BAB I P E N D A H U L U A N - sulselprov.go.id
Post on 04-Oct-2021
3 Views
Preview:
Transcript
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1. Latar Belakang
Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah barometer
perkembangan nasional di Indonesia. Olehnya itu diperlukan semangat
bekerja, berkarya dan berkinerja positif, baik pada institusi Pemerintah,
swasta maupun masyarakat untuk berperan serta di dalam membangun
Provinsi Sulawesi Selatan.
Semangat reformasi sekarang ini sangat membutuhkan peran
serta masyarakat dan seluruh stake holders di dalam penerapan
program kerja Pemerintah agar lebih bermanfaat dan berhasil guna
untuk keberlanjutan serta sasaran pembangunan bisa lebih terarah.
Semangat tersebut telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara
dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu
mendukung, kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip good governance.
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tersebut di atas
masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang
sunguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan Nepotisme
(KKN). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi strong point
penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terselenggaranya
good governance merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.
Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
2
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
Bebas dari KKN, perlu pula diperhatikan adanya mekanisme untuk
meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi Pemerintah dan
memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya
akses yang sama akan informasi bagi masyarakat luas.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dan merupakan impian
bagi seluruh lapisan masyarakat saat ini, namun untuk mewujudkannya
impian tersebut dibutuhkan suatu pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berfungsi baik serta
bebas dari penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Undang Undang No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu Penjelasan mengenai
pasal tersebut, dirumuskan berdasarkan Asas Akuntabilitas adalah Asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara, harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat dan rakyat.
Untuk mempertegas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
3
dan fungsinya serta pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang masing-masing ditetapkan oleh setiap
instansi yang ada.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah, serta mewujudkan prinsip Good Governance, telah
dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instnasi Pemerintah (LAKIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan LAKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Seiring berjalannya sistem pelaporan akuntabilitas tersebut di
atas, maka Pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014
tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata
cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut tak terkecuali pada Organisasi
Pemerintah Lingkup Pemerintah seperti Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian
tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk
menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi
semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders), oleh karena
itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pelaksanaan
kegiatan – kegiatan program tahunan, yang tertuang di dalam Rencana
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
4
Strategi 2013 – 2018 dengan maksud untuk memberikan informasi agar
tidak terjadi kesenjangan. Selain itu secara teknis bertanggung jawab
atas pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pada urusan
Penataan Ruang dan Perumahan/Permukiman juga sangat mendukung
pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai dengan menerapkan segala
aturan demi terciptanya kinerja yang lebih optimal. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan atau bagian dari sistem
akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
A. Kondisi Masa Kini
a. Bidang Penataan Ruang
Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 45.751,91 Km2 telah
memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang telah di revisi
pada Tahun 2007 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Seiring hal tersebut
Pemerintah Provinsi juga telah menyempurnakannya dengan
menerbitkan PERDA No. 9 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rencana tersebut telah disebutkan
arahan pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 yang secara garis besar bertujuan untuk menyempurnakan
RTRWP Sulawesi Selatan agar lebih akomodatif dan realistis sebagai
pedoman bagi masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam
memilih hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk
usaha pemenuhan kebutuhannya secara adil dan berkelanjutan dalam
tatanan perikehidupan yang harmonis antar sektor maupun wilayah.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
5
Pembangunan bidang Penataan Ruang dalam hal ini
dilaksanakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan
yang mengacu pada rencana tata ruang baku untuk mewujudkan
suatu wilayah menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik dan bersih melalui Kebijakan Penguatan
manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang.
Oleh karena itu kinerja penataan ruang diarahkan pada sasaran
terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
dengan prioritas program yaitu Program Penyelenggaraan Penataan
Ruang ditunjang kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja urusan
ini.
Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh
kabupaten dan kota dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW,
sehingga koneksitas setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat
menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan terpadu. Hingga
Akhir Tahun 2014 dari 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan telah
23 Kabupaten/Kota yang menetapkan perda RTRW Kabupaten/Kota
yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Parepare, Enrekang, Tana
Toraja, Jeneponto, Takalar, Barru, Bantaeng, Wajo, Gowa, Maros,
Sidrap, Pangkep, Toraja Utara, Soppeng, Palopo, Pinrang, Sinjai,
Bulukumba, Selayar dan Bone. Sementara Kota Makassar masih
dalam proses persetujuan di DPRD Kabupaten/Kota.
Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, RTRWP Sulawesi Selatan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
6
merupakan pedoman untuk penyusunan RPJP Propinsi, RPJM Propinsi,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan
keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian
antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
penataan ruang kawasan strategis propinsi Sulawesi Selatan dan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
Disamping Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan telah dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan
Takalar) dalam satu konsep yang saling bersinergi dan berkoneksitas
sehingga pengembangan kota yang ada dalam wilayah metropolitan
Mamminasata dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh
masing-masing kota.
Adapun payung hukum dan bentuk dukungan pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan di kawasan Terpadu Mamminasata
juga telah tetapkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata. Hal ini
berjalan seiring dengan ditindaklanjutinya beberapa perencanaan
seperti Rencana Induk Sistem (RIS) dan Feasibility Study (FS) Air
bersih Maminasata, RIS Infrastuktur Kota Baru Mamminasata, DED
Air Bersih Kota Baru dan RTR kawasan Maritim Mamminasata dan
Ranperda Kota Baru Metropolitan Mamminasata.
Selain itu dukungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH)
dengan rasio persatuan luas wilayah ber HPL/HGB 18,00 telah
dilakukan Lanjutan Perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk
penghijauan kab/kota di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa, Maros
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
7
dan Enrekang serta penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota :
Maros, Pangkep, Pinrang, Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu,
Lutra, Palopo, Enrekang, Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,
Bulukumba dan Selayar. Selain itu fasilitasi pembangunan kawasan
RTH / Hutan kota di Sulsel dilaksanakan di 2 Kawasan kab/kota yaitu
Kab. Enrekang dan Luwu.
Secara umum permasalahan dalam penataan struktur tata ruang
di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikemukakan sebagai berikut:
Dalam aspek perencanaan tata ruang : (1) Penyempurnaan regulasi
atas kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah masih kurang memadai
khususnya dukungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau
rencana rinci lainnya pada kawasan Strategis maupun kawasan
andalan Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga menyebabkan
Rencana Tata Ruang belum maksimal digunakan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian
perizinan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana diamanahkan
dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(2) Belum maksimalnya sistem informasi penataan ruang kepada
masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemanfaatan ruang kawasan
sesuai rencana tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam aspek pemanfaatan ruang: (1) Rencana Tata Ruang
kurang dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), maupun dalam penetapan lokasi
program dan kegiatan APBD; (2) Masih kurangnya ruang-ruang
terbuka publik dan RTH baik skala provinsi maupun regional
Mamminasata; (3) Menurunnya kualitas lingkungan Mamminasata.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
8
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang: (1) Belum
maksimalnya fungsi penertiban pemanfaatan ruang yang diakibatkan
tidak maksimalnya pelaksanaan audit pemanfaatan ruang di seluruh
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Tidak terkendalinya kawasan-
kawasan strategis nasional dan provinsi sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pada Tahun 2008-
2013 diperlukan penanganan yang serius dalam kegiatan program
penataan ruang.
b. Bidang Permukiman
Penciptaan lingkungan pemukiman yang sehat erat kaitannya
dengan penyediaan perumahan yang layak huni disertai dengan
seluruh infrastruktur dan utilitas pendukungnya seperti air bersih,
sanitasi, pengelolaan limbah dan persampahan serta fasilitas sosial
dan fasiltas umum lainnya.
Sampai dengan Tahun 2014 di Sulawesi Selatan terdapat
sebanyak kurang lebih 1.919.139 unit rumah, Kebutuhan rumah bagi
masyarakat juga terdapat peningkatan backlog tahun 2014 yaitu
sekitar 396.027 unit rumah. Kondisi tersebut terjadi oleh karena laju
pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kemampuan
masyarakat dan pengembang swasta dalam menyediakan
perumahan. Kebutuhan rumah pertahun rata-rata 20.000 unit yang
sementara baru dapat menyediakan rumah lebih kurang 12.200 unit
pertahun.
Seiring dengan hal tersebut di atas jumlah Rumah Tangga
Miskin (RTM) yang terdapat pada beberapa kabupaten / kota masih
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
9
banyak yang belum ditunjang dengan fasilitas prasarana dan sarana
yang memadai dan sehat. Kualitas lingkungan perumahan dan
pemukiman yang masih belum layak, terutama kondisi kawasan
kumuh masih terdapat 4.106,70 Ha (0,100 %) yang belum
tertangani di berbagai kawasan kabupaten/kota sampai dengan tahun
2014.
Peran serta Pemerintah Daerah terus di tingkatkan melalui
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan
permukiman yang dilaksanakan pada Program Pengembangan
Perumahan dan permukiman serta Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan
tanggung jawab dan sinergitas bersama antara pemerintah, swasta
dan masyarakat. Adapun Program-program pendukung antara lain
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Kapasitas dan Kinerja SKPD dan Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
SKPD merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan sistem
perencanaan, monitoring maupun evaluasi dari kinerja SKPD.
Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengutamakan
menyediakan sarana dan prasarana perumahan dan infrastruktur
dasar bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas
lingkungan kawasan permukiman kumuh padat perkotaan, dukungan
sarana dan prasarana permukiman skala besar kawasan siap bangun
(kasiba) Lingkungan siap bangun (lisiba), penataan kawasan
permukiman tertinggal serta terisolir, pengembangan dan
peningkatan bangunan dan lingkungan gedung Pemerintah dan
infrastruktur kawasan Rusunawa sampai dengan pengendalian
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
10
terhadap antisipasi resiko bagi pencemaran lingkungan membutuhkan
peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan
meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastuktur perumahan dan
permukiman.
Beberapa upaya Pemerintah telah dilakukan melalui APBD
Provinsi pada tahun 2014 antara lain pengembangan dan peningkatan
infrastruktur sarana dan prasarana jalan lingkungan permukiman
sepanjang 84.381,49 m’ dan drainase lingkungan permukiman
termasuk di dalamnya terkait drainase tersier sepanjang 22.230,43
m’ yang tersebar pada berbagai kawasan yaitu kawasan perumahan
PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun, kawasan
permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh, serta
kawasan strategis. Dengan terbukanya aksesibilitas tersebut akan
lebih memudahkan keterjangkauan kawasan - kawasan perumahan
dan permukiman yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan
taraf hidup bagi masyarakat . Selain itu juga luas genangan yang
senantiasa terjadi pada saat-saat tertentu pada kawasan tersebut
dapat berkurang, sehingga dampak fenomena banjir dapat
dikendalikan dan ditekan secara maksimal.
Disadari bahwa kesulitan untuk mendapatkan air bersih
terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya
penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
Masyarakat miskin, terutama di perkotaan, masih banyak yang
memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar
untuk berbagai macam keperluan, seperti mandi, memasak, mencuci,
bahkan untuk minum. Di pedesaan, meskipun tersedia sejumlah
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
11
sumber air dengan kualitas baik, namun sulit dijangkau karena belum
memiliki jaringan ke rumah-rumah.
Menurunnya sumber air baku antara lain disebabkan oleh
kerusakan daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung
dimana tutupan lahan hutan berubah menjadi lahan terbuka yang
mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan menyusutnya
infiltrasi. Hal ini menyebabkan turunnya ketersediaan air permukaan
dan ketersediaan air tanah. Ancaman keberlanjutan sumber daya air
juga disebabkan akibat terjadinya penggunaan air tanah yang tidak
terkendali, baik penggunaan air permukaan maupun penyedotan air
bawah tanah.
Di sisi lain kualitas air baku menurun akibat pencemaran air
seperti yang terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melalui
kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian yang
menghasilkan banyak limbah. Selain itu, juga disebabkan karena
pengeloaan limbah yang belum optimal, baik limbah padat maupun
limbah cair, dari industri maupun dari rumah tangga, termasuk
pengeloaan tinja. Bagi pemerintah, peningkatan jangkauan pelayanan
air bersih disebabkan karena lokasi pemukiman yang terpencar-
pencar sehingga untuk membuat jaringan yang mencakup seluruh
lokasi membutuhkan dana yang sangat besar.
Permasalahan utama dalam pengelolaan limbah dan
pencemaran adalah rendahnya cakupan pelayanan air limbah,
rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah,
menurunnya kualitas pengelolaan persampahan, pencemaran udara
dan air yang diantaranya disebabkan oleh menurunnya kualitas
pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
12
Sementara itu capaian pelayanan air bersih perpipaan sampai
tahun 2014 mencakup 60,09 % (kawasan perkotaan 75,46% dan
kawasan pedesaan 50,69%). Hal ini menjadi bagian dari pencapaian
rumah tangga pengguna air bersih Perpipaan-terlindungi di Sulawesi
Selatan sebesar 87,37 % dan sekaligus menunjukkan bahwa masih
dibutuhkannya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung
walaupun telah mencapai target MDGs di tahun 2015 sebesar 80 %.
Untuk sektor penyehatan lingkungan permukiman dimana
persentase rumah tangga bersanitasi mencapai 82,61 % dan cakupan
pelayanan pengelolaan persampahan di Sulawesi Selatan sampai
dengan tahun 2014, luas TPA mencakup 141 Ha dengan kapasitas
daya tampung 7.129 m3/Hr. Adapun produksi sampah diperkirakan
8.072.01 m3/Hr sementara volume sampah terangkut 6.656,83 m3/Hr
atau hanya sekitar 82,47 % yang dapat terangkut ke TPA.
Dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, melalui APBD tahun
2014 telah di lakukan pembangunan sistem jaringan air minum di 21
kawasan Perdesaan. Dengan adanya infrastruktur tersebut,
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau ketersediaan
penyediaan air bersih / minum baik di kawasan perkotaan maupun di
pedesaan. Selain itu juga telah dibangun jaringan air limbah tersier
sepanjang 6.268,33 m' (bagian dari jumlah drainase keseluruhan),
dan 2 unit MCK, yang tersebar di 24 kabupaten / kota se Sulawesi
Selatan, yang diharapkan mobilitas penanganan solusi masalah air
limbah dan persampahan lebih cepat dan terarah, sehingga aspek
derajat kesehatan lingkungan dan masyakarat dapat lebih meningkat
dan terjamin.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
13
Pemerintah Provinsi juga telah melakukan beberapa hal terkait
penataan bangunan dan lingkungan di tahun 2014 seperti
pembangunan gedung perkantoran (1 Unit : Gd. Siaran Ktr. Dinas
Perhubungan), pemeliharaan gedung perkantoran (1 Unit : Kws.
Kampus II Badan Diklat Pemprov. Sulsel), peningkatan nilai
bangunan / gedung negara dengan pembangunan sarana pagar
(1 Unit : Gd. SDN. No. 204 Sompe Kec. Sabbangparu Kab. Wajo),
peningkatan nilai fasilitas umum masyarakat dengan pembangunan
sarana pagar (2 Unit : Lapangan Upacara Ds. Bonerate Kec.
Passimarannu Kab. Selayar dan Lap. Sepak Bola Ds. Onto Kab.
Selayar), pembangunan Fasilitas Sosial bagi masyarakat
(2 Unit : Museum Mini Gantarang Lalang Bata Ds. Bontomarannu kab.
Selayar dan Mushallah SMPN Bikeru Sinsel Kab.Sinjai), pematangan /
Penimbunan lahan (2 Kws : Kws. Gereja Toraja Evata Panakkukang
Mks & Gereja Lahairoi Jl. Komp. IDI Mks), dan Pemb. Toilet
Ktr. Gubernur.
Penataan Kawasan Centre Point of Indonesia (COI) juga telah
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejak tahun 2010,
dan pada tahun 2014 ini juga telah menyelesaikan tahapan
Sayembara dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisma Negara.
Namun belum terdapat realisasi fisik di lapangan oleh karena adanya
beberapa pertimbangan, walaupun berdasarkan beberapa dokumen
pendukung terkait hal tersebut telah tersedia sebagai prasyarat
dilakukannya pembangunan fisik pada kawasan ini . Wisma Negara
diharapkan menjadi bagian dari tindak lanjut pengembangan kawasan
terpadu COI. Hal ini menjadi bentuk dukungan moril bagi kepentingan
publik di sektor sosial ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
14
Selain itu penataan kawasan Taman Maccini Sombala (MOI)
juga telah selesai dilaksanakan sejak pembangunannya dimulai pada
tahun 2010 melalui dana APBD dan APBN. Sehingga saat ini
diperlukan tanggung jawab pemeliharaan yang berkesinambungan.
Olehnya itu pada tahun 2015 ini kembali dianggarkan kegiatan
pemeliharaan di kawasan tersebut.
Revitalisasi terhadap Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan
Bersejarah juga telah dilakukan di tahun 2014 ini seperti revitalisasi
kawasan cagar budaya di 5 Kws kabupaten/kota : (Kws Pekuburan
Ds.Sengka, Kec. Bonto Nompo Selatan Kab. Gowa, Kws.Makam
Bersejarah Lingk. Lembang-Lembang Kel. Malilingi Kec. Bantaeng
Kab. Bantaeng, Kws. Makam Kuburan Tongkonan Karre Penanian Kab.
Torut, Kws. Makam Karaeng Labuakkang Kab. Pangkep dan Kws.
Taman Makam Pahlawan Kec. Maiwa Kab. Enrekang). Dengan
dilaksanakan revitalisasi pada kawasan tersebut menjadikannya lebih
berkualitas dan terpelihara, sehingga dapat menarik para pengunjung
baik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang
berkunjung ke obyek cagar budaya dan bersejarah tersebut yang
secara tidak langsung memberikan dampak dan berkontribusi positif
kepada daerah dan masyarakat sekitar.
A. Struktur Organisasi
Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
15
dengan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan,
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi
Selatan dipimpin oleh seorang pejabat eselon II (Kepala Dinas) yang
dibantu 7 orang pejabat setingkat eselon III yang terdiri dari
(seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang serta 2 Orang Kepala
UPTD) serta 21 orang Pejabat setingkat eselon IV yang terdiri dari ( 3
orang Kepala Sub Bagian dan 18 orang Kepala Seksi ) dengan
kualifikasi seperti pada tabel berikut ini :
Tabel : Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi
JABATAN LAKI-LAKI
(Orang) PEREMPUAN
(Orang) JUMLAH (Orang)
Eselon II.a 1 - 1
Eselon III.a 6 1 7
Eselon IV.a 18 3 21
Total 25 4
29
Jumlah jabatan struktural yang terisi defenitif sampai dengan
akhir 2014 sebanyak 29 orang, dan saat ini seluruh jabatan struktural
telah mempunyai pejabat yang defenitif dengan perbandingan status
gender (laki-laki 86,21% dan perempuan 13,79%) . Adapun Bagan
Struktur Organisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilihat pada daftar lampiran.
Struktur tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi serta
rincian tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
No. 11 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
16
Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
Pengembangan Sumber Daya Lokal Pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan Gubernur
No. 82 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata pada Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring
pemberlakuan peraturan tersebut, penetapan para pejabat struktural
secara berangsur-angsur telah mengacu pada struktur organisasi
tersebut yang akhirnya telah memenuhi amanat sesuai Peraturan
Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tahun 2010.
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan (Asset) SKPD
Pada akhir tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan tercatat berjumlah
193 orang yang terbagi atas urusan Penataan Ruang sebanyak
36 orang dan Urusan Perumahan sebanyak 157 orang. Beberapa
kualifikasi tersebut diuraikan berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan
Golongan serta Pejabat Struktural dan Fungsional, yang
penjabarannya sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi Pendididikan Urusan
Penataan
Urusan
Perumahan Total (Org)
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
17
Ruang
(Org)
(org)
Strata Tiga (S.3)
Strata Dua (S.2)
Strata Satu (S.1)
Diploma/Sarjana Muda
SLTA / Sederajat
SLTP
SD
-
12
22
2
-
-
-
1
36
60
13
42
1
4
1
48
82
15
42
1
4
Jumlah 36 157 193
2. Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan
Kualifikasi
Kepangkatan
Urusan
Penataan
Ruang
(Org)
Urusan
Perumahan
(org)
Total (Org)
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
8
25
3
-
26
101
27
3
34
126
30
3
Jumlah 36 157 193
3. Berdasarkan Kualifikasi Pejabat Struktural
Kualifikasi Pejabat
Struktural
Urusan
Penataan
Ruang
(Org)
Urusan
Perumahan
(org)
Total (Org)
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
-
2
6
1
5
15
1
7
21
Jumlah 8 21 29
Berdasarkan kondisi SDM sebagaimana tersebut di atas, maka secara
kuantitas jumlah pegawai PNS tingkat sarjana (S1) lebih dominan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
18
dengan masa kerja yang cukup bervariasi. Di samping itu dengan
dukungan ruang, peralatan maupun perlengkapan kantor
mengindikasikan bahwa tugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman
pada masa yang akan datang, khususnya dalam memberikan
pembinaan dan bantuan teknis kepada Kabupaten / Kota di Propinsi
Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan.
Di samping itu pula sarana dan prasarana penunjang sangat
menentukan kinerja SKPD dengan peralatan dan asset keseluruhan
tercatat sejumlah Rp. 263.580.232.580,6,- dengan berbagai jenis,
seperti Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi, jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan
dan belanja asset lainnya. Adapun Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Sulawesi Selatan saat ini menempati Gedung Perkantoran seluas
600 M2 yang termasuk dalam penguasaan asset seluas 31.275 M2
dengan didukung oleh sejumlah peralatan dan perlengkapan dan
asset kantor yang cukup.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 8 Tahun
2008 Pasal 157, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
di bidang Tata Ruang dan Permukiman berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk
menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Dinas Tata Ruang
dan Permukiman mempunyai fungsi sebagaimana pasal 158 yaitu :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman
meliputi penataan ruang, perumahan dan permukiman, penataan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
19
bangunan dan lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman;
b. penyelenggaraan urusan tata ruang dan permukiman meliputi
penataan ruang, perumahan dan permukiman, penataan bangunan
dan lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman;
c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang penataan ruang,
perumahan dan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan,
air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
e. Pengelolaan pelaksanaan UPTD
Secara umum tupoksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman telah
dijelaskan di atas, maka terkait jabatan struktural tupoksi tersebut di
jabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2009 tentang
Penjabaran Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata
Ruang dan Permukiman.
Selain itu tugas pokok dan fungsi UPTD Dinas juga telah di atur
melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Oganisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur
Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata.
Ketiga Peraturan Gubernur tersebut merupakan perpaduan
Tugas pokok masing-masing dalam pelaksanaan kewenangan
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
20
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota di bidang Tata Ruang dan Permukiman sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas dan
fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas Tata
Ruang dan Permukiman
(1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di
bidang tata ruang dan permukiman berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat
(1), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan
permukiman meliputi penataan ruang, perumahan dan
permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan tata ruang dan permukiman
meliputi penataan ruang, perumahan dan permukiman,
penataan bangunan dan lingkungan, air bersih dan
penyehatan lingkungan permukiman;
c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang penataan
ruang, perumahan dan permukiman, penataan bangunan
dan lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman; dan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
21
d. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun program kegiatan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksaaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan kebijakan jangka panjang dan menengah di
bidang Tata Ruang dan Permukiman;
g. merumuskan sasaran pembangunan di bidang tata ruang
dan permukiman;
h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum,
perumahan, dan penataan ruang;
i. membina dan mengembangkan sumber daya bahan
bangunan lokal melalui UPTD pengembangan dan
pengujian bahan bangunan lokal;
j. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan
pengembangan kelembagaan UPTD Dinas Tata Ruang dan
Permukiman;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
22
k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan jasa
konstruksi dalam bidang Pekerjaan Umum;
l. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas
Tata Ruang dan Permukiman;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Tata
Ruang dan Permukiman;
n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis
dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan
serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengoordinasian dan penyusunan program serta
pengolahan dan penyajian data;
e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
23
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta
menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Tata
Ruang dan Permukaan;
g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis di lingkungan Dinas Tata Ruang dan
Permukaan;
h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam
lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukaan sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas
Tata Ruang dan Permukiman;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan
penyajian data dan informasi;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
24
k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
ketatausahaan;
l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian;
m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
administrasi keuangan;
n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan
rumah tangga Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
p. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan
kehumasan;
q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penataan
Ruang
(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan di bidang penataan ruang
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
25
yang mencakup perencanaan tata ruang wilayah,
pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian tata ruang
wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a. penataan ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi);
b. penyusunan tata ruang wilayah provinsi dan rencana
teknis ruang strategis dan metropolitan;
c. pelaksanaan pembinaan penataan kota;
d. pelaksanaan pemantauan tentang sinkronisasi (rencana
tata ruang wilayah nasional dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi;
e. pengendalian pemanfaatan tata ruang lintas
kabupaten/kota dan kawasan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. membuat konsep,mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
26
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana kebijakan di bidang penataan ruang
jangka panjang, menengah, dan pendek pada pemda
provinsi sulawesi selatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
g. merumuskan / menentukan sasaran menurut skala
prioritas tugas-tugas di bidang penataan ruang sesuai
situasi dan kondisi;
h. melaksanakan penyusunan tata ruang kawasan khusus,
kawasan andalan dan metropolitan;
i. melaksanakan pemantauan dari pusat ke provinsi
rencana tata ruang nasional;
j. melaksanakan tugas pengendalian pemanfataan tata
ruang lintas kabupaten, provinsi dan kawasan;
k. melaksanakan tugas pembinaan penataan kota;
l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penataan ruang;
m. melaksanakan monitoring kegiatan bidang penataan
ruang;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Penataan Ruang dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan
dan Permukiman
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
27
(1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan di bidang perumahan dan
permukiman.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai
fungsi :
a. perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman;
b. perencanaan dan pembangunan peremajaan kota, rumah
susun, rumah PNS, TNI/Polri, Swasta dan Swadaya;
c. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan
standarisasi perumahan dan permukiman;
d. pelaksanaan pembinaan dan pembangunan perumahan
dan permukiman;
e. pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang
perumahan dan permukiman;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan dan
Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
28
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas -
tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreks, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana kebijakan dibidang pengembangan
permukiman jangka panjang, menengah, dan pendek
bidang perumahan dan permukiman;
g. merumuskan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas
di bidang perumahan dan permukiman sesuai kondisi
daerah;
h. melaksanakan pembinaan teknis kualitas permukiman
lintas kabupaten/kota;
i. melaksanakan pembinaan perencanaan dan
pembangunan kawasan peremajaan kota, rumah susun
dan permukiman baru;
j. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kualitas
permukiman melalui penyuluhan, pelatihan, dan
penyebarluasan standarisasi pembangunan;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
l. melaksanakan monitoring kegiatan bidang perumahan
dan permukiman;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Perumahan dan Permukiman dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
29
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penataan
Bangunan dan Lingkungan
(1) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan di bidang
penataan bangunan dan lingkungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan kegiatan bidang penataan bangunan dan
lingkungan;
b. pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis bangunan
gedung bersejarah, rumah dinas dan bangunan umum
lainnya serta lingkungannya;
c. pelaksanaan pembangunan, bantuan teknis dan
revitalisasi bangunan gedung bersejarah, rumah dinas
dan bangunan umum lainnya serta lingkungannya;
d. pelaksanaan pemanfaatan, pengaturan, pengelolaan,
penghapusan bangunan negara dan rumah dinas;
e. pelaksanaan informasi harga bahan, teknologi bangunan
gedung;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
30
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Bangunan
dan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun rencana kebijakan di bidang penataan
bangunan dan lingkungan jangka panjang, menengah,
dan pendek pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. merumuskan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas
di bidang penataan bangunan dan lingkungan sesuai
situasi dan kondisi;
h. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, perencanaan
bangunan gedung negara, dan rumah dinas serta
bangunan umum lain serta lingkungannya;
i. melaksanakan pembangunan, memberikan bantuan teknis
dan revitalisasi pembangunan gedung bersejarah dan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
31
rumah dinas serta bangunan umum lain serta
lingkungannya;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Penataan Bangunan dan Lingkungan dan memberikan
saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Air Bersih
dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
(1) Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan prasarana dan sarana permukiman dan
pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman mempunyai fungsi :
a. pengembangan dan perumusan norma, stándar,
pedoman, dan manual bidang air bersih, air minum, air
limbah, persampahan, drainase, dan pengembangan
infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
b. pengembangan investasi bidang air bersih/air minum, air
limbah, persampahan, drainase, dan pengembangan
infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
32
c. pengawasan, pengendalian, pembimbingan serta fasilitasi
pengembangan bidang air bersih/air minum, air limbah,
persampahan, drainase, dan pengembangan infrastruktur
perkotaan dan perdesaan;
d. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air baku
dan air bersih/air minum;
e. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya
manusia bidang air bersih/air minum, air limbah,
persampahan, drainase, dan pengembangan Infrastruktur
perkotaan dan perdesaan;
f. pembinaan pengelolaan dan pengusahaan bidang air
bersih/air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan
pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Air Bersih dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
33
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyusunan dan sosialisasi kebijakan,
norma, stándar, pedoman, dan manual yang meliputi
aspek perencanaan, pembangunan, pengawasan,
pemanfaatan, pengoperasian dan pemeliharaan Prasarana
dan sarana permukiman dibidang air bersih/air minum, air
limbah, persampahan, drainase, dan infrastruktur
perkotaan dan perdesaan;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan
penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah
kabupaten/kota dan stakeholders terkait lainnya) yang
meliputi aspek perencanaan, pembangunan, pengawasan,
pemanfaatan, pengoperasian dan pemeliharaan
prasarana dan sarana permukiman dibidang air bersih /
air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan
infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan
dan pengendalian yang meliputi aspek perencanaan,
pembangunan, pengawasan, pemanfaatan, pengoperasian
dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Permukiman
dibidang air bersih / air minum, air limbah, persampahan,
drainase, dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
i. memfasilitasi kabupaten/kota dalam hal pembangunan
prasarana dan sarana permukiman dibidang air bersih/air
minum, air limbah, persampahan, drainase, dan
infrastruktur perkotaan dan perdesaan, khususnya yang
bersifat Lintas kabupaten/kota, kawasan khusus /
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
34
kawasan strategis / pilot project / kawasan rawan
bencana / kawasan terisolir / kawasan padat, kumuh dan
miskin;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD
Pengembangan Sumber Daya Lokal
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Sumber
Daya Lokal dipimpin oleh Kepala UPTD mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengujian
dan pengembangan bahan bangunan lokal dalam rangka
pengendalian mutu.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sistem
manajemen mutu;
b. Pelaksanaan evaluasi kemampuan teknik personil;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pengelolaan pengujian;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
35
d. Pelaksanaan penelitian dan pengesahan hasil kajian
laboratorium pengujian.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan teknis
pengujian, sertifikasi mutu barang dan pengamatan mutu
barang;
b. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan
meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu secara
berkelanjutan;
c. Mengkomunikasikan kepada organisasi tentang
pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan,
persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
d. Menjamin terpeliharanya integritas sistem manajemen
pada saat perubahan terhadap sistem manajemen
direncanakan dan diimplementasikan;
e. Mengsinkronisasikan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium pengujian;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian;
g. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil audit maupun kaji
ulang sistem manajemen mutu;
h. Mengsinkronisasikan penyusunan rencana dan program
pengembangan UPTD SDL Provinsi Sulawesi Selatan;
i. Melaksanakan urusan tata usaha UPTD SDL Provinsi
Sulawesi Selatan;
j. Menandatangani sertifikat pengujian dan kalibrasi;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
36
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD Mamminasata
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata dipimpin
oleh Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah
dalam kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar,
Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) di
bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
Kepala UPTD Mamminasata mempunyai fungsi :
a. Memberikan “advis planning” masukan perencanaan
terhadap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten /
kota se wilayah Mamminasata;
b. Mementau dan mengendalikan pembangunan perkotaan
Mamminasata;
c. Mengelola data base yang terkait dengan implementasi
pembangunan Mamminasata;
d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
pembangunan yang bersifat lintas wilayah;
e. Mensosialisasikan atau menyebarluaskan rencana
pembangunan ke setiap pemerintah daerah, masyarakat
dan stakeholders;
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
37
f. Memberikan izin/ rekomendasi pelaksanaan pembangunan
yang sifatnya lintas;
g. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pengelola
proyek yang dibentuk untuk pelaksanaan proyek di dalam
badan-badan pemerintah terkait, baik dalam lingkup
pemerintah daerah maupun pemerintah;
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Memberikan “advis planning” masukan perencanaan
terhadap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten /
kota se wilayah Mamminasata;
b. Memberikan izin / rekomendasi pelaksanaan
pembangunan yang sifatnya lintas;
c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
di wilayah Metropolitan Mamminasata;
d. Memberikan laporan secara periodik tentang hasil evaluasi
kepada Ketua BKSPMM;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diinstruksikan Kepala
Dinas dan Ketua BKSPMM.
❖ Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan
Mamminasata (BKSPMM)
Kawasan Mamminasata merupakan salah satu Kawasan
Strategis Nasional (KSN) yang merupakan satu kesatuan
ekosistem wilayah, ekonomi, sosial dan budaya dengan luas total
luas areal + 2.476 km2, meliputi seluruh wilayah Kota Makassar
(174,86 km2), seluruh wilayah kabupaten Takalar (557,34 km2),
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
38
sebagian wilayah kabupaten Gowa (681,59 km2 dari total
1.883,33 km2) dan sebagian wilayah kabupaten Maros (1.061,71
km2 dari total 1.619,11 km2).
Untuk mendukung pengembangan Wilayah Metropolitan
Mamminasata tersebut di atas maka berdasarkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 16 tahun 2007 Tentang
Pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan Metropolitan
Mamminasata (BKSPMM), Dinas Tata Ruang dan Permukiman
ditunjuk sebagai Sekretariat BKSP ini. Tugas badan ini adalah
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur skala kawasan yang berada dalam wilayah
Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan
Takalar).
Unit teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
BKSPMM ditetapkan terdiri dari aparat PNS yang memiliki keahlian
antara lain dalam bidang prasarana, lingkungan dan keuangan
dan aturan perundangan. Untuk itu pada tahun 2009 dilakukan
struktur BKSPMM dimana tugas-tugas unit teknis ini diambil alih
oleh UPTD Mamminasata sebagai unsur struktural pemerintah,
sementara BKSPMM diperlengkapi dengan anggota yang berasal
dari unsur non pemerintah yang disebut Nara Sumber.
Berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur tersebut di atas,
dana operasional kegiatan rutin BKSPMM bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Sulawesi Selatan yang berada pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
39
Adapun peran dan tanggung jawab BKSPMM sebagai
berikut :
1. Menyelesaikan permasalahan pembangunan yang bersifat
lintas wilayah dalam kawasan Mamminasata
2. Memfasilitasi proses pembangunan kawasan mamminasata
demi terwujudnya :
a) Kawasan yang ramah lingkungan, aman, nyaman, serasi,
manusiawi dan berkelanjutan.
b) Pembangunan ekonomi Sulawesi selatan dan Kawasan
Timur Indonesia yang terkemuka, dan
c) Keselarasan antara koordinasi dan pengendalian.
3. Mewujudkan peran koordinasi dan kerjasama antar seluruh
stakeholder di kabupaten/kota dalam kawasan Mamminasata.
2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemudian terakhir
mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan
kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Regulasi ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah
untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
40
Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem
pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini
merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk
memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui
implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang
selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan
penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan
tujuan/sasaran Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program
dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan
tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun
dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan berhasil diperoleh.
Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja
yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder
dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas
kinerja merupakan sarana bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan masyarakat).
Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan
datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
41
maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap
instansi pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian LAKIP Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:
• Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal
organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan atas
capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi
capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi,
misi dan tujuan/sasaran Strategis telah dicapai selama tahun 2014.
• Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi,
menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh
manajemen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja
yang ditemukan, manajemen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya
Akuntabilitas
Kinerja
Manajemen
Kinerja
LAKIP
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
42
sehingga capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. SISTEMATIKA LAKIP
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2014. Capaian
kinerja (performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan
Rencana Kinerja (performance plan) 2014 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah
celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.
Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan dan menjabarkan
maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP serta
sistematika penulisan LAKIP 2014 ini.
Bab II – Rencana Strategik, menjelaskan muatan rencana
Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan
untuk periode 2013-2018, rencana kinerja untuk tahun 2014 dan
menjelaskan rencana dan sasaran kegiatan serta indikator kinerja Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan dikaitkan dengan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
43
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Strategik untuk tahun
2014.
Bab III – Pengukuran Kinerja, memuat formulir yang
didalamnya menjelaskan sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan yang
dikelola, mengevaluasi hasil dari capaian tersebut serta menjelaskan
tentang analisa yang dilakukan pada setiap program kegiatan yang
dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi
Selatan tahun 2014.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi
Sulawesi Selatan tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Rencana Strategis
Rencana Kinerja
2014
Capaian Kinerja
2014
Analisis Capaian
Kinerja 2014
Penutup
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Referensi
Bab 2
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
44
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi
pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia
dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders
dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik
nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik
internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting
dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats)
yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan
merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi
pemerintah.
Dengan perkataan lain, rencana Strategis yang disusun oleh suatu
instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,
dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan
anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan
strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah
akan dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi. Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian, dan
evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak
ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
45
Perencanaan Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana
kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan
melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana Strategis
mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi
saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana
organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam
tujuan dan sasaran Strategis organisasi, yang merupakan kondisi
spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan
misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab
dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud
menetapkan program yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara
formal didefinisikan dalam suatu perencanaan Strategis adalah
pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran Strategis serta
perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program.
1. RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam penyelenggaraan
akuntabilitas mempunyai rencana Strategik yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun di tambah
setahun transisi, yaitu untuk Tahun Anggaran 2013 – 2018 dengan
memperhitungkan potensi, Peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2014, akan
dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Renja) 2014.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
46
A. V I S I
Pada hakekatnya, membentuk visi adalah bagian dari
perencanaan stratejik dan mewujudkan suatu langkah penting dalam
perjalanan suatu organisasi. Visi adalah gambaran bersama masa
depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan
diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Oleh karenanya visi yang
jelas dan tepat akan mampu menjadi ekselator kegiatan, termasuk
perancangan Rencara Strategik secara keseluruhan.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan
pada bab sebelumnya, maka Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
”Terwujudnya Penataan Ruang Yang Optimal
Lingkungan Permukiman dan Perumahan Yang Layak Huni”
Makna dari visi tersebut di atas adalah dapat
dimanfaatkannya potensi daerah semaksimal mungkin sehingga
menjadi kekuatan pendorong untuk mendukung pembangunan
ekonomi menuju pelaksanaan kemandirian lokal serta berkelanjutan.
B. M I S I
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka
diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar tujuan
organisasi dapat tercapai yang merupakan misi organisasi. Misi
dalam hal ini dinyatakan sebagai tugas Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan tanggung
jawabnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
47
Adapun Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
❖ Mewujudkan Rencana Tata Ruang sebagai alat kendali
pembangunan infrastruktur, gedung negara dan bangunan
lainnya;
❖ Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat
berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
❖ Mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni.
C. TUJUAN DAN SASARAN
❖ Tujuan
a. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.
b. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur.
❖ Sasaran
1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang berkualitas, responsive gender dan memperhatikan
kearifan lokal;
2. Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak
huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur
permukiman yang berkualitas;
3. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah
yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi
birokrasi.
Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan telah
menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai. Sasaran Strategis
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
48
yang ingin dicapai beserta serta program dan kegiatan yang
mendukungnya dapat diuraikan sebagai berikut:
SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air minum
Kegiatan : Pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
Kegiatan : Penyediaan sarana prasarana air limbah dan persampahan
Kegiatan : Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah dan persampahan
Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kegiatan : PPMU - PAMSIMAS Tingkat Provinsi
Kegiatan : PPMU - AMPL Tingkat Provinsi
Kegiatan : PPMU - SANIMAS Tingkat Provinsi
Program : Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kegiatan : Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan infrastruktur perumahan masyarakat kurang mampu
Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan
Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Kegiatan : strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Kegiatan : PPMU - PPIP Tingkat Provinsi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
49
Kegiatan : Penataan infrastruktur lingkungan kawasan strategis
Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Sumber Daya Lokal
Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal
Kegiatan : Penguatan sistem pengujian bahan bangunan lokal
Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)
Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan bangunan dan lingkungan gedung
Kegiatan : Pembinaan teknis bangunan gedung
Kegiatan : Pengembangan Nilai dan geografi sejarah
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal
Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyusunan rencana teknis ruang kawasan / wilayah
Kegiatan : Sosialisasi pedoman penyusunan kawasan strategis Provinsi dan RDTR kab/kota
Kegiatan : Koordinasi dan fasilitasi Rencana Tata Ruang Lintas Kab/Kota
Kegiatan : Sinkronisasi penyusunan program Kawasan Strategis Provinsi / Nasional
Kegiatan : Pembinaan Teknis Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : Monitoring / evaluasi pemanfaatan ruang
Kegiatan : Pelatihan aparat perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota
Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kegiatan : Penyusunan rencana detail kawasan strategis nasional Mamminasata
Kegiatan : Penyusunan data dan informasi kawasan strategis nasional Mamminasata
Kegiatan : Koordinasi dan pengendalian kawasan strategis Nasional Mamminasata
Kegiatan : Peningkatan kualitas kelestarian lingkungan kawasan strategis Nasional Mamminasata
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
50
Kegiatan : Peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan KSN perkotaan Metropolitan Mamminasata
Kegiatan : Penatausahaan administrasi perkantoran UPTD Mamminasata
Kegiatan : PPMU Air Bersih Mamminasata
Kegiatan : PPMU Persampahan Mamminasata
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana - sarana perkantoran
Kegiatan : Penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD
Kegiatan : Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD
Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD
Kegiatan : Penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD
Program : Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Kegiatan : Penataausahaan Administrasi Keuangan
Kegiatan : Penyusunan pelaporan Keuangan SKPD
Kegiatan : Penatausahaan administrasi kepagawaian
Kegiatan : Penatausahaan administrasi asset daerah SKPD
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Kegiatan : Penyusunan Program - Kegiatan dan RKA - DPA SKPD
Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kegiatan : Fasilitasi dan partisipatif Pameran pembangunan SKPD
Rincian lebih lanjut tentang Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat terlampir.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
51
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun
2013-2018 disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap
tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja
yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini
menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator
kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan,
dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan komitmen seluruh
anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan
sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian,
seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi
Sulawesi Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja
Tahunan 2014 ini.
Sasaran strategis tahun 2014, indikator dan target kinerja dapat
disajikan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan berikut ini :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas
Persentase rumah tangga pengguna air bersih / Cakupan air bersih penduduk
84,00%
Persentase rumah tangga bersanitasi 76,78%
Persentase penanganan sampah
82,47%
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan di 350 kawasan perdesaan
60 kws perdesaan
(30.000 Jiwa)
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
52
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perkotaan di 10 kawasan perkotaan
2 kws perkotaan (1.000 Jiwa)
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan
50,69%
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan
75,46%
Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
1 Kawasan (5 Ha)
Panjang drainase tersier yang terbangun
10.000 m'
Jumlah MCK yang terbangun 5 Unit
Jumlah kontainer yang tersedia 10 Unit
Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia 1 Unit
Jumlah Motor sampah tiga rida yang tersedia
5 Unit
Rasio aparat laki-laki dan perempuan yang terbina tentang teknik pengolahan air limbah dan persampahan
50 orang (65 : 35 ) %
Jumlah kawasan yang mengelola persampahan melalui sistem komposting
1 Kws
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan pelaksanaan
PPMU-PAMSIMAS
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan pelaksanaan PPMU-AMPL
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-SANIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan pelaksanaan
PPMU-SANIMAS
Persentase kawasan kumuh 0,100 %
Rasio rumah layak huni 0,30
Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan penataan bangunan, terbangunnya Wisma Negara kawasan COI
23%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25,00%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
15,00%
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
20,00%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
53
Panjang jalan lingkungan pada yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
4.800 M'
Panjang drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
5.000 M'
Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh
500 M'
Jumlah aparat yang Bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan
30 orang
Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan
1 Dok
Jumlah Dokumen strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman
1 Dok
Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak
1.000 Unit rumah
Rasio laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55) % dari 240 Orang
(60: 40) % dari 80 peserta
Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel
1 Dok. Pelaksanaan PPMU-PPIP
Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis
6.500 m'
Panjang jembatan pada kawasan strategis
120 m'
Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur manual bidang pemukiman
3 orang
Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan pemberdayaan SDL
3 orang
Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal
1 Dok
Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan bangunan
4 buku Pedoman
Jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan
75 orang
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
54
Jumlah aparat Provinsi yang bertambah penetahuannya dalam hal pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan
3 orang
Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan
400 Rekomendasi
hasil uji
Jumlah majalah yang terbit tentang informasi bangunan gedung dan norma permukiman
1 Majalah
Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B
1 Sistem Website Th-1
Jumlah Pelaksanaan Seminar PIP2B
1 kali
Jumlah tahapan pembangunan Menara COI dari timur indonesia bangkit
-
Jumlah tahapan pembangunan wisma negara
Tahap I
Jumlah tahapan pembangunan museum 1.000 pahlawan nusantara
-
Jumlah tahapan pembangunan Mesjid Rahimakumullah
-
Jumlah gedung perkantoran yang terbangun
1 Unit
Jumlah gedung perkantoran dalam pemeliharaan
1 Unit
Jumlah bangunan / gedung negara yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
1 Unit
Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
2 Unit
Jumlah Fasilitas Sosial yang terbangun bagi masyarakat
2 Unit
Jumlah kawasan dalam pematangan lahan
1 Kws
Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan
25 orang
Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung
1 dok
jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 laporan
Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 program
Jumlah laporan pengelola teknis 1 laporan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
55
Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung
1 dok
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung
60 orang
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Pendataan Bangunan Gedung
30 orang
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penatausahaan Rumah Negara
60 orang
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung
60 orang
Jumlah aparat yang terbina setelah mengikuti Sosilisasi Pembinaan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
60 orang
Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi
2 Kws
Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi
1 Bgn
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal
Rasio ketaatan terhadap RTRW 0,58
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
18,00
Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
1 Produk P.K. RTRW Provinsi
Jumlah produk RTR kawasan strategis Provinsi
2 Produk RTR Kws
Jumlah perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan
4 Kws
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait pedoman penyusunan RDTR
50 Orang
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait penyusunan kawasan strategis provinsi
50 Orang
Jumlah kab/kota terprogram dalam sosialisasi pengembangan kota hijau
3 Kab/kota
Jumlah kawasan kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RDTR Kab/kota
5 kws Kab/kota
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
56
Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/ revisi RPIJM
2 Kab/kota
Jumlah frekwensi Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN berdasarkan RTRW
1 kali Rakor (50 orang)
Jumlah aparat yang terbina dalam pengembangan sistem infokom penataan ruang
50 orang
Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel
1 kws
Frekwensi monev pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWN dan RTRWP
12 bulan
Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel
50 orang
Jumlah PERGUB yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang
1 PERGUB
Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota
1 Dok
Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan Kota
1 Dok
Meningkatnya pengetahuan aparat tentang pengendalian tata ruang (NSPK, SPM, PPNS)
50 orang
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Kota Baru Mamminasata
1 Produk dokumen
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Maritim Mamminasata
1 Produk dokumen
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Pendidikan Mamminasata
1 Produk dokumen
Jumlah RDTR penataan kawasan Bantaran Sungai Tallo, Sungai Maros dan Pammukulu
1 Produk dokumen
Tersediannya sistem informasi berbasis GIS
sistem infomasi GIS th- 2014
Tersediannya buletin mamminasata 4 Edisi buletin
Tersediannya portal website mamminasata
Portal Website Th-2014
Tersediannya galeri penataan ruang mamminasata
1 galeri
Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
50 orang aparat
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
57
Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KSN perkotaan Mamminasata
1 dok. NSPK
Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
50 orang aparat
Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan Mamminasata
2 Kali setahun
Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata
2 DED RTH
Bertambahnya kuantitas RTH di Mamminasata
2 obyek RTH
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan persampahan 3R kawasan Mamminasata
50 Orang
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur resapan pengendali banjir kawasan Mamminasata
50 Orang
Jumlah lembaga yang terbentuk dalam rangka peningkatan kualitas KSN Mamminasata
2 Kelembagaan (Pengelola TPA Regional MM dan Air bersih Regional MM
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pengelolaan kawasan perkotaan
50 orang
Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi komparatif perkotaan Mamminasata
20 orang
Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi perkantoran UPTD MM
1 dok
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata
1 dok
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Persampahan Mamminasata
1 dok
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal
100%
Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
1 tahun
Jumlah dokumen Kehumasan SKPD 1 Dok
Banyaknya waktu efektif yang tersedia dalam rangka tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD
1 Tahun
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
58
Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI
1 Dok
Banyaknya waktu efektif dalam pemantapan koordinasi kinerja program dan kegiatan SKPD
1 Tahun
Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel
100%
Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan
1 Dok
Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca
3 Dok
Meningkatnya pengetahuan aparat provinsi dan kab/kota tentang administrasi kepegawaian
30 orang
Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan
penyusunan SIMPEG, ANJAB,
analisis kebutuhan
pegawai, dan hasil penyidikan
pegawai
Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD
1 Dok
Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional
100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dok. Renja Tahun 2015
Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan
4 Dok
Jumlah Laporan Bulanan-Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota
17 Dok. Laporan Bulanan- Triwulan-
Tahunan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan per
Paket Kab/Kota
Jumlah dokumen LAKIP SKPD
1 Dok. LAKIP
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
59
Jumlah buku informasi SKPD, Data Base Keciptakaryaan dan Dokumen identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota
1 Buku informasi SKPD,
1 Dok. Data Base
Keciptakaryaan dan 5 Dok.
Identifikasi data sektoral urusan Tata Ruang dan
permukiman Kab/kota
Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan SKPD
1 kali
Rincian lebih lanjut tentang rencana kinerja tahun 2014 dapat dilihat
terlampir (Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK)
Tahun 2014).
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
60
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 /1999 tanggal 15 Juni 1999
dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, telah dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan
PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviuw atas laporan
kinerja instansi pemerintah maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan Akuntabilitas Kinerja atas keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis
yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja
diimplementasikan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran
tahun 2014.
1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2014
Pengukuran pencapaian kinerja tahun 2014 meliputi pengukuran
kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran. Pengukuran kinerja
kegiatan menggunakan indikator kinerja input (masukan), output
(keluaran), outcome (hasil), sedangkan pengukuran kinerja sasaran
menggunakan indikator makro yang telah ditetapkan dalam Renstra
Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang mengacu dari Renstra Provinsi
Sulawesi Selatan. Namun demikian untuk pengukuran indikator outcome
masih menggunakan metode pengkuran estimasi karena belum adanya
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
61
standar pelayanan Minimal terkait kegiatan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja
kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan
sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan.
Untuk menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan
adalah sama besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator
sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap
sasaran yang bersangkutan. Sementara itu, untuk analisis capaian
masing-masing sasaran menggunakan analisis kasual tingkat capaian
indikator masing-masing sasaran dengan menganalisis faktor-faktor
substansi yang menjadi penyebab ketidaktercapainnya kinerja.
Berdasarkan penghitungan tingkat capain kinerja untuk masing-
masing sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian
kinerja secara keseluruhan dengan menggunakan metode rata-rata
sederhana. Dari hasil penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capain
kinerja dengan menggunakan rentang penilaian sebagai berikut:
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I Lebih besar dari 85% Sangat Baik
II 70% sampai dengan 85% Baik
III 55% sampai 70% Cukup
IV Kurang dari 55% Kurang
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
62
2. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2014
Secara umum, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung
jawab organisasi. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya
telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan kategori sangat baik.
Rata-Rata tingkat capaian kinerja sasarannya untuk tahun 2014 mencapai
nilai 100% bahkan terdapat capaian di atas 100%. Namun dari sekian
capaian tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang masih di
bawah 50%. Hal ini umumnya disebabkan keterbatasan dan ketersediaan
lahan/ lokasi maupun kendala teknis dan non teknis yang telah dilakukan
baik saat survey, perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan, selain itu
juga tidak luput dari keterbatasan pengalokasian anggaran.
Adapun rincian analisis capaian masing - masing sasaran dapat
diuraikan sebagai berikut :
11
Meningkatnya keterpenuhan akan rumah layak huni (Khususnya
rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang
berkualitas
Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2014 secara
keseluruhan mencapai rata-rata 100 % yang termasuk dalam kategori
sangat baik. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya
sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan; dan
2. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Adapun uraian sebagaimana 2 program yang mendukung sasaran
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
63
➢ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
penyehatan lingkungan.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN PERSEN
TASE (%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas
Persentase rumah tangga pengguna air bersih / Cakupan air bersih penduduk
84,00% 87,37% 104,00%
Persentase rumah tangga bersanitasi 76,78% 82,61% 107,50%
Persentase penanganan sampah
82,47% 82,47% 100%
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan di 350 kawasan perdesaan
60 kws perdesaan
(30.000 Jiwa)
21 kws perdesaa
n (10.500
Jiwa)
35,00%
Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perkotaan di 10 kawasan perkotaan
2 kws perkotaan
(1.000 Jiwa)
0 0%
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan
50,69% 50,69% 100%
Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan
75,46% 75,46% 100%
Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata
1 Kawasan (5 Ha)
- 0%
Panjang drainase tersier yang terbangun 10.000 m'
6.268,33 m'
62,68%
Jumlah MCK yang terbangun 5 Unit 2 Unit 40,00%
Jumlah kontainer yang tersedia
10 Unit - 0%
Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia 1 Unit - 0%
Jumlah Motor sampah tiga rida yang tersedia 5 Unit - 0%
Rasio aparat laki-laki dan perempuan yang terbina tentang teknik pengolahan air limbah dan persampahan
50 orang (65 : 35 ) %
- 0%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
64
Jumlah kawasan yang mengelola persampahan melalui sistem komposting
1 Kws - 0%
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
PAMSIMAS
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-PAMSIMA
S
100%
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
AMPL
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-
AMPL
100%
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-SANIMAS Tingkat Provinsi
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-SANIMAS
1 Dok. Laporan
pelaksanaan PPMU-SANIMAS
100%
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya kebutuhan
akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan
infrastruktur permukiman yang berkualitas dilakukan pada Program
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan terlihat bahwa cakupan pelayanan air bersih
perpipaan terlindungi baik perdesaan maupun perkotaan telah dilaksanakan
dengan baik sesuai target yang diharapkan 50,69% (Perdesaan) dan
75,46% (perkotaan). hal ini menjadi bagian dari meningkatnya persentase
rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 87,37% (104 %
melebihi target 84,00%) tahun 2014. Adapun Output yaitu bertambahnya
jangkauan ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan
dan perkotaan di 21 Kawasan perdesaan pada 7 kabupaten/kota (35 %
dari target 60 kawasan perdesaan) antara lain di Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten
Selayar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Toraja Utara. Sementara untuk
penyediaan sarana air minum perkotaan belum dilaksanakan melalui APBD
disebabkan oleh permasalahan lokasi dan anggaran. Adapun ketersediaan
jaringan air minum di Sulawesi Selatan di perkotaan sebagian besar
dilaksanakan melalui penambahan kapasitas SPAM IKK kecamatan pada
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
65
sumber anggaran APBN Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Sulawesi Selatan.
Dalam rangka mendukung pengembangan hal tersebut di atas juga
telah disusun AMDAL dan DED Air Bersih Mamminasata. Namun untuk
pengadaan Lahan IPA Regional Mamminasata belum dapat terlaksana
karena terkendala permasalahan lahan, akan tetapi di tahun 2015 kembali
diajukan karena merupakan program strategis dalam pengembangan air
bersih khususnya di kawasan Mamminasata. Dengan bertambahnya
ketersediaan prasarana dan sarana air bersih ini berarti tingkat cakupan
pelayanan pemenuhan dan kualitas air bersih masyarakat menjadi lebih
baik, dan ini berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan khususnya
derajat kesehatan masyarakat. sehingga pelayanan Pemerintah terhadap
penduduk/rumah tangga khususnya dalam layanan air minum akan
semakin meningkat.
Persentase Rumah tangga bersanitasi dicapai sebesar 82,61%
(107,5% melebihi target 76,78%) dan persentase penanganan
persampahan sebesar 82,47 % (100% dari target) di tahun 2014. Adapun
Outputnya antara lain bertambahnya sarana dan prasarana air limbah
berupa drainase tersier sepanjang 6.268 M’ (62,68% dari target 10.000 m’
yang direncanakan) yang tersebar di 14 kabupaten/kota yaitu Gowa,
Takalar, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Pinrang, Bone, Soppeng,
Wajo, Sidrap, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara. Sementara untuk MCK
yang terbangun sebanyak 2 unit dari target 5 unit (40% dari target 5 Unit)
di kabupaten Maros. Sedangkan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi
percontohan pengelolaan persampahan sistem komposting belum dapat
dilaksanakan karena keterbatasan lokasi dan anggaran. Penambahan
kapasitas jaringan air limbah juga dilaksanakan melalui sumber anggaran
APBN Satker Pengembangan Kinerja Penyehatan Lingkungan Permukiman
Sulawesi Selatan. Dengan terlaksananya pembangunan sektor ini maka
akan semakin memudahkan masyarakat memperoleh layanan terhadap
penyehatan lingkungan permukiman (PLP), sehingga dapat meningkatkan
cakupan sanitasi lingkungan kepada setiap penduduk/rumah tangga.
Dalam mendukung pelaksanaan tersebut di atas telah dilakukan itu
pembinaan aparat kabupaten / kota dalam hal pengelolaan air limbah dan
persampahan yang terfasilitasi sebanyak 111 orang (64,86 : 35,14 ) % dari
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
66
target 50 orang (65 : 35 ) %. Selain itu jug telah dilakukan Pra Lokakarya
dan Lokakarya Sanitasi yang diikuti 50 Orang aparat provinsi dan kab/kota.
Selain itu telah dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan Perencanaan Proyek Manajemen Unit (PPMU - PAMSIMAS, AMPL,
dan SANIMAS) yang diapresiasi dalam 3 dokumen laporan hasil
pelaksanaan yang mana keluarannya berupa pertemuan dan rapat
koordinasi pelaksanaan tahun 2014. Diharapkan dengan adanya program
pada setiap manajemen unit tersebut di atas baik terkait air bersih maupun
penyehatan lingkungan dapat lebih membuka akses kordinasi antara
masing-masing sektor yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang
sinergitas dan terpadu.
Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang selanjutnya
akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan tingkat capaian
rata-rata di atas 100 %.
➢ Program pengembangan perumahan dan permukiman
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN PERSEN
TASE (%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas
Persentase kawasan kumuh 0,100 % 0,100 % 100%
Rasio rumah layak huni 0,30 0,30 100%
Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan penataan bangunan, terbangunnya Wisma Negara kawasan COI
23% 23% 100%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25,00% 25,00% 100%
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 15,00% 15,00% 100%
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
20,00% 20,00% 100%
Panjang jalan lingkungan pada yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
4.800 M' 47.687,00
M' 993,48%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
67
Panjang drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun
5.000 M' 15.962,10
M' 319,24%
Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh
500 M' 17.548,84
M' 3.509,7
7%
Jumlah aparat yang Bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan
30 orang 30 orang 100%
Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan
1 Dok - 0%
Jumlah Dokumen strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman
1 Dok 1 Dok 100%
Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak
1.000 Unit rumah
969 Unit 96,90%
Rasio laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55) % dari 240 Orang
(60: 40) % dari 80 peserta
45 orang peserta (0
: 100) 56,25%
Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel
1 Dok. Pelaksanaa
n PPMU-PPIP
1 Dok. Pelaksanaan PPMU-
PPIP
100%
Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis 6.500 m'
19.145,65 M'
294,55%
Panjang jembatan pada kawasan strategis 120 m' - 0%
Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur manual bidang pemukiman
3 orang 75 orang 100%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
68
Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan pemberdayaan SDL
3 orang 5 orang 160%
Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal 1 Dok - 0%
Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan bangunan
4 buku Pedoman
4 buku Pedoman
100%
Jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan 75 orang 75 orang 100%
Jumlah aparat Provinsi yang bertambah penetahuannya dalam hal pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan
3 orang 3 Orang 100%
Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan
400 Rekomendasi hasil uji
500 Rekomendasi hasil
uji
125%
Jumlah majalah yang terbit tentang informasi bangunan gedung dan norma permukiman
1 Majalah 1 Majalah 100%
Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B
1 Sistem Website
Th-1
1 Sistem Website
Th-1 100%
Jumlah Pelaksanaan Seminar PIP2B
1 kali 1 kali 100%
Jumlah tahapan pembangunan Menara COI dari timur indonesia bangkit
- - 0%
Jumlah tahapan pembangunan wisma negara Tahap I - 0%
Jumlah tahapan pembangunan museum 1.000 pahlawan nusantara
- - 0%
Jumlah tahapan pembangunan Mesjid Rahimakumullah
- - 0%
Jumlah gedung perkantoran yang terbangun 1 Unit 1 Unit 100%
Jumlah gedung perkantoran dalam pemeliharaan 1 Unit 1 Unit 100%
Jumlah bangunan / gedung negara yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
1 Unit 1 Unit 100%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
69
Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
2 Unit 2 Unit 100%
Jumlah Fasilitas Sosial yang terbangun bagi masyarakat 2 Unit 2 Unit 100%
Jumlah kawasan dalam pematangan lahan 1 Kws 1 Kws 100%
Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan
25 orang 36 Orang 144%
Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung 1 dok 1 dok 100%
jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 laporan 1 laporan 100%
Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan
1 program - 0%
Jumlah laporan pengelola teknis
1 laporan 1 laporan 100%
Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung 1 dok 1 Dok 100%
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung
60 orang 70 orang 116%
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Pendataan Bangunan Gedung
30 orang 65 orang 216%
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penatausahaan Rumah Negara
60 orang - 0%
Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung
60 orang 70 orang 116%
Jumlah aparat yang terbina setelah mengikuti Sosilisasi Pembinaan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
60 orang 70 orang 116%
Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi 2 Kws 5 Kws 250%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
70
Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi 1 Bgn - 0%
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya
kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga
miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas juga
dilakukan pada Program Program Pengembangan Perumahan dan
Permukiman terlihat bahwa pencapaian kualitas lingkungan perumahan
dan pemukiman yang masih diperlukan fasilitas prasarana dan sarana
yang memadai dan sehat, terutama kondisi kawasan kumuh yang saat ini
persentasenya masih terdapat 0,100 % wilayah perkotaan atau
4.106,70 Ha yang belum tertangani di berbagai kawasan kabupaten/kota
sampai dengan tahun 2014.
Peran serta Pemerintah Daerah terus di tingkatkan melalui
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perumahan dan
permukiman, peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman
kumuh padat perkotaan serta bagi masyarakat kurang mampu. Adapun
upaya-upaya yang dilakukan yaitu pembangunan jalan lingkungan di
beberapa kabupaten kota pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI,
Kasiba, Lisiba, KTP2D, Rusun dan swasta dengan panjang 47.687 m’
(993,48% yang mana jauh melebihi dari target yang direncanakan 4.800
m’) dan pembangunan drainase lingkungan pada kawasan yang sama
sepanjang 15.962 m’ ( 319,24% yang juga melebihi dari target rencana
5.000 m’) yang tersebar di 22 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Hal ini
menunjukkan semakin terbukanya aksesibilitas masyarakat di kawasan-
kawasan perumahan sehingga mobilitas perekonomian masyakarat
menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu dengan pembangunan
infrastruktur drainase lingkungan menjadikan luas genangan akan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
71
semakin berkurang, sehingga dampak banjir dapat diminalisir pada
kawasan tersebut.
Sementara pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan
rendah dan kumuh juga dibangun jalan lingkungan sepanjang 17.548 m’
(3.509,7% dari target 500 m’) yang tersebar di 78 lokasi
12 kabupaten/kota yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai,
Wajo, Bone, Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara, Selayar, dan Bulukumba.
Dengan tersediannya infrastruktur tersebut dapat meningkatkan
aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di kawasan permukiman tersebut,
termasuk memperbaiki akses ekonomi yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan mayarakat, sehingga berdampak semakin baiknya
lingkungan pada kawasan MBR dan kumuh yang tertangani.
Selain itu di kawasan strategis juga dilakukan pembangunan jalan
lingkungan sepanjang 19.145,65 m’ ( 294,55% dari target 6.500 m’) yang
tersebar di 12 Kabupaten/Kota yaitu Makassar, Maros, Bantaeng, Pinrang,
Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan
Enrekang jauh melebihi dari target tahun 2014 ini. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin terbukanya kantong-kantong perekonomian dan
aksesibilitas masyarakat khususnya di kawasan strategis seperti kawasan
lahan pangan berkelanjutan, sehingga mobilitas hasil-hasil produksi
menjadi lebih baik terutama jangkauan pemasaran kebutuhan utama
terhadap kawasan lainnya dapat dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut
selanjutnya akan menjalin sinergitas hubungan perekonomian, yang mana
pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan
masyarakatnya.
Pencapaian rasio rumah layak huni sebesar 0,30 telah dilakukan
oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas rumah bagi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
72
masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan melakukan peningkatan
kualitas bagi rumah rakyat miskin sebanyak 969 unit rumah (96,90 %
dari target 1.000 unit rumah) yang tersebar di 24 kabupaten / kota. Hal
ini merupakan wujud dari perhatian Pemerintah, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam
membantu peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
Mendukung hal tersebut di atas juga telah dilakukan Sosialisasi
peraturan perundang-undangan bidang perumahan yang sebanyak
30 orang aparat kabuaten/kota se Sulawesi Selatan (100 % dari target),
Penyuluhan dan pengawasan lingkungan sehat perumahan kepada
masyarakat dan aparat terkait sebanyak 45 orang peserta diamana Rasio
laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak
lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (0 : 100)%. Selain itu
pelaksanaan strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman
telah dilakukan serta Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan serta
Perencanaan Proyek Manajemen Unit (PPMU - PPIP) telah dilaksanakan
dan diapresiasi dalam dokumen laporan hasil pelaksanaan yang mana
keluarannya berupa pertemuan dan rapat koordinasi pelaksanaan tahun
2014. Diharapkan dengan adanya koordinasi pedoman perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan perumahan di Sulawesi Selatan serta program
pada setiap manajemen unit tersebut di atas baik terkait pengembangan
infrastruktur permukiman dapat lebih membuka akses kordinasi antara
masing-masing sektor yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang
sinergitas dan terpadu.
Penataan Kawasan Centre Point of Indonesia (COI) juga telah
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejak tahun 2010, dan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
73
pada tahun 2014 ini juga telah menyelesaikan tahapan Sayembara dan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisma Negara. Namun belum
terdapat realisasi fisik di lapangan oleh karena adanya beberapa
pertimbangan, walaupun berdasarkan beberapa dokumen pendukung
terkait hal tersebut telah tersedia sebagai prasyarat dilakukannya
pembangunan fisik pada kawasan ini . Wisma Negara diharapkan menjadi
bagian dari tindak lanjut pengembangan kawasan terpadu COI. Hal ini
menjadi bentuk dukungan moril bagi kepentingan publik di sektor sosial
ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional.
Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung juga telah
dilaksanakan antara lain yaitu gedung perkantoran yang terbangun
(1 Unit : Gedung Siaran Kantor Dinas Perhubungan), gedung perkantoran
dlm pemeliharaan (1 Unit : Kws. Kampus II Badan Diklat Pemprov.
Sulsel), bangunan/gedung negara yg mengalami peningkatan nilai dengan
pembangunan sarana pagar (1 Unit : Gd. SDN. No. 204 Sompe
Kec. Sabbangparu Kab. Wajo), fasiltas umum masyarakat yang
mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
(2 Unit : Lapangan Upacara Ds. Bonerate Kec. Passimarannu Kab. Selayar
dan Lap. Sepak Bola Ds. Onto Kab. Selayar), Fasilitas Sosial yg terbangun
bagi masyarakat (2 Unit : Museum Mini Gantarang Lalang Bata
Ds. Bontomarannu kab. Selayar dan Mushallah SMPN Bikeru Sinjai Selatan
Kab. Sinjai), kawasan dalam pematangan / Penimbunan lahan
(2 Kws : Kws. Gereja Toraja Evata Panakkukang & Gereja Lahairoi
Jl. Komp. IDI Makassar), dan Pembangunan Toilet Kantor Gubernur.
Secara umum terealisasi rata-rata 100 % dan seluruh indikator tersebut
menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya akses pilihan demikian pula
dengan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang mana diharapkan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
74
dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan dalam pemanfaatan penataan
bangunan dan lingkungan.
Selain itu pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung telah
dilakukan dengan capaian jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang
terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan
dan lingkungan (25 Orang), Jumlah dokumen harga satuan bangunan
gedung (1 Dok), jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen
perencanaan (1 Dok. Lap.), Jumlah laporan pengelola teknis (1 Dok.
Lap.), Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung (1 Dok). Sosialisasi
Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung (60 Orang), Sosialisasi
Pendataan Bangunan Gedung (30 Orang), Sosialisasi Penatausahaan
Rumah Negara (60 Orang), Sosialisasi Penyusunan Harga Satuan
Bangunan Gedung (60 Orang), Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Teknis
Bangunan Gedung (60 Orang). Secara umum terealisasi 100 %, hal ini
merupakan bentuk dukungan teknis dalam proses pembangunan terkait
bangunan dan lingkungan gedung.
Pengembangan / Revitalisasi terhadap Kawasan Cagar Budaya dan
Bangunan Bersejarah juga telah dilakukan di tahun 2014 ini seperti
revitalisasi kawasan cagar budaya di 5 Kws kabupaten/kota (250 % dari
target) yaitu : (Kws Pekuburan Ds.Sengka, Kec. Bonto Nompo Selatan
Kab. Gowa, Kws.Makam Bersejarah Lingk. Lembang-Lembang
Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Kws. Makam Kuburan
Tongkonan Karre Penanian Kab. Torut, Kws. Makam Karaeng Labuakkang
Kab. Pangkep dan Kws. Taman Makam Pahlawan Kec. Maiwa
Kab. Enrekang). Dengan dilaksanakan revitalisasi pada kawasan tersebut
menjadikannya lebih berkualitas dan terpelihara, sehingga dapat menarik
para pengunjung baik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
75
datang berkunjung ke obyek cagar budaya dan bersejarah tersebut yang
secara tidak langsung memberikan dampak dan berkontribusi positif
kepada daerah dan masyarakat sekitar.
Kinerja UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dilaksanakan
melalui pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur dengan hasil yang
dicapai yaitu Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur
manual bidang pemukiman sebanyak 5 Orang dan Jumlah aparat
pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan
pemberdayaan Sumber Daya Lokal melalui kursus pengujian sebanyak 1
orang.
Selain itu terkait harga satuan dan pemetaan bahan bangunan lokal
telah dilakukan dengan hasil jumlah dokumen yang terbit tentang
pedoman standarisasi bahan bangunan lokal sebanyak 4 edisi Buku
Pedoman dan jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan sebanyak
75 Orang.
Melalui Sistem Pengujian Bahan Bangunan telah diterbitkannya 500
Rekomendasi Hasil Uji bahan bangunan yang berkualitas standar dan
layak, serta mengikutsertakan aparat Provinsi dalam hal pengujian bahan
bangunan melalui kursus dan pelatihan sebanyak 3 Orang.
Operasonal website PIP2B di tahun 2013 tetap dilanjutkan dengan
juga menerbitkan 1 Majalah/Buletin tentang informasi bangunan gedung
dan norma permukiman serta ketersediaan sistem informasi website
tentang PIP2B (1 Sistem Informasi Web), sehingga hasil-hasil
pembangunan sumber daya lokal tetap dapat diakses. Selain itu
Peningkatan SDM aparat melalui Seminar (PIP2B) terkait peraturan di
bidang permukiman dan bangunan gedung sebanyak 1 Kali.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
76
Secara umum kinerja UPTD SDL rata-rata 100%, hal ini diharapkan
agar pengembangan sumber daya lokal yang berhubungan dengan
standar prosedural perkim dan NSPM bangunan gedung dan yang
terutama adalah dalam hal pengujian bahan bangunan menjadi sarana
pengendalian dan evaluasi bahan dan material lokal yang digunakan,
sehingga ke depan dapat menghasilkan obyek obyek pembangunan
infrastruktur yang baik dan berkualitas.
Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang
selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan
tingkat capaian rata-rata di atas 100 %.
2
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang berkualitas, sensistif gender dan memperhatikan
kearifan lokal
Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2014
mencapai 100 % yang termasuk dalam kategori sangat baik. Target dan
realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini dapat diuraikan
sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN PERSENTASE
(%)
1 2 3
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal
Rasio ketaatan terhadap RTRW
0,58 0,58 100%
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
18,00 18,00 100%
Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
1 Produk P.K. RTRW
Provinsi
1 Produk P.K. RTRW
Provinsi 100%
Jumlah produk RTR kawasan strategis Provinsi
2 Produk RTR Kws
2 Produk RTR Kws
100%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
77
Jumlah perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan
4 Kws 4 Kws 100%
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait pedoman penyusunan RDTR
50 Orang 50 Orang 100%
Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait penyusunan kawasan strategis provinsi
50 Orang 50 Orang 100%
Jumlah kab/kota terprogram dalam sosialisasi pengembangan kota hijau
3 Kab/kota 3 Kab/kota 100%
Jumlah kawasan kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RDTR Kab/kota
5 kws Kab/kota
14 kws Kab/kota (Lanjutan)
100%
Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/ revisi RPIJM
2 Kab/kota 2 Kab/kota 100%
Jumlah frekwensi Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN berdasarkan RTRW
1 kali Rakor (50 orang)
1 kali Rakor (50 orang)
100%
Jumlah aparat yang terbina dalam pengembangan sistem infokom penataan ruang
50 orang 50 orang 100%
Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel
1 kws 2 kws 200%
Frekwensi monev pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWN dan RTRWP
12 bulan 12 bulan 100%
Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel
50 orang 50 orang 100%
Jumlah PERGUB yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang
1 PERGUB - 0%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
78
Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota
1 Dok 1 Dok 100%
Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan Kota
1 Dok 1 Dok 100%
Meningkatnya pengetahuan aparat tentang pengendalian tata ruang (NSPK, SPM, PPNS)
50 orang - 0%
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Kota Baru Mamminasata
1 Produk dokumen
- 0%
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Maritim Mamminasata
1 Produk dokumen
- 0%
Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Pendidikan Mamminasata
1 Produk dokumen
- 0%
Jumlah RDTR penataan kawasan Bantaran Sungai Tallo, Sungai Maros dan Pammukulu
1 Produk dokumen
- 0%
Tersediannya sistem informasi berbasis GIS
sistem infomasi GIS
th- 2014 - 0%
Tersediannya buletin mamminasata
4 Edisi buletin
4 Edisi buletin
100%
Tersediannya portal website mamminasata
Portal Website Th-
2014
Portal Website Th-
2014 100%
Tersediannya galeri penataan ruang mamminasata
1 galeri
1 Galeri - (telah
dianggarkan melalui
APBN dan terealisasi)
100%
Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
50 orang aparat
50 orang aparat
100%
Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KSN perkotaan Mamminasata
1 dok. NSPK - 0%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
79
Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata
50 orang aparat
- 0%
Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan Mamminasata
2 Kali setahun
6 Kali setahun
300%
Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata 2 DED RTH - 0%
Bertambahnya kuantitas RTH di Mamminasata 2 obyek RTH - 0%
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan persampahan 3R kawasan Mamminasata
50 Orang - 0%
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur resapan pengendali banjir kawasan Mamminasata
50 Orang - 0%
Jumlah lembaga yang terbentuk dalam rangka peningkatan kualitas KSN Mamminasata
2 Kelembagaan
(Pengelola TPA Regional MM dan Air
bersih Regional MM
- 0%
Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pengelolaan kawasan perkotaan
50 orang - 0%
Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi komparatif perkotaan Mamminasata
20 orang - 0%
Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi perkantoran UPTD MM
1 dok 1 dok 100%
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata
1 dok 1 dok 100%
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Persampahan Mamminasata
1 dok 1 dok 100%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
80
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran terwujudnya
perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas,
sensistif gender dan memperhatikan kearifan lokal yang dihasilkan
oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai
berikut :
Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58 Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh kabupaten dan kota
dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW, sehingga koneksitas
setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat menghasilkan pembangunan
yang berkualitas dan terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas
telah dilakukan penyusunan produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
(1 Produk dokumen) dan produk RTR kawasan strategis Provinsi (2 Produk
RTR : RTR Kws Lahan Pangan Berkelanjutan dan RTR Kawasan Terpadu
Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata COI). Sedangkan untuk RDTR
kawasan strategis kabupaten kota yang difasilitasi antara lain 14 RDTR
kawasan kab/kota (lanjutan) yaitu : Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab.
Sinjai, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws. Emas
Garongkong Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws. Pesisir Kab. Barru, Lanj. RDTR
Kws. Perkotaan Kab. Pangkep, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Masamba
Kab. Lutra, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Belopa Kab. Luwu, Lanj. RDTR
Kws. Perkotaan Malili Kab. Lutim, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab.
Bulukumba, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab. Pinrang, lanj. RDTR
Kws. Perkotaan Bontomatene kab. Selayar, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan
Pasimasunggu Kab. Selayar, lanj. RDTR Kws. Kota Baru Kab. Gowa,
Lanj. penyusunan RDTR Kws. Kota Baru Kab. Maros. sehingga acuan dan
rujukan terkait tindak lanjut dokumen rencana teknis RTRW yaitu RDTR
kawasan strategis provinsi maupun RDTR kawasan Kab/kota dilakukan
sesuai potensi dan kemampuan daerah dalam pengembangan wilayah
masing-masing.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
81
Dukungan peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui
Sosialisasi terkait pedoman penyusunan RDTR Kab/kota dan Kawasan
Strategis Provinsi (masing-masing 50 orang), serta Pelatihan
Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang bagi
aparat kabupaten / kota sebanyak 50 orang, serta pelatihan aparat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel juga sebanyak 50 Orang.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN
berdasarkan RTRW (1 kali Rakor) telah dilakukan, yang didukung oleh
Penyusunan Dokumen revisi RPIJM Kabupaten Bantaeng.
Selain itu dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan Rasio
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rasio persatuan luas wilayah ber
HPL/HGB 18,00 telah dilakukan Lanjutan Perencanaan kawasan RTH / Hutan
kota untuk penghijauan kab/kota di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa,
Maros dan Enrekang serta penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota :
Maros, Pangkep, Pinrang, Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu, Lutra,
Palopo, Enrekang, Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba
dan Selayar. Sedangkan pengembangannya dilakukan melalui fasilitasi
pembangunan kawasan RTH / Hutan kota di Sulsel dilaksanakan
di 2 Kawasan kab/kota yaitu Kab. Enrekang dan Luwu.
Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang telah disusun Laporan
koordinasi dan fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota dan
dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan
Kota. Sementara dukungan pengembangan SDM bagi aparat maupun
masyarakat dalam rangka sosialisasi pengembangan kota hijau yang
dilakukan di 3 Kab/Kota yaitu Wajo, Bone dan Soppeng.
UPTD Mamminasata juga telah melaksanakan sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
82
Mamminasata 50 orang (Sosialisasi Pergub. ttg Perizinan pada Kws
Strategis Provinsi) . Tersediannya buletin mamminasata (4 Edisi Buletin),
Tersediannya portal website mamminasata (1 Portal Web) ; khusus
Pembangunan galeri penataan ruang mamminasata terealisasi melalui APBN
dan tahun 2015 ini dilakukan pemeliharaan (pengembangan kualitas) galeri
tersebut.
Monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan
Mamminasata dilakukan sebanyak 6 kali di tahun 2014. Dan terkait
penatausahaan administrasi perkantoran UPTD MM tertuang dalam laporan
pelaksanaan (1 Dok).
Selain itu telah dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan PPMU- Air Bersih Mamminasata dan Persampahan Mamminasata
yang diapresiasi dalam 2 dokumen laporan hasil pelaksanaan tahun 2014.
Diharapkan dengan adanya program pada setiap manajemen unit tersebut
di atas baik terkait air bersih, penyehatan lingkungan maupun infrastruktur
permukiman dapat lebih membuka akses kordinasi antara masing-masing
sektor yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang sinergitas dan
terpadu.
33
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah
yang kuat, efektif, efisien, transparan dalam mendukung reformasi
birokrasi
Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2014 secara
keseluruhan mencapai rata-rata 100 % yang termasuk dalam kategori
sangat baik. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya
sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
83
3. Program peningkatan pengembangan system perencanaan dan system
evaluasi kinerja SKPD
Adapun uraian sebagaimana 3 program yang mendukung sasaran
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
➢ Program pelayanan administrasi perkantoran.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN PERSENTASE
(%)
1 2 3 4 5
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal
100% 100% 100%
Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
1 tahun 1 tahun 100%
Jumlah dokumen Kehumasan SKPD 1 Dok 1 Dok 100%
Banyaknya waktu efektif yang tersedia dalam rangka tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD
1 Tahun 1 Tahun 100%
Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI
1 Dok 1 Dok 100%
Banyaknya waktu efektif dalam pemantapan koordinasi kinerja program dan kegiatan SKPD
1 Tahun 1 Tahun 100%
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa Sasaran Terwujudnya
kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat,
efektif, efisien, transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
84
yang terealisasi atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan hasil yang dicapai tersedianya prasarana dan sarana perkantoran
dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Tarkim Sulsel selama 1 tahun
anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan
administrasi SKPD yang ditunjang semakin meningkat kinerja sistem
pelayanan kehumasan dan peran serta PNS dalam pengembangan KORPRI
SKPD. Layanan Pengadaan/Penatausahaan pengadaan barang dan jasa
SKPD juga telah dilaksanakan dalam rangka tertibnya pelaksanaan proses
pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu melalui proses sistem
e-procrurement pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas Tarkim Sulsel
tahun 2014
Selain itu tercapainya tujuan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah
Pusat maupun kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan dan
sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Sulsel tahun 2014, termasuk koordinasi dalam implementasi Rapat Kerja
Lingkup ke PU-an Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan bagian dari
pencapaian tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk
menjamin kinerja yang optimal.
Kinerja dari sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang
selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan tingkat
capaian rata-rata di atas 100 %.
➢ Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN PERSENTASE
(%)
1 2 3 4 5
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel
100% 100% 100%
Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan
1 Dok 1 Dok 100%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
85
Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca
3 Dok 4 Dok
(termasuk Prognosis)
100%
Meningkatnya pengetahuan aparat provinsi dan kab/kota tentang administrasi kepegawaian
30 orang 75 orang 250%
Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai
1 dok dokumen laporan penyusunan ANJAB dan analisis kebutuhan pegawai
75%
Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD 1 Dok 1 Dok 100%
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa Sasaran Terwujudnya
kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat,
efektif, efisien, transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
yang terealisasi atas Program peningkatan kapasitas dan kinerja
SKPD dengan hasil yang dicapai tertibnya pelaksanaan administrasi
keuangan sehingga dapat mendorong peningkatan sistem pelaporan
keuangan SKPD yaitu Laporan keuangan Neraca, CALK, LRA yang
digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini yang ditunjang semakin meningkat kinerja sistem administrasi
kepegawaian dengan meningkatnya pengetahuan aparat provinsi tentang
administrasi kepegawaian sebanyak 75 orang, serta tersedianya dokumen
laporan penyusunan ANJAB dan analisis kebutuhan pegawai 1 dokumen.
Selain itu terkait penataan asset daerah Dinas Tarkim juga telah dilakukan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
86
penyusunan laporan pengelolaan dan data asset SKPD sebagai bagian dari
mempertahankan opini WTP Provinsi Sulsel Tahun 2014.
Kinerja dari sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang
selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan tingkat
capaian rata-rata di atas 100 %.
➢ Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan
system evaluasi kinerja SKPD.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN PERSENTASE
(%)
1 2 3 4 5
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional
100% 100% 100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD
1 Dok. Renja
Tahun 2015
1 Dok. Renja Tahun 2015
100%
Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan 4 Dok 4 Dok 100%
Jumlah Laporan Bulanan-Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota
17 Dok. Laporan Bulanan- Triwulan-
Tahunan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.
Laporan Bulanan per
Paket Kab/Kota
17 Dok. Laporan Bulanan-
Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan
dan 12 Dok. Laporan Bulanan
per Paket Kab/Kota
100%
Jumlah dokumen LAKIP SKPD 1 Dok. LAKIP
1 Dok. LAKIP 100%
Jumlah buku informasi SKPD, Data Base Keciptakaryaan dan Dokumen identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota
1 Buku informasi SKPD, 1
Dok. Data Base
Keciptakaryaan dan 5
Dok. Identifikasi
data sektoral
urusan Tata Ruang dan permukiman Kab/kota
1 Buku informasi
SKPD, 1 Dok. Data Base
Keciptakaryaan dan 8
Dok. Identifikasi
data sektoral urusan Tata Ruang dan
permukiman Kab/kota
100%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
87
Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan SKPD
1 kali 1 kali 100%
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa Sasaran Terwujudnya
kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat,
efektif, efisien, transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
yang terealisasi atas Program peningkatan pengembangan sistem
perencanaan dan system evaluasi kinerja SKPD dengan hasil yang
dicapai yaitu tersusunnya RKA dan DPA Pokok dan Perubahan Tahun 2014
serta Dokumen Rencana kerja Tahun 2015 SKPD. Dokumen-dokumen
tersebut digunakan sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan
untuk tahun 2014 dan perencanaan di tahun 2015. Selain itu juga telah
disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Tarkim Prov. Sulsel tahun 2014. Dokumen tersebut
digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan
Permukiman.
Selain itu pula telah tersusun dokumen buku informasi SKPD
(1 Buku), Data Base Keciptakaryaan (1 Dokumen) dan 8 Dokumen
identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota (Identifikasi
kws. Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah Sulsel, Identifikasi Kawasan
Kumuh dan Luas Genangan, Identifikasi RTH Ber-HPL/HGB, Identifikasi
Sarana Prasarana Persampahan Kab.Luwu, Identifikasi Sarana Prasarana
Persampahan Kota Palopo, Identifikasi Sarana Prasarana Persampahan
Mamminasata, Identifikasi Sumber-sumber air baku potensial Pedesaan
Sulsel dan Identifikasi Persampahan kab. Soppeng). Dengan tersusunnya
dokumen tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk kebutuhan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
88
penyusunan perencanaan sektor keciptakaryaan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman.
Dinas Tarkim juga ikut serta dalam pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi in Cooporated Development
Expo ( SIDE ) tahun 2014. sebagai salah satu peserta SKPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berpartisipasi dan mendapatkan
apresiasi sebagai Juara Harapan II pada pameran tersebut. Diharapkan
bahwa ketersediaan dan penyebarluasan informasi pembangunan
khususnya lingkup keciptakaryaan dapat diketahui oleh masyarakat luas
sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja pada tahun selanjutnya. Hal ini
merupakan bagian dari peningkatan sistem perencanaan dan evaluasi
kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 besar Nasional.
Kinerja dari sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang
selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan tingkat
capaian rata-rata di atas 100 %.
3. Indikator Kinerja Utama
#
Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni
(khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur
permukiman yang berkualitas.
➢ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
penyehatan lingkungan.
Penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus utama untuk
ditangani sejalan dengan komitmen internasional yang tertuang dalam
Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 dan Target Provinsi
Sulawesi Selatan hingga tahun 2014.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
89
Cepatnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan
maupun di pedesaan mengakibatkan beban hidup semakin tinggi dan
kualitas permukiman seperti sanitasi dan air bersih mengalami
degradasi. Gejala peningkatan kebutuhan air diperkirakan akan terus
meningkat seiring pertumbuhan populasi penduduk dan kemajuan
kegiatan ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penanganan Penyehatan
lingkungan permukiman / sanitasi merupakan upaya membuang limbah
cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan
hidup sehat, baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan
perumahan. Adapun bagian dari Pengembangan tersebut terdiri
Pengelolaan Air limbah, Persampahan dan Sistem Saluran Drainase.
Penyediaan layanan sanitasi menjadi salah satu fokus utama
untuk ditangani sejalan dengan komitmen internasional yang tertuang
dalam Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 dan Target Provinsi
Sulawesi Selatan hingga tahun 2014. Di harapkan dengan pembenahan
layanan tersebut maka kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan dan
kebersihan, khususnya di kawasan perkotaan bisa ditingkatkan. Tujuan
Program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan prasarana dan sarana
penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan
kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, produktif dan
berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Secara Umum rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk
tahun 2014 mencapai 100 % yang termasuk dalam kategori sangat
baik. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini
dapat diuraikan sebagai berikut :
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
90
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN
2013-2018
TARGET TAHUN
2014
REALISASI TAHUN
2014
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN
S.D TH. 2014
VOLUME %
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya keterpenuhan
kebutuhan akan rumah layak huni
(khususnya rumah tangga
miskin) dan infrastruktur
permukiman yang berkualitas
Persentase rumah tangga pengguna
air bersih / Cakupan air
bersih penduduk
87% 84,00% 87,37% 104,00% 87,37% 100,43%
Persentase rumah
tangga bersanitasi
80% 76,78% 82,61% 107,50% 82,61% 103,26%
Persentase penanganan
sampah
85% 82,47% 82,47% 100% 82,47% 97,02%
Ketersediaan
sistem jaringan pelayanan air
minum perdesaan di 350 kawasan
perdesaan
350 kws
perdesaan (175.000
Jiwa)
60 kws
perdesaan (30.000
Jiwa)
21 kws
perdesaan (10.500
Jiwa)
35,00% 21 kws
perdesaan (10.500
Jiwa)
6,00%
Ketersediaan sistem jaringan
pelayanan air
minum perkotaan di 10 kawasan
perkotaan
10 kws perkotaan
(5.000
Jiwa)
2 kws perkotaan
(1.000
Jiwa)
0 0% 0 0%
Persentase cakupan
pelayanan air bersih perpipaan
terlindungi perdesaan
61,00% 50,69% 50,69% 100% 50,69% 83,09%
Persentase
cakupan pelayanan air
bersih perpipaan
terlindungi perkotaan
85,26% 75,46% 75,46% 100% 75,46% 88,51%
Luas kawasan pembebasan
lahan IPA Regional
Mamminasata
1 Kawasan (5 Ha)
1 Kawasan (5 Ha)
- 0% - 0%
Panjang drainase
tersier yang terbangun
50.000 m' 10.000 m' 6.268,33
m'
62,68% 6.268,33
m'
12,54%
Jumlah MCK yang terbangun
24 Unit 5 Unit 2 Unit 40,00% 2 Unit 8,33%
Jumlah kontainer
yang tersedia
48 Unit 10 Unit - 0% - 0%
Jumlah Arm Roll Truck yang
tersedia
5 Unit 1 Unit - 0% - 0%
Jumlah Motor
sampah tiga rida
yang tersedia
24 Unit 5 Unit - 0% - 0%
Rasio aparat laki-
laki dan
perempuan yang terbina tentang
teknik pengolahan air limbah dan
persampahan
250 orang
(50 : 50 )
%
50 orang
(65 : 35 )
%
- 0% - 0%
Jumlah kawasan
yang mengelola
persampahan melalui sistem
komposting
5 Kws 1 Kws - 0% - 0%
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya
kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
91
miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas dilakukan
pada Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan terlihat bahwa cakupan
pelayanan air bersih perpipaan terlindungi baik perdesaan maupun
perkotaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang
diharapkan 50,69% (Perdesaan) di tahun 2014 terjadi peningkatan
dibanding tahun 2013 sebesar 49,78% dan untuk cakupan di perkotaan
meningkat menjadi 75,46% dibanding tahun 2013 terealisasi 70,84 %.
Akan tetapi secara komulatif tingkat capaian air bersih perpipaan di
tahun 2014 ini sebesar 60,09 % terjadi peningkatan dari sebelumnya
tahun 2013 dengan capaian sebesar 57,65 %. Hal ini menjadi bagian
dari meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan air
bersih sebesar 87,37% (104 % melebihi target 84,00%) tahun 2014.
Adapun Output yaitu bertambahnya jangkauan ketersediaan
sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan dan perkotaan di
21 Kawasan perdesaan pada 7 kabupaten/kota (35 % dari target 60
kawasan perdesaan) antara lain di Kabupaten Maros, Kabupaten
Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar,
Kabupaten Bone, dan Kabupaten Toraja Utara. Dibanding tahun 2013
penambahan sistem jaringan prasarana dan sarana air bersih/minum
terdapat di 61 kawasan perdesaan dan di 3 kawasan perkotaaan.
Sementara untuk penyediaan sarana air minum perkotaan belum
dilaksanakan melalui APBD di tahun 2014 ini disebabkan oleh
permasalahan lokasi dan anggaran. Adapun ketersediaan jaringan air
minum di Sulawesi Selatan di perkotaan sebagian besar dilaksanakan
melalui penambahan kapasitas SPAM IKK kecamatan pada sumber
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
92
anggaran APBN Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Sulawesi Selatan.
Dalam rangka mendukung pengembangan hal tersebut di atas
juga telah disusun AMDAL dan DED Air Bersih Mamminasata. Namun
untuk pengadaan Lahan IPA Regional Mamminasata belum dapat
terlaksana karena terkendala permasalahan lahan, akan tetapi di tahun
2015 penganggarannya diajukan kembali karena merupakan program
strategis dalam pengembangan air bersih khususnya di kawasan
Mamminasata. Dengan bertambahnya ketersediaan prasarana dan
sarana air bersih ini berarti tingkat cakupan pelayanan pemenuhan dan
kualitas air bersih masyarakat menjadi lebih baik, dan ini berdampak
pada perbaikan kualitas kehidupan khususnya derajat kesehatan
masyarakat. sehingga pelayanan Pemerintah terhadap penduduk/rumah
tangga khususnya dalam layanan air minum akan semakin meningkat.
Persentase Rumah tangga bersanitasi meningkat sebesar 82,61%
(107,5% melebihi target 76,78%) di tahun 2014 dan dibanding tahun
2013 persentasenya 81,08 %. Sementara persentase penanganan
persampahan sebesar 82,47 % (100% dari target) di tahun 2014.
Adapun Outputnya antara lain bertambahnya sarana dan prasarana air
limbah berupa drainase tersier sepanjang 6.268 M’ (62,68% dari target
10.000 m’ yang direncanakan) yang tersebar di 14 kabupaten/kota
yaitu Gowa, Takalar, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Pinrang,
Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara.
Dibanding tahun 2013 terbangun sepanjang 12.560,90 m’. Sementara
untuk MCK yang terbangun sebanyak 2 unit dari target 5 unit (40% dari
target 5 Unit) di kabupaten Maros dan dibanding tahun 2013 terbangun
sebanyak 3 unit. Sedangkan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
93
percontohan pengelolaan persampahan sistem komposting belum dapat
dilaksanakan karena keterbatasan lokasi dan anggaran. Penambahan
kapasitas jaringan air limbah juga dilaksanakan melalui sumber
anggaran APBN Satker Pengembangan Kinerja Penyehatan Lingkungan
Permukiman Sulawesi Selatan. Dengan terlaksananya pembangunan
sektor ini maka akan semakin memudahkan masyarakat memperoleh
layanan terhadap penyehatan lingkungan permukiman (PLP), sehingga
dapat meningkatkan cakupan sanitasi lingkungan kepada setiap
penduduk/rumah tangga.
Dalam mendukung pelaksanaan tersebut di atas telah dilakukan
itu pembinaan aparat kabupaten / kota dalam hal pengelolaan air
limbah dan persampahan yang terfasilitasi sebanyak 111 orang (64,86 :
35,14 ) % dari target 50 orang (65 : 35 ) %. Selain itu jug telah
dilakukan Pra Lokakarya dan Lokakarya Sanitasi yang diikuti 50 Orang
aparat provinsi dan kab/kota.
Untuk lebih meningkatkan pencapaian jangkauan dan cakupan
sistem pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan di provinsi
Sulawesi Selatan sampai kepada target yang diinginkan tahun 2014 ,
maka dalam rangka pencapaian target tersebut indikator kinerja ini
mendapat dukungan dana yang bersumber dari APBN sebagaimana
yang tergambar pada tabel alokasi dana dan realisasi anggaran APBN
tahun 2014 pada pembahasan selanjutnya.
Dengan bertambahnya ketersediaan prasarana dan sarana air
bersih, sanitasi dan persampahan ini berarti tingkat cakupan pelayanan
pemenuhan dan kualitas air bersih masyarakat menjadi lebih baik, dan
ini berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan khususnya derajat
kesehatan masyarakat. Dan indikator sasaran tersebut telah dilakukan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
94
dengan sangat baik yang selanjutnya akan dilakukan operasional
kegiatan berkelanjutan. Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat
baik yang selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan
dengan tingkat capaian rata-rata di atas 100 %.
➢ Program pengembangan perumahan dan permukiman
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
TAHUN 2013-2018
TARGET
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2014
PERSEN
TASE (%)
CAPAIAN S.D TH. 2014
VOLUME %
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
keterpenuhan kebutuhan akan
rumah layak huni (khususnya
rumah tangga miskin) dan
infrastruktur permukiman
yang berkualitas
Persentase
kawasan kumuh
0,080 % 0,100 % 0,100 % 100% 0,100 % 80%
Rasio rumah layak huni
0,50 0,30 0,30 100% 0,30 60%
Terwujudnya
penataan kawasan permukiman dan
penataan bangunan,
terbangunnya Wisma Negara
kawasan COI
100% 23% 0% 0% 0% 0%
Cakupan
ketersediaan rumah layak huni
45,00% 25,00% 25,00% 100% 25,00% 55,55%
Cakupan layanan rumah layak huni
yang terjangkau
35,00% 15,00% 15,00% 100% 15,00% 42,86%
Cakupan
lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung dengan PSU
30,00% 20,00% 20,00% 100% 20,00% 66,67%
Panjang jalan
lingkungan pada yang terbangun
pada kawasan perumahan
PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba,
KTP2D dan Rusun
28.100 M' 4.800 M' 47.687,00
M'
993,48% 47.687,00
M'
169,70%
Panjang drainase lingkungan yang
terbangun pada kawasan
perumahan
PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba,
KTP2D dan Rusun
26.750 M' 5.000 M' 15.962,10 M'
319,24% 15.962,10 M'
59,67%
Panjang jalan
lingkungan yang terbangun pada
kawasan permukiman
masyarakat berpenghasilan
rendah, dan kumuh
3.450 M' 500 M' 17.548,84
M'
3.509,77
%
17.548,84
M'
508,66%
Jumlah unit
rumah yang di fasilitasi dalam
rangka peningkatan
kualitas layak
5.000 Unit
rumah
1.000 Unit
rumah
969 Unit 96,90% 969 Unit 19,38%
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
95
Rasio laki-laki dan perempuan yang
berpartisipasi dalam sosialisasi
dan tindak lanjut pemeliharaan
lingkungan sehat perumahan (45 :
55) % dari 240 Orang
(45: 55) % dari 240
peserta
(60: 40) % dari 80
peserta
(0 : 100) 45 orang
peserta
56,25% (0 : 100) 45 orang
peserta
18,75%
Panjang jalan lingkungan pada
kawasan strategis
26.800 m' 6.500 m' 19.145,65 M'
294,55% 19.145,65 M'
71,44%
Panjang jembatan
pada kawasan strategis
600 m' 120 m' - 0% - 0%
Jumlah tahapan
pembangunan Menara COI dari
timur indonesia bangkit
3 Tahap - - 0% - 0%
Jumlah tahapan pembangunan
wisma negara
3 Tahap (100%)
Tahap I - 0% - 0%
Jumlah tahapan
pembangunan museum 1.000
pahlawan nusantara
2 Tahap - - 0% - 0%
Jumlah tahapan pembangunan
Mesjid Rahimakumullah
3 Tahap - - 0% - 0%
Jumlah gedung
perkantoran yang terbangun
- 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 100%
Jumlah gedung perkantoran
dalam pemeliharaan
- 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 100%
Jumlah bangunan
/ gedung negara yang mengalami
peningkatan nilai dengan
pembangunan
sarana pagar
- 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 100%
Jumlah fasilitas umum
masyarakat yang mengalami
peningkatan nilai
dengan pembangunan
sarana pagar
- 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 100%
Jumlah Fasilitas Sosial yang
terbangun bagi masyarakat
- 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 100%
Jumlah kawasan
dalam pematangan /
Penimbunan lahan
- 1 Kws 2 Kws 200% 2 Kws 200%
Jumlah kawasan
cagar budaya yang direvitalisasi
10 Kws 2 Kws 5 Kws 250% 5 Kws 50%
Jumlah bangunan bersejarah yang
direvitalisasi
5 Bgn 1 Bgn - 0% - 0%
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya
kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
96
miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas juga
dilakukan pada Program Program Pengembangan Perumahan dan
Permukiman terlihat bahwa pencapaian kualitas lingkungan perumahan
dan pemukiman yang masih diperlukan fasilitas prasarana dan sarana
yang memadai dan sehat, terutama kondisi kawasan kumuh yang saat ini
persentasenya masih terdapat 0,100 % wilayah perkotaan atau
4.106,70 Ha yang belum tertangani di berbagai kawasan kabupaten/kota
sampai dengan tahun 2014, dan dibanding tahun 2013 terdapat
4.145,48 Ha atau 0,101 %.
Peran serta Pemerintah Daerah terus di tingkatkan melalui
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perumahan dan
permukiman, peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman
kumuh padat perkotaan serta bagi masyarakat kurang mampu. Adapun
upaya-upaya yang dilakukan yaitu pembangunan jalan lingkungan di
beberapa kabupaten kota pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI,
Kasiba, Lisiba, KTP2D, Rusun dan swasta dengan panjang 47.687 m’
(993,48% yang mana jauh melebihi dari target yang direncanakan 4.800
m’) dan dibandingkan realisasi di tahun 2013 capaiannya sangat baik
yaitu 94.297,28 m’ (542,27% dari target). Sedangkan pembangunan
drainase lingkungan pada kawasan yang sama dilakukan sepanjang
15.962 m’ ( 319,24% yang juga melebihi dari target rencana 5.000 m’)
yang tersebar di 22 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dan sebagai
pembanding capaian tahun 2013 yaitu 24.145,20 m’ (2.557,75 % dari
target). Hal ini menunjukkan semakin terbukanya aksesibilitas masyarakat
di kawasan-kawasan perumahan sehingga mobilitas perekonomian
masyakarat menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu dengan
pembangunan infrastruktur drainase lingkungan menjadikan luas
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
97
genangan akan semakin berkurang, sehingga dampak banjir dapat
diminalisir pada kawasan tersebut.
Sementara pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan
rendah dan kumuh juga dibangun jalan lingkungan sepanjang 17.548 m’
(3.509,7% dari target 500 m’) yang tersebar di 78 lokasi
12 kabupaten/kota yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai,
Wajo, Bone, Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara, Selayar, dan Bulukumba.
Caian tersebut dibanding tahun 2013 dapat terbangun sepanjang
10.252,77 m’. Dengan tersediannya infrastruktur tersebut dapat
meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di kawasan
permukiman tersebut, termasuk memperbaiki akses ekonomi yang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan mayarakat, sehingga
berdampak semakin baiknya lingkungan pada kawasan MBR dan kumuh
yang tertangani.
Selain itu di kawasan strategis juga dilakukan pembangunan jalan
lingkungan sepanjang 19.145,65 m’ ( 294,55% dari target 6.500 m’) yang
tersebar di 12 Kabupaten/Kota yaitu Makassar, Maros, Bantaeng, Pinrang,
Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan
Enrekang jauh melebihi dari target tahun 2014 ini. Dan dibanding tahun
sebelumnya 2013 yang dapat dibangun sepanjang 15.684,4 m’. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin terbukanya kantong-kantong perekonomian
dan aksesibilitas masyarakat khususnya di kawasan strategis seperti
kawasan lahan pangan berkelanjutan, sehingga mobilitas hasil-hasil
produksi menjadi lebih baik terutama jangkauan pemasaran kebutuhan
utama terhadap kawasan lainnya dapat dilakukan. Sejalan dengan hal
tersebut selanjutnya akan menjalin sinergitas hubungan perekonomian,
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
98
yang mana pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat
kesejahteraan masyarakatnya.
Pencapaian rasio rumah layak huni sebesar 0,30 telah dilakukan
oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan melakukan peningkatan
kualitas bagi rumah rakyat miskin sebanyak 969 unit rumah (96,90 %
dari target 1.000 unit rumah) yang tersebar di 24 kabupaten / kota. Hal
ini merupakan wujud dari perhatian Pemerintah, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam
membantu peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
Penataan Kawasan Centre Point of Indonesia (COI) juga telah
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejak tahun 2010, dan
pada tahun 2014 ini juga telah menyelesaikan tahapan Sayembara dan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisma Negara. Namun belum
terdapat realisasi fisik di lapangan oleh karena adanya beberapa
pertimbangan, walaupun berdasarkan beberapa dokumen pendukung
terkait hal tersebut telah tersedia sebagai prasyarat dilakukannya
pembangunan fisik pada kawasan ini . Wisma Negara diharapkan menjadi
bagian dari tindak lanjut pengembangan kawasan terpadu COI. Hal ini
menjadi bentuk dukungan moril bagi kepentingan publik di sektor sosial
ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional.
Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung juga telah
dilaksanakan antara lain yaitu gedung perkantoran yang terbangun
(1 Unit : Gedung Siaran Kantor Dinas Perhubungan), gedung perkantoran
dlm pemeliharaan (1 Unit : Kws. Kampus II Badan Diklat Pemprov.
Sulsel), bangunan/gedung negara yg mengalami peningkatan nilai dengan
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
99
pembangunan sarana pagar (1 Unit : Gd. SDN. No. 204 Sompe
Kec. Sabbangparu Kab. Wajo), fasiltas umum masyarakat yang
mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar
(2 Unit : Lapangan Upacara Ds. Bonerate Kec. Passimarannu Kab. Selayar
dan Lap. Sepak Bola Ds. Onto Kab. Selayar), Fasilitas Sosial yg terbangun
bagi masyarakat (2 Unit : Museum Mini Gantarang Lalang Bata
Ds. Bontomarannu kab. Selayar dan Mushallah SMPN Bikeru Sinjai Selatan
Kab. Sinjai), kawasan dalam pematangan / Penimbunan lahan
(2 Kws : Kws. Gereja Toraja Evata Panakkukang & Gereja Lahairoi
Jl. Komp. IDI Makassar), dan Pembangunan Toilet Kantor Gubernur.
Secara umum terealisasi rata-rata 100 % dan seluruh indikator tersebut
menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya akses pilihan demikian pula
dengan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang mana diharapkan
dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan dalam pemanfaatan penataan
bangunan dan lingkungan.
Pengembangan / Revitalisasi terhadap Kawasan Cagar Budaya dan
Bangunan Bersejarah juga telah dilakukan di tahun 2014 ini seperti
revitalisasi kawasan cagar budaya di 5 Kws kabupaten/kota (250 % dari
target) yaitu : (Kws Pekuburan Ds.Sengka, Kec. Bonto Nompo Selatan
Kab. Gowa, Kws.Makam Bersejarah Lingk. Lembang-Lembang
Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Kws. Makam Kuburan
Tongkonan Karre Penanian Kab. Torut, Kws. Makam Karaeng Labuakkang
Kab. Pangkep dan Kws. Taman Makam Pahlawan Kec. Maiwa
Kab. Enrekang). Jika dibandingkan tahun sebelumnya 2013 cagar budaya
yang direvitalisasi sebanyak 3 kawasan. Dengan dilaksanakan revitalisasi
pada kawasan tersebut menjadikannya lebih berkualitas dan terpelihara,
sehingga dapat menarik para pengunjung baik wisatawan nusantara
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
100
maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke obyek cagar budaya
dan bersejarah tersebut yang secara tidak langsung memberikan dampak
dan berkontribusi positif kepada daerah dan masyarakat sekitar.
Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang
selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan
tingkat capaian rata-rata di atas 100 %.
#
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan
lokal.
➢ Program pengembangan perumahan dan permukiman
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2013-2018
TARGET
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2014
PERSEN
TASE (%)
CAPAIAN S.D TH. 2014
VOLUME %
1 2 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya
perencanaan dan
pengendalian pembangunan
yang berkualitas, sensitif gender
dan memperhatikan
kearifan lokal
Rasio ketaatan
terhadap RTRW
0,73 0,58 0,58 100% 0,58 79,45%
Rasio ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah ber
HPL/HGB
26,00 18,00 18,00 100% 18,00 69,23%
Jumlah produk peninjauan
kembali RTRW Provinsi
1 Produk P.K. RTRW
Provinsi
1 Produk P.K. RTRW
Provinsi
1 Produk P.K. RTRW
Provinsi
100% 1 Produk P.K. RTRW
Provinsi
100%
Jumlah produk
RTR kawasan strategis Provinsi
10 Produk
RTR Kws
2 Produk
RTR Kws
2 Produk
RTR Kws
100% 2 Produk
RTR Kws
20%
Jumlah perencanaan
kawasan RTH / Hutan kota untuk
penghijauan
20 Kws 4 Kws 4 Kws 100% 4 Kws 20%
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran terwujudnya
perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas,
sensistif gender dan memperhatikan kearifan lokal yang dihasilkan
oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai
berikut :
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
101
Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58 Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh kabupaten dan kota
dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW, sehingga koneksitas
setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat menghasilkan pembangunan
yang berkualitas dan terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas
telah dilakukan penyusunan produk peninjauan kembali RTRW Provinsi
(1 Produk dokumen) dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan pada
terhadap kondisi-kondisi saat ini di Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan
itu produk RTR kawasan strategis Provinsi (2 Produk RTR : RTR Kws Lahan
Pangan Berkelanjutan dan RTR Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial,
Budaya dan Pariwisata COI) telah selesai dan dokumen tersebut telah siap
diajukan kepada DPRD untuk di PERDA-kan di tahun 2015 sebagaimana di
tahun 2013 telah dilakukan penyusunan Ranperda dan Penyempurnaan
Materi Teknis dokumen tersebut. Sedangkan untuk RDTR kawasan strategis
kabupaten kota yang difasilitasi antara lain 14 RDTR kawasan kab/kota
(lanjutan) sehingga acuan dan rujukan terkait tindak lanjut dokumen
rencana teknis RTRW yaitu RDTR kawasan strategis provinsi maupun RDTR
kawasan Kab/kota dilakukan sesuai potensi dan kemampuan daerah dalam
pengembangan wilayah masing-masing.
Selain itu dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan Rasio
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rasio persatuan luas wilayah ber
HPL/HGB 18,00 telah dilakukan Lanjutan Perencanaan kawasan RTH / Hutan
kota untuk penghijauan kab/kota di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa,
Maros dan Enrekang serta penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota :
Maros, Pangkep, Pinrang, Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu, Lutra,
Palopo, Enrekang, Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba
dan Selayar. Sedangkan pengembangannya dilakukan melalui fasilitasi
pembangunan kawasan RTH / Hutan kota di Sulsel dilaksanakan
di 2 Kawasan kab/kota yaitu Kab. Enrekang dan Luwu. Sebagaimana Hal
tersebut di atas juga telah dilakukan di tahun sebelumnya 2013 yaitu untuk
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
102
kabupaten / kota : Sidrap, Barru dan Bone untuk perencanaannya termasuk
penyusunan DED RTH serta Hutan Kota pada beberapa Kabupaten/Kota
lainnya termasuk Kabupaten Sidrap dan Barru.
Secara Umum rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk
tahun 2014 mencapai di atas 100 % yang termasuk dalam kategori sangat
baik.
4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan pada
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 169.441.391.098,- atau 96,75 % dari
total anggaran sebesar Rp. 175.140.288.406,-. Adapun rinciannya yaitu
Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) Rp. 16.548.603.406,- terealisasi
sebesar Rp. 16.246.292.062,- (98,17%) dan Belanja Langsung (Kegiatan)
sebesar Rp. 158.591.685.000,- terealisasi sebesar Rp. 153.195.099.036,-
(96,60 %).
Di samping anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD tersebut di
atas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan juga
memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk membiayai kegiatan di Bidang Tata Ruang dan Permukiman
yang antara lain :
1. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan
dengan alokasi anggaran Rp. 731.925.517.000,-.
2. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dekonsentrasi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
103
Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan) dengan alokasi anggaran Rp. 1.587.056.000,-.
3. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang / BPN (Dekonsentrasi Bidang Tata Ruang
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan) dengan
alokasi anggaran Rp. 5.563.539.000,- dan
4. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
BPN (Dekonsentrasi Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan) dengan alokasi anggaran
Rp. 1.063.450.000,-.
Adapun alokasi dan realisasi penganggarannya terlihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran APBN TA. 2015 Pada
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
No SATKER Jumlah Dana
(Rp)
Realisasi
(Rp) Persentase
(%)
A
Satker dan PPK Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PERA Provinsi Sulsel
1.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
Satker Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Penataan Bangunan Sulsel
PPK. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan Permukiman - Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Perkotaan - Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Perdesaan
- Infrastruktur Perdesaan (PPIP) - Sistem Pelaporan Secara Elektronik
(e-Monitoring) Satker Kem. PU IV - Keswadayaan Masyarakat
- Layanan Perkantoran
- Kendaraan Bermotor - Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
241.381.559.000
187.437.852.000
5.544.966.000
120.093.056.000
19.531.870.000
5.568.110.000 50.019.000
34.237.771.000
2.024.900.000
302.360.000 85.000.000
236.942.994.000
184.600.089.778
5.473.220.000
119.244.904.000
19.521.943.180
5.417.254.400 49.921.000
32.949.448.548
1.859.068.550
0 84.330.000
98,16
98,49
98,71
99,29
99,95
97,29 99,80
96,24
91,81
0 99,21
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
104
2.
3.
PPK. Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan
- Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penataan Bangunan
- Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV
- Layanan Perkantoran
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Satker Pengembangan Air Minum dan
Sanitasi Provinsi Sulsel
PPK. Pembinaan dan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman - Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- Sistem Penanganan Persampahan Skala
Regional - Sistem Penanganan Sampah Skala Kota
- Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III
- Sistem Pengolahan Air Limbah Skala
Kota - Sistem Pengolahan Air Limbah Skala
Kawasan
- Sistem Pengolahan Air Limbah Khusus - Sistem Penanganan Persampahan Skala
Kawasan - Sistem Penanganan Persampahan
Khusus
- Layanan Perkantoran
PPK. Pembinaan dan Pengembangan Air Minum
- Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan SPAM - SPAM PDAM Terfasilitasi
- Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM
- SPAM Non PDAM Terfasilitasi
- SPAM Perkotaan - SPAM Berbasis Masyarakat
- SPAM di Kawasan Khusus
- Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV
- Layanan Perkantoran
Satker Perencanaan dan Pengendalian
Provinsi Sulsel
PPK. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri,
Data Informasi
- Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
- Layanan Perkantoran
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
53.943.707.000
7.708.668.000
45.416.040.000
24.831.000
774.168.000
20.000.000
486.335.520.000
100.668.370.000
10.826.559.000
64.150.000
61.340.007.000
43.827.000
9.438.207.000
6.036.800.000
4.437.800.000 6.998.000.000
459.500.000
1.023.520.000
385.667.150.000
4.484.940.000
158.544.017.000
3.623.960.000
5.346.430.000
180.315.735.000 7.986.873.000
23.267.215.000
170.360.000
1.927.620.000
4.208.438.000
4.208.438.000
3.648.431.000
467.507.000
87.000.000
5.000.000
52.342.903.850
7.012.153.350
44.597.912.000
0
712.838.500
20.000.000
466.487.738.649
89.725.004.170
7.760.276.700
0
54.424.908.400
16.200.000
9.155.917.070
6.006.483.000
4.413.678.000 6.934.000.000
413.800.000
599.741.000
376.762.734.479
4.010.647.050
155.515.885.679
3.084.933.600
5.346.430.000
179.906.459.000 5.186.380.700
22.024.823.450
108.358.300
1.578.816.700
4.163.292.000
4.163.292.000
3.612.536.950
458.395.050
87.360.000
5.000.000
97,03
90,96
98,20
0
92,08
100,00
95,92
89,13
71,68
0
88,73
36,96
97,01
99,50
99,46 99,09
90,05
58,60
97,69
89,42
98,09
85,13
100,00
99,77 64,94
94,66
63,61
81,90
98,93
98,93
99,02
98,05
99,84
100,00
Sub Total (A) 731.925.517.000 707.594.025.000 97,67
B
Satker dan PPK Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU-PERA
1.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Satker Dekonsentrasi Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulsel
PPK Penyusunan Perencanaan
Penyediaan Perumahan
1.587.056.000
1.587.056.000
1.395.006.000
1.395.006.000
87,90
87,90
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
105
Laporan Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan
- Administrasi Kegiatan
- Sosilisasi Kebijakan dan program Nasional Bidang Perumahan
- Sinkronisasi Pendataan Perumahan - Fasilitasi Proses Pemberdayaan Pokja
PKP Provinsi
1.587.056.000
303.664.000
355.408.000
657.419.000 270.565.000
1.395.006.000
302.427.000
305.058.000
527.844.000 259.676.000
87,90
99,59
85,83
80,29 95,98
Sub Total (B) 1.587.056.000 1.395.006.000 87,90
C
Satker dan PPK Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
1.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
SATKER Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sulsel
- Pemanfaatan Ruang - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah
5.563.539.000
1.775.513.000 3.788.026.000
4.935.968.000
1.633.527.000 3.302.441.000
88,72
92,00 87,18
Sub Total (C) 5.563.539.000 4.935.968.000 88,72
D
Satker dan PPK Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
1.
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGUASAAN TANAH
SATKER Dekonsentrasi Bidang
Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Wilayah I
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah Wilayah II
1.063.450.000
673.484.000
389.966.000
1.057.821.000
668.037.000
389.785.000
99,47
99,19
99,95
Sub Total (D) 1.063.450.000 1.057.821.000 99,47
Total (A+B+C+D)
740.139.562.000
714.982.820.000
96,60
Dari tabel tersebut tergambar bahwa kegiatan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman yang didanai oleh APBN untuk tahun 2015 sebesar
Rp. 740.139.562.000,- terealisasi sebesar Rp. 714.982.820.000,- atau
sebesar 96.60%.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
106
BAB IV
P E N U T U P
Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 tentang capaian kinerja baik makro
maupun mikro di bidang Tata Ruang dan Permukiman. Laporan ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014. Dapat disimpulkan
bahwa secara umum telah dapat memenuhi sasaran strategik yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pencapaian 3 sasaran dari 6 Program
dan 48 kegiatan DPA SKPD untuk APBD Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian kinerja sasaran program dan kegiatan rata-rata mencapai
nilai 100 % bahkan terdapat capaian di atas 100%. Namun dari tingkat
pencapaian tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang masih
belum memenuhi harapan target capaian. Hal ini umumnya disebabkan
terbatasnya lokasi, konflik kepentingan di masyarakat maupun juga tidak
luput oleh keterbatasan pengalokasian anggaran.
Jadi secara ringkas, seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, baik
yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa
mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian
kinerja 2014, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
107
pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan
pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang
sebagai berikut :
a. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang / UPTD dan Sekretariat di
lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan maupun dengan unit kerja / instansi terkait untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok yang sehubungan dengan kegiatan, program,
dan kebijakan pemerintah.
b. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun
kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat
lebih efektif dan efisien mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang
telah ditetapkan.
c. Lebih memperhatikan aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan
sesuai pola stratejik, dalam implementasi rencana kinerja ke depan
sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari
masing-masing tujuan stratejik. Hal ini penting guna mewujudkan
peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan.
d. Segera mengevaluasi kekurangan baik kekurangan operasional di
lapangan maupun human error yang disebabkan pengelolaan SDM yang
belum maksimal dalam pencapaian sasaran Kinerja Tahun sebelumnya,
tahun sekarang untuk nantinya dapat lebih diperbaiki ditahun
mendatang.
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
108
KATA PENGANTAR
Sebagai ungkapan rasa syukur maka patutlah senantiasa kita
panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan
hidayahnyalah sehingga Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2014 dapat tersusun, sekalipun dalam penyusunannya
kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki segala
kekurangan dan penyelesaiannya namun kami sadari bahwa laporan ini
masih jauh dari kesempurnaan.
Dalam penyusunan Lakip ini, kami telah banyak memperoleh
sumbang saran pemikiran, dan koreksi dari berbagai pihak yang pada
kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan semua. Kepada mereka kami
ucapkan terima kasih, kami sungguh mengharapkan pandangan,
tanggapan dan kritik serta saran dari dari semua pihak khususnya dalam
perbaikan dan penyempurnaan isi LAKIP ini
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) adalah
merupakan wujud pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan hasil
kinerja kegiatan APBD yang dilaporkan oleh setiap PPTK dari masing-
masing unit kerja tahun anggaran 2014 dan juga sekilas tentang dana
APBN sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini
sejalan dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang
AKIP, yang memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah
untuk menyiapkan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang
utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dalam penyusunan LAKIP sumber data maupun informasi kami
himpun melalui masing-masing Unit Kerja, PPTK yang sangat
mendukung melalui Anggota Tim Penyusun LAKIP yang dibentuk sesuai
dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 47 / I / Tahun 2014 tanggal, 2 Januari 2014.
Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Propinsi Sulawesi Selatan adalah. Sistem pengendalian pelaksanaan
i
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
109
kegiatan kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk
memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis dapat dipenuhi dengan
melihat bukti-bukti program dan kegiatannya. Pada setiap akhir periode
pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang diperoleh itu
dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua
fungsi utama yaitu :
Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Propinsi
Sulawesi Selatan.
Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP
tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Demikian kata Pengantar kami, Semoga bermanfaat dalam rangka
pelaksanaan tugas – tugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman kedepan.
Sekali lagi Tim menyampaikan terima kasih.
Makassar, Maret 2015
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan,
Ir. H. A. Bakti Haruni, CES.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650531 199111 1 001
ii
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
110
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai dengan Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yang diimplementasikan ke dalam
Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2014. telah memberikan arah dan fokus
dan bagi peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai dengan visinya yaitu : ”Terwujudnya Penataan
Ruang yang Optimal dan Lingkungan Permukiman yang Layak
Huni”.
Secara umum Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 120.961.881.931,- atau
76,83 % dari total anggaran sebesar Rp. 157.449.507.151,-. Adapun
rinciannya yaitu Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai)
Rp. 15.507.087.651,- terealisasi sebesar Rp. 15.080.217.226,- (97,25%)
dan Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 141.942.419.500,- terealisasi
sebesar Rp. 105.881.664.705,- (74,59 %). Sedangkan untuk capaian
kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2014 pada tingkat pencapaian sasaran termasuk kategori sangat baik
dengan rata-rata nilai capaian 100 %. Adapun 3 Sasaran Strategis yang
ingin dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni
(khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang
berkualitas;
2. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal;
iii
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
111
3. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang
kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi
birokrasi;
Sasaran ” Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak
huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang
berkualitas” yang terdiri atas 2 program 24 kegiatan dan diukur dengan
menggunakan 68 indikator kinerja. Pada Umumnya tingkat capaian
indikator kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2014 ini mencapai rata-rata
100 %. Di antara indikator-indikator tersebut juga ada yang mencapai
target di atas 100 % seperti Panjang jalan lingkungan dan drainase
lingkungan di kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba Lisiba, KTP2D,
Rusun dan swasta dengan target masing-masing 4.800 M' dapat tercapai
47.687,00 M' (993,48% ) dan drainase sepanjang 5.000 M' dapat tercapai
15.962,10 M' (319,24%). Walaupun masih terdapat beberapa indikator-
indikator sasaran lain yang belum mencapai target pelaksanaan kegiatan
oleh karena terkendala keterbatasan alokasi anggaran akan tetapi secara
umum tingkat capaian kinerja untuk sasaran ini mencapai 100 %, dan
dikategorikan sangat baik.
Sasaran ” Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal” terdiri
atas 1 program dan 17 kegiatan dan diukur dengan menggunakan 40
indikator kinerja. Pada Umumnya tingkat capaian indikator kegiatan yang
dilaksanakan di tahun 2014 ini mencapai rata-rata 100 % akan tetapi juga
terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak diprogram tahun 2014
karena keterbatasan alokasi anggaran. Secara umum tingkat capaian
iv
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
112
kinerja yang dilaksanakan untuk sasaran ini mencapai 100 % dan termasuk
kategori sangat baik.
Sasaran ” Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan
daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung
reformasi birokrasi” terdiri atas 3 program dan 13 kegiatan dan diukur
dengan menggunakan 19 indikator kinerja. Secara umum tingkat capaian
kinerja untuk sasaran ini mencapai 100 %, dan dikategorikan sangat baik.
Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 oleh segenap jajaran
pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.
Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja optimal yang
dapat dilaksanakan dan akan selalu ditingkatkan kinerjanya pada masa
mendatang.
Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini
belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait maupun
yang berkompeten, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak
sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang
akan datang.
v
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
113
D A F T A R I S I
▪ KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i
▪ IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………… iii
▪ DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. vi
Bab I PENDAHULUAN…………………………………………………………………….. 1
1. Latar Belakang.................................................................... 1
A. Struktur Organisasi ………………………………………………………. 14
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ……..……………….. 16
C. Tugas Pokok dan Fungsi................................................. . 18
4. Maksud dan Tujuan Lakip............................................... …. . 39
5. Sistematika Lakip................................................................ 42 17
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………. 44
1. Renstra Dinas tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulsel ……… 45
A. Visi................................................................................ 46
B. Misi................................................................................ 46
C. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………… 47
2. Rencana Kinerja Tahun 2014.................................................... 51
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA…..……………………..……………………….. 60
1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 ..…… 60
2. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategis 2014…………………. 62
3. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………. 88
4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan ………………………………………….. 102
Bab IV. PENUTUP………………………………………………..………………………….. 105
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………………..
vi
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
114
Kep
ala
Din
as
Sekre
tari
s
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
keu
an
ga
n
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Pro
gra
m
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Um
um
& K
ep
eg
aw
aia
n
Kep
ala
Bid
an
g
Pen
ata
an
Ru
an
g
Kep
ala
Bid
an
g
Pen
ata
an
Ba
ng
un
an
da
n
Lin
gku
ng
an
Kep
ala
Bid
an
g
Air
Bers
ih d
an
Pen
ye
hata
n
Lin
gku
ng
an
Perm
ukim
an
Kep
ala
Bid
an
g
Peru
mah
an
dan
Perm
ukim
an
Kep
ala
UP
TD
Pen
gem
ba
ng
an
Su
mb
er
Daya L
okal
Kep
ala
UP
TD
Mam
min
asata
Kep
ala
Sek
si
Pere
ncan
aan
Tata
Ru
an
g
Wilayah
Kep
ala
Sek
si
Pen
gen
dali
an
Tata
Ru
an
g
Wilayah
Kep
ala
Sek
si
Pem
an
faata
n R
uan
g
Wilayah
Kep
ala
Sek
si
Pem
bin
aan
Tek
nis
Ban
gu
na
n G
ed
un
g-
Ged
un
g
Kep
ala
Sek
si
Pen
ata
an
Ba
ng
un
an
da
n
Revit
ali
sasi K
aw
asa
n
Kep
ala
Sek
si
info
rmasi
dan
Pem
an
faata
n G
ed
un
g-
Ged
un
g
Kep
ala
Sek
si
Air
bers
ih
Kep
ala
Sek
si
Pen
yeh
ata
n L
ing
ku
ng
an
Perm
ukim
an
Kep
ala
Sek
si
Infr
astr
uk
tur
Perd
es
aan
dan
Perk
ota
an
Kep
ala
Sek
si
Pen
gem
ba
ng
an
Kaw
asan
Peru
mah
an
&
Perm
ukim
an
Kep
ala
Sek
si
Sta
nd
ari
sasi P
eru
mah
an
dan
Perm
ukim
an
Kep
ala
seksi
Sara
na d
an
Pra
sara
na
Peru
mah
an
&
perm
ukim
an
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Tata
Us
ah
a U
PT
D P
SD
L
Kep
ala
Se
ksi
Sta
nd
ari
sasi
dan
So
sia
lis
asi
B
ah
an
Ba
ng
un
an
UP
TD
P
SD
L
Kep
ala
Se
ksi
Pen
gu
jian
Jam
inan
Mu
tu &
Id
en
tifi
kasi
Ba
ha
n B
an
gu
nan
Lo
kal
UP
TD
PS
DL
Kep
ala
Su
b B
ag
ian
Tata
Us
ah
a U
PT
D
Mam
min
asata
Kep
ala
Sek
si
Info
rmasi
dan
Tata
Laksa
na U
PT
D
Mam
min
asata
Kep
ala
Se
ksi
Pen
gaw
as
an
dan
P
en
gen
dali
an
UP
TD
Mam
min
asata
Jab
ata
n
Fu
ng
sio
nal
Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
115
top related