Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional …bsank.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Pedoman...Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) menggunakan pedoman
Post on 10-Feb-2020
7 Views
Preview:
Transcript
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional
Keolahragaan (BSANK)
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK)
Tahun 2018
LEMBAR PENGESAHAN
NAMA JABATAN TANDA
TANGAN TANGGAL
Disusun oleh Ketua Komisi
Akreditasi
Tertandatangani
sebagaimana
aslinya
Diperiksa oleh Hani Hasjim, MA Wakil Ketua BSANK Tertandatangani
sebagaimana
aslinya
Disahkan oleh Prof. Dr. Hari A Rachman, M.Pd Ketua BSANK Tertandatangani
sebagaimana
aslinya
LEMBARAN REVISI
NO REVISI TANGGAL DESKRIPSI SINGKAT
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
1 dari 35
Kata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat
dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK). Pedoman ini memuat kriteria
dan persyaratan umum bagi lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang
olahraga, instansi keolaragaan, dan induk organisasi fungsional yang
menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
Sebagai upaya Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)
dalam merealisasikan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Keolahragaan (LSKTK) serta melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan sesuai amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dengan mengacu pada standar ISO 17024:2012 Conformity Assessment - General
requirements for bodies operating certification of persons, maka disusun pedoman ini.
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) menggunakan
pedoman tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) selanjutnya dapat disosialisasikan dalam bentuk
penyelenggaraan pelatihan, rapat atau workshop kepada organisasi olahraga untuk
memacu organisasi olahraga mendirikan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) yang selanjutnya akan diakreditasi oleh BSANK.
Jakarta, …. September 2018
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN (BSANK)
KETUA
(Tertandatangani sebagaimana aslinya)
Prof. Dr. Hari A Rachman, M.Pd
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
2 dari 35
Daftar Isi Halaman
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
Pendahuluan 3
1. Ruang lingkup 5
2. Acuan Normatif 5
3. Istilah Dan Definisi 6
4. Persyaratan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolaharagaan 9
5. Persyaratan Struktural 12
6. Persyaratan Sumber Daya 13
7. Persyaratan Rekaman dan Informasi 17
8. Skema Sertifikasi 19
9. Persyaratan Proses Sertifikasi 21
10. Persyaratan Sistem Manajemen 29
Bibliografi 35
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
3 dari 35
Pendahuluan
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang
penyelenggaraan keolahragaan mempunyai tugas untuk melakukan akreditasi
terhadap isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi
olahraga, serta melakukan sertifikasi untuk menentukan kompetensi tenaga
keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga.
Dalam menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga
keolahragaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 103 ayat (1)
lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi
fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari
BSANK, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK), maka diperlukan perangkat peraturan teknis dan persyaratan
dalam melaksanakan kegiatan akreditasi.
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) melakukan
akreditasi terhadap lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan
induk organisasi fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan dengan mengacu pada Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) berisi persyaratan yang menjamin bahwa Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) menjalankan skema sertifikasinya secara
konsisten termasuk pelaksanaan ujian yang menggunakan kriteria objektif untuk
mengukur kompetensi dan pemberian nilai dengan menjamin ketidakberpihakan
operasional lembaga dan mengurangi risiko adanya konflik kepentingan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
4 dari 35
Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) disusun dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17024-2012
Conformity Assessment – General Requirements for Bodies Operating certification of
persons guna memfasilitasi keberterimaannya dalam tingkat nasional dan
internasional, sehingga terdapat pengakuan ditingkat global melalui harmonisasi
sistem pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
Pedoman - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) selanjutnya dapat digunakan sebagai persyaratan dan kriteria
akreditasi atau evaluasi kesetaraan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional
Keolahragaan (BSANK).
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
5 dari 35
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
1 Ruang lingkup
Pedoman ini berisi prinsip dan persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Keolahragaan (LSKTK) sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terkait.
2 Acuan normatif
2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.
2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan.
2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga.
2.5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tata Kerja Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
2.6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Standardisasi dan
Akreditasi Nasional Keolahragaan.
2.7. SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity Assessment – General Requirements for
Bodies Operating certification of persons.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
6 dari 35
3 Istilah dan definisi
3.1 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) adalah
Badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan,
dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
3.2 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya
disingkat LSKTK adalah Lembaga yang dibentuk oleh induk organisasi cabang
olahraga atau oleh lembaga berwenang yang telah terakreditasi oleh BSANK untuk
melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
3.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat yang memiliki sarana dan
prasarana sesuai standar kompetensi tenaga keolahragaan dan telah ditetapkan
untuk melakukan uji kompetensi.
3.4 Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan
yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang keolahragaan.
3.5 Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan
sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
3.6 Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan
kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang
harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
3.7 Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap
kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan
pekerjaaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
dalam bidang keolahragaan.
3.8 Asesor kompetensi adalah individu yang melaksanakan proses uji kompetensi
berdasarkan pedoman, skema sertifikasi, dan standar kompetensi tenaga
keolahragaan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
7 dari 35
3.9 Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar
nasional keolahragaan.
3.10 Proses sertifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) untuk menentukan bahwa tenaga
keolahragaan memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan
permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan
sertifikat dan logo/tanda.
3.11 Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan adalah jaminan tertulis yang
diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi untuk menyatakan
kompetensi tenaga keolahragaan.
3.12 Skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan adalah paket kompetensi
dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan keterampilan tertentu dari seorang
tenaga keolahragaan.
3.13 Persyaratan sertifikasi adalah serangkaian persyaratan tertentu yang
mencakup persyaratan skema yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau
memelihara sertifikasi.
3.14 Pemilik skema adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk
mengembangkan dan memelihara suatu skema sertifikasi.
3.15 Kualifikasi adalah pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang
ditunjukkan bila dapat diterapkan.
3.16 Penguji adalah seseorang yang kompeten untuk melakukan dan memberi nilai
ujian dimana ujian tersebut mensyaratkan pertimbangan profesional.
3.17 Pengawas ujian adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan untuk mengelola atau mengawasi ujian,
tetapi tidak mengevaluasi kompetensi calon.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
8 dari 35
3.18 Personel adalah individu dalam Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) baik internal maupun eksternal yang melaksanakan kegiatan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan.
3.19 Pemohon adalah seseorang yang mengajukan permohonan untuk mengikuti
proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
3.20 Calon adalah pemohon yang telah memenuhi prasyarat tertentu dan telah
diterima untuk mengikuti proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
3.21 Ketidakberpihakan adalah adanya objektivitas.
3.22 Keadilan adalah memberi kesempatan yang sama kepada setiap calon untuk
berhasil dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
3.23 Keabsahan adalah bukti bahwa asesmen mengukur sesuatu yang akan diukur,
sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
3.24 Keandalan adalah indikator rentang nilai ujian yang selalu konsisten terhadap
waktu dan lokasi ujian yang berbeda, format ujian yang berbeda, dan penguji yang
berbeda.
CATATAN 1: Objektivitas berarti bahwa tidak ada konflik kepentingan atau konflik
kepentingan telah diselesaikan, sehingga tidak memberi pengaruh yang
merugikan bagi kegiatan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK).
CATATAN 2: Istilah lainnya yang berguna dalam menyampaikan unsur
ketidakberpihakan adalah: independensi, bebas dari bias, kurangnya prasangka,
netralitas, keadilan, keterbukaan pikiran, bebas ikatan, tidak terikat,
keseimbangan.
CATATAN: dalam pedoman ini, keabsahan juga digunakan dalam bentuk kata
sifat yaitu “valid”.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
9 dari 35
3.25 Banding adalah permintaan pemohon, calon atau person yang telah disertifkasi
untuk meninjau ulang keputusan yang telah dibuat oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) terkait dengan status sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan yang diinginkannya.
3.26 Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan, selain banding oleh individu atau
organisasi kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
yang berkaitan dengan kegiatan lembaga atau person yang telah disertifikasi yang
harus ditanggapi.
3.27 Pihak yang berkepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang
dipengaruhi oleh kinerja tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi atau Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
3.28 Survailen adalah pemantauan berkala selama periode sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan terhadap kinerja tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi
untuk memastikan kesesuaian dengan skema sertifikasi tenaga keolahragaan secara
berkelanjutan.
4 Persyaratan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
4.1 Materi hukum
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007
tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 103 ayat (1) lembaga keolahragaan,
induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi fungsional yang
menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari BSANK, selanjutnya
disebut Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) yang
melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) harus merupakan
badan hukum, atau bagian dari badan hukum tertentu sedemikian rupa sehingga
lembaga bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan sertifikasinya.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
10 dari 35
Badan atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan
sendirinya merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut.
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) adalah lembaga
pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang mendapatkan
akreditasi dari BSANK setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
4.2 Tanggung Jawab terhadap Keputusan Sertifikasi
LSKTK harus bertanggung jawab, memelihara kewenangan, dan tidak boleh
mendelegasikan keputusan-keputusan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan
yang mencakup pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perpanjangan, perluasan
dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan.
4.3 Manajemen Ketidakberpihakan
4.3.1 LSKTK harus mendokumentasikan struktur, kebijakan dan prosedur untuk
mengelola ketidakberpihakan dan untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan dilaksanakan secara tidak memihak. LSKTK harus
memiliki komitmen manajemen puncak terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. LSKTK harus memiliki pernyataan yang
dapat diakses publik tanpa permintaan bahwa LSKTK memahami pentingnya
ketidakberpihakan dalam menjalankan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan,
mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektifitas dalam kegiatan sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan.
4.3.2 LSKTK harus bersikap tidak memihak terhadap pemohon sertifikasi, calon, dan
tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi.
4.3.3 Kebijakan dan prosedur sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan harus adil
untuk semua pemohon, calon, dan tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
11 dari 35
4.3.4 LSKTK tidak boleh membatasi sertifikasi tenaga keolahragaan atas dasar
kondisi keuangan atau batasan lainnya, seperti keanggotaan asosiasi atau kelompok.
LSKTK tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat atau menghalangi
akses oleh pemohon sertifikasi dan calon.
4.3.5 LSKTK harus bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan
sertifikasinya, dan tidak membolehkan adanya tekanan komersial, keuangan atau
tekanan lain untuk mengkompromikan ketidakberpihakan.
4.3.6 LSKTK harus mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan secara
berkelanjutan. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang muncul dari kegiatan
LSKTK, dari organisasi yang terkait dengan LSKTK, atau dari hubungan lembaga
sertifikasi atau dari hubungan antar personilnya. Namun, hubungan tersebut tidak
selalu mempresentasikan adanya ancaman terhadap ketidakberpihakan.
4.3.7 LSKTK harus melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan
atau meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul dari kegiatan
sertifikasinya. LSKTK harus mendokumentasikan dan mampu menunjukkan
bagaimana cara menghilangkan, mengurangi atau mengelola ancaman tersebut.
Semua sumber potensi konflik kepentingan yang diidentifikasi, baik yang timbul dari
dalam lembaga sertifikasi, seperti memberikan tanggung jawab kepada personel, atau
dari kegiatan personel lain, lembaga atau organisasi, harus dicakup.
4.3.8 Kegiatan sertifikasi tenaga keolahragaan harus distrukturkan dan dikelola
sehingga terjaga ketidakberpihakannya. Hal ini harus mencakup keterlibatan pihak
yang berkepentingan secara seimbang.
4.4 Keuangan dan Pertanggung Gugatan
LSKTK harus memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan
proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dan memiliki pengaturan yang
memadai (misalnya asuransi atau deposit) untuk menutupi pertanggunggugatan yang
terjadi.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
12 dari 35
5. Persyaratan Struktural
5.1 Manajemen dan Struktur Organisasi
5.1.1 Kegiatan LSKTK harus distrukturkan dan dikelola sedemikian rupa untuk
menjaga ketidakberpihakan.
5.1.2 LSKTK harus mendokumentasikan struktur organisasinya, yang menguraikan
tugas, tanggung jawab dan wewenang manajemen, personil sertifikasi dan setiap
komite. Bila LSKTK adalah bagian dari badan hukum tertentu, dokumentasi struktur
organisasi harus mencakup garis kewenangan dan hubungan ke bagian lain dalam
badan hukum yang sama.
5.1.3 LSKTK mengidentifikasi dan menetapkan pihak atau personil yang bertanggung
jawab kepada hal-hal berikut:
a) kebijakan dan prosedur yang terkait kegiatan LSKTK;
b) penerapan kebijakan dan prosedur;
c) keuangan LSKTK;
d) sumberdaya untuk kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;
e) pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi;
f) kegiatan asesmen;
g) keputusan sertifikasi, yang mencakup pemberian, pemeliharaan, sertifikasi
ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan
pencabutan sertifikasi;
h) pengaturan kontrak;
i) sistem informasi dan komunikasi sertifikasi.
5.2 Struktur LSKTK Terkait Pelatihan
5.2.1 Penyelesaian pelatihan boleh menjadi persyaratan skema sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan tertentu. Pengakuan/persetujuan pelatihan oleh LSKTK tidak
boleh mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi asesmen dan
persyaratan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
13 dari 35
5.2.2 LSKTK harus memberikan informasi tentang pendidikan dan pelatihan jika hal
tersebut digunakan sebagai pra-syarat untuk memenuhi syarat sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan. Namun, LSKTK tidak boleh menyatakan atau menyiratkan
bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti
jasa pelatihan dari lembaga tertentu.
5.2.3 Penawaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dalam
badan hukum yang sama merupakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. LSKTK
yang merupakan bagian dari badan hukum yang menawarkan jasa pelatihan harus:
a) mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidakberpihakan yang
terkait secara berkelanjutan; lembaga tersebut harus mempunyai proses
terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana menghilangkan atau
meminimalkan ancaman tersebut;
b) menunjukkan bahwa semua proses yang dilakukan oleh LSKTK adalah
independen terhadap pelatihan untuk memastikan bahwa kerahasiaan,
keamanan informasi dan ketidakberpihakan tidak dikompromikan;
c) tidak memberikan kesan bahwa penggunaan kedua layanan ini (pelatihan dan
sertifikasi) akan memberikan keuntungan kepada pemohon sertifikasi;
d) tidak mensyaratkan calon peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan
atau pelatihan yang diselenggarakan oleh LSKTK sebagai prasyarat eksklusif
bila ada alternatif pendidikan atau pelatihan lain dengan outcome yang setara;
e) memastikan bahwa personil tidak menjadi penguji untuk calon tertentu yang
telah mereka latih selama jangka waktu dua tahun sejak tanggal terakhir
kegiatan pelatihan: internal ini boleh dipersingkat jika LSKTK menunjukkan
tidak mengkompromikan ketidakberpihakan.
6. Persyaratan Sumber Daya
6.1 Persyaratan Personil Secara Umum
6.1.1 LSKTK harus mengelola dan bertanggung jawab atas kinerja semua personil
yang terlibat dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
14 dari 35
6.1.2 LSKTK harus memiliki personel yang tersedia secara cukup dengan kompetensi
yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi sertifikasi berkaitan dengan jenis,
jangkauan dan volume pekerjaan yang dilaksanakan.
6.1.3 LSKTK harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personil yang terlibat
dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Personil harus memiliki
kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.
6.1.4 LSKTK harus memberikan instruksi terdokumentasi yang menguraikan tugas
dan tanggung jawab kepada personelnya. Instruksi ini harus selalu mutakhir.
6.1.5 LSKTK harus memelihara rekaman personil yang mutakhir, termasuk informasi
yang relevan, misalnya kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status
profesional, kompetensi dan konflik kepentingan yang diketahui.
6.1.6 Personil yang bertindak atas nama LSKTK harus menjaga kerahasiaan semua
informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan LSKTK, kecuali
bila ditentukan oleh hukum atau jika diizinkan oleh pemohon, calon, atau person yang
telah disertifikasi.
6.1.7 LSKTK harus mensyaratkan personelnya untuk menandatangani dokumen yang
menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh LSKTK,
termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan konflik
kepentingan.
6.1.8 Bila LSKTK mensertifikasi personel yang dipekerjakannya, maka LSKTK harus
memberlakukan prosedur untuk menjaga ketidakberpihakan.
6.2 Personil yang Terlibat Dalam Kegiatan Sertifikasi
6.2.1 Umum
LSKTK harus mensyaratkan personilnya untuk mendeklarasikan setiap potensi konflik
kepentingan terhadap setiap calon.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
15 dari 35
6.2.2 Persyaratan untuk asesor kompetensi
6.2.2.1 Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan LSKTK.
Proses seleksi dan persetujuan harus memastikan bahwa para asesor kompetensi:
a) mengerti skema sertifikasi yang relevan;
b) mampu menerapkan dokumen dan prosedur uji kompetensi;
c) memiliki kompetensi di bidang yang akan diuji;
d) fasih, baik secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan dalam
uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSKTK
mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak
mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
e) telah mengidentifkasi konflik kepentingan apapun yang diketahui untuk
memastikan telah dilakukannya pertimbangan yang tidak memihak.
6.2.2.2 LSKTK harus memantau kinerja para asesor kompetensi dan keandalan
pertimbangannya dalam melakukan asesmen kompetensi. Apabila ditemukan
kekurangan dari para asesor kompetensi, LSKTK segera melakukan tindakan
perbaikan.
Catatan: Prosedur pemantauan asesor kompetensi dapat mencakup, misalnya
observasi lapangan, tinjauan laporan asesor kompetensi, umpan balik dari calon.
6.2.2.3 Apabila seorang asesor kompetensi mempunyai potensi konflik kepentingan
dalam menguji calon, LSKTK harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa
kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan.
Tindakan tersebut harus direkam.
6.2.3 Persyaratan untuk Personil Lain yang Terlibat dalam Asesmen
6.2.3.1 LSKTK harus memiliki suatu deskripsi terdokumentasi mengenai tanggung
jawab dan kualifikasi personel lain yang terlibat dalam proses asesmen (misalnya
pengawas).
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
16 dari 35
6.2.3.2 Apabila petugas lain yang terlibat dalam asesmen memiliki potensi konflik
kepentingan dalam menguji calon, LSKTK harus mengambil tindakan untuk menjamin
bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tenaga
keolahragaan tidak dikompromikan. Tindakan tersebut harus direkam.
6.3 Alih Daya
6.3.1 LSKTK harus memiliki perjanjian yang berkekuatan hukum yang mencakup
pengaturan, termasuk kerahasiaan dan perbedaan kepentingan, dengan setiap
lembaga yang menyediakan pekerjaan yang dialihdayakan berkaitan dengan proses
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
6.3.2 Apabila LSKTK mengalihdayakan pekerjaan yang berkaitan dengan sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan, LSKTK harus:
a) bertanggung jawab penuh untuk semua pekerjaan yang dialihdayakan;
b) memastikan bahwa badan/lembaga yang melakukan pekerjaan yang
dialihdayakan adalah kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada
pedoman ini;
c) mengases dan memantau kinerja badan/lembaga yang melakukan pekerjaan
yang dialihdayakan sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan;
d) memiliki rekaman untuk menunjukkan bahwa badan/lembaga yang melakukan
pekerjaan yang dialihdayakan memenuhi semua persyaratan yang relevan
dengan kegiatan yang dialihdayakan;
e) memelihara daftar badan/lembaga yang melakukan pekerjaan yang
dialihdayakan.
6.4 Sumber daya Lain
LSKTK harus menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tempat
ujian, peralatan dan sumber daya untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
17 dari 35
7. Persyaratan Rekaman dan Informasi
7.1 Rekaman Pemohon, Calon dan person yang telah disertifikasi
7.1.1 LSKTK harus memelihara rekaman. Rekaman harus mencakup cara untuk
mengkonfirmasikan status person yang telah disertifikasi. Rekaman harus
menunjukkan bahwa proses sertifikasi atau sertifikasi ulang telah dipenuhi secara
efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan asesmen
(termasuk rekaman uji kompetensi) dan dokumen lain yang berkenaan dengan
pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan ruang
lingkup, dan pembekuan atau pencabutan sertifikasi.
7.1.2 Rekaman harus diidentifikasi, dikelola dan dimusnahkan sedemikian rupa untuk
memastikan integritas proses dan kerahasiaan informasi. Rekaman harus disimpan
untuk jangka waktu yang sesuai, minimal satu siklus sertifikasi, atau seperti yang
disyaratkan dalam perjanjian pengakuan, kontrak, kewajiban hukum atau lainnya.
7.1.3 LSKTK harus memiliki pengaturan yang berkekuatan hukum untuk
mensyaratkan person yang telah disertifikasi menginformasikan kepada LSKTK tanpa
penundaan, tentang hal yang dapat mempengaruhi kemampuan person yang telah
disertifikasi untuk terus memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
7.2 Informasi Publik
7.2.1 Berdasarkan permintaan, LSKTK harus melakukan verifikasi dan memberikan
informasi mengenai individu yang memiliki sertifikat dan ruang lingkup sertifikasi yang
sahdan mutakhir, kecuali undang-undang mewajibkan informasi tersebut tidak boleh
diugkapkan.
7.2.2 LSKTK harus menyediakan informasi kepada publik, tanpa diminta, tentang
ruang lingkup skema sertifikasi dan gambaran umum proses sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan.
7.2.3 Semua prasyarat skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan harus
didaftar dan daftar tersebut harus tersedia untuk publik, tanpa diminta.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
18 dari 35
7.2.4 Informasi yang disediakan oleh LSKTK termasuk iklan, harus akurat dan tidak
menyesatkan.
7.3 Kerahasiaan
7.3.1 LSKTK harus menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk
kepentingan pemeliharaan dan penyampaian informasi.
7.3.2 LSKTK harus, melalui perjanjian yang berkekuatan hukum, menjaga
kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan. Perjanjian ini harus mencakup semua personil.
7.3.3 LSKTK harus memastikan informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi,
atau dari sumber lain selain calon, pemohon atau person yang telah disertifikasi, tidak
akan diungkapkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis
dari individu (pemohon, calon, atau pemegang sertifikat), kecuali perundangan
mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan.
7.3.4 Apabila LSKTK diwajibkan oleh perundangan untuk menyampaikan informasi
yang bersifat rahasia, maka person yang bersangkutan harus diberitahu tentang
informasi yang akan disampaikan, kecuali dilarang oleh perundangan.
7.3.5 LSKTK harus memastikan bahwa kegiatan sertifikasi LSKTK tidak
mengkompromikan kerahasiaan.
7.4 Keamanan
7.4.1 LSKTK harus mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan
prosedur yang diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh proses sertifikasi dan
harus mengambil langkah-langkah tindakan korektif bila terjadi pelanggaran
keamanan.
7.4.2 Kebijakan dan prosedur keamanan harus mencakup ketentuan untuk
memastikan keamanan materi uji kompetensi, dengan mempertimbangkan hal-hal
berikut:
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
19 dari 35
a) Lokasi materi ujian (misalnya, transportasi, pengiriman elektronik,
pemusnahan, penyimpanan, pusat pelaksana ujian);
b) sifat materi (misalnya elektronik, kertas, peralatan uji);
c) Tahapan dalam proses ujian (misalnya pengembangan, pengadministrasian,
pelaporan hasil uji);
d) Ancaman yang timbul dari penggunaan materi ujian yang berulang.
7.4.5 LSKTK harus mencegah praktik kecurangan pelaksanaan ujian dengan cara:
a) mensyaratkan calon untuk menandatangani perjanjian tidak membocorkan
atau perjanjian lain yang menunjukkan komitmen mereka untuk tidak
menyebarkan materi ujian yang bersifat rahasia atau tidak berpartisipasi dalam
kecurangan pelaksanaan ujian yang berlangsung.
b) mensyaratkan seorang pengawas, atau mewajibkan kehadiran penguji;
c) mengkonfirmasi identitas peserta uji;
d) menerapkan prosedur untuk mencegah alat bantu apapun yang tidak sah
dibawa ke dalam ruang ujian;
e) mencegah peserta uji untuk mendapatkan akses alat bantu tidak sah selama
ujian;
f) memantau hasil uji kompetensi dari indikasi kecurangan.
8. Skema Sertifikasi
8.1 LSKTK harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
8.2 Skema sertifikasi kompetensi tenaga keoahragaan berisi unsur-unsur berikut:
a) Ruang lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;
b) uraian tugas dan pekerjaan;
c) kompetensi yang disyaratkan;
d) kemampuan (abilities), bila dapat diterapkan;
e) pra-syarat, bila dapat diterapkan;
f) aturan pelaksanaan, bila dapat diterapkan;.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
20 dari 35
Catatan 1 Kemampuan dapat mencakup kemampuan fisik seperti penglihatan,
pendengaran dan mobilitas.
Catatan 2 Sebuah aturan pelaksanaan menggambarkan etika atau perilaku pribadi
yang disyaratakan dalam skema.
8.3 Skema sertifikasi harus mencakup persyaratan proses sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan berikut:
a) kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
b) metode penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
c) metode dan kriteria surveilan, jika dapat diterapkan;
d) kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat;
e) kriteria untuk mengubah ruang lingkup sertifikasi, jika dapat diterapkan.
8.4 LSKTK harus memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa, dalam
pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi, hal-hal berikut ini dipertimbangkan:
a) keterlibatan para ahli (pakar) yang sesuai;
b) penggunaan struktur yang sesuai yang cukup mewakili kepentingan seluruh
pihak yang terlibat, tanpa ada dominasi kepentingan apapun;
c) identifikasi dan penyelarasan prasyarat, jika berlaku, dengan persyaratan
kompetensi;
d) identifikasi dan keselarasan dari mekanisme asesmen dengan persyaratan
kompetensi;
e) analisis pekerjaan atau praktek yang dilakukan dan diperbarui dengan:
1. mengidentifikasi tugas-tugas untuk keberhasilan kinerja;
2. identifikasi kemampuan yang diperlukan untuk setiap tugas;
3. mengidentifikasi prasyarat, jika dapat diterapkan;
4. melakukan konfirmasi terhadap mekanisme asesmen dan subtansi
ujian;
5. mengidentifikasi persyaratan dan interval sertifikasi ulang.
Catatan Ketika skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan telah
dikembangkan oleh entitas selain LSKTK, pekerjaan atau analisis praktek mungkin
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
21 dari 35
sudah tersedia sebagai bagian dari pekerjaan itu. Dalam hal ini, LSKTK dapat
memperoleh rincian dari dokumentasi skema untuk verifikasi.
8.5 LSKTK harus menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan divalidasi
secara berkelanjutan dan sistematis.
8.6 Apabila LSKTK bukan pemilik skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan yang diterapkan, LSKTK harus memastikan bahwa persyaratan yang
terdapat dalam Klausul ini terpenuhi.
9 Persyaratan Proses Sertifikasi
9.1 Proses aplikasi
9.1.1 Setelah aplikasi, LSKTK harus menyediakan gambaran proses sertifikasi
sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Gambaran
tersebut minimal harus mencakup persyaratan untuk sertifikasi dan ruang lingkupnya,
deskripsi proses asesmen, hak pemohon, tugas person yang telah disertifikasi dan
biaya sertifikasi.
9.1.2 LSKTK harus mensyaratkan kelengkapan sebuah aplikasi, yang ditandatangani
oleh pemohon sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Kelengkapan aplikasi
minimal sebagai berikut:
a) informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemohon, seperti nama,
alamat dan informasi lainnya yang diperlukan dalam skema sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan;
b) ruang lingkup sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang diinginkan;
c) suatu pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk asesmen;
d) informasi pendukung untuk menunjukkan kesesuaian dengan prasyarat skema
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan secara obyektif;
e) memberitahukan pemohon mengenai kesempatan mereka untuk menyatakan,
dengan alasan, permintaan akomodasi kebutuhan khusus.
9.1.3 LSKTK harus meninjau aplikasi untuk mengkonfirmasi bahwa pemohon
memenuhi persyaratan aplikasi skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
22 dari 35
9.2 Proses Asesmen
9.2.1 LSKTK harus menerapkan metode asesmen tertentu dan mekanisme seperti
yang didefinisikan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
9.2.2 Apabila ada perubahan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan yang memerlukan asesmen tambahan, LSKTK harus
mendokumentasikan dan membuat skema tersebut dapat diakses publik tanpa
permintaan mengenai metode spesifik dan mekanisme yang disyaratkan untuk
memverifikasi bahwa person yang telah disertifikasi memenuhi persyaratan yang
diubah. Sertifikasi ulang dapat digunakan untuk mencapai verifikasi ini.
9.2.3 Asesmen harus direncanakan dan distrukturkan dengan cara yang menjamin
bahwa persyaratan skema diverifikasi secara obyektif dan sistematis dengan bukti
yang didokumentasikan untuk mengkonfirmasi kompetensi calon.
9.2.4 LSKTK harus melakukan verifikasi metode untuk mengases calon. Verifikasi ini
harus memastikan bahwa setiap asesmen adalah adil dan valid.
9.2.5 LSKTK harus memverifikasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus, dengan
alasan yang dapat diterima dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, dengan
mempertimbangkan regulasi nasional.
9.2.6 Apabila LSKTK mempertimbangkan pekerjaan dilaksanakan oleh lembaga lain,
LSKTK harus memiliki laporan, data dan rekaman yang tepat untuk menunjukkan
bahwa hasil tersebut setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
9.3 Proses Ujian
9.3.1 Ujian harus dirancang untuk mengases kompetensi didasarkan pada, dan
konsisten dengan, skema, melalui ujian tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara
lain yang layak dan objektif. Desain persyaratan ujian harus memastikan
komparabilitas hasil dari setiap ujian tunggal, baik isi dan tingkat kesulitan, termasuk
keabsahan keputusan gagal/lulus.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
23 dari 35
9.3.2 LSKTK harus memiliki prosedur untuk memastikan administrasi ujian yang
konsisten.
9.3.3 LSKTK harus menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk
kondisi pengadministrasian ujian.
Catatan: Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan
peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.
9.3.4 Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian,
peralatan tersebut harus diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
9.3.5 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan
pemeliharaan data statistik) harus didokumentasikan dan diterapkan guna
menegaskan kembali, pada interval waktu yang ditetapkan, keadilan, validitas,
reliabilitas, dan kinerja umum setiap ujian, dan bahwa semua kekurangan yang
teridentifikasi telah dikoreksi.
9.4 Keputusan Sertifikasi
9.4.1 LSKTK harus menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan mencukupi untuk:
a) mengambil keputusan sertifikasi;
b) ketertelusuran dalam hal, misalnya, banding atau keluhan.
9.4.2 Keputusan untuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau
pengurangan lingkup, penundaan atau pencabutan sertifikasi harus tidak
dialihdayakan.
9.4.3 LSKTK harus membatasi keputusan sertifikasi pada hal-hal yang secara
khusus berkaitan dengan persyaratan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan yang digunakan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
24 dari 35
9.4.4 Keputusan sertifikasi seorang calon harus ditetapkan sendiri oleh LSKTK
berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang
membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berpartisipasi dalam pelaksanaan ujian
atau pelatihan calon.
9.4.5 Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang
cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah
persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
9.4.6 Sertifikat tidak boleh diberikan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi
dipenuhi.
9.4.7 LSKTK harus memberikan sertifikat kepada semua person yang telah
disertiifikasi. LSKTK harus memelihara kepemilikan tunggal dari sertifikat tersebut.
Sertifikat harus dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang
ditandatangani atau disahkan oleh personil yang bertanggung jawab dari LSKTK.
9.4.8 Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSKTK minimum memuat informasi
berikut:
a) nama orang pemegang sertifikat;
b) identifikasi unik;
c) nama LSKTK yang menerbitkan sertifikat
d) acuan skema sertifikasi, standar atau dokumen lain yang relevan, termasuk
tanggal penerbitan, jika relevan
e) ruang lingkup sertifikasi termasuk aturan validitas batasan, jika berlaku;
f) tanggal efektif dan berakhirnya masa berlaku sertifikat.
9.4.9 Sertifikat harus dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.
9.5 Pembekuan, Pencabutan atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi
9.5.1 LSKTK harus memiliki kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk
pembekuan atau pencabutan sertifikasi, atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi,
yang menetapkan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh LSKTK.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
25 dari 35
9.5.2 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan
sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSKTK, akan mengakibatkan pencabutan
sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
9.5.3 LSKTK harus memiliki pengaturan yang mengikat dengan person yang telah
disertifikasi untuk memastikan bahwa, dalam hal terjadi pembekuan sertifikasi, person
yang telah disertifikasi sementara tidak mempromosikan sertifikasinya selama sedang
dibekukan.
9.5.4 LSKTK harus memiliki pengaturan yang mengikat dengan person yang telah
disertifikasi untuk memastikan bahwa, jika sertifikasinya dicabut, person yang telah
disertifikasi tersebut tidak boleh menggunakan semua acuan berkenaan dengan
status sertifikasi.
9.6 Proses Sertifikasi Ulang
9.6.1 LSKTK harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk pelaksanaan proses
sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
9.6.2 LSKTK harus menjamin selama proses sertifikasi ulang, keabsahan
kompetensi person yang telah disertifikasi tetap berlanjut dan memenuhi persyaratan
skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terkini.
9.6.3 Periode sertifikasi ulang harus didasarkan pada persyaratan skema sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan. Dasar pemikiran penetapan periode sertifikasi
ulang harus mempertimbangkan, apabila relevan, sebagai berikut:
a) persyaratan regulasi;
b) perubahan dokumen normatif;
c) perubahan dalam persyaratan skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan yang relevan;
d) sifat dan kematangan industri atau bidang di mana pemegang sertifikat
kompetensi bekerja;
e) risiko yang timbul dari person yang tidak kompeten;
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
26 dari 35
f) perubahan teknologi yang sedang terjadi, dan persyaratan person pemegang
sertifikat;
g) persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
h) frekuensi dan isi kegiatan surveilan, jika diperlukan oleh skema sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan.
9.6.4 Kegiatan sertifikasi ulang yang dipilih harus cukup untuk memastikan adanya
asesmen yang netral untuk mengkonfirmasi keberlanjutan kompetensi person yang
disertifikasi.
9.6.5 Sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, sertifikasi
ulang oleh LSKTK harus mempertimbangkan paling sedikit hal-hal berikut:
a) asesmen lapangan;
b) pengembangan profesional;
c) wawancara terstruktur;
d) konfirmasi rekaman mengenai pekerjaan yang memuaskan dan pengalaman
kerja;
e) uji kompetensi;
f) pemeriksaan kemampuan fisik terkait dengan kompetensi yang diperlukan.
Catatan “Kemampuan fisik” dapat mensyaratkan dilakukannya evaluasi oleh
profesional kesehatan, atau oleh seseorang profesional yang ahli untuk mengevaluasi
keterampilan fisik seperti ketangkasan, kekuatan dan daya tahan, serta keterampilan
kinerja teknis yang disyaratkan untuk sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Tanda
9.7.1 LSKTK yang memberikan tanda atau logo sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan harus mendokumentasikan aturan penggunaan dan harus mengelola
secara tepat hak penggunaan dan representasinya.
9.7.2 LSKTK harus mensyaratkan bahwa person pemegang sertifikat kompetensi
tenaga keolahragaan menandatangani suatu perjanjian dengan pertimbangan berikut:
a) mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan;
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
27 dari 35
b) melakukan klaim bahwa sertifikasi hanya berkaitan dengan ruang lingkup
sertifikasi yang telah diberikan;
c) tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa yang dapat membawa LSKTK
menjadi buruk, dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai
sertifikasi LSKTK atau tidak sah;
d) menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang memuat
referensi apapun terhadap LSKTK atau sertifikasi pada masa pembekuan atau
pencabutan sertifikasi, dan mengembalikan sertifikat yang telah dikeluarkan
oleh LSKTK.
e) tidak menggunakan sertifikat tersebut dengan cara yang menyesatkan.
9.7.3 LSKTK wajib mengatasi, melalui langkah-langkah perbaikan, setiap
penyalahgunaan tanda sertifikasi atau logo.
9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi
9.8.1 LSKTK harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi,
dan membuat keputusan mengenai banding. Proses penanganan banding minimal
harus mencakup unsur dan metode berikut:
a) proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, serta
penetapan keputusan tentang tindakan yang harus diambil untuk menanggapi
banding, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
b) penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan yang diambil
untuk mengatasinya;
c) memastikan bahwa, jika berlaku, koreksi yang sesuai dan tindakan koreksi
dilakukan.
9.8.2 Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa semua banding ditangani
secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
9.8.3 Penjelasan proses penanganan banding harus dapat diakses publik tanpa
permintaan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
28 dari 35
9.8.4 LSKTK bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkatan proses
penanganan banding. LSKTK harus memastikan bahwa personel yang mengambil
keputusan dalam proses penanganan banding berbeda dengan personel yang terlibat
dalam keputusan yang sedang dilakukan banding tersebut.
9.8.5 Penerimaan, investigasi dan keputusan banding tidak boleh mengakibatkan
tindakan yang diskriminatif terhadap pemohon banding.
9.8.6 LSKTK harus memberitahukan penerimaan permohonan banding dan harus
memberikan laporan kemajuan dan hasil penanganannya kepada pemohon banding.
9.8.7 LSKTK harus memberikan pemberitahuan resmi kepada pemohon banding
mengenai akhir proses penanganan banding.
9.9 Keluhan
9.9.1 LSKTK harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, melakukan
evaluasi, dan membuat keputusan mengenai keluhan.
9.9.2 Uraian tentang proses penanganan keluhan harus dapat diakses tanpa
permintaan. Prosedur harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
9.9.3 Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa semua keluhan akan
ditangani dan diproses dengan cara yang konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
Proses penanganan keluhan harus mencakup minimal unsur dan metode berikut:
a) garis besar proses untuk penerimaan, validasi, investigasi keluhan dan
keputusan tentang tindakan yang akan diambil dalam menanggapinya;
b) penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan yang dilakukan untuk
merespon keluhan;
c) pemastian bahwa, jika berlaku, koreksi yang sesuai dan tindakan koreksi
dilakukan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
29 dari 35
9.9.4 Setelah menerima keluhan, LSKTK harus melakukan konfirmasi apakah
keluhan tersebut berhubungan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung
jawabnya dan, jika demikian, selanjutnya LSKTK harus memberikan tanggapan yang
sesuai.
9.9.5 Bila memungkinkan, LSKTK harus memberitahu pihak yang mengajukan
keluhan bahwa LSKTK telah menerima permohonan keluhan dan harus memberikan
laporan kemajuan dan hasilnya.
9.9.6 LSKTK yang menerima keluhan harus bertanggung jawab untuk
mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk
memvalidasi keluhan.
9.9.7 Bila memungkinkan, LSKTK harus menyampaikan pemberitahuan formal akhir
proses penanganan keluhan kepada yang mengajukan keluhan.
9.9.8 Keluhan yang subtantif terkait dengan pemegang sertifikat kompetensi yang
terbukti benar harus juga diserahkan oleh LSKTK kepada pemegang sertifikat
kompetensi tersebut dengan meminta penjelasan pada waktu yang tepat.
9.9.9 Proses penanganan keluhan harus memperhatikan persyaratan kerahasiaan,
yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan dengan subjek yang
dikeluhkan.
9.9.10 Keputusan yang akan dikomunikasikan kepada pihak yang mengajukan
keluhan harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh personil yang sebelumnya
tidak terlibat dalam subjek yang dikeluhkan.
10. Persyaratan Sistem Manajemen
10.1 Umum
LSKTK harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara
sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang
konsisten dengan persyaratan dalam pedoman ini.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
30 dari 35
Selain memenuhi persyaratan Klausul 4 sampai dengan 9, LSKTK harus menerapkan
sistem manajemen sesuai persyaratan Klausul 10.2 dalam pedoman ini, atau LSKTK
telah menetapkan dan memelihara sistem manajemen ISO 9001.
10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen
10.2.1 Umum
LSKTK harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara
sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan secara konsisten
pemenuhan persyaratan pedoman ini.
Pimpinan LSKTK harus menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran
untuk kegiatannya.
Pimpinan LSKTK harus menunjukkan bukti komitmennya untuk pengembangan dan
penerapan sistem manajemen sesuai dengan persyaratan dalam pedoman ini.
Pimpinan LSKTK harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dimengerti, diterapkan
dan dipelihara pada semua tingkat organisasi LSKTK.
Pimpinan LSKTK harus menunjuk seorang anggota manajemen yang terlepas dari
tanggung jawab lain, yang harus memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang
mencakup:
a) memastikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk sistem manajemen
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;
b) melaporkan kepada jajaran pimpinan LSKTK mengenai kinerja sistem
manajemen dan kebutuhan untuk peningkatannya.
10.2.2 Dokumentasi Sistem Manajemen
Persyaratan yang berlaku dari pedoman ini harus didokumentasikan. LSKTK harus
memastikan bahwa dokumentasi sistem manajemen tersedia untuk semua personel
yang relevan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
31 dari 35
10.2.3 Pengendalian Dokumen
LSKTK harus menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen (internal dan
eksternal) yang berhubungan dengan pemenuhan pedoman ini. Prosedur harus
menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk:
a) menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;
b) meninjau dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen;
c) memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen
diidentifikasi;
d) memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku disediakan di
tempat penggunaan;
e) memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;
f) memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan
distribusinya dikendalikan;
g) mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi
yang sesuai jika dokumen kadaluarsa tersebut tetap dipertahankan untuk
tujuan apapun.
10.2.4 Pengendalian Rekaman
LSKTK harus menetapkan prosedur untuk pengendalian yang diperlukan untuk
identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu retensi dan
pembuangan rekaman yang terkait dengan pemenuhan pedoman ini.
LSKTK harus menetapkan prosedur untuk menyimpan rekaman selama periode
tertentu sesuai dengan kewajiban kontrak dan hukum. Akses ke rekaman ini harus
konsisten dengan aturan kerahasiaan.
10.2.5 Tinjauan Manajemen
10.2.5.1 Umum
Pimpinan LSKTK harus menetapkan prosedur untuk meninjau sistem manajemen
pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan
pedoman ini. Tinjauan ini dilakukan minimal sekali setiap 12 bulan dan harus
didokumentasikan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
32 dari 35
10.2.5.2 Masukan Tinjauan
Masukan tinjauan manajemen harus mencakup informasi yang antara lain:
a) hasil audit internal dan eksternal (misalnya asesmen badan akreditasi);
b) umpan balik dari pemohon, calon, person yang telah disertifikasi dan pihak
berkepentingan yang terkait untuk pemenuhan pedoman ini;
c) menjaga ketidakberpihakan;
d) status tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan;
e) tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
f) pemenuhan tujuan dan sasaran LSKTK;
g) perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen;
h) banding dan keluhan.
10.2.5.3 Keluaran tinjauan
Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup minimal keputusan dan tindakan yang
terkait dengan berikut ini:
a) peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya;
b) peningkatan pelayanan jasa sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan terkait
dengan pemenuhan pedoman ini;
c) kebutuhan sumberdaya.
10.2.6 Audit Internal
10.2.6.1 LSKTK harus menetapkan prosedur audit internal untuk melakukan
verifikasi bahwa persyaratan dalam pedoman ini dipenuhi dan diimplementasikan dan
dipelihara secara efektif.
10.2.6.2 Program audit internal harus direncanakan, dengan
mempertimbangkan pentingnya proses dan area yang akan diaudit, serta hasil audit
sebelumnya.
10.2.6.3 Audit internal harus dilaksanakan minimal satu kali dalam 12 bulan.
Frekuensi audit internal dapat dikurangi bila LSKTK menunjukkan bahwa sistem
manajemen terus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan pedoman ini dan terbukti
stabil.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
33 dari 35
10.2.6.4 LSKTK harus memastikan bahwa:
a) audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan
mengenai proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, pengauditan dan
persyaratan pedoman ini;
b) auditor tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;
c) personel yang bertanggung jawab pada bidang yang diaudit, diberikan
informasi hasil audit;
d) setiap tindakan yang hasil audit internal perlu dilakukan dengan cara dan waktu
yang tepat;
e) setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.
10.2.7 Tindakan Perbaikan
LSKTK harus menetapkan prosedur untuk identifikasi dan manajemen
ketidaksesuaian dalam kegiatannya. LSKTK harus mengambil tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya kembali.
Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi.
Prosedur harus menetapkan persyaratan untuk:
a) mengidentifikasi ketidaksesuaian;
b) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
c) memperbaiki ketidaksesuaian;
d) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian
tidak terulang;
e) menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan secara tepat waktu;
f) merekam hasil tindakan yang diambil;
g) meninjau efektivitas tindakan perbaikan.
10.2.8 Tindakan Pencegahan
LSKTK harus menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan pencegahan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial. Tindakan pencegahan yang
diambil harus sesuai dengan dampak potensi masalah yang mungkin. Prosedur untuk
tindakan pencegahan harus menetapkan persyaratan untuk:
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
34 dari 35
a) identifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;
b) evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian;
c) penetapan dan menerapkan tindakan yang diperlukan;
d) merekam hasil tindakan yang diambil;
e) meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan.
Pedoman Persyaratan Umum
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
35 dari 35
Bibliografi
[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan.
[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga.
[5] Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tata Kerja Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
[6] Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Standardisasi dan
Akreditasi Nasional Keolahragaan.
[7] SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity Assessment – General Requirements for
Bodies Operating certification of persons.
top related