Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraan

BENTUK NEGARA,PEMERINTAHAN DAN BENTUK KENEGARAAN

OLEHNITATRI WAHYUNI

OCTAVIA ANGELINA K

A. BENTUK NEGARA

B. BENTUK PEMERINTAHAN

C. BENTUK KENEGARAAN

BENTUK – BENTUK NEGARA

1. Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan

tunggal,yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.Negara Kesatuan dibedakan menjadi dua yaitu Sentralisasi & Desentralisasi

SENTRALISASI

Yaitu semua sistim pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,sedangkan daerah hanya hanya menjalankan perintah – perintah dan peraturan pemerintah pusat

DESENTRALISASI

Yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri (otonomi,swantantra). Aspirasi rakyat ditampung oleh parlemen daerang. Meskipun demikian pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

2. Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas

beberapa negara bagian yang masing – masing tidak berdaulat.Adapun ciri-ciri nya yaitu :• tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan

menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;• tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi

tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;• hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat

diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

BENTUK – BENTUK PEMERINTAHAN

1. Bentuk Pemerintahan Klasik Penggabungan bentuk negara dan bentuk pemerintahan.• Ajaran Plato (249-347 SM) Mengemukakan lima bentuk negara yaitu : AristokrasiTimokrasi Oligarki Demokrasi Tirani

Ajaran Aristoteles (384 – 322 SM)  • Monarki• Tirani• Aristokrasi• Folitea• Demokrasi

Ajaran polybios (204 – 122 M)

• Ajaran polybios yang dikenal dengan teori Siklus, sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politea dan demokrasi.

BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN) 

Dalam praktik – praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas:

Monarki absolut : adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.

Monarki konstitusional : adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi).

Monarki parlementer : bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik

dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik kontitusional, dan republik parlementer. 

Republik absolut : pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.

Republik konstitusional : presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.

Republik parlementer : presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu – gutat.

BENTUK KENEGARAAN Bentuk kenegaraan dibedakan menjadi koloni,

trustee, dominion, uni, protektorat, dan mandat.Koloni: adalah suatu daerah yang tidak diperintah

oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh utusan pemerintahan diatur negara yang menjajah.

Trustee:Pemerintahan di daerah trustee diawali oleh Dewan Perwalian PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri.

Dominion: adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam sejarah ketatanegaraan Inggris

Uni: adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja atau kepala negara.

 Protektorat: adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat.

Mandat:merupakan suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB