BAB II - repository.uksw.edu€¦ · Asas ini menjadi dasar hukum terhadap pihak ketiga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Ius 13Scott Law Comission: Memorandum
Post on 22-Dec-2020
2 Views
Preview:
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Mengenai Pengertian Telematika dan Hukum Telematika
Telematika merupakan hal yang menyangkut segala yang berhubungan
dengan teknologi, informatika, dan komunikasi. Definisi atau pengertian mengenai
telematika berbeda dengan hukum telematika meskipun pengertian hukum
telematika juga berasal dari kata telematika tetapi memiliki arti yang berbeda.
Perbedaan arti sangatlah signifikan dapat menimbulkan misinterpretasi dan mislead.
Apalagi jika pergantian kata atau arti tersebut dilakukan dengan tujuan tidak baik,
jelaslah bahwa tindakan tersebut merupakan indikasi suatu tindakan pidana, sebagai
contoh penipuan1 . Dalam perspektif hukum ada berbagai macam konsep yang
berbeda makna. Perbedaan tersebut membawa implikasi yang berbeda bagi pihak
yang bertanggung jawab. Hal tersebut berlaku terhadap arti yang bisa menimbulkan
implikasi.
Dalam bahasa Latin, conceptio atau pengertian adalah hal yang dimengerti.
Pengertian bukanlah “definisi“. Di dalam bahasa Latin “definitio”, atau definisi
berarti perumusan. Atau pada hakekat merupakan suatu bentuk ungkapan
pengertian disamping aneka bentuk lain yang dikenal dalam ontologi atau teori ilmu
1 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm 1
pengetahuan2. Definisi harus dapat mencantumkan semua komponen ataupun unsur
secara jelas, berikut fungsi-fungsi dari komponen tersebut3.
Mengenai definisi atau pengertian di atas muncul suatu konsep telematika
dan hukum telematika. Berasal dari isitilah Perancis “telematique“ yang dimasukan
oleh Simon Nora and Alain Minc pada tahun 1978 sebagai laporan kepada
pemerintah Perancis mengenai komunitas komputerisasi4. Menjadi isitilah umum
di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi teknologi
informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan isitilah teknologi informasi itu
sendiri hanyalah merujuk pada perkembangan teknologi perangkat-perangkat
pengelola informasi atau komputer.
Seiring perkembangannya istilah telematika mengalami pengembangan
makna. Para praktisi menyatakan bahwa telematic adalah singkatan dari
telecommunication (telekomunikasi) dan informatics (informasi). Hal tersebut
sebagai perpaduan konsep computing and communication yang sudah dikenal lama.
Dengan dikenalnya teknologi yang ada seperti komputer di dalam dunia digital
muncul istilah yang semakkin terpadu atau populer yaitu konvergensi5. Setelah
diselidiki lebih jauh ternyata istilah telekomunikasi juga menjadi jargon yang
ditunjukan untuk memperhatikan perkembangan konvergensi antara teknologi
telekomunikasi, media, dan informasi yang semula masing-masing berkembang
2 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajawaliPers, Cetakan keempat, 1995, hlm., 6.3 Ibid., hlm., 7.4 https://en.wikipedia.org/wiki/Telematics#cite_note-1 : L'informatisation de la societe: Rapport aM. le President de la Republique, 1978.5 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm., 3.
secara terpisah6. Dapat dikatakan bahwa Telematika memiliki pengertian sebagai
telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
Perkembangan telematika telah melahirkan lahir suatu rezim hukum baru
yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber
law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum
telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi,
hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah
hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya
(virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat
kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi
baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi
informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat
dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika
terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara
elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan
hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Pengertian hukum telematika sendiri secara hukum itu mencakupan segala
macam hukum baik secara tertulis (tertuang dalam peraturan perundang-undangan)
maupun materi hukum tidak tertulis (tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek)7.
Dengan melihat hakekat yang mendasari cyberspace adalah konvergensi telematika,
6 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 7.7 Ibid., hlm 3.
maka isitilah telematika dipopulerkan bersama dengan hukum cyberspace.
Memberikan konvergensi atas seluruh domain-domain ketentuan hukum yang
mungkin dipahami terpisah per sektor (baik telekomunikasi, media dan
informatika) 8 . Konvergensi yang tercipta dari telematika sendiri tidak akan
menciptakan kevakuman hukum. Melainkan, akan menarik suatu pembidangan
hukum yang lebih khusus dalam keberlakuan bidang-bidang hukum yang telah ada
dalam sistem hukum yang berlaku.
Berdasarkan uraian di atas maka pengertian hukum telematika adalah
hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika dan telekomunikasi yang
berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik atau sistem komputer,
baik yang terkoneksi dengan internet maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.
2.2. Tinjauan Mengenai Cloud Computing
Mengenai cloud computing atau komputasi awan merupakan suatu model
jaringan untuk menciptakan kemudahan dan flexsibilitas dalam berbagi dan
menyimpan data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan
telekomunikasi9. Pengguna telekomunikasi dan teknologi informasi menyimpan
data dan informasi yang mereka miliki dalam suatu wadah lain di luar perangkat
elektronik yang mereka miliki.
Cloud computing memiliki karakteristik dalam layanan penyimpanan
data10 :
8 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 8.9 Thomas J Shaw, Op.Cit., hlm. 2.10 Ibid., hlm 2.
a. On demand self service. Dengan karakteristik di mana pengguna cloud
computing secara mandiri dapat melakukan tindakan terhadap data mereka
termasuk menyimpan, mengatur, dan menentukan jaringan yang hendak dipakai
tanpa keterlibatan pihak penyelenggara secara langsung dalam satu tatap muka.
b. Broad network access. Dalam hal ini cloud computing memiliki
karakteristik dapat di akses oleh si pengguna kapanpun dan dimana pun dengan
perangkat yang di pakai oleh si pengguna.
c. Resource polling. Cloud computing dalam hal ini memiliki kemampuan
sebagai tempat sumber informasi dan data dari berbagai pengguna layanan
komputasi awan yang dapat diakses oleh siapa pun. Dalam hal ini data dan
informasi yang ada tidak di terapkan secara fisik namun melalui visualisasi di
setiap perangkat si pengguna yang berarti data yang masuk adalah data yang
diunggah dan atas izin tertentu hanya dapat dilihat oleh orang yang memiliki izin
tersebut.
d. Measured service. Artinya Cloud computing dianggap sebagai layanan yang
terukur dimana kebutuhan atas penyimpanan data tersedia sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini pihak penyelenggara dapat
memberikan tawaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh
pengguna layanan komputasi awan.
Terdapat beberapa model layanan cloud computing yang diberikan oleh
pihak penyelenggara 11 :
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan
a. Cloud software as a service. Layanan komputasi awan dimana kita dapat
langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan
mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Dalam
hal ini kita menggunakan software sebagai media untuk mengupload dan
mendownload sebagai contoh salah satunya google drive.
b. Cloud platform as a service. Layanan yang menyediakan computing
platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server dan
framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Perusahaan
yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam
pemeliharaan computing platform ini.
c. Cloud interface as a service. Layanan komputasi awan yang menyediakan
infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwith dan konfigurasi lain.
Komponen-komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual.
Komputer virtual dapat dipasang sistem operasi dan aplikasi sesuai kebutuhan.
Layanan-layanan di atas merupakan layanan yang ada pada cloud
computing saat ini. Dalam perkembangannya sekarang sedang dikembangkan
layanan berbasis identitas identity as a service. Layanan tersebut didasarkan pada
identitas pengguna dalam mengakses dan menyimpan data. Dalam penerapan
layanan tersebut dilakukan dengan dua ranah, yaitu penggunan pribadi atau private
yang dibuat untuk individual dan penggunaan community. Layanan komputasi
awan tersebut digunakan untuk berkelompok12.
12 Thomas J Shaw, Op.Cit., hlm. 2.
2.3. Tinjauan Mengenai Pihak Ketiga dan Dasar Hukumnya Ius Quasitum
Tertio
Pihak ketiga dalam konsep ius quasitum tertio adalah pihak yang memiliki
keterkaitan terhadap suatu kontrak yang dibuat pihak lain. Pengertian mengenai
pihak ketiga atau ius quasitum tertio sendiri secara hukum adalah a contractual
right conferred on a third party. A third-party right may be conferred on a specified
individual or on an identifiable class of people 13.
Where, in a contract between two parties, a stipulation is introduced infavour of a third, who is not a contracting party. the right thus created is saidto be jus quaesitum tertio. Such a right. generally speaking, cannot berecalled by the contracting parties, and the third party. So far as he isconcerned may require exhibition and implement of the contract.14 (Artinya,Kontrak antara dua pihak, dengan persyaratan atau penetapan dari pihakketiga yang merupakan pihak diluar perjanjian. Hak-hak yang muncul danyang telah dibuat kepada pihak ketiga disebut sebagai jus quasitum tertio.Hak tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh para pembuat kontrak danpihak ketiga. Sejauh hak tersebut bersangkutan, dimungkinkan penunjukandan penerapan dari kontrak yang ada).
Ius quaesitum tertio merupakan kaidah hukum yang mengatur kepentingan
pihak ketiga yang merupakan pihak yang berada di luar kontrak yang dibuat antara
dua belah pihak yang membentuk kontrak. Namun secara tidak langsung kontrak
yang telah dibuat tersebut berdampak kepada pihak ketiga tersebut. Ada
kepentingan pihak ketiga yang secara tidak langsung muncul pada saat suatu
kontrak yang dibentuk dan disepakati. Asas ini menjadi dasar hukum terhadap
pihak ketiga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Ius
13 Scott Law Comission: Memorandum No.8 Constitution and Proof of Voluntary Obligation:Stipulation in Favor of Third Party. 10 March 1977.14 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Ninth Edition, Thomson Reuters Business, UnitedStates, 2009, hlm., 970.
quaesitum tertio secara hukum sudah berkembang cukup luas di dunia international.
Ada beberapa peraturan seperti: (1). The Singaporean Contract Right of 3rd Party,
dan (2) DMCA (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT) 1998 sebagai
peraturan perlindungan terhadap pihak ketiga yang dilanggar hak ciptanya. Pada
The Singaporean Contract Right of 3rd Party perihal pihak ketiga diartikan secara
umum dengan konteks izin dari pihak ketiga dan pengetahuan pihak ketiga akan
haknya dimanfaatkan oleh pihak lain, pihak ketiga dalam peraturan ini diartikan
sebagai: pasal 2 ayat 115: Subject to the provisions of this Act, a person who is not
a party to a contract, artinya subyek dari ketetapan peraturan ini adalah orang yang
berada di luar kontrak. Dan pada pasal 3 ayat 1-4 dari peraturan ini membahas
mengenai pengetahuan dan izin dari pihak ketiga. Pada DMCA ketentuan yang ada
di dalamnya diadopsi dari Title 17 Copyright law of United States yang
memunculkan perlindungan baru di dalam DMCA yang terdapat pada title 116: one
on circumvention of technological measures used by copyright owners to protect
their works and one on tampering with copyright management information—and
adds civil remedies and criminal penalties for violating the prohibitions, artinya
ada penambahan pengelakan teknologi atau manipulasi teknologi yang digunakan
untuk melindungi karya mereka dan juga melindungi dari pengubahan manegemen
informasi hak cipta-dan menambahkan pemulihan civil terhadap hak mereka dan
hukuman pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan.
15 Contracts (Rights Of Third Parties) Act (Chapter 53b)16 The Digital Millennium Copyright Act of 1998, Page 2
Mengenai dasar hukum terhadap pihak ketiga yang kepentingannya
dirugikan dalam hukum nasional, telah diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1315
KUHPerdata berisi bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”17 Pasal 1315 mengandung
arti bahwa pihak ketiga adalah mereka yang bukan penerima ataupun pengoper hak
dalam suatu perjanjian baik berdasarkan hak maupun hak khusus18. Namun pada
Pasal 1341 dikatakan hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan iktikad baik atas
barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati.
Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur,
cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur
mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur. Tidak peduli
apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak 19 . Pada
pembuatan perjanjian dikatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga harus dihormati
pada suatu perjanjian atau kontrak yang melibatkan dan merugikan pihak ketiga.
Pada KUHAPerdata diatur dalam Pasal 378 dalam Bab Kesepuluh mengenai
perlawan pihak ketiga. Dinyatakan hak pihak ketiga muncul ketika ada;
kepentingan dari pihak ketiga tersebut dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut
dirugikan20.
17 KUHPerdata Pasal 1315.18 Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, MimbarHukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm., 229.19 KUHPerdata Pasal 1341.20 Putusan MA No.185/pdt.plw/2010/PN.Slmn.
2.4. Tinjauan Pengaturan Cloud Computing
Cloud computing secara hukum diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun
1999 dan Undang-Undang ITE j.o. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terutama pada UU ITE diatur dan
memberikan dasar hukum yang cukup banyak terhadap cloud computing.
Mengingat data dan informasi disimpan di tempat lain dengan pengelolaan pihak
ketiga berkaitan dengan penyebaran dan distribusi data dan informasi tanpa izin.
Undang-undang ITE j.o Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 hingga Pasal
34 terutama pada Pasal 27 ayat 1-4 yang mengatur mengenai distribusi atau
trasnmisi data dan informasi dalam bentuk: ayat 1 Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan.
Ayat 2 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Ayat 3 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.
Ayat 4 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman .
Kemudian Pasal lain yang berkaitan erat dengan sifat cloud computing
Pasal 31 ayat 2 yang merumuskan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,
penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sedang ditransmisikan dan Pasal 32 ayat 1-3 yang berbunyi : Ayat
1 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara
apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, Ayat 2 Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, Ayat 3
Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan
terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak
sebagaimana mestinya. Pasal 32 ayat 1- 3 mengatur mengenai intersepsi atau
transmisi informasi dan data elektronik yang tidak publik (rahasia atau bersifat
pribadi) mengakibatkan perubahan, menambah, mengurangi, menghilangkan,
menghentikan dan menyembunyikan informasi dan data elektronik. Mengenai
dasar pemberatan tindakan pidana yang merugikan orang lain atas Pasal 27 sampai
dengan Pasal 34 diatur dalam Pasal 3721. Sementara ancaman pidananya di tentukan
Pasal 45 sampai Pasal 5222.
Dari hal di atas dalam hal cloud computing secara hukum bila di rinci akan
muncul unsur-unsur berikut ini23 :
Unsur subjektif :
1. Kesalahan: Dengan Sengaja
Unsur objektif:
2. Melawan hukum: tanpa hak dan merugikan;
3. Perbuatan: mendistribusikan, mentrasmisikan, membuat dapat di aksesnya,
dan mengubah;
4. Objek: Informasi dan/atau Data Elektronik.
2.5. Hasil Penelitian
2.5.1. Pihak yang berperkara
Pihak yang berperkara sebagai Terdakwa adalah Kim Dotcom yang juga
dikenal sebagai Kim Schimitz dan Kim Tim Jim Vestor sebagai pendiri
Megaupload yang memiliki kediaman di Hongkong dan Selandia Baru dan
memiliki kewarganegaraan ganda yaitu Finlandia dan Jerman. Megaupload
Limited sebuah badan usaha yang memberikan layanan penyimpanan data dan
21 Chazawi Adami & Ferdian Ardi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik PenyeranganTerhadap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik,Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm., 3.22 Ibid., hlm 3.23 Ibid., hlm 11.
informasi online yang didaftarkan dengan alamat web megaupload.com di
Hongkong dengan nomor pendaftaran 08355139.
Vestor Limited sebagai perusahaan yang didaftarkan di Hongkong dengan
nomor pendaftaran 0994358 yang memiliki peran mefasilitasi megaupload secara
finansial.
Finn Batato seorang warga negara Jerman yang tinggal di Jerman yang
menjabat sebagai ketua pemasaran dan penjualan megaupload. Julius Bencko
seorang warga negara Slowakia yang tinggal di Slowakia yang memiliki jabatan
Director Graphic di Megaupload.
Sven Echternach seorang warga negara Jerman yang tinggal di Jerman yang
memiliki posisi sebagai kepala pengembangan bisnis Megaupload dan pemegang
saham di Megaupload sebesar 1% dan Sven juga menjadi pemimpin Mega Team
Company yang di daftarkan di Filipina.
Martias Ortmann seorang warga negara Jerman yang memiliki kediaman di
Hongkong dan Jerman yang memiliki peran sebagai kepala petugas teknisi,
pengarah dan salah satu pendiri Megaupload yang memilikis saham di Megaupload
sebesar 25%.
Andrus Nomm seorang warga negara Estonia yang memiliki kediaman di
Turki dan Estonia yang memiliki peran sebagai programer perangkat lunak di
Megaupload dan kepala devisi pengembangan perangkat lunak.
Bram Van Der Kolk seorang warga negara Belanda yang di kenal juga
sebagai Bramos yang memiliki kediaman di Belanda dan Selandia Baru yang
memiliki jabatan sebagai programmer yang mengurus situs Megaupload dan juga
pemegang saham megaupload sebesar 2.5%.
Sedangkan pihak yang mengadili dan juga sebagai lawan di pengadilan
adalah pengadilian daerah Virginia bagian timur Virginia devisi Alexsandria yang
mewakili kepentingan pihak-pihak yang dirugikan oleh Megaupload.
2.5.2. Gambaran Kasus Cloud Computing
Megaupload merupakan situs yang memberikan layanan penyimpanan file
secara online yang berbasis di Hongkong yang berdiri pda tanggal 21 Maret 2005
dan di dirikan oleh Kim Dotcom, Megaupload Limited, Vestor Limited, Finn
Batato, Julius Bencko, Sven Echternach, Mathias Ortmann, Andrus Nomm, dan
Bram Van Der Kolk. Megaupload dalam melakukan layanan nya memberikan
ruang atau space untuk menyimpan data dan infromasi elektronik yang disimpan
oleh Megaupload dalam database.
Untuk mengupload para user mendaftarkan diri di situs Megaupload.com
dan data-data dan informasi elektronik yang diunggah terdiri atas banyak jenis
seperti film, buku elektronik ( e-book ), acara program televisi, rekaman musik,
gambar, video game, dan computer software. Megaupload kemudian
memanfaatkan data dan informasi elektronik yang diunggah para user untuk
memperkaya diri mereka dengan mendistribusi dan mengolah ulang data dan
informasi elektronik tersebut dan menyebarluaskannya melalui situs mereka tanpa
hak atau wewenang dari user dan pemilik hak cipta atas file tersebut yang
mengupload di mana hal tersebut juga. Dengan tindakan mereka tersebut membuat
situs Megaupload.com menjadi sering dikunjungi oleh para pengguna internet yang
mencari data dan informasi elektronik yang mereka inginkan yang menyebabkan
situs megaupload.com menarik perhatian perhatian pihak-pihak lain untuk
memasangkan iklan dan konten-konten mereka di megaupload.com sehingga
megaupload mendapatkan pemasukan atas hal tersebut.
Selain itu Megaupload juga memberikan layanan Premium terhadap user
yang berbayar kepada mereka. Sebagai ganti bayaran tersebut Megaupload
memberikan layanan special yaitu mempercepat kecepatan upload dan download
user tersebut dengan server yang mereka miliki. Sementara untuk user yang tidak
berbayar mereka hanya dapat mengupload dan mendownload dengan kecepatan
tertentu dan dibujuk untuk memberli layanan premium milik Megaupload. Dalam
kurun waktu 5 tahun berdirinya Megaupload.com Megaupload dapat memperluas
secara agresive bisnis internet mereka yang mana semua hal tersebut bergantung
dengan tindakan kriminal mereka yang melanggar hak cipta dengan
medistribusikan data dan informasi elektronik tanpa izin atau hak dari penciptanya.
Seiring berjalannya waktu Megaupload memperluas kekuatan finansialnya dengan
membuat dan mempromosikan situs-situs baru mereka yang di dasarkan atas data
dan informasi elektronik yang mereka miliki tanpa hak dan izin tersebut seperti
Megaclick.com, Megavideo.com, Megalive dan beberapa situs lainya.
Megaupload kemudian memiliki cara baru untuk memperluar bisnis nya
dengan memberikan layanan ruang penyimanan file pribadi yang membuat semua
user dapat menyimpan data mereka tanpa di ketahui orang lain namun hal tersebut
tidak konsisten mengingat Megaupload juga akan menyebarluaskan data dan
informasi elektronik tersebut dan juga kosep generate link di mana pengguna
layanan Megaupload akan membuat sebuah alamat web yang akan digunakan untuk
mengakses data dan elektronik tersebut yang mana akan digunakan Megaupload
untuk menyebarluaskan. Megaupload juga membuat diri mereka tidak terdeteksi
oleh filter internet terhadap data dan informasi yang melawan hukum dan
melanggar hak cipta (Digital Millennium Copyright Act) yang akan mereka
sebarluaskan dengan cara membuat data dan informasi tersebut tidak dapat di cari
di situs mereka dan mereka bahkan tidak membuat perangkat seacrh di situs mereka
agar mereka tidak di anggap menyebarluaskan konten-konten yang memiliki hak
cipta.
Megaupload menutupi semua itu dengan cara menggantungkan data dan
informasi elektronik yang akan mereka sebar dengan bergantung pada situs linking
atau menghubungkan secara tidak langsung alamat web data dan informasi
elektronik tersebut sehingga tidak terlihat kalau Megaupload yang
menyebarkannya.
Bahkan Megaupload memberikan suatu hadiah atau user reward kepada
semua pengguna layanan Megaupload agar melakukan upload sebanyak-banyak
nya agar mendapat hadiah dari Megaupload dan cara tersebut dilakukan agar
menjamin data dan informasi elektronik tetap tersuplai terus menerus dan
memastikan distribusi data dan informasi elektronik tersebut tetap terjadi.
Megaupload juga melakukan monitoring atau pengawasan atas link data dan
informasi elektronik mereka sebarkan yang kemudian link yang memiliki jumlah
download terbanyak akan di letakan ke tempat yang mudah di lihat oleh orang lain
agar sering di akses dan Megaupload juga melakukan relocate atas data dan
informasi elektronik kepada para pengguna individual terhadap data dan informasi
elektronik yang memiliki perlindungan hak cipta sehingga tetap aman.
Untuk penyebarluasan data dan informasi elektronik yang berbentuk video
Megaupload membentuk konsep video iklan yang membuat para pengguna internet
yang hendak menonton harus melihat iklan tersebut sehingga kinerja pengiklanan
di situs Megaupload terus berjalan dan Megaupload juga meniru konsep general
internet video seperti Youtube supaya video yang mereka sebarluaskan tidak
terlihat bahwa Megaupload lah yang menyebarkanya. Megaupload dan beberapa
anggotanya secara publik juga telah mengatakan bahwa semua konten yang mereka
miliki sudah mengikuti peraturan yang ada dan hak cipta sesuai dengan Digital
Millennium Copyright Act (“DMCA”), codified at Title 17, United States Code,
Section 512 . Untuk memanipulasi para pemegang hak cipta atas data dan informasi
elektronik yang ada Megaupload membuat Abuse Tool di mana si pemegang hak
cipta tersebut akan di dibawa ke sebuah situs milik Megaupload yang memiliki
fungsi laporkan atau report atas link data dan informasi elektronik yang di ketahui
oleh si pemegang hak cipta telah melanggar hak cipta mereka agar di hapus
sehingga para pemegang hak cipta yang telah melaporkan percaya data dan
informasi elektronik yang melanggar hak cipta mereka sudah di hapus, namun hal
tersebut pada kenyataanya tidak sama sekali data dan informasi elektronik yang
telah di laporkan itu di hapus.
Megaupload juga memberikan sistem MD5 yang memanfaatkan logaritma
matematika yang memiki fungsi untuk terus memperbaharui link-link atau alamat
data dan informasi elektronik yang ada dan yang lama di perbaharui sehingga ada
dinamisasi data dan informasi elektronik yang di sebar hal tersebut juga dilakukan
agar tidak tersaring dan terdeteksi DMCA. Lalu pada tanggal 24 juni tahun 2010
Megaupload mendapat surat pemberitahuan dari pengadilan Virginia atas perintah
penangkapan dan penahanan atas 39 pelanggaran hak cipta film yang telah di
temukan di server yang mereka sewa di Amerika yang bermarkas di Virginia Timur
dan bahkan setelah ada pemberitahuan tersebut Megaupload masih menyimpan 39
Film tersebut. Secara sadar para anggota di Megaupload tahu mereka tidak
memiliki izin dan hak dari pemegang hak cipta dan mereka hanya di manfaatkan
oleh para terdakwa untuk memperkaya terdakwa melalui penyebarluasan data dan
informasi elektronik yang memiliki perlindungan hak cipta. Atas hal tersebut
Megaupload di tutup dan para terdakwa yang di anggap bertanggun jawab atas
semua perbuatan mereka di tangkap, salah satu pendiri Megaupload Kim Dotcom
di tangkap di Selandia baru.
2.5.3. Pengadilan Perkara Cloud Computing
Putusan diberikan oleh pengadilan Virginia bagian timur kepada para
terdakwa Kim Dotcom, Megaupload Limited, Vestor Limited, Finn Batato, Julius
Bencko, Sven Echternach, Mathias Ortmann, Andrus Nomm, dan Bram Van Der
Kolk. Grand Jury membeban kan tuntutan kepada para terdakwa Mega Conspiracy
dengan tuntutan:
Tuntutan Pertama : Tuntutan Persekongkolan ( Dengan dasar hukum 18 U.S.
Code § 1962 - Prohibited activities (Aktivitas yang dilarang). Mulai dari tindakan
persengkongkolan dalam membangun perusahaan pada september 2005 berlanjut
hingga putusan ini dibuat di pengadilan Virginia bagian timur, pengadilan
mengenal Megaupload sebagai perusahaan yang diatur dalam Title 18, United
States Code, Section 1961(4) telah melakukan tindakan yang menjadi tujuan
perusahaan tersebut dan berdasar di luar negeri. Pengadilan Virginia bagian timur
dari bulan september hingga putusan ini dibuat mengetahui bahwa setiap terdakwa
yang bekerja pada suatu badan yang disebut sebagai enterprise atau perusahaan
telah melakukan suatu tindakan yang disengaja, dilakukan dengan sadar, dan di
setujui bersama yaitu tindakan persengkongkolan yang telah diatur pada Title 18,
United States Code, Section 1961(1) and (5). Tindakan persengkongkolan tersebut
juga di ikuti oleh beberapa tindakan lainya yaitu: pelanggaran hak cipta dan tindak
pidana pencucuian uang.
Pengadilan Virginia bagian timur telah menyimpulkan tujuan dibuat nya
perusahaan yang bernama Megaupload dari awal perusahaan itu berdiri yaitu :
Memperkaya para anggota perusahaan Megaupload dan berasosiasi melalui
perusahaan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dan tindak pidana pencucian
uang dan mempromosikan, memperbesar, serta meningkatkan perusahaan dan para
anggota yang terlibat. Metode yang dilakukan oleh Megaupload dalam melakukan
dalam menjalankan bisnis dan yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut adalah
para anggota perusahaan Megaupload dan beberapa orang yang terlibat melakukan
tindakan pelanggaran hak cipta yang mempengaruhi negara lain atas tindakan
tersebut dan Megaupload juga melakukan tindakan pencucian uang untuk menutupi
hasil kejahatan mereka agar dapat mendanai aktivitas perusahaan.
Tuntutan Kedua: Pengadilan Virginia bagian timur menyatakan bahwa
Megaupload telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam 18
U.S.C. § 371. Pada bulan september hingga putusan ini dibuat para terdakwa yang
terlibat dalam Mega Conspiracy secara sadar, sengaja, bersekongkol dan setuju
bersama-sama melakukan tindakan: (1) Bermaksud melakukan tindakan
pelanggaran hak cipta untuk keuntungan pribadi dengan melanggar 10 atau lebih
hak cipta dengan total harga retail $2500 dalam kurun waktu 180 hari. Tindakan
tersebut telah melanggar Title 17, United States Code, Section 506(a)(1)(A) and
Title 18, United States Code, Section 2319(b)(1). (2) Para terdakwa memang
dengan sengaja dan sadar tindakan pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan
dengan cara menyebarluaskan suatu konten yang dilindungi di tujukan untuk tujuan
komersial. Tindakan tersebut telah melanggar Title 17, United States Code, Section
506(a)(1)(C) and Title 18, United States Code, Section 2319(d)(2). Dalam
melakukan tindakan memperkaya diri dan perusahaan Megaupload melakukan cara
sebagai berikut : Megaupload membangun layanan internet yang telah di sepakati
bersama untuk meningkatkan keuntunganya dengan membangun situs
Megaupload.com, Megavideo.com, dan Megaclick.com pada awalnya. Kemudian
para terdakwa yang ada bersekongkol untuk memproduksi ulang dan
menyebarluaskan karya-karya atau konten yang dilindungi hak ciptanya dengan
menggunakan komputer server untuk mengendalikannya. Seterunya dari bulan
september tahun 2005 hingga juli tahun 2011, konspirasi yang dilakukan
Megaupload terus berlanjut dengan membuat program berhadiah dengan cara
membayar kepada uploader atau pengunggah yang melakukan upload konten-
konten yang dilindungi hak ciptanya sehingga Megaupload tidak kedapatan data
dan informasi elektronik yang akan di distribusikan. Sesuai peraturan yang telah
dibuat bahwa setiap user yang melanggar hak cipta akan di hapus akunnya namun,
Megaupload tetap mempertahankan user tersebut bahkan Megaupload sendiri tidak
bertindak atau melakukan sesuatu agar para user yang menggunakan layanan
penyimpanan data dan informasi elektronik tidak melakukan pengunggahan yang
melanggar hak cipta bahkan usaha pencegahan tidak dilakukan sama sekali.
Megaupload juga mempersulit bagi pemegang hak cipta untuk melaporkan data dan
informasi elektronik yang melanggar hak mereka agar di hapus dan meskipun sudah
terlapor data dan informasi elektronik tersebut Megaupload tetap tidak
menghapusnya karena jika di hapus Megaupload akan kehilangan pendapatan
mereka dari data dan informasi elektronik tersebut.
Megaupload sudah merencanakan untuk tidak membuat sistem pencarian
data dan elektronik di situs mereka meskipun mereka membuatnya hasil dari
pencarian tersebut tidak akurat, hal itu di karenakan Megaupload ingin menutupi
tujuan dan operasi utama mereka yaitu memproduksi ulang dan mendistribusikan
karya-karya atau konten-konten yang dilindungi. Megaupload juga melakukan
konspirasi terhadap penegak hukum yang melakuan aksinya dengan memonitori
data dan informasi elektronik dengan sekala yang besar dan Megaupload menutupi
diri mereka agar tidak terdeteksi oleh tindakan monitoring tersebut.
Megaupload juga meniru dan memproduksi ulang data dan informasi
elektronik yang memilikki hak cipta dari pihak ketiga yaitu Youtube.com agar situs
mereka Megavideo.com tersongkong dan ikut tenar. Data dan informasi elektronik
yang dimilki Megaupload diunggah oleh user yang tidak dikenal mengingat data
dan informasi mengenai user tidak di isi dengan akurat atau palsu dan beberapa data
dan informasi elektronik juga diunggah oleh beberapa orang dari terdakwa dengan
menggunakan komputer server yang mereka leasing seperti komputer server di
Toronto, Los Angeles, California, Ashburn, dan yang terakhir adalah Virginia
(terutama Virginia bagian timur).
Hal serupa juga disimpan di komputer server yang telah di leasing oleh
Megaupload di Belanda dan Prancis. Atas hal pelanggaran hak cipta tersebut
Megaupload meraup untung hingga 175 juta dollar melalui iklan dan layanan
premium yang di dalangi oleh tindakan distribusi data dan informasi elektronik
yang melanggar Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), codified at Title 17,
United States Code, Section 512 . Atas tindakan tersebut banyak data dan informasi
elektronik yang di Megaupload.com dan Megavideo.com di manfaatkan oleh 10
juta pengunjung tiap harinya. Pengadilan Virginia bagian timur juga mendapatkan
pengakuan dan kesaksian mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa.
Terhitung mulai dari bulan November tahun 2006 Megaupload telah
menyimpan beberapa data dan informasi elektronik di komputer server Carphathia
dengan induk server di Ashburn, Virginia yang mana berada di Virginia bagian
timur. Dan dalam kurun waktu 180 hari Megaupload dan terdakwa lainya telah
melanggar hak cipta dan FBI (Federal Bureau Investigation) dan beberapa agen
federal lainya dari pusat kordinasi hak intelektual nasional yang berpusat di
Arington, Virginia mendownload data dan informasi untuk penyelidikan terhadap
dugaan pelanggaran hak cipta sejak bulan maret tahun 2010.
Selama melakukan konspirasi penyebarluasan data dan informasi yang
melanggar hak cipta Megaupload telah mengeluarkan uang sebesar 65 juta dollar
untuk membayar leasing komputer server, bandwitdh, dan layanan pendukung di
seluruh dunia dan uang pembayaran tersebut sebagian besar berasal dari tindakan
pelanggaran hak cipta. Dan mengenai Youtube.com seorang terdakwa yang
bernama Van Der Kolk mengirimkan e-mail kepada Ortmann bertanya mengenai
server untuk menampung Youtube.com dan Ortman berkata “semoga Youtube
tidak memiliki sistem pendeteksi penipuan. Kemudian pada bulan tanggal 10 april
tahun 2006 Ortmann berkata kepada Van Der Kolk bahwa sistem pendeteksi
penipuan yang di miliki Youtube tidak bakalan mendeteksi video-video yang
kurang begitu populer di situs mereka Megavideo.com jadi kita akan mengambil
30% dari video yang Youtube punya. Pada tanggal 10 mei tahun 2006 internet
domain Megaclick.com dan pada tanggal 13 november tahun 2006 Van Der Kolk
mengirimkan e-mail mengenai 100 link yang berisi rekaman musik yang dilindungi
oleh penyanyi Armin van Buuren. Pada tanggal 13 november tahun 2006
Megaupload mendaftarkan internet domain dengan nama Megavideo.com.
Pada tanggal 5 febuari tahun 2007 Van Der Kolk mengirimkan e-mail
kepada Ortmann dengan judul “pembayaran hadiah” dengan e-mail yang berisikan
nama pengguna yang telah melakukan upload dan apa saja yang mereka upload dan
ada seorang pengguna yang mendapatkan hadiah sebesar 55.000 dollar. Pada
tanggal 11 febuari tahun 2007 Van Der Kolk mengirim e-mail kepada Ortmann
yang mengatakan “ Kim ingin meniru Youtube satu demi satu”. Dari tanggal 1
maret tahun 2007 hingga 3 july 2010 total uang yang di gunakan untuk membayar
“upload berhadiah” mencapai 13 juta dollar dan hal tersebut mempengaruhi
perekonomian suatu negara dan perekonomian asing.
Mengenai pembayaran dilakukan oleh Kepala petugas keuangan Carpathia
di Ashburn, Virginia. Pada tanggal 23 april tahun 2009 Kim Dotcom mengirimkan
sebuah e-mail kepada Van Der Kolk, Ortmann dan Bencko mengenai penghapusan
link data dan informasi elektronik yang melanggar hak cipta. Dalam e-mail tersebut
Kim memprotes tindakan penghapusan tersebut dan meminta agar link tersebut
tetap di pertahankan karena mengurangi pendapatan Megaupload dengan di
hapusnya link tersebut. Pada tanggal 24 April tahun 2009 Kim Dotcom
mengirimkan e-mail kepada Bencko, Ortmann, dan Vanderkolk yang berisi
perngatan larangan penghapusan link yang berasal dari satu sumber server yang
melanggar hak cipta agar pendapatan finansial tidak mengalami pengurangan dan
hanya boleh menghapus link tersebut bila itu permintaan dari organisasi besar dari
Amerika Serikat.
Pada tanggal 7 mei tahun 2009 Ortmann mengirim e-mail dalam bahasa
Jerman kepada Kim Dotcom yang berisikan tentang situs penghubung ke
Megaupload yang bagus oleh pengguna premium dan situs penghubung tersebut
adalah : seriesyonkis.com, surfthechannel.com, sharebee.com, taringa.net, watch-
movies-links.net, cinetube.es, dan megauploadforum.net. Dan pada tanggal 17 mei
tahun 2009 telah dimasukan situs penghubung yang terhubung ke Megavideo.com
yaitu: seriesyonkies.com, peliculasyonkis.com, dospuntocerovision.com, dan
surfthechannel.com. Pada tanggal 4 september tahun 2009 wakil dari perusahaan
Warner Brother Entertaiment mengirimkan e-mail yang mengatakan bahwa pihak
mereka tidak dapat menghapus data dan elektronik yang melanggar hak cipta
dengan menggunakan abuse tool dan pihak Warner juga meminta izin untuk
mendapatkan tambahan jumlah file yang akan dihapus.
Menanggapi hal tersebut Ortmann mengirimkan e-mail kepada Kim
Dotcom yang berisi persetujuan penambahan penghapusan file tersebut yang
sekarang ini hanya mencakup 2500 file/hari dimana Ortmann juga berkata
penghapusan tersebut masih dapat di tutupi dengan tingkat pertumbuhan
Megaupload yang ada saat ini dan Kim Dotcom menjawab “ penghapusan dapat di
tingkatkan hingga 5000 file/hari bukan di beri wewenang untuk menghapus tanpa
batas”.
Pada bulan juni tanggal 4 tahun 2010 seorang anggota dari Megaupload di
beri informasi mengenai pelanggaran yang mereka lakukan terhadap data dan
informasi elektronik yang dilindungi hak cipta. Dan juga mereka di beri tahu adanya
izin penggeledahan pidana dari pengadilan daerah Virginia bagian timur, di katakan
bahwa Megaupload telah menyimpan 39 Film yang memiliki dilindungi hak cipta
yang dipercayai disimpan di server komputer yang di leasing oleh Megaupload
dengan lokasi Carpathia Hosting di Ashburn, Virginia. Pada bulan juni tanggal 29
tahun 2010 setelah mendapatkan salinan izin penggeledahan, Ortmann mengirim
salinan tersebut kepada Kim Dotcom dan 3 perwakilan Carpathia Hosting. Di dalam
e-mail tersebut Ortman juga mengatakan di dalam surat izin yang di keluarkan oleh
pengadilan terdapat 39 file yang di supplai oleh MD5 dan file tersebut sangat
populer dan telah diunggah lebih dari 2000 pengguna sejauh ini.
Megaupload tetap menyimpan 36 dari 39 file tersebut. Dari hal tersebut
Megaupload berusaha memperbaiki keadaan yang membelit mereka namun
beberapa situs seperti Megakey.com dan Megavideo.com sudah tidak dapat di akses
lagi.
Pada tanggal 29 April 2011 salh satu anggota Megaupload melakukan
pelanggaran hak cipta terhadap film The Green Hornet dan mempublikasinya
dengan cara membuat film tersebut terakses melalui hubungan internet dari server
Carpathia Hosting in Ashburn. Film tersebut baru akan ditayangkan perdana pada
14 Januari 2011 dan baru bisa dijual pada 3 May 2011. Pada Tanggal 12 Agustus
2011 Megaupload melanggar hak cipta dengan mendistribusikan film Bad Teacher.
Pada tanggal 14 Agustus 2011 Megaupload melakukan pelanggaran hak cipta
dengan medistribusikan film Harry Potter and The Deathly Hollow Pt. 1.
Pada tanggal 11 november tahun 2011 melakukan pelanggaran hak cipta
lagi dengan mengupload film The Twilight Saga : Breaking Down-Part 1 dengan
membuat film tersebut dapat di akses secara publik dari server mereka di
Ashburn,Virginia dimana Film tersebut baru di rilis di movie theather pada tanggal
18 november 2011 dan pada saat itu film tersebut belum secara legal komersil di
distribusikan.
Tuntutan Ketiga: Pengadilan Virginia bagian timur menyatakan
Megaupload telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan para terdakwa
mega conspiracy terhitung mulai bulan september tahun 2005 telah sepakat dan
secara sadar telah melawan hukum United States in violation of Title 18, United
States Code, Sections 1956 and 1957 yang berbunyi: (a) Berusaha dan melakukan
transaksi keuangan, yang mempengaruhi negara dan komersial asing, yang mana
tindakan tersebut melibatkan tindakan pidana pelanggaran hak cipta dan ketika
melakukan tindakan tersebut tahu dan sadar bahwa tindakan tersebut bertentangan
dengan hukum. (b) Melakukan atau mencoba memindahkan, dan mentransfer
monetary instrumen dan biaya dari Amerika Serikat ke luar negeri dengan tujuan
untuk mempromosikan secara melawan hukum sebuah hal yang bertetangan dengan
hak cipta. (c) Secara sadar dan melakukan transaksi keuangan yang berunsur
kriminal yang berasal dari property yang bernilai lebih dari 10.000 dollar dimana
hal tersebut melawan hukum dan melawan hak cipta.
Tindakan pencucuian uang yang dilakukan Megaupload dilakukan dengan
cara melakukan pemindahan dana atau hasil dari kejahatan mereka melalui bank
secara bertahap ke luar negeri. Pada awalnya Megaupload membuat rekening bank
Moneybook Limited Account dari Inggris yang kemudian di transfer uang dari bank
DBS Hongkong antara 1 Agustus 2010 – 31 July 2011. Dan Megaupload juga
melakukan perpindahan uang sebesar 66 juta dollar dari hasil tindakan pelanggaran
hak cipta di mana distribusi data dan elektronik dilakukan, dan kemudian
Megaupload membuat account Paypal dan mentranfer ke bank DBS Hongkong
tertanggal 15 Agustus 2005 - 5 Juli 2010. Kemudian dari bank DBS Hongkong
Megaupload juga mentransfer ke rekening bank ABN AMRO BANK NV di
belanda untuk leasing web atau situs. Juga Megaupload mentransfer dana dari
rekening bank DBS Hongkong ke rekening bank PNC Bank NA untuk Carpathia
Host di Richmond, Virginia. Dan beberapa uang di miliki Oleh Megaupload di
gunakan juga untuk rental Yatch ( kapal pesiar besar ) di laut Medeterania untuk
keperluan promosi melewati Vestor Limited.
Tuntutan Keempat: Pengadilan Virginia bagian timur menyatakan bahwa
terdakwa telah melakukan tindakan kriminal melanggar hak cipta dengan
membagikan suatu karya yang dilindungi hak cipta yang disediakan untuk
kepntingan komersil di jaringan komputer dan membantu tindak pelanggaran hak
cipta yang melanggar 18 U.S.C. §§ 2, 2319; 17 U.S.C. § 506. Pengadilan
menyatakan bahwa terdakwa pada tanggal 25 Oktober tahun 2008 dengan sadar dan
sengaja melakukan pendistribusian ke publik di jaringan komputer untuk
kepentingan komersial.Tuntutan Kelima : Pengadilan Virginia bagian timur
menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kriminal melanggar hak
cipta dengan data dan informasi elektronik dan membantu tindak pelanggaran hak
cipta yang melanggar 18 U.S.C. §§ 2, 2319; 17 U.S.C. § 506. Dalam kurun waktu
180 hari hingga putusan ini dibuat para terdakwa dengan sadar dan sengaja telah
melakukan pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersil dengan pendapatan
lebih dari 2500 dollar terhadap film, video game, rekaman musik, gambar, buku
elektronik, program televisi, dan software komputer.
Bukti atas itikad melakukan pelanggaran hak cipta terkuak dengan adanya
e-mail yang didapatkan dari server Megaupload yang berbunyi: Pada tanggal 23
April 2009 Dotcom mengirim e-mail kepada Van Der Kolk, Ortman, dan Bencko
mengenai complain penghapusan URL Link yang melanggar hak cipta yang
diberitahukan oleh pemegang hak cipta. Di dalam pesan itu tertulis “I told you many
times not to delete links that are reported in batches of thousands from insignificant
sources. I would say that those infringement reports from MEXICO of “14,000”
links would fall into that category. And the fact that we lost significant revenue
because of it justifies my reaction.”” aku sudah memberitahu kalian berkali-
kali untuk tidak menghapus link yang telah dilaporkan dari sumber-sumber yang
tidak penting. Kalau aku boleh bilang laporan pelanggaran hak cipta dari MEXICO
berkisar ada 14.000 file yang dianggap melanggar hak cipta. Dan bila file tersebut
dihapus kita akan kehilangan sejumlah pendapatan yang cukup besar. Pada bulan
April tanggal 24 tahun 2009 Kim Dotcom mengirim e-mail lagi kepada Van Der
Kolk, Ortman, dan Bencko yang tertulis: I am sure such mass link deletions are also
contributing to a drop of revenue … In the future please do not delete thousands of
links at ones from a single source unless it comes from a major organization in the
US. Aku yakin penghapusan masal terhadap link tersebut menurunkan pendapatan
kita.. Kedepannya tolong jangan menghapus ribuan link pada satu sumber kecuali
itu bersal dari organisasi bersar dari Amerika Serikat.
Pada Tanggal 29 April 2009 pihak dari Warner Bross Entertaiment, Inc
mengirimkan e-mail kepada Megaupload bahwa mereka tidak bisa menghapus file
yang melanggar hak cipta dengan menggunakan Abuse Tool. Dan pada tanggal 10
September Ortman mengirimkan e-mail kepada Kim Dotcom yang berisi: Warner
Bross akhir-akhir ini menghapus 2500 file perharinya dan sebaiknya kita mengikuti
apa yang mereka inginkan. Kim Dotcom Menjawab: Penghapusan file seharusnya
hanya 5000 perhari dan bukan tanpa batas/unlimited.
Atas perbuatan terdakwa pengadilan daerah Virginia bagian timur
menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan seluruh tindakan hukum yang telah
dilakukan dan yang sedang dilakukan batal demi hukum. Pengadilan juga
merampas seluruh harta benda dan aset milik terdakwa termasuk mematikan
seluruh layanan dan situs yang di miliki oleh Megaupload.
2.6. Pembahasan
2.6.1. Analisis Kasus Megaupload Dengan Hukum Telematika
Dari kasus Megaupload atau yang disebut mega conspiracy yang diputus
oleh pengadilan Virginia Timur pada tanggal 5 Januari 2012 dengan Nomor
Kriminal: 1:12CR3 dan kemudian perampasan seluruh asset dan property terdakwa
termasuk penutupan situs Megaupload.com dilakukan pada tanggal 19 Januari 2012
bila dilihat dari tatanan sistem hukum Pancasila akan berbeda jauh terutama dasar
hukum penuntutan kepada terdakwa dan tanggung jawab pihak penyelenggara
cloud computing.
Dalam sistem hukum Pancasila atau hukum Indonesia mengenai tindakan
yang dilakukan oleh Megaupload erat katitanya dengan hukum telematika
mengingat ranah permasalahan memiliki unsur-unsur data, informasi, file-file dan
sesuatu yang bersifat elektronik yang melibatkan perangkat elektronik. Maka dasar
hukum yang dipakai oleh jaksa untuk menuntut megaupload jika menggunakan
sistem hukum Indonesia adalah hukum telematika Undang-Undang ITE Tahun
No.11 Tahun 2008 j.o. undang-undang No. 19 Tahun 2016.
Selain hal telematika, dalam kasus Megaupload ini juga menceritakan
perihal lain yang melibatkan pihak-pihak luar yang tidak terikat secara langsung
kepentingannya, dengan asas Ius Quasitum Tertio (hak pihak ketiga) yaitu
pemegang hak atas file, data, dan informasi seperti film, musik, video game,
dokumen rahasia, dan lain-lain. Keterkaitan pihak ketiga tersebut erat kaitanya
dengan hak cipta sehingga hukum kekayaan intelektual dengan Undang-Undang
Hak Cipta No.28 Tahun 2014 menjadi bagian hukum yang mengatur hak pihak
ketiga yang dirugikan kepentinganya.
Dalam pembahasan kasus Megaupload dengan hukum telematika dengan
undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 Tahun 2008 j.o. undang-
undang No. 19 Tahun 2016 ini dimulai dengan dasar tujuan yang menjadi landasan
dalam beroperasi menggunakan perangkat elektronik yaitu Pasal 3. Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih
teknologi atau netral teknologi. Asas pada Pasal 3 ini menjadi hal utama untuk
menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Megaupload tersebut salah.
Megaupload sendiri dalam perspektif undang-undang ITE dianggap sebagai
penyelenggara sistem elektronik. Dimana pada Pasal 1 ayat 6 pihak penyelenggara
adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat yang mengoprasikan layanan elektroniknya.
Megaupload sendiri merupakan badan usaha dengan nama Megaupload Ltd yang
masuk kriteria penyelenggara sistem elektronik.
Tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara elektronik yang melibatkan
komputer dan/atau media elektronik dengan interaksi antara pihak penyelenggara
dan satu atau dua orang lebih disebut transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal
1 ayat 2. Megaupload disini menjalankan bisnis badan usahanya dengan
memberikan jasa file sharing dengan sistem upload and download yang masuk
kriteria sebagai tindakan transaksi elektronik.
Pasal 15 ayat 1 dan 2 menjadi dasar tanggung jawab pihak penyelenggara
elektronik yang berbunyi: (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2)
Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan
Sistem Elektroniknya.
Bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik
bersifat tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based fault) di dalam kitab
undang-undang hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini
dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan
pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang
dilakukannya. Selain tanggung jawab berdasarkan kesalahan penyelenggara sistem
elektronik juga memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) dimana tanggung
jawab yang muncul atas penyelenggara tidak dapat dihindari dan harus dilakukan
Selain pihak penyelenggara yang miliki tanggung jawab dalam Pasal 21
undang-undang ITE juga mengatur pertanggung jawaban untuk pengguna transaksi
elektronik dan juga orang yang diberikuasa untuk bertindak mewakili pengguna.
Pasal 21 mengatakan : (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi
Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen
Elektronik. (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. jika
dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. jika dilakukan
melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Dalam kasus
Megaupload ini si pengguna transaksi elektronik ini di gambarkan sebagai user atau
pengguna layanan Megaupload dapat disebut penunggah.
Undang-undang ITE juga mengatur tindakan yang dilarang untuk dilakukan
oleh para penyelenggara elektronik yang melakukan transaksi elektronik di dalam
Pasal Bab VII Pasal 27-37 tentang perbuatan yang dilarang. Dalam kasus
Megaupload tindakan-tindakan yang telah dilanggar sesuai dengan Pasal 27-37
adalah Pasal 27 ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan (Megaupload dalam perkara ini di dalam putusan yang
diputus pengadilan amerika virginia bagian timur dikatakan telah membuka situs
porno dengan domain Megaporn.com). Pasal 27 ayat 4 (4) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Dikatakan bahwa salah
satu domain milik Megaupload digunakan sebagai pengunggahan video terorrisme
dan pengancaman namun megaupload tidak bertindak menghapusnya).
Namun, untuk penyebarluasan konten atau data dan informasi yang
memiliki perlindungan hak cipta tidak diatur dengan begitu mendalam didalam
undang-undang ITE ini. Dalam Pasal 25 hanya berbunyi: Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet,
dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan
Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Disini
seharusnya undang-undang ITE mengatur tentang penyebarluasan yang melanggar
hak cipta dalam ranah telematika dimana penyebarluasan tersebut dilakukan dengan
menggunakan komputer atau media elektronik mengingat perkembangan zaman
yang pesat memungkinkan penyebarluasan dilakukan dengan mudah. Pembuatan
peraturan mengenai penyebarluasan di dunia cyber sebaiknya juga memperhatikan
penghapusan data atau pemusnahan data sampai ke akarnya (server atau lokasi
pusat data) sehingga data salinan dan data asli tidak lagi ada dan dimungkinkan
untuk disebar.
Kasus Megaupload bila dilihat secara keseluruhan dengan kacamata sistem
hukum pancasila sebagian sudah dicakup dalam beberapa undang-undang namun
sebatas dalam skala umum dan tidak mendalam. Mengingat begitu banyak
perkembangan zaman yang telah terjadi. Kasus Megaupload sendiri menjadi
cerminan yang perlu diperhatikan oleh para legislator untuk menciptakan suatu
peraturan yang dapat mencakup cloud computing dengan lebih mendalam. Di dalam
negeri sendiri terdapat juga layanan file sharing. Layanan itu sama konsepnya
dengan cloud computing yang telah saya lihat, amati dan periksa. Konsep mereka
sama dengan apa yang Megaupload lakukan dengan memberikan konsep searchbar
di halaman utama situs tersebut. Hal tersebut sejatinya sama dengan penyebarluasan
dan pembocoran rahasia pribadi mengingat tanpa izin si pengunggah orang lain atau
orang luar dapat mengakses data dan informasi yang mereka simpan di dalam cloud
server dan hal tersebut sendiri telah melanggar banyak peraturan yang ada di dalam
ranah hukum Indonesia. Permasalahan yang muncul sendiri perlu diperhatikan
dengan seksama oleh para pembuat undang-undang kita saat ini.
Dari hal di atas dan kasus Megaupload sendiri Indonesia perlu suatu Pasal
pencegahan dalam cloud computing terutama feature dan bentuk layanan yang
diberikan oleh si penyelenggara elektronik dengan kemandirian personal user dan
juga pengawasan dari pihak penyelenggara. Peraturan-peraturan yang perlu dibuat
di Indonesia dalam kasus Megaupload sendiri dengan mengikatkan tanggung jawab
yang jelas agar menjadi dasar hukum yang kuat dan tak dapat di hindari adalah
bentuk atau model layanan cloud computing yang harus disediakan oleh
penyelenggara elektronik dalam melakukan transaksi elektronik. Bentuk yang tepat
menurut saya adalah model layanan Cloud platform as a service dengan konsep
layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem
operasi, database, web server dan framework aplikasi agar dapat menjalankan
aplikasi yang telah dibuat. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebut yang
bertanggung jawab dalam pemeliharaan computing platform ini Tidak berhenti
sampai disitu perlu juga dilihat tanggung jawab si pengguna layanan tersebut, maka
hal yang perlu dimasukan di dalam peraturan adalah layanan identity as a service.
Layanan tersebut di dasarkan pada identitas pengguna dalam mengakses dan
menyimpan data. Dalam penerapan layanan tersebut dilakukan dengan dua ranah
yaitu penggunan pribadi atau private yang dibuat untuk individual dan penggunaan
community yang mana layanan komputasi awan digunakan untuk berkelompok.
Mengingat bukan hanya layanan cloud computing dalam negeri saja tapi
perlu juga diperhatikan layanan dari luar negeri ketika pihak dari luar juga
membuka layanannya di Indonesia mereka juga perlu diatur sesuai dengan
ketentuan yang ada di Indonesia. Pasal 2 UU ITE sendiri menjadi landasan
berlakunya hukum telematika terhadap pihak luar dan layanan dari luar negeri.
Ketentuan pasal 2 UU ITE yang menentukan berlakunya hukum ITE dalam UU
ITE baik terhadap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar maupun di
dalam wilayah Indonesia adalah orang yang melakukan perbuatan hukum di luar
maupun di dalam wilayah Indonesia adalah perbuatan yang menimbulkan akibat
hukum dengan melibatkan sistem elektronik yang berada di wilayah Indonesia.
Dari sisi hukum sendiri dengan Pasal 37 Undang-Undang ITE No.11 Tahun
2008 j.o Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang mengatur tindak pidana ITE di
luar yuridiksi Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia. Hal
tersebut memberikan dasar hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara elektronik di luar negeri. Pasal 37 merumuskan : Setiap orang yang
dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dalam Pasal 27 sampai
30 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah
yuridiksi Indonesia. Ketentuan Pasal 37 ini sebagai dasar hukum pidana ITE dengan
asas nasional pasif. Kepentingan hukum yang dilindungi ini bukan didasarkan pada
kepentingan hukum pribadi, melainkan pada kepentingan hukum negara dan bangsa,
suatu kepentingan hukum nasional24. Agar asas hukum nasional pasif berlaku bagi
24 Chazawi Adami & Ferdian Ardi, Op.Cit., hlm 201.
hukum pidana ITE dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 diperlukan dua syarat,
ialah25:
1. Obyek tindak pidananya-sistem elektronik berada di wilayah hukum
Indonesia
2. Pelanggaran tersebut menimbulakn akibat hukum di wilayah Indonesia
yang merugikan kepentingan hukum Indonesia baik di luar maupun di
dalam negeri.
Namun yang perlu Indonesia usahakan disini tidak hanya isi dari hukumnya
saja melainkan juga penerapan dan penegakannya mengingat dalam kasus
Megaupload yang mengajukan gugatan dan menangkap saling berbeda negara
Megaupload berada di Hongkong sedangkan yang melawan adalah Amerika
Serikat dan bahkan dalam penangkapan para terdakwa Amerika Serikat dapat
melibatkan kordinasi dengan Selandia Baru. Indonesia sendiri harus memiliki
kekuatan yang sama dalam menegakan hukumnya di luar yuridiksinya.
2.6.2. Analisis Ius Quasitum Tertio dan Kaitan Hukumnya Dalam Kasus
Megaupload
Ius Quasitum Tertio dalam kasus Megaupload melibatkan pihak ketiga
yang dapat dikatakan pihak diluar yang kepentingannya secara tidak langsung
terlibat dalam suatu perkara. Dalam kasus Megaupload sendiri pihak ketiga yang
terlibat adalah pemegang hak cipta atas data dan informasi yang disebarluaskan
tanpa izin dari si pemegang hak cipta yang tujuannya untuk kepentingan komersial.
Dari kasus Megaupload konten-konten pihak ketiga yang berupa data dan informasi
25 Ibid., hlm 202
disebarluaskan oleh Megaupload dengan memanfaatkan layanan penyimpanan
yang diunggah oleh para penggunanya atau user kedalam server Megaupload.
Bila dilihat dalam sistem hukum Pancasila atau hukum Indonesia perbuatan
yang dilakukan Megaupload berpusar dalam dua ranah yaitu hukum telematika dan
hukum hak kekayaan intelektual. Perlu dijelaskan bahwa dasar hukum mengenai
pihak ketiga. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam KUHAPerdata
Pasal 1341 menyatakan Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik
atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus
dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma
dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan
tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para
kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau
tidak. Dan kepentingannya pihak ketiga harus ada unsur yang dirugikan yang diatur
di dalam KUHAPerdata Pasal 378. Namun ranah hukum yang mengarah yang akan
dijadikan hukum untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh
Megaupload diatur sedimikian rupa dengan mengacu pada hukum telematika yang
kemudian mengarah kepada hak kekayaan intelektual.
Sesungguhnya ranah dalam permasalahan kasus Megaupload masuk dalam
kategori hukum telematika mengingat aspek-aspek yang dirugikan mengandung
unsur teknologi dan informatika namun ada ketentuan dari Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 j.o Pasal 25 yang
menyatakan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun
menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya
dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. Dalam perundang-undangan yang baru Undang-Undang
No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 1 dan 2 menjadi dasar hukum
atas penggunaan data pribadi. Pada pasal satu merumuskan penggunaan setiap
informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan dan pasal 2 menjadi dasar
gugatan ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang merumuskan: Setiap
Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang
ini.
Kepentingan pihak ketiga dalam kasus Megaupload bila dilihat secara lebih
dalam dan dengan kaitannya terhadap telematika mengarah kepada hukum
kekayaan intelektual dengan undang-undang hak cipta sebagai lex specialis yang
menjadi dasar undang-undang dalam kasus Megaupload. Undang-undang No.28
Tahun 2014 tentang hak kekayaan intelektual mengatur mengenai data dan
informasi elektronik yang memiliki hak cipta yang dimiliki dan didaftarkan oleh si
pemegang hak cipta. Dari kasus Megaupload kita masuk ke bagian hak ekonomi
yang di langgar oleh Megaupload dalam hal distribusi atau penyebarluasan, dalam
Pasal 9 ayat 2 dan 3 dengan jelas diatur: Pasal (2) Setiap Orang yang melaksanakan
hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan
Secara Komersial Ciptaan26. Namun Megaupload tanpa persetujuan pemegang hak
cipta menyebarluaskan begitu banyak konten data dan informasi yang dilindungi
hak ciptanya Dengan jelas kepentingan pihak ketiga telah dirugikan. Satu hal yang
bagus dari undang-undang hak kekayaan intelektual ini adalah keterlibatan hak
cipta secara international dimana undang-undang ini juga berlaku bagi warga
negara asing yang hak ciptanya dilanggar sehingga memberikan keadilan hukum
bagi semua orang. Keberlakuan undang-undang hak cipta terhadap subyek
hukumnya diatur didalam Pasal 2 yang menyatakan:
Undang-Undang ini berlaku terhadap: a. semua Ciptaan dan produk Hak
Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b. semua Ciptaan
dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia,
dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan
Pengumuman di Indonesia; c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan
pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia,
bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia
mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau 2. negaranya dan negara
Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral
yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
Selain itu undang-undang hak cipta juga mengatur pengaturan hak cipta
terhadap karya elektronik pada Pasal 54 yang mengatur tentang pencegahan
26 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana teknologi informasi
dimana peran pemerintah terlibat didalamnya:
a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran
Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar
negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran
Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media
apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
Keterlibatan pemerintah menjadi poin utama didalam menjamin hak-hak
pihak ketiga yang kepentinganya akan hak ciptanya dilanggar sehingga kepastian
hukum nyata di dalam hukum Indonesia. Namun dalam undang-undang ITE dan
hak cipta tidak memberikan jawab terhadap penegakan hukum yang tegas yang
dapat mengikat pihak yang melanggar hak cipta dan menyebarluaskannya di
internet melalui cloud computing. Kasus Megaupload mencerminkan betapa
kuatnya dan hebatnya penegakan hukum oleh Amerika dalam menerapkan
hukumnya bukan hanya secara preventif, pemblokiran, dan penutupan yang diatur
dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia melainkan juga
menangkap pelanggar dan penyebar tersebut yang berada diluar negeri. Lebih dari
itu bahkan pengadilan Amerika dapat merampas asset Megaupload dan kekayaan
pribadi para terdakwa Indonesia sendiri kiranya dapat melakukan hal yang sama.
Salah satu hal yang belum dimiliki oleh perundang-undangngan Indonesia
dalam hak cipta adalah pengaturan terhadap sistem pelindungan terhadap
pengelakan teknologi (Circumvention of copyright protection systems) yang
membuat data dan informasi elektronik mengalami penguncian penuh sehingga
pemilik hak cipta tidak bisa mengakses atau mengetahui isi file tersebut. Dalam hal
ini kerugian yang ditimbulkan bila suatu data dan informasi yang dilindungi hak
cipta dilindungi oleh sebuah sistem teknologi pencegah dan tidak bisa dihapus oleh
pemilik hak cipta. Pemilik teknologi ini bisa menyebarluaskan data dan informasi
yang terkunci tersebut dengan cara tertentu yang hanya bisa dilihat atas izin pemilik
teknologi tersebut yang bisa dikatakan penyebarluasan bisa terus terjadi tanpa
terdeteksi atau diketahui oleh pemegang hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak
Cipta Amerika Serikat Title 17 pada bab 12 pasal 1201 merumuskan larangannya:
(a) Violations Regarding Circumvention of Technological Measures.—(1)(A) No
person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to
a work protected under this title. The prohibition contained in the preceding
sentence shall take effect at the end of the 2-year period beginning on the date of
the enactment of this chapter. Hal diatas perlu diadopsi Indonesia agar mendapatkan
perlindungan yang maksimal dan penegakan yang menjamin diikuti oleh
perkembangan zaman yang begitu pesat.
2.6.3. Tanggung Jawab Penyelenggara Cloud Computing
Penyelenggara cloud computing dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik yang
memiliki kaitanya dengan telematika. Pasal 6a merumuskan bahwa penyelenggara
sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan
masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem
Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna
Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
Megaupload sebagai penyelenggara eletronik dengan mengacu sistem hukum
pancasila memiliki tanggung jawab yang terikat dalam melakukan bisnis media
storage terutama pada data dan informasi yang disimpan di dalamnya. Pasal 15 UU
ITE j.o UU No.19 Tahun 2016 menjadi dasar tanggung jawab profesional yang
harus dimiliki setiap penyelenggara sistem elektronik dan pasal 15 merumuskan:
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik
bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan
terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem
Elektronik. Dari pasal 3 bisa katakan penyelenggara sistem elektronik memiliki
tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based fault) bila terbukti bersalah
dan tanggung jawab mutlak (strict liability) bila terbukti salah. Undang-Undang
No.19 Tahun 2016 Pasal 26 ayat 3-5 memperluas lagi bentuk tanggung jawab
secara verbal untuk melakukan penghapusan terhadap data dan informasi yang
berada di bawah kendali atas permintaan orang yang bersangkutan dan
penyelenggara sistem elektronik wajib membuat mekanisme penghapusan yang
sudah tidak relevan dengan undang-undang yang ada. Terkait dengan data dan
informasi yang diunggah uploader yang memiliki hak cipta pihak penyelenggara
sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menghapus data dan informasi tersebut
atau melakukan mengubah file tersebut menjadi private yang hanya bisa diunduh
oleh uploader dan tidak memiliki sharing link untuk disebarluaskan. Karena bila
penyelenggara tidak melakukan tindakan tersebut maka pihak penyelenggara
bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang dialami pihak ketiga yang memiliki
kepentingan terhadap data dan informasi tersebut.
top related