BAB I PENDAHULUAN - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8376/1/T1_312013712_BAB I.pdf · lalu lintas dan lain-lain. Pentingnya peranan transportasi tersebut
Post on 22-Mar-2019
222 Views
Preview:
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah disebutkan
didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3)
yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.1 Artinya
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, kekuasaan
menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk
menjalankan ketertiban hukum. Indonesia sebagai negara berkembang terus
menerus meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut
tentunya didukung dengan berbagai infrastuktur yang memadai salah satunya
adalah pembangunan jalan. Namun yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai
penyelenggara negara adalah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul
sehubungan dengan segala aspek mengenai pembangunan jalan tersebut berkaitan
dengan lalu lintas. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sistem transportasi merupakan kebutuhan
pokok bagi semua masyarakat Indonesia hal ini bertujuan untuk memperlancar
1 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
2
proses kehidupan masyarakat, namun banyak sekali dijumpai permasalahan yang
berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.2
Misalnya pelanggaran lalu lintas yang ringan yaitu banyak pengendara yang tidak
memakai helm, tidak memiliki surat-surat berkendara, melanggar rambu-rambu
lalu lintas dan lain-lain. Pentingnya peranan transportasi tersebut haruslah
diimbangi dengan aturan mengenai pengendara.
Peningkatan pengendara lalu lintas secara langsung dapat meningkatkan
frekuensi kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan kecenderungan
penyebab terbesarnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Secara garis besar kecelakaan
lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yakni faktor manusia,
faktor kendaraan, faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan sosial.3 Salah
satu penyebabnya adalah ketidakdisplinan pengendara sebagai pengguna jalan hal
ini disebabkan kebiasaan pengendara yang tidak taat pada aturan yang berlaku
dalam berlalu lintas. Seperti halnya menerobos lampu merah, pelanggaran lalu
lintas sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat pengguna jalan.
Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan pertumbuhan jumlah
kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat. Diperkirakan ada sekitar
85.601.351 unit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya
berdampak bagi perkembangan lalu lintas di Indonesia.4
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Refika
Aditama, Bandung, 2003, h. 20. 3 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, h. 27.
4 Badan Pusat Statistik. http:// www.bps.go.id/ dikunjungi pada Tanggal 12 Maret 2014
Pukul 19.00
3
Meningkatnya kebutuhan dalam bidang transportasi menghalalkan segala
cara untuk memudahkan seseorang untuk memenuhi apa yang menjadi
kebutuhannya. Pengendara roda dua maupun pengendara roda empat bukan saja
digunakan oleh orang yang sudah dapat mengemudikan kendaraan tersebut.
Namun juga anak-anak di bawah umur yang belum layak untuk mengendara
namun sudah dapat dengan bebas mengendarai kendaraannya. Contohnya orang
tua yang tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah pada akhirnya menyuruh
anaknya untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Kasus–kasus seperti ini
sering sekali di jumpai apalagi pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh anak
di bawah umur. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai
pengendara lalu lintas bukan hanya persoalan kecil dan akibat yang ditimbulkan
juga besar dalam kecelakaan lalu lintas.
Penulis sepaham dengan Soerjono Soekanto yang berpendapat :
“Perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak tidak
saja aparat penegak hukum, tapi juga pemakai jalan yakni
masyarakat, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat
dikurangi seminimal mungkin. Sering terjadinya pelanggaran
lalu lintas mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan
kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas terlalu ringan, maka
tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa
pelanggaran lalu lintas”.5
Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat pesat, menunjukkan
bahwa masih banyak ditemui anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang
masih duduk dibangku sekolah (SMP dan SMA) telah begitu bebas dan leluasa
mengendarai kendaraan bermotor dijalan raya, padahal telah dijelaskan bahwa
5 Ibid., h. 152.
4
anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun
roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari
kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka
yang telah berusia 17 Tahun.
Kasus-kasus yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang
dikemukakan di atas sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah
bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi
maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
pengguna sekaligus ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan
pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan tugas berat bagi aparat kepolisian lalu
lintas untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak di bawah
umur bahwa mereka belum diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan
mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri.
Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satuan Lalu
Lintas Kota Salatiga, yaitu dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Sutopo. Ia
mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak di bawah
umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor misalnya dengan membawa
kendaraan sendiri ke sekolah. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa adanya peran
orang tua yang memberikan izin anaknya ke sekolah merupakan salah satu
faktornya. Namun disisi lain akibat tingginya gengsi di lingkungan anak sekarang
sehingga anak-anak sekolah yang belum memiliki kelengkapan surat izin
mengemudi tetap berani membawa kendaraan ke sekolah. Ia juga mengatakan
kebanyakan pelajar ini memang menggunakan motor untuk pergi dan pulang
sekolah. Hal demikian juga mengingatkan kita akan tingginya tingkat konsumsi
5
kendaraan bermotor yang sangat besar ditambah lagi orang tua yang membiarkan
anak-anaknya membawa kendaraan ke sekolah. AIPDA Sutopo juga menyebutkan
bahwa pihak kepolisian satuan lalu lintas Kota Salatiga sesungguhnya telah
melakukan berbagai cara untuk menanggulangi masalah ini, salah satu caranya
yaitu dengan mengadakan sosialisasi ke setiap sekolah-sekolah yang berada di
kota Salatiga. Namun permasalahan ini tidak bisa dengan begitu cepat teratasi
terbukti di tahun 2013 banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh
anak dibawah umur dalam hal tidak memiliki kelengkapan surat mengemudi.6
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota
Salatiga yaitu pada tahun 2013 adalah sebesar 454 orang. Anak di bawah umur
yang melakukan pelanggaran lalu lintas.7 Dan Semua pelanggaran tersebut
diteruskan ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk diproses.
Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang siswi berusia 15 tahun
yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Siswi tersebut adalah siswi dari
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kota Salatiga, penulis juga
mewawancarai orang tua dari siswi tersebut. Siswi tersebut yang berinisial MA,
mengatakan bahwa dia mulai mengenderai motor sendiri ke sekolah sejak kelas 1
SMK. Alasan MA adalah orang tuanya tidak bisa mengantarkan dia ke sekolah
selain itu juga MA mengatakan teman-teman disekolahnya semua sudah
membawa kendaraan masing-masing. Orang tua MA juga membelikan motor dan
mengizinkan MA untuk ke Sekolah membawa motor sendiri karena orang tua MA
6 Wawancara dengan AIPDA Sutopo, Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga. Pada tanggal 24
Maret 2014 pukul 10.00 7 Data dari Satuan Lalu Lintas Salatiga. Hasil didapatkan pada tanggal 24 Maret 2014
pukul 10.00
6
mempunyai kesibukan. Penulis juga menanyakan mengenai kelengkapan surat-
surat, MA mengatakan bahwa dia tidak memiliki SIM karena usianya belum
cukup. Kemudian penulis menanyakan mengenai izin yang diberikan orang tua
MA, orang tua MA mengatakan bahwa memang mengetahui anaknya belum
memiliki SIM namun anaknya sudah besar gengsi kalau diantar dan jemput di
sekolah. Dan soal kepemilikan SIM nanti akan dibuat ketika MA telah cukup
usianya.8
Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) sebagai pencegah dan juga
sebagai penindak harus juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan
tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan
segitiga pengaman) dan fungsi bestuur dalam hal perizinan atau begunstiging
(misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).9 Terlepas dari peran orang tua
dalam mengawasi anaknya, aparatur negara seperti halnya kepolisian harus ikut
mengambil andil dalam penertiban lalu lintas terutama terhadap pelanggaran lalu
lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pengertian polisi lalu lintas
adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian
mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi
pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan
hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas.10
8 Wawancara dengan Siswi dan Orang Tua Siswi SMK Kristen Kota Salatiga, Salatiga, 3
April 2014. 9 Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah
Sosial, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 58. 10
http://www.repository.usu.ac.id, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 18.16.
7
Seringkali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bukan hanya dilakukan
oleh orang dewasa namun juga banyak dilakukan oleh anak di bawah umur.
Padahal jelas diatur didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 yaitu ; Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif,
kesehatan, dan lulus ujian. Ayat (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di tentukan paling rendah sebagai berikut : (a) Usia 17 ( tujuh belas ) tahun
untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin
Mengemudi D ; (b) Usia 20 ( dua puluh ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I;
dan (c) Usia 21 ( dua puluh satu ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.11
Pasal
81 Ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini sudah sangat jelas mengatur syarat usia
untuk seseorang mendapatkan surat izin mengemudi yang artinya apabila telah
memiliki surat izin mengemudi, sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor
di jalan. Namun bagaimana dengan anak di bawah umur yang dapat dengan bebas
mengemudikan kendaraan bermotor padahal persyaratan usia mulai dari 17 tahun.
Ketika setiap orang melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 maka sanksi terhadap pelanggaran Pasal 77 tersebut termuat
dalam Pasal 281 yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau
lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000
11
Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
8
satu juta rupiah).12
Seiring dengan pemberian sanksi pidana dan denda terhadap
pelanggaran dari Pasal 77 ayat (1) merupakan bagian dari penegakan hukum.
Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau
pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Penegakan hukum secara konkret
adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut
dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti
memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di
taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan
oleh hukum formal.13
Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan
sanksi, keberadannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa
yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan
berlakunya norma.14
Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang
melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
hukum. Jenis dan karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.15
Banyak pelanggaran yang
dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun banyak
12
Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan 13
Aizawaangela020791.blogspot.com./2011/01/penegakan-hukum.html, dikunjungi pada
tanggal 24 Maret 2014 pukul 13.30 14
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. h. 82. 15
Endang Sri Melanie, Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Sebelum Pemutusan Perkara
9
faktor yang dapat mempengaruhi kondisi anak. Menurut Mustofo, pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam periode usianya yang masih mudah
disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut
dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah.16
Banyak hal-hal yang akan berdampak pada anak tersebut apabila hanya karena
sebuah pelanggaran anak tersebut harus merasakan pemidanaan.
Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya sebagai
skripsi dengan judul : TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI SATUAN
LALU LINTAS POLRES SALATIGA) kemudian alasan penulis mengangkat judul
skripsi ini akibat banyaknya fakta yang menunjukkan bahwa pengendara
kendaraan bermotor di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di
kota Salatiga sangat banyak, sehingga penulis ingin mengamati bagaimana
penegakan hukum terhadap kenyataan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak di bawah umur. Berikut ini adalah Perbandingan Skripsi
yang pernah ditulis sebelumnya oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana.
16
Muhhamad Mustofo, Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku
Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press, 2007, h. 25.
10
PERBANDINGAN SKRIPSI
Tabel 1.0
NAMA Penulis Vita Yusnita Chandra Danang Januardi Teguh Budi Pranowo
NIM 312013712 312004022 3198048 3198333
JUDUL
TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI
KENDARAAN
BERMOTOR DIBAWAH UMUR ( STUDI KASUS DI
SATUAN LALU LINTAS
POLRES SALATIGA )
PENYELESAIN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS DI REMBANG
KARAKTERISTIK PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS DAN BENTUK-
BENTUK PENYELESAIANNYA YANG
DITANGANI OLEH
PENGADILAN NEGERI SALATIGA
KARAKTERISTIK PELANGGARAN LALU
LINTAS DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA TAHUN 2000-2002
( POLRES SALATIGA )
RUMUSAN MASALAH
1. Apa faktor
penyebab anak
sebagai pengemudi
kendaraan bermotor
tanpa memiliki Surat
Izin Mengemudi ?
2. Bagaimana tindakan
Kepolisian Satuan Lalu
Lintas kota Salatiga
terhadap anak dibawah
umur sebagai
pengendara kendaraan
bermotor di Kota
Salatiga ?
3. Apa faktor yang
mempengaruhi tindakan
Kepolisian Satuan Lalu
Lintas Kota Salatiga
terhadap anak dibawah
umur sebagai
pengendara kendaraan
bermotor?
1. Apa sajakah pelanggaran-
pelanggaran lalu lintas jalan
raya di Rembang ?
2.Bagaimanakah
penyelesaian perkara
pelanggaran lalu lintas
jalan yang dilakukan oleh
poltas rembang dan
Pengadilan Negeri Rembang ?
1. Bagaimanakah karaktristik
perkara pelanggaran lalu lintas
yang ditangani oleh
Pengadilan Negeri Salatiga
berkaitan dengan pelaku dan
pelanggarannya pada tahun
2002 ?
2. Bagaimanakah bentuk
penyelesaian perkara
pelanggaran lalu lintas yang
ditangani oleh Pengedilan
Negeri Salatiga tahun 2002 ?
1. Bagaimana karakteristik
pelanggaran lalu lintas yang
terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga.
2. Bagaimana penyelesaian
dan pencegahan pelanggaran lalu lintas ?
TUJUAN
PENELITIAN
1. Untuk mengetahui
pertanggungjawaban
pidana seperti apa yang
diberikan kepada anak
dibawah umur yang
melakukan pelanggaran
lalu lintas.
2. untuk mengetahui
sejauh ini
pertanggungjawaban
seperti apa yang
diberikan oleh Polres
Kota Salatiga kepada
anak dibawah umur
yang melakukan
pelanggaran lalu lintas di kota Salatiga.
1. Untuk mengetahui
berapa besarnya
pelanggaran lalu lintas
yang biasa dilakukan oleh
masyarakat di Rembang.
2. untuk
mengetahui cara
penyelesaian pelanggaran
lalu lintas jalan raya yang
dilakukan oleh Polres dan
Pengadilan Negeri
Rembang Tahun 2004
sampai Tahun 2006
1. untuk mengetahui
karakteristik perkara
pelanggaran lalu lintas yang
ditangani Pengadilan Negeri
Salatiga berkaitan dengan pelaku dan pelanggarannya.
2. untuk mengetahui bentuk
penyelesaian perkara
pelanggaran lalu lintas yang
ditangani oleh Pengadilan
Negeri Slatiga
1. untuk mengetahui
karakteristik pelanggaran
peraturan lalu lintas yang
terjadi di wilayah hukum
Polres Salatiga
2. untuk mengetahui upaya
penyelesaian dan upaya
pencegahan upaya lalu
lintas.
11
I. 2 RUMUSAN MASALAH
Dengan didasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk
membahas permasalahan, sebagai berikut :
1. Apa faktor penyebab anak sebagai pengendara kendaraan bermotor tanpa
memiliki Surat Izin Mengemudi ?
2. Bagaimana tindakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas kota Salatiga terhadap
anak di bawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor di Kota
Salatiga ?
3. Apa faktor yang mempengaruhi tindakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas
Kota Salatiga terhadap anak di bawah umur sebagai pengendara kendaraan
bermotor?
I. 3 TUJUAN PENELITIAN
Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, lebih-lebih penelitian dalam
rangka penulisan suatu karya ilmiah khususnya skripsi. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seperti apa
yang diberikan kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu
lintas. Dan sejauh ini pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan oleh Polres
kota Salatiga kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas
di kota Salatiga.
12
I. 4 MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi
ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum pidana anak, pada umumnya
dalam pengembangan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tanggungjawab pidana
seperti apa yang diberikan kepada anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas.
I. 5 METODE PENELITIAN
Dalam rangka penulisan skripsi ini sebagai upaya untuk mendapatkan
hasil yang bersifat objektif maka diperlukan adanya data dan informasi yang valid
dan relevan serta berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sebagai upaya
dalam perolehan data yang valid, penulis mempergunakan metode penelitian yang
berfungsi sebagai sarana dan pedoman dalam perolehan data serta untuk
mengoperasionalkan tujuan penelitian, meliputi :
1. Pendekatan Yang Digunakan
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sosio
legal. Sosio legal yaitu analitis yang berusaha memberikan gambaran secara
menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang sesuatu keadaan atau gejala
penelitian.17
Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin menggambarkan tentang
17
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984,
h.10.
13
penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor oleh anak dibawah
umur yang melanggar lalu lintas.
2. Jenis Penelitian Yang Digunakan
Jenis penelitian adalah eksploratif artinya Penelitian
eksploratif merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk
memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan
dalam penelitian.18
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara yaitu wawancara dilakukan kepada pihak Satuan Lalu Lintas Polres
Salatiga.
b. Wawancara dengan pengendara kendaraan bermotor yaitu anak di bawah umur.
c. Wawancara dengan orang tua dari anak di bawah umur yaitu sebagi pengendara
kendaraan bermotor.
d. Wawancara dengan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga.
e. Studi dokumen atau bahan bacaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-
buku, makalah, dan internet.
f. Observasi atau pengamatan.
18
Hermawan, Asep. Tanpa tahun. Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif. Jakarta:
PT.Grasindo. ISBN 979-759-542-0, 9789797595425.h. 17.
14
4. Unit Amatan
Unit amatan adalah dari mana data dan informasi yang diperlukan untuk
menjawab masalah yang diteliti diperoleh, dalam penelitian ini unit amatannya
adalah Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dalam mengatur mengenai syarat usia pengendara sepeda
motor, pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga dalam penegakkan
hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, serta
anak sebagai pengendara kendaraan bermotor dan orang tua dari anak tersebut.
5. Unit Analisa
Unit analisa adalah kepada siapa kesimpulan suatu penelitian dilakukan,
dalam penelitian ini unit analisanya adalah tindakan hukum dari kepolisian lalu
lintas kota Salatiga terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur.
1. 6 SISTEMATIKA PENULISAN
1. BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan, Manfaat, Metode Peneltian, Sistematika Penulisan dan Daftar Bacaan.
2. BAB II PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah
ditentukan sebelumnya, yaitu bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pasal 77
15
UU No.22 Tahun 2009, apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
tersebut.
3. BAB III PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi
obyek penelitian dan saran-saran.
top related