BAB EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab... · Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut,
Post on 30-Apr-2019
219 Views
Preview:
Transcript
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 12
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga Demografi
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2015) dan permasalahan pembangunan daerah.
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kota Mataram merupakan ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat,
sehingga secara otomatis memiliki nilai strategis terhadap kabupaten yang
berada di sekitarnya. Dengan kedudukannya sebagai ibukota provinsi
menjadikan Kota Mataram sebagai pusat berbagai aktifitas seperti pusat
pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa.
Gambaran umum kondisi daerah Kota Mataram yang akan dibahas pada
bab ini adalah meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan
Masyarakat, Aspek Pelayanan dan Aspek Daya Saing dengan indikator makro
sebagai berikut:
INDIKATOR MAKRO
BAB
2
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Layanan Urusan Wajib Aspek Pelayanan Umum
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Sumber Daya Manusia
Aspek Daya Saing
Karakteristik Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Rawan Bencana Demografi
Aspek Geografi dan Demografi Makro
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 13
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Analisis pada aspek geografi di Kota Mataram dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana, sedangkan
analisis pada aspek demografi mencakup perubahan penduduk, komposisi dan
populasi masyarakat keseluruhan atau kelompok di Kota Mataram.
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km2 (6.130 Ha) dan 56,80
Km2 perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota
Mataram hanya 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu
20.153,15 Km2, sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan
wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan,
50 kelurahan dan 325 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas
adalah Kecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km² dan luas wilayah
terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,45 km²,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2015
Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Lingkungan Luas Wilayah (Km2) Persentase (%)
Ampenan 10 55 9,46 15,43
Sekarbela 5 36 10,32 16,84
Mataram 9 55 10,76 17,55
Selaparang 9 61 10,77 17,57
Cakranegara 10 73 9,67 15,77
Sandubaya 7 45 10,32 16,84
Jumlah 50 325 61,30 100,00
Sumber: BPS Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 14
Luas wilayah Kota Mataram jika dirinci menurut kecamatan dan
kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan dan Kelurahan
No.
Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
1. Kecamatan Ampenan
Ampenan Selatan 83,92
Ampenan Tengah 59,00
Ampenan Utara 249,36
Banjar 41,37
Bintaro 81,77
Dayan Peken 53,87
Kebon Sari 57,52
Pejarakan Karya 73,94
Pajeruk 84,54
Taman Sari 160,71
Luas Kecamatan Ampenan 945,29
No.
Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
2. Kecamatan Cakranegara
Cakranegara Barat
51,34
Cilinaya 128,94
Sapta Marga 85,72
Cakra Timur 67,03
Mayura 101,97
Cakra Selatan 73,24
Cakra Selatan Baru
55,76
Cakra Utara 129,43
Karang Taliwang 61,59
Sayangsayang 212,00
Luas Kecamatan Cakranegara 967,02
No Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
3. Kecamatan Mataram
Pejanggik 103,49
Mataram Timur 123,51
Pagesangan 195,60
Pagesangan Barat 75,28
Pagesangan Timur
110,12
Pagutan Barat 91,03
Pagutan 186,39
Pagutan Timur 103,00
5.31%
13.33%
8.86%
6.93%
10.54% 7.57% 5.77%
13.38%
6.37%
21.92%
Kecamatan
Cakranegara Cakranegara
BaratCilinaya
Sapta Marga
Cakra Timur
Mayura
Cakra Selatan
Cakra Selatan
BaruCakra Utara
9.61%
11.47%
18.17%
6.99% 10.23%
9.62%
17.31%
8.46% 8.13%
Kecamatan Mataram
Pejanggik
Mataram Timur
Pagesangan
Pagesangan Barat
Pagesangan Timur
Pagutan Barat
8.87%
6.24%
26.36%
4.37% 8.64%
5.69%
6.08% 7.82%
8.94%
16.99%
Kecamatan Ampenan Ampenan Selatan
Ampenan Tengah
Ampenan Utara
Banjar
Bintaro
Dayan Peken
Kebon Sari
Pejarakan Karya
Pajeruk
Taman Sari
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 15
No Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
4 Kecamatan Sandubaya
Selagalas 2,99
Bertais 1,04
Mandalika 1,00
Babakan 1,10
Turida 1,97
Dasan Cermen
1,58
Abian Tubuh Baru
0,64
Luas Kecamatan Sandubaya 10,32
5 Kecamatan Sekarbela
Kekalik Jaya 1,35
Tanjung Karang Permai
0,68
Tanjung Karang
2,57
Karang pule 1,07
Jempong Baru 4,65
Luas Kecamatan Sekarbela 10,32
6 Kecamatan Selaparang
Rembiga 3,15
Karang Baru 2,37
Monjok Timur 0,37
Monjok 1,35
Monjok Barat 0,50
Mataram Barat 0,69
Gomong 0,39
Dasan Agung 0,79
Dasan Agung Baru
1,16
Luas Kecamatan Selaparang 10,77
Luas Kota Mataram 6.130,00
Ha
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, batas-batas wilayah Kota
Mataram adalah sebagai berikut:
28.97%
10,08%
9,69%
10,66%
19,09%
15,31%
6.20% Kecamatan Sandubaya
Selagalas
Bertais
Mandalika
Babakan
Turida
Dasan Cermen
Abian Tubuh Baru
13.10%
6.57%
27,91%
10.34%
45.08%
Kecamatan Sekarbela
Kekalik Jaya
Tanjung Karang Permai
Tanjung Karang
Karang Pule
Jempong Baru
29,25%
22,01%
3,44%
12,53%
4,64%
6,41%
3,62%
7,34%
10,77%
Kecamatan Selaparang Rembiga
Karang Baru
Monjok Timur
Monjok
Monjok Barat
Mataram Barat
Gomong
Dasan Agung
Dasan Agung Baru
Ampenan
15.43%
Sekarbela
16.84% Mataram
17.55%
Selaparang
17.57%
Cakranegara
15,77%
Sandubaya
16.84%
KOTA MATARAM
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 16
Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat
Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Bagian Barat : Selat Lombok
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram
b. Letak dan Kondisi Geografis
Kota Mataram yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1993, secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau
Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi antara 08°33’ dan 08°38’
Lintang Selatan dan antara 116°04’ dan 116°10’ Bujur Timur, dengan
panjang garis pantai 9 km.
Gambar 2.2. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 17
c. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai
agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Bentuk wilayah datar (0-2%) seluas 4.652,057 Ha (75,9%)
b. Bentuk wilayah agak landai (3-8%) seluas 1.299,147 Ha (21,20%)
c. Bentuk wilayah bergelombang (9-15%) seluas 174,283 Ha (2,84%)
d. Bentuk wilayah curam (16-25%) seluas 4,568 Ha (0,07%)
Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota
Mataram adalah hamparan datar.
Sementara ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara
mencapai 25 meter diatas permukaan laut (dpl), Kecamatan Mataram
mencapai 15 meter dpl dan Kecamatan Ampenan mencapai 5 meter dpl
termasuk daerah pantai.
Gambar 2.3. Peta Topografi Administrasi Kota Mataram
d. Geologi dan Jenis Tanah
Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan
gunung api, batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya
berkisar dari jaman tersier sampai kuarter. Formasi bantuan yang
terbentuk adalah Formasi Kalipalung (TQp) yang mempunyai anggota
Selayar (TQs), Formasi Kalibalak (TQb), dan Formasi Lekopiko (Qvl) dengan
jenis batuan sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 18
Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.
Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan
sisipan tipis karbon.
Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.
Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.
Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut,
dan pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di
daerah muara sungai. Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa
Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur
dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa
ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota Mataram
sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar.
Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Mataram
e. Hidrologi
Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar.
Hal ini dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti
Kelurahan Rembiga (Kecamatan Selaparang), Kelurahan Sayang-sayang
(Kecamatan Cakranegara), dan Kecamatan Mataram yang memiliki
kedalaman akuifer 5-7 meter. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan
Dasan Agung bagian utara (Kecamatan Selaparang) memiliki kedalaman air
tanah hingga 15 meter.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 19
Di samping potensi akuifer, Kota Mataram juga masih dapat mensuplai
kebutuhan air bersih yang berasal dari mata air Sarasuta, Ranget, dan
Saraswata di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok barat). Sementara
titik-titik mata air yang berada di Kota Mataram tersebar di Kelurahan
Pejeruk, Karang Baru, Sayang-sayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen,
Babakan, Mandalika, dan Pagesangan Tengah.
Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kota Mataram
Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi sebagai
drainase alam, yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha),
Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km
dengan luas 2.277,55 Ha), dan Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47
Ha). Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung Rinjani
dan bermuara di Selat Lombok.
f. Klimatologi
Kota Mataram sebagaimana kota-kota lain di Indonesia merupakan
wilayah yang mempunyai tipe klimatologi tropis yang mengalami dua
musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga secara umum
tidak ada perbedaan iklim yang terjadi di setiap tahunnya. Secara lebih
lengkap kondisi klimatologi Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 20
Tabel 2.3 Suhu, Tekanan dan Kelembaban di Kota Mataram
Tahun 2011-2015
Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Temperatur Rata-rata:
- Maks
- Min
°C
°C
31,42
22,75
30,54
22,48
26,62
21,03
31,6
22,5
22,25
31,95
Tekanan Udara 1.009,5 1.10,52 1.010,67 1.010,6 1.007,2
Kelembaban % 81,75 87,17 82,75 82,83 82,83
Curah Hujan mm 220,25 133,33 174,92 156,39 171,55
Penyinaran Matahari % 68 74 66 73 77
Sumber: BMKG dan BPS Kota Mataram
g. Penggunaan lahan
Pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan
pola linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan
seperti pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan
Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya.
Perkembangan guna lahan secara konsentrik yang berbentuk grid
(mengelompok) tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya.
Sedangkan pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di
Kelurahan Rembiga, Sayang-sayang di bagian utara, Kelurahan Jempong
Baru, Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linier,
konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan guna lahan, sehingga
terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini.
Dalam perkembangannya penggunaan lahan di Kota Mataram
sebagian besar untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta
untuk pertokoan. sebagaimana Tabel 2.4 berikut.
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)
2011 2012 2013 2014 2015
1 Perumahan 2.338,56 2.352,18 2.405,23 2,414.48 2.426.64
2 Lapangan Olahraga 46,10 46,10 46,10 46,10 46.10
3 Kuburan 51,64 51,64 51,64 51,64 51.64
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 21
No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)
2011 2012 2013 2014 2015
4 Perkantoran 115,36 115,45 115,45 115,45 116.13
5 Pendidikan 146,50 151,82 151,82 151,82 152.47
6 Kesehatan 20,95 23,37 23,37 23,37 23.62
7 Ibadah 63,33 63,33 63,33 63,33 63.33
8 Jasa 0 0,26 0,26 0,38 0,38
9 Pasar/Terminal 67,35 68,35 68,35 68,35 68.35
10 Pertokoan/SPBU 97,80 101,98 102.78 104.57 104.94
11 Warung/Rumah Makan 0,40 1,06 1,55 1,55 1.55
12 Hotel 18,91 18,91 18,91 18,91 19.23
13 Pergudangan 50,60 50,60 52,24 52,24 52.40
14 Industri dan Jasa 51,75 51,75 51,75 51,75 51.75
15 Taman Kota 6,07 6,07 6,07 6,07 6.07
16 Tanah Diperuntukan 125,32 125,82 125,88 129.88 129.88
17 Tanah Pertanian 2.847,47 2.819,42 2.763,49 2,748.22 2.733.62
18 Tanah Tidak Diusahakan 81,89 81,89 81,89 81.89 81.89
Kota Mataram 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00
Sumber: BPS dan BPN Kota Mataram
2. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul
utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.
Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan
ekonomi.
Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat
pelayanan dengan fungsi utama adalah:
1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan jasa serta pariwisata;
2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;
3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan pusat bisnis.
Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang
diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 22
yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan
wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, yaitu:
1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat
yang meliputi:
a. Kawasan strategis bidang pariwisata;
Kawasan pariwisata biasanya akan menimbulkan efek berganda (multiplier
effects), sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah.
Kawasan strategis bidang pariwisata di Kota Mataram ditetapkan di
beberapa lokasi berikut ini:
1) Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga dan
Kelurahan Ampenan Utara sebagai kawasan pariwisata dengan konsep
MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berbasis
lingkungan dan telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram
Nomor 12 Tahun 2014, sebagai solusi alih fungsi Bandara Selaparang
yang berpindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok
Tengah pada 20 Oktober Tahun 2011;
2) Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan
kolam pemandian Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan
Cakranegara) sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual
keagamaan;
3) Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan
Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule
(Kecamatan Sekarbela) sebagai kawasan pariwisata belanja;
4) Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan
Jempong Baru Kecamatan Sekarbela yang terdiri dari pariwisata
pantai, situs makam Loang Baloq, dan taman rekreasi, serta kawasan
pengembangan pelabuhan wisata sebagai kawasan pariwisata alam,
religi dan buatan;
5) Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan
Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan)
sebagai kawasan pariwisata buatan;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 23
6) Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan
Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) serta Kawasan Udayana di
Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan
Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner.
b. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa
ditetapkan di lokasi berikut:
1) Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan
Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan
Ampenan);
2) Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan
Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan
Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
3) Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Dalam RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031, kawasan strategis di bidang
sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang memenuhi kriteria
memiliki nilai historis, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat
atau budaya lokal, merupakan prioritas peningkatan social dan budaya serta
jati diri daerah, merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan
dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal.
Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah yang dapat
menunjukkan jati diri maupun penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan
tersebut adalah:
1) Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
2) Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan
Cakranegara);
3) Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung
Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram;
4) Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan
Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan).
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 24
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, kriteria kawasan
strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
yaitu merupakan tempat perlindungan beraneka ragam hayati, merupakan
aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistem, flora dan fauna terutama yang hampir punah atau diperkirakan
akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan, memberikan
perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang
menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan
iklim mikro dan menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup di Kota Mataram adalah:
1) Kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar,
Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
2) Kawasan konservasi sempadan pantai di pesisir barat wilayah Kota
sepanjang sepanjang 8 - 9 km;
3) Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram) serta
Kelurahan Sayang-sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya);
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di
Kota Mataram.
4. Wilayah Rawan Bencana
Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi dan
teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan
rawan bencana di Kota Mataram yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, antara lain:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 25
1) Longsor, Genangan, dan Banjir
Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan
daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan
tiap daerah aliran sungai menjadi daerah yang rawan longsor terutama
pada musim penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di
Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan
Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini,
selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga
disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi
secara optimal.
2) Gelombang Pasang dan Tsunami
Wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang dan tsunami
adalah wilayah yang dekat dengan pantai (Selat Lombok) atau dengan
kata lain adalah kawasan pesisir. Wilayah-wilayah yang masuk dalam
kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami adalah Kelurahan
Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan
Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan
Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.
3) Abrasi Pantai
Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau
ombak tinggi pada waktu-waktu tertentu dan terus menerus yang
dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga
mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan
abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir. Salah satu
dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat
mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram.
4) Gempa Bumi
Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya
tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram
merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng
Euro-Asia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 26
yang potensial. Selain ini terdapat ancaman dari utara berupa patahan
busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram
dan sekitarnya adalah sekitar 50 km.
5. Kondisi Demografi
Demografi mejelaskan tentang ukuran, struktur dan distribusi penduduk
serta bagaimana jumlah penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi
serta penuaan. Secara khusus Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah
data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari
kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
a. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kota Mataram di tahun 2015
mencapai 450.226 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2015 mengalami
peningkatan 9.162 jiwa dari tahun 2014. Lebih jelas mengenai gambaran
komposisi jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2011 hingga tahun 2015
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 – 2015
Sumber : BPS Kota Mataram, 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Laki-Laki 204,448 208,886 213,520 218,068 222,596
Perempuan 209,174 213,787 218,356 222,996 227,630
Total Penduduk 413,622 422,673 431,876 441,064 450,226
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 27
b. Pertumbuhan Penduduk
Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan sebagian dari
masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses
pembangunan. Tingginya tingkat migrasi penduduk Kota Mataram
menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap
tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota
Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan
dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi
serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta dalam
RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, hal ini juga
turut menjadi penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram.
Adapun gambaran pertumbuhan penduduk tahun 2014-2015 dirinci
per Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.5 Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2014-2015
No Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumbuhan
(%) 2014 2015
1 Ampenan 86.052 87.746 1.97
2 Sekarbela 62.508 64.946 3.90
3 Mataram 81.450 83.479 2.49
4 Selaparang 74.513 74.795 0.38
5 Cakranegara 66.516 66.983 0.70
6 Sandubaya 70.025 72.277 3.22
Jumlah Total 441.064 450.226 2.08
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Dengan jumlah penduduk sebesar 450.226 jiwa pada tahun 2015,
penyebaran penduduk Kota Mataram masih terkonsentrasi di Kecamatan
Ampenan. Sedangkan Kecamatan Sekarbela dengan luas wilayah terbesar
ketiga memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga menghasilkan
kepadatan penduduk yang paling rendah. Kepadatan penduduk per
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 28
kecamatan pada tahun 2011-2015 di Kota Mataram terlihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2015
No Kecamatan Luas Wilayah
(Km2 )
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km2)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Ampenan 9,46 79.367 82.585 84.324 86.052 87.746 8.390 8.730 8.914 9.096 9.275
2 Sekarbela 10,32 53.946 57.792 60.123 62.508 64.946 5.227 5.600 5.826 6.057 6.293
3 Mataram 10,76 73.921 77.397 79.420 81.450 83.479 6.870 7.193 7.381 7.570 7.758
4 Selaparang 10,77 73.222 73.806 74.181 74.513 74.795 6.799 6.853 6.888 6.919 6.945
5 Cakranegara 9,67 64.771 65.488 66.026 66.516 66.983 6.698 6.772 6.828 6.879 6.927
6 Sandubaya 10,32 61.683 65.605 67.802 70.025 72.277 5.977 6.357 6.570 6.785 7.004
Jumlah/Total 61,30 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226 6.749 6.895 7.045 7.195 7.345
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
6. Struktur dan Komposisi Penduduk
Komposisi penduduk Kota Mataram Tahun 2011 sampai dengan
Tahun 2015 menurut kelompok umur terbanyak pada kelompok umur 20-
24 dan komposisi penduduk terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun.
Secara lebih rinci, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis
kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2011-2015 Kelompok
Umur
Laki-laki Perempuan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
0 – 4 20.783 21.027 21.216 21.347 21.386 19.589 19.924 20.209 20.428 20.561
5 – 9 18.495 18.857 19.307 19.760 20.216 17.731 18.118 18.540 18.988 19.447
10 – 14 18.302 18.493 18.662 18.861 19.144 17.370 17.561 17.756 17.990 18.286
15 – 19 21.061 21.569 22.063 22.487 22.856 22.172 22.358 22.552 22.767 22.993
20 – 24 27.377 28.046 28.789 29.523 30.221 26.266 26.402 26.491 26.582 26.665
25 – 29 17.654 17.859 18.097 18.394 18.748 18.985 19.132 19.245 19.352 19.493
30 – 34 16.347 16.508 16.673 16.852 17.019 18.161 18.604 19.021 19.384 19.635
35 – 39 14.519 14.811 15.090 15.312 15.546 15.541 16.007 16.463 16.925 17.415
40 – 44 13.207 13.663 14.121 14.541 14.914 13.864 14.437 15.014 15.578 16.109
45 – 49 10.617 10.973 11.362 11.762 12.171 10.904 11.348 11.813 12.306 12.817
50 – 54 8.374 8.660 8.947 9.246 9.575 8.395 8.787 9.160 9.541 9.950
55 – 59 6.612 6.944 7.287 7.615 7.924 6.514 6.940 7.398 7.853 8.267
60 – 64 4.309 4.480 4.680 4.891 5.114 4.665 4.843 5.039 5.290 5.612
65 – 69 3.018 3.130 3.258 3.408 3.586 3.477 3.629 3.803 3.985 4.161
70 – 74 1.963 2.016 2.069 2.121 2.173 2.555 2.630 2.700 2.775 2.862
75 + 1.810 1.850 1.899 1.948 2.003 2.985 3.067 3.152 3.252 3.357
Jumlah 204.448 208.886 213.520 218.068 222.596 209.174 213.787 218.356 222.996 227.630
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 29
Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa komposisi penduduk Kota Mataram
didominasi oleh penduduk dari usia muda atau penduduk yang masih produktif.
Kondisi ini merupakan kondisi yang menguntungkan karena berpeluang
menciptakan kesejahteraan bila penduduk produktif tersebut dapat memberikan
kontribusi terhadap pembangunan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan
pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat
meliputi : (1) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial, dan (3) aspek
kesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja pada masing-masing
aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa
indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB
perkapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Dalam bagian ini akan
diuraikan indikator-indikator tersebut untuk menggambarkan tingkat
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Mataram.
1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (value added) barang dan
jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah
dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Dengan kata lain PDRB
merupakan indikator untuk mengatur sejauhmana keberhasilan pemerintah
dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna
menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.
Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas
dasar harga berlaku yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 30
ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
Secara lebih rinci perkembangan PDRB di Kota Mataram dapat dilihat
pada grafik di bawah ini:
Grafik 2.1 Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2011- Perkiraan 2015 (Trilliun Rp.)
*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Dengan ditetapkannya Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dalam RTRW Nasional yang berfungsi sebagai simpul utama
transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta
sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi NTB sangat
berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai pada nilai tambah
bruto sector perdagangan, hotel dan restoran yang terus menjadi leading
sector bagi perekonomian Kota Mataram baik pada PDRB ADHB maupun
ADHK selama kurun waktu.
Secara lebih rinci, kontribusi masing-masing sektor terhadap capaian
PDRB ADHB Kota Mataram tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
2011* (Rp.) 2012*(Rp) 2013**(Rp) 2014**(Rp)Perkiraan
2015
PDRB ADHB 5,501,846,40 6,044,809,18 7,022,377,20 8,115,748,75 9,379,896,88
PDRB ADHK 2,358,581,68 2,429,817,98 2,625,388,64 2,845,507,76 3,089,615,50
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
10,000,000,000
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 31
Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB
Tahun 2011- 2015 Kota Mataram
Kategori Lapangan Usaha
2011 2012 2013 2014 2015*)
Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
368.593 4,63 422.315 4.63 439.860 4.33 473.149 4.07 525.151 3.97
B Pertambangan dan Penggalian
796.097 0,01 825,29 0.01 847,72 0.01 886,39 0.01 925.119 0.01
C Industri Pengolahan 837.494 10,52 959.824 10.52 1.014.983 10.00 1.073.886 9.23 1.191.105 9.00
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,36 0,08 7,40 0.08 6,62 0.07 9,27 0.08 10,66 0.08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
16,71 0,21 19,45 0.21 21,65 0.21 25,41 0.22 28,64 0.22
F Konstruksi 808.038 10,15 925.799 10.15 1.012.736 9.97 1.169.123 10.05 1.356.604 10.25
G Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.532.487 19,25 1,756.291 19.25 1.979.155 19.49 2.318.528 19.92 2.644.473 19.97
H Transportasi dan Pergudangan
488.803 6,14 559.877 6.14 613.382 6.04 696.942 5.99 805.031 6.08
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
116.230 1,46 132.903 1.46 164.864 1.62 207.263 1.78 241.723 1.83
J Informasi dan Komunikasi 540.549 6,79 619.251 6.79 672.264 6.62 738.756 6.35 797.340 6.02
K Jasa Keuangan dan Asuransi
727.632 9,14 833.762 9.14 983.414 9.69 1.133.622 9.74 1.304.843 9.86
L Real Estate 381.330 4,79 436.719 4.79 515.242 5.07 603.709 5.19 685.043 5.17
M,N Jasa Perusahaan 32.639 0,41 37.518 0.41 43.691 0.43 50.917 0.44 57.499 0.43
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib
706.934 8,88 810.022 8.88 884.831 8.71 1.077.077 9.25 1.231.853 9.30
P Jasa Pendidikan 648.023 8,14 742.306 8.14 848.664 8.36 979.782 8.42 1.121.322 8.47
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
370.185 4,65 424.528 4.65 467.736 4.61 531.507 4.57 605.822 4.58
R,S,T,U Jasa lainnya 379.738 4,77 435.516 4.77 483.373 4.76 548.854 4.72 631.181 4.77
PDRB 7.962.56
2 100
9.124.323
100.00
10.153.328
100.00 11.638.705
100.00
13.239.239
100.00
*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram
Kategori usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi terhadap
pembentukan PDRB ADHK di Kota Mataram. Sementara penyumbang PDRB
ADHK terbesar kedua adalah dari kategori usaha konstruksi, yang diikuti
oleh kategori usaha jasa keuangan dan asuransi.
Secara lebih rinci kontribusi masing-masing kategori usaha terhadap
capaian PDRB ADHK tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 32
Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK
Tahun 2011-2015 Kota Mataram
Kategori Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015*)
Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
376.427 4,81 408.019 4.81 414.558 4.53 425.833 4.31 440.169 4.12
B Pertambangan dan Penggalian 782.592 0,01 793,79 0.01 796,25 0.01 798,48 0.01 800,28 0.01
C Industri Pengolahan 873.373 11,16 945.566 11.16 989.286 10.81 1.043.343 10.55 1.104.769, 10.34
D Pengadaan Listrik dan Gas 7.043 0,09 8,00 0.09 8,47 0.09 11,77 0.12 11,87 0.11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
15.651 0,20 17,12 0.20 18,05 0.20 19,63 0.20 21,11 0.20
F Konstruksi 845.982 10,81 916.572 10.81 995.672 10.88 1.089.464 11.02 1.187.298 11.1
2
G Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.469.709 18,78 1.592.159 18.78 1,751,855 19.15 1.914.487 19.36 2.070.187 19.3
8
H Transportasi dan Pergudangan 496,163 6,34 537.461 6.34 568.777 6.22 609.406 6.16 660.864 6.19
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
108.780 1,39 117.772 1.39 131.903 1.44 144.229 1.46 156.270 1.46
J Informasi dan Komunikasi 559.553 7,15 605.851 7.15 659.590 7.21 718,228 7.26 782.078 7.32
K Jasa Keuangan dan Asuransi 668.334 8,54 723.754 8.54 805.101 8.80 873.544 8.83 971.222 9.09
L Real Estate 358.427 4.58 388.158 4.58 430.390 4.70 469.857 4.75 511.533 4.79
M,N Jasa Perusahaan 32.868 0,42 35.816 0.42 39.293 0.43 42,64 0.43 46.121 0.43
O Adm. Pemerintah an, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib
634.682 8,11 687.058 8.11 711.655 7.78 749.088 7.57 780.999 7.31
P Jasa Pendidikan 603.378 7,71 653.691 7.71 712.654 7.79 780.000 7.89 849.810 7.96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
381.122 4,87 412.944 4.87 448.251 4.90 489.400 4.95 532.370 4.98
R,S,T,U Jasa lainnya 392.861 5,02 425.286 5.02 463.413 5.06 508.688 5.14 553.300 5.18
PDRB 7.825.144 100 8.476.038 100.00 9,149,725 100.00 9.890.430 100.00 10,680,788 100.00
*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Dari tabel di atas tergambar bahwa struktur perekonomian Kota
Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service City), dimana Kota
Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai
fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan
pariwisata, pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan
fasilitas sosial, juga pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan bisnis.
Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram menurut
lapangan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok sektor yaitu:
kelompok kategori usaha primer terdiri dari kategori usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan dan kategori usaha pertambangan dan
penggalian; kelompok kategori usaha sekunder terdiri dari kategori usaha
industri pengolahan, kategori usaha pengadaan listrik dan gas, kategori
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 33
usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur serta kategori
usaha konstruksi; dan kelompk kategori usaha tersier terdiri dari kategori
usaha perdagangan besar dan eceran, usaha transportasi dan pergudangan,
usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, usaha informasi dan
komunikasi, usaha jasa keuangan dan asuransi, usaha real estate, kategori
usaha jasa perusahaan, usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib, kategori usaha jasa pendidikan, kategori usaha jasa
kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori usaha jasa lainnya.
Grafik 2.2 PDRB ADHK Kota Mataram Menurut Kelompok Kategori Usaha
Tahun 2011-2015 (Rp. 000)
Sumber: BPS Kota Mataram , 2015
2) Laju Inflasi
Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat
konsumen, atau merupakan persentase perubahan dari indeks harga
konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh
perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Secara agregat indeks harga
implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu
wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan
mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan
hidup.
Inflasi Kota Mataram pada tahun 2011-2015 mengalami pasang surut,
namun secara umum inflasi pada tahun 2015 lebih rendah daripada tahun
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
Primer 376,427,075 408,813,014 415,354,421 426,632,466 440,969,498
Sekunder 1,742,833,8 1,887,270,4 2,011,484,5 2,164,217,1 2,325,060,0
Tersier 5,705,883,1 6,179,955,4 6,722,886,8 7,299,581,2 7,914,759,1
Primer Sekunder Tersier
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 34
2011. Inflasi pada tahun 2013 yang dikarenakan shock terhadap dampak
kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak menyebabkan inflasi yang
tertinggi dengan angka mencapai 9,27 persen. Laju Inflasi Kota Mataram
Tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:
Grafik 2.3 Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Kota
Mataram pada periode Tahun 2011-2015 termasuk dalam golongan inflasi
ringan yaitu kurang dari 10 persen per tahun. Dengan pola yang hampir
sama, perbandingan inflasi Kota Mataram dengan inflasi Provinsi NTB dan
Nasional Tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:
Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2015
Sumber: BPS Kota Mataram, BPS Provinsi NTB dan BPS, 2015
6.38
4.1
9.27
7.18
3.28
0
2
4
6
8
10
2011 2012 2013 2014 2015
Laju Inflasi Kota…
6.38
4.1
9.27
7.18
3.25
6.55
3.99
9.51
7.23
3.41 3.79 4.3
8.38 8.36
3.55
0
5
10
15
2011 2012 2013 2014 2015
KOTA MATARAM PROVINSI NTB NASIONAL
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 35
3) PDRB per Kapita
Angka PDRB per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB
yang diterima secara rata-rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah
dan merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. Angka ini merupakan hasil pembagian antara besaran
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Pada tahun 2015 PDRB Per Kapita Kota Mataram mencapai
Rp.29.405.765/tahun. Perkembangan yang cukup tinggi tersebut
merupakan pengaruh oleh inflasi pada Tahun 2015 yang stabil serta daya
beli masyarakat yang meningkat. Lebih jelas untuk perkembangan PDRB
per Kapita Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada table di
bawah ini:
Grafik 2.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Mataram Tahun 2011-2015
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
4) Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas
perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB
berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut
akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat
2012 2013 2014 2015
PDRB Per Kapita 21,587,192 23,501,432 26,373,873 29,405,765
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 36
inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat
terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2011-
2015, sebagaimana Grafik berikut:
Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011-2015
Sumber: Website BPS Provinsi, BI dan Bappenas 2016
Grafik diatas menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun
2012 yang disebabkan tahun 2012 merupakan masa transisi dimana salah
satu indikator pembentuk PDRB Kota Mataram mengalami penurunan
akibat perpindahan Bandara Selaparang. Dengan berakhirnya masa
transisi, tahun 2013 hingga tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mulai
menunjukkan perkembangan yang signifikan.
5) Tingkat Kemiskinan
Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang
rendah, tapi juga karena kapabilitas (tingkat pendidikan dan kesehatan.
Kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara
intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandang disabilitas berat,
penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf. Gambaran garis
kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebagaimana
Grafik 2.9 berikut:
7.87
3.02
7.95 8.1 7.99
2011 2012 2013 2014 2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 37
Grafik 2.9
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan
yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi
pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2015 pada
masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Develompment Index (HDI)
adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf,
pendidikan dan standar hidup masyarakat. IPM dibentuk oleh 3 (tiga)
dimensi dasar yaitu derajat kesehatan dan usia hidup (longetivity) yang
diukur dengan Angka Harapan Hidup (live expectancy rate), pengetahuan
(knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah
(HLS atau EYS) dan rata-rata lama sekolah (RLS atau MYS) serta standar
hidup layak (decent living) yang dilihat dari pengeluaran perkapita.
Status pembangunan manusia Kota Mataram pada tahun 2015 berada pada
kriteria “Tinggi” (angka IPM antara 70 sampai dengan 79), yaitu sebesar
76,37. Secara lebih jelas, perkembangan IPM Kota Mataram tahun 2011-
2015 sebagaimana Tabel berikut:
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Penduduk Miskin(Jiwa)
58,272 53,736 49,633 46,674 46,673
Garis Kemiskinan (Rp.) 279,324 308,920 341,652 359,651 376,178
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 38
Tabel 2.10
Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2011-2015
Tahun IPM Laju (%)
2011 73,50 1,42
2012 74,22 0,98
2013 75,22 1,35
2014 75,93 0,94
2015 76,37 0,58
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional, maka IPM Kota
Mataram tahun 2015 yaitu 76,37 berada diatas IPM Provinsi NTB yang
besarnya 65,19 dan IPM Nasional sebesar 69,55. Begitu pula dengan IPM
Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi NTB, maka IPM Kota Mataram
menduduki peringkat pertama sebagaimana Grafik berikut:
Grafik 2.10
IPM Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2014-2015
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Uraian pada masing-masing 3 (tiga) dimensi dasar komponen pembentuk
IPM adalah sebagai berikut:
- Angka Harapan Hidup (AHH)
Guna melihat ukuran capaian Angka Harapan Hidup (AHH) suatu
wilayah, maka perlu dilihat AHH ideal. AHH penduduk yang ideal adalah
85 tahun, sementara AHH terendah adalah 25 tahun.
Lombok
Barat
Lombok
Tengah
Lombok
Timur
Lombok
UtaraSumbawa Dompu Bima
Sumbawa
Barat
Kota
Mataram
Kota
Bima
2014 63.52 61.88 62.07 60.17 62.88 63.53 62.61 67.19 75.93 72.23
2015 64.62 62.74 62.83 61.15 63.91 64.56 63.48 68.38 76.37 72.99
0102030405060708090
2014 2015
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 39
Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 AHH penduduk Kota
Mataram semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan mayarakat
meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga
kesehatan. Namun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang bersifat komprehensif dan lintas sektor harus terus di
lakukan agar derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di masa
depan. Adapun capaian kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram
yang terukur dari AHH dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.11 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram
Tahun 2011-2015
Tahun Angka Harapan Hidup Pertumbuhan (Point)
2011 69,45 -
2012 69,73 0,28
2013 70,03 0,30
2014 70,18 0,15
2015 70,43 0,25
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
- Harapan Lama Sekolah
HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya
pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Dari tabel
dibawah terlihat bahwa tahun 2015 HLS di Kota Mataram mencapai
15,28 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lama sekolah yang diharapkan
akan dirasakan oleh anak di masa mendatang adalah 15,28 tahun (setara
dengan pendidikan Diploma III). Secara lebih jelas, perkembangan
harapan lama sekolah di Kota Mataram terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Tahun HLS Pertumbuhan (point)
2011 14,61 -
2012 14,77 0,16
2013 14,82 0.45
2014 15,27 0,45
2015 15,28 0.01
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 40
Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan HLS penduduk Kota
Mataram, dimana peningkatan partisipasi anak sekolah juga mendorong
meningkatnya harapan lama sekolah.
- Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan
oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk
yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia
25 tahun keatas.
RLS penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat
dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.
Pada tahun 2011, RLS selama 8,47 tahun, tahun 2015 RLS meningkat
signifikan menjadi 9,05. Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram
bersekolah selama 9,05 tahun atau setingkat dengan kelas 10 (1 SMA).
Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram sudah dapat
dilampaui, sebagaimana terlihat perkembangannya pada Grafik berikut:
Grafik 2.11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Mataram
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Ukuran kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh
tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti
semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya.
8.47 8.61
9.04 9.04 9.05
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
2011 2012 2013 2014 2015
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 41
Akan tetapi karena sulitnya memperoleh informasi mengenai pendapatan,
maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur
kesejahteraan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan
pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk
investasi kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga
pada gilirannya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan
manusia di wilayahnya. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota
Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 2.12 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Kota Mataram Tahun 2011-2015 (dalam ribu Rp.)
Sumber: BPS Kota Mataram
- Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat
dilihat dengan menggunakan indikator yaitu APK dan APM.
APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang
pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C),
tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram
pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.
Sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok
usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan
tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C)
terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah
(7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.
Berikut gambaran perkembangan APK dan APM di Kota Mataram pada
tahun 2011-2015:
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
2011 2012 2013 2014 2015
12,053
12,380
12,748 13,021
13,399
Pengeluaran Per Kapita
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 42
Tabel 2.13 APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMA/Setara
Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015
No Uraian
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI/Paket A 98,14 97,42 96,76 110,40 105,27
- SMP/MTs/Paket B 90,00 104,92 105,00 106,65 114,19
- SMA/SMK/Paket C 73,56 89,42 90,54 92,16 116,96
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI/Paket A 93,44 97,42 96,76 98,91 99,00
- SMP/MTs/Paket B 77,28 76,73 79,76 77,82 79,01
- SMA/SMK/Paket C 68,08 73,79 68,13 67,01 79,97
Sumber: Dinas Dikpora Kota Mataram, 2015
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK pada jenjang pendidikan
SMP/MTs/Paket B mencapai lebih dari 100% dimana hal ini disebabkan
karena terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah
yang telah ditetapkan atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar
Kota Mataram. Sementara optimalisasi pencapaian APM dilakukan
melalui mekanisme Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa
Miskin atau tidak mampu.
2) Ketenagakerjaan
Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersedia
untuk bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan
indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk
yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, merujuk pada suatu
waktu dalam periode survey. Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta
diartikan sebagai minimnya kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam
penanganan ketenagakerjaan, tetapi lebih kepada pola penghitungan yang
digunakan, dimana penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan
kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja sehingga dapat dijelaskan
bahwa angkatan kerja yang dihitung berdasarkan kelompok umur yaitu
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 43
umur 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok
purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan
kerja. Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada
berfluktuasinya angka TPAK di Kota Mataram.
Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang
penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja atau
hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga
kerja.
Grafik 2.13 Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan
Kota Mataram 2011-2015
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat
dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan jumlah
grup grup/sanggar kesenian di Kota Mataram pada tahun 2015 adalah
sebanyak 377 grup, sedangkan untuk olahraga, jumlah klub sebanyak 70
klub sebagaimana diuraikan dalam table berikut:
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015
TKK 93.3 93.47 94.52 95.21 92.5
TPAK 64.71 61.98 56.15 61.20 60.03
TPT 6.7 6.53 5.48 4.79 4.15
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 44
Tabel 2.14 Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian dan Klub Olahraga per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Grup/Sanggar Kesenian 377 377 377 377 377 Jumlah Penduduk 413.622 422.673 431.876 441.064 450.226
Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk 9,12 8,92 8,73 8,55 8,38
2 Jumlah Klub Olahraga 50 50 55 55 70
Jumlah Penduduk 413.622 422.673 431.876 441.064 450.226
Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk 1,21 1,19 1,28 1,25 1,56
Sumber : BPS Kota Mataram, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pada Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam rangka
memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan
memberdayakan masyarakat, secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan
pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Mataram yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib
dan fokus layanan urusan pilihan. Pembagian urusan tersebut masih
berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan
Daerah, dimana Kota Mataram melaksanakan 26 urusan wajib dan 6 urusan
pilihan.
A. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran
strategis yaitu tersedianya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan di
Kota Mataram yang memadai.
Dengan dilaksanakannya program pendidikan gratis secara nasional
untuk tingkat SD dan SMP sangat membantu masyarakat kurang mampu
untuk melanjutkan sekolah dan diharapkan mampu untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di Kota Mataram. Gambaran statistik sekolah, guru
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 45
dan murid di Kota Mataram tahun 2011-2015 terlihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.15
Statistik Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2011 – 2015
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Sekolah
1.1 TK & RA 115 117 117 117 125
1.2 SD & MI 179 183 184 187 184
1.3 SMP & MTs 47 59 59 61 59
1.4 SMA,SMA, MA 24 55 55 57 57
2 Guru
2.1 TK & RA 494 484 497 639 639
2.2 SD & MI 2.242 2.291 2.237 2.461 2.452
2.3 SMP & MTs 1.222 1.279 1.262 1.746 1.697
2.4 SMA,SMA, MA 820 1.173 1.801 2.143 2.143
3 Murid
3.1 TK & RA 5.374 5.266 5.245 6.383 6.383
3.2 SD & MI 40.621 43.823 43.638 47.211 45.596
3.3 SMP & MTs 16.728 19.045 19.745 24.027 23.890
3.4 SMA,SMA, MA 7.769 29.992 20.091 23.229 21.432
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
- Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat ukuran
daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka
tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di
setiap jenjang sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah
penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan
APS Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 APS 7-12 tahun (SD/MI) 98,27 98,07 99,09
2 APS 13-15 tahun (SMP/MTs) 92,31 97,14 100
3 APS 16-18 tahun (SMU/MA) 79,12 82,57 85,11
Sumber: BPS Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 46
- Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah
indicator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam
menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah
sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk
usia pendidikan. Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi
sekolah, dimana dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung
serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat.
Rasio ketersediaan sekolah di Kota Mataram dari tahun 2011-2015
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.17 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
Jumlah Gedung Sekolah 158 181 181 185 187
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun
- -
Rasio
2 SMP/MTs
Jumlah Gedung Sekolah 47 59 59 61 61
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun
- -
Rasio
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Rasio Guru Terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat
pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan.
Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga
mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu
pengajaran.
Hasil analisis terhadap rasio jumlah guru terhadap murid se Kota
Mataram dapat disajikan pada table berikut ini:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 47
Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
Jumlah Guru 2.242 2.291 2.237 2.461 2.452
Jumlah Murid 40.621 43.823 43.638 47.211 45.596
Rasio 551,93 522,78 512,63 521,18 537,77
2 SMP/MTs
Jumlah Guru 1.222 1.279 1.262 1.746 1.697
Jumlah Murid 16.728 19.045 19.745 24.027 23.890
Rasio 730,51 671,57 639,15 726,68 710,34
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tabel 2.19 Rasio Guru terhadap Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio
1 Ampenan 407 8.832 21.70 186 2.248 12.09
2 Mataram 495 9.023 18.23 177 2.712 15.32
3 Cakranegara 469 8.498 18.12 190 3.697 19.46
4 Sekarbela 217 4.636 21.36 91 1.283 14.10
5 Selaparang 310 7.336 23.66 399 7.428 18.62
6 Sandubaya 243 5.244 21.58 191 2.876 15.06
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
2. Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat
kesehatan yang lebih baik. Gambaran pelayanan kesehatan di kota
Mataram dijabarkan secara rinci di bawah ini.
- Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita
Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan
kesehatan dan keluarga berencana yang bertujuan untuk menurunkan
angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil dan berfungsi sebagai
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 48
wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, ketahanan keluarga dan
gerakan ekonomi keluarga sejahtera.
Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan
pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi
dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu,bayi dan balita.
Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perhitungan
terhadap rasio posyandu dan jumlah balita sebagai upaya dalam
peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak sejak
dalam kandungan serta pemenuhan gizinya. Rasio antara posyandu dan
balita yang terdata di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.20
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Mataram Tahun 2012-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Posyandu - 340 343 346 348
2 Jumlah Balita - 40.951 41.425 41.775 41.947
Rasio 8,30 8,28 8,28 8.29
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
- Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Perkembangan rasio jumlah puskesmas, puskesmas keliling dan
puskesmas pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk di Kota
Mataram secara lengkap dijabarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.21 Jumlah Puskesmas dan Pustu
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Puskesmas 10 10 11 11 11
2 Jumlah Puskesmas Keliling 17 17 12 21 21
3 Jumlah Pustu 16 16 18 18 20
Sub Jumlah 43 43 41 50 52
4 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226
Rasio 0,104 0,102 0,094 0,113 0.115
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 49
Perkembangan jumlah puskesmas dan pustu menurut kecamatan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Jumlah Puskesmas Jumlah Pustu
Jumlah Rasio Jumlah Rasio
1 Ampenan 87.746 2 0.022 2 0.022
2 Mataram 66.983 1 0.015 - -
3 Cakranegara 83.479 1 0.012 1 0.012
4 Sekarbela 72.277 2 0.028 5 0.069
5 Selaparang 64.946 3 0.046 5 1.077
6 Sandubaya 74.795 2 0.026 5 0.067
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
- Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan professional
yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli
kesehatan lainnya. Perkembangan jumlah dan rasio rumah sakit di Kota
Mataram selama kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.23 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah RS Negeri 5 5 5 5 5
2 Jumlah RS Swasta 5 5 5 6 6
3 Jumlah RS Jiwa 1 1 1 1 1
4 Jumlah RS Bersalin 7 7 7 7 7
Sub Jumlah 18 18 18 19 19
5 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226
Rasio 0,043 0,042 0,041 0,043 0.042
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
- Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Perhitungan Rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kota Mataram
menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter
terhadap jumlah penduduk yang ada. Dalam standar system pelayanan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 50
kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, idealnya adalah 40 orang dokter
melayani maksimal 100.000 penduduk. Perkembangan jumlah dokter
umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kota Mataram selama kurun
waktu tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.24 Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Dokter Umum 44 47 28 70 114
2 Jumlah Dokter Spesialis
7 7 37 41 88
3 Jumlah Dokter Gigi 15 14 12 9 34
Sub Jumlah 66 68 77 120 236
5 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226
Rasio 0,16 0,16 0,17 0,27 0.52
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
Sementara perkembangan jumlah dokter menurut kecamatan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.25 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah
Penduduk Jumlah Dokter
Rasio
1 Ampenan 87.746 27 0,31
2 Mataram 66.983 156 2,33
3 Cakranegara 83.479 4 0,48
4 Sekarbela 72.277 13 0,18
5 Selaparang 64.946 8 0,12
6 Sandubaya 74.795 28 0,37
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
- Cakupan Balita Gizi Buruk
Gizi buruk atau malnutrisi adalah keadaan kekurangan energy dan
protein (KEP) tingkat berat yang diakibatkan oleh kurangnya konsumsi
makanan yang bergizi dan atau menedrita sakit dalam waktu lama. Gizi
buruk biasanya terjadi pada anak balita dan ditampakkan oleh
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 51
membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh
kepada pertumbuhan dan perkembangan anak juga kecerdasan anak.
Jumlah balita yang menderita gizi buruk di kota Mataram pada tahun
2014 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2013, namun
jumlah penderita gizi buruk pada tahun 2012 adalah yang tertinggi
selama kurun waktu tahun 2012-2014 dengan jumlah penanganan
mencapai 100%. Gambaran jumlah penderita gizi buruk dan
penanganannya menurut kecamatan di Kota Mataram selama kurun
waktu tahun 2012-2014 dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 2.26 Jumlah Penderita Gizi Buruk
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Balita Gizi Buruk 54 54 42 47 29
2 Jumlah Penderita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan
54 54 42 47 29
3 Persentase (%) 100 100 100 100 100
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
- Cakupan Puskesmas
Gambaran cakupan puskesmas terhadap jumlah kecamatan di Kota
Mataram pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Puskesmas 10 10 11 11 11
2 Jumlah seluruh kecamatan 6 6 6 6 6
3 Persentase (%) 166 166 183 183 183
Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015
3. Pekerjaan Umum
Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum mencakup pembangunan dan
penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses
masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 52
- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kondisi jaringan jalan ditunjukkan dengan status jalan dengan kondisi
jalan baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram.
Secara lebih lengkap, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik yang terdapat di Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2013-
2015 dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 2.28 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Panjang Jalan Kondisi Baik (km) 256.453 291.514 211.959
2 Panjang Jalan Seluruhnya (km) 310.406 319.715 333.918 347.188 379.733
3 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
75% 75% 77 % 84 % 55.81%
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tersebut diperoleh
dari perhitungan panjang jalan kondisi baik dibagi dengan panjang jalan
secara keseluruhan.
- Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Dengan mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam, maka
tidak mengherankan jika pembangunan Masjid di Kota Mataram
mendominasi dalam jumlah tempat ibadah. Jumlah tempat ibadah di
Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.29 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Kecamatan 2015
Mesjid Gereja Pura Vihara
1 Ampenan 52 3 17 2
2 Sekarbela 45 1 - -
3 Mataram 40 6 73 -
4 Selaparang 49 - - -
5 Cakranegara 22 3 73 2
6 Sandubaya 35 - - 3
Jumlah 243 13 163 7
2014 243 13 163 7
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 53
2013 228 16 183 10
2012 228 16 183 10
2011 228 15 163 7
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Rasio jumlah tempat ibadah di Kota Mataram dapat dilihat pada table
berikut ini:
Tabel 2.30 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Tempat Ibadah 413 437 437 426 426
2 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226
3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
0.99 1.03 1.01 0.96 0.94
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Salah satu kriteria rumah layak huni adalah rumah tinggal yang
berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk
memperoleh layanan sanitasi, seperti fasilitas air bersih, pembuangan
air besar/tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah.
Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Mataram pada tahun 2015
dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 2.31 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (KK) 104.205 104.295
2 Jumlah Rumah Tinggal 132.000 121.411
Persentase 78.94 85.90
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2015
- Rasio Rumah Layak Huni
Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan, menjamin
kesehatan penghuninya yang meliputi pencahayaan, penghawaan dan
sanitasi, dan memenuhi kecukupan minimum luas bangunannya.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 54
Rasio rumah layak huni di Kota Mataram tahun 2015 diperoleh dari
perhitungan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.32 Rasio Rumah Layak Huni
di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah Rumah Layak Huni 99.518 94.248
3 Jumlah Penduduk 441.064 450.226
Rasio 0.22 0.21
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2015
- Lingkungan Permukiman Kumuh
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 647/IV/2015
tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota
Mataram Periode 2015-2020, data luas kawasan kumuh di Kota
Mataram adalah seluas 803,39 Ha atau 13.11 persen dari luas wilayah
Kota Mataram dengan rincian pada masing-masing kecamatan adalah
sebagai berikut:
a. Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 257.95 Ha;
b. Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 132.05 Ha;
c. Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 106.65 Ha;
d. Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 100.40 Ha; dan
e. Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 73.07 Ha.
4. Urusan Wajib Perumahan
Kebijakan pembangunan nasional sector perumahan diarahkan pada
pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat
agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau
dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana,
sarana dan utilitas umum.
Capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan Urusan
Wajib Perumahan dapat dilihat pada data-data berikut ini.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 55
- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Penanganan RTLH dan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui
penyediaan air bersih dan sanitasi. Penyediaan air bersih dilakukan
melalui Sambungan PDAM, Sumur Gali, Kran Umum atau Hidran
Umum, Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan dan Perlindungan Mata Air.
Pada tahun 2011 persentase rumah tangga pengguna air bersih
mencapai 87,70%, tahun 2012 mencapai 85,61%, tahun 2013 mencapai
69,7%, tahun 2014 mencapai 68,24% dan pada tahun 2015 mencapai
67,34%.
- Rumah Layak huni
Penanganan terhadap masalah rumah tidak layak huni dilakukan
dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui beberapa pihak baik itu SKPD
Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah
Pusat, PNPM Mandiri Perkotaan, BAZNAS Kota Mataram dan Pihak
Peduli Lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penanganan mengalami
penurunan karena Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat
menganggap penanganan RTLH hampir tuntas, sehingga kontribusi
penanganan diluar Pemerintah Kota Mataram berkurang, sehingga
Persentase rumah layak huni pada tahun 2015 telah mencapai 98,13%.
5. Urusan Wajib Penataan Ruang
Salah satu instrument untuk menjaga kesinambungan perencanaan
pembangunan nasional dengan daerah adalah instrument penataan ruang.
Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka
menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi,
serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan
berkelanjutan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 56
Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah komitmen Pemerintah
Kota Mataram untuk secara bertahap menambah dan menata Ruang
Terbuka Hijau (RTH) baik berupa taman kota di setiap sudut kota, RTH
jalur di jalan-jalan utama dan jalan-jalan baru serta di areal permakaman.
Gambaran pelayanan kesehatan di kota Mataram dijabarkan secara lebih
rinci berikut ini.
- Rasio Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut dengan RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau sejatinya
ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem
lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan, pengamanan keberadaan
kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan
tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan
keanekaragaman hayati dan pengendali tata air. Pengembangan
kawasan RTH adalah minimal 30 persen dari luas wilayah kota yang
terdiri dari 20 persen RTH public dan 10 persen RTH privat dengan
tutupan vegetasi.
Rasio ruang terbuka hijau Kota Mataram dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.34 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang
Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015
No Indikator Pembangunan Satuan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
% 11,39 11,39 12,48 12,50 12,50
2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
% - - - - 73,5
%
3 Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang
% - - - - 56,56
%
Sumber: Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Kota Mataram, 2015
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 57
Isu pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana
tata ruang pada tahun 2031. Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha
membutuhkan 20 persen RTH Publik setara dengan luas 460,86 Ha
(1.226 km2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50 persen
atau seluas 765,57 Ha meningkat 0,02 persen dari tahun 2013, dimana
penambahan RTH yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH
Jalur pada beberapa jalan-jalan baru.
Isu penataan ruang lain yang mendesak saat ini adalah pemenuhan
rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sejauh ini Pemerintah Kota
Mataram hanya menata pemakaman umum sesuai aspirasi masyarakat.
Kegiatan itu berupa penembokan, paving block, pengurukan,
penerangan makam, pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman.
Selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar
pemakaman tersebut. Indikator rasio TPU menunjukkan saat ini jumlah
areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal
pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi.
Komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk memenuhi ketersediaan
RTH Publik dan Privat 30% pada tahun 2031 dilakukan pula melalui
upaya koordinasi dan sinkronisasi program daerah dengan pemerintah
pusat, diantaranya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang
diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian
Pekerjaaan Umum Republik Indonesia dengan kegiatan antara lain:
Pembangunan Taman Abian Tubuh, Taman Muara Jangkok,
Pembentukan Forum Kota Hijau, serta Kampanye Kota Hijau melalui
Green Festival dan Aksi Kota Hijau.
IMB merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Jumlah IMB
yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1.349 ijin, sedangkan
pada tahun 2015 sebanyak 614 ijin. Menurunnya ijin yang diterbitkan
memberikan gambaran bahwa dari ijin yang diusulkan terdapat ijin
yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 58
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa
depan melalui urutan pilihan dan penggunaan sumber daya secara tepat.
Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen
perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu
dan efektif. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin
keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun dengan mendorong
keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya
dalam proses perencanaan.
Pada tahun 2015, telah disusun dokumen perencanaan sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri
Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014,
dengan registrasi sebagai berikut:
1. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014.
2. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan
disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 26 Juni
2014.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 59
3. Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan RAPBD 2015 telah disusun
dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April
2015.
Dapat diartikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses
menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan
pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang
tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.35 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram
6 Dokumen RKPD, P-RKPD, KUA,
PPAS, KUPA dan PPASP
2 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
2 Dokumen PK, LAKIP
3 Data Kajian Perencanaan 28 Kajian -
Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015
7. Urusan Wajib Perhubungan
Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam
menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota
Mataram tidak dapat dilepaskan dari kota-kota disekelilingnya, mengingat
mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi di kota
Mataram sebagai pusat pemerintahan tingkat Provinsi, pendidikan,
perdagangan, jasa dan keuangan. Realisasi kinerja urusan wajib
perhubungan dapat dilihat dari data-data dibawah ini:
- Rasio Ijin Trayek
Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan angkutan
umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek di Kota Mataram tahun
2014 sebesar 0,12 persen tidak mengalami peningkatan sejak tahun
2012 dan pada tahun 2015 sebesar 0,13 persen, sementara pada
tahun 2011 rasio ijin trayek mencapai 0,11 persen.
- Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 60
Jumlah arus penumpang umum di Kota Mataram pada tahun 2014
berjumlah 522.442 yang tercatat dari jumlah penumpang bis (darat),
sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 532.323.
angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun
2011-2013, dimana pada tahun 2011 arus penumpang umum
mencapai 618.146 orang, pada tahun 2012 mencapai 652.905 orang
dan pada tahun 2013 mencapai 643.119 orang.
- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Pelabuhan laut adalah fasilitas di ujung laut yang digunakan untuk
menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang
ke dalamnya dan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu
daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah,
antar pulau bahkan antar negara. Pelabuhan udara atau bandar udara
(bandara) merupakan area tertentu di daratan atau perairan (termasuk
bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukan baik secara
keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan
pergerakan pesawat. Sementara terminal bus adalah sebuah
prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan
menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum.
Kota Mataram dalam kurun waktu tahun 2014-2015 hanya memiliki 1
(satu) terminal bis antar kota. Sementara pelabuhan udara Selaparang
sejak 20 Oktober 2011 berpindah ke Bandara Internasional Lombok
(BIL) di Lombok Tengah pada 20 Oktober Tahun 2011.
- Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Uji KIR angkutan umum atau pengujian kendaraan bermotor angkutan
umum adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa
bagian-bagian kendaraan bermotor angkutan umum dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 61
Jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2014 adalah berjumlah
18.341 buah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 18.708 buah.
- Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan umum
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Mataram tahun
2014 adalah senilai Rp. 15.000 – Rp. 100.000 dan pada tahun 2015
biaya tersebut tidak mengalami perubahan atau tetap.
- Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan
Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan
merupakan indikator kinerja utama untuk mencapai efektifitas
pemerataan dan kualitas pelayanan publik dalam urusan wajib
perhubungan. Rincian pemasangan fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan tahun 2014-2015 di Kota Mataram dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.36. Rincian Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan
Di Kota Mataram Tahun 2014-2015
NO URAIAN 2014 2015
1 Rambu-rambu lalu lintas 1.493 unit 1.691 unit
2 Rambu pendahulu penunjuk jurusan 113 unit 146 unit
3 Marka Jalan 10.04 m² 11.120 m²
4 Paku marka jalan 1.146 unit 1.683 unit
5 Pagar pengaman jalan 850 unit 1.086 m
6 Warning light 11 unit 20 unit
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mataram, data diolah
Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio terpasangnya
fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan di Kota Mataram pada
tahun 2014 terealisasi sebesar 60% dan pada tahun 2015 meningkat
sebesar 12% menjadi 72%.
Kompleksitas Urusan Wajib Perhubungan dihadapkan pada
ketersediaan SDM yang belum memadai, disisi lain keberadaan Kota
Mataram menuju Mataram Metro menghadapi persoalan perhubungan
yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan terintegrasi.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 62
8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk
melestarikan fungsinya yang meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendalian. Dasar dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai
kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup untuk
pembangunan yang berkelanjutan.
Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat diiringi peningkatan
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menyebabkan tingginya
permintaan akan pembangunan permukiman dan perdagangan baik
barang maupun jasa di Kota Mataram. Hal ini menyebabkan tingginya alih
fungsi lahan pada kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian
yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan pada ketersedian
kawasan resapan air. Oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah
Kota Mataram melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam untuk menambah cakupan biopori atau sumur
resapan pada beberapa titik genangan.
Realisasi indicator kinerja utama pada pelaksanaan urusan wajib
lingkungan hidup di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data di bawah
ini:
- Persentase penanganan sampah
Sepanjang tahun 2015, isu urusan wajib Lingkungan Hidup yang paling
mendapat perhatian dan sorotan adalah isu pengelolaan persampahan.
Dari total volume sampah sebanyak 1.396 m3 per hari pada tahun 2015,
yang bisa terangkut ke TPA sampah adalah 925,98 m3 perhari atau
hanya sekitar 66,33% dari total volume sampah, sehingga dalam rangka
mengimbangi penambahan volume sampah dan kecilnya persentase
pengurangan sampah di sumber sampah, Pemerintah Kota Mataram
memerlukan peningkatan ritasi dan jumlah seperti dump truck, armroll,
pick up dan container. Sementara di sisi lain, persoalan akses/jalan
menuju lokasi TPA melalui desa wisata dengan pemukiman padat yang
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 63
rentan terhadap aksi protes dari warga juga memperparah
permasalahan sampah di Kota Mataram. Sehingga digagaslah
Pengelolaan Sampah dengan konsep pemusnahan melalui
pembangunan Tungku Pembakaran Sampah yang bertujuan
mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Cakupan layanan
persampahan di Kota Mataram pada tahun 2015 di Kota Mataram dapat
dilihat lebih rinci pada table berikut ini:
Tabel 2.37 Persentase Penanganan Sampah Di Kota Mataram Tahun 2015
NO URAIAN Satuan 2015
1 Volume sampah yang ditangani m³ 925.98
2 Volume produksi sampah m³ 1.396
3 Persentase % 66.33
Sumber : LKPJ Kota Mataram TA 2015
- Kawasan Resapan Air
Ruas sungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran
sungai yang ada di Pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota
Mataram berpeluang mengalami terjadinya genangan atau banjir.
Sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram berjumlah empat
sungai dan semuanya bermuara di sepanjang pesisir barat Kota
Mataram. Sebagai upaya pencegahan potensi genangan dibutuhkan
kawasan resapan air untuk mengurangi run off air hujan yang langsung
ke aliran sungai.
Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami
peningkatan 4,2% dari tahun 2014 sebesar 75,65% menjadi 79,85%
pada tahun 2015. Kawasan resapan air ini didukung oleh ketersediaan
sumur-sumur resapan. Jumlah Sumur Resapan mengalami
peningkatan sebesar 39 titik pada tahun 2015 dari 8 titik pada tahun
2014. Sumur resapan dibangun di empat lingkungan, antara lain:
Lingkungan Arong Arong dan Lingkungan Darul Hikmah Kelurahan
Dasan Agung, Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga,
Lingkungan Kebun Jeruk, Pejeruk Perluasan, Pejeruk Baru Kelurahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 64
Pejeruk dan Lingkungan Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari.
Masing-masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter.
Disamping sumur resapan juga dibangun Biopori sebanyak 228 unit
yang didukung dengan alat pengebor 50 unit.
Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Pemerintah
Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam tetap akan menambah cakupan biopori dan sumur resapan
pada kawasan yang rawan genangan. Konservasi Sumber Daya Alam
(SDA) juga dilakukan dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang
ada di Kota Mataram.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan
ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut : Menambah
luasan RTH dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati
(KEHATI); Penyediaan dan penanaman Pohon Pelindung;
Mengimplementasikan Dokumen Survey Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) dalam pengkajian Dampak Lingkungan Kota Mataram.
- Penanganan pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
Upaya-upaya lain yang dapat menjadi indikator kinerja urusan wajib
lingkungan hidup adalah jumlah penanganan pengaduan terhadap
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta jumlah titik perlindungan
sumber daya alam. Untuk jumlah pengaduan, Pada tahun 2015 yang
dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus dari 8 kasus yang pada tahuin
2015. diadukan, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5
kasus dari 5 kasus yang diadukan.
9. Urusan Wajib Pertanahan
Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk meningkatkan
penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan yang dilaksanakan
melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan kegiatan Reviu/Appraisial Aset/Barang Daerah. Kegiatan
tersebut dilaksanakan oleh BPKAD yang terintegrasi dalam Urusan Wajib
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 65
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya
Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram
tergambar dari luas tanah yang dibebaskan pada tahun 2015 yaitu
sejumlah 30.893 m². Jumlah ini menurun dibandingkan dengan luas
tanah yang dibebaskan pada tahun 2014 seluas 36.096 m². Kondisi
tersebut disebabkan karena anggaran pembebasan tanah pada tahun
2015 lebih banyak digunakan untuk pelunasan dari pengadaan tanah
pada tahun 2014 yang baru dibayarkan uang muka sebesar 30% dari
harga tanah. Luas tanah yang dibebaskan pada tahun 2014-2015 tersebut
lebih rendah dibanding dengan luas tanah yang dibebaskan pada kurun
waktu tahun 2011-2013 yaitu pada tahun 2011 luas tanah yang
dibebaskan seluas 54.205 m², pada tahun 2012 seluas 42.551 m² dan
pada tahun 2013 seluas 53.903 m².
10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan,
dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam
bidang kependudukan, Pengembangan data base kependudukan,
Sosialisasi kebijakan kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan,
Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian, Pelayanan Akta Kelahiran
dan Kematian, Pengawasan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Akta
Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan
Pengesahan Anak, Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis
Kependudukan. Perkembangan kinerja pada urusan wajib kependudukan
dan catatan sipil Kota Mataram tergambar pada data-data Realisasi
indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Kependudukan dan
Catatan Sipil sebagai berikut:
- Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 66
Sebagai upaya peningkatan pelayanan Kartu Keluarga dan KTP terkait
dengan program Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi
masyarakat yang mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil melakukan perekaman KTP-elekronik di masing-masing
Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK) yang ada di
Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 tentang
Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-
elektronik dalam APBD Tahun Anggaran 2015.
Tabel 2.38 Rasio Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Penduduk usia >17 yang ber KTP
- 228.455 224.679 247.706 282.792
2 Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah
- 239.482 318.568 285.000 289.213
Rasio - 0.95 0.78 0.87 1.00
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram
Upaya Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam memiliki KTP dilakukan dengan menerapkan
pelayanan gratis kependudukan dan pencatatan sipil sejak tahun
2013. Upaya lainnya adalah mengintensifkan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP. Program e-KTP
secara nasional telah memberikan kemudahan pendataan kepastian
validasi data, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki KTP lebih
dari satu. Optimalisasi pelayanan kependudukan dilakukan melalui
pemenuhan sarana prasarana pendukung dan peralatan e-KTP.
Disamping itu, pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan
Gedung Baru Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan
Lingkar Selatan dan mulai beroperasi pada tahun 2015.
- Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 67
Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir
dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi pada
tahun yang sama.
Tabel 2.39 Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah bayi ber akte kelahiran - 6.719 8.004 3.522 6.719
2 Jumlah bayi - 9.046 8.811 8.381 9.046
Rasio - 0.74 0.91 0.42 0.74
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2015
- Rasio Pasangan Berakte Nikah
Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan
nikah berakte nikah terhadap jumlah pasangan yang telah menikah.
Tabel 2.40 Rasio Pasangan Berakte Nikah
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah pasangan nikah berakte nikah - 504 445 463 571
2 Jumlah keselurah pasangan nikah - 120.591 127.331 112.427 117.105
Rasio - 0.004 0.003 0.004 0.005
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2015
- Kepemilikan KTP
Tabel 2.41 Kepemilikan KTP
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah penduduk yang memiliki KTP
- 119.517 257.134 247.706 282.792
2 Jumlah penduduk wajib KTP >17 dan atau pernah/sudah menikah
- 316.460 294.215 285.000 285.688
Persentase (%) - 37 81 86.91 98.98
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2015
- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk
Tabel 2.42 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah penduduk yang - 131.398 143.601 154.816 169.211
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 68
memiliki akte kelahiran
2 Jumlah penduduk - 431.530 454.779 411.745 411.954
Persentase (%) - 30.45 31.58 37.6 41.08
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram
11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di
semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju
kesetaraan gender.
Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan
penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98
(kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.
Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan
memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
dan Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI), telah menorehkan beberapa
prestasi yang diraih oleh Tim Penggerak PKK Kota Mataram pada tahun
2014, antara lain dengan terpilihnya Ketua Tim Penggerak PKK Kota
Mataram (Hj. Suryani Ahyar Abduh, S.Sos) sebagai penerima
PENGHARGAAN CITRA KARTINI INDONESIA 2014.
Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan
upaya-upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan
dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan
dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30
persen adalah peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya
informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap
kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan
membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal
pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang expresi
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 69
perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai
kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.
Realisasi kinerja Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data
dibawah ini:
- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup
partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan
serta penguasaan sumber daya ekonomi. Angka IPG Kota Mataram
pada tahun 2014 adalah sebesar 57,77% dan pada tahun 2015
menjadi sebesar 61,06 dipengaruhi oleh implementasi kebijakan
gender dengan memberikan peluang keterlibatan perempuan dalam
pembangunan.
- Angka melek huruf perempuan
Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak
dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex
ratio sebesar 98 (>100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH)
di Kota Mataram mulai tahun 2015 mencapai diatas 90%, baik
perempuan maupun laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih
buta huruf sebesar 9,14% didominasi oleh penduduk usia lanjut.
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Salah satu cara untuk mengetahui peran aktif perempuan salah
satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah
proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap
jumlah seluruh pekerja perempuan.
Pada tahun 2014-2015, persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah Kota Mataram tidak mengalami perubahan yaitu pada
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 70
angka 36,01 persen. Angka ini menurun dibanding pada tahun 2013
sebesar 82,25 persen dan pada tahun 2012 sebesar 80,26.
12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional
yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga
tercapai Penduduk Tumbuh Seimbang dengan tujuan terciptanya
keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keberhasilan program KB didukung
oleh pola pemberdayaan masyarakat yang tepat dan komitmen semua
pihak dalam memahami pentingnya program KB.
Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan
antara lain konseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di pondok
pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di setiap kelurahan
dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib keluarga berencana dan
keluarga sejahtera di Kota Mataram yaitu Meningkatkan Kualitas
Keluarga dengan data sebagai berikut:
- Jumlah Keluarga Sejahtera
Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga
atau rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011
sebanyak 76.254 meningkat pada tahun 2015 menjadi 84.124
keluarga/rumah tangga. Progress positif dalam peningkatan jumlah
keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak meningkatkan
pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan
kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah
dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok
UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina
Keluarga Lansia. Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam
upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai
kegiatan antara lain konseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 71
pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di setiap
kelurahan.
- Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif
Jika melihat lebih rinci terkait data cakupan layanan Pasangan Usia
Subur (PUS) ber-KB diketahui bahwa terdapat peningkatan positif dari
41.023 PUS di tahun 2011 menjadi 70.498 PUS di tahun 2015 atau
terjadi peningkatan sebesar 13.751 PUS. Angka tersebut menunjukan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB.
Guna memaksimalkan program KB dilakukan advokasi kepada
masyarakat sehingga dapat meningkatkan pencapaian program KB.
- Cakupan Peserta KB Aktif
Data cakupan peserta KB aktif di Kota Mataram dapat dirinci bahwa
dalam kurun waktu tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan,
dimana pada tahun 2011 cakupan peserta KB aktif mencapai sebesar
62,55 persen dan menjadi sebesar 73,90 persen pada tahun 2015 atau
terjadi peningkatan sebesar 11,35 persen.
13. Urusan Wajib Sosial
Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik
heterogenitas-nya dihadapkan pada permasalahan sosial
kemasyarakatan yang makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang
berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan
permasalahan sosial terus meningkat. Selain urbanisasi, dinamika
pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 1,7% setiap tahunnya menjadi
faktor yang mempengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial
kemasyarakatan, antara lain penyandang masalah kesejahteraan sosial,
anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial lainnya.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib sosial di Kota Mataram
dapat dilihat pada data-data dibawah ini:
- Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, rumah singgah dan panti
rehabilitasi)
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 72
Perkembangan jumlah sarana social di Kota Mataram dalam kurun
waktu tahun 2011-2015 yang berkaitan dengan panti asuhan, panti
jompo, rumah singgah dan panti rehabilitasi dapat dilihat pada table di
bawah ini:
Tabel 2.43 Jumlah Sarana Sosial
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah panti asuhan 16 30 15 15 15
2 Jumlah panti jompo 1 1
3 Jumlah Panti/rumah rehabilitasi narkoba
1 1
Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2015
- Penduduk miskin
Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif
dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan
empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan
tersebut diantaranya: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2)
Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan
kelompok masyarakat miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan
yang inklusif.
Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan
kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan
bersasaran dilakukan dengan mensasar langsung kepada masyarakat
miskin. Pada tahun 2015, upaya untuk mempercepat penurunan
angka kemiskinan dilakukan melalui program pembangunan yang
berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan gratis,
bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi
MBR, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk
jompo, bantuan modal usaha dan santunan kematian, disamping itu
juga dilaksanakan beberapa program KKS dan PKH untuk 28.502 KK
sesuai dengan SK Mensos 170/HUK/2015.
Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di
Kota Mataram tahun 2015 sebanyak 10,53% menurun sebesar 0,22%
dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 10,75%. Untuk menunjang
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 73
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan
percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi
utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut
diantaranya: Memperbaiki program perlindungan sosial; Meningkatkan
akses terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan kelompok masyarakat
miskin; dan Menciptakan pembangunan yang inklusif.
- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas
dan pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan
Kampanye Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi (PRSE). Data penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial pada tahun 2011 mencapai 46.916 orang, tahun
2012 mencapai 46.860 orang, tahun 2013 mencapai 46.939 orang,
tahun 2014 mencapai 47.032 orang dan pada tahun 2015 penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 47.331 orang.
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota
Mataram dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan
pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye
Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi (PRSE).
14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat
dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah
ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah
penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 74
Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan
cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat
memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan,
pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan
lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau
membuka kesempatan kerja.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib ketenagakerjaan di Kota
Mataram dapat dilihat pada data-data dibawah ini:
- Tingkat partisipasi angkatan kerja
Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan
kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja
ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan
yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Salah satunya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari
definisinya, TPAK sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang
dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara
ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam
periode survey. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram
pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,11% dari tahun
2014, dimana pada tahun 2014 TPAK di Kota Mataram mencapai
61,20 persen menjadi 63,31 persen di tahun 2015. Peningkatan TPAK
Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel
dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kretaif.
- Tingkat kesempatan kerja
Indikator ketenagakerjaan lainnya yang tidak kalah penting adalah
pengukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara difinisi Tingkat
Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran peluang seseorang
penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.
Secara umum TKK mengalami penurunan sebesar (2,71) dari 95.21%
pada tahun 2014 menjadi 92,50 tahun 2015. Untuk diketahui,
komponen penghitungan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meliputi
jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 75
Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan
ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi
lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota
Mataram. Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan,
pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa menjadi
penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan
dilihat dari sisi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan
dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja
ketenagakerjaan. Salah satunya melalui persyaratan pemenuhan ijin
investasi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (ijin usaha fasilitas)
diharuskan untuk memprioritaskan pada perekrutan atau
pemanfaatan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Mataram. Upaya ini
dimaksudkan dalam rangka meminimalisir tingkat pengangguran dan
lebih penting lagi sebagai upaya optimalisasi tingkat penyerapan
tenaga kerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang
dibutuhkan.
15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Koperasi merupakan urusan yang dianggap penting bagi
perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung
usaha kecil dan menengah. Koperasi adalah sebuah kata yang tidak
asing untuk didengar bagi masyarakat Indonesia karena mencerminkan
budaya bangsa yang gotong royong dan tolong menolong. Dalam konteks
Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang sah, dimana
keberadaannya diakui dalam UUD 1945. Koperasi adalah bentuk
kegiatan usaha yang paling ideal dimana anggotanya bertindak sebagai
produsen, konsumen dan sekaligus juga sebagai pemilik. Koperasi
pertama kali muncul pada awal abad ke-19 sebagai reaksi sistem
ekonomi liberal dimana pada waktu itu segolong kecil pemilik modal
menguasai kehidupan masyarakat.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data dibawah ini:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 76
- Persentase Koperasi Aktif dan Berkualitas
Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008
tanggal 12 Maret Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April Tahun 2007
tentang pemeringkatan koperasi, beberapa upaya strategis dalam rangka
peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas
diimplementasikan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan
Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data
Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan
dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapan koperasi yang
berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui
Pemeringkatan Koperasi sehingga dari hasil penilaian yang dilakukan
ditetapkan 142 koperasi berkualitas pada tahun 2015 meningkat
sebanyak 9 unit koperasi dari 133 unit koperasi pada tahun 2014.
- Wirausaha baru
Peningkatan jumlah wirausaha baru menjadi penting sebagai salah satu
indikator yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pencapaian
tingkat efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaimana
difinisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani
berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan
upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara
produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru,
memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk
menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Definisi diatas
menjelaskan bahwa pengembangan kearah penciptaan Wira Usaha Baru
(WUB) menjadi penting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu
daerah umumnya dan peningkatan kesejahteraan dan perluasan
lapangan kerja baru di Kota Mataram pada khususnya. Dalam
perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram menunjukan
adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun
anggaran 2015 tingkat perkembangan wirausaha baru mencapai angka
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 77
sebesar 16.212 WUB, sementara pada tahun 2014 mencapai 14.130
WUB. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya startegis
yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber
daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses
permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi.
16. Urusan Wajib Penanaman Modal
Penanaman modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai
peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan
nasional dan daerah. Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD
secara langsung yang dapat dibelanjakan untuk program pembangunan.
Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Dari sisi
peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan terhadap
peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim
berinvestasi.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Mataram sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Mataram. Peningkatan pelayanan perizinan pada BPMP2T diatur dengan
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
Kewenangan Di Bidang Perijinan Kepada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perijinan.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib penanaman modal di Kota
Mataram dapat dilihat pada data-data dibawah ini:
- Pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
Pemebentukan Modal tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu indikator
pengukuran tingkat keberhasilan meningkatnya efektifitas
pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaiman diketahui
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 78
berdasarkan analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa aktivitas investasi
fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal tetap Bruto
(PMTB). Dari difinisinya, PMTB menggambarkan adanya proses
penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu.
PMTB disebut sebagai brutto karena di dalamnya masih terkandung
unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan
nilai penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang
dilakukan, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukan
peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat peningkatan
PMTB sebesar Rp. 627.657.668.000,00 dari Rp. 3.138.288.340,000,00
pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.765.946.008.000,00.
- Laju pertumbuhan investasi
Indikator lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu penentuan laju
pertumbuhan investasi dimana dapat memberikan gambaran besaran
proses kenaikan nilai investasi perkapita dalam jangka waktu tertentu.
Adapun tahun 2015 laju pertumbuhan investasi mengalami
peningkatan sebesar 0.20% dari 12,76% pada tahun 2014 menjadi
12,96%. Bila dilihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi
tergambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang
menjadi inti dari perkembangan laju investasi yang positif tersebut.
Pertumbuhan per sektor pada tahun 2015, terdapat dua sektor yang
menunjukan laju yang besar yaitu sektor keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan 12,32% serta sektor perdagangan, hotel dan restoran
10,76%. Dominasi kedua sektor dimaksud menunjukkan bahwa Kota
Mataram berhasil mengoptimalkan keunggulan wilayahnya yaitu
sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa.
- Penyelesaian ijin tepat waktu
Indikator Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha didukung
oleh pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Publik, yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas
pelayanan perijinan termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 79
dengan waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB,
ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK,
Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum,
Ijin Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat
ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayananya. Salah satu upaya
peningkatan kualitas pelayanan, BPMP2T meluncurkan program paket
pada tahun 2015 dimana masyarakat dapat mengurus lebih dari ijin
secara bersamaan pada waktu yang sama. Pemberlakuan ijin paket
berkontribusi terhadap jumlah ijin yang ditangani pada tahun 2015
yaitu meningkat sebesar 3.653 ijin dari 6.330 ijin pada tahun 2014
menjadi 9.983 ijin. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu
mengalami peningkatan sebesar 0,79% dari 97% pada tahun 2014
menjadi 97,79% di tahun 2015.
17. Urusan Wajib Kebudayaan
Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman
budaya tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai
kebudayaan dan keragaman budaya.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib kebudayaan di Kota
Mataram dapat dilihat pada data-data dibawah ini:
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Wujud penyelenggaran festival seni dan budaya di Kota Mataram antara
lain adalah pergelaran, pameran, festival dan lomba. Pergelaran kesenian
adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah
masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan
karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan
yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang
memiliki kekhasan masing-masing. Penyelenggaraan festival seni dan
budaya di Kota Mataram pada tahun 2014 adalah sebanyak 50 kegiatan
dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 52 kegiatan festival.
- Jumlah sanggar seni dan budaya
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 80
Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Mataram pada tahun 2015
adalah sebanyak 203 sanggar yang tersebar di seluruh kecamatan.
Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman,
peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni,
terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas
muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.
- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar
Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak
lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut
sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan
pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan
Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.
Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs,
yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang
Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya
Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4
situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan
dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam
Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam
Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.
18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan kualitas sumber daya pemuda, organisasi pemuda
merupakan tujuan strategis dalam upaya menciptakan SDM Kota
Mataram yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu berdaya saing.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan penyelenggaraan Urusan
Wajib Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Wajib Kepemudaan dan
Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Mataram.
- Jumlah organisasi pemuda
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 81
Capaian indiaktor kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan
dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi
kepemudaan meliputi organisasi kepemudaan pada tahun 2015
sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11 organisasi kepemudaan yang
berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan yang berada di luar
sekolah.
- Jumlah organisasi keolahragaan
Jenis olahraga di Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebanyak 50
jenis olahraga, dimana yang telah memiliki kepengurusan cabang
olahraga sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum
terbentuk di Kota Mataram, angka tersebut tidak mengalami
perubahan sejak tahun 2011.
- Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Kota Mataram
pada tahun 2015 sebanyak 7 jenis yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan
Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah Pelajar
Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan
Tadarus Al-Qur’an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran
Pemuda Antar Daerah dan Lawatan Sejarah Pelajar.
- Jumlah kegiatan olahraga
Kegiatan keolahragaan di Kota Mataram pada tahun 2015 adalah
sebanyak 5 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia
(LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga
Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan
Pendidikan.
- Jumlah lapangan olahraga
Dalam mendukung pembinaan olahraga di Kota Mataram, terdapat
sarana pendudkung kegiatan olahraga yang sebagian besar berada di
sekolah-sekolah di Kota Mataram yaitu pada tahun 2015 terdapat 43
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 82
lapangan olahraga berupa lapangan basket, lapangan volley dan lain-
lain.
Selain itu, Pembinaan olahraga professional di luar sekolah dengan
keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan
untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam
menghadapi event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung
capaian prestasi atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan
bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing
Cabang Olahraga (Cabor).
19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras,
suku dan golongan yang berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga
upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan
melalui komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan
unsur kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan. Optimalisasi
peran kelembagaan dalam memastikan kondisi kondusivitas wilayah,
dilakukan melalui penyelenggaraan urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri. Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang
dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota
Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini
mungkin potensi konflik. Kedua, Pemerintah Daerah secara terus
menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat
koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Terjadinya
konflik di wilayah Monjok dan Taliwang menjadi catatan tersendiri dalam
upaya mengatasi kejadian serupa di wilayah lain. Keberadaan Komunitas
Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan untuk
mengantisipasi terjadinya konflik. Upaya lain adalah memfasilitasi dan
mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 83
masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan
keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB).
Disamping itu, dilaksanakan pula sosialisasi yang efektif untuk
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan. Upaya
penanganan konflik dengan melakukan musyawarah perdamaian dengan
melibatkan tim terpadu bersama dengan Tokoh Masyarakat (Toma) dan
Tokoh Agama (Toga).
Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Prop.
NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana
yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram
antara lain: Longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami,
abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta
konflik sosial. Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi
geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik
wilayah NTB dan Indonesia umumnya.
Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Mataram dari
ancaman bencana, khususnya gelombang pasang/tsunami, pada tahun
2013 Kota Mataram mendapat bantuan Tower Peringatan Dini Tsunami
dari BMKG Pusat kerjasama dengan GIZ yang dipasang di halaman
kantor Kelurahan Ampenan Selatan.
Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik
pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan
dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan
dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi
dan rekontruksi pada pasca bencana telah disediakan sarana dan
fasilitas penunjang yang memadai agar tujuan penanggulan bencana
untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap pelaksanaan Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Mataram yang
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kondusivitas
wilayah Kota Mataram melalui tabel di bawah ini:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 84
Tabel 2.44 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri Tahun 2011 – 2015
No Indikator Pembangunan Satuan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Cakupan Penanganan Konflik kasus 4 4 4 2 2
2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP kegiatan 1 1 1 1 1
3 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah kegiatan 1 1 1 1 1
4 Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami Unit - - 1 1 1
5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota % 80 80 82,50 83,25 91,20
5 Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Unit - 17 22 20 42
6 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kali 1 1 1 1 1
7 Kegiatan pembinaan politik daerah Kali 1 1 1 1 1
Sumber: BPBD Kota Mataram dan Bakesbangpol Kota Mataram, 2015
20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian dilaksanakan oleh: Dinas Pendapatan; Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat Daerah Kota Mataram;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan
Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah;
Kecamatan Cakranegara; Kecamatan Mataram; Kecamatan Ampenan;
Kecamatan Selaparang; Kecamatan Sandubaya; Kecamatan Sekarbela;
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada data sebagai berikut:
- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang
melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi
pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 85
pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin
besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Tabel 2.45
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah polisi pamong praja 87 99
2 Jumlah penduduk 441.064 450.226
3 Jumlah Pol PP per 10.000 penduduk
1.97 2.19
Sumber: Satpol PP Kota Mataram, 2015
- Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang
memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban
masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan
kapasitas Pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif
dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata social yang
interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin
besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 86
daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
Tabel 2.46 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah Linmas 186 186
2 Jumlah penduduk 441.064 450.226
3 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk
4.22 4.13
Sumber: Satpol PP Kota Mataram, 2015
- Rasio pos Siskamling per jumlah kelurahan
Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan
jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah
keluarahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan
pos siskamling di setiap keluarahan. Semakin besar rasio jumlah pos
siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam
memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan
lingkungan.
Tabel 2.47 Rasio Pos Siskamling per Kelurahan di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah pos siskamling 18 18
2 Jumlah kelurahan 50 50
3 Rasio 0.36 0.36
Sumber: Satpol PP Kota Mataram, 2015
- Realisasi PAD
Tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Mataram dimana terjadi peningkatan sebesar 0,88% atau
Rp.1.836.730.219,02 dari Rp.208.167.308.448,82 tahun 2014 menjadi
Rp.210.004.038.667,84 tahun 2015.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 87
Dilihat dari prosentase capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap target, tahun 2015 terealisasi sebesar 97,40%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar 129,76%, angka
capaian tahun 2015 lebih realistis dimana pola penghitungan yang
dilakukan sudah mendekati peta potensi sumber-sumber pendapatan
yang sebenarnya dapat dikelola sebagai penerimaan daerah.
- Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah indikator tingkat
kemandirian daerah yang dapat dilihat dari persentase PAD terhadap
total pendapatan daerah. Pada tahun 2015 persentase yang dicapai
sebesar 17,79% menurun dibandingkan tahun 2014 dengan
persentase 18,70%. Penurunan persentase PAD terhadap total
pendapatan daerah dimaksud lebih pada peningkatan pendapatan
daerah diluar PAD sebagai komponen pembanding. Secara umum
pemerintah Kota Mataram melalui upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang
signifikan dan menjadi strategi prioritas untuk dikembangkan dan
disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya.
- Persentase pejabat structural yang telah mengikuti Diklatpim
sesuai eselon
Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti
diklat sesuai eselon, sampai tahun 2015, pejabat struktural yang telah
mengikuti diklatpim sebanyak 54 orang, terdiri dari diklatpim tingkat
II sebanyak 5 orang, diklatpim tingkat III sebanyak 19 orang, dan
diklatpim tingkat IV sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2014,
pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 41 orang, yang
terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan diklatpim
tingkat IV sebanyak 31 orang.
- Jumlah pelanggaran disiplin PNS
Melihat perbandingan pada tahun 2011-2015, kasus pelanggaran
disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat berfluktuasi dari 9 kasus
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 88
pada tahun 2011 menjadi 11 kasus pada tahun 2012, menjadi 8 kasus
pada tahun 2013, menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus
Tahun 2015. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus yang diadukan baik
kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat maupun
kasus ijin/cerai PNS mengalami peningkatan/penurunan yang
didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus pada tahun
2011, sebanyak 11 kasus pada tahun 2012, sebanyak 28 kasus pada
tahun 2013, sebanyak 24 kasus tahun 2014 dan sebanyak 10 kasus
tahun 2015.
Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan
bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS
tercapai 100% dari target kasus 12 dapat ditekan hingga hanya 10
kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun
2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang
dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan
pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran
disiplin PNS.
- Persentase bezeting pegawai
Realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar 80.91% dari target
sebesar 95% dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 85.17%. Tidak
dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja
tahun 2015 disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya
ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan
kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015 dan
meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga
kesehatan di Rumah sakit Kota Mataram yang awalnya tipe C naik
tingkat menjadi tipe B dan pemenuhan tenaga kesehatan di
puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan untuk SMPN
24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru dioperasikan.
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah
Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 89
mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang
didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia
pensiun (purna tugas).
- Produk Hukum
Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting
pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan
sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum
daerah tersebut. Tim penegakan PERDA berupa tim operasional 20
orang.
Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, sebagaimana Tabel
berikut:
Tabel 2.48 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Tahun 2011-2015
Produk Hukum Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Mataram
19 Perda 11 Perda 11 Perda 10 Perda 16 Perda
Peraturan Walikota Mataram
42 Perwal 45 Perwal 41 Perwal 52 Perwal 32 Perwal
Keputusan Walikota Mataram
699 Keputusan
825 Keputusan
984 Keputusan
1212 Keputusan
900 Keputusan
Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Mataram Tahun 2015
21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta
Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram.
Pencapaian indicator kinerja utama urusan wajib ketahanan pangan
yaitu meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib ketahanan pangan
dapat dilihat pada data sebagai berikut:
- Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 90
Salah satunya Indikator Ketersediaan dan Cadangan Pangan dapat
dilihat dari Ketersediaan Energi dan Protein, dimana di Kota Mataram
pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar
63,72% atau dari 171,78% menjadi 235,50 pada tahun 2015.
- Penganekaragaman dan keamanan pangan
Selain itu juga dari sisi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
dilihat dari 2 (dua) aspek diantaranya Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) mengalami peningkatan dari 80,80% tahun 2014 menjadi 82,13
pada tahun 2015 dan aspek Pengawasan dan Pembinaan Keamanan
Pangan juga menunjukkan keanaikan yang signifikan yaitu dari 50%
tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2015.
- Cakupan bina kelompok petani
Peningkatan Cakupan Bina Kelompok petani pada tahun 2015
mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun 2014 menjadi 84 %,
disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis,
penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis,
pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan
pendampingan keluarga tani miskin/Gakin (program peningkatan
kesejahteraan petani).
- Cakupan layanan penyuluhan
Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2015 mencapai 80%
dengan peningkatan sebesar 11,83% dibanding tahun 2014 dengan
persentase sebesar 68,17%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan
kapasitas kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota, Peningkatan
kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan
pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan
pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan
Desa.
22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 91
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib pemberdayaan
masyarakat dan desa di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data
sebagai berikut:
- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya
disingkat dengan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh
dan untuk masyarakat guna menuju terwujudnya keluarga yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan.
Tabel 2.49 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah kelompok binaan PKK 56 56
2 Jumlah PKK 57 57
3 Rata-rata 0.98 0.98
Sumber: BPM Kota Mataram, 2015
- Persentase LPM berprestasi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa
atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
Tabel 2.50 Persentase LPM berprestasi di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah LPM berprestasi 3 3
2 Jumlah LPM 50 50
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 92
3 Persentase 6 6
Sumber: BPM Kota Mataram, 2015
- Persentase PKK aktif
Tabel 2.51 Persentase PKK aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah PKK aktif 57 57
2 Jumlah PKK 57 57
3 Persentase 100 100
Sumber: BPM Kota Mataram, 2015
- Persentase posyandu aktif
Tabel 2.52 Persentase Posyandu aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah Posyandu aktif 346 348
2 Total posyandu 346 348
3 Persentase 100 100
Sumber: BPPKB Kota Mataram, 2015
- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Tabel 2.53 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah sawadaya masy. Mendukung program pemberdayaan masy
24 24
2 Total program pemberdayaan masyarakat
453 455
3 Persentase 5.29 5.27
Sumber: BPM Kota Mataram, 2015
Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian
program dan kegiatan lainnya adalah terlaksananya rehabilitasi rumah
tidak layak huni sejumlah 1.175 unit yang tersebar di beberapa
kelurahan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan derajat kesehatan
dan kualitas sanitasi serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi
masyarakat, dilaksanakan program pengadaan MCK dan sarana air
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 93
bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan sanitasi dasar dan air bersih.
23. Urusan Wajib Statistik
Penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
Salah satu instrument analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan atau
perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah
data atau informasi statistik. Ketersediaan data dan informasi yang
mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam
proses perencanaan pembangunan. Ketersediaan dokumen statistic
memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah
secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan
pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
berkesinambungan. Data dan informasi statistik untuk menunjang
proses perencanaan pembangunan yang tersedia di Kota Mataram pada
tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.54 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Dokumen Statistik Daerah
12 Dokumen - Daerah Dalam Angka - Kecamatan dalam Angka
- Indikator Kesejahteraan Rakyat
- Produk Domestik Regional Bruto
- Indeks Pembangunan Manusia Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015
24. Urusan Wajib Kearsipan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Arsip adalah suatu
tanda bukti, dokumen atau warkat yang bertalian dengan bukti
keterangan suatu keluarga, perusahaan, masyarakat atau bangsa.
Kearsipan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 94
arsip-arsip baik arsip dinas maupun arsip pribadi dari mulai
penerimaan, pencatatan, pengiriman, penyingkiran maupun
pemusnahan surat menyurat atau berbagai macam warkat lainnya.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Kearsipan di Kota
Mataram dapat dilihat pada data sebagai berikut:
- Persentase Pengelolaan arsip secara baku
Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2015 antara lain
program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan
penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu untuk menunjang
ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, berpedoman pada
Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata
Kearsipan.
Tabel 2.55 Persentase pengelolaan arsip secara baku di Kota Mataram
Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
17 25
2 Jumlah Perangkat Daerah 36 36
3 Persentase 47.22 69.44
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, 2015
- Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Dalam upaya mewujudkan tata kelola arsip dilaksanakan pelatihan
dan pembinaan bidang kearsipan kepada staf kearsipan seluruh
SKPD se-Kota Mataram dengan harapan adanya peningkatan
kemampuan aparatur pengelola arsip SKPD secara mandiri, efektif
dan efisien. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota
Mataram pada tahun 2015 adalah sebanyak 13 kegiatan meningkat
sebanyak 2 kegiatan disbanding dengan tahun 2014.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 95
25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
dan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib komunikasi dan
informatika dapat dilihat pada data sebagai berikut:
- Jumlah Website milik Pemerintah Daerah
Sampai dengan tahun 2015 jaringan komunikasi dan informasi antar
SKPD yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet
untuk mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan
internal maupun eksternal sebanyak 26 SKPD, 6 kecamatan dan 15
kelurahan. Selain SKPD, jaringan internet juga telah terpasang di
taman kota seperti Taman Sangkareang. Kedepan akan diperluas
pada taman kota lainnya.
Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan
sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet
dan upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang
disewa, serta mulai digunakannya layanan SMS kepada seluruh
pegawai Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam
menyampaikan informasi layanan publik. Selain itu, untuk
memberikan pedoman dalam pengembangan sistem dan pemberian
pelayanan informasi telah disusun pedoman master plan, blue print
dan SOP TIK.
- Rasio warnet terhadap penduduk
Tabel 2.56 Rasio Warnet Terhadap Penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Uraian 2014 2015
1 Jumlah Warnet 25 44
2 Jumlah Penduduk 441.064 450.226
3 Rasio 0.05 0.09
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2015
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 96
- Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat
Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya
guna. Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan
penggunaan teknologi informasi. Dimana pada tahun 2015 telah
terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota
Mataram. Upaya lainnya dalam mendukung pengembangan jaringan
dan sistem informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya
manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK.
26. Urusan Wajib Perpustakaan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan
Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
meningkatnya kualitas pendidikan yang diimplementasikan melalui
program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,
bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan minat dan
budaya baca, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, dan
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib perpustakaan dapat
dilihat pada data sebagai berikut:
- Tenaga pengelola perpustakaan
Untuk dapat memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai pengelola
informasi dan sumber informasi dengan menyediakan koleksi bahan
pustaka secara fungsional dibutuhkan koleksi bahan pustaka, sarana
dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya.
Di samping itu, keberadaan tenaga pengelola perpustakaan adalah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 97
faktor pendukung yang dominan. Saat ini baru memiliki 6 tenaga
Pustakawan yang diangkat melalui kualifikasi pendidikannya dan
impassing.
- Jumlah perpustakaan dan cakupan layanannya
Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan
pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/
SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 18
Perpustakaan sekolah-sekolah dan 12 Taman Bacaan Masyarakat.
Dari segi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Kota
Mataram sejumlah 22.348 orang. Dari segi pengembangan
perpustakaan, telah dibuka satu ruangan khusus untuk
perpustakaan anak yang terletak dilantai I, perpustakaan anak
melayani anggota mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMP,
kemudian telah dibuka layanan Hotspot Internet gratis bagi
pengunjung. Selain itu untuk mensukseskan Program car free day
yang dicanangkan 30 Januari 2011 oleh Walikota Mataram, Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram membuka pelayanan
di Jalan Udayana setiap Hari Minggu mulai Pukul 06.30 s/d 10.00
pagi.
B. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Pertanian
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota
Mataram.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Pertanian dapat
dilihat pada data sebagai berikut:
- Luasan lahan pertanian
Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6
Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 98
antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan
yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas
kawasan. Saat ini Kecamatan Sandubaya memiliki sebaran lahan
pertanian tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya seluas 603,96
Ha, dan Kecamatan Ampenan dengan sebaran terendah seluas
173,41 Ha.
- Produktivitas rata-rata padi
Jika dilihat dari capaian sasaran produktifitas rata-rata padi pada
tahun 2014 dengan realisasi sebesar 62,00 kw/Ha telah terjadi
peningkatan sebesar 2,72 Kw/Ha pada tahun 2015 menjadi 64,72
Kw/Ha. Hal ini karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit
bermutu dan pupuk baik dari provinsi maupun Kota Mataram
kepada kelompok tani serta sarana prasarana seperti jalan usaha
tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air. Hal ini juga didukung
oleh meningkatnya presentase jumlah cakupan bina kelompok tani
sebesar 10% yang diikuti dengan meningkatnya cakupan layanan
penyuluhan sebesar 10,95%.
Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6
Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian
antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan
yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas
kawasan. Hal ini karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit
bermutu dan pupuk kepada kelompok tani, pembinaan dan
penyuluhan kelompok tani serta pengadaan sarana prasarana
seperti jalan usaha tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air.
- Produktivitas rata-rata kedelai
Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota Mataram, produksi
hasil panen tetap dipertahankan dengan komoditas unggulan yaitu
kedelai. Hal ini dapat tercapai melalui intensifikasi pertanian,
bahkan Kelompok Petani Kedelai Kota Mataram dapat meraih juara
nasional. Capaian produktifitas rata-rata kedelai di Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 99
pada tahun 2014 sebesar 10,45 kw/ha dan pada tahun 2015
meningkat menjadi 19,44 kw/ha.
2. Urusan Pilihan Pariwisata
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. Penyelenggaraan urusan
pilihan pariwisata diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis
efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber
daya lokal.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Pariwisata dapat
dilihat pada data sebagai berikut:
- Angka Kunjungan Wisata
Penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua
Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di
Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan
baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota
Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap
pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk
melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan
kepariwisataan, dimana pada tahun 2015, terjadi penurunan
sebesar 1.600 wisatawan dari 429.325 wisatawan tahun 2014
menjadi 427.725 wisatawan. Penurunan tersebut dikontribusi oleh
terjadinya bencana meletusnya gunung baru jari (anak Gunung
Rinjani) yang menyebabkan penutupan BIL dan beberapa Bandara
lain di Indonesia.
Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan
melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan
Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 100
- Kontribusi sector perdagangan, hotel dan restoran terhadap
PDRB
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB
Kota Mataram ADH Konstan mengalami peningkatan sebesar 0,46%
dari 22,76% tahun 2014 menjadi 23,22% pada tahun 2015.
Sedangkan jika dilihat dari kontribusi sektor perdagangan, hotel
dan restoran ADH Berlaku terjadi peningkatan sebesar 0,49% dari
24.92% tahun 2014 menjadi 25,42% pada tahun 2015.
Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat pembangunan di
Kota Mataram dengan memperhatikan posisi strategis Kota
Mataram sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat
dan pusat perdagangan dan jasa.
3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya
Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan kelautan dan
perikanan dapat dilihat pada data sebagai berikut:
- Tingkat konsumsi ikan
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan
masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah
Kota Mataram menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan
pada pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan
masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran,
dimana peningkatan produksi perikanan tangkap ditunjang adanya
penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel,
kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan
pancing. Peningkatan pada tahun 2015 menunjukan angka 2,16
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 101
kg/Kapita/Tahun dari tahun 2014 sebesar 27,94 kg/kapita/Tahun
menjadi 31,54 kg/kapita/Tahun pada tahun 2015.
- Produksi perikanan tangkap
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan
ketersediaan ikan di pasaran. Dari tabel 4.26, dapat dilihat capaian
indikator kinerja utama menunjukkan terjadinya peningkatan
produksi perikanan tangkap sebesar 127,2 ton dari 1.672,80 pada
tahun 2014 menjadi 1.800,00 pada tahun 2015 yang ditunjang
dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti
motor tempel, kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring
angkat dan pancing.
- Produksi perikanan budidaya air tawar
Sedangkan dari sisi kinerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar
terjadi peningkatan sebesar 35,97 ton yaitu sebesar 284,18 tahun
2014 menjadi 320,15 ton pada tahun 2015. Kenaikan tersebut
didukung adanya upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya yang ditargetkan pada kelompok
pembudidayaan ikan air tawar serta melalui perluasan area
pembudidayaan air tawar seperti keramba, kolam dan mina padi.
4. Urusan Pilihan Perdagangan
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan
usaha.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Perdagangan dapat
dilihat pada data sebagai berikut:
- Jumlah Usaha Perdagangan
Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukan pertumbuhan
yang signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang
diterbitkan. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 102
dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta
perkembangan harga sembako dan komoditas strategis lainnya di
Kota Mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui
koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kota Mataram. Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2015
meningkat sebanyak 523 unit usaha dari 1.164 unit usaha tahun
2014 menjadi 1.687 unit usaha di tahun 2015.
- Tingkat Inflasi
Dari sisi tingkat inflasi di Kota Mataram menujukkan penurunan
yang signifikan yaitu sebesar 3,93% dari 718% tahun 2014 menjadi
3,25% pada tahun 2015. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan
pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi
serta perkembangan harga sembako dan komoditas strategis lainnya
di Kota Mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui
koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi.
- Penataan PKL
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor
125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan
berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan
peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan
usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; dan
untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman
dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan
berwawasan lingkungan.
Dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut, Pemerintah
Kota Mataram telah melaksanakan penataan titik-titik PKL. Sampai
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 103
dengan tahun 2015 jumlah titik PKL yang ditata sejumlah 22 titik,
meningkat sebanyak 3 titik dari tahun 2014.
5. Urusan Pilihan Industri
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengembangan
potensi unggulan daerah berbasis sumber daya local.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Industri dapat dilihat
pada data sebagai berikut:
- PDRB sector industry pengolahan ADH Konstan
Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga
(ADH) Konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.21.000.000,00
atau 6,43% dari Rp.326.207.000,05 tahun 2014 menjadi
Rp.347.207.000,05. Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan
sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor-sektor Industri Kecil
Menengah di Kota Mataram baik industri formal maupun industri
non formal. Pemberian kemudahan ijin usaha serta jaminan
dukungan kerjasama kemitraan usaha industri mikro, kecil dan
menengah dengan pihak swasta dan perbankan berkontribusi positif
dalam peningkatan PDRB sektor Industri Pengolahan.
- Perkembangan Jumlah IKM Formal dan Non Formal
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2015 melaksanakan berbagai upaya, antara lain:
melakukan pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri,
pemberian kemudahan ijin usaha serta bantuan peralatan dan
Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan
IKM dengan swasta.
Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya
peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 104
secara intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan
daya saing industri dari berbagai aspek secara menyeluruh.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan
cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan,
dengan melakukan mapping potensi; Meningkatkan
penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event sebagai
sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga
stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas
wilayah.
Dari berbagai upaya tersebut, perkembangan jumlah IKM tahun
2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah IKM
Formal meningkat sejumlah 136 IKM dari 1.947 unit usaha tahun
2014 menjadi 2.083 unit usaha di tahun 2015. Jumlah IKM Non
Formal meningkat sejumlah 10 IKM dari 1.707 unit usaha tahun
2014 menjadi 1.717 unit usaha di tahun 2015.
6. Ketransmigrasian
Urusan Wajib Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
Kecilnya alokasi anggaran untuk urusan pilihan transmigrasi
disebabkan oleh Kota Mataram bukan sebagai tujuan lokasi
transmigrasi, namun pengirim transmigran. Alokasi ini diperuntukkan
melaksanakan sosialisasi dan penjaringan calon transmigran.
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Ketransmigrasian tahun 2015 terlihat dari pelaksanaan
program penempatan calon transmigrasi dengan kegiatan peningkatan
minat penduduk bertransmigrasi yang mengikutkan masyarakat
sebagai peserta seleksi calon transmigrasi dengan target 50 orang
namun yang terealisasi sebanyak 15 orang.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 105
Daya Saing Daerah adalah kapasitas dan kemampuan suatu daerah dalam
menghadapi tantangan persaingan dengan menghasilkan produk berupa barang
maupun jasa dan dalam waktu yang bersamaan juga dapat memelihara tingkat
pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap
persaingan eksternal. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam
pembangunan daerah dan menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan dan unggulan dari
daerah itu sendiri. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi
daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya
manusia.
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing
daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik
(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan
masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi
peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah ditentukan
oleh faktor-faktor yaitu kebijakan pemerintah, kelembagaan dan
kemampuan serta birokrasi yang efisien. Kemampuan ekonomi daerah
memicu daya saing daerah dalam beberapa tolak ukur sebagai berikut:
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi
per Kapita)
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan
seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar
rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka akan semakin atraktif
bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka
konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita. Angka konsumsi rumah tangga per kapita Kota
Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.57
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 106
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Mataram Tahun 2011-2015
Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Total Konsumsi Rumah Tangga
a. ADHB (juta Rp) 6.080.212 6.967.254 7.598.806 8.396.521 9.556.083
b. ADHK 2010 (juta Rp) 5.975.280 6.477.548 6.842.339 7.221.292 7.709.394
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)
76,36 76.36 74.87 72.18 70.12
Pertumbuhan (persen) 5,90 5.90 5.63 5.54 6.76
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
2. Produktivitas Total Daerah
Produktivitas Total Daerah dihitung untuk mengetahui tingkat
produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa
produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per
sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung
produktivitas daerah per sektor ( 9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB
dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang
bersangkutan. Angka produktivitas total daerah Kota Mataram dalam
kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.58
Produktivitas Total Daerah
di Kota Mataram Tahun 2014-2015
Kategori Lapangan Usaha
2011 2012 2013 2014 2015*)
Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta)
(1) (2) (3) (5) (7) (9) (11)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
368.593 422.315 439.860 473.149 525.151
B Pertambangan dan Penggalian 796.097 825,29 847,72 886,39 925.119
C Industri Pengolahan 837.494 959.824 1.014.983 1.073.886 1.191.105
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,36 7,40 6,62 9,27 10,66
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
16,71 19,45 21,65 25,41 28,64
F Konstruksi 808.038 925.799 1.012.736 1.169.123 1.356.604
G Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.532.487 1,756.291 1.979.155 2.318.528 2.644.473
H Transportasi dan Pergudangan 488.803 559.877 613.382 696.942 805.031
I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 116.230 132.903 164.864 207.263 241.723
J Informasi dan Komunikasi 540.549 619.251 672.264 738.756 797.340
K Jasa Keuangan dan Asuransi 727.632 833.762 983.414 1.133.622 1.304.843
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 107
Kategori Lapangan Usaha
2011 2012 2013 2014 2015*)
Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta)
(1) (2) (3) (5) (7) (9) (11)
L Real Estate 381.330 436.719 515.242 603.709 685.043
M,N Jasa Perusahaan 32.639 37.518 43.691 50.917 57.499
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib
706.934 810.022 884.831 1.077.077 1.231.853
P Jasa Pendidikan 648.023 742.306 848.664 979.782 1.121.322
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
370.185 424.528 467.736 531.507 605.822
R,S,T,U Jasa lainnya 379.738 435.516 483.373 548.854 631.181
PDRB 7.962.562 9.124.323
10.153.328
11.638.705
13.239.239
*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Sebagai salah satu aspek yang mendukung dalam daya saing daerah, fokus
fasilitas wilayah/infrastruktur ditujukan pada ketersediaan (availability)
fasilitas dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di
daerah dan antar wilayah.
1. Perhubungan
- Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
per Tahun
Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal per
tahun di Kota Mataram pada tahun 2011 adalah sebanyak 618.146
dan pada tahun 2015 menurun menjadi 532.323, secara lebih rinci
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.59 Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
per Tahun di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
618.146 652.905 643.119 522.442 532.323
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2015
- Jumlah Barang/Orang yang Terangkut Angkutan Umum
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 108
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota
Mataram pada tahun 2011-2015 secara lebih lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.60 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kota Mataram Tahun 2011-2015
Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum
618.146 652.905 643.119 522.442 532.323
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2015
2. Penataan Ruang
- Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah produktif Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.61 Luas Wilayah Produktif di Kota Mataram Tahun 2011-2015
Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Wilayah Produktif (ha)
2.843,21 2.819,42 2.763,49 2.748,21 2.733,62
Sumber: RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031
- Luas Wilayah Industri
Luas wilayah industri di Kota Mataram selama kurun waktu tahun
2011-2015 tidak mengalami perubahan, secara lebih lengkap dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.62 Luas Wilayah Industri di Kota Mataram Tahun 2015
No Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Luas Wilayah Industri
51,75 51,75 51,75 51,75 51,75
Sumber: RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Lingkungan
Hidup
- Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 109
Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Jenis bank di Indonesia terbagi menjadi:
1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Jenis dan jumlah bank dan cabangnya yang ada di Kota Mataram pada
tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.63 Jenis, Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Mataram Tahun 2015
No Sektor 2015
1 Bank Umum
a. Bank Pemerintah/Konvensional 6
b. Bank Swasta Konvensional 18
c. Bank Swasta/Syariah 6
2 Bank Perkreditan Rakyat
a. Pemda 1
b. Swasta 6
c. Syariah 2
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
- Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Pariwisata di Pulau Lombok mempunyai prospek yang bagus untuk
dikembangkan. Dengan potensi wisata yang dimiliki semakin
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 110
mendorong jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Lombok termasuk
ke Kota Mataram. Salah satu sarana dan prasarana wisata adalah
hotel atau penginapan. Jumlah hotel yang tersedia di Kota Mataram
menurut kecamatan dalam kurun waktu tahun 2014-2015 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.64 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Kecamatan
2014 Jumlah/
Total
2015 Jumlah/
Total Hotel Berbintang
Hotel Non Bintang
Hotel Berbintang
Hotel Non Bintang
1 Ampenan 3 8 11 3 8 11
2 Mataram 3 12 15 3 16 19
3 Cakranegara 9 62 71 9 65 74
4 Sekarbela 1 - 1 1 - 1
5 Selaparang 3 13 16 5 12 17
6 Sandubaya - 1 1 - 1 1
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Semakin banyaknya event nasional dan internasional yang
dilaksanakan di Kota Mataram juga berpengaruh terhadap tingkat
wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. Wisatawan domestik
yang menginap sebanyak 390.570 orang dan wisatawan mancanegara
sebanyak 798 orang. Sehingga secara tidak langsung peningkatan ini
berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran
sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.
c. Fokus Iklim Berinvestasi
1. Angka Kriminalitas
Kriminalitas atau tindak kriminal adalah suatu tindak yang melanggar
hukum atau suatu tindak kejahatan. Angka kriminalitas adalah rata-rata
kejadian tindak kriminal yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun
pada suatu daerah. Angka kriminalitas menjadi ukuran yang
menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-
kecilnya. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan keamanan,
ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu
prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
terutama di daerah.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 111
Tabel 2.65 Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal
di Kota Mataram Tahun 2015*)
No. Jenis Gangguan
Kriminal Tahun 2015
1 Perkelahian -
2 Penganiayaan -
3 Pembunuhan -
4 Pencurian 287
5 Curanmor 401
6 Copet/Jambret -
7 Penipuan -
8 Perzinahan -
9 Narkoba -
10 Perjudian -
11 Lain-lain 1.143
Jumlah 1.831 *) Data primer diperoleh dari Polres Mataram (diolah) Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2015
2. Jumlah Demo
Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan protes yang
dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya
dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau
penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula
dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan
kelompok. Demonstrasi dapat merugikan banyak pihak apabila dilakukan
secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat
merugikan masyarakat secara luas.
Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kota Mataram relatif dapat
berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai
kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang
terjadi di kota-kota besar di indonesia.
Tabel 2.66 Jumlah demo di Kota Mataram Tahun 2014-2015
No Tahun Jumlah unjuk Rasa
1 2011 -
2 2012 20
3 2013 24
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 112
4 2014 21
5 2015 18
Sumber: Kepolisian Kota Mataram, BPS Kota Mataram
3. Lama Proses Perijinan
Prosedur Perizinan yang kompleks, lama dan relatif mahal menjadi salah
satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi di suatu daerah. Menyadari
kondisi yang demikian, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh
Pemerintah Kota Mataram agar proses perijinan dapat ditempuh dengan
prosedur yang lebih sederhana. Selain prosedur perizinan yang mudah,
ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga
dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan
peluang yang ada.
Tabel 2.67 Lama Proses Perijinan di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Jenis Ijin Lama Pengurusan (hari)
2011 2012 2013 2014 2015
1 IMB 30 30 30 30 30 2 PIMB 30 30 30 30 30 3 ILOK 30 30 30 30 30 4 SITU MB 30 30 30 30 30 5 HO 30 30 30 30 30 6 SIUP 7 7 7 7 7 7 TDP 7 7 7 7 7 8 TDG 7 7 7 7 7 9
TDI/IUI dan Perluasan
7 7 7 7 7 10 IUJK 14 14 14 14 7 11 Ijin Hotel 14 14 14 14 14 12 Ijin Rumah Makan 14 14 14 14 14 13
Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum
14 14 14 14 14
14 Ijin Usaha Jasa
Pariwisata 14 14 14 14 14
15 Ijin Sewa Lahan 7 7 7 7 30
Sumber: BPMP2T Kota Mataram
4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong
untuk melakukan pengaturan melalui regulasi dalam bentuk Perda yang
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 113
ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang
mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan serta akuntabel.
Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kota Mataram terdiri dari
Perda yang terkait dengan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.68 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
di Kota Mataram Tahun 2013-2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
6 9 9 9 9
Sumber: Bagian Hukum Kota Mataram
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah
yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumber daya
manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan
menjadi modal bagu suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada,
memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada.
Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang
terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju
pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas
tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.
1. Persentase Lulusan S1
SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan
investasi di daerah. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan
kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan
kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi
kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kualitas tenaga
kerja di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk.
Persentase lulusan S1 di Kota Mataram pada tahun 2011 mencapai 9.10
persen meningkat menjadi 10.99 persen pada tahun 2015 dengan rincian
persentase perkembangan lulusan S1 di Kota Mataram dari tahun 2011-
2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.69
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 114
Persentase Lulusan S1 di Kota Mataram Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Lulusan S1 (%) 9.10 15.58 13.80 18.14 10.99
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram
2. Rasio Ketergantungan
Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang
harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap
penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif
adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang
dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk
berusia di bawah 15 tahun dan penduduk berusia di atas 65 tahun. Atas
dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang
tergantung pada penduduk usia kerja.
Jika disusun dalam struktur piramida, penduduk Kota Mataram
termasuk dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang
memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran
jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
Hal ini tergambar dalam piramida penduduk di bawah ini, dimana jumlah
penduduk kelompok usia 20-24 tahun lebih besar dibandingkan dengan
kelompok umur lainnya. Selain itu penduduk pada kelompok usia 15-19
tahun juga cukup besar dalam komposisi penduduk Kota Mataram.
Gambar 2.5 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2015
Kelompok Umur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 115
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2015
termasuk dalam transisi demografi yang menguntungkan karena proporsi
penduduk terbesar adalah yang berusia 15 sampai 64 tahun atau yang
masih dalam usia produktif. Kondisi demografi ini disebut
menguntungkan karena berpeluang untuk menciptakan kesejahteraan
bila penduduk produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang
dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Di lain pihak,
dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, akan
meningkatkan rasio ketergantungan yang berarti bahwa akan semakin
diperlukan juga lapangan pekerjaan di Kota Mataram sebagai bentuk
antisipasi dari hal tersebut. Proporsi penduduk wanita yang lebih besar
dan tingginya jumlah penduduk usia produktif ini perlu di antisipasi oleh
pemerintah dengan kebijakan pembangunan daerah yang pro gender dan
pro job.
Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia
kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap
belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun)
dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sehingga kebijakan dan
program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
maupun pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Mataram
tahun 2015, sebagaimana Tabel berikut:
40,000 30,000 20,000 10,000 00 10,000 20,000 30,000
0 – 4 5 – 9
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74
75 +
Perempuan Laki-laki
Jumlah Penduduk
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 116
Grafik 2.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk
tahun 2015 sebesar 43,83 persen, artinya setiap 100 orang penduduk
Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar ± 44
orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio
ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,04 persen dan rasio
ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,79 persen.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan
bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah.
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk
mengetahui nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan
indicator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan
menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
rencanan pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi yang diklakukan adalah
0%
20%
40%
60%
Rasio ketergantungan
MudaRasio ketergantungan
TuaRasio Ketegantuangan
Total
38,02%
5,79%
43,82%
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 117
untuk mengetahui sejauhmana visi dan misi yang telah ditetapkan telah
tercapai target-targetnya.
Berikut ini disajikan tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Berjalan triwulan II Tahun
Anggaran 2016.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 117
Tabel 2.70 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
K Rp (dlm jut aan) K Rp (dlm jut aan) K Rp (dlm jut aan) K Rp (dlm jut aan) KRp (dlm
jut aan)K Rp (dlm jut aan) K
Rp (dlm
jut aan)
2 3 4 5 6 7 8 9
16 =10
+
12 +14
17 =11+ 13 +15 18 =16 / 8 19 =17 / 9 2 4
Ur usa n Wa j i b
Ur usa n Wa j i b P e ndi di k a n
DI NAS P ENDI D I KAN, P EM UDA DAN OLAHRAGA
Mempert ahankan APK dan APM SD 110.9 109.5 110.3
10.7 99.5 100.2 100 24,576,592,381
Mempert ahankan APK dan APM SMP 103 102.5 103
73.7 78 78.7
Tercapainya APK PAUD 65 152,000,000 78.41 193,300,000 60 152,000,000 98.32 164,013,230.00 163.87 107.90 100 999,810,750 - - - - Dikpora
Mempert ahankan APK dan APM 102.7 102.20 102.7 100
73.2 72.80 73.2
Mempert ahankan Capaian APK Rat a- 100 183,000,000 95.00 699,900,000 95 548,000,000 98.31 198,534,400.00 103.49 36.23 100 359,093,500 - - - - Dikpora
Mempert ahankan APK dan APM SLB 101 209,000,000 98.00 293670000 100 209,000,000 173.35 362,302,060.00 173.35 173.35 100 350,917,000 - - - - Dikpora
Meningkat nya persent ase guru yg
berkualif ikasi S1/ D480 923,000,000 77.00 1,490,620,000 79 923,000,000 16.30 150,475,000.00 20.64 16.30 100 1,639,980,000 - - - - Dikpora
Semua lembaga pendidikan f ormal &
non f ormal t erakredit asi100 422,000,000 92.00 1,090,990,000 99 422,000,000 76.66 772,582,000.00 77.43 183.08 100 1,007,806,000 - - - - Dikpora
6 7 . 7 1 7 9 . 3 6
Ur usa n Wa j i b Ke se ha t a n
DI NAS KES EHATAN
Meningkat nya ket ersediaan dan
pemerat aan obat di Puskesmas dan
jar ingannya
98 1,736,000,000 130.08 974,950,000 97.5 1,736,000,000 98.03 1,529,373,642 100.55 88.098 100 11,843,345,000 - - - - Dinas
Kesehat an
Meningkat nya cakupan pelayanan
kesehat an 95 1,338,000,000 132.99 8,354,080,000 93 1,338,000,000 36.88 2,112,317,000 39.66 157.871 100 24,290,700,676 8.18 1,985,898,259.00 8.18 8.18
Dinas
Kesehat an
Tercapainya Rumah Tangga Sehat 70 236,000,000 113.33 781,430,000 60 236,000,000 96.28 1,126,459,500 160.47 477.313 100 363,438,000 7.53 27,350,700.00 7.53 7.53 Dinas
Kesehat an
Menurunnya Persent ase Balit a Gizi
Buruk0.1 544,000,000 70.53 964,810,000 544,000,000 98.54 478,582,350 87.975 100 398,299,000 - - -
Dinas
Kesehat an
Meningkat nya persent ase Cakupan
Jamban Keluarga87 259,000,000 104.74 691,070,000 96 259,000,000 96.10 406,301,000 100.10 156.873 100 1,802,901,600 1.87 33,650,000.00 1.87 1.87
Dinas
Kesehat an
SKPD
Penanggung
JawabRealisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan
Daerah dan Program/ Kegiat an
Indikat or Kinerja Program
(out come) / Kegiat an (out put )
Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2015 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 2014
Target kinerja RKPD
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiat an
s/ d Tr iwulan IV Tahun 2015
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
1
Terget Kinerja RKPD
Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja RKPD Sampai Dengan Tahun
Berjalan (Tr iwulan I Tahun 2016)
1.1.1.5.2.
25
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
73,674,000,000 5.09 Dikpora
1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Anak Usia
1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Menengah 5,643,000,000 6,578,680,000 5,643,000,000
10.03 5.09 364,982,500.00 5.0910.03 7,392,735,490 10.03 73,674,000,000
Dikpora
1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Non
1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Luar Biasa
1.1.1.5.2.
26
Program Peningkat an Mut u
Pendidik dan Tenaga
12,992,507,350 6.30 75,080,000.00 6.30 6.30 28.63 1,615,509,100 28.63 28.63
1.2.1.5.2.16Program Upaya Kesehat an
Masyarakat
1.2.1.5.2.19Program Promosi Kesehat an
dan Pemberdayaan
1.2.1.5.2.20Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
1.1.1.5.2.
22
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.2.1.5.2.
15
Program Obat dan Perbekalan
Kesehat an
1.2.1.5.2.21Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 118
Minimnya penyebaran penyakit
menular98.7 909,000,000 162.31 2,272,940,000 98.2 909,000,000 91.90 1,684,680,700 93.59 185.333 100 1,706,160,000 10.87 185,447,500 10.87 10.87
Dinas
Kesehat an
Terpenuhinya sarpras puskesamas 95 2,357,000,000 43.91 2,049,330,000 94 2,357,000,000 85.15 2,874,631,000 90.59 121.961 100 32,974,672,000 - - - - Dinas
Kesehat an
Terbangunnya sist em inf ormasi
kesehat an100 100,000,000 157.86 199,590,000 100 100,000,000 42.34 76,492,000 42.34 76.492 100 254,038,000.00 1.16 2,935,000 1.16 1.16
Dinas
Kesehat an
RS UD
Pemenuhan sarana dan prasarana RS 60 bln 32,840,110,676 48 bln 33,821,064,529 91 903,000,000 53.97 38,619,846,700 50.00 100 20,569,790,000 - - - - RSU
60 bln 60,358,718,376 48 bln 23,000,000,000 100 60,358,718,376 9 bln 80,275,368,641 75.00 132.997 100 101,660,180,000 16.42 16,692,602,876 16.42 - RSU
59.94 180,420,000 - - - - - - - RSU
Pemenuhan operasionalisasi RS 100 60,000,000 100 60,000,000 - - - - - - - - - RSU
6 2 . 6 9 1 2 3 . 7 4
Ur usa n Wa j i b P e k e r j a a n Umum
DI NAS P EKERJ AAN UM UM
Mant apnya akses jalan kot a 25.5
km 16,784,000,000
2335.2
km 69,112,190,000 5 km 4,025,000,000 99.85 59,729,483,500 99.85 100 30,218,930,000 0.01 1,974,000 0.01 0.01 DPU
- - - - 100 5,617,193,000 94.66 6,326,644,000 94.66 112.630 100 5,656,098,000 3.84 197,189,000 3.84 3.49
Berkurangnya kerusakan dan abrasi
sungai dan pant ai 50 3,967,700,000 75.00 2,234,770,000 100 2,304,137,000 100.00 2,304,137,000 100.00 100.000 100 2,739,770,000 0.04 997,000 0.04 0.04 DPU
Terpeliharanya kondisi akses jalan14.15
km 23,832,000,000 88 km 11,429,500,000
14.15
km 5,715,000,000 98.16 11,433,095,300 98.16 200.054 100 18,613,450,000 1.15 213,879,200 1.15 1.15 DPU
Meningkat nya f ungsi jar ingan
pengairan 61.36 12,182,000,000 61.36 2,932,000,000 100 2,909,670,000 100.00 5,554,497,000 100.00 190.898 100 14,741,640,000 0.90 132,910,000 0.90 0.90 DPU
Meningkat nya cakupan pelayanan air
bersih 20 km 6,081,000,000 50.00 48,000,000 4 km 1,400,000,000 90.94 2,873,479,000 90.94 205.249 100 3,103,003,000 0.05 1,523,000 0.05 0.05 DPU
Menurunnya persent ase luas daerah
genangan 4.45 45,168,000,000 700.00 100 530,700,000 100.00 530,700,000 100.00 100.000 100 1,758,179,750 8.57 150,747,000 8.57 8.57
Menigkat nya kualit as inf rast rukt ur
perumahan & permukiman 50 kel 9,980,000,000 68 kel 578,210,000 50.00 2,000,000,000 - - - 0.000 100 - - - - - DPU
Tert ibnya penyelenggaraan jasa
konst ruksi
470
iujk 845,000,000 140 iujk 153,890,000
100
iujk 202,000,000 79.50 65,597,000 79.50 32.474 100 94,788,500 2.04 1,935,000 2.04 2.04 DPU
Meningkat nya ket ersediaan sarana
publik 1 unit 6,465,000,000 100 5,100,198,100 86.26 4,828,387,400 86.26 94.671 100 3,633,540,000 0.21 7,830,200 0.21 0.22 DPU
100 7,326,628,350 98.78 9,804,020,700 98.78 133.814 100 2,545,475,000 0.10 2,637,700 0.10 0.10 DPU
Meningkat nya konservasi sumber
daya air 90.02 6,596,000,000 1,310,000 90.02 1,564,000,000 - - - 0.000 100 - - - - - DPU
1.2.1.5.2.34Program Manajemen
Kesehat an
1.2.2.5.2.26
Program pengadaan,
peningkat an sarana dan
prasarana rumah sakit / rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-
1.2.2.5.2.35
Program peningkat an Mut u
Pelayanan Kesehat an Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
1.2.1.5.2.22
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
1.2.1.5.2.25
Program pengadaan,
peningkat an dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas
1.3.1.5.2.15Program pembangunan jalan
dan jembat an
1.3.1.5.2.36Program Pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong
1.3.1.5.2.17Program pembangunan
t urap/ t alud/ bronjong
1.2.2.5.2.33Program peningkat an sarana
dan prasarana Rumah Sakit
1.2.2.5.2.27
Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah sakit /
rumah sakit jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah sakit mat a
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.3.1.5.2.28 Program Pengendalian Banjir
1.3.1.5.2.31
Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandir i
1.3.1.5.2.32
Program Pembinaan dan
Pengawasan Sert a Pelayanan
Ijin Usaha Jasa Konst ruksi
1.3.1.5.2.18
Program
rehabilit asi/ pemeliharaan jalan
dan jembat an
1.3.1.5.2.24
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Ir igasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
1.3.1.5.2.27
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
1.3.1.5.2.33Program Pembangunan sarana
dan prasarana perkot aan
1.3.1.5.2.34Program Peningkat an Jalan
dan Jembat an
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 119
Berf ungsinya saluran drainase guna
mencegah banjir / genangan 70 43,500,000,000 40 1,681,580,000 70 8,000,000,000 - - - 0.000 100 - - - - - DPU
7 2 . 9 3 8 9 . 9 8 4
1 Ur usa n Wa j i b P e r uma ha n
DI NAS P EKERJ AAN UM UM
1250
unit /
100 %
8,168,000,000 2 keg 3,318,130,000
250
unit /
20%
1,997,000,000 100.00 1,361,515,000 68.18 100 1,897,240,000 1.94 36,785,330.00 1.94 1.94 PU
8 unit 1,900,000,000 450,000,000 2 unit4,047,171,000
39.00 15,782,567,750 389.97 100 3,887,045,000 0.14 5,467,000.00 0.14 0.14 PU
96.88 39,693,000,000 0.91 10,071,340,000 96.88 11,221,000,000 0.03 3,331,135,000 0.03 29.69 100 4,009,190,000 - - - - PU
S ATUAN P EM ADAM KEBAKARAN
Tersedianya layanan administ rasi
kant or 100.00 2,126,942,475 100 2,025,659,500 103.18 1,375,426,491 103.18 67.90 100 2,602,981,222 14.37 373,957,321.00 14.37 14.37
Kant or
Pemadam
Kebakaran
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur 100.00 712,297,950 100 678,379,000 161.43 468,317,650 161.43 69.03 100 725,385,686 8.02 58,145,900.00 8.02 8.02
Kant or
Pemadam
Kebakaran
Meningkat nya ket epat an wakt u
t indak kejadian kebakaran 100.00 1,795,455,000 100 770,000,000 107.07 392,391,000 107.07 50.96 100 842,093,910 - - - -
Kant or
Pemadam
Kebakaran
DI NAS P ERTAM ANAN
Meningkat nya areal makam yang
t ert at a 90.00 1,830,000,000 157.82 2,758,000,000 90.00 1,830,000,000 45.65 835,370,000 50.72 45.65 13 lokas 1,266,750,000 - - - -
Dinas
Pert amanan
Meningkat nya kemampuan
penanganan pasca bencana100 200,000,000 96.52 143,000,000 100 82,800,000 92.22 96,551,500.00 92.22 116.61 100 46,450,000 - - - - BPBD
KECAM ATAN CAKRANEGARA
100 11,715,400 99.58 11,665,000.00 99.58 99.57 100 7,400,000 - - - - Kecamat an
Cakranegara
6 8 . 2 5 1 0 4 . 1 7
Ur usa n Wa j i b P e na t a a n Rua ng
Meningkat nya ket ersediaan pranat a
t at a ruang kot a dan kawasan-
kawasan khusus kot a
20.00 190,000,000 117.30 616,000,000 20.00 190,000,000 98.01 648,430,800 490.06 341.28 100 536,070,000 8.65 46,349,200.00 8.65 8.65 Dinas Tat a
Kot a
Meniingkat nya kesesuaian
pemanf aat an ruang kot a dan
perunt ukan lahan
100 304,000,000 170.19 482,000,000 100 277,000,000 80.56 78,780,000 80.56 28.44 100 98,000,000 5.10 5,000,000.00 5.10 5.10 Dinas Tat a
Kot a
Meniingkat nya kesesuaian
pemanf aat an ruang kot a perunt ukan
lahan
100 797,000,000 150.41 1,065,000,000 100 797,000,000 94.48 761,904,301 94.48 95.60 100 665,570,000 22.40 149,040,000.00 22.40 22.39 Dinas Tat a
Kot a
Meniingkat nya kesesuaian
pemanf aat an ruang kot a perunt ukan
lahan
100 658,970,000 43.68 284,137,500 43.68 43.12 100 1,642,797,500 - - - - Dinas
Pert amanan
Program Pemeliharaan
Saluran Drainase
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.3.1.5.2.35Program Pengembangan
Perumahan
1.4.1.5.2.
19
Program peningkat an
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
1.8.2.5.2.
20
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
BP BD
1.19.3.5.2
.18
Program perbaikan perumahan
akibat bencana alam/ sosial
1.3.1.5.2.16Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1.3.1.5.2.21Program Pembangunan dan
Penat aan Lingkungan
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.5.1.5.2.16 Program Pemanf aat an Ruang
1.5.1.5.2.17Program Pengendalian
Pemanf aat an Ruang
DI NAS P ERTAM ANAN
1.8.2.5.2.17Program Pengendalian
Pemanf aat an Ruang
1.20.6.5.
2.16
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
D I NAS TATA KOTA
1.5.1.5.2.15Program Perencanaan Tat a
Ruang
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 120
Meningkat nya keindahan ruang kot a
dan pendapat an daerah90 887,000,000 163.76 1,500,000,000 90 887,000,000 67.41 498,168,000 74.90 56.16 100 1,451,334,642 1.65 24,000,000.00 18.37 1.65
Dinas
Pert amanan
Meningkat nya luas wilayah kot a yang
mendapat penerangan malam hari90 1,892,000,000 123.98 4,600,000,000 90 1,892,000,000 43.50 3,137,619,000 48.33 165.84 100 4,113,250,000 - - - -
Dinas
Pert amanan
1 3 8 . 6 7 1 2 1 . 7 4 2 2 4 , 3 8 9 , 2 0 0 9 . 0 9 6 . 3 0
Ur usa n Wa j i b P e r e nc a na a n P e mba nguna n
Tingkat ket ersediaan dat a dan
inf ormasi unt uk perencanaan dan
pengendalian pembangunan
98 217,000,000 92 568,940,000 98 216,000,000 76.47 303,540,000 78.03 140.53 100 307,200,000 - - - - Bappeda
Tingkat kemant apan kerjasama
pembangunan dengan pemerint ah
daerah, swast a &masyarakat
96 357,000,000 94 971,290,000 96 357,000,000 99.28 435,162,000 103.42 121.89 100 112,200,000 - - - - Bappeda
100 188,150,000 100.00 289,200,000 100.00 153.71 100 152,400,000 - - - - Bappeda
Tingkat part isipasi komponen
masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
97 694,000,000 90.52 1,180,824,000 97 694,000,000 100.00 2,151,162,500 103.09 309.97 100 3,198,990,000 13.84 442,845,000.00 13.84 13.84 Bappeda
Tingkat ket ersediaan pranat a
perencanaan prog. pembangunan
ekonomi
95 768,000,000 93 1,432,720,000 95 768,000,000 98.08 770,367,200 103.24 100.31 100 715,478,000 7.72 55,245,000.00 7.72 7.72 Bappeda
Tingkat ket ersediaan pranat a
perencanaan prog.pembangunan
sosial budaya
95 823,000,000 90 1,426,780,000 95 823,000,000 98.10 672,935,000 103.26 81.77 100 837,550,000 8.26 69,186,500.00 8.26 8.26 Bappeda
Tingkat ket ersediaan pranat a
perencanaan prog. pembangunan
wilayah dan SDA
92 649,000,000 88 955,450,000 92 649,000,000 91.90 605,020,000 99.89 93.22 100 462,990,000 2.26 10,466,950.00 2.26 2.26 Bappeda
9 8 . 7 1 14 3 2 13 , 4 3 1, 9 5 0 4 6 4 6
Ur usa n Wa j i b P e r hubunga n
Meningkat nya pelayanan angkut an
publik95 52,000,000 156.71 212,000,000 95 52,000,000 42.57 8,710,000 44.81 16.75 100 29,475,000 - - - -
Dinas
Perhubungan
0 - 48.15 181,000,000 - 38,387,000 - - - - 100 42,890,000 - - - - Dinas
Perhubungan
0 - 58.9 423,000,000 - 950,510,000 62.36 681,825,040 - 71.73 100 1,798,950,000 6.00 108,000,000.00 6.00 6.00 Dinas
Perhubungan
Meningkat nya ket ert iban lalu lint as
dan angkut an publik100 948,000,000 113.27 1,193,000,000 100 948,000,000 96.47 2,415,722,500 96.47 254.82 100 2,956,011,680 1.30 38,400,000.00 1.30 1.30
Dinas
Perhubungan
Meningkat kan kenyamanan dan
keamanan lalu lint as100 159,000,000 131.10 329,000,000 100 159,000,000 424.37 674,750,000 424.37 424.37 100 378,038,000 3.81 14,400,000.00 3.81 3.81
Dinas
Perhubungan
Meningkat nya pot ensi pendapat an
daerah100 229,000,000 152.24 444,000,000 100 229,000,000 138.94 318,165,000 138.94 138.94 100 332,500,000 10.10 33,600,000.00 10.10 10.11
Dinas
Perhubungan
Meningkat nya cakupan pelayanan
t ransport asi publik95 35,000,000 95 35,000,000 95 35,000,000 - - - - - - - - - -
Dinas
Perhubungan
100 68,177,500 - - - - 100 201,700,000 33.80 68,177,500.00 33.80 33.80 Dinas
Perhubungan
8 8 . 0 7 10 4 2 6 2 , 5 7 7 , 5 0 0 6 . 8 8 6 . 8 8
Ur usa n Wa j i b Li ngk unga n H i dup
DI NAS KEBERS I HAN
Tersedianya layanan administ rasi
kant or100 28,407,175,632 73.71 20,938,392,672 100 8,143,964,500 99.04 8,065,205,030 99.04 99.03 12 11,301,200,425 3.00 2,556,962,531.00 25.00 22.63
Dinas
Kebersihan
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur100 17,227,796,252 91.19 15,710,354,451 100 651,887,400 95.92 625,292,003 95.92 95.92 12 443,284,000.00 3.00 9,886,000.00 25.00 2.23
Dinas
Kebersihan
BADAN P ERENCANAAN
1.6.1.5.2.15Program pengembangan
dat a/ inf ormasi
1.6.1.5.2.16Program Kerjasama
Pembangunan
1.8.2.5.2.19
Program Penat aan dan
Pemeliharaan Ornamen Kot a
dan Reklame
1.8.2.5.2.18Program Peningkat an dan
Pemeliharaan Fasilit as PJU
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.6.1.5.2.23Program perencanaan sosial
dan budaya
1.6.1.5.2.24
Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya alam
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.6.1.5.2.19
Program Perencanaan
Pengembangan Kot a-kot a
Menengah dan Besar
1.6.1.5.2.21Program perencanaan
pembangunan daerah
1.6.1.5.2.22Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1.7.1.5.2.19Program pengendalian dan
pengamanan lalu lint as
1.7.1.5.2.24
Program peningkat an kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermot or
1.7.1.5.2.25Peningkat an Pelayanan
Perparkiran
DI NAS P ERHUBUNGAN,
1.7.1.5.2.15Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilit as
1.7.1.5.2.16
Program Rehabilit asi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilit as LLAJ
1.7.1.5.2.17Program Peningkat an
Pelayanan Angkut an
1.8.1.5.2.
2
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Program Pengembangan
Sist em Perhubungan
1.7.1.5.2.18Program Pembangunan sarana
dan prasarana perhubungan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.8.1.5.
2.1
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 121
100 366,460,000 59.79 219,100,000 100 7,350,000 100.00 7,350,000 100.00 100.00 12 15,100,000.00 - - - - Dinas
Kebersihan
Tersusunnya laporan capaian kinerja,
laporan keuangan akhir t ahun dan
laporan akunt abilit as inst ansi
pemerint ah
100 126,328,050 65.01 82,120,350 100 22,575,000 75.20 16,974,750 75.20 75.19 19 dok 6,100,000.00 - - - - Dinas
Kebersihan
Meningkat nya cakupan pelayanan
persampahan100 31,783,065,808 58.91 18,723,761,754 100 13,240,494,850 97.76 12,943,723,725 97.76 97.76 7 keg 12,851,774,675 7.74 994,997,950.00 111 7.74
Dinas
Kebersihan
BADAN LI NGKUNGAN H I DUP
Meningkat nya cakupan pelayanan
persampahan 1,866,123,000 90 6,541,000,000 36.96 2,417,713,500 41.07 36.96 12 bln 1,812,371,000 - - - - BLH
Berkurangnya pencemaran dan
kerusakan lingkungan 484,971,100 70 241,000,000 175.70 423,442,500 251.00 175.70 12 bln 685,806,000 3.00 2,250,000.00 25.00 0.33 BLH
Meningkat nya kelest ar ian sumber
daya alam 342,962,500 70 631,000,000 37.91 239,219,000 54.16 37.91 12 bln 3,075,119,000 - - - - BLH
Berkurangnya kadar polut an 766,655,500 100 75,000,000 366.75 275,065,875 366.75 366.75 12 bln 144,200,000 - - - - BLH
100 335,890,000 98.04 329,315,000 98.04 98.04 12 bln 12,765,000 - - - - BLH
DI NAS P ERTAM ANAN
Meningkat nya rasio luas ruang
t erbuka hijau90 9,105,000,000 109.38 2,176,000,000 90 1,803,000,000 90.89 1,638,687,400 100.99 90.89 6,410,590,000 0.10 6,272,500.00 0.10
Dinas
Pert amanan
KECAM ATAN S ANDUBAYA
Meningkat nya kesadaran masyarakat
akan kebersihan lingkungan100 48,928,000 100 5,865,000 100.00 5,865,000 100.00 100.00 100 7,120,000 - - - -
Kecamat an
Sandubaya
KECAM ATAN S EKARBELA
Terlaksananya kegiat an gerakan
sadar kebersihan dan ket ert iban
lingkungan
40 176,173,000 40 198,897,300 40 36,240,000 40.00 32,780,000.00 100.00 90.45 100 231,772,500 0.50 1,160,000.00 0.50 0.50Kecamat an
Sekarbela
KECAM ATAN AM P ENAN
Terlaksananya pelat ihan pengelolaan
persampahan 40 org 9,615,000 55 org 5,690,000 55 5,690,000 100.00 100.00 100 6,155,000 - - - -
Kecamat an
Ampenan
KECAM ATAN S ELAP ARANG
Terlaksananya kegiat an gerakan
sadar kebersihan dan ket ert iban
lingkungan
21,000,000 100 21,000,000 25 5,250,000 45.45 25.00 - - - - - Kecamat an
Selaparang
Meningkat nya kesadaran dalam
pengelolaan persampahan 73,390,000 12 bln 39,680,000 133.47 52,960,000 25.00 133.47 100 44,330,000 52.09 4,230,000.00 52.09 52.09
Kecamat an
Selaparang
KECAM ATAN M ATARAM
Terlaksananya kegiat an gerakan
sadar kebersihan dan ket ert iban
lingkungan
95.00 107,346,600 12 bln 85,065,000 9.00 70,749,000 75.00 83.17 100 12,940,000 11.51 1,490,000.00 11.51 11.51 Kecamat an
Mat aram
KECAM ATAN CAKRANEGARA
Meningkat nya cakupan pelayanan
persampahan100 47,720,000 100.07 47,670,000 100.07 99.90 100 30,437,500 - - - -
Kecamat an
Cakranegara
9 8 . 4 1 1 0 3 . 7 9 4 . 5 3 , 5 7 7 , 2 4 8 , 9 8 1 1 3 . 9 5 . 4 Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
Program Peningkat an
kesadaran lingkungan
1.20.9.5.2.45
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.20.7.5.2.3Program Peningkat an
kesadaran lingkungan
1.08.1.20.06.1
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.8.2.5.2.24Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.20.11.5.2.3Program Peningkat an
kesadaran lingkungan
1.20.8.5.2.45
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.8.3.5.2.
17
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.8.3.5.2.
20
Program Peningkat an
Pengendalian Polusi
1.8.3.5.2.
19
Program Peningkat an kualit as
dan akses inf ormasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup
1.8.1.5.2.
15
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.8.3.5.2.
15
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
1.8.3.5.2.
16
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.8.1.5.2.
3
Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.8.1.5.2.
6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 122
Tersedianya layanan administ rasi
kant or60 bln 705,141,450 48 bln 954,055,026 100 1,198,430,950 90.97 1,090,267,068 90.97 90.97 100 1,028,567,500 7.48 76,964,855.00 7.48 7.48 Dinas Dukcapil
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur60 bln 327,954,897 48 bln 3,620,551,200 100 998,666,900 92.73 926,102,000 92.73 92.73 100 635,505,000 2.15 13,654,500.00 2.15 2.15 Dinas Dukcapil
Terlaksananya penat aan administ rasi
kepegawaian0 - - - 100 24,550,000 92.34 22,670,000 92.34 92.34 100 - - - - - Dinas Dukcapil
60 bln 12,500,000 48 bln 5,500,000 100 69,150,000 85.02 58,790,500 85.02 85.02 100 677,250,000 6.75 45,710,000.00 6.75 6.75 Dinas Dukcapil
Tersusunnya laporan capaian kinerja,
laporan keuangan akhir t ahun dan
laporan akunt abilit as inst ansi
pemerint ah
60 bln 20,056,839 48 bln 15,845,000 100 15,060,000 100.00 15,060,000 100.00 100.00 100 15,625,000 6.08 950,000.00 6.08 6.08 Dinas Dukcapil
Tert ibnya administ rasi kependudukan 60 bln 1,120,813,525 48 bln 2,218,252,450 94 968,000,000 140.39 1,358,971,000 149.35 140.39 100 1,121,832,500 1.16 12,962,500.00 1.16 1.16 Dinas Dukcapil
0 - - - 100 37,760,000 49.97 13,900,000 49.97 36.81 100 63,920,000 - - - - Dinas Dukcapil
8 7 . 2 0 8 5 . 9 2 3 . 4 3 . 4
BP P KB
Meningkat nya peran sert a
masyarakat dalam PP & PA 100 34,515,000 94.28 32,540,000 94 94 100 70,540,000 - - - - BPPKB
Meningkat nya komit men pemerint ah
t erhadap anggaran responsif gender88 19,000,000 144.91 29,440,000 88 19,000,000 - - - - - - - - - BPPKB
Meningkat nya pemahaman t ent ang
pengarusut amaan hak anak dan
pengarusut amaan gender
85 25,000,000 128.83 128,833,150 85 25,000,000 267.92 75,418,500 315.20 301.67 100 1,594,230,000 - - - - BPPKB
Meningkat nya Kesadaran
masyarakat t erhadap pemberdayaan
perempuan, perempuan dan anak
85 25,000,000 91.13 46,242,000 85 25,000,000 - - - - - - - - - BPPKB
KECAM ATAN CAKRANEGARA
59.82 14,910,000 100 25,150,000 102.79 24,500,000.00 102.79 97.42 100 37,725,000 - - - - Kecamat an
Cakranegara
100 36,207,800 99.22 35,925,000.00 99.22 99.22 - - - - Kecamat an
Cakranegara
KECAM ATAN S ELAP ARANG
Meningkat nya peran sert a dan
keset araan gender dalam
pembangunan
98.89 22,282,000 100 67,152,000 55.55 37,306,000 25.00 55.55 100 114,410,000 54.72 4,740,000 54.72 54.72 Kecamat an
Selaparang
KECAM ATAN AM P ENAN
55 7,655,000 10 2,220,000 10.00 2,220,000.00 100 100 - - - - - Kecamat an
Ampenan
Meningkat nya peran sert a gender dan
karang t aruna dalam pembangunan 10 kel,
40 kader 57,610,000
10 kel,
40
kader
49,440,000 82.30 40,690,000 50 82.30 100 42,415,000 - - - - Kecamat an
Ampenan
10 30,780,000 10 18,840,000 100.00 18,840,000.00 100 100.00 100 40,925,000 - - - - Kecamat an
Ampenan
KECAM ATAN M ATARAM
Meningkat nya peran sert a dan
keset araan gender dalam
pembangunan
53,039,000 12 bln 38,667,500 9.00 38,667,500 75 100.00 100 54,370,000 4.45 2,420,000 4.45 4.45 Kecamat an
Mat aram
1.10.1.5.2.2Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.10.1.5.2.3Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.10.1.5.2.5
Program Peningkat an
Kapasit as sumber daya
aparat ur
Ur usa n Wa j i b Ke pe nduduk a n da n Ca t a t a n S i pi l
1.10.1.5.2.1Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.12.1.5.2.18
Program Peningkat an peran
sert a dan keset araan gender
dalam pembangunan
1.10.1.5.2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.10.1.5.2.15Program Penat aan
Administ rasi Kependudukan
1.10.1.5.2.16Program keserasian kebijakan
kependudukan
Ur usa n Wa j i b P e mbe r da y a a n P e r e mpua n da n P e r l i ndunga n Ana k
1.20.6.5.2.3Program Peningkat an
kesadaran lingkungan
1.20.9.5.2.42
Program Peningkat an
keset araan gender dan
kepemudaan
1.20.8.5.2.16
Program Penguat an
Kelembagaan
Pengarusut amaan Gender dan
Program keserasian Kebijakan
Peningkat an Kualit as Anak dan
Perempuan
1.12.1.5.2.26
Program Penguat an
Kelembagaan
Pengarusut amaan Gender dan
Anak
Program Peningkat an Kualit as
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
1.20.6.5.2.18
Program Peningkat an peran
sert a dan keset araan gender
dalam pembangunan
1.20.8.5.2.42
Program Peningkat an
keset araan gender dan
kepemudaan
1.20.8.5.2.3Program Peningkat an
kesadaran lingkungan
1.20.9.5.2.42
Program Peningkat an
keset araan gender dan
kepemudaan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 123
KECAM ATAN S EKARBELA
Meningkat nya peran sert a dan
keset araan gender dalam
pembangunan
5 kel 97,780,000 5 72,084,500 5 24,475,000 5.00 24,475,000.00 100.00 100.00 100 25,357,500 - - - - Kecamat an
Sekarbela
KECAM ATAN S ANDUBAYA
100 488,531,250 81.99 400,551,350 100 86,575,000 86.06 74,510,000.00 86.06 86.06 100 52,200,000 - - - - Kecamat an
Sandubaya
8 8 . 2 7 9 3 . 5 8
Ur usa n Wa j i b Ke l ua r ga Be r e nc a na da n Ke l ua r ga S e j a ht e r a
BP P KB
Tersedianya layanan administ rasi
kant or 61.52 476,705,999 100 511,306,639 94.71 463,504,161 94.71 90.65 100 730,004,739 19.39 141,552,414 19.39 19.39 BPPKB
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur 30.08 782,077,195 100 767,385,436 102.48 742,614,100 102.48 96.77 100 974,576,000 3.15 30,680,750 3.15 3.15 BPPKB
Tersedianya pakaian Korpri dan
pakaian kerja lapangan - - 100 30,000,000 100 30,000,000 100 100 100 - - - - - BPPKB
Terlaksananya pembinaan karier,
t ersusunnya angka kredit PKB sesuai
ket ent uan yang ada
33,200,000 100 2,790,000 - - - - 100 - - - - - BPPKB
Tersusunnya laporan capaian kinerja,
laporan keuangan akhir t ahun dan
laporan akunt abilit as inst ansi
pemerint ah
37.28 33,435,000 100 22,525,000 100.00 22,525,000.00 100.00 100.00 100 21,487,500 32.34 6,948,500 32.34 32.34 BPPKB
Pembinaan KB opt imal 100 267,000,000 134.85 542,570,000 100 267,000,000 197.55 527,456,300 197.55 197.55 100 899,953,400 16.90 152,049,500 16.90 16.90 BPPKB
Sosialisasi/ konseling 100 19,000,000 100 18,000,000 100 19,000,000
122.00 23,180,000 122.00 122.00 100 45,505,000 - - - - BPPKB
Pelayanan kont rasepsi 100 30,000,000 182.80 374,050,000 100 640,750,000
137.41 627,569,400 137.41 97.94 100 518,750,000 - - - - BPPKB
Meningkat nya pemahaman bagi PKB
dan kader95 10,000,000 188.45 20,080,000 100 233,245,000 165.33 228,575,000 165.33 98.00 100 318,625,000 1.92 6,125,000 1.92 1.92 BPPKB
Meningkat nya Pemant apan
ket erpaduan BKB92 10,000,000 183.31 29,930,000 92 10,000,000 298.12 48,946,600 324.04 489.47 100 78,915,000 49.31 38,915,000 49.31 49.31 BPPKB
Terlaksannya Pembinaan kelompok
UPPKS95 48,000,000 142.99 69,740,000 95 48,000,000 99.49 33,835,000 104.73 70.49 100 16,015,000 - - - - BPPKB
12 0 . 6 12 1. 9
Ur usa n Wa j i b S osi a l
D I NS OS NAKERTRANS
Meningkat nya pelayanan
kesejaht eraan sosial 99.5 138,000,000 167.52 258,710,000 99.30 138,000,000 80.81 61,035,000 81.38 44.23 100 269,085,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans
Ef ekt if nya pelaksanaan KIE konseling 88 85,000,000 159.54 272,670,000 100 85,000,000 577.87 491,188,000 577.87 577.87 100 255,927,500 - - - - Dinsosnakert r
ans
Menurunnya prosent ase jumlah anak
t er lant ar 86 34,000,000 109.40 63,720,000
85.00 34,000,000 96.08 472,819,700 113.04 1,390.65 100 638,075,000 17.62 112,450,000 17.62 17.62
Dinsosnakert r
ans
Meningkat nya pelayanan dan
pembinaan penyandang cacat32 56,000,000 79.12 158,440,000 31.00 56,000,000 99.27 175,195,000 320.22 312.85 100 223,665,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans
Meningkat nya pant i asuhan / pant i
jompo yang t erbina52 18,000,000 51.05 22,080,000 50.00 18,000,000 99.12 233,090,000 198.23 1,294.94 100 100,010,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans1.13.1.5.2.19
Program pembinaan pant i
asuhan / pant i jompo
1.13.1.5.2.16
Program Pelayanan dan
Rehabilit asi Kesejaht eraan
Sosial
1.13.1.5.2.17Program pembinaan anak
t er lant ar
1.13.1.5.2.18Program pembinaan para
penyandang cacat dan t rauma
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.13.1.5.2.15
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunit as Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejaht eraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.12.1.5.2.22
Program pengembangan bahan
inf ormasi t ent ang pengasuhan
dan pembinaan t umbuh
kembang anak
1.12.1.5.2.24
Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-
PADU
1.12.1.5.2.25
Program pembinaan peran
sert a masyarakat dan
kelompok usaha dalam
pelayanan KB dan peningkat an
kesejaht eraan
1.12.1.5.2.15 Program Keluarga Berencana
1.12.1.5.2.16Program Kesehat an
Reproduksi Remaja
1.12.1.5.2.17Program pelayanan
kont rasepsi
1.12.1.5.2.3Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.12.1.5.2.5
Program Peningkat an
Kapasit as sumber daya
aparat ur
1.12.1.5.2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.12.1.5.2.1Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.12.1.5.2.2Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.20.11.5.2.3
Program Peningkat an
keset araan gender dan
kepemudaan
1.20.10.5.2.3Program Peningkat an
kesadaran lingkungan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 124
Terbinanya eks penyandang penyakit
sosial92 74,000,000 148.97 138,430,000 90.00 74,000,000 99.95 63,175,000 111.06 85.37 100 182,975,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans
Terbinany kelembagaan
Kesejaht eraan Sosial 85 64,000,000 126.11 99,560,000
81.00 64,000,000
99.58 388,260,000 122.94 606.66 100 97,400,000 - - - - Dinsosnakert r
ans
Penanganan bencana lebih opt imal 100 22,000,000 97 116,130,000
99.00
22,000,000 40.06 8,812,500 40.46 40.06 100 9,462,500 - - - - Dinsosnakert r
ans
Meningkat nya Keberdayaan keluarga
mandir i97 33,000,000 100.36 35,520,000
96.00 33,000,000 97.54 314,262,500 101.60 952.31 100 84,875,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans
4.99 6,600,000
100.00
51,585,000 100.00 51,585,000 100.00 100.00 100 279,555,000 - - - - Dinsosnakert r
ans
111. 1 2 4 2 . 6
Ur usa n Wa j i b Ke t e na ga k e r j a a n
DI NS OS NAKERTRANS
Merat anya akses inf ormasi
ket enagakerjaan90 18,000,000 90 24,000,000 100 18,000,000 292.49 52,648,000 292.49 292.49 100 258,967,500 - - - -
Dinsosnakert r
ans
Meningkat nya peran/ f ungsi lembaga
pengerah t enaga kerja 90 82,000,000 90 112,490,000 90 82,000,000 98.31 245,272,500 109.23 299.11 100 376,285,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans
Meningkat nya jumlah t enaga kerja
prof esional90 135,000,000 90 235,650,000 100 135,000,000 513.36 693,030,000 513.36 513.36 100 85,053,000 - - - -
Dinsosnakert r
ans
100
28,560,000 8.40 2,400,000 8.40 8.40 100 30,685,000 - - - - Dinsosnakert r
ans
2 3 1 2 7 8 . 3
D I NAS KOP ERAS I , P ERI NDUS TRI AN DAN P ERDAGANGAN
Tersedianya layanan administ rasi
kant or 236,000,000 100 332,810,000 74.38 294,064,000 74.38 88.36 100 510,730,000 15.42 78,730,000 15.42 15.42
Dinas
Koperindag
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur 1,685,830,000 100 6,732,340,000 76.03 810,986,000 76.03 12.05 100 148,520,000 9.10 13,520,000 9.10 9.10
Dinas
Koperindag
778,180,000 100 957,120,000 84.78 816,081,000 84.78 85.26 100 963,350,000 11.81 113,790,000 11.81 11.81 Dinas
Koperindag
Mempert ahankan st abilit as iklim
usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) yang kondusif
90 170,000,000 90 412,880,000 90 346,250,000 53.17 181,224,000 59.08 52.34 100 434,280,000 15.31 66,500,000 15.31 15.31 Dinas
Koperindag
Meningkat nya kuant it as pelaku
UMKM yang kreat if dan inovat if90 332,000,000 90 469,810,000 90 316,000,000 67.92 244,020,000 75.47 77.22 100 642,000,000 3.80 24,400,000 3.80 3.80
Dinas
Koperindag
Meningkat nya kuant it as koperasi
yang sehat 90 198,000,000 90 639,780,000 90 585,000,000 67.64 539,789,500 75.16 92.27 100 1,087,000,000 12.28 133,520,000 12.28 12.28
Dinas
Koperindag
7 4 . 15 6 4 . 4 5
P e na na ma n M oda l
BADAN P ENANAM AN M ODAL DAN P ERI ZI NAN TERP ADU
Tersedianya layanan administ rasi
kant or100 1,843,457,137 1,697,685,019 100 1,344,519,000 98.64 1,251,510,891 98.64 93.08 100 1,661,069,500.00 33.10 408,231,600 33.10 24.58 BPMP2T
1.13.1.5.2.22
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana
1.13.1.5.2.23Program Pemberdayaan
Keluarga Muda Mandir i
1.13.1.5.2.24
Program Peningkat an
Kelembagaan dan
Kesejaht eraan Sosial
1.13.1.5.2.20
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK, narkoba
dan penyakit sosial lainnya)
1.13.1.5.2.21
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejaht eraan
Sosial
1.13.1.5.2.25
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Pengerah Ket enagakerjaan
1.13.1.5.2.27Program Peningkat an Kualit as
dan Produkt ivit as Tenaga Kerja
1.13.1.5.2.26Program Penempat an calon
t ransmigrasi
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.13.1.5.2.28
Program Peningkat an
Kesempat an Kerja dan
Berusaha
1.15.1.5.2.2Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.15.1.5.2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.15.1.5.2.15
Program pencipt aan iklim
usaha Usaha Kecil Menengah
yang konduksif
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
Ur usa n Wa j i b Kope r a si da n Usa ha Ke c i l M e ne nga h
1.15.1.5.2.1Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.16.1.5.2.1Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.15.1.5.2.17Program pengembangan sist em
pendukung usaha bagi UKM
1.15.1.5.2.25Program Peningkat an Kualit as
Kelembagaan Koperasi
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 125
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur100 597,475,000 677,821,500 100 359,264,000 90.81 346,164,000 90.81 96.35 100 246,335,000 46.36 16,615,300 46.36 6.75 BPMP2T
Terpenuhinya pengadaan pakaian
dinas besert a perlengkapannya100 30,375,000 29,240,000 100 88,600,000 94.60 87,260,000 94.60 98.49 100 - BPMP2T
100 59,560,000 47,455,000 100 24,600,000 70.12 20,801,000 70.12 84.56 100 12,300,000 47.75 3,000,000 47.75 24.39 BPMP2T
100 134,432,000 66,015,000 100 110,580,000 100.90 105,250,000 100.90 95.18 100 216,620,000 26.29 46,003,000 26.29 21.24 BPMP2T
100 93,480,000 45,595,000 100 53,890,000 93.16 49,790,000 93.16 92.39 100 126,857,000 22.86 17,620,000 22.86 13.89 BPMP2T
Opt imalisasi Pelayanan publik 90 263,000,000 90
1,036,020,000 100 1,545,735,000 69.64 1,073,583,750 69.64 69.45 100 1,442,080,000 27.44 297,726,000 27.44 20.65 BPMP2T
110,920,000 100 688,185,000 19.66 164,320,000 19.66 23.88 100 501,970,000 18.92 61,220,000 18.92 12.20 BPMP2T
BAGI AN P EREKONOM I AN S EKRETARI AT DAERAH
100 607,333,700 93.24 566,261,536 100 200,000,000 78.48 240,700,000 78.48 120.35 100 198,220,000 19.73 28,960,000 19.73 14.61
Bagian
Perekonomia
n 6 9 . 0 4 7 5 . 0 3
Ur usa n Wa j i b Ke buda y a a n
DI NAS P ARI WI S ATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkat nya pemahaman dan
pelest ar ian nilai budaya lokal100 207,707,010 - 0 80 184,000,000 64.56 1,274,820,000 80.70 692.84 100 # # # # # # # # # # 5.95 90,000,000 5.95 5.95
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisat a
Meningkat nya f asilit asi
pengembangan pariwisat a berbasis
kearif an budaya lokal
100 69,083,720 - 0 90 61,000,000 46.84 28,572,000 52.04 46.84 100 49,485,000.00 - - - -
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisat aPembinaan pengembangan kesenian
dan budaya daerah melalui berbagai
kegiat an pagelaran seni budaya
daerah
100 516,822,380 - 0 95 459,000,000 36.26 166,450,000 38.17 36.26 100 143,800,000.00 - - - -
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisat a
DI NAS P ENDI D I KAN, P EM UDA DAN OLAHRAGA
Terlaksananya program
pengembangan nilai100 205,303,000 92.82 190,567,000 92.82 92.82 252,085,600 - - - -
Bidang
Pemuda dan
Olahraga,
Dikpora
Meningkat nya jejar ing dan kemit raan
pariwisat a yang berkualit as dan
berkesinambungan
100 462,120,000 91.70 423,749,750 91.70 91.70 462,120,000 - - - -
Bidang
Pendidikan
Non Formal
dan Inf ormal,
Dikpora
7 1. 0 9 19 2 . 0 9
Ur usa n Wa j i b P e muda da n Ol a hr a ga
DI NAS P ENDI D I KAN, P EM UDA DAN OLAHRAGA
100 143,925,000 100 143,925,000 100.00 100.00 100 229,770,000 - - - -
Bidang
Pemuda dan
Olahraga,
Dikpora
100 605,164,600 93 563,705,600 93.15 93.15 100 605,164,600 - - - -
Bidang
Pemuda dan
Olahraga,
Dikpora
9 6 . 5 7 9 6 . 5 7 Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.1.1.5.2.
24
Program Peningkat an Peran
Sert a Kepemudaan
1.1.1.5.2.
20
Program Pembinaan dan
Pemasyarakat an Olah Raga
2.4.1.5.2.
16
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1.1.1.5.2.
27
Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.1.1.5.2.1
6
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
2.4.1.5.2.
15
Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.16.1.5.2.19Program Peningkat an Kwalit as
Pelayanan Publik
1.16.1.5.2.20
Program Peningkat an
Pelayanan Inf ormasi dan
Pengaduan Perijinan
1.20.3.5.5.2.3Program Peningkat an Promosi
dan Kerjasama Invest asi
1.16.1.5.2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.16.1.5.2.15Program Peningkat an Promosi
dan Kerjasama Invest asi
1.16.1.5.2.16Program Peningkat an Iklim
Invest asi dan Realisasi Invest asi
1.16.1.5.2.2Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.16.1.5.2.3Program peningkat an disiplin
aparat ur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 126
Ur usa n Wa j i b Ke sa t ua n Ba ngsa da n P ol i t i k Da l a m Ne ge r i
S ATUAN P OLI S I P AM ONG P RAJ A
Menurunnya angka t indak kr iminal 100 85,000,000 159 461,920,000 100 361,210,000 99.50 359,353,400 99.50 99.49 100 123,300,000 - - - - Sat polPP
86.06 259,650,000 100 22,000,000 87.22 19,189,300 87.22 87.22 100 - - - - - Sat polPP
79.11 324,040,000 100 636,576,000 99.51 633,404,400 99.51 99.50 100 866,082,000 12.89 111,600,000 12.89 12.89 Sat polPP
58.36 178,400,000 100 98,600,000 96.49 95,141,000 96.49 96.49 100 94,770,000 14.72 13,950,000 14.72 14.72 Sat polPP
KECAM ATAN AM P ENAN
Terlaksananya pencipt aan suasana
kondusif dan aman di wilayah
kecamat an Ampenan (55 lingk)
55 lingk,
10 kel 9,620,000
55
lingk,
10 kel
25,460,000 100 25,460,000 100.00 100.00 100 68,820,000 - - - - Kec. Ampenan
KECAM ATAN S ANDUBAYA
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan100 125,410,000 63.32 79,410,000 100 43,900,000 100 43,900,000 100.00 100.00 100 47,800,000 0.61 200,000 0.61 0.42
Kecamat an
Sandubaya
KECAM ATAN M ATARAM
Terlaksananya pencipt aan suasana
kondusif dan aman di wilayah
kecamat an
48,072,500 12 bln 65,567,000 98.66 64,687,500 98.66 98.66 100 57,390,000 1.15 660,000 1.15 1.15Kecamat an
Mat aram
KECAM ATAN S EKARBELA
Terlaksananya pencipt aan suasana
kondusif dan aman di wilayah
kecamat an Sekarbela (5 kelurahan)
5.00 103,750,000 5.00 79,199,900 100.00 19,575,000 100.00 19,575,000 100.00 100.00 100 34,675,000 17.84 6,185,000 17.84 17.84Kecamat an
Sekarbela
BADAN KES ATUAN BANGS A DAN P OLI TI K
Meningkat nya pelayanan
administ rasi umum dan kegiat an
operasional badan
0 - - 566,457,356 100 528,325,500 103.93 549,099,699 103.93 103.93 100 651,095,500 19.15 93,346,562 19.15 19.15 Bakesbangpol
Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional badan (3 unit roda 4 dan
12 unit roda 2)
0 - - 81,000,000 100 102,450,000 297.94 305,242,500 297.94 297.94 100 281,660,000 5.23 14,721,750 5.23 5.23 Bakesbangpol
Terlaksananya pelayanan
administ rasi umum/ operasional
badan0 - - 28,375,000 100 22,600,000 76.11 17,200,000 76.11 76.11 100 8,250,000 - - - - Bakesbangpol
Meningkat nya kerukunan ant ar umat
beragama100 693,000,000 - 1,352,240,700 99 149,000,000 820.74 1,222,902,500 829.03 820.74 100 2,164,250,000 - - - - Bakesbangpol
Meningkat nya int ensit as koordinasi
dan konsolidasi ant ar st akeholder 100 695,000,000 - 1,619,705,000 99 153,000,000 1,339.4 2,049,329,300 1,352.96 1339.43 3.00 127,100,000 25.00 41.53 Bakesbangpol
Meningkat nya ket ert iban unt uk
menjaga keamanan lingkungan
masyarakat Kot a Mat aram
100 437,000,000 - 604,330,000 99 92,000,000 541.74 498,400,000 547.21 541.74 - - - - Bakesbangpol
Menurunnya angka pengguna
narkoba dan phycot ropika100 178,000,000 - 584,940,000 87 39,000,000 2,428.5 947,125,000 2,791.41 2428.53 - - - - Bakesbangpol
Meningkat nya pemahaman polit ik
masyarakat100 - - 366,735,000 99 309,000,000 110.70 342,072,500 111.82 110.70 100 62,320,000 - - - - Bakesbangpol
Menurunnya angka t indak kr iminal 100 85,000,000 - - 70 18,000,000 - - - - - - - - Bakesbangpol
1.19.1.5.2
.15
Program Peningkat an
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.20.8.5.
2.43
Program peningkat an
keamanan lingkungan
Program peningkat an
keamanan lingkungan
1.20.8.5.
2.43
Program peningkat an
keamanan lingkungan
1.20.11.5.
2.43
Program peningkat an
keamanan lingkungan
1.19.1.5.2
.16
Program Pemeliharaan
kant rant ibmas dan pencegahan
t indak kr iminal
1.19.1.5.2
.19
Program Pemberdayaan
masyarakat unt uk menjaga
ket ert iban dan keamanan
1.19.1.5.2
.24
Program penegakan perat uran
perundang-undangan
1.19.2.5.2
.19
Program Pemberdayaan
masyarakat unt uk menjaga
ket ert iban dan keamanan
1.19.2.5.2
.20
Program peningkat an
pemberant asan penyakit
masyarakat (pekat )
1.19.2.5.2
.21
Program pendidikan polit ik
masyarakat
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.19.2.5.2
.17
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
1.19.2.5.2
.18
Program kemit raan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Program peningkat an
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 127
BADAN P ENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tersedianya layanan administ rasi
kant or100 3,155,299,000 58.50 1,845,764,000 100 1,066,686,000 95.32 1,016,806,726 95.32 95.32 12 1,450,259,598 14.39 208,728,789.00 119.94 14.39 BPBD
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur100 2,788,099,000 23.50 656,023,000 100 273,915,000 95.81 262,437,000 95.81 95.81 12 750,538,000 1.32 9,892,000 10.98 1.32 BPBD
Terpenuhinya pengadaan pakaian
dinas besert a perlengkapannya100 81,200,000 11.70 9,525,000 100 22,500,000 100.00 22,500,000 100.00 100.00 12 22,500,000 - - - - BPBD
Terwujudnya peningkat an kualit as
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100 88,750,000 10.00 8,900,000 100 6,800,000 84.19 5,725,000 84.19 84.19 12 1,746,000 - - - - BPBD
Meningkat nya ket epat an wakt u
t indak kejadian kebakaran 100 2,584,300,000 14 359,015,000 100 221,295,000 93.18 206,194,600 93.18 93.18 12 39,692,300 - - - - BPBD
3 3 5 3 16 . 8
D I NAS KOP ERAS I , P ERI NDUS TRI AN DAN P ERDAGANGAN
Opt imalisasi PAD 70.65 2,487,680,000 100 4,272,740,773 111.05 4,372,309,400 111.05 102.33 100 4,965,980,000 11.51 571,750,000 11.51 11.51 Diskoperindag
BADAN P ENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkat nya legit imasi pemerint ah
pusat dan masyarakat t erhadap
kelembagaan BPBD
30,407,000 100 41,737,500 19.08 7,965,000.00 19.08 19.08 - - - - BPBD
BAGI AN UM UM
Tersedianya layanan administ rasi
kant or100 4,614,027,500 93.58 4,317,657,559 93.58 93.58 12 bln
5,143,935,000 3.00 784,137,141 25.00 15.24 Bagian Umum
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur100 5,775,093,500 96.30 5,561,256,479 96.30 96.30 12 bln
5,948,491,000 3.00 434,785,000 25.00 7.31 Bagian Umum
Tercapainya program peningkat an
disiplin aparat ur yang t ert ib dan
lancar
100 225,000,000 85.30 191,917,000 85.30 85.30 12 bln
1,672,000,000
3.00 7,125,000 25.00 0.43 Bagian Umum
Tercapainya peningkat an kapasit as
sumber daya aparat ur yang baik dan
lancar
100 49,500,000 78.51 38,863,000 78.51 78.51 12 bln
63,875,000
3.00 9,348,000 25.00 14.63 Bagian Umum
100 10,000,000 86.40 8,640,000 86.40 86.40 12 bln
9,750,000
- - - - Bagian Umum
Meningkat nya Pelayanan kedinasan
KDH/ WKDH100 936,000,000 164.88 3,020,380,000 100 2,068,500,000 31.83 1,942,722,761 31.83 93.92 12 bln 2,463,500,000 3.00 273,818,416 25.00 11.12 Bagian Umum
BAGI AN AP P
Meningkat nya kapasit as manajemen
pengelola keuangan 59.19 766,350,000 100 1,629,636,400 94.00 1,550,812,777 94.00 95.16 100 1,872,398,000 19.46 309,588,895 19.46 16.53 Bagian APP
Koordinasi pembangunan lebih
ef ekt if99 123,000,000 155.75 738,240,000 99 123,000,000 199.71 321,162,400 201.72 261.11 100 303,275,000 21.03 49,025,000 21.03 16.17 Bagian APP
BAGI AN ORGANI S AS I
90 481,000,000 - - 90 481,000,000 98.08 452,990,000 108.98 94.18 - - - - - Bagian
Organisasi
100 3,958,119,000 - 2,686,962,350 100 1,113,895,900 79.56 1,270,015,900 79.56 114.02 100 982,545,000.00 8.02 55,158,400 8.02 5.61 Bagian
Organisasi
1.20.3.6.
5.2.17
Program peningkat an dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pengendalian
pembangunan
Program penat aan daerah
ot onomi baru
1.20.3.9.
5.2.40
Program Penat aan Daerah,
Organisasi dan
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Program peningkat an disiplin
aparat ur
Program peningkat an
kapasit as sumber daya
aparat ur
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.1.20.
03.16
Program peningkat an
pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.15.1.5.2
.22
Program peningkat an dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.19.3.5.2
.26
Program Penat aan Perat uran
Perundang-Undangan
Ur usa n Wa j i b Ot da , P e me r i nt a ha n Umum, Adm Ke uda , P e r a ngk a t Da e r a h, Ke pe g da n
P e r sa ndi a n
1.19.3.5.2
.3
Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.19.3.5.2
.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.19.3.5.2
.22
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
1.19.3.5.2
.1
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.19.3.5.2
.2
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 128
BAGI AN P EREKONOM I AN
Meningkat nya kemandir ian pelaku
usaha mikro100 1,127,666,000 77.24 870,988,867 100 258,775,000 94.63 211,685,000 94.63 81.80 100 533,014,000.00 24.91 89,612,000 24.91 16.81
Bagian
Perekonomia
n
Pelayanan penanaman modal
meningkat90 274,000,000 158.25 1,328,860,000 90 274,000,000 - - - - - - - - -
Bagian
Perekonomia
n
BAGI AN HUM AS DAN P ROTOKOL
Meningkat nya Pelayanan kedinasan
KDH/ WKDH60 bln 1,097,147,521 48 bln 2,603,663,367 12 bln 256,600,000 97.39 249,900,000 811.57 97.39 100 42,500,000 - - - -
Bagian Humas
dan prot okol
BP KAD
Meningkat nya kapasit as manajemen
pengelola keuangan90 1,642,000,000 - - 90 1,642,000,000 69.37 3,493,572,022 77.08 212.76 100 6,346,757,800 9.81 627,716,000 9.81 9.89 BPKAD
DI NAS P ENDAP ATAN
Tersedianya layanan administ rasi
kant or100 6,385,638,725 - 3,994,168,523 100 1,541,250,400 89.52 1,379,732,667 89.52 89.52 100 1,332,041,300 6.32 76,864,137 6.32 5.77
Dinas
Pendapat an
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur100 1,614,906,168 - 625,773,620 100 309,826,350 51.12 158,381,801 51.12 51.12 100 266,610,000 13.77 23,832,500 13.77 8.94
Dinas
Pendapat an
100 102,520,000 - 16,420,000 100 81,600,000 40.18 32,785,000 40.18 40.18 100 144,480,000 - - - - Dinas
Pendapat an
100 65,785,000 - 52,640,000 100 17,535,000 93.37 16,372,900 93.37 93.37 100 905,000 - - - - Dinas
Pendapat an
Opt imalisasi PAD 100 208,690,096,319 - 12,533,708,183 100 7,500,000,000 52.45 3,933,439,376 52.45 52.45 100 5,732,154,350 4.73 271,150,000 4.73 4.73 Dinas
Pendapat an
Meningkat nya kuant it as t enaga
administ rasi t erdidik60 10,000,000 - - 60 10,000,000 - - - - 100 - - - - -
Dinas
Pendapat an
Opt imalisasi sist em pengawasan 90 785,000,000 59.73 785,370,000 90 785,000,000 91.09 1,173,160,100 101.21 149.45 100 667,492,850.00 3.18 21,250,000 3.18 3.18 Inspekt orat
Meningkat nya kapasit as aparat ur
pengawas80 5,000,000 67.22 48,990,000 80 5,000,000 68.98 41,880,000 86.23 837.60 100 900,655,000.00 18.51 166,675,000 18.51 18.51 Inspekt orat
100 13,020,000 95.88 27,670,000 95.88 212.52 100 30,225,000.00 - - - - Inspekt orat
BAGI AN P EM ERI NTAHAN
Menjalin jejar ing yang ef ekt if secara
t eknis ant ar lembaga pemerint ah90 46,000,000 83.75 113,320,000 90 46,000,000 95.31 253,001,400 105.90 550.00 56 421,715,000 27.72 116,915,000 49.51 27.72
Bagian
Pemerint aha
n
Penyelesaian t apal bat as wilayah 61.55 618,630,000 100 461,850,000 44.64 206,150,000 44.64 44.64 2 310,000,000 - - - -
Bagian
Pemerint aha
n
Opt imalisasi Pelayanan Publik 90 263,000,000 90.00 421,130,000 100 216,895,000 94.61 258,220,500 94.61 119.05 2 163,045,000 2.00 50,660,000 100 31.07
Bagian
Pemerint aha
n
Sosialisasi dan bant uan Kaling 100 10,000,000 77.13 2,881,480,000 100 3,686,082,000 99.61 3,626,340,400 99.61 98.38
321
lingk
50 kel
4,656,580,000 0.16 754,050,000 25 16.19
Bagian
Pemerint aha
n
1.20.3.5.
5.2.37
Program Pembinaan dan
Pemant auan Pelaksanaan
Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat
1.20.3.5.
5.2.38
Program Peningkat an
Penanaman Modal Daerah
1.20.3.10.
5.2.16
Program peningkat an
pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
1.20.12.5.
2..17
Program peningkat an dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pembinaan dan
f asilit asi pengelolaan keuangan
desa
I NS P EKTORAT
1.20.5.5.
2.20
Program peningkat an sist em
pengawasan int ernal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.20.15.5.
2.17
Program peningkat an dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Program peningkat an disiplin
aparat ur
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.3.2.
5.2.27
Program Penat aan Daerah
Ot onomi Baru
1.20.3.2.
5.2.29
Program Peningkat an Capaian
Kinerja
1.20.3.2.
5.2.39
Program Pembinaan
Pemerint ahan Desa/ Kelurahan
1.20.5.5.
2.21
Program peningkat an
prof esionalisme t enaga
pemeriksa dan aparat ur
pengawasan
1.20.5.5.
2.22
Program penat aan dan
penyempurnaan kebijakan
sist em dan prosedur
pengawasan
1.20.3.2.
5.2.25
Program Peningkat an
Kerjasama Ant ar Pemerint ah
Daerah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 129
- - - 100 534,446,000 90.72 500,679,000 90.72 93.68
12 kali
1000
masy
451,520,000 8.79 39,681,000 25.00 8.79
Bagian
Pemerint aha
n
265,840,000 - - - - - -
Bagian
Pemerint aha
n
Menurunnya konf lik kepent ingan
ant ar daerah, ant ara daerah dan
pusat sert a ant ar lembaga
90 736,000,000 61.67 743,490,000 90 736,000,000 95.29 1,218,476,826 105.88 165.55 12.00 1,198,835,298 16.85 201,965,200 140.4 16.85 Bagian
Hukum
BADAN P ENANAM AN M ODAL DAN P ERI ZI NAN TERP ADU
100 1,322,265,000 90.00 1,956,109,600 100 1,527,875,000 27.65 422,326,100 27.65 27.64 - - - - BPMPT
BADAN KEP EGAWAI AN DAERAH
Terpenuhinya kompet ensi jabat an
st rukt ural sesuai eselonering (97 org)97 1,432,000,000 95 2,379,725,000 99 315,000,000 13.00 330,045,000 76.47 104.78 38 1,193,150,000 0.60 7,587,000 1.58 0.64 BKD
Meningkat nya kemampuan aparat ur 99 3,900,173,000 61.41 2,395,099,400 99 1,130,000,000 92.94 1,222,759,500 93.88 108.21 100 201,000,000 2.24 4,500,000 2.24 2.24 BKD
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan aparat ur 6,837,514,500 69.86 4,776,777,900 99 777,000,000 94.34 2,052,222,900 95.29 264.12 - 1,856,680,500 - 22,478,000 - 1.21 BKD
KECAM ATAN S ANDUBAYA
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur100 385,375,000 85.77 330,549,000 100 51,252,000 88.50 47,841,600 88.50 93.35 100 251,328,000 2.09 5,252,000 2.09 2.09
Kecamat an
Sandubaya
100 33,060,000 98.85 32,680,000 0 - - - - - 100 - - - - Kecamat an
Sandubaya
Terwujudnya penget ahuan aparat ur
t ent ang Undang-Undang100 8,770,000 47.55 4,170,000 100 4,600,000 100.00 4,600,000 100.00 100.00 100 - - - - -
Kecamat an
Sandubaya
100 332,772,000 96.05 319,642,000 100 8,700,000 79.31 6,900,000 79.31 79.31 100 6,180,000 - - - - Kecamat an
Sandubaya
100 72,442,850 77.96 56,477,850 100 8,175,000 100.00 8,175,000 100.00 100.00 100 6,425,000 - - - - Kecamat an
Sandubaya
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan aparat ur 100 10,050,000 - - 100 5,450,000 - - - -
Kecamat an
Sandubaya
100 5,775,102,900 61.48 3,550,596,044 100 1,076,902,000 55.09 594,023,629 55.09 55.16 100 1,750,000,000 13.61 126,902,250 13.61 7.25156Kecamat an
Sandubaya
KECAM ATAN AM P ENAN
Terlaksananya pengadaan pakaian
olahraga0 - - - 25 org 8,750,000 25.00 8,750,000 100.00 100.00 100 - - - - -
Kec.
Ampenan
Terlaksananya pembinaan penat aan
administ rasi0 - - - 40 org 9,030,000 100.00 9,030,000 100.00 100.00 100 6,605,000 - - - -
Kec.
Ampenan
1 dok 2,841,000 100 23,500,000 96.18 22,602,000 96.18 96.18 100 7,755,000,000 - - - - Kec.
Ampenan
Terselenggaranya kegiat an dan
pembangunan di 10 kelurahan 10 1,682,036,000 100 1,684,500,000 98 1,655,152,000 98.26 98.26 100 2,584,000,000 2.50 64,928,000 2.50 2.50
Kec.
Ampenan
Terlaksananya penyusunan 1
dokumen LPPD 1 860,000,000 100 3,760,000 100 3,760,000 100 100 100 - - - - -
Kec.
Ampenan
Terlaksananya pembinaan
administ rasi kecamat an, kelurahan
dan lingkungan
10 4,240,000 100 4,060,000 100 4,060,000 100.00 100.00 100 6,555,000 - - - - Kec.
Ampenan
1.16.1.5.2
.19
Program Peningkat an kwalit as
pelayanan publik
1.20.13.5.
2.33Program Pendidikan Kedinasan
1.20.13.5.
2.34
Program peningkat an
kapasit as sumberdaya aparat ur
1.20.3.2.
5.2.54
Program Penyelenggaraan
Pemerint ahan Umum
Program Penat aan Daerah,
Organisasi dan
Ket at alaksanaan sert a PAN
BAGI AN HUKUM
1.20.3.3.
5.2.26
Program Penat aan Perat uran
Perundang-Undangan
Program Pengembangan
dat a/ inf ormasi
Program pembinaan dan
pengembangan aparat ur
1.20.10.5.
2.28
Program Peningkat an
Kapasit as kelurahan
1.20.8.5.
2.1
Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.20.13.5.
2.35
Program pembinaan dan
pengembangan aparat ur
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Program peningkat an disiplin
aparat ur
Program Peningkat an
Kapasit as sumber daya
aparat ur
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.8.5.
2.29
Program Peningkat an Capaian
Kinerja
1.20.8.5.
2.39
Program Pembinaan
Pemerint ahan Desa/ Kelurahan
1.20.8.5.
2.5
Program Peningkat an
Kapasit as sumber daya
aparat ur
1.20.8.5.
2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.8.5.
2.28
Program Peningkat an
Kapasit as kelurahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 130
50 66,630,000 100 60,260,000 100 60,260,000 100 100.00 100 67,405,000 - - - - Kec.
Ampenan
Terlaksananya pemut akhiran dat a
kependudukan 1 8,320,000 1 7,460,000 100 7,460,000 100 100.00 100 2,450,000 27.30 18,400,000 27.30 27.30
Kec.
Ampenan
Terlaksananya st andar pelayanan
kecamat an dan kelurahan100 9,050,000 100 9,050,000 100.00 100.00 100 7,405,000 - - - -
Kec.
Ampenan
S EKRETARI AT DP RD
Menguat nya kapasit as DPRD 95 13,647,000,000 39.21 6,721,380,000 95 13,647,000,000 116 15,787,927,426 121.78 115.69 100 19,238,710,260 21.52 4,140,216,190 21.52 21.52 Sekret . DPRD
KECAM ATAN S EKARBELA
Tersedianya layanan administ rasi
kant or60 882,402,178 48.00 882,402,178 12.00 383,335,000 12 377,944,470 100.00 98.59 100 423,096,500 11.36 48,080,466 11.36 11.36
Kecamat an
Sekarbela
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur60 845,826,000 48.00 693,407,700 12 212,790,500 12 270,687,225 100.00 127.21 100 260,720,000 2.49 6,497,750 2.49 2.49
Kecamat an
Sekarbela
Terwujudnya peningkat an disiplin
aparat ur kecamat an dan kelurahan50 org 20,000,000 50 org - 50 org 7,500,000 50 org 7,500,000 100.00 100.00 100 21,250,000.00 - - - -
Kecamat an
Sekarbela
Terwujudnya peningkat an kapasit as
sumber daya aparat ur60 77,943,000 48.00 50,171,000 12 5,857,400 9 5,857,400 75 100.00 100 6,050,000.00 3.72 225,000 3.72 3.72
Kecamat an
Sekarbela
Terwujudnya implement asi t upoksi
dalam st andar prosedur kerja60 20,000,000 48.00 11,160,750 12 6,650,000 9 6,330,000 75 95.19 100 3,700,000 12.16 450,000 12.16 12.16
Kecamat an
Sekarbela
Meningkat nya Palayanan Terhadap
Masyarakat dalam upaya
mensukseskan program konversi
mit an ke LPG
1 keg 71,100,000 1 keg 19,890,000 0 - - - - - - - - - - - Kecamat an
Sekarbela
Terlaksananya pembinaan
administ rasi kecamat an, kelurahan
dan lingkungan
60 75,143,000 48.00 46,617,500 12 4,550,000 9.00 4,550,000 75 100.00 100 2,653,900 - - - - Kecamat an
Sekarbela
Meningkat nya kapasit as kelurahan
(34 lingk)34 ling 3,750,000 34 3,282,618,763 34 975,040,000 34 892,642,756 100 91.55 100 1,250,000,000 4.65 57,211,708 4.65 4.65
Kecamat an
Sekarbela
KECAM ATAN M ATARAM
Terlaksananya sosialisasi perat uran
perundang-undangan kepada
masyarakat
12 bln 3,352,500 100 3,352,500 100 100.00 - - - - Kecamat an
Mat aram
Out put : t er laksananya invent ar is
kekayaan, Out come: t ersedianya
invent ar is aset t et ap kecamat an
6,350,000 12 bln 5,430,000 9 4,790,000 75 88.21 100 7,100,000 27.11 1,925,000 27.11 27.11 Kecamat an
Mat aram
Tersusunnya dat a kependudukan
kecamat an 9,420,000 12 bln 17,070,000 9 5,205,000 75 30.49 100 20,680,000 6.33 1,310,000 6.33 6.33
Kecamat an
Mat aram
Terlaksananya pembinaan
administ rasi kecamat an, kelurahan
dan lingkungan
5,400,000 12 bln 8,550,000 9 8,550,000 75 100.00 100 7,680,000 - - - - Kecamat an
Mat aram
Meningkat nya kapasit as kelurahan 4,666,921,917 12 bln 1,488,130,000 9 1,417,405,879 75 95.25 100 2,291,300,000 10.40 234,802,573 10.40 10.25 Kecamat an
Mat aram
KECAM ATAN S ELAP ARANG
Terwujudnya administ rasi
perkant oran yang t ert ib, lancar dan
dapat dipert anggungjawabkan
542,418,431 100 538,495,623 120.28 647,709,805 120.28 120.28 100 482,347,823 35.31 38,407,698 35.31 35.31 Kecamat an
Selaparang
Meningkat nya sarana dan prasarana
aparat ur 206,875,000 100 185,895,200 115.92 215,498,500 115.92 115.92 100 433,100,000 29.93 4,170,000 29.93 29.93
Kecamat an
Selaparang
- 100 9,000,000 - - - - - - - - - Kecamat an
Selaparang
Program Peningkat an
Kapasit as kelurahan
1.20.9.5.
2.1
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.20.9.5.
2.2
Program peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.20.11.5.
2.28
Program Peningkat an
Kapasit as kelurahan
Program Peningkat an sumber
daya aparat ur
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program pengembangan
dat a/ inf ormasi
Program Pembinaan
Pemerint ahan Desa/ Kelurahan
1.20.11.5.
2.5
Program Peningkat an
Kapasit as sumber daya
aparat ur
1.20.11.5.
2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Mengint ensif kan penanganan
pengaduan masyarakat
1.20.11.5.
2.39
Program Pembinaan
Pemerint ahan Desa/ Kelurahan
1.20.11.5.
2.1
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.20.11.5.
2.2
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.20.11.5.
2.3
Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.20.8.5.
2.32
Program Pengembangan
dat a/ inf ormasi
1.20.8.5.
2.30
Program Peningkat an kwalit as
pelayanan publik
1.20.4.5.
2.15
Program peningkat an
kapasit as lembaga perwakilan
rakyat daerah
1.20.8.5.
2.44
Program Peningkat an
keberdayaan masyarakat
pedesaan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 131
Meningkat nya pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100 5,920,000 109.29 6,470,000 109.29 109.29 100 13,100,000 97.74 7,575,000 97.74 97.74 Kecamat an
Selaparang
Meningkat nya kualit as pelayanan
kecamat an - - 100 14,380,000 66.48 9,560,000 25.00 66.48 - - - - -
Kecamat an
Selaparang
Tersusunnya dat a kependudukan
kecamat an 9,220,000 100 19,900,000 85.18 16,950,000 25.00 85.18 100 35,185,000 - - - -
Kecamat an
Selaparang
Meningkat nya kemandir ian pelaku
usaha mikro 100.00 7,570,000 100 23,800,000 68.91 16,400,000 25.00 68.91 100 68,790,000 - - - -
Kecamat an
Selaparang
Sosialisasi dan bant uan Kaling - - 100 24,900,000 20.48 5,100,000 20.48 20.48 100 46,280,000 37.90 3,400,000 37.90 37.90 Kecamat an
Selaparang
100 74,450,000 8.76 6,520,000 8.76 8.76 - - - - - - Kecamat an
Selaparang
Meningkat nya kapasit as kelurahan 100 1,545,290,000 120.70 1,658,192,085 120.70 107.31 100 2,524,750,000 30.45 170,594,317 30.45 30.45 Kecamat an
Selaparang
8 0 . 17 9 0 . 3 8
Ur usa n Wa j i b Ke t a ha na n P a nga n
KKP
100 739,819,450 260,113,553 97.7 196,284,100 98.52 76,549,143 100.84 39.00 100 247,348,155 14.38 35,567,629 14.38 14.38 KKP
100 98,290,000 31,201,250 100 40,640,000 97.08 18,532,000 97.08 45.60 100 119,304,345 7.96 9,494,000 7.96 7.96 KKP
100 53,169,700 17,352,000 100 13,069,900 99.55 3,907,500 99.55 29.90 100 3,642,000 - - - - KKP
100 1,675,942,500 321,299,800 100 1,510,002,500 94.39 742,521,000 94.39 49.17 100 918,982,000 1.44 13,226,000 1.44 1.44 KKP
BP 4 K
Terwujudnya administ rasi
perkant oran yang lancar, t ert ib sert a
dapat dipert anggungjawabkan sesuai
dengan at uran yang berlaku
- - - 550,695,923 12 580,960,000 12 544,177,186 100.00 93.67 100 505,725,158 11.58 58,573,715 11.58 11.58 BP4K
Terwujudnya sarana dan prasaran
sert a f asilit as yang memadai unt uk
melaksanakan t upoksi yang dimiliki
- - - 1,271,252,535 12 1,413,905,000 12 1,223,745,300 100.00 86.55 100 1,757,619,200 0.87 15,268,800 0.87 0.87 BP4K
Terwujudnya peningkat an disiplin
aparat ur PNS - - - - 12 20,150,000 12 20,150,000 100.00 100.00 - - - - - - BP4K
Terwujudnya peningkat an
pengembangan sist em pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
- - - 75,654,250 12 38,569,358 12 38,530,000 100.00 99.90 100 51,750,000 15.07 7,800,000 15.07 15.07 BP4K
Meningkat nya pendapat an pet ani
melalui pemberdayaan, peningkat an
sumber daya usaha pert anian
- - - - 100 272,000,000 12 306,775,950 100.00 112.79 100 344,305,000 1.02 3,500,000 1.02 1.02 BP4K
Meningkat nya ket ersediaan pangan 100.00 4,136,000,000 157.19 1,403,590,000 100.00 1,136,000,000 0 - - - - - - - - BP4K
- - - - 95.00 52,000,000 3 110,749,700 3.16 212.98 100 103,060,000 0.97 1,000,000 0.97 0.97 BP4K
- - - 213,435,100 100.00 117,000,000 12 297,788,400 100.00 254.52 100 216,280,000 3.95 8,548,000 3.95 3.95 BP4K
8 2 . 9 2 9 3 . 6 7
1.20.9.5.
2.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
1.20.9.5.
2.30
Program peningkat an kualit as
pelayanan publik
1.20.9.5.
2.32
Program pengembangan
dat a/ inf ormasi
1.20.9.5.
2.28
Program Peningkat an
Kapasit as kelurahan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.20.9.5.
2.37
Program Pembinaan dan
Pemant auan Pelaksanaan
1.20.9.5.
2.39
Program Pembinaan
Pemerint ahan Desa/ Kelurahan
1.20.9.5.
2.40
Program Penat aan Daerah,
Organisasi dan
Ket at alaksanaan sert a PAN
1.21.2.5.2
.16
Program Peningkat an
Ket ahanan Pangan
1.21.1.5.2
.1
Program Pelayanan
Administ rasi Perkant oran
1.21.1.5.2
.2
Program peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.21.2.5.2
.1
Program Pelayanan
Administ rasi Perkant oran
1.21.2.5.2
.2
Program peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
1.21.2.5.2
.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.21.1.5.2
.17
Program peningkat an
penerapan t eknologi
pert anian/ perkebunan t epat
guna
1.21.1.5.2
.18
Program pemberdayaan
penyuluh
pert anian/ perkebunan
lapangan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.21.1.5.2
.3
Program peningkat an disiplin
aparat ur
1.21.1.5.2
.6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.21.1.5.2
.15
Program Peningkat an
Ket ahanan Pangan
Program Peningkat an
kesejaht eraan pet ani
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 132
Ur usa n Wa j i b P e mbe r da y a a n M a sy a r a k a t De sa
KECAM ATAN S ANDUBAYA
Meningkat nya kapasit as dan
keberdayaan masyarakat100 372,054,500 77.04 286,614,500.00 100 83,925,000 100 83,855,000 99.91 99.92 100 148,800,000 - - - -
Kecamat an
Sandubaya
Meningkat nya part isipasi masyarakat
dalam pembangunan100 270,096,500 78.19 211,176,500.00 100 44,185,000 127.59 56,374,990 127.59 127.59 100 50,575,000 14.58 7,375,000 14.58 14.58
Kecamat an
Sandubaya
KECAM ATAN AM P ENAN
Tersusunnya perencanaan
program/ kegiat an t ingkat
kecamat an (10 kel)
10 49,695,000 100 59,455,000 99 58,975,000 99.19 99.19 100 54,020,000 22.61 12,213,000 22.61 22.61 Kec. Ampenan
KECAM ATAN M ATARAM
Tersusunnya perencanaan
program/ kegiat an t ingkat
kecamat an
52,907,000 12 bln 52,595,000 9 64,525,000 75 122.68 100 68,535,000.00 26.98 18,490,000 26.98 26.98 Kecamat an
Mat aram
Meningkat nya kapasit as dan
keberdayaan masyarakat 57,870,000 12 bln 85,187,000 9 85,187,500 75 100.00 100 80,755,000.00 26.38 21,300,000 26.38 26.38
Kecamat an
Mat aram
KECAM ATAN S ELAP ARANG
Meningkat nya part isipasi masyarakat
dalam pembangunan 59,865,000 100 62,155,000 180 111,980,000 180.16 180.16 100 87,900,000.00 51.55 17,200,000 51.55 51.55
Kecamat an
Selaparang
Meningkat nya kapasit as dan
keberdayaan masyarakat 58,108,000 100 71,535,000 132 94,381,000 131.94 131.94 100 118,960,000.00 - - - -
Kecamat an
Selaparang
KECAM ATAN S EKARBELA
Meningkat nya part isipasi masyarakat
dalam pembangunan3 keg 127,150,000 3 88,002,500 3 62,075,000 3.00 62,095,000 100 100.03 100 48,422,500.00 25.18 12,195,000 25.18 25.18
Kecamat an
Sekarbela
Meningkat nya kapasit as dan
keberdayaan masyarakat2 keg 218,125,000 2 179,100,000 2 60,467,500 2.00 60,467,500 100 100.00 100 85,105,000.00 - - - -
Kecamat an
Sekarbela
KECAM ATAN CAKRANEGARA
Out put : t er laksananya penyuluhan
sosial kemasyarakat an dalam rangka
penanggulangan konf lik sosial,
Out come: meningkat nya
kesadaran/ t oleransi masy. Tt g
t at anan sosial kemasyarakat an
100 72,815,000 72,714,500 100 34,085,000 100 34,035,000 99.85 99.85 100 122,057,500 8.40 7,260,000 8.40 8.40 Kecamat an
Cakranegara
Out put : t er laksananya part isipasi
masy. Dlm pembangunan,
t er laksananya monit or ing kebersihan
lingk, out come: meningkat nya
part isipasi akt if masy. Dlm pemb,
meningkat nya kesadaran masy. Dlm
menjaga kebersihan lingk.
100 59,070,000 144 52,220,000 144.37 88.40 100 62,388,750 24.85 15,505,000 24.85 24.85 Kecamat an
Cakranegara
BP M
Meningkat nya kapasit as dan
keberdayaan masyarakat100 565,000,000 69.60 1,542,730,000 100 988,457,900 98.03 1,762,219,600 98.03 178.28 100 1,851,651,500 - - - - BPM
1.22.1.5.2
.15
Program Peningkat an
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.20.8.5.
2.41
Program Peningkat an
part isipasi masyarakat
kelurahan dalam pembangunan
1.20.11.5.
2.44
Program Peningkat an
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Program Peningkat an
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Program Peningkat an
part isipasi masyarakat
kelurahan dalam pembangunan
1.20.11.5.
2.41
Program Peningkat an
part isipasi masyarakat
kelurahan dalam pembangunan
Program Peningkat an
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.20.9.5.
2.41
Program Peningkat an
part isipasi masyarakat
kelurahan dalam pembangunan
1.20.9.5.
2.44
Program Peningkat an
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Program Peningkat an
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Program Peningkat an
part isipasi masyarakat
kelurahan dalam pembangunan
1.20.11.5.
2.41
Program Peningkat an
part isipasi masyarakat
kelurahan dalam pembangunan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 133
Meningkat nya Pokmas Pengguna
TTG dan Kelembagaan Ekonomi
Produkt if Masyarakat
95 100,000,000 100 15,790,000 95 20,000,000 100.00 17,670,000 105.26 88.35 - - - - - - BPM
Meningkat nya part isipasi masyarakat
pembangunan90 371,000,000 90 75,000,000 0.28 3,000,000 0.31 4.00 - - - - - - BPM
Meningkat nya kemampuan
administ rasi aparat ur kelurahan100 350,000,000 162.26 9,216,240,000 95 60,000,000 100.00 21,000,000 105.26 35.00 100 19,762,500 - - - - BPM
Meningkat nya peran sert a
masyarakat dalam musyawarah
pembangunan
90 2,135,000,000 159.73 1,278,080,000 100 427,000,000 98.17 1,040,866,800 98.17 243.76 100 1,527,161,000 - - - - BPM
117 . 15 # # # #
Ur usa n Wa j i b Ke a r si pa n
KANTOR P ERP US TAKAAN DAN ARS I P DAERAH
Meningkat nya penyelamat an dan
pelest ar ian dokumen/ arsip daerah90 890,000,000 222.81 214,098,400 100 593,769,500 67.09 413,520,836 67.09 69.64 100 441,157,700 10.09 44,500,000 10.09 10.09
Kant or
Perpus dan
Arsip
Meningkat nya rasio ket ersediaan
sarana dan prasarana kearsipan 81 250,000,000 99.94 71,243,700 100 107,116,050 108.83 116,580,000 108.83 108.84 100 87,027,850 21.85 19,016,000 21.85 21.85
Kant or
Perpus dan
Arsip
# # # # 8 9 . 2 4
Ur usa n Wa j i b Komuni k a si da n I nf or ma t i k a
BAGI AN P DE
Meningkat nya pengembangan sist em
inf okom100 1,154,000,000 165.67 2,019,560,000 100 231,000,000 255.17 589,452,085 255.17 255.17 100 672,255,204 14.59 88,393,320 14.59 13.15 Bagian PDE
0 - 81.12 25,420,000 - - - - - - - - - - - - Bagian PDE
0 - 56.11 132,170,000 100 57,000,000 96.30 54,889,600 96.30 96.30 100 31,520,000 19.61 6,180,000 19.61 19.61 Bagian PDE
Meningkat nya kerjasama
peyebarluasan inf ormasi100 367,970,000 115.23 424,028,000 115.23 115.23 100 665,435,000 21.05 135,609,000 21.05 20.38 Bagian PDE
DI S HUBKOM I NFO
Meningkat nya pengembangan sist em
inf okom 48.97 25,050,000 - - 100 77,362,500 - - - -
Dishubkominf
o
Meningkat nya akses inf ormasi publik 95 19,000,000 137.72 93,000,000 100 524,467,500 91.72 481,021,561 91.72 91.72 100 441,365,000 6.52 28,800,000 6.52 6.53 Dishubkominf
o
56.73 41,560,000 100 195,875,000 - - - - Dishubkominf
o
100.00 10,900,000 - - - - - Dishubkominf
o
BAGI AN HUM AS DAN P ROTOKOL
Meningkat nya pengembangan sist em
inf okom60 bln 1,108,350,379 48 bln 1,092,906,200 12 bln 105,810,000 78.00 56,019,000 649.99 52.94 12 1,045,000,000 3.00 250,000 25.00 0.02
Bag. Humas &
Prot okol
1.22.1.5.2
.16
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkat an
part isipasi masyarakat dalam
membangun desa
1.22.1.5.2
.18
Program peningkat an
kapasit as aparat ur pemerint ah
desa
1.26.1.5.2
.16
Program penyelamat an dan
pelest ar ian dokumen/ arsip
daerah
1.26.1.5.2
.17
Program pemeliharaan
rut in/ berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.22.1.5.2
.20
Program Peningkat an
Part isipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Kot a
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.20.3.4.
5.2.17
Program Fasilit asi Peningkat an
SDM bidang Komunikasi dan
Inf ormasi
1.20.3.4.
5.2.18
Program kerjasama inf ormasi
dengan mass media
Program Pengembangan
Komunikasi, Inf ormasi dan
Media Massa
Program Peningkat an
Pelayanan Telekomunikasi dan
Inf ormat ika
1.20.3.4.
5.2.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Inf ormasi dan
Media Massa
1.20.3.4.
5.2.16
Program Pengkajian dan
Penelit ian Bidang Inf ormasi
dan Komunikasi
Program Penguasaan sert a
pengembangan aplikasi dan
t eknologi inf ormasi dan
komunikasi
Program peningkat an kwalit as
pelayanan inf ormasi publik
1.20.3.10.
5.2.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Inf ormasi dan
Media Massa
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 134
60 bln 376,893,619 48 bln 599,699,500 12 bln 149,428,000 9.00 89,128,000 75.00 59.65 12 209,660,000 3.00 32,060,000 25.00 15.29 Bag. Humas &
Prot okol
Meningkat nya kerjasama
peyebarluasan inf ormasi60 bln 2,511,954,993 48 bln 5,077,714,875 12 bln 1,228,485,000 9.00 920,655,000 75.00 74.94 12 1,492,870,000 3.00 62,437,000 25.00 4.18
Bag. Humas &
Prot okol
Terlaksananya pengelolaan dan
pelayanan inf ormasi dan dokument asi
di lingkup Pemerint ah Kot a Mat aram
12 bln 62,700,000 6.00 24,800,000 50.00 39.55 12 38,300,000 - - - - Bag. Humas &
Prot okol
117 . 3 7 6 5 . 4 6
Ur usa n Wa j i b P e r pust a k a a n
KANTOR P ERP US TAKAAN DAN ARS I P DAERAH
Meningkat nya minat baca
masyarakat dan t erbinanya
perpust akaan
95 925,000,000 165.95 3,773,828,150 100 768,405,000 112.41 863,776,300 112.41 112.41 100.00 672,206,000 6.71 45,080,000 55.89 6.71
Kant or
Perpus dan
Arsip
112 . 4 112 . 4
Ur usa n P i l i ha n
Ur usa n P i l i ha n P e r t a ni a n
Terwujudnya administ rasi
perkant oran yang lancar, t ert ib dan
t erat ur sert a dapat
dipert anggungjawabkan
60 bln 542,079,227.50 48 bln 503,115,000 12 bln 767,569,344 98 755,936,750 98.48 98.48 100.00 1,069,668,722 14.71 157,361,720 14.71 14.71
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana
aparat ur yang memadai 60 bln 195,041,348.38 48 bln 173,719,000 12 bln 269,978,000 87 235,648,500 87.28 87.28 100.00 238,614,000 11.92 28,450,000 11.92 11.92
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
1 paket 26,800,000 0.5 pkt 16,500,000 50 61.56716 100.00 - - - - -
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Tersedianya sist em pelaporan
capaian kinerja dan keuangan sebagai
bent uk pert anggungjawaban
pelaksanaan anggaran dalam 1 t ahun
60 bln 17,199,413.44 48 bln 31,915,000 12 bln 26,150,000 9 bln 18,022,000 75 68.92 100.00 24,600,000 6.91 1,700,000 6.91 6.91
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Meningkat nya pendapat an pet ani
melalui pemberdayaan, peningkat an
sumberdaya pert anian dan
pert ambangan
60 bln 36,532,162 48 bln 213,220,500 60 60,000,000 12 bln 220,563,250 100.00 367.61 100.00 85,675,000 5.52 4,733,000 5.52 5.52
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Terpenuhinya ket ersediaan pangan
masyarakat60 bln 510,000,000 48 bln 2,185,669,500 90 6,844,934,500 12 bln 6,067,656,480 100.00 88.64 100.00 5,426,322,500 0.62 33,565,300 0.62 0.62
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Meningkat nya mut u hasil olahan
pert anian60 bln 256,000,000.00 60 bln 789,905,000 95 150,000,000 12 bln 203,343,970 100.00 135.56 100.00 144,202,500 - - - -
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Meningkat nya kemampuan pet ani 60 bln 140,087,095.31 48 bln 138,075,000 95 115,000,000 12 bln 139,100,000 100.00 120.96 100.00 185,550,000 - - - -
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Meningkat nya produksi
pert anian/ perkebunan60 bln 97,240,500.00 95 86,000,000 95 90,000,000 - - - - 100.00 - - - - -
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
Terkendalinya penyakit hewan dan
bahan asal hewan60 bln 149,174,827.79 48 bln 225,395,000 12 bln 753,185,000 12 bln 654,197,680 100.00 86.86 100.00 238,350,000 - - - -
Dinas
Pert anian,
Kelaut an dan
Perikanan
2.1.1.5.2.
18
Program peningkat an
penerapan t eknologi
pert anian/ perkebunan
Program peningkat an produksi
pert anian/ perkebunan
2.1.1.5.2.
21
Program pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
2.1.1.5.2.
15
Program Peningkat an
Kesejaht eraan Pet ani
2.1.1.5.2.
26
Program Peningkat an Ket ahan
Pangan
(pert anian/ perkebunan)
2.1.1.5.2.
17
Program peningkat an
pemasaran hasil produksi
pert anian/ perkebunan
2.1.1.5.2.
2
Program Peningkat an sarana
dan prasarana aparat ur
2.1.1.5.2.
3
Program peningkat an disiplin
aparat ur
2.1.1.5.2.
6
Program peningkat an
pengembangan sist em
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2.1.1.5.2.
1
Program Pelayanan
administ rasi perkant oran
1.26.1.5.2
.15
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpust akaan
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.20.3.10.
5.2.18
Program kerjasama inf ormasi
dengan mass media
1.20.3.10.
5.2.21
Program peningkat an kwalit as
pelayanan inf ormasi dan
dokument asi unt uk publik
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.20.3.10.
5.2.17
Program Fasilit asi Peningkat an
SDM bidang Komunikasi dan
Inf ormasi
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 135
Meningkat nya Jumlah ijin dit erbit kan 5 50,000,000 5 2,499,050,000 5 6,163,000,000 85.90 6,075,728,000 1,718.00 98.58 100.00 5,817,140,000 0.86 49,790,000 0.86 0.86 Dinas
Koperindag
Meningkat nya jumlah produk yang
dipasarkan50 250,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 - - - 0.00 - - - - -
Dinas
Koperindag
Meningkat nya Jumlah PKL yang
mandir i60 260,000,000 50 844,230,000 50 1,279,000,000 48.09 615,583,550 96.18 48.13 100.00 1,430,580,000 0.73 10,510,000.00 0.73 0.73
Dinas
Koperindag
6 3 0 . 9 6 3 . 0 4
Ur usa n P i l i ha n I ndust r i
Meningkat nya Jumlah wirausahawan
baru50 250,000,000 1,223 2,250,050,000 50 50,000,000 881.34 440,670,000 1,762.68 881.34 100 529,850,000.00 21.10 111,820,000 21.10 21.10
Dinas
Koperindag
342,700,000 90 403,000,000 63.59 256,254,000 70.65 63.59 100 357,960,000.00 12.28 43,970,000 12.28 12.28 Dinas
Koperindag
Meningkat nya Jumlah Srapras
klast er8 500,000,000 14 346,330,000 8 100,000,000 101.28 101,280,000 1,266.00 101.28 100 101,600,000.00 - - - -
Dinas
Koperindag
1, 0 3 3 3 4 8 . 7
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA- RATA CAP AI AN KI NERJ A DAN ANGGARAN DARI S ELURUH P ROGRAM ( P ROGRAM 1 s. d. P ROGRAM …. ) 17 2 . 2 15 5 . 1
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)
Fakt or pendorong keberhasilan kinerja:
Fakt orpenghambat pencapaiankinerja:
Tindaklanjut yang diperlukan dalam t r iwulan berikut nya:
Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikut nya:
*) coret yang t idakperlu
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
1.15.1.5.2
.16
Program pengembangan
indust r i kecil dan menengah
1.15.1.5.2
.24
Program peningkat an ef iisiensi
pedagangan dalam negri
Program peningkat an
kapasit as usaha
1.15.1.5.2
.19
Pembina pedagang kaki lima
dan asongan
1.15.1.5.2
.23
Program peningkat an
kemampuan t eknologi indust r i
1.15.1.5.2
.18
Program penat aan st rukt ur
indust r i
Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a
P r e di k a t K i ne r j a
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 136
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Di dalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah
satu tahapan awal yang harus dilakukan. Pemahaman akan permasalahan yang
terjadi di dalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangatlah vital
karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasikan isu
strategis yang akan menjadi titik tolak perencanaan pembangunan. Isu strategis
ini kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan
menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah
untuk mengidentifikasikan berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan
ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang
berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam
memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.
Dalam mengidentifikasi permasalahan daerah yang dihadapi oleh Kota
Mataram dilakukan berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek yang digunakan
untuk mengukur Keberhasilan kinerja pembangunan daerah, yaitu (a) aspek
geografis dan demografi; (b) aspek Kesejahteraan rakyat; (c) aspek pelayanan,
dan (d) aspek daya saing.
a) Aspek Geografis dan Demografis, permasalahan yang dihadapi adalah:
1. Jumlah penduduk mencapai 450.226 jiwa dan laju pertumbuhan
penduduk mencapai 1,56% per tahun menggambarkan tingginya tingkat
kepadatan penduduk Kota Mataram yang mencapai angka rata-rata
6.846 jiwa/km2 pada 2013.
2. Masih tingginya permukiman padat dan kumuh di Kota Mataram.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 647/IV/2015
tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota
Mataram Periode 2015-2020, data luas kawasan kumuh di Kota
Mataram adalah seluas 803.39 Ha dengan rincian pada masing-masing
kecamatan sebagai berikut:
a. Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 257.95 Ha;
b. Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 132.05 Ha;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 137
c. Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 106.65 Ha;
d. Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 100.40 Ha; dan
e. Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 73.07 Ha.
3. Masih terdapat titik genangan air serta ancaman bencana abrasi
khususnya bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan yang sulit
dikendalikan dan diprediksi secara pasti.
b) Aspek Kesejahteraan Rakyat, permasalahan yang dihadapai adalah:
1. Masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi dan perlu mendapat
perhatian lebih lanjut di antaranya adalah tingginya angka kematian ibu
dan bayi; penyebaran penyakit menular serta status gizi bayi dan balita;
masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyakat serta
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Kemajuan pembangunan Kota Mataram berdampak pada tingginya
urbanisasi karena “daya tarik” para pencari pekerjaan di Kota Mataram.
Tidak saja dari penduduk kota Mataram, tetapi penduduk dari luar Kota
Mataram. Sementara jika dilihat data penduduk menurut struktur
penduduk Kota Mataram pada kelompok usia produktif (15-64 tahun)
berjumlah 69,08%, namun kelompok ini memiliki akses yang lemah
terhadap pasar kerja dan sektor produktif. Sehingga hal ini
menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Mataram.
Akibatnya tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan
kerja, angka kemiskinan juga belum dapat dikurangi secara signifikan.
Angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2016 adalah 10,06%
dari jumlah penduduk.
c) Aspek Pelayanan, permasalahan yang dihadapai adalah:
1. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan
penyelenggaraan pendidikan. Masalah ini selalu mencuat ketika masa
penerimaaan siswa baru setiap tahun ajaran baru dimulai. Hal ini
dipicu akibat adanya dikotomi istilah “sekolah favorit dan non favorit”.
Akhirnya kondisi ini cenderung dimanfaatkan untuk praktek
penerimaaan siswa baru secara tidak transparan dan untuk itu
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 138
diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya
pendidikan dasar dan menengah.
2. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas
dan jaringannya serta ketersediaan tenaga SDM dengan jumlah dan
kompetensi yang memadai sehingga pelayanannya menjadi belum
optimal. Disisi lain akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
juga masih perlu ditingkatkan.
3. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin. Salah
satu masalah pelayanan infrastruktur dasar (utilitas) masyarakat
perkotaan adalah air bersih.
4. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota
Mataram secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya
aktivitas rumah tangga di wilayah pemukiman baru, serta kawasan
perdagangan dan jasa yang tumbuh secara merata di wilayah kota. Hal
ini disebabkan kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta
perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan
sampah berbasis partisipasi masyarakat.
5. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung untuk ketertiban dan
keselamatan berlalu lintas serta masalah kemacetan di beberapa titik
dan waktu-waktu tertentu.
d) Aspek Daya Saing
1. Tingkat ketergantungan daerah masih sangat tinggi. APBD kecil dan
sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), sementara
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih rendah.
2. Pelayanan perijinan yang belum didasarkan pada standar pelayanan
minimum yang dipersyaratkan khususnya dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat, disamping itu, belum adanya
pedoman untuk insentif dalam berinvestasi serta masih lemahnya data
dan informasi peluang investasi.
top related