201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
Post on 07-Jul-2018
220 Views
Preview:
Transcript
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
1/10
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
2/10
KENAIKAN BBM DAN TEKANAN BAGI TENAGA KERJA INFORMAL(LINGKARAN SETAN KEMISKINAN)
PEKERJA INFORMA
L
KENAIKAN HARGA BBM KENAIKAN HARGA PANGAN DAYA BELI MENURUN
PROGRAM
PROGRAM KOMPENSASI GAGALPENGANGGURANKEMISKINAN
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
3/10
PENDAHULUAN
• KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM YANG KONTRA PRODUKTIF
• RPJM NASIONAL 2009 – 2014, PEMBANGUNAN “PRO JOB”
• TRANSFORMASI EKONOMI – AGRARIS KE INDSUTRI DAN JASA
• GAGALNYA TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN
103.2 JUTA TENAGA KERJA INFORMAL DAN SETENGAH PENGANGGURAN (32.2% DI SEKTOR PERTANIAN D
SEKTOR PERDAGANGAN) DAN 7.2 JUTA PENGANGGURAN (STAGNAN)
• SULITNYA PERIZINAN USAHA DI SEKTOR INFORMAL
• KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN ANTARA TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL
• MINIMNYA SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA INFORMAL
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
4/10
PEMERINTAH GAGALMELAKUKAN
TRANSFORMASI
KETENAGAKERJAAN
TEKANAN EKONOMI (GLOBAL ECONOMICCRISIS )
MENINGKATKAN JUMLAH TENAGA KERJA
INFORMAL.
JUMLAH SETENGAH PENGANGGURAN TERUS
MENGALAMI PENINGKATAN SETIAP TAHUN
PENGANGGURAN STAGNAN
PERTUMBUHAN EKONOMI GAGAL MENYERAP
TENAGA KERJA Keterangan: Data ketenagakerjaan Februari 2013 (Sakernas 2013)Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diolah
Gambar 1Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal
Setengah Pengangguran dan Pengangguran d
Tahun 2004-2013 (juta)
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
5/10
PEMERINTAH GMELAKUKA
TRANSFORMKETENAGAKER
TRANSFORMASI EKONOMI V
KETENAGAKERJAAN = GAGAL
JUMLAH TENAGA KERJA INF
PERTANIAN SANGAT BESAR PA
SEKTOR PERTANIAN TERHAD
SEMAKIN KECIL
SEKTOR INDUSTRI DAN JASA KOTAPI GAGAL MENYERAP TENAGA
STRUKTUR EKONOMI DAN STRU
SANGAT LEMAHSumber: Sakernas 2012 dan BPS 2013 (diolah)
Gambar 2Kontribusi Tenaga Kerja Informal, Formal dan Perekonomian
Menurut Lapangan Usaha di Indonesia, Tahun 2012
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
6/10
SULITNYA SISTEM PERIZINAN USAHA BAGI SEKTORINFORMAL
SISTEM PERIZINAN
• PROSEDUR BANYAK
• BIAYA MAHAL
• TIDAK ADA INSENTIF
• TIDAK ADA RELEVANSI TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA
SISTEM PERIZINAN SATU AT
• HANYA MEMINDAHNKAN LOKASI PER
BEBERAPA LOKASI KE SATU LOKASI
• PROSEDUR ADMINISTRASI MASIH
MENYULITKAN PELAKU USAHA • BIAYA YANG DIKENAKAN SANGAT TIN
UMKM TERUTAMA USAHA MIKRO DA
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
7/10
KETIMPANGANKESEJAHTERAAN TENAGA
KERJA FORMAL VSTENAGA KERJA INFORMAL
MEKANISME PENGUPAHAN YANG BERBEDA
TEKANAN DARI PEMILIK USAHA YANG RELATIF
MENGGURANGI BIAYA LANGSUNG PRODUKSI
TIDAK ADA REGULASI YANG MENGATUR
SISTEM UPAH SEKTOR INFORMAL
UNSKILL DAN BERPENDIDIKAN RENDAH
Keterangan: (D1) sepuluh persen terendah, (D10) sepuluh persen tertinggi
Sumber: Susenas 2011 (diolah)
Gambar 3
Kesenjangan Kesejahteraan (diukur dari rata-ra
rumah tangga/bulan) antara Pekerja Formal d
Informal di Indonesia
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
8/10
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENGECEWAK
GAMBAR 4
JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL,
KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK,
TAHUN 2013 KENAPA?• UU SJSN MINIM MENAGATUR MEKANISME
JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMA
• PERMENAKERTRANS NO. 24/MEN/VII/200
JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMA
MANDATORY
• KEJELASAN DALAM SISTEM IURAN BAGI TE
INFORMAL
• BAGAIMANA DENGAN PROGRAM JAMKESM
• BAGAIMANA BPJS DALAM MELAKUKAN TAT
JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMASumber: Sakernas 2013 (Februari) dan PT. Jamsostek (2013)
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
9/10
REKOMENDASI KEBIJAKAN
KEMUDAHAN PESEKTOR USAH
• PROSEDUR ADMINISTRASI PERIZINAN
USAHA YANG RELEVAN DENGAN SEKTOR
USAHAINFORMAL
• BIAYA PERIZINAN YANG TERJANGKAU BAGI
USAHA INFORMAL TERUTAMA USAHA
MIKRO DANKECIL
• INSENTIF – AKSES KE KREDIT PERBANKAN
DENGAN TINGKAT BUNGA TERJANGKAU
• PENDATAAN SEKTOR INFORMAL DAN
MEKANISME SISTEM PERLINDUNGAN
SOSIAL BAGI TENAGA KERJA INFORMAL
DALAM PELAKSANAAN SJSN,PEMERINTAH PERLU MEMBUAT
REGULASI KHUSUS TERKAIT JAMOSTEKTENAGA KERJA INFORMAL
• PERLU DIBUAT PERATURAN PEMERINTAH
(PP) KHUSUS TENYANG SISTEM JAMINAN
SOSIALUNTUK TENAGA KERJA INFORMAL
• REGULASI INI MENGATUR TENTANG
MEKANISME KEPESERTAAN TENAGA KERJA
INFORMAL TERHADAP PROGRAM
JAMSOSTEK (IURAN, PERANAN NEGARA,
BPJS, ADOPSI JAMKESMAS/JAMKESDA
DALAM SJSN TENAGA KERJA INFORMAL)
ROADMAP TRANSFORMASI SEKTORINFORMAL KE SEKTOR FORMAL
• TRANSFORMASI
USAHAINFORMAL
• TRANSFORMASI S
SEKTOR USAHAINFO
• TRANSFORMASI KET
• DLL
8/18/2019 201307 Presentasi_policy Review_tenaga Kerja Informal
10/10
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E RT010 RW 06,
Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12520
Telp : (021) 7811798Fax : (021) 7811 897
Website: www.theprakarsa.org
Email: perkumpulan@theprakarsa.org
TERIMA KASIH
http://www.theprakarsa.org/mailto:perkumpulan@theprakarsa.orgmailto:perkumpulan@theprakarsa.orghttp://www.theprakarsa.org/
top related