (3) Dalam hal tidak adanya jaminan proses investigasi yang adil dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan berat hak asasi manusia tertentu di wilayah Aceh, pemerintah dapat memberi kesempatan kepada pelapor khusus (special rappourteur) dan/atau pejabat lain Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masuk ke wilayah Aceh.
1327. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
727
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap Adanya penambahan pasal :
Pasal ….. Dalam hal tidak adanya jaminan proses investigasi yang adil dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan berat hak asasi manusia tertentu di wilayah, pemerintah memberi kesempatan kepada pelapor khusus (special rappourteur) dan/atau pejabat lain Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masuk ke wilayah Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan perubahan
BAB XXXIII QANUN, PERATURAN GUBERNUR DAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1328.
BAB XXXV QANUN, PERATURAN GUBERNUR DAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 111
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 176 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 179 F-BPD Tetap
1329. Pasal 180
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
728
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1)Qanun disahkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRA dan DPRK.
F-PPP F-PD Ditambahkan frasa “sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” dibelakang kata “DPRK”.
(1) Qanun disahkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRA dan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1330.
(1) Qanun disahkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRA dan DPRK.
F-PDS Catatan : Asal tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1331.
(2) Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
F-PDS -- 1332. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
729
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Aceh dan Lembaran Kabupaten/Kota.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (4) Rancangan Qanun yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRA dan DPRK, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ditandatangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota, maka rancangan Qanun sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1333.
(4) Rancangan Qanun yang telah mendapat persetujuan bersama DPRA dan DPRK, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ditandatangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota, maka rancangan Qanun sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam Lembaran Pemerintah Aceh dan Lembaran Pemerintah Kabupaten/Kota.
F-PDS -- 1334. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
730
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (5) Dalam hal sahnya Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya, ”Qanun ini dinyatakan sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(5) Dalam hal sahnya Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya, “Qanun ini dinyatakan sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), harus dibukukan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun dalam Lembaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Lembaran Kabupaten/Kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1335.
(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dibukukan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun dalam Lembaran Aceh dan Lembaran Kabupaten/Kota.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
731
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 112
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 177 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 180 F-BPD Tetap F-PBR
1336.
Pasal 181
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pengawasan Pemerintah terhadap Qanun Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh/ kabupaten/kota dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1337.
(1) Pengawasan Pemerintah terhadap Qanun Aceh/kabupaten/kota dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Berubah, dengan merujuk bahwa esensi
pencabutan dan/atau pembatalan produk hukum hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Qanun yang bertentangan dengan undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review.
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Pemerintah.
F-PPP
1338. (2) Qanun yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Pemerintah, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
732
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Perbaikan redaksional dengan penambahan “melalui uji materil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”
(2) Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Adanya penambahan ayat : 3. Qanun yang telah sah tidak dapat dibatalkan, kecuali
melalui uji materil (yudicial review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 113
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 178 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 181 F-BPD Tetap F-PBR
1339.
Pasal 182
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1340. Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
733
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. kejelasan tujuan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1341.
a. kejelasan tujuan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1342.
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Tetap c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
1343. c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
F-PKS Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
734
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap d. dapat dilaksanakan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1344.
d. dapat dilaksanakan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1345.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap f. kejelasan rumusan; dan F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1346. f. kejelasan rumusan; dan
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
735
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap g. keterbukaan. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1347.
g. keterbukaan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 114
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 179 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 182 F-BPD Tetap F-PBR
1348.
Pasal 183
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Materi muatan Qanun mengandung asas:
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1349. (1) Materi muatan Qanun mengandung asas:
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
736
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap a. pengayoman; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1350.
a. pengayoman;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap b. kemanusiaan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1351.
b. kemanusiaan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap c. kebangsaan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1352. c. kebangsaan;
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
737
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap d. kekeluargaan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1353.
d. kekeluargaan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap e. keanekaragaman; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1354.
e. keanekaragaman;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap f. keadilan; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1355.
f. keadilan;
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
738
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap g. non diskriminasi; F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1356.
g. non diskriminasi;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1357.
h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1358.
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
739
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PG Tetap F-PDI P Tetap j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan
keselarasan. F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1359.
j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun yang bersangkutan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1360.
(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun yang bersangkutan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 115
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 180 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 183
1361. Pasal 184
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
740
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1)Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1362.
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (2) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1363.
(2) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Qanun. F-PPP
1364. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun.
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
741
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Tetap
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 116
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 181 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 184 F-BPD Tetap F-PBR
1365.
Pasal 185
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRA, DPRK, Gubernur dan Bupati/Walikota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1366. (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRA, DPRK, Gubernur dan Bupati/Walikota.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
742
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRA, DPRK,
Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA/DPRK, sedang-kan rancangan Qanun yang disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1367.
(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRA, DPRK, Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA/DPRK, sedangkan rancangan Qanun yang disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI UUD 1945 Catatan : Peraturan Daerah yang dibuat oleh legislatif DPRD tidak boleh bertentang dan Undang-Undang yang lebih tinggi dan otomatis gugur dan tidak berlaku.
F-PG Tetap 1368. (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Qanun yang berasal dari Gubernur dan Bupati/Walikota diatur dengan Qanun.
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Qanun yang berasal dari Gubernur dan Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
743
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 117
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 182 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 185 F-BPD Tetap F-PBR
1369.
Pasal 186
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (1) Rancangan Qanun disampaikan oleh anggota komisi, gabungan beberapa orang anggota fraksi/komisi atau alat kelengkapan DPRA/DPRK yang khusus menangani bidang legislasi.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1370. (1) Rancangan Qanun disampaikan oleh anggota komisi, gabungan beberapa orang anggota fraksi/komisi atau alat kelengkapan DPRA/DPRK yang khusus menangani bidang legislasi.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
744
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN
TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
mempersiapkan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1371.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 118
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 183 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 186 F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1372.
Pasal 187
F-PDS 1373. (1) Penyebarluasan rancangan Qanun yang F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
745
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (1) Penyebarluasan rancangan Qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Penyebarluasan rancangan Qanun yang berasal dari
Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Aceh dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1374.
(2) Penyebarluasan rancangan Qanun yang berasal dari Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Aceh dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 119
F-PPP
1375. Pasal 188
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
746
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 184 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 187 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS Tetap F-PG
Tambahan ayat (2) Qanun dapat mengatur sanksi berupa ancaman hukuman dalam rangka pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
F-PDI P Tetap (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD F-PBR Tetap
1376.
(1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap, dari ayat (2) menjadi ayat (3) F-PDI P Tetap (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
F-PPP F-PD Dihapus
1377. (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
747
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Perlu dirubah redaksionalnya menjadi
“Qanun dapat memuat ancaman pidana dan/atau denda
(2) Qanun dapat memuat ancaman pidana dan/atau denda
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan atau
denda.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap, dari ayat (3) menjadi ayat (4) F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Kalimat sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dihapus
(3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
F-BPD Perubahan redaksinal: (3) Qanun dapat memuat ancaman
pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
(3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
1378. (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
F-PBR Perubahan Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
748
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Pasal 120 F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 185 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 188 F-BPD Tetap F-PBR
1379.
Pasal 189
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Untuk melaksanakan Qanun, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1380.
Untuk melaksanakan Qanun, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 121
F-PPP
1381. Pasal 190
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
749
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 186 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 189 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Aceh/Kabupaten/Kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1382.
(1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Aceh/Kabupaten/Kota.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota
diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Istimewa Aceh/kabupaten/kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1383. (2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Aceh/kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
750
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (3) Pengundangan Qanun dan Peraturan Gubernur
dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Istimewa Aceh
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Perubahan redaksional:
(3) Pengundangan Qanun dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh.
(3) Pengundangan Qanun dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh.
F-PBR Tetap
1384.
(3) Pengundangan Qanun dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (4) Pengundangan Qanun dan Peraturan Bupati/ Walikota
dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten/kota F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1385. (4) Pengundangan Qanun dan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten/kota
F-BPD Perubahan redaksional: (4) Pengundangan Qanun dan Peraturan
Bupati/Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.
(4) Pengundangan Qanun dan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
751
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (5) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh wajib
menyebarluaskan Qanun dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalarn Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1386.
(5) Pemerintah Aceh wajib menyebarluaskan Qanun dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalam Lembaran Aceh dan Berita Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (6) Pemerintah Kabupaten/kota wajib menyebarluaskan
Qanun dan Peraturan Bupati/Walikota yang telah diundangkan dalam Lembaran kabupaten/kota dan Berita Kabupaten/kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1387. (6) Pemerintah Kabupaten/kota wajib menyebarluaskan Qanun dan Peraturan Bupati/Walikota yang telah diundangkan dalam Lembaran kabupaten/kota dan Berita Kabupaten/kota.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
752
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan
Pasal 122
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 187 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 190 F-BPD Tetap F-PBR
1388.
Pasal 191
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap
(1) Untuk membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1389. (1) Untuk membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
753
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan
Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1390.
(2) Pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 123
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 188 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 191 F-BPD Tetap F-PBR
1391.
Pasal 192
F-PDS 1392. (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
754
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil.
F-PDS Catatan : Hal ini perlu diatur dengan baik, tegas dan jelas tentang kritrianya, bukan karena suka dan tidak suka.
F-PG Tetap F-PDI P Tetap (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas
Qanun dilakukan oleh pejabat penyidikan dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1393.
(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas Qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
1394. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
755
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (3) Dengan Qanun dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
(3) Dengan Qanun dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XXXIV
BENDERA, LAMBANG DAN HYMNE F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1395.
BAB XXXVI BENDERA, LAMBANG DAN HYMNE
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 124
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 189
1396. Pasal 193
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
756
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 192 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Bendera Merah Putih merupakan lambang bendera nasional yang berlaku bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1397.
Bendera Merah Putih merupakan lambang bendera nasional yang berlaku bagi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1398.
Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
F-PDS -- 1399. F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
757
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Perubahan redaksi (3) Bendera Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Bendera Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.
F-PDS Kalimat ini di hapuskan saja karena sudah diatur dalam Undang-Undang
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (4) Bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1400.
Bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangn-undangan.
F-PDS Kalimat ini di hapuskan saja karena sudah diatur dalam Undang-Undang
F-PG Tetap 1401. Pasal 194 F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 125
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
758
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 190 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 193 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1402.
Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan.
F-PDS Kalimat ini di hapuskan saja karena sudah diatur dalam Undang-Undang
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Ketentuan mengenai lambang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1403. Ketentuan mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
759
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS Kalimat ini di hapuskan saja karena sudah diatur dalam Undang-Undang
F-PG Tetap F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan
perubahan Pasal 126
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 191 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 194 F-BPD Tetap F-PBR
1404.
Pasal 195
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang bersifat nasional bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1405.
(1) Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang bersifat nasional bagi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat menetapkan Hymne Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.
F-PPP F-PD Tetap
1406. (2) Pemerintah Aceh dapat menetapkan Hymne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
760
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap (3) Ketentuan mengenai Hymne Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1407.
(3) Ketentuan mengenai Hymne Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XXXV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1408. BAB XXXVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
761
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 127
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 192 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 195 F-BPD Tetap F-PBR
1409.
Pasal 196
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan substansi Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan penyelesaian perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1410.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 193
1411. Pasal 197
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
762
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 196 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1412.
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1413.
(2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan.
F-PDS --
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB Tetap
1414. (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.
F-PKS
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
763
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB Tetap
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR
1415.
BAB XXXVIII KETENTUAN LAIN-LAIN
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 184 F-KB Penyesuaian nomor pasal Pasal 197
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 197 F-BPD Tetap F-PBR
1416.
Pasal 198
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan
1417. (1) Nama Aceh sebagai Daerah Provinsi dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009.
F-KB
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
764
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PKS Dihapus dan diganti dengan “Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum tahun 2009 yang akan datang.”
Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum tahun 2009 yang akan datang.
F-BPD Tetap F-PBR Perubahan : Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan
ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum tahun 2009 yang akan datang.
F-PDS Catatan : Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Nama Aceh sebagai Daerah Provinsi dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Dihapus F-BPD Tetap F-PBR Dihapus
1418.
(2) Nama dan gelar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XXXVI
KETENTUAN PERALIHAN
F-PPP
1419. BAB XXXIX KETENTUAN PERALIHAN
F-PD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
765
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PAN F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan Pasal 128
F-PPP F-PD Tetap Pasal 195
F-PAN Penyesuaian nomor pasal F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 198 F-BPD Tetap F-PBR
1420.
Pasal 199
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi Perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan negara asing atau pihak lainnya, yang berkenaan dengan perjanjian kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas alam (migas) yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama.
F-PPP F-PD Tetap
1421. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan negara asing atau pihak lainnya, yang berkenaan dengan perjanjian kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas alam (migas) yang berlokasi di Aceh dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
766
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu ada penambahan peralihan kerjasama kontrak secara rinci agar tidak ada kekacauan dalam implementasi UU ini.
(2) Dengan disahkannya undang-undang ini maka hak pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh beralih kepada Pemerintah Aceh dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul dari perjanjian kerjasama atau kontrak bagi hasil antara pihak lain dan Pemerintah atau Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
Perlu ada penambahan peralihan kerjasama kontrak secara rinci agar tidak ada kekacauan dalam implementasi UU ini.
(3) Selama belum adanya penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau badan pelaksana minyak dan gas bumi tetap melaksanakan tugas pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:
Perlu ada penambahan peralihan kerjasama kontrak secara rinci agar tidak ada kekacauan dalam implementasi UU ini.
a. setiap pembahasan menyangkut rencana kerja dan anggaran oleh Badan Pelaksana migas dengan badan usaha serta pembinaan dan pengawasan badan usaha yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Aceh harus mengikutsertakan dan atas persetujuan pemerintah Aceh; dan
Perlu ada penambahan peralihan kerjasama kontrak secara rinci agar tidak ada kekacauan dalam implementasi UU ini.
b. pembahasan menyangkut rencana kerja dan anggaran setiap badan usaha yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam lainnya serta pembina dan pengawasan badan usaha harus mengikutsertakan dan atas persetujuan Pemerintah Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
767
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Perlu ada penambahan peralihan kerjasama kontrak secara rinci agar tidak ada kekacauan dalam implementasi UU ini.
(4) Setiap pembahasan rencana tahunan dan budget yang diajukan oleh semua Production Sharing Contract (PSC) kepada Badan Pengelola minyak bumi dan gas alam (BP Migas) harus mengikutsertakan dan dengan persetujuan pemerintah Aceh
F-KB Perlu penyempurnaan redaksional (1) Berbagai perjanjian kerja sama antara pemerintah
dengan negara-negara asing atau pihak lainnya, yang berkenaan dengan perjanjian kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas alam (Migas) yang berlokasi di Aceh dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.
Penambahan ayat (2) Dengan disahkannya undang-undang ini maka hak pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh beralih kepada Pemerintah Aceh dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul dari perjanjian kerjasama atau kontrak bagi hasil antara pihak lain dan Pemerintah atau Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
F-PKS
Penambahan ayat (3) Selama belum adanya penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau badan pelaksana minyak dan gas bumi tetap melaksanakan tugas pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
768
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Penambahan point a. setiap pembahasan menyangkut rencana kerja dan anggaran oleh Badan Pelaksana migas dengan badan usaha serta pembinaan dan pengawasan badan usaha yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Aceh harus mengikutsertakan dan atas persetujuan pemerintah Aceh; dan
Penambahan point b. pembahasan menyangkut rencana kerja dan anggaran setiap badan usaha yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam lainnya serta pembina dan pengawasan badan usaha harus mengikutsertakan dan atas persetujuan Pemerintah Aceh.
Penambahan ayat Setiap pembahasan rencana tahunan dan budget yang diajukan oleh semua Contract Production Sharing (CPS) kepada Badan Pengelola minyak bumi dan gas alam (BP Migas) harus mengikutsertakan dan dengan persetujuan pemerintah Aceh.
F-BPD Perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan negara asing atau pihak lainnya, yang berkenaan dengan perjanjian kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas alam (migas) yang berlokasi di Aceh dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama kecuali ada kesepakatan para pihak penandatangan perjanjian untuk meninjau ulang perjanjian kerjasama.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
769
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Perubahan : (1) Berbagai perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan negara-negara asing atau pihak lainnya, yang berkenaan dengan perjanjian kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas alam (Migas) yang berlokasi di Aceh dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.
(2) Dengan disahkannya undang-undang ini maka hak pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh beralih kepada Pemerintah Aceh dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul dari perjanjian kerjasama atau kontrak bagi hasil antara pihak lain dan Pemerintah atau Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
770
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
(3) Selama belum adanya penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau badan pelaksana minyak dan gas bumi tetap melaksanakan tugas pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. setiap pembahasan menyangkut rencana kerja dan anggaran oleh Badan Pelaksana migas dengan badan usaha serta pembinaan dan pengawasan badan usaha yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Aceh harus mengikutsertakan dan atas persetujuan pemerintah Aceh; dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
771
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
b. pembahasan menyangkut rencana kerja dan anggaran setiap badan usaha yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam lainnya serta pembina dan pengawasan badan usaha harus mengikutsertakan dan atas persetujuan Pemerintah Aceh.
(4) Setiap pembahasan rencana tahunan dan budget yang diajukan oleh semua Contract Production Sharing (CPS) kepada Badan Pengelola minyak bumi dan gas alam (BP Migas) harus mengikutsertakan dan dengan persetujuan pemerintah Aceh.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 196 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 199 F-BPD Tetap
1422. Pasal 200
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
772
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
Tetap Pasal 201 baru Pasal 201
Tambahan ayat (1) Sebelum terbentuknya Partai Politik Lokal berdasarkan undang-undang ini, dalam pemilihan kepala daerah pasangan calon dari perorangan dapat diajukan menjadi pasangan calon gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
F-PG
Tambahan ayat (2) Calon perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya mendapat dukungan 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di 50% pada wilayah pemilihan masing-masing, ketentuan lebih lanjt di atur dengan Qanun.
F-PDI P Dihapus F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
1423. Pembentukan Partai Politik Lokal dan keikutsertaan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPRA dan DPRK yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilaksanakan paling cepat tanggal 15 Agustus 2006.
F-PBR Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
773
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS DI HAPUSKAN Hal ini sudah menyimpang jauh dari landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Pasal ini harus di hapuskan karena hal ini dapat memicu bubarnya NKRI akibat dari kecemburuan sosial dari provinsi lain.. Catatan : Hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
F-PG Berubah menjadi Pasal 202
Pasal 202
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 129
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 197 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 200 F-BPD Tetap
F-PBR
1424.
Pasal 201
F-PDS
1425. (1) Penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
774
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (1) Penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota untuk pertama kali dilaksanakan oleh KIP Provinsi NAD dan KIP Kabupaten/Kota yang telah dibentuk.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap
F-PBR Tetap
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk pertama kali dilaksanakan oleh KIP Provinsi NAD dan KIP Kabupaten/Kota yang telah dibentuk.
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Perubahan redaksi (2) Tata cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk pertama kali berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 2004, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya
F-PPP F-PD Tetap
1426. (2) Tata cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk pertama kali berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
F-PAN Tidak ada perubahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
775
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-KB F-PKS Tetap
(2) Tata cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk pertama kali berpedoman pada Qanun Aceh dan mengacu pada Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
F-BPD
Ditambahkan Ayat baru (3) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk pertama kali dapat menggunakan Qanun Aceh No. 3 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
F-PBR Tetap
F-PDS DI SESUAIKAN DENGAN UU DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
F-PG Tetap F-PDI P Nomor BAB disesuaikan dengan
perubahan BAB XXXVII
KETENTUAN PENUTUP
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB Tetap
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1427.
BAB XL KETENTUAN PENUTUP
F-PDS 1428. Pasal 202 F-PG Berubah menjadi Pasal 203 Pasal 203
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
776
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 130
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 198 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 201 F-BPD Tetap F-PBR
F-PDS F-PG Berubah redaksional. (1) Semua ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku di Aceh.
F-PDI P Perubahan redaksi (1) Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sepanjang tidak diatur dengan Undang-Undang ini.
F-PPP Dipindah ke BAB XXXIX Dengan penyempurnaan rumusan. Menjadi ayat (2)
(2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aceh sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
F-PD Diantara kata “di” dan “Aceh” disisipkan kata “Provinsi”
(1) Semua peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Aceh.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1429.
(1) Semua peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku di Aceh.
F-PDS -- F-PG Tetap 1430. (2) Semua peraturan perundang-undangan F-PDI P Dihapus
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
777
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PPP Penyempurnaan rumusan, menjadi ayat (1)
(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
F-PD Diantara kata “bagi” dan “Aceh” disisipkan kata “Provinsi”
(2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan hak otonomi luas bagi Provinsi Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini.
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
yang berkaitan secara langsung dengan hak otonomi luas bagi Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini.
F-PDS Di tambah : yang berlaku Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan hak otonomi luas bagi Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang yang berlaku.
F-PG Tetap F-PDI P Dihapus F-PPP Tetap F-PD Dihapus
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1431.
(3) Rencana perubahan terhadap Undang-Undang ini dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan DPRA.
F-PDS -- Tetap 1432. (4) Semua Qanun yang telah ada dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
F-PG Tambahan ayat (5) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang ini
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
778
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tambahan ayat (6) Hak, Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh tidak berkurang dengan dikeluarkannya undang-undang ini.
Tambahan ayat (7) Pemerintah Aceh melaksanakan seluruh kewenangan yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini
F-PDI P Tetap
(2) Semua Qanun yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
F-PPP Drop Menjadi penjelasan ayat (2) baru
Menjadi penjelasan ayat (2): Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini termasuk Qanun yang telah ada.
F-PD Tetap F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi Pasal 204 Pasal 204
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 131
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 199 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 202 F-BPD Tetap F-PBR
1433.
Pasal 203
F-PDS 1434. (1) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
779
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap (1) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Harus dibatasi hanya oleh Peraturan Pemerintah. Karena ketidakjelasan UU 10/2004, kadang Keputusan Menteri pun dalam praktek dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda (Qanun). Lebih baik diperjelas, hanya dengan Peraturan Pemerintah
Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
F-KB F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Perubahan redaksi (2) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh ditetapkan dengan Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1435.
(2) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintahan Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh.
F-PDS --
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
780
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
Tetap
Tambahan (4) DPRD NAD, DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2004 dan perangkat pemerintahan lainnya dinyatakan masih berlaku sampai terbentuknya seluruh perangkat DPRA dan DPRK hasil Pemilu 2009.
F-PG
Tambahan (5) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih tetap berlaku sampai ditetapkan nama lain dalam Qanun yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA hasil Pemilu 2009.
F-PDI P Tetap (3) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1436.
(3) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintahan kabupaten/kota ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
F-PDS -- F-PG Berubah menjadi Pasal 205 Pasal 205
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 132
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 200 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 203 F-BPD Tetap
1437. Pasal 204
F-PBR
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
781
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi
kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Dua tahun terlalu lama untuk pemulihan Aceh paska situasi darurat dan tsunami, dibuat dalam enam bulan
Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
F-KB F-PKS Kalimat 2 (dua) tahun diganti dengan 3
(tiga) bulan. Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1438.
Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
F-PDS -- F-PG
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 133
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 201 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 204 F-BPD Tetap F-PBR
1439.
Pasal 205
F-PDS 1440. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
782
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
F-PDS -- F-PG
F-PDI P Nomor PASAL disesuaikan dengan perubahan
Pasal 134
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Penyesuaian nomor pasal Pasal 202 F-KB
F-PKS Penyesuaian nomor pasal Pasal 205 F-BPD Tetap F-PBR
1441.
Pasal 206
F-PDS F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap
1442. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
F-BPD Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
783
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PBR Tetap F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN Tidak ada perubahan F-KB
F-PKS Tetap F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1443.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
F-PDS -- F-PG Tetap
F-PDI P Tetap Disahkan di Jakarta. pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1444.
Disahkan di Jakarta Pada tanggal….. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
F-PDS 1445. Diundangkan di Jakarta F-PG Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
784
www.parlemen.net
NO DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG FRAKSI USUL PERUBAHAN RUMUSAN SETELAH PERUBAHAN
F-PDI P Tetap Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, HAMID AWALUDDIN
F-PPP F-PD
F-PAN Tetap F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
Pada tanggal................... 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, HAMID AWALUDDIN
F-PDS
F-PG Tetap F-PDI P Tetap LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
..... NOMOR.......
F-PPP F-PD Tetap
F-PAN F-KB
F-PKS F-BPD Tetap F-PBR Tetap
1446.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.......NOMOR......
F-PDS
top related