BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Humaseprints.umm.ac.id/37019/3/jiptummpp-gdl-auliarahma-51220-3-babii.pdf · antara organisasi dan Publiknya baik untuk mencapai kesepakatan
Post on 01-May-2019
222 Views
Preview:
Transcript
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Dasar Humas
Hubungan masyarakat atau yang juga bisa disebut Public Relations
seringkali banyak didefinsikan berbeda-beda oleh para Ahli. Hal ini dikarenakan
perbedaan latar belakang dan sudut pandang. Salah satunya Griswold dalam
suryanto (2013:7) menyatakan :
“Humas adalah fungsi manajemen yang melakukan penilaian terhadap sikap
publik, menyesuaikan kebijaksanaan dan tata kerja dari suatu organisasi dengan
kepentingan publik dan melakukan aksi untuk memperoleh pengertian dan
persetejuan oleh Publik”
Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa para praktisi Humas memiliki
tanggung jawab untuk mengkomunikasikan mengenai kebijakan dan tindakan
suatu organisasinya kepada publik baik secara eksternal maupun internal. Demi
terciptanya kesepakatan antara 2 pihak, Humas berperan menjadi mediator
komunikasi dua arah yang di terjadi antara keduanya.
2.1.1 Fungsi dan Peran Humas
Membahas mengenai Fungsi Humas, berarti menuju pada kesimpulan
seberapa penting keberadaan suatu divisi Humas dalam suatu organisasi. Robert F
Harlow dalam Cutlip, Center, Broom (2006:455) membagi fungsi Humas menjadi
2 berdasarkan bagaimana Humas tersebut diadakan dan bagaimana cara
melakukannya. Fungsi tersebut yaitu state of being dan method of
communications.
11
a. Fungsi State of being
Humas dalam fungsi ini adalah sebagai bentuk kegiatan komunikasi yang
dilakukan humas dalam bentuk kelembagaan. Divisi hubungan masyarakat yang
menangani urusan hubungan masyarakat berwujud suatu bagian yang nyata.
Yakni ruang kantor lengkap dengan peralatanya dan jelas pula pegawai-
pegawainya mulai dari kepala humas hingga tukang ketik. Penggunaan istilah ini
berdasarkan pada struktur organisasi dimana hubungan masyarakat itu dilakukan.
b. Fungsi Method Of Communication
Hubungan Masyarakat dalam pengertian Method Of Communication adalah
hakikatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi. Jadi semua
yang berada didalam Suatu Organisasi bisa melaksanan Fungsi Humas. Karena
Tidak semua organisasi dilengkapi dengan bagian hubungan masyarakat, tetapi
pemimpinnya sendiri dapat melakukan kegiatan hubungan masyarakat. Tidak
semua kecamatan dilengkapi dengan bagian humas, tetapi pak Camat sendiri
dapat melakukan kegiatan hubungan masyarakat dalam pengertian Method of
communication. Dalam hal ini yang bersangkutan harus terampil dan kreatif
sehingga fungsi hubungan masyarakat benar-benar terlaksana.
Lalu selanjutnya mengenai Peran Praktisi Humas dalam suatu organisasi.
Menurut Dozer (1992) dalam Suryanto (2013:59) Peranan Humas merupakan hal
utama untuk memahami fungsi dari Humas yang meliputi hal-hal berikut:
a. Expert Preciber Communications
12
Dalam hal ini Humas berperan sebagai penasehat pimpinan organisasi
mengenai keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Maka dari itu divisi
Public Relations harus berada dekat dengan struktur top management agar mampu
menyampaikan informasi secara langsung tanpa intervensi pihak lain.
b. Problem Solving Process Fasilitator
Pada peranan ini para staf Humas melibatkan diri dalam manajemen krisis.
Untuk memaksimalkan peran ini para staf Humas harus mempunyai skill yang
baik.
c. Communication Fasilitator
Humas atau Public Relations berperan memfasilitasi komunikasi dua arah
antara organisasi dan Publiknya baik untuk mencapai kesepakatan bersama
bahkan untuk menyelsaikan konflik. Dalam hal ini para praktisi Public Relations
harus dituntut untuk bersifat netral meskipun praktisi tersebut bekerja dengan
organisasi yang bersangkutan.
d. Techinian Communicator
Praktisi Humas dalam hal ini berperan sebagai pelaksana teknis komunikasi
yang menyediakan layanan di bidang teknis. Karena hal ini seorang Humas harus
mampu menguasai dan mengoperasikan berbagai alat teknologi komunikasi yang
sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu ditekankan disini meskipun Humas
sebagai pelaksana teknis komuniksi namun pilihan keputusan mengenai teknis
komunikasi bukan tetap menjadi wewenang manajemen. Sedangkan divisi Humas
adalah bagian yang melaksakannya.
13
Peran-peran Praktisi Humas tersebut juga tergantung bagaimana sifat
organisasi (Non Provit-komersial, Pemerintah maupun Swasta) dan budaya
organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.
2.2 Humas dalam Pemerintahan
Tak hanya perusahaan besar, sektor Pemerintah saat ini juga mulai
menyadari fungsi dan peran Humas dalam sistem Manajemen. Bagi negara yang
menganut sistem demokrasi seperti Indonesia keberadaan Humas merupakan
aspek yang “wajib” ada. Karena ciri pemerintah yang demokratis adalah
Keterbukaan Informasi yang akurat serta keterlibatan masyarakatnya dalam
pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
Menurut Cutlip, Center, Broom (2006:465) Peran praktik Humas
Pemerintah lebih besar dibandingkan dengan Praktik PR lain dikarenakan
adanya peran advokasi publik yang dimainkan oleh Humas untuk membuat suatu
kebijakan. Artinya Humas Pemerintah melakukan komunikasi dua arah secara
terus menerus antara pemerintah dengan rakyatnya untuk menciptakan mufakat
demi kepentingan bersama.
Sam Black dalam Effendy (2006:37) mengklasifikasikan
humaspemerintah menjadi 2 yaitu, humas pemerintah pusat dan humas
pemerintah daerah :
a. Humas Pemerintah Pusat
Humas dalam suatu pemerintahan pusat memiliki kedudukan yang
cukup tinggi karena bertugas menasehati pimpinan. Nasehat tersebut dapat
berupa bagaimana cara memberikan reaksi kepada masyarakat atas kebijakan
14
yang sudah dilaksanakan. Tetapi hal tersebut ditentukan bagaimana sistem
pemerintahan yang berlaku.
b. Humas Pemerintah Daerah
Dalam bentuk mekanisme kerja Hakikatnya Humas Pemerintah
Daerah sama saja dengan Humas Pemerintah Pusat dalam hal manajemen
kerja dan pengorganisasian. Namun yang membedakan hanya saja ruang
lingkup Humas daerah lebih sedikit. Banyaknya wilayah serta beragamnya
suku dan budaya diperlukan suatu perlakuan khusus. Untuk negara seperti
Indonesia dengan norma kehidupan dan kebudayaan yang beragam mungkin
diperlukan tambahan bagian tertentu tergantung wilayah.
2.2.1 Ruang Lingkup Humas
Seperti yang sudah dijelaskan pada Poin sebelumnya bahwa peran dan
fungsi Humas diklasifikasikan menurut jenis organisasinya. Rachmat Kriyantono,
(2008: 23-25) menjabarkan ruang lingkup pekerjaan Humas secara umum yang
dapat disingkat menjadi PENCILS :
a. Publications & Publicity : Merupakan pengenalan lembaga atau
perusahaan kepada publik. Dapat dilakukan dengan cara membuat tulisan
yang disebarkan ke media.
b. Events : Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga bertujuan untuk
beriteraksi langsung dengan publik sebgai upaya untuk membentuk citra.
Saling pengertian antara korporasi dan publiknya berkembang melalui
hubungan baik antara keduanya. Event dapat dilakukan secara berkala
15
selama beberapa tahun bahkan membentuk suatu tradisi yang menancap
pada benak masyarakat.
c. News: seorang praktisi Public Relations diharuskan menguasai teknik-
teknis menulis sehingga menghasilkan Public Relations Writing seperti
press release, newsletter, berita dan lain-lain.
d. Comunity Involvement : Public Relations membentuk progam-progam
yang melibatkan komunitas-komunitas atau masyarakat disekitar
lingkungan lembaga tersebut berada. Dengan program tersebut diharapkan
akan menciptakan perasaan memiliki terhadap lembaga dalam diri
masyarakatnya.
e. Identity-Media : Merupakan kegiatan praktisi PR menjalin hubungan
dengan media mengingat sangat pentingnya memperoleh publistas media.
Terdapat hubungan saling menguntungkan antara media dan PR. Media
butuh Public Relations sebagai bahan berita sedangkan Public Relations
butuh media sebagai sarana penyebar informasi serta pembentukan opini
publik.
f. Lobbying : Praktisi Public Relations dituntut mempunyai keahilan peruasi
dan negoisasi dengan berbagai pihak. Keahlian ini terutama dibutuhkan
ketika lembaga mengalami krisis atau untuk mencapai kata sepakat ketika
dua pihak bertikai.
g. Social Invesment, Kegiatan Public Relations untuk membuat progam-
progam untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Kegiatan ini dilakukan
dengan tujuan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.
Termasuk dalam ini adalah progam Corporate Sosial Responsibility
16
(CSR). Public Relations mempunyai peran penting baik secara eksternal
maupun secara internal dalam aktivitas CSR. Peran Public Relations dalam
aktivitas CSR akan berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan
kemajuan dari program CSR perusahaan (Rusdianto 2013:87)
Sedangkan menurut Efendy (2006) ruang lingkup aktivitas
kehumasan pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Press Office merupakan bagian Humas di setiap kementrian. Staf yang
ditugaskan disini akan selalu mengurusi kegiatan pers, seperti mengelola
siaran pers, menyiapkan bahan, menyusun hingga mempublikasikan berita.
2. Broadcasting Section merupakan bagian yang hanya ada pada
pemerintahan pusat. Fungsi bagian ini hampir sama dengan bagian press
office yang juga berkecimpung di didunia maya. Tetapi bagian ini lebih
fokus kepada penyiaran pada media elektronik seperti radio dan televisi.
3. Publicity Section merupakan bagian Humas yang berkecimpung dalam
pengelolaan periklanan, film, poster, pamflet dan kegiatan publikasi lain
yang mengeluarkan biaya. Meskipun mengeluarkan biaya, pesan-pesan
tersebut dianggap penting dan bisa disiarkan secara berulang-ulang.
4. Intelegence Section, merupakan biro yang juga ada pada humas
pemerintah. Staf yang berada pada bagian ini bertugas untuk
mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai hal-hal yang terkait
dengan pemerintahan yang selanjutnya untuk diteruskan kepada Biro Pers
atau Publisitas. Tugas staf Intelegence section ini adalah menyelidiki
bagaimana opini publik mengenai kebijakan menteri. Kegiatan ini
17
merupakan bentuk salah satu fungsi Humas yaitu melakukan komunikasi
dua arah dengan baik.
2.2.2 Karakter Humas Pemerintah
Walaupun Humas pemerintahan juga melakukan publikasi dan promosi,
namun didalam Humas Pemerintahan tidak ada unsur komersial. Ruslan
(2012:341) dalam Nilasari (2012:73) menjelaskan hal itulah yang membedakan
antara fungsi dan tugas Humas Pemerintahan dengan Humas Swasta. Humas
Pemerintahan lebih menekankan tugasnya kepada pelayanan publik dan pelayanan
umum. Lalu Nilasari (2012:75) menjelaskan bahwa Humas Pemerintahan
bertugas untuk memberikan info kepada masyarakat, baik mengenai kegiatan
sehari-hari pemerintah maupun info mengenai kebijakan-kebijakan yang akan
atau sudah berlangsung.
Menurut Nilasari (2012:76) Keberadaan divisi humas dalam instansi
pemerintahan merupakan bentuk secara fungsional dan operasional. Humas
melakukan publikasi dan penyebaran informasi baik untuk publik eksternal,
maupun publik internal. Melalui divisi humas tersebut pemerintah menyampaikan
informasi mengenai aktivitas dalam menjalankan kewajiban dan tugas pemerintah
serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan tertentu.
Lebih lanjut mengenai karakteristik humas pemerintah, Suryanto (2013:6)
menganalogikan ketika menghadapi opini dan sikap publik misalnya berupa
demonstrasi. Humas pemerintah cenderung bersifat pasif dengan hanya membuat
release, mengadakan jumpa pers, menampung informasi yang bernada negatif,
mengkliping berita-berita tanpa ada perencanaan lebih lanjut lagi. Hal ini bisa
18
disebabkan petugas humas pemerintahan tidak memenuhi kualifikasi karena tidak
adanya sumber daya manusia yang profesional pada divisi Humas.
2.2.3 Tugas dan Fungsi Humas Pemerintah
Humas Pemerintahan setidaknya memiliki 2 tugas utama. Effendy (2006: 54)
Menyebutkan yang pertama adalah Menyebarkan Informasi kepada publik
mengenai kebijaksanaan dan perencanaan serta keberhasilan yang dicapai
pemerintah. Lalu yang selanjuntnya adalah menerangkan kepada publik
mengenai peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut Dijelaskan dalam Nilasari (2012:78) mengenai tugas fungsi
Humas yang berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Negara Komunikasi
dan Informasi (Kominfo) Nomor 03 A/SK/Meneg/1/2002. Isi dari SK tersbeut
kurang lebih sebagai berikut:
1. Humas Pemerintahan Membantu menteri penerangan RI dalam
menetapkan kebijakan dan pembinaan komunikasi yang lancar antara
pemerintah dan masyarakat.
2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara humas departemen dan
lembaga pemerintah
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesusai
dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu.
Mengenai Fungsi dasar Humas Pemerintah di Indonesia, Nilasari (2012:83) juga
menyebutkannya sebagai berikut :
1. Mengamankan kebiksanaan pemerintah
19
Berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah diterima oleh masyarakat dapat
dilihat dari bagaimana humas menyampaikan informasi mengenai kebijakan
tersebut kepada rakyat.
2. Menyampaikan Informasi
Humas bertanggung jawab pada urusan seputar perencanaan pembuatan
hingga hubungan ke media untuk menerbitkan rilis seputar instansi pemerintahan
itu sendiri. Selain untuk menyebarkan informasi hal ini dilakukan dengan tujuan
agar publik tetap menaruh perhatian terhadap instansi tersebut.
3. Menjadi Mediator
Humas berfungsi sebagai juru bicara dalam menjembatani kepentingan
pemerintah dengan memperhatikan dan menampung opini publik dal internal dan
eksternal sekaligus.
4. Menciptakan Iklim yang Kondusif
Hal ini perlu dilakukan untuk mengamankan stabilitas politik pembanguan
nasional yang dinamis baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Membuat Laporan
Untuk memelihara dan mempertahankan hubungan instansi dengan publik,
Humas membuat laporan rutin mengenai progam-progam yang sudah berlaku
serta proposal-proposal untuk proyek mendatang .
20
2.3 Cyber Public Relations
Untuk Membudahkan kinerja dan Tugas Humas agar Fungsi dan Perannya
dapat dicapai secara optimal, Hidayat (2013:93) menjelaskan diperlukan sebuah
media untuk melakukannya. Salah satu media mulai digunakan dalam kegiatan
Public Relations masa kini adalah internet. Kegiatan Public Relations yang
menggunakan Internet ini kemudian dikenal dengan Istilah Electronic Public
Relations atau biasa disingkat dengan e-PR.
Di Indonesia istilah Electronic Public Relations juga disebut Cyber Public
Relations. Onggo (2003:3) mendefinisikan Cyber Public Relations sebagai
inisiatif akademisi dan praktisi Public Realations yang menggunakan internet
sebagai sarana publisitasnya. Penerapan Cyber Public Relations sendiri
merupakan salah satu perwujudan dari Peran PR sebagai pelaksana teknis
komunikasi.
Lebih lanjut Onggo (2003:5) menekankan, jika Keberadaan organisasi sudah
diekspos melalui Internet, maka sebaiknya jangan tanggung-tanggung karena hal
tersebut dapat mempengaruhi Opini Publik terhadap organisasi tersebut. Cyber
Public Relations menuntut para praktisi Public Relations untuk profesional serta
kemampuan untuk dapat berpikir cepat dan bertindak tepat agar peran dan fungsi
Public Relations dapat berjalan secara maksimal.
2.3.1 Keuntungan menerapkan Cyber Public Relations dalam organisasi
Internet telah membawa banyak kemudahan dalam dunia Public Relations.
Hotltz dalam Hidayat (2014:76) menyatakan saat ini banyak Praktisi PR yang
menggunakan Internet atas nama organisasi mereka sebagai salah satu dari
21
strategi komunikasi Public Relations. Soemirat & Ardianto (2010:191) juga
menambahkan jika para Praktisi PR mampu mencapai publik sasaran secara
langsung tanpa campur tangan dari pihak lain melalui internet. Jadi hambatan-
hambatan dalam berkomunikasi bisa diminimalisir.
Menurut Holtz 2002 dalam Suryanto (2013:177) dan Matt Haig 2000 dalam
Rusdianto (2013:97) Menyebutkan beberapa keuntungan yang akan didapatkan
jika menggunaan Internet dalam kegiatan Public Relations. Keduanya
menyebutkan kelebihan-kelebihan yang hampir sama, antara lain sebagai berikut :
1. Multifungsi, karakter internet ini bisa digunakan untuk beberapa kegiatan
sekaligus misalnya : media komunikasi, iklan, alat marketing serta alat
penyebaran Informasi.
2. Informasi lebih cepat sampai kepada Publik dan dapat diakses oleh siapa
saja dan dimana saja.
3. Internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
4. Interaktif, melalui Internet Praktisi PR bisa mendapat Umpan balik
(feedback) secara cepat. PR juga bisa memberikan respons langsung
mengenai pernyataan dan pertanyaan yang dari publik.
5. Komunikasi Konstan, artinya Komunikasi bisa dilakukan dimana saja,
kapan saja dan dimana saja dengan target seluruh dunia.
6. Efektifitas Biaya, Pekerjaan yang dilakukan lebih hemat biaya.
Meskipun demikian, kemampuan Humas organisasi dalam membina
hubungan baik agar terciptanya kedekatan antara organisasi dan publiknya juga
bergantung kepada siapa publiknya, apa saja media yang digunakan, dan
22
bagaimana strategi yang diterapkan. Seperti yang dikatakan Hidayat (2013:96)
pada dasarnya kegiatan Public Relations pada untuk menumbuhkan, membangun,
dan memelihara hubungan dengan Publik. Perbedaan penggunaan media baik
konvensional maupun internet hanya pengaruh dari perkembangan zaman.
2.3.2 Bentuk Cyber Public Relations
Terdapat beberapa bentuk dari Cyber Public Relations. Onggo dalam Hidayat
(2014:99-106) setidaknya menyebutkan terdapat 5 Bentuk pemanfaatan Cyber
Public Relations yaitu :
a. Wire Service (Website)
Menurut Hidayat (2014:106) website merupakan layanan publik yang
bertujuan untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang perusahaan atau
organisasi secara resmi yang dapat diakses oleh publik kapanpun dan dimanapun.
Wire Service dapat berupa Web Organisasi atau situs organisasi. Bahkan bagi
sejumlah perusahaan besar website merupakan kontak primer karena pertama kali
dituju karena dianggap menggambarkan alamat nyata perusahaan setelah alamat
fisiknya. Selain sebagai sarana informasi resmi organisasi, Shel Holtz (1999)
dalam Suryanto (2013:177) menyebutkan bahwa website merupakan salah salah
satu pendekatan strategi Public Relations.
b. E-mail
Onggo (2004:11) menjelaskan Email dapat digunakan sebagai cara yang
efektif untuk membangun bahkan meruntuhkan reputasi. Hal ini bisa disebabkan
masalah teknis seperti cara menulis email dan kecepatan membalas email yang
23
jika tidak diperhatikan dengan baik dapat meruntuhkan reputasi perusahaan yang
sudah dibangun secara offline dengan biaya mahal dan susah payah.
Email dapat digunakan oleh perusahaan yang ingin menekan biaya
komunikasi, membangun komunitas online, menjual produk dan menyediakan
customer service yang baik.
c. Electronic Magazine
Dijelaskan juga dalam Onggo (2004:74) Electronic Magazine bisa disingkat
dengan istilah Ezine. Ezine adalah versi online suatu majalah. yang sarat akan
informasi, artikel, dan solusi. Hidayat (2014:100) menganalogikan jika pembaca
suka dengan artikelnya, berarti mereka merupakan target konsumen dan otomatis
mereka akan berlangganan ezine tersebut. Hal ini berarti bahwa Ezine sangat
efektif dalam publisitas karena adanya hubungan antara pembacanya dan target
pelanggan baru. Lebih lanjut Onggo (2004:85) menjelaskan ezine yang baik
tergantung dari kontennya. Jadi ezine yang baik tidak bukan ditentukan dari
jumlah pembaca secara umum. Karena jika konten bagus maka otomatis ezine
tersebut akan diminati.
d. Blogs
Blogs adalah sejenis manajemen konten yang memudahkan siapa saja untuk
mempublikasikan tulisan-tulisan pendek yang dimakan post. Hidayat(2014:101)
mengingatkan, Blog bukan media yang tepat untuk menyebarkan siaran pers
perusahaan saja. Lebih dari itu blog harus bersifat interaktif. Perlu hendaknya
membuat konten berkualitas pada blog sendiri, karena konten tersebutlah yang
nantinya akan mengundang feedback.
24
e. Multimedia
Kriyantono 2012 dalam Kusumaningsih (2015:35) mendefinisikan Multimedia
merupakan sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, grafik,
suara, video, dan animasi. Sedangkan Hidayat (2014:103-105) menyebutkan
Contoh nyata dari bentuk multimedia adalah sosial media seperti Twitter,
Facebook, dan Youtube
Twitter termasuk kategori Microblogging yang merupakan bentuk lain blog
yang cirinya yaitu membatasi ukuran kata setiap postnya. (Zarella dalam Onggo,
2004:31). Lalu ada facebook yang fitur-fiturnya dapat dimanfaatkan sebuah
perusahaan untuk membuat profil terbuka Hidayat (2014:104) menjelaskan profil
terbuka tersebut memungkinkan pengguna dapat berhubungan dengan halaman
facebook dan menjadi fannya.
Youtube merupakan situs video bersama terbesar di web dan situs yang
paling sering dikunjungi nomer tiga didunia. Saat ini banyak orang memanfaatkan
youtube untuk memposting video dengan konten yang menarik.
Selain yang sudah disebutkan diatas, saat ini banyak jenis multimedia lain
yang berkembang. Maka dari itu dibutukan keahlian praktisi PR dalam memilah
dan memilih sosial media mana yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas Public
Relations.
25
2.4 Definisi Website
Menurut Yuhefizar, 2009 dalam Kusumaningsih (2015:33) mendefinsikan
website sebagai kumpulan dari halaman-halaman web yang yang terdapat suatu
domain yang mengandung informasi. Domain merupakan nama yang dipilih oleh
organisasi yang dapat diakses melalui internet. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan
menggunakan domain www.PasuruanKab.go.id
WWW merupakan kepanjangan dari World Wide Web yang merupakan
kumpulan dari beberapa halaman web yang saling berhubungan. Yazid (2015:2)
Menerangkan bahwa satu halaman web merupakan dokumen yang ditulis dalam
bentuk HTML (Hyperlink Text Markup Language). Laman dengan format HTML
ini bisa diakses melalui HTTP yang merupakan protokol yang ditampilkan untuk
para pengguna web browser.
Jaringan informasi yang sangat besar bisa terbentuk karena publikasi-publikasi
yang dilakukan melalui website. kumpulan halaman-halaman web yang saling
berhubungan disebut sebagai hyperlink. hyperlink tersebut akan bisa diakses
melalui URL yang disebut homepage. Yazid (2015:3) Mendefinisikan URL
sebagai kesatuan yang mengatur halaman-halaman (Hyperlink) yang akhirnya
mengatur alur bagi para pembaca hingga memberitahukan keseluruhan bagimana
informasi dalam suatu web ini akan berjalan. Sedangkan go.id merupakan
subdomain dari domain id yang merupakan domain untuk negara Indonesia.
Subdomain go digunakan khusus untuk pemerintahan yang merupakan singkatan
dari kata goverment yang berarti pemerintah.
26
Rusidanto (2014:67) menyimpulkan website adalah sarana yang paling
populer dilihat oleh seseorang ketika ingin mengetahui informasi mengenai suatu
organisasi atau perusahaan. Karena itu setiap lembaga yang ingin lebih mudah
dikenal oleh publiknya hendaknya membuat website sebagai sarana
komunikasinya.
2.4.1 Karakteristik dan Manfaat Website untuk lembaga
Kusumaningsih (2015:34) menjelaskan Situs Web dibedakan menjadi 2 jenis
menurut pengelolanya, yang pertama adalah Official Web (Website Resmi) dan
Unofficial Web (Website tidak resmi). website pemerintah termasuk dalam
kategori website resmi. Lalu yang selanjutnya ada unofficial web yang merupakan
web yang dikelola perseorangan (website tidak resmi). Apapun jenisnya,
informasi yang ada dalam web bersifat universal dan harus diupadate dalam
jangka waktu tertentu.
Laermer (2009:86) dalam hidayat (2014:102) menyebutkan beberapa Manfaat
yang didapatkkan oleh instansi apabila menggunakan website. Manfaat tersebut
dapat diringkas sebagai berikut:
a. Mempermudah komunikasi
Website juga bisa dimanfaatkan karyawan untuk berkomunikasi dengan
mudah. Website pada saat ini sudah berkembang seiring dengan fitur-fitur pada
website yang bisa melakukan one to one communications dan one to many
communications sekaligus dalam satu waktu.
27
b. Memperkenalkan profil Perusahaan
Website merupakan media yang tepat digunakan untuk media publikasi
sejarah instansi, letak geografis instansi, hingga jenis layanan yang disediakan.
Hidayat (2014:86) bahkan menekankan bahwa website bukan media yang tepat
untuk publikasi press release dan sejenisnya. Artinya website hanya sebagai
pelengkap yang efektif untuk digunakan untuk melaksanakan kegiatan media
relations.
Tetapi hal ini sepenuhnya tidak benar, dengan karakteristik dan kelebihan
yang ada pada website malah bisa digunakan sebagai media publikasi resmi dari
instansi yang bersangkutan mengingat sekarang maraknya pemberitaan hoax yang
belum jelas kebenarannya. Dengan Publikasi release yang ada pada website resmi
dapat digunakan publik untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi
kesalahpahaman.
c. Branding
Lewat website, kegiatan branding bisa dilakukan dengan mudah
mengingat sifat internet yang efisien dan fleksibel.
d. Kemudahan Memberi Informasi
Website bisa berfungsi untuk memperkenalkan produk kepada seluruh
anggota internal perusahaan. Dengan adanya website informasi mengenai produk,
perbaikan, bahkan pengenalan produk baru dapat dilakukan dengan mudah. Untuk
instansi resmi seperti pemerintahan website juga bisa digunakan sebagai sarana
28
sosialisasi progam pemerintahan yang baru dan bagaimana perkembangan
program tersebut.
e. Kemudahan dalam Polling
Polling merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai
kesepakatan dalam suatu organisasi. Lewat website polling bisa dibuat dengan
mudah serta berjalan secara maksimal.
f. Menimbulkan kesan profesional.
Dengan menggunakan website, orang akan menilai perusahaan lebih
modern, canggih dan profesional. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai tolak ukur
dari reputasi yang dihasilkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan PR.
2.5 Website sebagai bentuk e-Goverment
Terdapat satu Bentuk birokrasi pemerintahan baru yang hadir karena
pemanfaatan teknologi digital dalam bidang komunikasi yang kemudian dikenal
dengan e-Goverment. e-Goverment merupakan kepanjangan dari Electronic
Goverment. Dengan kecanggihan teknologi interaksi hubungan antara pemerintah
dan masyarakat menjadi lebih bersahabat dari yang sebelumnya yang terlalu
birokratis dan terkesan kaku.
Pemerintah Federal Amerika Serikat dalam Indrajit (2002:5)
mendefinisikan e-Goverment sebagai alat untuk mengirimkan informasi
pemerintahan dan pelayanan publik online. e-Goverment juga sering
dideskripsikan beragam oleh masing-masing individu maupun komunitas. Hal
tersebut disebabkan diakarenakan setiap negara mempunyai kondisi internal yang
29
berbeda, misalnya: visi & misi, strategi pembangunan daerah, budaya, pendidikan,
politik, sampai kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan namun tetap
mempunyai dasar yang universal.
Indrajit (2005:2) menekankan e-Goverment harus didefinisikan secara
tepat. Hal ini Hal ini karena menyangkut penyusunan dan pengimplementasian e-
Goverment pada suatu pemerintahan. Definisi yang terlalu sempit bisa tidak akan
mencapai manfaat secara utuh, sedangkan definisi yang terlalu luas dan umum
akan membuat pengaplikasian e-Goverment itu sendiri tidak fokus.
Keberadaan e-Govement pada pemerintahan Indonesia diperkuat dengan
adanya Intruksi Presiden no 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional
pengembangan e-Goverment. Presiden menjabat kala itu, Megawati Soekarno
Putri beserta MPR, TNI, Kapolri, Gubernur, Walikota, Bupati beserta intansi-
instansi pemerintahan sepakat untuk bertangung jawab, mengembangkan e-
Goverment sebagai dasar strategi Nasional.
Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan e-Goverment adalah website
resmi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan masuknya website sebagai
progam kerja Progam Kerja Kominfo dalam Kegiatan “Pengembangan
Komunikasi dan Media Massa”. Progam tersebut tertulis dalam Rencana Srategis
Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun
2013-2018. Yazid (2015:2) beranggapan website merupakan media kehumasan
yang efektif digunakan oleh pemerintah untuk berhubungan dengan
masyarakatnya.
30
2.5.1 Website e-Goverment sebagai bentuk dari Cyber Public Relations
Website dalam ruang lingkup pemerintahan yang merupakan salah satu
bentuk dari e-Goverment juga mempunyai karakteristik yang sama dengan
kebanyakan website lainnya. Wood and Smith (2001:36-37) dalam Yazid
(2015:3) menyebutkan beberapa karakteristik utama website yaitu packet
switching multimedia, interactivity, synchronicity, hypertextuality. Melihat hal
tersebut, berarti website merupakan salah satu pilihan tepat yang bisa digunakan
Humas Pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan Cyber Public Relations.
Menurut data yang terdapat dalam website kementrian dalam negeri
www.kemendagri.go.id terdapat 486 kabupaten dan kota seluruh Indonesia,
sedikitnya ada 80 Kota atau Kabupaten yang belum mepunyai website resmi.
Misalnya saja Provinsi Maluku yang 13 wilayah Kabupaten atau kotanya tidak
mempunyai situs resmi pemerintah, lalu kemudian juga ada Papua yang sebanyak
15 Wilayah Kabupaten atau Kotanya tidak mempunyai website.
Di Jawa Timur pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota dan Kabupaten
Malang mendapatkan penghargaan website Pemerintah terbaik di Indonesia.
Penghargaan bertjauk KABTA (Kabupaten Kota ) Web Awards merupakan ajang
yang diadakan oleh situs berita online beritasatu.com. Kabta Web Awards
bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah, Khususnya wilayah Kabupaten
dan Kota untuk memaksimalkan pengelolaan web masing-masing di era
pekembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakian berkembang.
Selain Kota dan Kabupaten Malang, Kabupaten Bayuwangi dan
Kabupaten Trenggalek yang juga mendapatkan penghargaan yang sama. Tim juri
31
Kabta Web Awards setidaknya harus menilai dari 297 website Kabupaten dan 70
website Kota. Website-website tersebut kemudian harus melalui beberapa
pengecekan seperti google indexing, tercatat pada alexa indonesia. tidak hanya itu
website-website lalu dinilai berdasarkan konten (30%), Navigasi
(25%),Aksesibilitas (15%), Estetika (10%) Aktualitas (20%).
2.6 Aspek Pengelolaan website e-Goverment
Riset yang dilakukan oleh Congresional Management Foundation ketika
meneliti website para wakil rakyat di Amerika menghasilkan kesimpulan yaitu
berupa aspek yang harus diperhatikan dalam mengelola website agar mendukung
fungsi e-Goverment. Konsep tersebut disebutkan Goldschimdt et al (2002) dalam
Indrajit (2005:53) yang terbagi menjadi 5 Aspek yang masing-masing : audience,
content, interactivity,usability, dan Inovation.
a. Audience
Website Pemerintah yang merupakan bentuk dari Cyber Public Relations
dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif apabila pengelolanya
mampu menentukan target audience secara jelas. Indrajit (2005:53) menekankan
bahwa website merupakan pelayanan publik, bukan hanya media untuk
menyebarkan pesan saja.
Terdapat dua kategori audience dari website e-Goverment:
Seekers : Merupakan pengunjung Website Pemerintah yang tujuannya
mencari informasi atau membutuhkan pelayanan tertentu.
32
Recruits : Merupakan audience yang dituju oleh pemerintah ysng
dihrapkan dapat merasakan manfaat website baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Sehubungan dengan aspek ini maka pemerintah harus mampu menentukan
seekers dan reqruits dari websitenya. Karena Hal ini akan berhubungan
dengan bagaimana isi dari website yang dirancang untuk para audience
tersebut.
b. Content
Komponen utama dari sebuah website adalah content. Content website
harusnya sesuai dengan audience yang sudah ditentukan sebelumnya. Content
yang tersedia dalam website setidaknya harus :
- Memenuhi kebutuhan audience dan stakeholder
- Menunjang pencapaian visi, misi tujuan dan objektif dari pemerintah
- Menciptakan relasi yang baik dengan para pengunjung website
- Menarik perhatian calon pengunjung agar mau mengunjungi website
bahkan menjadi pengunjung tetap.
- Efisiensi waktu dan biaya dalam komunikasi antara pemerintah dengan
publik.
- Melibatkan Publik dalam proses pemerintahan. Hal ini sesuai dengan
sistem pemerintahan demokrasi yang berlaku di Indonesia.
- Meningkatkan kepercayaan Publik terhadap pemerintah melalui
keterbukaan Informasi yang bisa diakses siapa saja.
33
c. Interactivity
Komunikasi dua arah yang merupakan esensi Humas juga harus diperhatika
pengelola website Pemerintah. Dengan adanya komunikasi dua arah akan ada
pertukaran data dan informasi yang membantu menciptakan hubungan yang kuat
antara Masyarakat dan Pemerintahnya. Lebih dari itu, aktivitas umpan balik yang
terjadi akan berpengaruh pada “psikologi publik” yang turut berpartispasi dalam
pemerintahan. Jika partisipasi publik tersebut dikelola dengan baik maka akan
mendukung terciptanya good governance.
d. Usability
Ketiga hal yang sudah disebutkan sebelumnya tidak berarti Jika website yang
bersangkutan susah digunakan. Navigasi yang buruk serta animasi dan grafis yang
terlalu berlebihan akan mempegaruhi “mood” pengunjung untuk berkunjung
kembali pada sebuah website. Elemen Usability yang harus dimiliki website
pemerintahan adalah:
- Kategorisasi content pada website harus diatur secara jelas.
- Navigasi yang ada pada website harus mudah dipahami dan
digunakan.
- Content harus mudah dipahami dan dibaca (Gaya Bahasa menarik,
lugas,kombinasi warna dan font)
- Agar selalu menarik dan relevan, content dalam website harus up-to-
date
- Waktu utnuk mengakses satu halaman penuh website tidak boleh lebih
dari 10 detik
34
- Tidak boleh ada unsur diskriminasi. Website harus bisa dinikmati oleh
semua orang.
- Unsur Privasi pengunjung website yang harus diperhatikan agar
mereka tetap merasa nyaman ketika salinh berinteraksi melalui
website.
e. Innovation
Inovasi diperlukan untuk meningkatkan tingkat penggunaan website oleh
pengunjung. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka pemerintah juga
harus selalu kreatif berinovasi untuk mengembangkan website agar semakin
menarik serta bermanfaat.
2.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan tema yang diangkat
peneliti adalah PERAN COMPAIGN OFFICER ORGANISASI SOSIAL
DALAM MENJALANKAN PUBLISITAS DI INTERNET ATAU CYBER
PUBLIC RELATIONS (Studi pada Protection of Forest & Fauna atau
PROFAUNA Malang) Oleh Sari A.
Penelitian ini menggunakan pendekatan dan Tipe Penelitian deskriptif
yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Compaign Officer
PROFAUNA secara sistematis dalam menjalankan Publisitas di Internet. Teknik
Pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Teknik
Analisa data melalui empat tahap yaitu pengumpulan data,reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan
35
Penyusunan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan
berdasarkan Proses Managemen POAC yaitu Planing, Organizing, Actuating,
Controling & Evaluating. Berdasarkan hasil Analisis dan Pembahasan dapat
disimpulkan bahwa Compaign Officer Profauna lebih berperan sebagai penyedia
informasi terkait kegiatan PROFAUNA. Sebagai pengganti ruang komentar pada
website PROFAUNA, disediakan kontak-kontak yang dihubungi masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Adapun hambatan dalam menjalankan
Publisitas di PROFAUNA adalah kurangnya sumber daya manusia dan gangguan
jaringan internet.
Persamaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana sebuah website yang merupakan bentuk dari Cyber Pulic
Relations dikelola oleh suatu divisi dalam institusi yang menjalankan fungsi
humas secara Method Of Communications.
Perbedaannya adalah Jika Penelitian terdahulu menggunakan konsep
proses managemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controling &
Evaluating). Penelitian ini akan menggunakan Konsep pengelolaan website e-
Goverment yaitu aspek audience, content,interactivity, usability dan innovation.
top related