Bab III Negara Hak Dan Kewajiban Wni
Post on 21-Dec-2015
249 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
BAB IIIBAB III
NEGARA, HAK & NEGARA, HAK & KEWAJIBAN KEWAJIBAN
WARGANEGARAWARGANEGARA
B A N G S AB A N G S AKesatuan yang terjadi karena adanya Kesatuan yang terjadi karena adanya
persatuan yang telah dijalani oleh rakyat. persatuan yang telah dijalani oleh rakyat. Ikatan kebangsaan lebih bersifat Ikatan kebangsaan lebih bersifat
subjektif dan psikologis. subjektif dan psikologis. Lahir dari persamaan sejarah di masa Lahir dari persamaan sejarah di masa lalu, senasib sepenanggungan di masa lalu, senasib sepenanggungan di masa
kini dan adanya kemauan hidup bersama kini dan adanya kemauan hidup bersama di masa yang akan datang.di masa yang akan datang.
MANUSIA(SIFAT DASAR)-KERJASAMA-KOMPETISI
KEBUTUHAN YANG HARUS DIPENUHI
-PRIMER-SEKUNDER
-TERSIER
BENTUK & MASUKASSOSIASI
- PEMENUHANKEBUTUHAN
HIDUP
-PERLINDUNGANDARI KOMPETISI
NEGARA(STATE)
=ASSOSIASI
PENGERTIAN NEGARAPENGERTIAN NEGARAA. DARI SUDUT PANDANG NEGARAA. DARI SUDUT PANDANG NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI KEKUASAAN :MERUPAKAN ORGANISASI KEKUASAAN : 1. LOGEMAN AND KRANENBURG1. LOGEMAN AND KRANENBURG Organisasi kekuasaan yang bertujuan Organisasi kekuasaan yang bertujuan
mengaturmengatur masyarakat dengan menggunakan masyarakat dengan menggunakan
kekuasaannya.kekuasaannya.
2. ROGER H.SOLTAU2. ROGER H.SOLTAU Alat atau wewenang yang mengatur atauAlat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan persoalan bersama mengendalikan persoalan persoalan bersama
atasatas nama masyarakat.nama masyarakat.
B. DARI SUDUT PANDANG NEGARA MERUPAKANB. DARI SUDUT PANDANG NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI POLITIK ORGANISASI POLITIK
1. ROBERT MAC IVER1. ROBERT MAC IVER Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah dengan wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.memaksa.
2. Prof. R. DJOJOSOETONO2. Prof. R. DJOJOSOETONO Negara adalah suatu organisasi manusia atau Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan kumpulan manusia yang berada dibawah suatu manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang pemerintahan yang sama.sama.
PROSES TERJADINYA NEGARAPROSES TERJADINYA NEGARA
1. TEORI KETUHANAN1. TEORI KETUHANAN Negara dibentuk atas kehendak Tuhan.Negara dibentuk atas kehendak Tuhan. Pemimpin negara ditunjuk dan bertanggung jawab pada Pemimpin negara ditunjuk dan bertanggung jawab pada
Tuhan.Tuhan. Hak raja berasal dari TuhanHak raja berasal dari Tuhan Aturan perundangAturan perundang-undangan berdasarkan pada kitab -undangan berdasarkan pada kitab
suci.suci.
2. TEORI KEKUATAN2. TEORI KEKUATAN Negara terbentuk dari penaklukan yang kuat terhadap Negara terbentuk dari penaklukan yang kuat terhadap
yang lemah, yang lemah, hak rakyat diserahkan secara terpaksa.hak rakyat diserahkan secara terpaksa.
TEORI KONTRAK SOSIALTEORI KONTRAK SOSIAL
Teori terjadinya suatu negara Teori terjadinya suatu negara berdasarkan suatu perjanjian berdasarkan suatu perjanjian
oleh dua pihak untuk oleh dua pihak untuk membentuk suatu negara, membentuk suatu negara, dimana pihak satu menjadi dimana pihak satu menjadi
rakyat dan pihak lainnya sebagai rakyat dan pihak lainnya sebagai pemerintah.pemerintah.
TIGA PAHAM TEORI KONTRAK SOSIALTIGA PAHAM TEORI KONTRAK SOSIALKONDISI KONDISI AWAL AWAL MASYARAKAMASYARAKATT
LANDASANLANDASAN
BERFIKIRBERFIKIRSIFATSIFAT
PERJANJIANPERJANJIANNEGARANEGARA
BENTUKANBENTUKAN
THOMAS THOMAS HOBBESHOBBES
KACAUKACAU AKHIRI KONFLIKAKHIRI KONFLIK PENYERAHAN PENYERAHAN HAK SUKARELAHAK SUKARELA
KERAJAANKERAJAAN
JOHNJOHN
LOCKELOCKETERTIBTERTIB ANTISIPASI ANTISIPASI
KONFLIKKONFLIK- - PENYERAHAN PENYERAHAN
SUKARELA SUKARELA
- PERMUFAKATAN- PERMUFAKATAN
BERDASARBERDASAR
SUARASUARA
TERBANYAKTERBANYAK
- PENGAKUAN- PENGAKUAN
HAK KODRATIHAK KODRATI
LIFE, LIBERTYLIFE, LIBERTY
ETATEETATE
NEGARA NEGARA KONSTITUSIONKONSTITUSION
ALAL
ROUSSEAUROUSSEAU TERTIBTERTIB ANTISIPASI ANTISIPASI KONFLIKKONFLIK
SAMA DENGAN SAMA DENGAN JOHN LOCKE JOHN LOCKE + + CARA-CARACARA-CARA
BAGAIMANA BAGAIMANA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DIBENTUKDIBENTUK
(FROM, FOR, BY (FROM, FOR, BY THE PEOPLE)THE PEOPLE)
NEGARANEGARA
DEMOKRASIDEMOKRASI
SIFATSIFAT--SIFAT NEGARASIFAT NEGARA
SIFAT MEMAKSASIFAT MEMAKSA SIFAT MONOPOLISIFAT MONOPOLI SIFAT MENCAKUP SEMUASIFAT MENCAKUP SEMUA
UNSURUNSUR-UNSUR NEGARA-UNSUR NEGARA
1. UNSUR KONSTITUTIF (MUTLAK HARUS ADA1. UNSUR KONSTITUTIF (MUTLAK HARUS ADA)) RAKYAT (POPULATION)RAKYAT (POPULATION) WILAYAH (TERRITORY)WILAYAH (TERRITORY) PEMERINTAHAN (GOVERNMENT)PEMERINTAHAN (GOVERNMENT) KEDAULATAN (SOVERNITY)KEDAULATAN (SOVERNITY)
2. UNSUR DEKLARATIF (PENDUKUNG)2. UNSUR DEKLARATIF (PENDUKUNG) KONSTITUSIKONSTITUSI PENGAKUAN NEGARA LAINPENGAKUAN NEGARA LAIN
FUNGSI NEGARAFUNGSI NEGARA
1.1. Melakukan penertiban (Law and Melakukan penertiban (Law and OrderOrder))
2.2. Mengusahakan kesejahteraan dan Mengusahakan kesejahteraan dan keamanankeamanan
3.3. PertahananPertahanan
4.4. Penegakkan keadilanPenegakkan keadilan
WARGANEGARAWARGANEGARAPENGERTIANPENGERTIAN
Peserta, anggota, warga suatu negaraPeserta, anggota, warga suatu negara
Anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.Anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara (Ps. 26 UUD 1945).yang disahkan dengan UU sebagai warga negara (Ps. 26 UUD 1945).
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain
sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI (Ps. 4 UU No.12 tahun 2OO6).sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI (Ps. 4 UU No.12 tahun 2OO6).
ASAS KEWARGANEGARAANASAS KEWARGANEGARAAN
BERDASARKAN KELAHIRANBERDASARKAN KELAHIRAN BERDASARKAN PERKAWINANBERDASARKAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PEWARGANEGARAAN/BERDASARKAN PEWARGANEGARAAN/NATURALISASINATURALISASI
BERDASARKAN KELAHIRANBERDASARKAN KELAHIRAN BERDASARKAN PERKAWINANBERDASARKAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PEWARGANEGARAAN/BERDASARKAN PEWARGANEGARAAN/NATURALISASINATURALISASI
BERDASARKAN KELAHIRANBERDASARKAN KELAHIRANBERDASARKAN KELAHIRANBERDASARKAN KELAHIRAN
ASAS IUS SOLIASAS IUS SOLI ( (Law Of The SoilLaw Of The Soil )) AAsas kewarganegaraansas kewarganegaraan yang dianut oleh suatu negara yang dianut oleh suatu negara
yang berpedoman bahwa semua warga asing yang berpedoman bahwa semua warga asing yang lahir di negaranya adalah warga negaranya.yang lahir di negaranya adalah warga negaranya.
ASAS IUS SANGUINISASAS IUS SANGUINIS ( (Law Of The BloodLaw Of The Blood)) AAsassas kewarganegaraankewarganegaraan yang dianut oleh suatu negara yang dianut oleh suatu negara yang berpedoman bahwa semua warga asing yang lahir yang berpedoman bahwa semua warga asing yang lahir
di negaranya adalah bukan warga negaranya, di negaranya adalah bukan warga negaranya, tetapi semua warga negaranya yang melahirkan anak di negeri tetapi semua warga negaranya yang melahirkan anak di negeri
mana pun anak tersebut adalah warga negaranya.mana pun anak tersebut adalah warga negaranya.
BERDASARKAN PERKAWINANBERDASARKAN PERKAWINAN
ASAS KESATUAN HUKUMASAS KESATUAN HUKUM
Adalah asas kewarganegaraan yang menyangkut masalah perkawinan campuran,Adalah asas kewarganegaraan yang menyangkut masalah perkawinan campuran,perkawinan antara dua warga negara yang berbeda. perkawinan antara dua warga negara yang berbeda.
Demi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga Demi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga sebaiknya mereka mempunyai kewarganegaraan yang sama, sebaiknya mereka mempunyai kewarganegaraan yang sama,
yang tunduk pada hukum yang sama.yang tunduk pada hukum yang sama.
ASAS PERSAMAAN DERAJATASAS PERSAMAAN DERAJAT
Adalah asas kewarganegaraan yang menyangkut masalah perkawinan campuran,Adalah asas kewarganegaraan yang menyangkut masalah perkawinan campuran, perkawinan antara dua warga negara yang berbedaperkawinan antara dua warga negara yang berbeda
tidak menyebabkan perubahantidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masingstatus kewarganegaraan masing-masing pihak.pihak.
BERDASARKAN NATURALISASIBERDASARKAN NATURALISASIBERDASARKAN NATURALISASIBERDASARKAN NATURALISASI
SISTEM AKTIF WNA harus melakukan WNA harus melakukan upaya-upaya upaya-upaya hukum secara aktif hukum secara aktif Untuk dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara.Untuk dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara.
Melekat HAK OPSI yi hak warga asing untuk menerima/memilih Melekat HAK OPSI yi hak warga asing untuk menerima/memilih tawaran kewarganegaraan dari suatu negara tawaran kewarganegaraan dari suatu negara
SISTEM PASIF Dalam sistem ini orang dengan sendirinya dianggap warga negara Dalam sistem ini orang dengan sendirinya dianggap warga negara
tanpa melakukan upaya hukumtanpa melakukan upaya hukum. . Melekat hak Melekat hak REPUDIASIREPUDIASI yi hak WNA untuk yi hak WNA untuk menolakmenolak kewarganegaraan yang ditawarkan kewarganegaraan yang ditawarkan
kepadanyakepadanya
PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN
APATRIDE APATRIDE seseorang tanpa kewarganegaraanseseorang tanpa kewarganegaraan
BIPATRIDEBIPATRIDE seseorang memiliki kewarganegaraan gandaseseorang memiliki kewarganegaraan ganda
ASAS SIMULTAN Adalah asas yang dianut oleh negara yang
Menggunakan asas kewarganegaraan ius soli Dan ius sanguinis secara bersamaan apabila menghadapi kasus
WNA lahir dengan ststus apatride atau bipatride
UNDANG – UNDANG RI UNDANG – UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2006NOMOR 12 TAHUN 2006UNDANG – UNDANG RI UNDANG – UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2006NOMOR 12 TAHUN 2006
TentangTentang
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAANINDONESIAINDONESIA
TentangTentang
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAANINDONESIAINDONESIA
MENGGANTIKAN
KURANG MENJAMINPEMENUHAN HAK ASASI DAN
PERSAMAAN ANTAR WARGA NEGARA
KURANG MEMBERIKAN PERLINDUNGANTERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK2
BERSIFAT DISKRIMINATIF
KELEMAHAN UU RI NO.62 TAHUN 1958
SECARA FILOSOFISSECARA FILOSOFIS
Bersifat DiskriminatifBersifat Diskriminatif
Kurang menjamin pemenuhan hak asasi danKurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warganegarapersamaan antara warganegara
Kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan Kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.dan anak-anak.
KELEMAHAN UU RI NO.62 TAHUN 1958
SECARA YURIDISSECARA YURIDISLandasan UU adalah UUDS 1950 yang sudah Landasan UU adalah UUDS 1950 yang sudah
tidak berlaku.tidak berlaku.
SECARA SOSIOLOGISSECARA SOSIOLOGISSudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global.internasional dalam pergaulan global.
WARGANEGARA INDONESIAUU UU RI RI NO.12 TAHUN 2006NO.12 TAHUN 2006
SEBELUM UU INI BERLAKU SUDAH JADI WNI
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SYAH AYAH WNI DAN IBU WNI
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SYAH AYAH WNA DAN IBU WNI
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SYAH AYAH WNI DAN IBU WNA
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SYAH IBU WNI DAN AYAHNYA TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN/NEGARA ASAL AYAHNYA TIDAK MEMBERIKAN KN
ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SYAH AYAH WNI TAPI MENINGGAL DUNIA 300 HARI
ANAK YANG LAHIR DARI DILUAR PERKAWINAN SYAH IBU WNI
ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN SAH IBU WNA, DIAKUI OLEH AYAH WNI PENGAKUAN SEBELUM ANAK USIA 18 TAHUN
ANAK YANG LAHIR DI WILAYAH NKRI, ORTU TIDAK JELAS STATUS KEWARGANEGARAANNYA.
ANAK YANG LAHIR DI WILAYAH NKRI, ORANG TUA TIDAK DIKETAHUI
ANAK YANG LAHIR DI WILAYAH NKRI, ORTU TIDAK JELAS STATUS KEWARGANEGARAANNYA, TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
ANAK YANG LAHIR DI LUAR WILAYAH NKRI, AYAH DAN IBUNYA WNI, NEGARA TEMPAT LAHIR ANAK TSB MEMBERI KN KEPADA ANAK TSB
AYAH IBU WNA, TELAH DIKABULKAN NATURALISASINYA, MENINGGAL DUNIA SEBELUM MENGUCAPKAN SUMPAH JANJI
ASAS IUS SANGUINIS (ASAS IUS SANGUINIS (Law of the bloodLaw of the blood))
ASAS IUS SOLI (ASAS IUS SOLI (Law of the soilLaw of the soil)) secara terbatas bagi anak-anak usia 18 tahun / secara terbatas bagi anak-anak usia 18 tahun /
belum kawinbelum kawin
ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL (ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL (Mono Mono Nationality)Nationality)
ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATASASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATASbagi anak-anak usia 18 tahun / belum kawinbagi anak-anak usia 18 tahun / belum kawin
ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIAUU UU RI RI NO.12 TAHUN 2006NO.12 TAHUN 2006
PEWARGANEGARAANNATURALISASI
NATURALISASI / PEWARGANEGARAANUU UU RI RI NO.12 TAHUN 2006NO.12 TAHUN 2006
USIA 18 TAHUN/SUDAH KAWIN
TELAH BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA SEKURANG– KURANG KURANGNYA 5 TAHUN BERTURUT–TURUT ATAU 10 TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT
SEHAT JASMANI DAN ROHANI
DAPAT BERBAHASA INDONESIA, MENGAKUI PANCA SILA DAN UUD 1945
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA › 1 TH
JIKA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI TIDAK MENJADI BIPATRIDE
MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU PENGHASILAN TETAP
MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN KE KAS NEGARA
WNI
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RIUU RI NO. 12 TAHUN 2006
Memperoleh KN Negara lain.Memperoleh KN Negara lain.
Tidak menolak / melepaskan KN lain.Tidak menolak / melepaskan KN lain.
Disetujuinya naturalisasi oleh presiden.Disetujuinya naturalisasi oleh presiden.
Masuk dalam tentara asing.Masuk dalam tentara asing.
Masuk dalam dinas negara asing.Masuk dalam dinas negara asing.
Menyatakan sumpah / janji setia kepada Menyatakan sumpah / janji setia kepada negara asingnegara asing..
Ikut dalam pemilihan sesuatu yIkut dalam pemilihan sesuatu ygg bersifat bersifat ketatanegaraan untukketatanegaraan untuk suatu negara asing.suatu negara asing.
Mempunyai paspor negara asingMempunyai paspor negara asing
Bertempat tinggal di luar NKRI selama Bertempat tinggal di luar NKRI selama 5 tahun5 tahun terus menerus tanpa pernyataan terus menerus tanpa pernyataan tetap jadi WNI.tetap jadi WNI.
Nunung anak gadis Parto warga negara Republik Indonesia (RI) lahir di Canberra
menikah dengan Azis warga negara RI melahirkan anak laki-laki bernama Sule di Sidney . Diketahui bahwa Indonesia menganut asas patride asas ius sanguinis dan asas kesatuan hukum dalam perkawinan campuran, sedangkan Australia menganut asas ius soli dan asas kesatuan hukum. Kedua negara (RI dan Australia) masing-masing menggunakan asas ius soli dan asas ius sanguinis secara simultan untuk menghindari timbulnya kasus apatride atau kasus bipatride di negaranya. Dalam menentukan status patridenya Nunung menggunakan hak opsi sedangkan Sule menggunakan hak repudiasi.
a. Jelaskan apa yang dimaksud asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kesatuan hukum, asas persamaan derajad, hak opsi, hak repudiasi, berikan masing – masing contohnya
b. Jelaskan apakah status patride Nunung sebelum menikah dengan Azis dan apakah statusnya setelah menjadi Ny. Azis ? Jawaban Saudara dilengkapi gambar bagan
c. Jelaskan apa status patride Sule ? Jawaban Saudara dilengkapi
gambar bagan !
HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBANNEGARA DAN WARGANEGARANEGARA DAN WARGANEGARA
HAKHAK
NEGARANEGARA WARGA NEGARAWARGA NEGARA
A. HAK MEMAKSA
B. HAK MONOPOLI
C. HAK MENCAKUP SEMUA
A. HAK ASASI PRIBADI PERSONAL RIGHTSB. HAK ASASI EKONOMI PROPERTY RIGHTSC. HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN RIGHTS OF LEGAL EQUALITYD. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK CIVIL AND POLITICAL RIGHTSE. HAK ASASI SOSIAL DAN KEBUDAYAAN SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
F. HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN DAN TATA CARA PERADILAN DAN PERLINDUNGAN PROCEDURAL RIGHTS
KEWAJIBANKEWAJIBAN
NEGARANEGARA WARGA NEGARAWARGA NEGARA
A.A. MEMBUAT DAN MENETAPKAN MEMBUAT DAN MENETAPKAN PERATURANPERATURAN
B.B. MELAKSANAKAN PERATURAN – MELAKSANAKAN PERATURAN – PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN TERMASUK MENGONTROL TERMASUK MENGONTROL PELAKSANAAN PERATURANPELAKSANAAN PERATURAN
C.C. KEWAJIBAN UNTUK MEMELIHARA, KEWAJIBAN UNTUK MEMELIHARA, MENJAMIN, DAN MELINDUNGI HAK-HAK MENJAMIN, DAN MELINDUNGI HAK-HAK WARGA NEGARAWARGA NEGARA
UNIVERSALUNIVERSAL
A.A. MENJUNJUNG TIGGI HUKUM BAIK YANG MENJUNJUNG TIGGI HUKUM BAIK YANG TERTULIS MAUPUN YANG TIDAK TERTULIS MAUPUN YANG TIDAK TERTULISTERTULIS
B.B. MENGAKUI PEMERINTAH YANG SAH, MENGAKUI PEMERINTAH YANG SAH, BAIK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN BAIK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN PEMERINTAHAN PUSATPEMERINTAHAN PUSAT
KHUSUSKHUSUS
A.A. KEWAJIBAN UNTUK IKUT SERTA DALAM KEWAJIBAN UNTUK IKUT SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA ATAU USAHA PEMBELAAN NEGARA ATAU PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARAPERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
B.B. KEWAJIBAN UNTUK PATUH PADA KEWAJIBAN UNTUK PATUH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, HUKUM TAK TERTULIS SERTA HUKUM HUKUM TAK TERTULIS SERTA HUKUM INTERNASIIONAL TENTANG HAK ASASI INTERNASIIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIAMANUSIA
C.C. KEWAJIBAN UNTUK MENJUNJUNG KEWAJIBAN UNTUK MENJUNJUNG PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
top related