2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
Post on 17-Aug-2015
34 Views
Preview:
Transcript
SUMARDI
PPEP FEB UNS SURAKARTA
JL IR SUTAMI NO. 36 A SURAKARTA
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPTEN/KOTA (STUDI ANALISIS PENYUSUNAN KUA PPAS KABUPATEN SEMARANG 2016)
DI LPPM UNS SURAKARTA, 2 – 4 JULI 2015
POSISI KUA PPAS DLM SIKLUS ANGGARAN DAERAH
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN KUA-PPAS
PENDEKATAN STRUKTUR APBD ISU-ISU PEDAPATAN DAERAH ISU-ISU BELANJA DAERAH ISU-ISU PEMBIAYAAN DAERAH LAYOUT DOKUMEN KUA
5
PP 105/2000
KMDN 29/2002
SEJARAH ISTILAH KUA DAN PPAS
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 17/2003
UU 23/2014
UU 33/2004PP 58/2005
PMDN 13/2006
AKU STRATAS
KUA PPAS
PMDN 59/2007
PMDN 21/2011
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPDRKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Disampaikan Pertengahan Juni
dan Dibahas bersama DPRD
paling lambat akhir Juli
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dg
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)
Disusun paling lambat
Agustus -September
disusun, dibahas dan disetujui bersama paling
lambat Oktober - Nopember 6
8
DASAR PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TA 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2016
RKPD
PEMKAB
2016
KUA
TAHUN
2016
PPAS
TAHUN
2016
PERMENDAGRI
PER-BUPATI
NOTA KESEPAKATAN
KDH – PIMP DPRD
NO. 52/2015
?
PMDG NO. 26/2006 APBD 2007
PMDG NO. 30/2007 APBD 2008
PMDG NO. 32/2008 APBD 2009
PMDG NO. 25/2009 APBD 2010
PMDG NO. 37/2010 APBD 2011
PMDG NO. 22/2011 APBD 2012
PMDG NO. 37/2012 APBD 2013
PMDG NO. 27/2013 APBD 2014
PMDG NO. 37/2014 APBD 2015
PMDG NO. 52/2015 APBD 2016
10
DPRD
Rancangan
KUA& PPAS
TAPD
KOORDINATOR TAPD
Rancangan
KUA&PPAS
KDH
Rancangan
KUA & PPAS
Disampaikan
kepada KDH
paling lambat
Minggu I Juni
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Rancangan KUA&PPASdibahas bersama
PanitiaAnggaran
DPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambatAkhir Bulan
Juli
RKPD
Rancangan
KUA&PPAS
Disampaikan keDPRD paling lambat pada
pertengahan blnJuni
DalampembicaraanpendahuluanRAPBD tahunberikutnya.
APBD adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama olehPemerintah Daerah dan DPRD, danditetapkan dengan PeraturanDaerah.
Keywords: Renc Keuangan, Tahunan, Disetujuai Bersama Pemda & DPRD, Perda.
13
• PENDAPATAN
• BELANJA ◦ Belanja Tidak Langsung
◦ Belanja Langsung
Surplus/(Defisit)
• PEMBIAYAAN
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Net
SILPA Tahun Berjalan
(-)
(-)(+)
14
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Bantuan Dana
2. Hibah
3. Dana Darurat
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
15
Penjelasan Pasal 16 ayat (4) UU No
17/2003 antara lain terdiri dariPP 58/2004
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
PERMENDAGRI 21/2011
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja modal
4. Belanja bunga
5. Belanja subsidi
6. Belanja hibah
7. Belanja bantuan sosial
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang & jasa
3. Belanja modal
4. Belanja bunga
5. Belanja subsidi
6. Belanja hibah
7. Belanja bantuan sosial
8. Belanja bagi hasil
9. Bantuan keuangan
10. Belanja tak terduga
Belanja Tidak Langsung :
1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan
8. Belanja tak terduga
Belanja Langsung :
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal
STRUKTUR PEMBIAYAAN DAERAH
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah5. Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo2. Pembelian kembali obligasi daerah3. Penyertaan modal (investasi) daerah4. Pemberian piutang daerah5. Transfer ke rekening dana cadangan
Pembiayaan neto
◦Anggaran pendapatan
cenderung ditetapkan lebih
rendah.
Mark-down;
Cenderung Incremental;
Takut tidak tercapai;
Tidak tahu potensi;
Pasrah dengan faktor kesulitan.
POTENSI JENIS PENDAPATAN DAERAH
REALISASI JENIS PENDAPATAN DAERAH
TARGET JENIS PENDAPATAN DAERAH
KESENJANGAN OBYEKTIF
KESENJANGAN PERENCANAAN
COVERAGE RATIO
COLLECTIONRATIO
EFISIENSI-------------------------------
EFEKTIVITAS
Retribusi Parkir di tepi Jln Umum:
Target Tahun 2013 : Rp. 43.320.000,-
Potensi Thn 2013 : Rp. 120.790.880,-
Realisasi Thn 2013 : Rp. 43.520.000,-
Target Tahun 2014 : Rp. 107.444.000,-
Berapa
TAHUN TARGET REALISASI (10%) REALISASI (15%)
2013 43,320,000 43,520,000 43,520,000
2014
BER
DA
SAR
INC
REM
ENTA
L
47,872,000 50,048,000
2015 52,659,200 57,555,200
2016 57,925,120 66,188,480
2017 63,717,632 76,116,752
2018 70,089,395 87,534,265
2019 77,098,335 100,664,405
2020 84,808,168 115,764,065
2021 93,288,985
2022 102,617,884
2023 112,879,672
BERDASAR POTENSI
2014 107,440,000
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
24
Penganggaran
Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU 28/2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan PP 97/2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
1
2
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
◦Anggaran belanja cenderung
ditetapkan lebih tinggi.
Cenderung Mark-Up.
Standar Harga Perlu Dikaji.
ASB perlu disusun dan ditegakkan.
Ada kepentingan dibalik anggaran.
Uangnya Negara Sense of Effiency
kurang.
◦Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dengan
penganggaran.
Anggaran buah dari perencanaan,
Tanpa rencana tindakan reaktif.
Bermuara inefisiensi & inefektivitas.
◦Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD.
Ego sektoral,
Cost Center Income Center,
Strategic Apex, Operating Core, middle
line, technostructure, supporting staff,
Sinergitas program dan kegiatan.
◦Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi. Kepentingan sesaat,
Budget oriented,
Kekuatan suara TAPD/Panggar,
Kurang visioner.
◦ Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Indikator kinerja kurang memenuhi SMART.
Target kinerja bersifat kualitatif,
Target kinerja kurang dapat terukur,
Kurang difahaminya kerangka penganggaran berbasis kinerja.
Enggan mencantumkan indikator dan target kinerja.
PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penganggaran SiLPA hrs didasarkan pd penghitungan ygcermat & rasional dng pertimbangkan perkiraanrealisasi anggaran TA 2015 dlm rangka hindari kemungkinan adanya pengeluaran pd TA 2016 yg tdK dpt didanai akibattdk tercapainya SiLPA yg direncanakan. Selanjutnya SiLPAdimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyeksumber SiLPA Tahun Anggaran 2015.
Keterangan :
SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun
Lalu.
SILPA : Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun
Berjalan.
PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN (SILPA)
• Pemerintah daerah menetapkan (SILPA) TA 2016 bersaldo nol.
• Dlm hal perhitungan penyusunan RAPBD hasilkan SILPA positif, pemda hrs manfaatkan utk penambahan prog & kegprioritas yg dibutuhkan, volume prog & keg yg tlhdianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
• Dlm hal perhitungan SILPA negatif, pemda lakukanpengurangan bahkan penghapusan pengeluaranpembiayaan yg bkn mrpk kewajiban daerah, penguranganprog & keg yg krg prioritas dan/atau pengurangan volume prog & kegiatannya.
Sumber SiLPA dari Efisiensi Belanja lebih pada “tidak terlaksananya Belanja”.
Ada kecenderungan SiLPA dari tahun ke tahun menjadi semakin besar, bagaimana pemecahannya spy tfk terjadi “SiLPA Trap” atau “Jeratan SiLPA”.
POLA PIKIR
PENULISAN KUA
BAB II BAB III
BAB IV
Kerangka
Ekonomi
Makro
Kebijakan Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan dan
Asset
Penutup
ASUMSI DASAR
BAB V
a. Latarbelakang (Visi dan Misi);
b. Tujuan Penyusunan;
c. Dasar Hukum Penyusunan;
d. Kondisi Umum Daerah;
e. Prioritas Daerah.
Prioritas1
Target Bidang
Ekonomi Prioritas2
Prioritas3
Target Bidang
Sosial Budaya
Target Bidang
Politik
Pemerintahan
BAB I
Pendahuluan
VISI DAN MISI
KDH TERPILIH
BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar belakang penyusunan
KU APBD;1.2. Tujuan penyusunan KU APBD1.3. Dasar (hukum) penyusunan
KU APBD.
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH2.1. Perkembangan Indikator
Makro Ekonomi TahunSebelumnya;
2.2.Rencana Target EkonomiMakro pada TahunPerencanaan.
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DAERAH PENYUSUNAN RAPBD3.1. Asumsi Dasar APBN3.2. Laju Inflasi3.2. Pertumbuhan PDRB3.3. Lain-lain Asumsi (Mis : Gaji
Pegawai)
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH4.1. Pendapatan Daerah4.2. Belanja Daerah4.2. Pembiayaan Daerah
4.1. Pendapatan Daerah4.1.1. Kebijakan Perenc Pendapatan
Daerah4.1.2. Target Pendapatan Daerah4.1.3. Upaya2 Pemda dlm Mencapai
Target
4.2. Belanja Daerah4.2.1. Kebijakan Perenc Belanja dan
Perkiraan Total Belanja Daerah4.2.2. Kebijakan Blj Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, bansos dll.4.2.3. Kebijakan Pemb Daerah, Kendala,
Strategi dan Prioritas4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasar
Urusan Pem & SKPD.
4.3. Pembiayaan Daerah4.3.1. Kebijakan Penerimaan
Pembiayaan4.3.2. Kebijakan Pengeluaran
Pembiayaan.
BAB V. PENUTUP
CONTOH KESEIMBANGAN APBD DLM DOKUMEN KUA
URAIAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS
Pendapatan Daerah 951,987,638,823 1,083,874,972,133 1,225,384,220,297 1,471,812,527,967 1,485,841,734,565 1,536,979,435,925
Belanja Daerah 960,378,705,229 1,064,653,962,946 1,188,654,360,771 1,378,803,787,285 1,555,526,510,921 1,574,851,652,125
Surplus/ (Defisit) (8,391,066,406) 19,221,009,187 36,729,859,526 93,008,740,682 (69,684,776,356) (37,872,216,200)
Penerimaan Pembiayaan 112,241,620,771 98,190,139,164 115,256,783,273 147,057,267,799 87,144,776,356 59,372,216,200
Pengeluaran Pembiayaan 14,557,693,700 24,438,300,078 15,316,000,000 16,842,000,000 17,460,000,000 21,500,000,000
Pembiayaan Neto 97,683,927,071 73,751,839,086 99,940,783,273 130,720,642,799 69,684,776,356 37,872,216,200
SILPA 89,292,860,665 92,972,848,273 136,670,642,799 223,729,383,481 - -
Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, KotaYogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi danPengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta ManagementConsultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung ManunggalSamarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. PakarsemiSukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaandan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur MitraYogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.
top related