3 Ditlala Pemberdayaan Kapal Tradisional Pak Wigyo
Post on 14-Aug-2015
86 Views
Preview:
Transcript
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KAPAL
TRADISIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU 1
DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut
5. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02
tentang Persyaratan Keselamatan bagi Kapal Layar Motor
(KLM) berukuran Tonage Kotor sampai dengan GT. 500
6. Keputusan Dirjen PY.65 tentang Keselamatan bagi Kapal
Layar
2
PENGERTIAN PELAYARAN RAKYAT
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Bab I Ketentuan Umum menyebutkan
bahwa pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang
bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik
untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan
menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan
atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia
dengan ukuran tertentu
3
PROFILE KAPAL TRADISIONAL
• Keberadaan armada/kapal tradisional bersamaan dengan keberadaan bangsa
Indonesia yang mendiami nusantara
• Armada kapal tradisional yang juga sebagai potensi armada niaga nasional
merupakan aset nasional yang perlu dikembangkan dan diberdayakan
• Awalnya armada/kapal tradisional digunakan untuk mengangkut barang-barang
dagangan sendiri, namun dalam perkembangannya berubah fungsi menjadi
angkutan umum di laut
• Sampai tahun 1972 perahu-perahu pelayaran rakyat sepenuhnya menggunakan
layar motor yang digerakkan oleh angin
• Seminar modernisasi dan motorisasi pelayaran rakyat di Makassar tahun 1972
mencanangkan gerakan motorisasi bagi perahu-perahu baik yang sudah
beroperasi maupun yang baru dibangun
• Presiden Suharto membantu memberikan 100 unit mesin yang mendorong
kalangan pengusaha pelayaran rakyat melakukan motorisasi perahu-perahu pelra
• Sampai dengan tahun 2000 seluruh armada pelayaran rakyat sudah dimotorisasi
4
• Dibangun dengan biaya swadaya
• Bahan baku dikerjakan secara sederhana di galangan
tradisional
• Belum diklasifikasi
PENGADAAN ARMADA KAPAL TRADISIONAL
5
PERANAN PELAYARAN KAPAL TRADISIONAL
• Mampu melayani wilayah pedalaman dan terpencil
• Merajut dan memperkokoh NKRI
• Membantu distribusi komoditas nasional terutama
bahan untuk masyarakat pedalaman
• Merupakan kekuatan cadangan untuk pertahanan dan
keamanan negara di laut
• Membantu tim SAR bila terjadi musibah di laut
• Melestarikan budaya nasional Indonesia
6
KARAKTERISTIK PELAYARAN TRADISIONAL
• Penyelenggaraan pelayaran rakyat dilakukan oleh perusahaan
pelayaran rakyat dengan menggunakan kapal layar, kapal layar
motor tradisional dan kapal motor ukuran tertentu dan dapat
melayari lintas batas negara tetangga
• Semua unsur yang terkait dengan kegiatan pelayaran rakyat
seperti badan usaha, pemilik kapal, ABK, pengrajin dan
karyawan bergabung dalam asosiasi pelayaran rakyat
• Kegiatan pelayaran, EMKL dan bongkar muat menyatu dalam
paket ijin usaha penyelenggaraan pelayaran rakyat (SIUPPER)
yang dikeluarkan oleh Pemda
• Penghasilan bagi tenaga kerja (ABK) menganut sistem bagi
hasil
7
IDENTIFIKASI MASALAH INTERNAL KAPAL TRADISIONAL
• Teknologi kapal
• Desain kapal
• Kontruksi
• Peralatan bongkar muat
• peralatan navigasi
• SDM kepelautan
• Sistem manajemen
• Waktu tempuh
• Tarif angkutan
• Standar fasilitas keselamatan
• Permodalan
8
• Dermaga khusus
• Kapasitas dermaga
• Fasilitas dermaga
• Jaminan pihak asuransi terhadap kapal maupun muatan
• Penangkapan kapal di laut
IDENTIFIKASI MASALAH EKSTERNAL KAPAL TRADISIONAL
9
KONDISI UMUM PELAYARAN KAPAL TRADISIONAL
DI KEPULAUAN SERIBU
10
• Kapal tradisional merupakan alat transportasi utama masyarakat Kepulauan
Seribu yang akan menuju daratan Jakarta (Muara Angke) maupun
sebaliknya dan keberadaan kapal tradisional ini sangat membantu
masyarakat.
• Belum diberdayakan secara maksimal baik dari aspek keselamatan dan
pengusahaannya.
• Keterbatasan SDM.
• Masih menggunakan manajemen tradisional.
• Tempat labuh tambat dalam proses pembinaan
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KAPAL TRADISIONAL
11
ASPEK PENGUSAHAAN
1. Penataan manajemen secara baik dan sungguh-sungguh
2. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah berupa pemberian ijin usaha dan ijin operasi (SIUPPER dan
Rencana Pengoperasian Kapal dalam trayek liner dan tramper) untuk kapal tradisional
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
1. Pendidikan dan pelatihan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk
2. Koordinator pelaksana pendidikan dan pelatihan ditunjuk dengan lisensi Dirjen Hubla
3. Kurikulum disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang diperlukan
4. Jadwal fleksibilitas disesuaikan dengan kebutuhan
5. Jangka waktu pendidikan disesuaikan dengan kurikulum pendididkan
…….LANJUTAN
ASPEK TIPE DAN KONSTRUKSI
1. Mendayagunakan pembangunan kapal dengan bahan yang sesuai dengan kondisi dan
perkembangan teknologi
2. Kapal diperuntukan untuk angkutan barang umum, hewan dan penumpang
3. Pengawakan sesuai dengan ketentuan
4. Melaksanakan angkutan laut sampai ke pulau-pulau kecil dan menghubungkan pelabuhan terpencil
di seluruh Indonesia dan lintas batas negara tetangga
5. kapal-kapal pelayaran rakyat wajib asuransi dan dapat digunakan pada bank kreditor
ASPEK PENGEMBANGAN PELABUHAN
1. Kepastian lokasi tambat labuh untuk kapal tradisional
2. Mengembangkan dan membangun pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal tradisional di Kabupaten
Kepulauan Seribu
3. Mengembangkan fasilitas terminal untuk barang dan penumpang
12
PEMBINAAN KAPAL-KAPAL TRADISIONAL
13
PEMBERIAN IZIN :
Pasal 99 s/d 102
SURAT IZIN
USAHA
ANGKUTAN
LAUT
PELAYARAN-
RAKYAT
Beroperasi Pada Lintas
Pelabuhan
antarkabupaten/kota
dalam propinsi,
pelabuhan antar propinsi
dan pelabuhan int.
Beroperasi dalam lintas
Pelabuhan dalam
Kabupaten/Kota
SIUPPER Diterbitkan
Oleh Gubernur
SIUPPER Diterbitkan
Oleh Bupati / Walikota
Evaluasi : Dilakukan Oleh Gubernur Secara Berkala setiap 2 (dua)
Tahun
Laporan : Disampaikan Oleh Gubernur/Bupati/Walikota Secara Berkala Setiap 6 Bulan Kepada Menteri
IZIN USAHA DIKERLUARKAN
OLEH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 1. Usaha Bongkar Muat Barang
2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
3. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
4. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait
dengan Angkutan Laut
5. Usaha Tally Mandiri
6. Usaha Depo Peti Kemas
7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
IZIN USAHA DIKERLUARKAN
OLEH MENTERI
1. Usaha Pengelolaan Kapal
2. Usaha Perantara Jual Beli
dan/atau Sewa Kapal
3. Usaha Keagenan Awak Kapal
4. Usaha Keagenan Kapal
1. Usaha Bongkar Muat Barang
2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
3. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
4. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait
dengan Angkutan Laut
5. Usaha Tally Mandiri
6. Usaha Depo Peti Kemas
7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
1. Laporan Bulanan dan Tahunan
Kegiatan Usaha Dilaporkan Kepada
Gubernur/Bupati/Walikota dengan
Tembusan Otoritas Pelabuhan / Unit
Penyelenggara Pelabuhan
2. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan
Evaluasi Kegiatan Usaha Secara
Berkala Setiap 2 tahun.
3. Gubernur/Bupati/Walikota Melaporkan
Kepada Menteri Secara Berkala
Setiap 6 Bulan Untuk Dijadikan Bahan
Penyusunan Sistem Informasi
Angkutan di Perairan.
ORGANISASI (Pasal 99)
Unsur-unsur yang menangani:
1. GUBERNUR (Beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, dan
pelabuhan internasional );
2. BUPATI/WALIKOTA (Beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota ).
PENYELESAIAN SURAT IJIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT (PELRA)( PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN)
PERSYARATAN
Mengajukan surat permohonan SIUPER dengan melampirkan photo copy dokumen-dokumen sebagai berikut :
ADMINISTRASI :
1. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi
yang berbentuk badan usaha atau
2. Memiliki kartu tanda penduduk bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia;
3. Memiliki Penanggung Jawab;
3. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
4. Memiliki surat keterangan domisili bagi yang
berbentuk badan usaha; dan
5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga
ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis tingkat
dasar atau teknis pelayaran niaga tingkat
dasar.
TEKNIS :
1. Memiliki Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik
laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
2. Memiliki Kapal Layar Motor (KLM) tradisional
berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai
dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan
digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama
dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
3. Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut
berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) yang
dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan
sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
18
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT
YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN USAHA
1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha
2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin usaha diterbitkan
3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
yang masih berlaku
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin , apabila
terjadi perubahan nama Direktur/Penanggung Jawab dan atau
nama pemilik atau domisili, NPWP selambat-lambatnya 14 hari
setelah terjadinya perubahan itu dan tembusannya disampaikan
kepada Dirjen Hubla
5. Melaporkan semua data kapal milik atau charter serta kapal yang
dioperasikan
19
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT
YANG TELAH MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
1. Laporan bulanan kepada KSOP/Kanpel Setempat selambat-
lambatnya 14 hari pada bulan berikutnya
2. Laporan realiasi perjalanan kapal (voyage report) kepada Pemberi
Izin dan tembusannya kepada Dirjen Hubla
3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
yang masih berlaku
4. Laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi ijin
dengan tembusan kepada Dirjen Hubla
5. Melaporkan semua data kapal milik atau charter serta kapal yang
dioperasikan
20
PENGATURAN TRAYEK PELAYARAN RAKYAT
1. Kegiatan pelayaran rakyat diselenggarakan dengan trayek tidak
tetap dan tidak teratur atau tramper dan trayek tetap atau teratur
liner
2. Trayek tramper diberikan untuk angkutan general cargo, barang-
barang curah kering dan atau curah cair
3. Untuk kegiatan angkutan penumpang dengan trayek liner atau
teratur.
4. Perusahaan pelayaran rakyat wajib melaporkan penempatan
kapalnya kepada :
a. Bupati/ Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota setempat
b. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah
provinsi setempat dan pelabuhan antar propinsi
1. Perlunya cetak biru (blue print) pengelolaan transportasi laut
Jakarta-Kabupaten Kepulauan Seribu yang disusun atas
partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
2. Kapal tradisional juga harus bertransformasi diri dengan
memenuhi administrasi perizinan dan kelaikan.
KESIMPULAN DAN SARAN
21
22
Kalau bukan kita …………….siapa lagi
Kalau bukan sekarang………………kapan lagi
Terima Kasih
top related