Bahan Rapat Kerja Pengawasan Pemilu - 2
Post on 12-Nov-2015
29 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
BAHAN 2 RAPAT KERJARENCANA DAN AKSI
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUMKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 DANANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
P A N W A S L UKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENGERTIANPENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PENGERTIANPENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
Arti Pengawasan Menurut Y. Zulkarnain, pengawasan secara
etimologi : awas yang berarti dapat melihatdengan jelas; hati-hati (untuk peringatan). (KamusPraktis Bahasa Indonesia, [Surabaya: Karya Utama,2000], hal. 50.);
Sondang P. Siagian mendefinisikannya secaraterminologi sebagai proses pengamatan daripadapelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untukmenjamin agar supaya semua pekerjaan yangsedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencanayang telah ditentukan sebelumnya. (FilsafatAdministrasi, [Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1996)] cet. ke-24, hal. 135. )
Menurut Y. Zulkarnain, pengawasan secaraetimologi : awas yang berarti dapat melihatdengan jelas; hati-hati (untuk peringatan). (KamusPraktis Bahasa Indonesia, [Surabaya: Karya Utama,2000], hal. 50.);
Sondang P. Siagian mendefinisikannya secaraterminologi sebagai proses pengamatan daripadapelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untukmenjamin agar supaya semua pekerjaan yangsedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencanayang telah ditentukan sebelumnya. (FilsafatAdministrasi, [Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1996)] cet. ke-24, hal. 135. )
Arti PemiluKata pemilu adalah akronim dari istilahpemilihan umum. Jika kata pemilu inidikaitkan dengan kata pengawasansebagaimana telah didefinisikan berarti:penilikan, penjagaan, dan pengarahankebijakan pelaksanaan pemilu atau dapatdiartikan pula proses pengamatanpelaksanaan seluruh kegiatan pemilu untukmenjamin agar semua pekerjaan yang sedangdilakukan dalam pemilu berjalan sesuaidengan rencana yang telah ditentukan.
Kata pemilu adalah akronim dari istilahpemilihan umum. Jika kata pemilu inidikaitkan dengan kata pengawasansebagaimana telah didefinisikan berarti:penilikan, penjagaan, dan pengarahankebijakan pelaksanaan pemilu atau dapatdiartikan pula proses pengamatanpelaksanaan seluruh kegiatan pemilu untukmenjamin agar semua pekerjaan yang sedangdilakukan dalam pemilu berjalan sesuaidengan rencana yang telah ditentukan.
Pengawasan Pemilu Menurut UU No.15/2011 Pasal 1 Angka 23
kegiatan mengamati,mengkaji, memeriksa, dan
menilai prosespenyelenggaraan pemilu
sesuai peraturan perundang-undangan
kegiatan mengamati,mengkaji, memeriksa, dan
menilai prosespenyelenggaraan pemilu
sesuai peraturan perundang-undangan
Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan MengamatiSeluruh Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
Mengamati seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni: (a) pemutakhiran data pemilih; (b) pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (c) proses penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (d) pelaksanaan kampanye; (e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; (f) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, dan penghitungan suara
hasil Pemilu; (g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; (h) proses rekapitulasi suara; (i) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan
Pemilu susulan; serta, (j) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Mengamati seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni: (a) pemutakhiran data pemilih; (b) pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (c) proses penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (d) pelaksanaan kampanye; (e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; (f) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, dan penghitungan suara
hasil Pemilu; (g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; (h) proses rekapitulasi suara; (i) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan
Pemilu susulan; serta, (j) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan MengkajiProspek-Prospek Tertentu yang Diduga Berpotensi
Terjadinya Pelanggaran Pemilu Mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi
terjadinya pelanggaran pemilu berarti menekankan perlunya kajiandalam bentuk analisis guna mengidentifikasi dan memetakanpotensi rawan pelanggaran pemilu, di setiap tahapan, ataupunaspek lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu, agar diketahui:
Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dantidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir;
Adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalammemahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan Wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya
tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayahtertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya
Mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensiterjadinya pelanggaran pemilu berarti menekankan perlunya kajiandalam bentuk analisis guna mengidentifikasi dan memetakanpotensi rawan pelanggaran pemilu, di setiap tahapan, ataupunaspek lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu, agar diketahui:
Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dantidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir;
Adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalammemahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan Wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya
tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayahtertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya
Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan MemeriksaLaporan dan Bukti-Bukti yang Diperoleh sebagai
Indikasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Memeriksa dapat diartikan sebagai kegiatan melihat, mencermati, dan
memperoleh laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaanpelanggaran pemilu, yang dalam konteks ini pengawasan pemilu harusbersifat fact finding, yakni menemukan fakta-fakta yang menjadi indikasiawal dugaan pelanggaran pemilu melalui teknik pengawasan langsungdengan cara:
Pengawas pemilu secara aktif mendapatkan informasi dan data yangdibutuhkan dari KPU dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya;
Pengawas pemilu memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan sertakeabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan padamasing-masing tahapan pemilu;
Pengawas pemilu melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalamhal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
Pengawas pemilu melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Memeriksa dapat diartikan sebagai kegiatan melihat, mencermati, danmemperoleh laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaanpelanggaran pemilu, yang dalam konteks ini pengawasan pemilu harusbersifat fact finding, yakni menemukan fakta-fakta yang menjadi indikasiawal dugaan pelanggaran pemilu melalui teknik pengawasan langsungdengan cara:
Pengawas pemilu secara aktif mendapatkan informasi dan data yangdibutuhkan dari KPU dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya;
Pengawas pemilu memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan sertakeabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan padamasing-masing tahapan pemilu;
Pengawas pemilu melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalamhal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
Pengawas pemilu melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Menilai ProsesPenyelenggaraan Pemilu
Pengawasan pemilu secara final bertujuanuntuk menilai proses dalam seluruh tahapanpenyelenggaraan pemilu melalui laporan hasilpengawasan pemilu yang disampaikan olehpengawas pemilu pada setiap tahapan danseluruh tahapan penyelenggaraan pemilusecara berjenjang dari pengawas pemilu ditingkat bawah kepada pengawas pemilu ditingkat atasnya.
Pengawasan pemilu secara final bertujuanuntuk menilai proses dalam seluruh tahapanpenyelenggaraan pemilu melalui laporan hasilpengawasan pemilu yang disampaikan olehpengawas pemilu pada setiap tahapan danseluruh tahapan penyelenggaraan pemilusecara berjenjang dari pengawas pemilu ditingkat bawah kepada pengawas pemilu ditingkat atasnya.
STRATEGI DAN MEKANISMEPENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM
STRATEGI DAN MEKANISMEPENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM
STRATEGI PENGAWASAN PEMILUPerbawaslu No. 13/2012 Pasal 9 Ayat (1) dan (2)menyebutkan:
Pengawasan Pemilu dilaksanakan denganmenggunakan strategi pencegahan danpenindakan.
Pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukandengan tindakan langkah-langkah, dan upayaoptimal mencegah secara dini terhadap potensipelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran
Perbawaslu No. 13/2012 Pasal 9 Ayat (1) dan (2)menyebutkan:
Pengawasan Pemilu dilaksanakan denganmenggunakan strategi pencegahan danpenindakan.
Pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukandengan tindakan langkah-langkah, dan upayaoptimal mencegah secara dini terhadap potensipelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran
FOKUS PENGAWASAN PEMILU Pengawasan Pemilu difokuskan kepadapencegahan potensi-potensi pelanggaran yangdilakukan oleh kelompok strategis
Kelompok Strategis sebagaimana dimaksudPerbawaslu No. 13/2012 pada Pasal (2), (3),(4) dan (5), ialah: Penyelenggara Pemilu,Peserta Pemilu ata Tim Kampanye, Pemilihdan Masyarakat, dan Pemerintah.
Pengawasan Pemilu difokuskan kepadapencegahan potensi-potensi pelanggaran yangdilakukan oleh kelompok strategis
Kelompok Strategis sebagaimana dimaksudPerbawaslu No. 13/2012 pada Pasal (2), (3),(4) dan (5), ialah: Penyelenggara Pemilu,Peserta Pemilu ata Tim Kampanye, Pemilihdan Masyarakat, dan Pemerintah.
Dugaan Potensi Pelanggaran yangdilakukan oleh Penyelenggara PemiluKetidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan
penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
Ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapanPemilu;
Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiaptahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
Keberpihakan atau kecenderungan terhadap pesertapemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya;
Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapanPemilu; dan
Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
Ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaanpenyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
Ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapanPemilu;
Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiaptahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
Keberpihakan atau kecenderungan terhadap pesertapemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya;
Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapanPemilu; dan
Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
Dugaan Potensi Pelanggaran yangdilakukan oleh Peserta Pemilu
dan/atau Tim Kampanye Ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi
pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan padasetiap tahapan Pemilu;
Ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye,data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajibdiserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yangdipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapanPemilu;
Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
Ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasipencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan padasetiap tahapan Pemilu;
Ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye,data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajibdiserahkan pada setiap tahapan Pemilu;
Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yangdipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapanPemilu;
Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
Dugaan Potensi Pelanggaran yangdilakukan oleh Pemilih dan MasyarakatKetidakpatuhan terhadaplarangan pada setiap tahapanPemilu; danPerbuatan yang dikategorikansebagai pelanggaran Pemilu.
Ketidakpatuhan terhadaplarangan pada setiap tahapanPemilu; danPerbuatan yang dikategorikansebagai pelanggaran Pemilu.
Dugaan Potensi Pelanggaran yangdilakukan oleh Pemerintah
Keberpihakan atau kecenderunganterhadap partai politik, pasangan calon,atau tim kampanye tertentu;Ketidakpatuhan terhadap larangan padasetiap tahapan Pemilu; danPerbuatan yang dikategorikan sebagaipelanggaran Pemilu.
Keberpihakan atau kecenderunganterhadap partai politik, pasangan calon,atau tim kampanye tertentu;Ketidakpatuhan terhadap larangan padasetiap tahapan Pemilu; danPerbuatan yang dikategorikan sebagaipelanggaran Pemilu.
MEKANISME PENGAWASAN PEMILU Perbawaslu no. 13 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa
sebelum melaksanakan pengawasan pemilu, pengawas pemilu melakukanidentifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada: (a.) setiap tahapanpemilu; dan (b.) aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu;
Identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran ditentukan berdasarkan: perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan; ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas
sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir; adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam
memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat
kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkanpengalaman Pemilu sebelumnya
Perbawaslu no. 13 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwasebelum melaksanakan pengawasan pemilu, pengawas pemilu melakukanidentifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada: (a.) setiap tahapanpemilu; dan (b.) aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu;
Identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran ditentukan berdasarkan: perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan; ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas
sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir; adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam
memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat
kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkanpengalaman Pemilu sebelumnya
TINDAKAN PENCEGAHANPengawas Pemilu melakukan tindakan pencegahan
sebagaimana diatur Perbawaslu No. 13 Tahun 2012,Pasal 12 Ayat (2):
penguatan koordinasi antar lembaga dalammencegah terjadinya pelanggaran;
peningkatan kerjasama antar lembaga; peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan Pemilu; pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait Pemilu; dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawas Pemilu melakukan tindakan pencegahansebagaimana diatur Perbawaslu No. 13 Tahun 2012,Pasal 12 Ayat (2):
penguatan koordinasi antar lembaga dalammencegah terjadinya pelanggaran;
peningkatan kerjasama antar lembaga; peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan Pemilu; pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait Pemilu; dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
PENGAWASAN PEMILU SECARAPREVENTIF DAN INVESTIGATIF
Pengawasan Pemilu diselenggarakanoleh Pengawas Pemilu secaraPreventif dan Investigatif.
Pola Pengawasan Pemilu secaraPreventif dan Investigatif dapatdigambarkan melalui diagramberikut:
Pengawasan Pemilu diselenggarakanoleh Pengawas Pemilu secaraPreventif dan Investigatif.
Pola Pengawasan Pemilu secaraPreventif dan Investigatif dapatdigambarkan melalui diagramberikut:
top related