BAB I PENDAHULUAN - bappeda.temanggungkab.go.idbappeda.temanggungkab.go.id/uploads/dokumen/ktp2d-menggoro.pdf · Survey dan Pengumpulan Data e. Pengolahan dan Analisis Data Penyusunan
Post on 02-May-2019
221 Views
Preview:
Transcript
Laporan Akhir I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tingkat dan arah perkembangan kawasan wilayah di Kabupaten Temanggung
beberapa tahun terakhir ini begitu pesat pertumbuhan dan perkembangan
kawasannya, terutama menyangkut kawasan perdesaan dan perkotaan. Hal
ini disebabkan antara lain adanya perubahan kebijakan dasar pemerintahan
yang memunculkan paradigma baru perkembangan kebijakan pemerintah
yang dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di
daerah Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang, bahwa penataan kawasan perdesaan dan perkotaan
diselenggarakan untuk mencapai dan meningkatkan fungsi kawasan
perdesaan dan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara
perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat.
Perkembangan perdesaan secara keseluruhan telah dilaksanakan melalui
berbagai sektor secara terpadu, perumahan pemukiman di perdesaan menjadi
sangat penting sebagai entry point pembangunan perdesaan secara
keseluruhan. Dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan perdesaan,
desa dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu:
1. Desa cepat berkembang
2. Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang sedang
berkembang.
3. Desa yang belum berkembang.
Untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan pemukiman,
pemerintah daerah telah merencanakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di
beberapa lokasi.
Pembangunan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D)
merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara
mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya alam, sumber
daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada
Laporan Akhir I - 2
kemandirian masyarakat sesuai dengan azas Tridaya yang intinya adalah
pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan
sarana permukiman.
Harapan keberadaan DPP-KTP2D dapat meningkatkan pelayanan dan menjadi
pusat pertumbuhan bagi kawasan sekitarnya dengan saling menunjang antara
potensi-potensi desa dengan konsep KTP2D guna mempercepat dan
mempermudah pembangunan dan pengembangan desa. Keberadaan KTP2D
diharapkan mampu melayani desa-desa yang berada di kawasan tersebut
sehingga kawasan menjadi lebih mandiri dan saling melengkapi kebutuhan
prasarana dan sarananya.
Perkembangan dinamika pembangunan selalu berubah dengan cepat, dan
sering kali berada diluar kendali atau diluar rencana tata ruang yang telah
digariskan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Oleh sebab itu
Pemerintah daerah sudah seharusnya mengawal pembangunan kawasan
dengan ketat, dengan berpedoman pada pengembangan kawasan yang
berwawasan lingkungan serta berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) yang dirancang secara terpadu dan terintegrasi.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri atas desa
pusat dan desa hinterland, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait
keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasanya Desa Pusatnya merupakan
desa cepat berkembang sedangkan hinterlandnya dari kelompok desa sedang
berkembang dan desa belum berkembang.
Diharapkan Kecamatan Tembarak sudah memiliki peta potensi wilayahnya,
baik yang sudah dikembangkan, yang sedang dikembangkan dan yang akan
dikembangkan, data-data perkembangan ekonomi, prasarana dan sarana yang
tersedia sehingga dapat merencanakan desa yang akan dijadikan DPP-KTP2D
dan kaitannya dengan desa disekitarnya, sehingga dapat saling mempengaruhi
perkembangan kemajuan dengan desa lainnya.
Dengan adanya KTP2D Kawasan Menggoro Kecamatan Tembarak, dapat
dijadikan referensi guna perencanaan pengembangan Kawasan Menggoro.
Laporan Akhir I - 3
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud
Maksud dari kegiatan untuk menyiapkan dokumen perencanaan
berupa Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pembangunan
Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) dengan
melakukan pengenalan kawasan pusat pengembangan pedesaan yang
dilanjutkan dengan identifikasi lokasi untuk membantu terlaksananya
pembangunan yang lebih sistematis, dimana: Desa yang berfungsi
sebagai DPP perlu diberikan perhatian khusus. Dengan
mengintegrasikan penanganan desa pusat (DPP) dengan hinterland
(desa pendukung) kedalam suatu sistem pembangunan Kabupaten,
maka desa pusat akan berperan sebagai pendorong terbentuknya satu
kesatuan sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan.
1.2.2. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah :
Mendapatkan kawasan perdesaan yang diiindikasikan dapat
dikembangkan menjadi KTP2D dalam suatu kecamatan, lengkap
dengan urutan/rangking lokasi yang disusun berdasarkan kajian dan
kesepakatan bersama di kecamatan, mengetahui karakteristik
kawasan sesuai dengan potensi dominan yang dapat/akan
dikembangkan, termasuk untuk mengetahui jenis sumber dan
pembangunan yang mendukung pengembangan potensi dominan
kawasan serta perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana dasar
perdesaan yang dapat mendorong pengembangan potensi tersebut.
1.3. Sasaran
Sasarannya dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan Desa
Pusat Pertumbuhan (DPP) Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa
(KTP2D) melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara
mengembangkan potensi unggulannya.
Laporan Akhir I - 4
1.4. Ruang Lingkup
1.4.1. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan “Penyusunan Studi Kawasan Terpilih Pusat
Pengembangan Desa (KTP2D)” meliputi beberapa tahapan :
a. Persiapan
b. Identifikasi dan Observasi
c. Rembug Desa I dan II
d. Survey dan Pengumpulan Data
e. Pengolahan dan Analisis Data
Penyusunan laporan sesuai tahapan, yaitu :
a. Laporan Pendahuluan
b. Laporan Antara
c. Laporan Akhir
Rembug Desa di Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang dipilih sebagai
bentuk aplikasi Peran Serta Masyarakat dalam penyusunan Rencana
Tata Ruang dan Program Pembangunan Jangka Menengah.
1.4.2. Lingkup Lokasi
Lokasi kegiatan KTP2D berada di Desa Menggoro Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung.
1.4.3. Jangka Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan KTP2D di Desa Menggoro Kecamatan
Tembarak selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
1.5. Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan survey terdiri
dari survey data primer dan survey data sekunder.
1.5.1. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dilapangan dengan menagamati
objek yang menjadi sasaran survey dan dengan melakukan pengukuran
variable-variabel fisik, sosial, ekonomi. Adapun teknik yang digunakan
dalam memperoleh data primer adalah :
Laporan Akhir I - 5
1. Observasi lingkungan
a. Karakter umum masyarakat, adat istiadat terutama kebiasaan
dalam mengambil keputusan, personil yang ditokohkan, dll
b. Kebiasaan masyarakat dalam berpenghasilan berkaitan dengan
potensi desa baik alam maupun yang sudah disentuh secara
artificial.
c. Pemahaman masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur
pedesaan terutama dalam menunjang pengembangan
perekonomian.
d. Potensi desa dan orientasi pasar yang dipahami oleh
masyarakat.
e. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah
termasuk pembangunan fisik dalam pengembangan desanya.
2. Wawancara atau Tanya jawab
Wawancara atau Tanya jawab dilakukan terhadap responden yang
dianggap berkaitan dengan materi interaksi wilayah dalam
konstelasi lokal dan regional, misalnya responden yang bekerja
pada instansi pemerintah daerah, dinas PU dan Bappeda ataupun
masyarakat umum yang berkompeten terhadap kelancaran survey
ini.
3. Foto
Foto merupakan data visual yang dapat menampilkan kondisi
eksisting wilayah kajian dan objek-objek yang menarik dalam
bentuk gambar.
1.5.2. Data Sekunder
Data sekunder dapat berupa buku-buku di perpustakaan, instansi-
instansi ataupun literatur lainnya. Data ini umumnya sudah terpola
sesuai dengan aturan masing-masing instansi, dan untuk memperoleh
data yang benar-benar akurat.
Adapun instansi – instansi yang akan di datangi yaitu BAPPEDA
Pemerintah Kabupaten Temanggung, aparat desa dan dusun, dll.
Laporan Akhir I - 6
1.6. Analisis Data
1.6.1. Metode Analisis kependudukan
Analisis Regresi Linier
Metode analisis yang digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk
dimasa yang akan datang. Metode ini cocok untuk wilayah studi, karena
perkembangan penduduk menunjukkan perkembangan yang terus
menerus meningkat secara linier.
Rumus :
dimana :
P (t+x) : Jumlah penduduk pada tahun t
X : Tambahan tahun terhitung dari tahun dasar
a, b : Konstanta-konstanta yang diperoleh dari pemahaman
dibawah
ini.
Kepadatan Penduduk
Dimana:
Kp = Kepadatan penduduk
p = Jumlah penduduk awal atau tahun ke -0 (jiwa)
A = Luas daerah permukiman (Ha)
1.6.2. Metode analisis skoring
Hasil skoring terhadap Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Desa-desa
Hinterland dilakukan untuk Penentuan Prioritas Penanganan KTP2D.
Untuk lebih jelasnya mengenai analisis skoring penentuan prioritas
KTP2D dapat dilihat pada table berikut :
P (t+x) = a + b (x)
Laporan Akhir I - 7
Laporan Akhir I - 8
Laporan Akhir I - 9
Laporan Akhir I - 10
1.6.3. Metode Analisis SWOT
Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk
merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah
sebuah singkatan dari, S adalah STRENGHT atau Kekuatan, W adalah
WEAKNESS atau Kelemahan, O adalah OPPORTUNITY atau Kesempatan,
dan T adalah THREAT atau Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk
menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk
melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja.
KTP2D dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi wilayah dan
karakteristik sosial budaya masyarakat yang ada serta penentuan
prioritas penanganan KTP2D untuk merumuskan strategi KTP2D di
lokasi penelitian juga digunakan analisis SWOT. Analisis ini akan
mengelompokkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan)
serta faktor – faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang merupakan
dasar pemikiran alternatif KTP2D Menggoro.
1.7. Tahapan Kegiatan
Dalam melaksanakan kegiatan diatas Konsultan akan memperoleh data dan
informasi namun harus diadakan pemeriksaan data tersebut di lapangan.
Tahapan kegiatan dalam perencanaan penyusunan KTP2D Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan KTP2D
a. Observasi Masyarakat
b. Pencermatan Potensi Unggulan
c. Penyusunan Profil Kawasan
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan
3. Penyusunan RPJM-KTP2D
a. Pendekatan dan Misi Penyusunan RPJM-KTP2D
b. Persiapan Rembug Desa/Sarasehan Kawasan (Rembug Desa I)
c. Tahapan Kegiatan Rembug Desa
d. Keluaran Rembug Desa
4. Penyusunan Laporan Antara
5. Rembug Desa II
Laporan Akhir I - 11
6. Penyusunan Laporan Akhir
7. Lampiran
a. Matriks Program
b. Penyusunan RPJM
1.8. Keluaran / Produk Teknis (Output)
Keluaran yang diharapkan dapat dihasilkan dalam pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan Penyusunan KTP2D Desa Menggoro Kecamatan Tembarak
Kabupaten Temanggung ini berupa :
1. Dokumen Perencanaan Penyusunan KTP2D Desa Menggoro di Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung.
2. Usulan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) KTP2D yang dirinci
dalam program tahunan.
3. Seluruh dokumen berupa Hard Copy dan Soft Copy dalam bentuk CD
(Compact Disk).
Laporan Akhir I I- 1
BAB II
KONSEP KTP2D
2.1. Pendekatan
2.1.1. Pengertian KTP2D
1. Kawasan Terpilih Pusat pengembangan Desa (KTP2D) adalah satu
kesatuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat dan desa-
desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan
stategi berupa:
a. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan
potensi kawasan perdesaan lain di sekitarnya.
b. Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan
potensi andalannya.
c. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat
aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan
kawasan perdesaan disekitarnya.
2. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) adalah suatu
pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan
prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk sentuhan
terhadap rumah tinggal yang mendukung dan memacu
pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan secara terarah, terpadu
dan berkelanjutan.
3. Penanganan KTP2D merupakan salah satu pendekatan penanganan
perumahan permukiman yang dimaksudkan dapat mengatasi
permasalahan terjadinya kawasan kumuh legal perkotaan (slums)
dan illegal (squatters) yang disebabkan karena urbanisasi.
4. Penanganan KTP2D akan menyentuh berbagai bidang yang intinya
meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat
tanpa harus meninggalkan desanya.
Laporan Akhir I I- 2
5. Penanganan KTP2D berarti menggarap potensi yang ada baik pada
desa pusat maupun desa hinterlandnya. Untuk itu penetapan
KTP2D harus benar-benar selektif.
6. Penanganan KTP2D juga akan menangani peningkatan kualitas
lingkungan perumahan dan permukiman perdesaan, baik bagi desa
pusat maupun hinterland-nya.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) adalah suatu
pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan
prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk sentuhan terhadap
rumah tinggal yang mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi
kawasan perdesaan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
2.1.2. Misi dari KTP2D adalah :
1. Mengembangkan Potensi Desa di suatu kawasan perdesaan yang
telah diindikasikan dapat berkembang, baik pada desa pusat
maupun desa hinterlandnya yang menyentuh berbagai bidang, dan
pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan
penghidupan masyarakat perdesaan.
2. Pengejawantahan asas Tridaya yang difokuskan pada pemandirian
masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya mengatasi
permasalahan di bidang perumahan, permukiman, ekonomi dan
sosial.
3. Mendorong dan memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat
dalam menjaga keberlanjutan program dan efektifnya koordinasi
lintas sektor.
4. Mendorong terjadinya koordinasi dan integrasi program kebijakan
pembangunan daerah, dimana keberadaan program KTP2D
menjadi bagian dalam mendukung dan merealisasikan kebijakan
pembangunan daerah secara lebih konkrit.
5. Mengurangi beban perkotaan yang disebabkan oleh dampak
urbanisasi, seperti kawasan kumuh, perumahan, dan permukiman
illegal (squatters), pengangguran, dan lain-lain. Melalui
pembangunan perekonomian kawasan perdesaan, sehingga
tercipta lapangan kerja yang memberikan penghasilan memadai.
Laporan Akhir I I- 3
2.1.3. Tujuan KTP2D
Program KTP2D ini dimaksudkan sebagai penyeimbang pembangunan
perdesaan dan perkotaan secara umum melalui penanganan perumahan
dan permukiman sebagai salah satu entry point. Sedangkan tujuan yang
ingin dicapai melalui KTP2D ini adalah :
1. Mendorong perkembangan kawasan-kawasan strategi dan potensi
perdesaan melalui penanganan simpul-simpul pusat kegiatan
primer perdesaan secara terarah, intensif, terintegrasi dan
menyeluruh.
2. Mengurangi beban permasalahan perumahan permukiman
perkotaan akibat urbanisasi masyarakat perdesaan.
Untuk bisa mencapai tujuan tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) sasaran
sebagai berikut :
1. Pertama, terkonsentrasinya penanganan perumahan dan
permukiman perdesaan sesuai dengan spesifikasi potensi yang
dimiliki oleh suatu kawasan di perdesaan yang telah ditetapkan
sebagai pusat pengembangan.
2. Kedua, tersusunnya perencanaan yang visioner, integrative dan
menyeluruh pada suatu kawasan di perdesaan yang telah
ditetapkan sebagai pusat pengembangan.
Dilihat dari misi, maksud, tujuan dan sasarannya, pada dasarnya KTP2D
adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara
mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya
dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang
tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun
sumber daya manusia yang difokuskan pada kemandirian masyarakat
sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya adalah pemberdayaan
masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasaranan dan sarana
permukiman. Hal tersebut mencerminkan lokalitas dari program KTP2D
ini. Dengan demikian, dalam tahapan penyususnan KTP2D khususnya
pada langkah persiapan yaitu penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan
awal potensi unggulan kawasan, pendekatan yang digunakan adalah
Laporan Akhir I I- 4
pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep
“Good Village”.
“Good Village diindikasikan memiliki kemampuan, terutama untuk
mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi unggulan.
Kemampuan lokal tersebut adalah :
1. Kemampuan Berproduksi
a. Adanya perubahan teknologi, misalnya dalam pengolahan
sawah, dulu masih menggunakan tenaga hewan sekarang
sudah menggunakan traktor. Pemanfaatan SDA tergantung
pada tingkat teknologi yang digunakan dalam masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan perubahan
teknologi yang dapat meningkatkan produksi.
b. Adanya basis SDA dan terciptanya multiplier effect sehingga
dapat menyediakan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah elemen
dari penduduk yang membantu mempertahankan
keberlangsungan suatu perekonomian dengan jalan
menyediakan suatu kombinasi energi dan intelegensi manusia
kepada proses produksi.
c. Adanya pengembangan produk (inovasi) sehingga dapat
meningkatkan produksi, misalnya dalam bidang tambak tidak
hanya tambak udang tetapi dikembangkan menjadi tambak
jenis-jenis ikan. Adapun inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu
inovasi yang berupa turunnya biaya termasuk mengenalkan
metode baru dalam pengolahan dan inovasi yang berupa
peningkatan produk dengan kualitas baik.
2. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
a. Adanya peningkatan akses pada pasar;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
1) Jaringan transportasi;
2) Jaringan irigasi;
3) Air bersih;
4) Listrik;
5) Pasar;
Laporan Akhir I I- 5
c. Peningkatan pelayanan kesehatan;
3. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
a. Adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan
kemampuan dalam suatu masyarakat. Hal ini untuk
menciptakan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
b. Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan
melalui kemampuan berfikir masyarakat melalui materi dasar
hitung-menghitung, membuat perbandingan, mengeluarkan
ide, membuat keputusan dengan kendala tertentu.
c. Meningkatkan fungsi fasilitas pendidikan dan fasilitas
kesehatan. Fasilitas pendidikan atau mengembangkan
intelektual dan fasilitas untuk mengembangkan fisik
masyarakat.
2.2. Landasan Teori
2.2.1 Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan
mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan
eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan
peluang yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan
barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara
internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber
daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi,
sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang
muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.
Pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara
sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan
daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat, seperti
terlihat pada gambar 2.1.
Laporan Akhir I I- 6
Gambar 2.1.
Hubungan antar elemen pembangunan
Teknologi
SDA SDM
Pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas
wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk,
kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri
pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu
pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan,
kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya.
2.2.2 Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development)
Konsep pengembangan Local Economic Development (LED), merupakan
konsep pengembangan wilayah yaitu pembuatan Networking (jaringan)
antara aktor (Stakeholder) yang ada di pusat (Centre) dengan aktor yang
ada di pinggiran atau pedesaan (Hinterland).
Definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development).
World Bank
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses dimana pemerintah Lokal
dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang,
memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
International Labour Organization (ILO)
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses pertisipatif yang
mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan
masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama
Pengembangan
wilayah
Laporan Akhir I I- 7
dalam perencanaan dan pelaksanaan strategis pembangunan secara
umum, dengan menggunakan sumber daya Lokal dan keuntungan
kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan
lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
A. H. J. Helming
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah suatu proses dimana kemitraan
yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat,
dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan
lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada
suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan
penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber
daya fisik.
Bank Dunia, ILO, Blakery dan Bradshow
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber
daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal
dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu
wilayah.
Dengan demikian Pembangunan Ekonomi Lokal merupakan upaya
pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan
bertumpuan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi,
sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan
managemen kelembagaan (capacity of institutions) maupun aset
pengalaman.
Adapun definisi Pembangunan Ekonomi Lokal tersebut memfokuskan
pada :
1. Peningkatan kandungan lokal.
2. Melibatan stakeholder secara substansial dalam suatu kemitraan
strategis.
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi.
4. Pembanguanan keberlanjutan.
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat
lokal.
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah.
Laporan Akhir I I- 8
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif.
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor
dan antar daerah.
10. Pengurangan dampak negative dari kegiatan ekonomi terhadap
lingkungan.
Inti dari teori pembangunan ekonomi lokal adalah bagaimana cara
menumbuhkan wiraswasta lokal, menumbuhkan /pendayagunaan
lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan institusi lokal, yang harus
diberdayakan adalah :
1. Lembaga keuangan (dapat memberikan kredit/pinjaman pada
masyarakat lokal).
2. Lembaga pelatihan/balai pelatihan (memberikan keterampilan-
keterampilan yang potensial untuk membangun daerah tersebut).
3. Penelitian (hasil dari penelitian harus dikoordinasikan dengan
lembaga lainnya).
4. Lembaga pemasaran.
2.2.3 Agropolitan
Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi
masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek
kehidupan sosial.
Konsep agropolitan adalah sebuah kebijakan pemerintah pusat yang
merupakan pendekatan terpadu dari beberapa departemen bidang
ekonomi untuk pembangunan di pedesaan khususnya pertanian
dengan melengkapi infrastruktur, memperluas akses terhadap kredit
usaha untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong
pertumbuhan industri guna meningkatkan nilai tambah sektor
pertanian.
Laporan Akhir I I- 9
Konsep agropolitan memandang bahwa pembangunan wilayah
ditujukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong
pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland atau
wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak
terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga
pembangunan sektor secara luas usaha pertanian (on farm dan off
farm), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain.
Dalam hal ini dukungan infrastruktur sangat diperlukan untuk
mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor
produksi pertanian (Dep.Kimpraswil, 2003).
Kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
wilayah dengan pendekatan agropolitan sehingga dapat meningkatkan
kinerja pembangunan ekonomi daerah.
1. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian di wilayahnya
sendiri melalui :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: peningkatan
menejemen pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan
kuantitas tenaga kesehatan dll.
b. Pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam rangka
memperkuat aksesbilitas masyarakat.
2. Kerjasama antar kecamatan melalui interaksi sosial
3. Kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan.
4. Kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri
melalui upaya kerja sama antar wilayah kecamatan.
5. Kebijakan dalam menekan laju angkatan kerja atau angka
pengangguran.
2.3. Konsep Lokasi KTP2D
Kawasan Terpilih Puat Pengembangan Desa (KTP2D) pada dasarnya
merupakan program pengembangan kawasan perdesaan untuk dapat
menciptakan keseimbangan wilayah antara kawasan perdesaan dan
perkotaan. Program Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
dalam penanganannya menyentuh dan manggarap potensi lokal dalam
Laporan Akhir I I- 10
berbagai bidang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan dan
penghidupan masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan desanya,
mengoptimalkan fungsi kawasan perdesaaan dalam menampung kegiatan
masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman.
Dalam menentukan lokasi KTP2D perlu memperhatikan keterkaitannya
dengan Sistem Perwilayahan Pembangunan yang ada. Sistem Perwilayahan
Pembangunan diidentikkan dengan struktur tata ruang wilayah, yang
bertujuan untuk mengenali perwujudan ruang yang ada sekarang,
kecenderungan perkembangannya serta permasalahan pengembangan
wilayah yang memiliki dimensi keruangan. Sistem perwilayahan
pengembangan berisikan unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk
ruang yang meliputi: sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan
prasarana utama secara menyeluruh tentang keadaan pusat-pusat
pertumbuhan wilayah serta jangkauan pelayanannya serta hubungannya
antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah (growth pole models). Pertimbangan
tersebut untuk lebih menfokuskan program KTP2D pada wilayah-wilayah
prioritas perlu penanganan melalui program KTP2D sehingga tujuan dan
sasaran dari program ini dapat dicapai secara maksimal.
Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi KTP2D
terkait dengan Sistem Perwilayahan adalah sebagai berikut:
1. KTP2D tidak memiliki Ciri Perkotaan
Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini, dengan
demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan perkotaan bukan
merupakan alternative lokasi KTP2D. berdasarkan Undang-undang
Penataan Ruang No. 4 Tahun 1992, ciri kawasan perdesaan adalah
kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, perlu
memperhatikan pula perkembangan wilayah-wilayah tersebut, hal ini
mengingat bahwa pada umumnya wilayah-wilayah yang diindikasikan
Laporan Akhir I I- 11
mengalami perkembangan yang sangat cepat adalah merupakan ciri suatu
perkotaan.
2. KTP2D bukan merupakan Pusat Pemerintahan dan Daerah hinterland-nya.
Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada
tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan
pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya, seperti ibukota
kabupaten dan ibukota kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada
pusat-pusat pemerintahan telah memiliki program-program
pembangunan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program
yang pada akhirnya tujuan dan sasaran program KTP2D ini tidak tercapai
secara maksimal.
Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat pemerintah
perkembangannya cenderung mengikuti bahkan tergantung pada pusat
pemerintahan, sehingga daerah-daerah yang terpengaruh oleh
perkembangan pusat pemerintahan tersebut daerah hinterland pusat
pemerintahan yang biasanya memiliki jarak relative dekat dan
eksesibilitas yang tinggi dengan pusatnya.
3. Lokasi KTP2D belum memiliki Program Penanganan Perdesaan
Pemerintahan baik pusat maupun daerah telah memiliki program
penanganan khusus bagi kawasan perdesaan. Dengan memperhatikan hal
tersebut, maka KTP2D yang dijalankan tidak terjadi tumpang tindih
kepentingan dari tiap-tiap program. Program tersebut diantaranya IDT,
Agropolitan dan KTP2D yang sudah ada. Dengan demikian wilayah yang
diindikasikan telah memiliki program penanganan perdesaan bukan
merupakan alternative lokasi KTP2D.
4. KTP2D merupakan Satu Kesatuan Kawasan Perdesaan
Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang terdiri dari
Desa Pusat Pertumbuhan dan desa hinterlandnya. Pada umumnya desa-
desa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.
Sehingga batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu
batasan fisik dan fungsional.
Laporan Akhir I I- 12
Setelah memperhatikan sistem perwilayahan dan aspek-aspek lainnya yang
terkait, kegiatan identifikasi lokasi KTP2D selanjutnya perlu memperhatikan
struktur dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D).
Struktur KTP2D terdiri atas desa pusat pertumbuhan dan desa hinterland.
1. Penetapan Desa Pusat Pertumbuhan
Desa Pusat Pertumbuhan merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat
di kawasan pedesaan dan sebagai bagian integral dalam konstelasi
pembangunan daerah terutama dalam siklus aliran barang dan jasa serta
pemasaran hasil produksi, dalam rangka menciptakan pemerataan
pembangunan terutama bagi masyarakat kawasan pedesaan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.
Dari perkembangannya Desa Pusat Pertumbuhan merupakan desa yang
sangat berkembang yaitu desa-desa yang pertumbuhan ekonominya lebih
maju dibanding desa-desa sekitarnya. Umumnya desa-desa ini melayani
desa-desa hinterland-nya dan mempunyai tingkat aksesibilitas yang
relative mudah ke kawasan yang lebih tinggi ordenya. Kegiatan ekonomi
di desa ini biasanya beragam dan tidak terlalu tergantung pada sektor
primer serta mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana permukiman
yang lebih lengkap.
2. Penentuan Desa Hinterland
Desa hinterland terdiri dari beberapa desa sekitar desa pusat dan
mempunyai ikatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada dasarnya desa yang
berbatasan langsung dengan desa pusat merupakan hinterland. Desa
hinterland dapat berupa desa yang sedang berkembang yaitu desa yang
tergantung dan mengandalkan sektor primer saja, yaitu pertanian, namun
mempunyai potensi untuk berkembang lebih maju. Umumnya desa sedang
berkembang ini mempunyai akses yang lebih tinggi dengan kawasan
perkotaan ataupun dengan desa-desa lainnya. Biasanya kegiatan ekonomi
masyarakatnya sudah menunjukkan diversifikasi dan tidak semata-mata
bergantung pada sektor primer atau agraris saja.
Hinterland efektif diukur dari tingkat atau intensitas terjadinya interaksi
baik sosial, ekonomi maupun ikatan budaya. Secara mudah dapat dilihat
Laporan Akhir I I- 13
dari arah orientasi pelayanan pemenuhan primer desa pusat kepada desa
pendukungnya.
2.4. Kriteria Lokasi KTP2D
Berdasarkan konsep lokasi KTP2D di atas, maka selanjutnya perlu ditetapkan
kriteria-kriteria lokasi KTP2D. Kriteria lokasi KTP2D terbagi menjadi 2 (dua)
bagian yaitu :
1. Kriteria Umum
Kriteria umum adalah kriteria lokasi KTP2D yang akan menghasilkan
alternatif-alternatif lokasi KTP2D. Kriteria-kriteria tersebut adalah :
a. Lokasi KTP2D merupakan bagian dari sistem perwilayahan pada suatu
kabupaten.
b. Merupakan kawasan yang mencirikan kawasan perdesaan.
c. Lokasi KTP2D merupakan kawasan perdesaan diluar pusat-pusat
pemerintahan dan daerah hinterlandnya.
d. Lokasi KTP2D merupakan satu kasatuan kawasan perdesaan, sehingga
terbentuk suatu sinergi dari faktor sosial, ekonomi, budaya yang saling
mendukung.
2. Kriteria Khusus
Kriteria khusus adalah kriteria yang akan digunakan didalam menetapkan
Desa Pusat Pertumbuhan dari sektor alternative lokasi KTP2D yang sudah
terpilih berdasarkan kriteria umum, sebagai berikut:
a. Kemampuan berproduksi
1) Produksi
Produktivitas komoditi
Nilai tambah komoditas
Sistem pengelolaan komoditas/jasa
2) Pasar
Jangkauan pemasaran
Keberadaan jaringan pemasaran komoditas/jasa
Aglomerasi antar sektor
3) Tenaga Kerja
Penyerapan asal tenaga kerja yang terlibat
Laporan Akhir I I- 14
Spesifikasi tenaga kerja (keberagaman keterampilan yang
terlibat dalam sistem produksi komoditas/jasa)
Sistem pengelolaan komoditas/jasa
Prosentase penduduk desa bekerja di sektor utama
b. Kemampuan mengembangkan kegiatan
1) Prasarana Air Bersih
Pelayanan air bersih
2) Prasarana Persampahan
Pola pembuangan sampah
3) Prasarana Jalan
Jarak antar desa dengan ibukota kabupaten
Moda angkutan desa dengan ibukota kabupaten
Jarak antar desa dengan ibukota kecamatan
Moda angkutan desa dengan ibukota kecamatan
Jarak antar desa dengan ibukota kabupaten terdekat
Moda angkutan desa dengan ibukota kabupaten terdekat
Kualitas jalan
4) Sarana Kesehatan
Jenis sarana kesehatan
Akses ke puskesmas terdekat
5) Sarana Pendidikan
Jenis sarana pendidikan
Lembaga keterampilan
6) Sarana Perekonomian
Jenis sarana perdagangan
Lembaga perkreditan/koperasi
Lembaga keuangan informal
7) Sarana transportasi
Keberadaan angkutan umum
c. Kemampuan meningkatkan SDM
1) Pendidikan
Tingkat pendidikan
Laporan Akhir I I- 15
2) Keterampilan
Keterampilan tenaga kerja
3) Karakteristik penduduk
Jumlah penduduk dan Kepadatan penduduk
Aspek yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi KTP2D terkait dengan
sistem perwilayahan adalah sebagai berikut :
1. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan
Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan yang terdiri dari
desa pusat pertumbuhan dan desa-desa hinterlandnya. Pada umumnya
desa-desa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan
budaya.
2. KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan
Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D, Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005).
Ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan.
Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada
tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan
pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya, seperti ibukota
Kabupaten dan ibukota Kecamatan.
4. Desa tertinggal tidak dapat menjadi bagian dari KTP2D
Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa yang
dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah satu hinterland,
karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pada desa
tersebut akan menyedot sumber dana dan perhatian yang diperuntukkan
Laporan Akhir I I- 16
bagi kawasan garapan, sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun
klasifikasi kawasan.
2.5. Penentuan DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) dan Hinterland
Setelah memperhatikan sistem perwilayahan dan aspek-aspek lainnya yang
terkait, kegiatan identifikasi lokasi KTP2D selanjutnya perlu memperhatikan
struktur dari Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). Struktur
KTP2D terdiri atas pusat pertumbuhan dan desa hinterland.
1. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)
Desa pusat pertumbuhan merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat
di kawasan pedesaan dan sebagai bagian integral dalam konstelasi
pembangunan daerah terutama dalam siklus aliran barang dan jasa serta
pemasaran hasil produksi, dalam rangka menciptakan pemerataan
pembangunan terutama bagi masyarakat kawasan pedesaan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.
Dari perkembangannya Desa Pusat Pertumbuhan merupakan desa yang
sangat berkembang yaitu desa-desa yang pertumbuhan ekonominya lebih
maju dibanding desa-desa sekitarnya.
2. Penentuan Desa Hinterland
Desa hinterland terdiri dari beberapa desa sekitar desa pusat dan
mempunyai ikatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada dasarnya desa yang
berbatasan langsung dengan desa pusat merupakan desa hinterland. Desa
hinterland dapat berupa desa yang sedang berkembang yaitu desa yang
tergantung dan mengandalkan sektor primer saja, yaitu pertanian namun
mempunyai potensi untuk berkembang lebih maju. Umumnya desa sedang
berkembang mempunyai akses yang tidak terlalu tinggi dengan kawasan
perkotaan ataupun dengan desa-desa lainnya. Hinterland efektif diukur
dari intensitas terjadinya interaksi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi,
sosial, pendidikan, kesehatan dan ikatan budaya.
Laporan Akhir I I- 17
2.6. Struktur Ruang KTP2D
2.6.1. Desa Pusat Pertumbuhan
Guna mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman,
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merencanakan Desa Pusat
Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Penetapan DPP dengan
memperhatikan banyak faktor, antara lain potensi ekonomi kawasan,
jumlah penduduk, sarana dan prasarana dasar serta potensi ekonomi
lain yang belum tergali yang diperkirakan akan mampu meningkatkan
kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang. Salah satu Desa yang
direncanakan menjadi DPP adalah Desa Menggoro Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung.
2.6.2. Desa Hinterlands
Desa hinterlands adalah desa yang berada di sekitar DPP Desa
Menggoro dan memiliki interaksi relatif intens dengan DPP Desa
Menggoro. Berdasarkan kajian, desa hinterlands meliputi 5 Desa yang
berbatasan dengan Desa Menggoro yaitu Desa Greges (Sebelah Utara),
Desa Tawangsari dan Desa Purwodadi ( Sebelah Barat), Desa
Wonokerso (Sebelah Timur), Desa Botoputih (Sebelah Selatan).
Gambar 2.2.
Model Interaksi DPP dengan hinterlands
Batas KTP2D
Desa Pusat/DPP
Desa Hinterland
Laporan Akhir III - 1
BAB III
PENGENALAN WILAYAH
PERENCANAAN KTP2D
3.1. Kecamatan Tembarak
3.1.1. Kondisi Fisik Kecamatan Tembarak
1. Letak Geografis
Kec. Tembarak adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah
Kabupaten Temanggung, Jarak dari Kota Temanggung 8 Km dengan
luas 2.684,10 Ha. Dengan rincian lahan sawah 752,68 Ha dan bukan
lahan sawah 1.931,42 Ha. Dalam pembagian wilayah administratif,
Kec. Tembarak terbagi menjadi 13 desa, 75 dusun, 223 rukun
tetangga, 65 rukun warga dengan jumlah kepala desa sebanyak 13
orang, perangkat desa 183 orang.
Tabel 3.1. Banyaknya Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga
Dirinci Per Desa di Kecamatan Tembarak Tahun 2010
S S
Sumber : Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
No Desa
Dusun Rukun Warga (RW)
Rukun Tetangga
(RT)
1 Wonokerso 11 11 21
2 Tembarak 3 3 8
3 Menggoro 10 9 25
4 Purwodadi 11 5 22
5 Kemloko 9 9 33
6 Tawangsari 7 5 17
7 Greges 3 3 9
8 Botoputih 8 8 26 9 Gandu 2 2 18
10 Banaran 2 2 9
11 Drono 1 3 12
12 Krajan 2 2 7
13 Jragan 5 4 16 Jumlah 75 65 223
Laporan Akhir III - 2
Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Tembarak sebagai
berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Tlogomulyo dan Temanggung
Sebelah Selatan : Kecamatan Selopampang
Sebelah Barat : Kecamatan Tlogomulyo
Sebelah Timur : Kecamatan Kranggan
2. Demografi
Kecamatan Tembarak dengan jumlah penduduk pada Tahun 2012
sebanyak 29.731 jiwa yang terdiri dari 14.987 Laki-laki, 14.026
perempuan, kepadatan penduduk pada Tahun 2011 sebanyak
1.055 per Km2. Angka Kelahiran Kasar (CBR) pada Tahun 2011
sebesar 49,00 jiwa, sedangkan Angka Kematian Kasar (CDR) 32,00
jiwa, Jumlah KK pada Tahun 2012 sebanyak 7.837 KK dengan rata-
rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3-4 orang per rumah
tangga. Jumlah penduduk berusia 5 tahun keatas yang menamatkan
perguruan tinggi hanya 311 jiwa, Tamat Akademi / Sarjana Muda
sebesar 309 jiwa, Tamat SLTA sederajat sebesar 2.727 jiwa, Tamat
SLTP sederajat 4.645 jiwa, Tamat SD sederajat sebesar 5.683 jiwa,
tidak/belum Tamat SD sebesar 5.683 jiwa.Jumlah penduduk
menurut mata pencaharian masih didominasi oleh sektor pertanian
yaitu 11.295 jiwa, yang bekerja pada sektor industri hanya 222
jiwa, sektor bangunan 456 jiwa, pedagang 1.422 jiwa, yang bekerja
pada sektor angkutan sebesar 237 jiwa, Jasa dan sektor lainnya
1.388 jiwa.
3. Penggunaan Lahan Kawasan Tembarak
Wilayah Kecamatan Tembarak ditinjau dari penggunaan lahan
terbagi menjadi 2 yaitu sawah dan lahan bukan sawah. Lahan
sawah meliputi sawah dengan irigasi teknis, setengah teknis,
sederhana, irigasi non PU, dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan
sawah meliputi ladang, perkebunan, permukiman, industri, dan
hutan.
Laporan Akhir III - 3
Tabel 3.2. Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya Dirinci
Per Desa di Kecamatan Tembarak Tahun 2010
Desa
Lahan Sawah
(Ha)
Lahan Bukan Sawah
Jumlah (Ha)
Prosentase
(%)
1. Wonokerso
148,19
56,17
204,36
7,86
2. Tembarak
71,57
49,23
120,80
4,64
3. Menggoro
143,59
41,45
185,04
7,11
4. Purwodadi
118,51
87,13
205,64
7,91
5. Kemloko
-
807,71
807,71
27,86
6. Tawangsari
26,82
135,42
162,23
6,24
7. Greges
126,00
28,32
154,32
5,93
8. Botoputih 56,00 172,95 228,95 8,80
9. Gandu
-
113,85
113,85
4,38
10. Banaran
-
66,43
66,43 2,55
11. Drono
-
100,60
100,60
3,87
12. Krajan
15,00
111,08
126,08
4,85
13. Jragan 47,00 161,10 208,10
8,00
Jumlah 752,68 1931,42 2684,10 100,00
Sumber : Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
3.1.2. Potensi Kecamatan Tembarak
Potensi yang dimiliki Kecamatan Tembarak terkait dengan upaya
masyarakatnya demi peningkatkan ekonomi masyarakat, sector
pertanian dan sector peternakan sebagai sector andalan atau motor
penggerak pembangunan.
Laporan Akhir III - 4
1. Dari pertumbuhan kawasan komoditas tanaman pangan, beberapa
jenis komoditas yang menjadi andalan adalah: Padi, Jagung, Ketela
Pohon, Ketela Rambat, Kacang Tanah. Untuk Tanaman sayuran
antara lain: Kacang Panjang, Bawang Putih, Bawang Merah,
Kentang, Kobis, Lombok, Sawi, Kacang Merah. Untuk Buah-buahan
antara lain: Rambutan, Jambu Biji, Pepaya, Pisang.
2. Tanaman Perkebunan antara lain: Kopi Arabika, Kopi Robusta,
Cengkeh, Kelapa, Jahe, Kapulogo, Kunyit, Tebu, Melinjo, Tembakau,
Panili.
3. Peternakan antara lain: Sapi Potong, Kambing, Domba, Kelinci,
Ayam Buras, Ayam Ras Itik, Entok, Angsa.
4. Perikanan antara lain: Karper, Nila, Lele, Tawes, Gabus, Udang,
Kodok.
3.1.3. Profil dan Karakteristik Masyarakat Kecamatan Tembarak
1. Karakteristik Masyarakat Menurut Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tembarak
bergerak dibidang pertanian. Dari jumlah penduduk sebesar 28.185
jiwa sebanyak 19.595 jiwa atau 69% yang bekerja sebagai petani,
527 jiwa peternak atau sebesar 2%, bangunan 456 jiwa atau 2%,
perdagangan 1422 jiwa atau 5%, lain-lain 6185 jiwa atau 22%.
Gambar 3.1. Mata pencaharian masyarakat kecamatan Tembarak
89%
2% 2% 7%
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2012
Petani Peternak Bangunan Perdagangan
Laporan Akhir III - 5
2. Karakteristik Masyarakat Menurut Pendidikan
Sebagian besar penduduk Kecamatan Tembarak memiliki tingkat
pendidikan yang relatif rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat
adalah Tamatan SD, dan sebagian kecil lulusan SMA dan Perguruan
Tinggi. banyak masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga
tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Karakteristik Masyarakat Menurut Sosial Budaya
Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam atau 99% dan fasilitas
sarana ibadahnya tersedia di semua desa. Sedangkan sisanya atau
1% memeluk agama lain, yaitu memeluk agama kristen katholik,
kristen protestan dan hindu tetapi untuk fasilitas sarana ibadah
tersebut tidak tersedia di kecamatan tembarak.
3.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Tembarak
1. Sarana dan Prasarana Transportasi Kecamatan Tembarak
Dalam menunjang aktifitas menuju dan keluar dari Kecamatan
Tembarak, maka sarana dan prasarana transportasi menjadi
penting kaitannya dengan kemudahan mobilitas yang dilakukan
masyarakat. Sebagai Kecamatan yang memiliki lingkup daerah yang
begitu luas, beberapa jenis prasarana transportasi seperti jalan
desa maupun jalan antar desa sudah tersedia dengan kondisi yang
cukup memadai bagi masyarakat. Sarana transportasi yang tersedia
masih berupa transportasi antar desa yang sudah tersedia di
Kecamatan Tembarak. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana
yang ada di Kecamatan Tembarak.
Keberadaan moda transportasi umum seperi angkutan desa,
maupun truk digunakan masyarakat sebagai sarana mobilitas dan
untuk perpindahan barang. Keberadaan jalan desa ataupun jalan
antar desa yang sudah ada, namun beberapa diantaranya masih
terkondisi belum dapat diakses secara nyaman. Pembangunan jalan
antar desa kebanyakan terkondisi lebih baik dari pada jalan desa
dikarenakan lebih bersifat operasional bagi para pengguna.
Laporan Akhir III - 6
2. Sarana Permukiman/Perumahan Kecamatan Tembarak
Dalam perkembangannya, permukiman dan perumahan yang
berada di Kecamatan Tembarak mengikuti keberadaan pusat
kegiatan baik itu berupa pusat kegiatan wilayah maupun lokal. Pola
permukiman dan perumahan yang telah ada saat ini, berusaha
untuk berada pada lokasi yang mampu menjangkau kebutuhan
masing-masing individu maupun keluarga. Sarana permukiman dan
perumahan yang sudah ada saat ini berupa pembangunan rumah
masyarakat Kecamatan Tembarak yang 40% sudah menggunakan
tembok/batu bata.
Masih dapat ditemukan juga beberapa rumah yang
pembangunannya menggunakan bahan semi permanen/campuran.
Kepadatan permukiman maupun perumahan yang ada di
Kecamatan Tembarak cukup merata, karena sebagian besar desa-
desa yang ada sedang mengalami pertumbuhan untuk
pengembangan masing-masing desa.
Listrik telah masuk ke seluruh desa di Kecamatan Tembarak dan
sepenuhnya berasal dari PLN. Termasuk penerangan jalan utama
desa maupun antar desa sebagian didukung listrik PLN dan
sebagian lagi diusahakan sendiri oleh masyarakat. Sebagian besar
masyarakat Kecamatan Tembarak masih menggunakan kayu bakar
untuk aktivitas masak memasaknya.
Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan relatif tinggi.
Hal ini terbukti dari pengelolaan sampah yang umumnya
dimasukkan ke dalam lubang atau dibakar. Sedangkan pengelolaan
MCK, masyarakat umumnya memiliki jamban sendiri atau jamban
bersama ataupun jamban umum. Demikian pula halnya dengan
pemanfaatan sungai yang melintasi hampir seluruh desa di
Kecamatan Tembarak ini. Air sungai tidak digunakan untuk
keperluan masak-memasak ataupun MCK. Sebagian desa
memanfaatkan air sungai untuk mengairi sawah.
Laporan Akhir III - 7
3. Sarana Perdagangan, Jasa dan Industri Kecamatan Tembarak
Sarana perdagangan yang ada di Kecamatan Tembarak adalah
Pasar Gondang , sebagai sarana transaksi dari sektor perdagangan
yang sangat menunjang kegiatan perekonomian untuk
meningkatkan serta menambah tingkat pendapatan/kesejahteraan
masyarakat.
4. Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan jasa merupakan sektor perekonomian yang
penting di Kecamatan Tembarak. Arus barang dan jasa di
Kecamatan Tembarak menunjukkan adanya aktivitas yang tinggi
dan mencakup daerah yang cukup luas. Komoditas perdagangan
meliputi berbagai kebutuhan barang kebutuhan konsumsi sehari-
hari, hasil produksi pertanian seperti tanaman pangan, sayuran,
palawija, buah-buahan serta hasil ternak dan perikanan. Pusat
kegiatan perdagangan pada Kecamatan Tembarak sebagian besar
berpusat pada sekitar kawasan pusat perekonomian seperti pasar
dan pertokoan. Pasar Gondang adalah pusat kegiatan perdagangan
dan jasa di Kecamatan Tembarak.
Aktivitas jasa di Kecamatan Tembarak antara lain pelayanan
perbankan dan koperasi. Lokasi bank yang beroperasi sebagian
besar di Desa Menggoro yang merupakan pusat kawasan
perdagangan dan jasa di Kecamatan Tembarak. Sarana
perdagangan dan jasa merupakan potensi untuk pengembangan
sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Tembarak
dengan lebih mengoptimalkan jangkauan pelayanan dan
pemanfaatan sarana pendukung.
Industri yang dikembangkan di Kecamatan Tembarak berupa
industri makanan. Keberadaan industri ini mampu meningkatkan
potensi warga Kecamatan Tembarak untuk menjual produk asli
Kecamatan Tembarak dan meningkatkan pendapatan daerah.
Laporan Akhir III - 8
5. Sarana Kesehatan Kecamatan Tembarak
Sarana kesehatan yang berada di Kecamatan Bulu-Kledung,
sebagian besar berupa Posyandu. Kecamatan Tembarak hanya
memiliki 1 Puskesmas. Keberadaan puskesmas, puskesmas
pembantu, poliklinik, dan balai pengobatan sangat jarang
ditemukan di Kecamatan Tembarak.
Tabel 3.3. Sarana Kesehatan di Kecamatan Tembarak
Jenis Sarana Kesehatan Kecamatan Tembarak
Jumlah (Unit)
Puskesmas 1
Puskesmas Pembantu -
Poliklinik/Balai Pengobatan -
Poskesdes 6
Posyandu 69
Sumber: Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
Posyandu hampir dapat ditemukan di setiap desa, dengan jumlah
yang cukup menjangkau kebutuhan pengobatan dan kesehatan
masyarakat. Keberadaan posyandu ini merupakan indikator
pemerataan sarana kesehatan bagi masyarakat Kecamatan
Tembarak.
6. Sarana Pendidikan Kecamatan Tembarak
Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Tembarak sebagian
besar berupa SD dan TK. Keberadaan SLTA dan SLTP sangat jarang
ditemukan di masing-masing desa di Kecamatan Tembarak.
Tabel 3.4. Sarana Pendidikan di Kecamatan Tembarak
Jenis Sarana Pendidikan Kecamatan Tembarak
Jumlah (Unit)
SLTA 4
SLTP 6
SD 22
TK 17
TPA -
Lembaga Pendidikan Agama -
Sumber: Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
Laporan Akhir III - 9
7. Sarana Air Bersih Kecamatan Tembarak
Sarana air bersih yang ada di Kecamatan Tembarak sebagian besar
dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Tembarak untuk
memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti sumber air
minum, mencuci, maupun MCK. Sarana air bersih yang banyak
ditemukan di Kecamatan Tembarak sebagian besar berupa mata air
dan sistem PDAM .
Tabel 3.5. Sarana Air Bersih di Kecamatan Tembarak
Jenis Sarana Air Bersih Kecamatan Tembarak Jumlah (Unit)
Sumur Pompa - Sumur Gali 748 Mata Air 5.185 Hidran Umum - Sistem PDAM 914 Embung - Perpipaan -
Sumber: Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
Masyarakat Kecamatan Tembarak merasa kebutuhan air bersihnya
sudah tercukupi, Kabupaten Temanggung sebagai wilayah yang
kaya akan ketersediaan sumber daya air tentunya kebutuhan air
bersih di setiap bagian wilayahnya telah tercukupi.
3.1.5. Sektor Produksi
Sektor produksi di Kecamatan Tembarak didominasi dua sub sektor
yaitu sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Produk
unggulan sektor di produksi di Kecamatan Tembarak didominasi oleh
padi dan jagung. Produksi pangan menurut jenisnya dirinci Per Desa di
Kecamatan Tembarak dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akhir III - 10
Tabel 3.6.
Produksi Panen Menurut Jenisnya dirinci Per Desa
di Kecamatan Tembarak Tahun 2010
Desa
Padi Jagung Ketela
Pohon
Produksi (ton)
1 Wonokerso 1.554,00 26,00 -
2 Tembarak 460,00 75,00 6,00
3 Menggono 300,00 - -
4 Purwodadi 640,00 - -
5 Kemloko - 1.680,00 -
6 Tawangsari 105,00 - -
7 Greges 756,00 - -
8 Botoputih 230,00 64,00 -
9 Gandu - 98,00 3,10
10 Banaran - 123,00 -
11 Drono - 97,00 -
12 Krajan 8,00 - -
13 Jragan - 2,20 -
Jumlah 4.053,00 2.165,20 16,30
Sumber : Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
Sedangkan untuk produksi sayuran yaitu cabai dan kubis, untuk buah-
buahan yaitu kelengkeng, rambutan dll. Hasil tanaman perkebunan
dominan adalah tembakau. Di Kecamatan Tembarak juga terdapat usaha
peternakan besar, peternakan kecil, antara lain peternakan sapi dan
kambing terdapat di semua desa di Kecamatan Tembarak, ayam buras,
itik. Pada semua desa di Kecamatan Tembarak juga mempunyai industri
kecil dan industri rumah tangga seperti watung/toko/kios dan terdapat
17 restoran/rumah makan/warung makan.
Laporan Akhir III - 11
3.2. Desa Menggoro
3.2.1. Kondisi fisik Desa Menggoro
1. Kondisi Geografis
Desa Menggoro merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung, jarak dari Kota Temanggung
8,50 Km, sedangkan dari Kecamatan Tembarak 0,20 Km. Dengan
Ketinggian 590 m dari permukaan Laut. Secara administrasi, Desa
Menggoro dibatasi oleh :
Sebelah Utara : Desa Greges Kecamatan Tembarak
Sebelah Selatan :Desa Kacepit Kecamatan Selopampang
Sebelah Timur : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
Sebelah Barat : Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak
Desa Menggoro terdapat 10 Dusun yaitu :
a. Dusun Kauman terdiri dari 3 RT
b. Dusun Ngabean terdiri dari 3 RT
c. Dusun Nolobangsan Timur terdiri dari 3 RT
d. Dusun Nolobangsan Barat terdiri dari 3 RT
e. Dusun Kamal Barat terdiri dari 2 RT
f. Dusun Sragan terdiri dari 2 RT
g. Dusun Jlamprang terdiri dari 3 RT
h. Dusun Jetis terdiri dari 3 RT
i. Dusun Ngenden terdiri dari 1 RT
j. Kamal Timur terdiri dari 3 RT
2. Penggunaan Lahan
Luas lahan Desa Menggoro yaitu 185,04 Ha, dengan rincian 143,59
Ha Lahan sawah dan 41,45 Ha lahan bukan sawah. Luas lahan
sawah pengairan (Irigasi) yang secara Teknis 130,00 sedangkan
setengah teknis 13,59. Sedangkan untuk penggunaan lahan bukan
sawah dirinci menurut jenisnya lahan untuk bangunan/pekarangan
25,54 Ha, 0,60 Ha merupakan kolam/empang, 12,00 Ha
perkebunan Negara/rakyat sedangkan untuk lahan lainnya 3,31 Ha.
Laporan Akhir III - 12
3. Demografi
Jumlah Penduduk Desa Menggoro tahun 2011 sebesar 3.176 jiwa,
dengan 863 KK, jumlah penduduk laki-laki 1.555 jiwa sedangkan
perempuan 1.621 jiwa.
3.2.2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Desa Menggoro
1. Sarana dan Prasarana Transportasi
Sarana dan prasarana transportasi sangat penting untuk
kemudahan mobilitas yang dilakukan masyarakat. Berikut ini
merupakan sarana dan prasarana yang ada di Desa Menggoro:
Tabel 3.7. Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi
Desa Menggoro
Sumber: Potensi Desa Menggoro, Tahun 2011
Desa Menggoro terdiri dari 10 Dusun, jalan penghubung antar
dusun tersebut menggunakan jalan aspal dan jalan trasah. Kondisi
jalan antar dusun dan jalan utama Desa Menggoro dalam kondisi
relatif baik.
Akses jalan dari lahan pertanian ke pasar sebagian menggunakan
jalan trasah dalam kondisi kurang terawat (di lahan pertanian) dan
Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi
Baik km(unit)
Rusak km (unit)
1. Jalan Desa/Kelurahan
Panjang jalan macadam 1 km 1 km
Panjang jalan tanah - 1 km
2. Jalan Antar
Desa/Kelurahan/Kecamatan
Panjang jalan macadam 0,5 km -
3. Jalan Kabupaten yang melewati
Desa/Kelurahan
Panjang jalan aspal 1 km -
4. Jembatan Desa / Kelurahan
Jumlah Jembatan besi 2 unit -
Jumlah jembatan kayu 1 unit 1 unit
Laporan Akhir III - 13
relatif baik didalam dusun atau antar dusun, hal ini dapat
menghambat pergerakan distribusi penjualan hasil pertanian ke
pasar dari sisi waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan
meningkat. Sedangkan pergerakan di jalan utama menuju pasar
dalam kondisi aspal baik.
2. Sarana Pendidikan Desa Menggoro
Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Menggoro sebagian
berupa TK, SD, SLTP (MTs), dan SLTA.
Tabel 3.8. Sarana Pendidikan di Desa Menggoro
Sumber: RPJM Desa Menggoro, Tahun 2011
Permasalahan yang dihadapi untuk sarana pendidikan di Desa
Menggoro adalah gedung TK yang tidak layak serta kurangnya
fasilitas yang memadai.
3. Sarana Kesehatan Desa Menggoro
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dibidang kesehatan telah ada
posyandu sejumlah Sembilan tempat namun peran aktif kader
masih perlu ditingkatkan dan sarana pendukung yang ada seperti
puskesmas yang ada di desa sangat membantu masyarakat
ekonomi menengah dalam pengobatan.
Dalam pemberian kartu Askes Gaskin telah diadakan pendataan
secara selektif sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan bagi
warga yang benar-benar tidak mampu.
Jenis Sarana Pendidikan
Kecamatan Tembarak
Jumlah
Murid
Jumlah
Guru
SMU ISLAM SUDIRMAN 133 20
MTs MENGGORO 28 9
SDN 1 MENGGORO 102 11
SDN 2 MENGGORO 143 13
TK DHARMA WANITA 61 3
Laporan Akhir III - 14
Tabel 3.9.
Sarana Kesehatan di Desa Menggoro
Jenis Sarana Kesehatan Desa Menggoro
Jumlah (Unit)
Puskesmas 1
Rumah Bersalin 2
Apotik 1
Posyandu 9
Sumber : Profil Desa Menggoro, Tahun 2011
Permasalahan yang dihadapi untuk sarana kesehatan belum
mempunyai gedung Posyandu (masih menumpang) dan peralatan
belum lengkap.
4. Sarana Air Bersih
Desa Menggoro merupakan dataran pada ketinggian 590 meter dari
ketinggian permukaan laut. Dengan kondisi geografis daerah
pegunungan ini sangat mendukung ketersediaan air baik berupa
aliran sungai maupun mata air. Pemanfaatan sumber potensi
ketersediaan air tersebut khususnya untuk pemenuhan kebutuhan
rumah tangga, secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu sarana penyediaan air bersih secara individual dan secara
komunal. Beberapa jenis sarana penyediaan air bersih individual
misalnya sumur gali, sumur pantek maupun pemanfaatan mata air
yang lain.
Sarana air bersih yang ada di Desa Menggoro sebagian besar
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air
bersih sehari-hari seperti sumber air minum, mencuci, maupun
MCK. Sarana air bersih yang banyak ditemukan di Desa Menggoro
sebagian besar berupa PAH dan sumur gali.
Laporan Akhir III - 15
Tabel 3.10. Sarana Air Bersih di Desa Menggoro
No. Jenis Jumlah Pengguna
(KK)
Jumlah (Unit)
1. Sumur Gali 150 Keluarga 115
2. Pelanggan PAM 196 Keluarga 1
3. Sumur Pompa 82 Keluarga -
4. Perpipaan Air
Kran
199 Keluarga 1
5. Mata Air 235 Keluarga 20
Sumber : Tingkat Perkembangan Desa, 2011
Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Menggoro
dalam ketersediaan atau pemenuhan air bersih di musim kemarau
mengalami kekurangan air bersih.
5. Sarana Perdagangan dan Jasa
Sarana perdagangan yang ada di Desa Menggoro adalah Pasar
Gondang dan Pasar Jumat Pahing, sebagai sarana transaksi dari
sektor perdagangan yang sangat menunjang kegiatan
perekonomian untuk meningkatkan serta menambah tingkat
pendapatan/kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah pasar
yang berada di wilayah Desa Menggoro :
Tabel 3.11.
Pasar Desa Menggoro
No Nama Pasar Jumlah Kios
Jumlah Los
Jumlah Toko
1. Pasar Gondang 35 100 7
2. Pasar Jumat
Pahing
5 30 0
Sumber : RPJM Desa Menggoro, Tahun 2011
Laporan Akhir III - 16
Gambar 3.2. Kondisi Pasar Gondang Desa Menggoro
Gambar 3.3.
Akses Jalan Utama Pasar Gondang Desa Menggoro
Persoalan yang dihadapi terkait dengan letak Pasar Gondang yang
letaknya kurang strategis yang terlalu dekat dengan jalan raya
mengakibatkan kurangnya lahan parkir sehingga menyulitkan
pedagang dan pembeli yang akan melakukan aktifitas jual beli dan
kondisi pasar yang terlalu sempit sehingga sulit untuk ditata dan
kondisi kebersihannyapun terabaikan. Di Desa Menggoro juga
terdapat pasar Jumat Pahing yang banyak dikeluhkan oleh
Laporan Akhir III - 17
masyarakat masalah kondisi bangunan fisiknya. Persoalan yang
dihadapi antara lain :
a. Kondisi pasar kurang layak sehingga kenyamanan berkurang
bagi pedagang maupun pembeli di pasar.
b. Kurangnya lahan parkir untuk menampung kendaraan
sehingga parkir di badan jalan menyebabkan kemacetan lalu
lintas.
c. Kondisi jalan yang kurang baik terutama pada musim hujan
sehingga perlu perbaikan jalan dan pemasangan rabat beton.
6. Sarana Drainase
Drainase di daerah pedesaan berupa saluran air untuk menampung
dan mengalirkan air hujan yang diletakkan di pinggir kanan kiri
jalan. Di Desa Menggoro jalan utama desa dalam kondisi yang
cukup baik akan tetapi perlunya peningkatan saluran drainase pada
semua ruas jaringan jalan ditiap dusun yang tidak memiliki saluran
drainase. Drainase yang sudah ada ditiap dusun di Desa Menggoro
masih perlu pembenahan karena sarana drainase yang seharusnya
untuk mengalirkan air hujan digunakan warga untuk mengalirkan
air limbah rumah tangga sehingga terkesan kumuh dan bau.
7. Sarana Irigasi
Lahan pertanian Desa Menggoro seluas 141,199 Ha/m² memiliki
kondisi lahan yang cukup baik, akan tetapi saluran irigasi banyak
yang perlu pembenahan/perbaikan karena banyak yang kurang
berfungsi dengan baik. Pendangkalan sungai mengakibatkan
terhambatnya aliran air irigasi bila musim kemarau. Panjang
saluran sekunder yang ada 2.580 m dengan kondisi saluran
sekunder yang rusak ± 25 m. Saluran irigasi tersier yang rusak
sepanjang 7 m dari panjang keseluruhan 5.000 m.
3.2.3. Profil dan Karakteristik Masyarakat Desa Menggoro
Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Desa
Menggoro sebanyak 3.176 jiwa yang terdiri jumlah laki-laki 1.555 jiwa
dan jumlah perempuan 1.621 jiwa.
Laporan Akhir III - 18
1. Karakteristik Masyarakat Menurut Mata Pencaharian
Berdasarkan data dari buku Potensi Desa Menggoro mayoritas
mata pencaharian penduduk desa bergerak dibidang pertanian.
Dari jumlah penduduk sebesar 3.176 jiwa sebanyak 1.767 jiwa yang
bekerja sebagai petani. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada
tabel 5.6. berikut :
Tabel 3.12. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase
1. Petani 2.123 91%
2. PNS 60 3%
3. Pedagang dan
pengrajin
59 2%
4. Buruh 22 1%
5. lain-lain 78 3%
Sumber : Profil Desa Menggoro, Tahun 2012
Gambar 3.4. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Sumber : Profil Desa Menggoro, Tahun 2012
89%
2% 2%
7%
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2012
Petani Peternak Bangunan Perdagangan
Laporan Akhir III - 19
2. Karakteristik Masyarakat Menurut Pendidikan
Sebagian besar penduduk Desa Menggoro memiliki tingkat
pendidikan yang relatif rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat
adalah Tamatan SD, dan sebagian kecil lulusan SMA dan Perguruan
Tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena banyak
masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu
untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena tingkat
pendidikan yang rendah maka banyak masyarakat yang bekerja
sebagai buruh.
3. Karakteristik Masyarakat Menurut Sosial Budaya
Mayoritas masyarakat Desa Menggoro memeluk agama Islam dan
fasilitas sarana ibadahnya tersedia di semua dusun. Ada juga
masyarakat menggoro yang memeluk agama kristen dan katholik,
tetapi untuk fasilitas sarana ibadah tersebut tidak tersedia di Desa
Menggoro.
3.2.4. Kondisi Perekonomian dan Potensi Desa Menggoro
1. Komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan
a. Eksisting
Komoditas pertanian di Desa Menggoro meliputi padi, cabai,
kubis, brokoli, terong. Komoditas unggulan Desa Menggoro
adalah padi dengan produksi 8 ton/Ha dengan luasan lahan 30
Ha.
Tabel 3.13.
Komoditas Pertanian di Desa Menggoro
No Komoditas Luas (Ha) Produksi
(ton/Ha)
1. Padi 30 8
2. Cabai 5 6
3. Kubis 1 20
4. Brokoli 2 15
5. Terong 1 8
Sumber : Potensi Desa Menggoro, Tahun 2011
Laporan Akhir III - 20
Komoditas perkebunan di Desa Menggoro adalah tembakau
dengan luas lahan 55 Ha dan produksi 50 kw/Ha. Sedangkan
untuk komoditi perikanan meliputi ikan Mujair dan ikan Lele,
untuk ikan Mujair jumlah produksi mencapai 1,5 ton/th
sedangkan ikan lele produksinya 10 ton/th.
b. Persoalan
Persoalan pertanian yang dihadapi Desa Menggoro adalah
sebagai berikut :
Rendahnya komoditas pertanian disebabkan oleh
kurangnya pasokan air pada musim kemarau ke sawah
karena saluran irigasi banyak yang rusak.
Komoditi unggulan di Desa Menggoro yaitu padi juga
menjadi komoditas unggulan desa hinterlandnya sehingga
perlu spesialisasi produk unggulan agar saling
melengkapi.
Kondisi transportasi hasil pertanian dari sawah/ladang
kondisinya masih jalan tanah dan trasah sehingga pada
saat musim hujan jalan becek karena saluran drainase
tidak ada. Hal tersebut cukup menghambat pergerakan
hasil pertanian ke pasar.
Tingkat pertumbuhan perekonomian Desa Menggoro
masih relatif rendah, itu disebabkan karena mayoritas
penduduk Desa Menggoro bermata pencaharian sebagai
petani tradisional, belum menerapkan sistem pertanian
modern. Pada usaha pertanian tanpa melakukan
diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi rumah
tangga sangat bergantung pada hasil panennya. Hal ini
akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan produksi
(gagal panen) yang secara langsung akan menurunkan
pendapatan ekonomi keluarga. Indikator yang lain adalah
karena masih minimnya sarana dasar sektor pertanian,
seperti kelompok tani yang belum optimal, peralatan
Laporan Akhir III - 21
pertanian yang masih sederhana, serta pengetahuan yang
masih kurang.
Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan
diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani, yaitu
dengan menjadi pedagang atau usaha dibidang perikanan di
desanya, sehingga apabila terjadi kegagalan panen golongan ini
relatif aman dengan pendapatan cadangan (reserve income)
yang dimiliki dari diversifikasi usahanya. Berdasarkan dari
hasil survey dan wawancara dengan, bahwa rata-rata
pendapatan masyarakat >Rp.50.000/hari. Untuk itu perlu
dilakukan perencanaan sektor ekonomi yang diarahkan pada
peningkatan pendapatan masyarakat.
Gambar 3.5.
Pertanian Tembakau di Desa Menggoro
Gambar 3.6.
Perikanan Lele di Desa Menggoro
Laporan Akhir III - 22
Namun demikian apabila dibandingkan dengan keadaan
ekonomi pada lima tahun terakhir ini rata-rata ada kenaikan
meskipun tidak signifikan, itu didukung mulai berkembangnya
KUB (Industri kecil)/Industri rumah tangga dengan contoh
pembuatan ceriping dan kue/makanan ringan yang biasa
diberdayakan dan dipasarkan meskipun masih bertaraf lokal,
setidaknya kegiatan tersebut banyak dapat menopang
kebutuhan keluarga sehari-hari.
Persoalan yang dihadapi karena tingkat pertumbuhan
perekonomian Desa Menggoro masih relatif rendah, itu
disebabkan karena mayoritas penduduk Desa Menggoro
bermata pencaharian sebagai petani tradisional, belum
menerapkan sistem pertanian modern. Indikator yang lain
adalah karena masih minimnya sarana dasar sektor pertanian,
seperti jalan usaha tani yang rusak, kelompok tani yang masih
kurang, selain itu dalam pembentukan kelompok tani tersebut
juga dikembangkan dalam bidang perikanan dan peternakan
karena mempunyai potensi untuk dikembangkan.
Tabel 3.14.
Tingkat Kesejahteraan Sosial Desa Menggoro
No Data Penduduk Jumlah
1. Jumlah KK Prasejahtera 136
2. Jumlah KK Sejahtera I 68
3. Jumlah KK Sejahtera II 47
4. Jumlah KK Sejahtera III 554
5. Jumlah KK Sejahtera III+ 16
Jumlah 861
Sumber: RPJM-Desa Menggoro, Tahun 2009-2013
2. Komoditas wisata
Desa Menggoro merupakan salah satu desa yang memiliki situs
sejarah yang masih belum dikaji secara lengkap. Di Desa Menggoro
Laporan Akhir III - 23
ada sebuah Masjid yang menurut cerita para ulama merupakan
masjid tertua dan dibangun oleh Sunan Kalijaga, dimasjid ini ada
tradisi sudah terjadi sejak jaman dahulu sampai sekarang masih
tetap dilaksanakan yaitu setiap malam jumat pahing diadakan
mujahadah. Masjid ini selalu dikunjungi oleh masyarakat/
pengunjung yang berasal dari daerah setempat maupun
masyarakat luar daerah untuk melaksanakan mujahadah (Doa
bersama) dan yang lebih unik bagi adanya Pasar Jumat Pahing
dimana banyak pedagang yang menjajakan barang dagangannya
baik dari jenis makanan tradisional, mainan anak-anak, souvenir
dll.
Gambar 3.8. Masjid Desa Menggoro
3. Potensi Usaha Kecil
Potensi usaha kecil yang ada di Desa Menggoro meliputi koperasi
unit desa, koperasi simpan pinjam, Bumdes, industri makanan,
industri material bahan bangunan, industri kerajinan, warung
kelontong, pasar, usaha perikanan, usaha peternakan.
3.2.5. Struktur stakeholder internal desa
Tata pemerintahan desa menggoro dipimpin oleh seorang Kepala Desa
yang dibantu oleh seorang sekretaris desa, tiga orang kepala seksi, dua
orang kepala urusan dan satu orang pembantu kepala seksi kesra serta
Laporan Akhir III - 24
sepuluh orang kepala dusun yang masing-masing mempunyai tugas
pada bidangnya masing-masing. Dalam pemerintahan Desa Menggoro
telah terbentuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pembentukannya
secara terpilih langsung oleh masyarakat bahkan ada yang melalui
seleksi langsung. Struktur Desa Menggoro :
Kepala Desa Menggoro : Musafak
Kepala Dusun Kauman : Urip
Kepala Dusun Ngabean : Triyono
Kepala Dusun Nolobangsan Timur : Muh. Ikhsan
Kepala Dusun Nolobangsan Barat : Ahmad Amin
Kepala Dusun Kamal Barat : Slamet Taqwanto
Kepala Dusun Sragan : Isrofi
Kepala Dusun Jlamprangan : Muh. Salim
Kepala Dusun Jetis : Nurohman
Kepala Dusun Ngenden : Mahrusin
Kepala Dusun Kamal Timur : Mulyadi
Pemerintah Desa Menggoro dibantu oleh beberapa lembaga desa yang
masing-masing mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri. Adapun
lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Menggoro antara lian:
1. Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
3. Lonmas/Polmas
4. Pengurus RT, Karangtaruna dan Gapoktan
Laporan Akhir IV - 1
BAB IV
ANALISIS WILAYAH
PERENCANAAN KTP2D
4.1. Analisa Sarana Prasarana
4.1.1. Transportasi
Kondisi jalan utama desa Menggoro (DPP) relatif baik dengan
perkerasan aspal, jalan penghubung antar dusun tersebut
menggunakan jalan aspal dan jalan trasah ada beberapa yang dalam
kondisi baik dan ada beberapa juga yang dalam kondisi rusak.
Kondisi akses jalan menuju pasar Desa Menggoro atau Pasar
Gondang relatif baik dengan perkerasan aspal.
Kepadatan di jalan utama antar desa terjadi di beberapa titik antara
lain di sepanjang jalan utama menuju Pasar Gondang. Hal ini
diakibatkan ruas jalan pasar yang digunakan sebagai lahan parkir
dan banyak kendaraan yang menaik turunkan penumpang maupun
menaik turunkan barang dagangan di badan jalan karena tidak
adanya area parkir khusus untuk kendaraan para pedagang dan
pembeli, ditambah dengan aktivitas pejalan kaki yang berjalan di
badan jalan sehingga berdampak pada membesarnya hambatan
samping jalan yang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu
pergerakan jalan utama.
Pengaturan pasar dengan mengatur areal parkir diperlukan untuk
menampung kendaraan yang parkir di badan jalan di sepanjang
Pasar Gondang agar tidak mengganggu pergerakan jalan utama desa.
Kepadatan juga terjadi di saat pagi dan siang hari saat keluar masuk
sekolah (SLTP sampai setingkat SMU), maupun aktivitas perkantoran
yang berlokasi di sepanjang jalan utama.
Akses jalan dari lahan pertanian ke pasar sebagian menggunakan
jalan trasah dalam kondisi kurang terawat (di lahan pertanian) hal
ini dapat menghambat pergerakan distribusi penjualan hasil
Laporan Akhir IV - 2
pertanian ke pasar dari sisi waktu tempuh dan biaya operasional
kendaraan meningkat.
Jalan penghubung antar DPP Desa Menggoro dengan jalan desa
Hinterlands atau jalan di sekitar Desa Menggoro sebagian dalam
keadaan rusak berat dan jalan trasah. Jalan utama penghubung Desa
Menggoro dengan Desa Purwodadi sudah cukup baik beraspal, jalan
masuk ke Desa Purwodadi masih jalan trasah. Jalan utama
penghubung Desa Menggoro dengan Desa Wonokerso dalam kondisi
yang baik yaitu jalan aspal. Jalan utama penghubung Desa Menggoro
dengan Desa Greges sampai Desa Botoputih dalam kondisi jalan aspal
rusak berat. Jalan utama penghubung Desa Menggoro dan Desa
Tawangsari jalan aspal dalam kondisi rusak berat. Jalan utama
penghubung Desa Menggoro dengan Desa Botoputih yaitu jalan
trasah. Sebagian kondisi jalan penghubung desa dengan dusun masih
menggunakan jalan trasah, dan jalan utama pertanian masih
menggunakan jalan trasah.
Perlunya dilakukan perbaikan jalan khususnya pengaspalan jalan
penghubung antar desa, perbaikan jalan penghubung antar dusun
dan jalan usaha tani sehingga mobilitas dan pergerakan masyarakat
tidak terhambat dan diharapkan akan melancarkan perekonomian
warga sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga.
4.1.2. Saluran Drainase/Selokan Jalan
Saluran drainase sebagian besar belum ada, sebagian kecil berada di
jalan utama desa perbatasan antar desa. Ketiadaan saluran drainase
mengakibatkan pada waktu hujan terjadi genangan yang membuat
jalan menjadi becek sehingga mengakibatkan jalan menjadi rusak. Hal
ini juga akan menghambat proses distribusi barang produksi
pertanian dan usaha kecil yang berdampak menurunnya tingkat
produktivitas ekonomi rakyat.
Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan pembuatan saluran drainase
di jalan utama desa dan jalan penghubung antar desa serta jalan
penghubung antar dusun. Agar kondisi drainase semakin lancar dan
Laporan Akhir IV - 3
kondisi jalan pun menjadi baik dan dapat dilalui kapan saja sehingga
tidak menghambat distribusi barang dan jasa.
4.1.3. Air Bersih
Pemenuhan kebutuhan air bersih pada tiap desa relatif terpenuhi,
hanya sebagian desa yang mengalami kekurangan air pada saat musim
kemarau yaitu di Desa Menggoro, sebagian dusun di Desa Botoputih
dan sebagian dusun di Desa Tawangsari.
Pemenuhan air bersih di beberapa desa terkait dengan menurunnya
debit pada sumber mata air di musim kemarau hal ini dikarenakan
juga karena sumber air yang berada di penampungan air bersih hanya
dikuasai oleh kelompok tertentu hal ini mengakibatkan ketidak
merataan distribusi air bersih dari sumber ke seluruh dusun, perlunya
dilakukan koordinasi antar warga masyarakat terkait dengan
pembagian air dari sumber yang ada sehingga masyarakat tidak akan
mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau.
4.1.4. Irigasi
Saluran irigasi pada umumnya belum memenuhi seluruh pertanian
pada Desa Wonokerso diakibatkan karena DAM dan gorong-gorong
belum permanen sehingga saluran irigasi tidak berfungsi secara
maksimal, Desa Tawangsari sistem pembagian air untuk saluran
irigasi dilakukan secara bergantian antar dusun, dan sebagian
permasalahan irigasi yaitu saluran irigasi yang tidak berfungsi secara
maksimal karena air banyak yang bocor dan merembes keluar saluran
irigasi, begitu juga dengan saluran irigasi di Desa Menggoro dari DAM
Sebabung saluran irigasi banyak yang merembes keluar saluran
sehingga pengairan untuk pertanian kurang maksimal. Saluran irigasi
Segumuk di Desa Purwodadi ditemukan berbagai kendala, antara lain
sayap bendung Segumuk longsor karena banjir, dan saluran irigasi
belum permanen sehingga banyak mengalami kebocoran sehingga
berakibat berkurangnya air irigasi.
Perbaikan saluran irigasi merupakan salah satu cara untuk
memaksimalkan saluran irigasi sehingga dapat memenuhi seluruh
pertanian yang berada di tiap desa. Pembangunan saluran irigasi akan
Laporan Akhir IV - 4
mempunyai dampak yang luas bagi peningkatan penghasilan dan taraf
hidup para petani melalui aneka usaha pertanian.
4.1.5. Persampahan
Belum ada pengolahan sampah yang dilakukan di desa baik sampah
dari sisa rumah tangga, perkantoran maupun sampah dari pasar.
Pembuangan sampah masih dibuang sembarangan sehingga dapat
menjadi vector bibit penyakit dan secara estetika tidak enak
dipandang. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan pengelolaan sampah
sederhana sehingga sampah yang dihasilkan dapat bernilai guna bagi
masyarakat.
Berdasarkan wacana di Desa Tawangsari dan Desa Botoputih
sebenarnya telah mempunyai ide pengelolaan dan pemanfaatan
sampah organik dan an organik yang akan mengelola sampah baik dari
rumah tangga, perkantoran maupun pasar. Sampah organik akan
dijadikan kompos sedangkan sampah an organik bisa dikumpulkan
kemudian dilakukan penyortiran dan sampah an organik dapat dijual,
akan tetapi terkendala oleh sarana dan prasarana pendukungnya.
4.2. Analisa Keruangan
4.2.1. Interaksi antara DPP dan Hinterlands
Interaksi yang terjadi antara DPP dengan Hinterlands didasarkan atas
prinsip saling membutuhkan dan melengkapi. DPP Desa Menggoro yang
memiliki lokasi strategis di jalur perlintasan antar desa dan kecamatan
serta ditunjang dengan keberadaan pasar, sekolah dan fasilitas
kesehatan yang menjadi pusat pergerakan Desa Menggoro. Aktivitas
pasar Gondang menjadi penunjang perekonomian bagi masyarakat Desa
Menggoro dan masyarakat sekitar Desa Menggoro.
4.2.2. Kebutuhan Ruang
Diperkirakan dengan berkembangnya Desa Menggoro sebagai DPP
Jumlah penduduk Desa Menggoro mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun berkisar 1,2% per tahun. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar
3334 atau terjadi penambahan sebesar 158 jiwa. Pertumbuhan
penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap ruang
Laporan Akhir IV - 5
untuk melakukan berbagai aktivitas seperti permukiman, pendidikan,
perdagangan, jasa dll.
Tabel 4.1.
Proyeksi Penduduk Desa Menggoro
Tahun Jumlah penduduk
2010 3139
2011 3176
2012 3215
2013 3254
2014 3294
2015 3334
1. Kebutuhan ruang permukiman
Dengan pertambahan jumlah penduduk sebesar 158 jiwa (asumsi 1
KK terdiri dari 4 jiwa) sehingga kebutuhan rumah sebesar 40 rumah,
dengan asumsi tiap rumah memiliki luasan tapak 100 m2 maka
dibutuhkan lahan seluas 4000 m2 di per desa, untuk menampung
pertambahan penduduk pada tahun 2015.
2. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Dengan asumsi 1 kelas berisi 40 siswa maka diperlukan 4 kelas
tambahan yang terdistriibusi nebgerucut dari tingkatan yang
terendah TK, SD, SMP atau sederajat. Dibutuhkan penambahan 1 kelas
SMP/sederajat, 2 kelas SD/sederajat, 2 kelas TK/sederajat. Bila luasan
1 kelas sebesar 80 m2 maka dibutuhkan 320 m2 lahan.
3. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Saat ini sudah ada fasilitas kesehatan yaitu puskesmas di desa
menggoro. Dengan pertambahan jumlah penduduk serta peningkatan
akses pelayanan kesehatan, maka diperlukan polindes atau poliklinik
desa yang memiliki standar polindes serta mempunyai sarana dan
prasarana yang lengkap, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan
dapat diperoleh oleh masyarakat secara maksimal dan merata.
Laporan Akhir IV - 6
4. Kebutuhan lahan untuk saluran drainase/selokan
Kebutuhan lahan untuk drainase di kiri dan kanan jalan baik jalan
antar desa sepanjang 1,5 km dengan lebar 80 cm dengan kedalaman
100 cm, memerlukan lahan seluas 1600 m2. Sedangkan saluran
drainase disepanjang jalan antar dusun sepanjang 10 km dengan
lebar 50 cm dengan kedalaman 50 cm, memerlukan lahan seluas
10.000 m2.
4.3. Analisa Dampak Sosial Ekonomi
Dengan berkembangnya Desa Menggoro menjadi DPP maka diharapkan akan
berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Peran dari
DPP merupakan sentra dari daerah hinterland yang dapat berarti bahwa selain
Desa Menggoro memiliki karakteristik potensi ekonomi unggulan, Desa
Menggoro juga memiliki tempat terjadinya jual beli barang komoditas dari
hinterland dipasar Gondang sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan
para pelaku ekonomi seperti tempat makan, toko pakaian, jasa dll. Hal ini akan
menyebabkan pola perekonomian Desa Menggoro bergeser dari orientasi
pertanian menjadi ke arah non pertanian dan jasa. Desa Menggoro sebagai DPP
memiliki fungsi sebagai pusat jual beli komoditas pertanian dan non pertanian
desa hinterlands yang dikonsentrasikan di pasar Gondang, akan membuat pola
distribusi penjualan komoditas pertanian menjadi lebih terstruktur dan
berjenjang dengan mekanisme pasar sehingga berpeluang para tengkulak yang
mematok harga rendah terhadap pembelian komoditas pertanian tidak ada lagi
karena minimnya akses petani pada informasi harga dan pembeli, sehingga
diharapkan tingkat kesejahteraan petani dapat lebih baik.
4.4. Analisis SWOT
Untuk mengetahui strategi-strategi dalam KTP2D DPP Desa Menggoro dapat
dilakukan dengan menggunakan analisis situasi saat ini pada lokasi DPP dan
Desa Hinterland, yang salah satunya menggunakan SWOT. Dalam
menggunakan metode SWOT, Perlu diketahui faktor-faktor yang diduga akan
mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan KTP2D di kawasan Desa
Menggoro. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, maka dilakukan
Laporan Akhir IV - 7
identifikasi faktor yang akan menghambat maupun yang akan memperlancar
KTP2D Menggoro yang akan dikaji dan dianalisis dengan melihat potensi
biofisik dan sosial ekonomi masyarakat pada DPP dan Desa Hinterland.
a. Aspek Internal
Dari hasil pengamatan di lapangan dan masukan dari berbagai sumber,
dapat diseskripsikan beberapa kekuatan (strength) dan kelemahan
(Weakness) yang dimiliki oleh kawasan KTP2D antara lain seperti tersaji
dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2. Faktor-faktor Kekuatan (Strenght)
Kode Definisi Kekuatan
S1 Kondisi biofisik wilayah KTP2D yang menunjang kegiatan
S2 Keanekaragaman jenis potensi wilayah (desa) seperti SDM, Pertanian, perkebunan merupakan aset berharga
S3 Keberadaan kelompok – kelompok tani dan kelompok kegiatan
S4 Keberadaan kelembagaan masyarakat
S5 Keberadaan program-program desa
S6 Keberadaan instansi terkait
Sumber : Observasi dan hasil wawancara, Tahun 2012
Tabel tersebut menyajikan beberapa aspek di KTP2D yang dapat
dikatakan sebagai faktor kekuatan, sementara aspek-aspek yang
merupakan faktor kelemahan dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3. Faktor-faktor Kelemahan (Weakness)
Kode Definisi Kelemahan
WI Kurangnya pemahaman /pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan
W2 Masih kurangnya sarana prasarana di beberapa wilayah DPP dan Desa Hinterland
W3 Fasilitas biaya oprasional yang terbatas
Sumber : Observasi dan hasil wawancara, Tahun 2012
b. Aspek Eksternal KTP2D
Dari hasil pengamatan di lapangan dan masukan dari berbagai sumber,
dapat dideskripsikan beberapa peluang (Opportunity) dan ancaman
Laporan Akhir IV - 8
(Threats) yang dimiliki oleh kawasan antara lain seperti yang tersaji pada
tabel 4.4. berikut :
Tabel 4.4. Faktor-faktor Peluang (Opportunity)
Kode Definisi Peluang
O1 Dukungan masyarakat yang tinggi O2 Tingginya motivasi masyarakat untuk meningkatkan
sarana prasarana yang kurang memadai
O3 Permintaan masyarakat akan pembangunan sarana prasarana cukup besar yang dapat melancarkan perekonomian warga sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga dan kesejahtraan masyarakat
Sumber : Observasi dan Hasil wawancara, Tahun 2012 Aspek-aspek yang merupakan faktor ancaman dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5. Faktor-faktor Ancaman (Threats)
Kode Definisi Ancaman
T1 Terbatasnya sarana prasarana pendukung (moda angkutan, kondisi jalan, kegiatan penyuluhan, dll)
T2 Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemikiran yang sederhana dalam mengembangkan potensi desa
T3 Masyarakat sebagian besar hanya mengandalkan komoditas pertanian mentah yang akan dijual ke pasaran sehingga hal ini menyebabkan nilai tambah dan penghasilan tetap kecil
Sumber : Observasi dan Hasil wawancara, Tahun 2012 Dari hasil identifikasi faktor-faktor (kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman) diatas, selanjutnya dapat dirancang strategi-strategi dalam
matrik SWOT seperti pada tabel 4.6.
Laporan Akhir IV - 9
Tabel 4.6. Matrik SWOT Dalam KTP2D
INTERNAL
EKSTERNAL
Strenght (S)
- Kondisi biofisik wilayah KTP2D yang menunjang kegiatan
- Keanekaragaman jenis potensi wilayah (desa) seperti SDM, Pertanian, perkebunan merupakan aset berharga
- Keberadaan kelompok – kelompok tani dan kelompok kegiatan
- Keberadaan kelembagaan masyarakat
- Keberadaan program-program desa
- Keberadaan instansi terkait
Weakness (W)
- Kurangnya pemahaman /pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan
- Masih kurangnya sarana prasarana di beberapa wilayah DPP dan Desa Hinterland
- Fasilitas biaya oprasional yang terbatas
Opportunity (O)
- Dukungan masyarakat yang tinggi - Tingginya motivasi masyarakat
untuk meningkatkan sarana prasarana yang kurang memadai
- Permintaan masyarakat akan pembangunan sarana prasarana cukup besar yang dapat melancarkan perekonomian warga sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga dan kesejahtraan masyarakat
Strategi (SO)
1. Meningkatkan intensifikasi komoditi yang memiliki nilai jual tinggi
2. Meningkatkan produktivitas komoditas potensial
3. Mengembangkan kegiatan pengolahan komoditas pertanian dan kegiatan perekonomian lainnya melalui pengaktifan kelompok tersebut.
4. Mengembangkan kegiatan-kegiatan melalui program-program desa
5. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan program desa
Strategi (WO)
1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengadaan sarana prasarana yang kurang memadai
3. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan semua komponen kelembagaan untuk memudahkan dan memperlancar pembangunan sarana dan prasarana
Threats (T) - Terbatasnya sarana prasarana
pendukung (moda angkutan, kondisi jalan, kegiatan penyuluhan, dll)
- Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemikiran yang sederhana dalam mengembangkan potensi desa
- Masyarakat sebagian besar hanya mengandalkan komoditas pertanian mentah yang akan dijual ke pasaran sehingga hal ini menyebabkan nilai tambah dan penghasilan tetap kecil
Strategi (ST) 1. Membangun sarana dan
prasarana serta meningkatkan kondisi biofisik
2. Membuka cara berfikir masyarakat untuk mengembangkan potensi desa
3. Melakukan kegiatan pengolahan komoditas untuk memperoleh nilai tambah
Strategi (WT) 1. Percepatan ekonomi
daerah, sangat perlu
adanya kemitraan.
Kemitraan yang dimaksud
adalah dalam bentuk
partisipasi dari semua
unsur yang terkait untuk
pengembangan potensi 2. Peningkatan kemampuan
SDM, karena dengan
meningkatnya kemampuan
SDM yaitu peningkatan
jenjang pendidikan
penduduk akan
berpengaruh pada
kecepatan penyerapan
adopsi teknologi,
kemampuan untuk
menggali informasi dan
daya kreatifitas dan
inovasi. Dengan
Laporan Akhir IV - 10
peningkatan kemampuan
tersebut akan lebih
meningkatkan pendapatan
masyarakat, yang ada pada
akhirnya akan
meningkatkan
kesejahteraannya
Berdasarkan matrik SWOT diatas, dapat dilihat adanya 13 strategi yang dapat
diambil sebagai alternatif strategi untuk pencapaian tujuan KTP2D di
kawasan DPP Menggoro dan hinterlandnya. Dari pembentukan beberapa
strategi tersebut, maka diharapkan menjadi strategi yang dapat diterapkan
dalam pencapaian tujuan pengembangan pedesaan di kawasan DPP Menggoro
dan Hinterlandnya. Secara ringkas dapat dijelaskan mengenai strategi-strategi
yang telah terbentuk tersebut, yaitu:
1. Meningkatkan intensifikasi komoditi yang memiliki nilai jual yang tinggi
dan meningkatkan produktivitas komoditas potensial serta
mengembangkan kegiatan pengolahan komoditas pertanian dan kegiatan
perekonomian lainnya melalui pengaktifan kelompok tersebut.
Langkah ini dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok,
yaitu dengan senantiasa memelihara kerjasama dengan pihak-pihak yang
dapat memberikan sarana bagi pemasaran hasil komoditi dengan harga
yang sesuai dengan standar baku yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah
dapat mengupayakan agar pelaku usaha untuk mau dan mampu
melakukan perubahan baik sikap dan perilakunya dalam menguatkan
kelembagaan, memperluas jaringan kerja, mengembangkan akses pasar
dan permodalan serta meningkatkan produksi dalam ikut membangun
dan mengelola komoditi untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat.
2. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan program desa
Dalam usaha meningkatkan keeratan hubungan masyarakat dengan pihak
pemerintah yang menangani masalah sarana prasarana wilayah, maka
sebaiknya dilakukan peningkatan kerjasama dengan masyarakat untuk
lebih mengoptimalkan tujuan dari sarana dan prasarana itu sendiri,
masyarakat dalam hal ini memiliki motivasi dan dukungan yang besar
bagi tercapainya peningkatan sarana prasarana wilayah.
Laporan Akhir IV - 11
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian.
Pembinaan kepada masyarakat di bidang pembangunan sarana prasarana
dapat dilakukan oleh instansi terkait melaui penyuluhan-penyuluhan
kepada kelompok-kelompok tani yang diadakan pada waktu-waktu
tertentu. Dalam hal ini pihak instansi tentunya diharapkan lebih
meningkatkan metode, materi, alat bantu dan teknologi serta sistem
penyelenggaraan penyuluhan mengembangkan penyuluhan yang
partisipatif melalui pendampingan untuk mengajak masyarakat.
4. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan semua komponen
kelembagaan untuk memudahkan dan memperlancar pembangunan
sarana dan prasarana.
Pada saat ini terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dianggap
sebagai pengganti LKMD pada masa lalu yang berperan sebagai perantara
yang menampung keluhan masyarakat mengenai sarana prasarana yang
kurang memadai. Lembaga ekonomi terutama lembaga keuangan yang
ada adalah koperasi Unit desa (KUD), namun kegiatan dan keberadaanya
hingga saat ini relative tidak berperan bagi masyarakat. Dalam usaha
untuk mengembangkan potensi masyarakat desa, diperlukan bantuan
teknis dan financial yang relatif lebih longgar dan luwes dalam prosedur
mendapatkannya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan luas untuk
mengembangkan usahanya.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dari strategi-strategi yang
diperoleh dapat dijabarkan ke dalam kegiatan yang diharapkan dapat
menjawab permasalahan yang ada. Namun demikian, hal ini dapat
diwujudkan jika seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun
masyarakat dapat menjalankan perannya dengan baik. KTP2D dapat
berjalan dengan baik jika didukung oleh komitmen yang kuat dari
stakeholder.
Laporan Akhir IV - 12
4.5. Ukuran Keberhasilan KTP2D Menggoro
Sebuah perubahan yang dihasilkan dari strategi-strategi yang dijalankan,
tentunya dapat diketahui melalui parameter-parameter yang menjadi ukuran
keberhasilan strategi tersebut. Sebuah ukuran yang dapat digunakan untuk
mengetahui keberhasilan pembangunan sarana prasarana di DPP Menggoro,
yang paling utama adalah tingkat kesejahtraan masyarakat. Apabila
kesejahtraan masyarakat mengalami peningkatan, maka program
pembangunan sarana prasarana tersebut dapat dikatakan memperoleh
keberhasilan.
Bertitik tolak pada Undang-undang Penata Ruangaan tahun 1992
menyebutkan bahwa penataan ruang kawasan pedesaan diselenggarakan
sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi
dan kabupaten atau kota. Penataan kawasan pedesaan harus disesuaikan
dengan kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada dikawasan yang
bersangkutan. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang memiliki
kegiatan utama di sektor pertanian, termasuk didalamnya pengolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa membangun pertanian pada
hakekatnya adalah membangun perekonomian desa
Selain itu, parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan
pembangunan pedesaan dapat dilihat dari beberapa faktor penting antara lain
1)Pengetahuan mengenai kondisi biofisik lapangan, 2) Pengetahuan mengenai
jenis sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi lapangan dan tujuan usaha
pembangunan, 3) Keahlian dan kesungguhan para pelaksana untuk mengelola
potensi pedesaan.
4.6. Peran Serta Masyarakat dalam KTP2D
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tampaknya diperlukan
pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk memberikan hasil yang lebih
bermanfaat dan berdaya guna secara berkesinambungan. Keberhasilan suatu
kegiatan pembangunan tidak terlepas dari partisipatif masyarakat.
Laporan Akhir IV - 13
“Mengelola potensi pedesaan” merupakan rangkaian kegiatan atau perbuatan
yang disengaja untuk mengatur, menggunakan, mempertahankan atau
meningkatkan kondisi lingkungan dan potensi-potensinya. Perbuatan
mengelola mencakup pengaturan penggunaan, pemeliharaan, serta
penambahan sarana prasarana.
Laporan Akhir III - 1
Laporan Akhir V - 1
BAB V
PENYUSUNAN RPJM
DPP KTP2D MENGGORO
5.1. Proses dan Hasil Rembug Desa
Kegiatan rembug desa merupakan kegiatan yang wajib dilakukan didalam
proses Penyususnan RPJM Pengembangan Kawasan Perdesaan. Rembug desa
merupakan implementasi dari pembangunan yang bertumpu pada partisipasi
masyarakat, yang merupakan cerminan dari kebutuhan sarana prasarana
secara nyata di lapangan yang dibutuhkan masyarakat luas. Kecamatan
Tembarak merupakan salah satu lokasi KTP2D dengan Desa Menggoro
sebagai DPP dan Desa disekitar desa menggoro sebagai Desa Hinterlands
(purwodadi, tawangsari, wonokerso, botoputih, greges).
Kegiatan rembug desa dilakukan di Desa Menggoro pada hari sabtu tanggal 15
September 2012 yang dimulai pada pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh :
Bappeda
DPU
Kecamatan Tembarak
Sekdes Menggoro dan perwakilan masyarakat
Kades Tawangsari
Kades Purwodadi
Kades Botoputih
Sekdes dan aparat desa Wonokerso
Konsultan perencana CV. Dwi Pertiwi
Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Bappeda bidang perencana
wilayah, sambutan dari sekdes Menggoro sebagai tuan rumah, paparan
sosialisasi RPJM DPP-KTP2D oleh konsultan, diskusi dan tanya jawab dari
peserta rembug desa dengan instansi Bappeda dan DPU. Didalam kegiatan
rembug desa banyak masukan yang bersifat pertanyaan dan usulan berkaitan
Laporan Akhir V - 2
dengan program-program fisik dalam rangka menigkatkan kesejahteraan
masyarakat desa.
Hasil kegiatan rembug desa berupa usulan-usulan program secara tertulis
yang telah direkap di dalam table usulan program yang dilampirkan di dalam
laporan ini. Hasil rembug desa yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
1. Secara umum hasil rembug desa sebagai berikut :
Secara umum masyarakat mempertanyakan tindak lanjut dari
penyususnan RPJM KTP2D ini.
Mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan/program yang diinginkan oleh pihak pemberi/pelaksana
kegiatan.
2. Proses dan Survey
Survey merupakan tindak lanjut dari hasil rembug Desa I, dengan maksud
untuk mempertajam usulan program yang sempat mengemuka di dalam
pertemuan dan survey awal tersebut. Mekanisme pembahasan dan
penyususnan urutan ptioritas program diserahkan kepada masyarakat,
dala penajaman usulan program ini, proses peninjauan lokasi sangat
diperlukan untuk mengetahui keadaan secara nyata yang kemudian
dilakukan perencanaan dan perhitungan rencana anggaran biaya yang
dibutuhkan.
5.2. Pemetaan Persoalan
Berdasarkan hasil Rembug Desa Menggoro, hasil yang dicapai adalah berupa
pemetaan persoalan yang dihadapi, penyebab, potensi desa untuk
menyelesaikan masalah, alternatif tindakan, lokasi, volume pekerjaan dan
sumber pembiayaan.
Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan, secara umum persoalan
yang dihadapi adalah jalan becek dan rusak, kondisi jembatan yang rusak,
kurangnya drainase, saluran irigasi banyak yang rusak, kurangnya air bersih
pada saat musim kemarau, kurangnya gedung sekolah dan perlengkapannya,
kondisi pasar tradisional dan pasar hewan yang belum dikelola secara optimal,
kurangnya lahan parkir.
Laporan Akhir V - 3
Tabel 5.1.
Pemetaan Persoalan tiap Desa
NoNo No. DeN Desa Persoalan
1.1 1. Desa
Menggoro
- Jalan rusak dan air menggenang ke jalan jika hujan
- DAM Sayap Irigasi Sebabung retak
- Kurangnya lahan parkir dan pembuatan kios di
Pasar Gondang.
- Pavingisasi dan Perbaikan Kios di Pasar Jum’at
Pahing.
2. 2. Desa
Purwodadi
- Jalan Usaha Tani Rusak.
- Belum adanya pasar hewan.
- Perairan/irigasi Segumuk jebol.
- Pembenahan jembatan Kali Langit penghubung
antar Kecamatan Tembarak dan Kecamatan
Selopampang.
3. 3. Desa Greges Desa
Wonokersa
- Pembutan Lumbung Pangan.
- Jalan rusak dan perkerasan jalan.
- Talud jalan desa.
- DAM dan gorong-gorong belum permanen.
4. 4. Desa Greges - Jalan Desa rusak parah.
- Drainase rusak.
- Pembuatan POLINDES
- Pembuatan pasar ikan
5. 5. Desa
Tawangsari
- Drainase jalan.
- Kurangnya air bersih di RW 4 dan RW 5.
- Sistem irigasi Wirongimbrang kurang berfungsi
dengan baik.
- Pembangunan Polindes
6. 6. Desa Botoputih - Rehab perpipaan dari Mata Air Pereng.
- Belum ada drainase.
- Jalan Desa rusak.
- Perbaiakn jalan penghubung Dusun Tlodas-Gajog
Laporan Akhir V - 4
5.3. Potensi Desa Menggoro dan Desa Hinterlands
NoNo No. Desa Potensi
1.1 1. Desa
Menggoro
- Potensi sumber daya manusia yang dapat
diberdayakan.
- Potensi sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan seperti material dan hasil pertanian.
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan.
- Sarana prasarana fasilitas umum bidang
pemerintahan, perekonomian, pendidikan,
kesehatan dan sarana sosial yang sudah ada.
- Potensi budaya yang berkembang dimasyarakat
seperti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik
yang bersifat kesenian maupun keagamaan.
- Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
merupakan mitra kerja pemerintahan desa.
- Potensi Lembaga Ekonomi Desa.
- Partisipasi Masyarakat Menggoro.
2. 2. Desa
Purwodadi
- Potensi sumber daya manusia yang dapat
diberdayakan.
- Pengembangan agrowisata (Kelompok tani
domba).
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan.
- Potensi sumber daya alam pertanian.
3. 3. Desa Greges Desa
Wonokersa
- Potensi sumber daya manusia yang dapat
diberdayakan.
- Potensi budaya yang berkembang dimasyarakat
seperti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik
yang bersifat kesenian maupun keagamaan.
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat
Laporan Akhir V - 5
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan.
- Potensi industri rumah tangga (ceriping).
- Potensi sumber daya alam pertanian.
4. 4. Desa Greges - Potensi sumber daya manusia yang dapat
diberdayakan.
- Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
merupakan mitra kerja pemerintahan desa.
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan.
- Potensi sumber daya alam pertanian.
5. 5. Desa
Tawangsari
- Potensi sumber daya manusia yang dapat
diberdayakan.
- Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
merupakan mitra kerja pemerintahan desa.
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan.
- Adanya BUMDes dan BMT (Kopersi simpan
pinjam).
- Adanya organisasi kemasyarakatan (Karang
Taruna, Kelompok bengkel, Kelompok
Pertukangan, Pedagang Hasil bumi, dll).
- Potensi perikanan (pembesaran ikan Lele dan ikan
Nila).
- Adanya ide pengelolaan dan pemanfaatan sampah
organik dan an organik akan tetapi terkendala oleh
sarana dan prasarana pendukungnya.
- Potensi sumber daya alam pertanian.
6. 6. Desa Botoputih - Potensi sumber daya manusia yang dapat
diberdayakan.
- Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
merupakan mitra kerja pemerintahan desa.
Laporan Akhir V - 6
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan.
- Potensi sumber daya alam pertanian.
5.4. Prioritas Penanganan KTP2D
5.4.1. Prioritas Penanganan dengan Metode Skoring
1. Kemampuan berproduksi
Kriteria kemampuan berproduksi meliputi kemampuan produksi baik
produktivitas komoditi maupun sistem pengelolaan komoditas atau
jasa. Keberadaan pasar untuk menjangkau pemasaran komoditas atau
jasa serta keterkaitan dengan sektor lain (aglomerasi antar sektor).
Penyerapan tenaga kerja dan spesifikasi ketrampilan tenaga kerja
yang terlibat dalam sistem produksi komoditas atau jasa.
2. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
Kriteria kemampuan mengembangkan kegiatan terdiri dari sarana dan
prasarana umum seperti prasarana listrik, air bersih, pembuangan
sampah, pelayanan telpon, dan prasarana jalan. Sarana umum meliputi
sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana olahraga, perekonomian
dan transportasi.
3. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
Kriteria kemampuan mengembangkan kelembagaan dinilai dari
kemandirian desa, kelembagaan masyarakat yang ada dan berjalan
serta keberadaan program peningkatan kualitas desa.
4. Kemampuan Meningkatkan SDM
Kriteria kemampuan meningkatkan SDM Mencakup pada tingkat
pendidikan masyarakat, ketrampilan tenaga kerja, dan karakteristik
penduduk.
Kriteria-kriteria tersebut menjadi variable analisis prioritas
penanganan KTP2D berdasarkan rentang nilai dari kemampuan
masing-masing desa.
Laporan Akhir V - 7
Tabel 5.2. Prioritas Penanganan KTP2D
ASPEK PENILAIAN
DESA Prioritas Penanganan
Menggoro Wono kerso
Purwodadi
Tawang sari
Greges Botoputih
Kemampuan berproduksi
8,91 10,47 11,73 11,81 9,19 9,19 Desa Menggoro
Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
13,74 12,38 12,38 10,18 10,18 10,81 Desa Greges dan Desa Tawangsari
Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
4,88 4,88 4,88 4,88 4,53 4,53 Desa Botoputih
Kemampuan Meningkatkan SDM
6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 Desa Wonokerso
Sumber : Analisis data, Tahun 2012
Penilaian dapat dilakukan terhadap tiap program rencana pembangunan
kawasan, melalui perhitungan antara nilai tiap variable. Prioritas penanganan
KTPD ditunjukan oleh nilai terkecil pada setiap aspek penilaian.
1. Kemampuan Berproduksi
Dari hasil penilaian pada kriteria kemampuan berproduksi Desa Menggoro
produktivitas komoditinya masih rendah dibandingkan dengan desa
hinterland, hal ini dapat dilihat dari komoditas potensi SDA nya yang masih
rendah. Desa Menggoro yang berfungsi sebagai Desa Pusat Pertumbuhan
ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-
desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi.
Desa Menggoro merupakan wilayah pendukung mobilitas perekonomian
karena berfungsi sebagai pusat perdagangan komoditi dari daerah
hinterland, sehingga keberadaan pasar Gondang sangat diperlukan dan
dibenahi supaya berfungsi secara maksimal karena merupakan pusat
perekonomian dan sebagai pemenuhan kebutuhan DPP dan Hinterland.
2. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
Dari hasil kriteria kemampuan mengembangkan kegiatan, Desa Botoputih
dan Desa Tawangsari berkaitan dengan sarana dan prasarana umum masih
kurang memadai, antara lain prasarana jalan karena kondisi jalan akan
mempengaruhi moda angkutan perekonomian, maka dari itu perlu
Laporan Akhir V - 8
perbaikan jalan agar moda angkutan semakin lancar dan pergerakan
distribusi penjualan hasil pertanian ke pasar dari sisi waktu tempuh dan
biaya operasional menurun.
3. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
Dari hasil kriteria kemampuan mengembangkan kelembagaan, Desa Greges
masih kurang berkembang antara lain berkaitan dengan mengoptimalkan
keaktifan lembaga masyarakat desa.
4. Kemampuan Meningkatkan SDM
Kriteria kemampuan meningkatkan SDM Desa Wonokerso masih perlu
ditingkatkan karena Desa Wonokerso merupakan daerah yang mempunyai
banyak potensi baik itu potensi biofisik seperti SDA nya akan tetapi juga
potensi ketrampilan dan kesenian di Desa Wonokerso yang terkendala oleh
tempat pelatihan, untuk itu pembangunan lumbung pangan sekaligus ruang
serba guna sangat diperlukan, lumbung pangan yang berfungsi untuk
menampung hasil panen pada saat musim paceklik sehingga pada saat
musim paceklik bisa digunakan untuk ketersediaan pangan masyarakat.
5.4.2. Prioritas Penanganan Permasalahan dari Hasil Rembug Desa II
Berdasarkan Hasil Rembug Desa II yang dilakukan di Desa Menggoro yang
dihadiri oleh :
Perwakilan Bappeda Bidang Prasarana Wilayah
DPU Bidang Cipta Karya
Camat Tembarak
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Menggoro
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Tawangsari
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Purwodadi
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Botoputih
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Wonokerso
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Greges
Konsultan CV.DWI PERTIWI
Hasil kegiatan Rembug Desa berupa prioritas penanganan persoalan KTP2D
yang disepakati oleh masyarakat seperti pada tabel berikut :
Laporan Akhir V - 9
1. Desa Menggoro
No Masalah Dirasakan oleh
orang banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan
masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 Jalan rusak sehingga air menggenang ke jalan jika hujan
4 4 3 4 15 1
2 Pasar Jum’at pahingtidak optimal
2 3 4 3 12 2
3 Pasar Gondang belum ada tempat parkir yang mewadai dan pembuatan kios los
3 2 1 2 8 3
4 DAM dan Saluran Irigasi
1 1 2 1 5 4
2. Desa Tawangsari
3. Desa Wonokerso
No Masalah Dirasakan oleh
orang banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan
masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 Lumbung pangan (lumbung paceklik)
4 4 4 4 16 1
2 Jalan rusak 3 3 3 3 12 2
3 Talud jalan
desa
1 2 2 1 6 3
4 DAM 2 1 1 2 6 4
No Masalah Dirasakan oleh orang
banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan
masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 Drainase 4 4 3 4 15 1
2 Air bersih 3 3 2 3 11 2
3 Irigasi Wirongimbrang
2 2 4 1 9 3
4 Pembangunan Polindes
1 1 1 2 5 4
Laporan Akhir V - 10
4. Desa Purwodadi
5. Desa Botoputih
No Masalah Dirasakan oleh
orang banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk
memecahkan masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 Rehap perpipaan
4 3 3 4 14 1
2 Drainase 3 4 2 3 12 2
3 Jalan desa Jalan penghubung antar desa (Botoputih-Tawangsari)
2 2 4 2 10 3
4 Jalan Tembus Dusun Tlogas-Gajog)
1 1 1 1 4 4
6. Desa Greges No Masalah Dirasakan
oleh orang
banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan
masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 Drainase 4 3 3 4 14 1
2 Jalan Rusak 3 4 4 2 13 2
3 Pembangunan
POLINDES
2 2 1 3 8 3
4 Pembuatan
Pasar ikan
1 1 2 1 5 4
No Masalah Dirasakan oleh
orang banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk
memecahkan masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 Jembatan rawan kecelakaan
4 3 3 4 14 1
2 Saluran Irigasi/Irigasi jebol
3 4 4 3 14 2
3 Pasar Hewan Domba
2 2 2 2 8 3
4 Talud JUT 1 1 1 1 4 4
top related