Transcript
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
1/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S AN
No.1948 K/Pid.Sus/2013.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : HERLY ISDIHARSONO, SE.MM ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/TanggalLahir : 43 tahun/06 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun 2 X-3 No. 5, RT. 05/RW. 02,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah Kedoya,
Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan
R.I. (Komisaris PT. Mitra Modern Mobilindo) ;
Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei
2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei
2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Barat sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli
2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak pidana
korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Juli
2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2012
sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;
Hal. 1dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
2/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak pidana
korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03
September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak pidana
korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27
September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak pidana
korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tindak
Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26
Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tindak pidana
korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Januari
2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
11.Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi
pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Februari 2013
sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
12.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta tanggal 11 Maret 2013 No. 37/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI,
sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
13.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak
tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepubIik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana No.2295/2013/S.786.Tah.Sus/PP/2013/MA,
tanggal 21 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
paling lama 50 (lima puluh hari) terhitung mulai tanggal 27 Juni 2013 ;
15.Perpanjangan penahananan berdasarkan Penetapan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana
No.2296/ 2013/ S.796.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 21 Agustus
2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2013 ;
16.Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.3236 / 2013 /
2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
3/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
S.796.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari (I),
terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2013 ;
17.Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3237/2013/S.
796.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari (I),
terhitung sejak tanggal 14 November 2013 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :
KESATU :
PRIMAIR
Bahwa Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM pada bulan Juni 2005
sampai dengan bulan Oktober 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
dalam tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, sebagai pelaku maupun turut serta
bersama-sama dengan Johnny Basuki dan Hendro Tirtajaya (dalam penuntutan
terpisah), bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Jalan
Letjend. S. Parman No. 99 Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut
serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu Terdakwa
HERLY ISDIHARSON9O, SE., MM., telah mengurangkan jumlah kewajiban
pembayaran kurang bayar Pajak dari Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) 01.370..570.2-031.000 atas nama PT. Mutiara Virgo yang seharusnya
sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus
tujuh puluh satu tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah) untuk tahun 2003 dan tahun 2004 menjadi hanya
Rp3.007.513.364,00 (tiga milyar tujuh juta lima ratus tiga ratus tiga belas
ribu tiga ratus enam rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan
Negara sebesar Rp125.664.238.474,00 (seratus dua puluh lima milyar
enam ratus enampuluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan
Hal. 3dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
4/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atas tindakan tersebut
Terdakwa HERLLY ISDIHARSONO SE.MM menerima uang sebesar
Rp17.882.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta
rupiah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan ketiga Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan BAB III tentang OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) disebutkan :
1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan BAB III
tentang OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) disebutkan :
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 4 berbunyi:
Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha,
b. Import Barang Kena Pajak,
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha,
4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
5/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah
pabean dalam daerah pabean,
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam
daerah Pabean,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Tarif pajak
pertambahan Nilai adalah 10 %(sepuluh persen);
Bahwa Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ.12/
UP.14/1991 tanggal 26 Juni 1991 diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil Direktorat Pajak Departemen Keuangan RI dan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-124/
PJ.12/UP.53/2002 tanggal 17 Mei 2002 Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM diangkat menjadi Koordinator Pelaksana
PPn Perdagangan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah ;
Bahwa PT. Mutiara Virgo , sesuai dengan Surat keputusan Menteri
kehakiman Republik Indonesia Nomor C-25120 HT.01.04.TH 2003
tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan
terbatas berdasarkan Akta pernyataan Keputusan Rapat Tanggal
27 Maret 2003 Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Lies
Herminingsih, SH, memiliki susunan pengurus sebagai berikut :
1. Direktur Utama : Tuan Johnny Basuki ;
2. Direktur : Tuan Said Abdurrahman Alatas ;
3. Komisaris Utama : Nyonya Lilijen Suherman ; ;
4. Komisaris: Nyonya Magdalena ;
Bahwa PT. Mutiara Virgo sesuai SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) BESAR Nomor 02772 / 1.824.271
tanggal 28 Juni 2006 merupakan perusahaan dengan Jenis barang/
jasa dagangan utama bahan Konstruksi, Alat teknik/ Mekanikal/
elektrikal/ telekomunikasi, Jasa pengelolaan gedung ;
Hal. 5dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
6/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 598/ SKT/
DU.2/DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi departemen Energi dan Sumber daya
Mineral Republik Indonesia menerangkan bahwa PT. Mutiara Virgo
beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.65 Jakarta 10350 terdaftar
sebagai perusahaan jasa penunjang pada kegiatan usaha minyak
dan gas bumi dengan bidang usaha G : Jasa teknologi Khusus
(Offshore Drilling, Mud Engineering dan Cementing) ;
Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) Nomor PEM -089/ WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 26 Juli
2002 menerangkan bahwa :
Nama : PT. Mutiara Virgo ,
NPWP : 01.370.570.2-031.000,
Kewajiban Pajak: [ x ] PPn ,
Bermula dari adanya permohonan restitusi pajak dari saksi
Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo
selaku Wajib Pajak dengan NPWP 01.370.570.2-031.000,
terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) kepada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Palmerah Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM selaku petugas Pajak melakukan
kajian. Berdasarkan hasil kajian Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM selaku petugas Pajak pada KPP
Jakarta Palmerah, atas pengajuan restitusi PPn tahun
pajak 2003 dan 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan
dokumen yang memadai dan diduga terdapat beberapa
transaksi yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka
tim pemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
pajak terhadap PT. Mutiara Virgo secara menyeluruh (all
taxes);
Bahwa oleh karena Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM
bertugas dibagian PPn dan tidak memiliki kewenangan memeriksa
PPh Badan, maka untuk dapat melakukan pemeriksaan all taxes
dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang terdiri dari Seksi PPh
6
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
7/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Badan dan Seksi PPn berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor :
PRIN-201/ WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan
susunan Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
Supervisor : ANGGUN APRIYANTO,
Ketua Tim : SARAH LALLO,
Anggota Tim : HERLLY ISDIHARSONO SE.MM,
Anggota : FARID AGUS MUBAROK,
Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukan
Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (all taxes) yang meliputi PPh
Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPn / PPn BM dan Kredit
Pajak ;
Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan
pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa
termasuk Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM telah
berhubungan dengan saksi Johnny Basuki selaku Direktur Utama
PT. Mutiara Virgo melalui saksi Hendro Tirtajaya dan saksi Zemmy
Tanumihardja dari PT. DITAX MANAGEMENT RESOLUSINDO
yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak sebagai
Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang
tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo;
Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak
PT. Mutiara Virgo untuk keperluan pemeriksaan diberikan
melalui saksi Hendro Tirtajaya kepada Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM yaitu berupa:
1. Buku besar.
2. Rekening koran.
3. Akta Perusahaan.
4. Sebagian bukti kas masuk, kas keluar.
5. Daftar gaji karyawan.
6. SPT PPH dan SSp.
7. SPM PPH dan Faktur Pajak SSp.
Hal. 7dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
8/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan data yang tidak diberikan oleh PT. Mutiara Virgo
melalui saksi Hendro Tirtajaya kepada Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM antara lain:
1. Kontrak kerja.
2. Bukti-bukti transfer
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT.
Mutiara Virgo yang telah terkumpul, tim pemeriksa
membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban
pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk
kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya
akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat
Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh Terdakwa
HERLY ISDIHARSONO SE.MM pada sekitar bulan
Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut
diserahkan kepada saksi Hendro Tirtajaya , Rekapitulasi
kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo oleh Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM tersebut memuat kewajiban pajak
atas transaksi keuangan ke Luar Negeri yang merupakan
lingkup pekerjaan PT. Mutiara Virgo yaitu melakukan
pembayaran sewa barang milik COSL yang merupakan
perusahaan di Negara China, yang menimbulkan
kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak
Pertambahan nilai (PPn) Jasa Luar Negeri sehingga yang
pada pokoknya menyatakan terdapat pajak kurang bayar
dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00
(delapan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu
juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam
puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar
Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam milyar delapan
puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh
puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang
bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus
dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu
8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
9/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus
tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai
berikut :
Year 2003 Tax payable Already paid Tax
underpayment
Penalty Tax must paid
1 Corporateincome tax
1,608,513,405 367,969,272 1,240,544,133 1,240,544,133 2,481,088,266
2 Income tax
article 21
30,917,045 30,917,045 - - -
3 Income taxarticle 23
999,941,188 999,941,188 - - -
4 Income taxarticle 24 (2)
743,033 743,033 - - -
5 Vat local 1,769,664,626 165,772,148 1,603,892,478 1,769,664,626 3,373,557,104
6 Income taxarticle 26
22,125,185,147 - 22,125,185,147 22,125,185,147 44,250,370,294
7 Vat on FSF 10,599,968,154 - 10,599,590,468 10,599,968,710 21,199,937,420
Sub Total 37,134,933,154 1,565,342,686 35,569,590,468 35,735,362,616 71,304,953,084
Year 2004
1 Corporateincome tax
22,454,207,869 - 22,454,207,869 4,939,925,731 27,394,133,600
2 Income tax
article 21
275,565,000 - 275,565,000 60,624,300 336,189,300
3 Income taxarticle 23
1,441,117,700 - 1,441,117,700 317,045,895 1,758,163,594
4 Income taxarticle 24 (2)
166,262,434 - 166,262,434 36,577,735 202,840,169
5 Vat local 12,676,020,328 5,564,880,000 7,111,140,328 12,676,020,328 19,787,160,656
6 Income taxarticle 26
10,382,448,574 - 10,382,448,574 2,284,138,686 12,666,587,260
7 Vat on FSF 5,191,224,287 - 5,191,224,287 1,142,069,343 6,333,293,630
Sub Total 52,586,846,192 5,564,880,000 47,021,966,192 10,344,832,562 57,366,798,754
Total 89,721,779,346 7,130,222,686 82,591,556,660 46,080,195,178 128,671,751,838
Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2005,
bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid
Hasyim No. 65 Jakarta Pusat rekapitulasi tersebut oleh
saksi Hendro Tirtajaya diserahkan kepada Saksi Johnny
Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo sambil
mengatakan apabila dari hasil pemeriksaan pajak
tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa
pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak
sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat;
Bahwa atas informasi saksi Hendro Tirtajaya tersebut,
selanjutnya saksi Johnny Basuki meminta saksi Hendro
Hal. 9dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
10/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tirtajaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi
kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas
permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus 2005
sampai dengan November 2005 Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM sebagai perwakilan Tim
Pemeriksa melakukan negosiasi dengan saksi Hendro
Tirtajaya dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk
mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan
mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT.
Mutiara Virgo dengan syarat ada kompensasi kepada
Tim Pemeriksa yakni akan diberikan imbalan sejumlah
uang. ;
Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi
Johnny Basuki dan guna mendapatkan persetujuan dari
COSL China, selanjutnya saksi Hendro Tirtajaya meminta
saksi Zemmy Tanumihardja untuk menterjemahkan
rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa
Pajak dan hasil negosiasi dengan Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.,MM ke dalam bahasa Inggris guna
dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan
selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul
03.17 PM saksi Johnny Basuki mengirimkan terjemahan
tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan
alamat
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
11/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) Uang Fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban
pajak PT. Mutiara Virgo;
Bahwa setelah kesepakatan dengan saksi Johnny Basuki ,
selanjutnya Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM
menyelesaikan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-126/WPJ.05/ KP.0105/2005
tanggal 14 Juli 2005 untuk Jenis dan Tahun Pajak semua jenis
pajak tahun 2003 yang kemudian menjadi dasar penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT.
Mutiara Virgo, dan agar kewajiban kurang bayar pajak dari PT.
Mutiara Virgo tidak sebesar Rp71.301.953.084,00 (tujuh
puluh satu milyar tiga ratus empat juta sembilan ratus lima
puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) sebagaimana
jumlah yang tercantum dalam rekapitulasi yang disampaikan
oleh Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM kepada saksi
Hendro Tirtajaya , maka sesuai hasil negosiasi dan permintaan
dari saksi Johnny Basuki dan Hendro Tirtajaya agar kewajiban
kurang bayar Pajak tahun 2003 jumlahnya kecil, selanjutnya
Terdakwa menghilangkan kewajiban pajak Penghasilan (PPh
Pasal 26) dan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPn)
Jasa Luar Negeri untuk tahun pajak 2003 dan agar
penghilangan 2 (dua) item kewajiban pajak tersebut tidak
terlihat, Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM tidak
memberikan diskripsi Gambaran Kegiatan Usaha PT. Mutiara
Virgo yang sebenarnya yaitu suatu perusahaan yang
menyewakan alat-alat pengeboran minyak lepas pantai
(Offshore Drilling), Mud Engineering dan Cementing dan PT.
Mutiara Virgo melakukan pembayaran sewa barang milik COSL
yang merupakan perusahaan di Negara China, yang
menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan
Pajak Pertambahan nilai (PPn) Jasa Luar Negeri sehingga
terdapat kewajiban Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) dan PPn
Jasa Luar Negeri tetapi justru menuliskan Usaha Wajib Pajak
adalah perdagangan besar mesin-mesin penunjang
Hal. 11dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
12/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pertambangan sekaligus pemasangannya (jasa). Semua
penyerahan dan perolehan barang/ jasa dilakukan di dalam
negeri, akibatnya kewajiban Kurang Bayar Pajak dari Wajib
Pajak PT. Mutiara Virgo tahun 2003 hanya sebesar
Rp1.563.734.381,00 (satu milyar lima ratus enampuluh tiga
juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh
satu rupiah ) dengan perincian :
SKPKB PPh Badan Tahun 2003
Rp367.969.272,00
SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2003 Rp
30.917.045,00
SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2003 Rp
999.941.189,00
SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2003 Rp
743.033,00
SKPKB PPn /PPn BM Tahun 2003 Rp
164.163.842,00
Bahwa setelah Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-136/WPJ.05/
KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 untuk Jenis dan Tahun Pajak
semua jenis pajak tahun 2003 yang kemudian menjadi dasar
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT.
Mutiara Virgo tersebut telah memuat kewajiban pembayaran Kurang
Bayar Pajak dari Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo lebih kecil daripada
jumlah yang ada dalam rekapitulasi yang dibuat dan diserahkan
oleh Terdakwa HERLY ISDIHARSONO, SE., MM kepada Hendro
Tirtajaya, selanjutnya Saksi Johnny Basuki membayarkan uang
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada
Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM selaku perwakilan petugaspajak melalui saksi Hendro Tirtajaya dengan menggunakan Bilyet Giro
ke rekening BCA cabang Rantai Mulia kencana Nomor 7090137764
atas nama saksi Liana Apriani masing-masing :
a. Bilyet Giro No. BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 sebesar
Rp2.000.000.000,00 ;
12
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
13/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Bilyet Giro No. BD 066193 tanggal 19 Desember 2005 sebesar
Rp2.000.000.000,00 ;
c. Bilyet Giro No. BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 sebesar
Rp2.000.000.000,00 ;
d. Bilyet Giro No. BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 sebesar
Rp2.000.000.000,00 ;
e. Bilyet Giro No. BD 066196 tanggal 21 Desember 2005 sebesar
Rp2.000.000.000,00 ;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2005 Tim Pemeriksa
Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-285 WPJ.05/
KP.0105/2005 Tanggal 27 Desember 2005 untuk jenis dan tahun Pajak
Semua jenis pajak tahun 2004 yang kemudian menjadi dasar
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT.
Mutiara Virgo dan agar kewajiban kurang bayar pajak dari PT. Mutiara
Virgo tidak sebesar Rp57.366.798.754,00 (lima puluh tujuh milyar
tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh
delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana
jumlah yang tercantum dalam rekapitulasi yang disampaikan oleh
Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM kepada saksi Hendro
Tirtajaya , maka sesuai hasil negosiasi dan permintaan dari saksi
Johnny Basuki dan Hendro Tirtajaya agar kewajiban kurang bayar
Pajak tahun 2004 jumlahnya kecil selanjutnya Terdakwa
menghilangkan kewajiban pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) dan
memperkecil Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPn) Jasa
Luar Negeri untuk tahun pajak 2004 dan agar perbuatannya tidak
terlihat Terdakwa HERLY ISDIHARSONO, SE., MM juga tidak
memberikan diskripsi Gambaran Kegiatan Usaha PT. Mutiara Virgo
yang sebenarnya yaitu suatu perusahaan yang menyewakan alat-alat
pengeboran minyak lepas pantai (Offshore Drilling), Mud Engineering
dan Cementing dan PT. Mutiara Virgo melakukan pembayaran sewa
barang milik COSL yang merupakan perusahaan di Negara China,
yang menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan
Pajak Pertambahan nilai (PPn) Jasa Luar Negeri sehingga terdapat
kewajiban Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) dan PPn Jasa Luar
Hal. 13dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
14/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Negeri tetapi justru menuliskan Usaha Wajib Pajak adalah
perdagangan besar mesin-mesin penunjang pertambangan
sekaligus pemasangannya (jasa). Semua penyerahan dan
perolehan barang/ jasa dilakukan di dalam negeri, akibatnya
kewajiban Kurang Bayar Pajak dari Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo
tahun 2004 hanya sebesar Rp1.443.778.983,00 (satu milyar empat
ratus empat puluh empat tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu
sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian :
SKPKB PPh Badan Tahun
2004 Rp 222.916.374,00
SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2004 Rp 53.388.320,00
SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 Rp 213.433.491,00
SKPKB PPh Pasal 4 (2) Tahun 2004 Rp 99.944.241,00
SKPKB Pasal 26 Tahun 2004 Rp 245.664.241,00
SKPKB PPn /PPn BM Rp 397.322.302,00
SKPKB PPn Jasa Luar
Negeri Rp 211.110.014,00
Kemudian setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo untuk
tahun 2003 dan tahun 2004 semuanya telah diselesaikan dan
dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi Johnny Basukikembali membayar uang sebesar Rp10.882.000.000,00 (sepuluh
milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) masing-masing:
No No Giro Tanggal Nominal Pencairan
1 Bilyet Giro No.BD 066198
5 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00
Dicairkan melaluirekening saksiLiana Apriani2 Bilyet Giro No.
BD 0661996 Januari 2006 Rp2.500.000.000,
00
3
Bilyet Giro No.
BD 066200
9 Januari 2006 Rp2.382.000.000,
00
4 Biyet Giro No. BD
066197
4 Januari 2006 Rp3.000.000.000,
00
Dicairkan melalui
rekening saksiVeemy Solichin
Bahwa atas pengurusan pengurangan pembayaran kewajiban pajak
untuk Kurang bayar pajak untuk Wajib pajak PT. Mutiara Virgo, saksi
Johnny Basuki memberikan uang untuk pengurusan pengurangan
14
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
15/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pajak tersebut adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh milyar
delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari
BCA cabang Rantai Mulya Kencana diserahkan kepada saksi Hendro
Tirtajaya selanjutnya oleh Hendro Tirtajaya dicairkan dan dititipkan ke
rekening Bank BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama Saksi
Liana Apriani seorang Pegawai Puri Spa, sedangkan sisanya sebesar
Rp9.118.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta
rupiah) diserahkan oleh saksi Hendro Tirtajaya kepada Terdakwa
HERLY ISDIHARSONO SE.MM secara tunai;
Bahwa perbuatan Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM selaku
Anggota Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan pajak atas Wajib pajak
PT. Mutiara Virgo bersama-sama dengan saksi Johnny Basuki dan
Hendro Tirtajaya mengurangi kewajiban pembayaran Kurang Bayar
pajak untuk tahun 2003 dan 2004 adalah bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan Pasal 26 ayat (1) huruf c
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan BAB III tentang OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2000 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 4 huruf
e ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Hal. 15dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
16/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Barang Mewah Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2000 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 7 ayat
(1) ;
Bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM
selaku Anggota Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan pajak atas Wajib
pajak PT. Mutiara Virgo bersama-sama dengan saksi Johnny Basuki
dan Hendro Tirtajaya mengurangi kewajiban pembayaran Kurang
Bayar pajak untuk tahun 2003 dan 2004 telah memperkaya diri
Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM sebesar
Rp17.631.300.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh satu
juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah menguntungkan orang lain atau
korporasi yaitu PT.Mutiara Virgo yaitu sebesar Rp125.664.238.474,00
(seratus dua puluh lima milyar enam ratus enampuluh empat juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
dan saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga telah mengakibatkan
kerugian keuangan Negara sebesar Rp125.664.238.474,00 (seratus
dua puluh lima milyar enam ratus enampuluh empat juta dua ratus tiga
puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan
perincian sebagai berikut:
1 Pajak kurang Bayar yang
harus dibayar
Rp128.671.751.838,00
2 Pajak Kurang bayar yangtelah dibayar sesuai Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) kepada
PT. Mutiara Virgo Tahun
2003 - 2004
Rp 3.007.513.364.-
Jumlah Rp125.664.238.474,00
(seratus dua puluh lima milyar enam ratus enampuluh empat juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
16
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
17/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDIAIR
Bahwa Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM, pada bulan Juni 2005
sampai dengan bulan Oktober 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
dalam tahun 2005, 2006 dan tahun 2007, sebagai pelaku maupun turut serta
bersama-sama dengan Johnny Basuki dan Hendro Tirtajaya (dalam penuntutan
terpisah), bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Jalan
Letjend. S. Parman No. 99 Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut
serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara, yaitu Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM telah mengurangkan
jumlah kewajiban pembayaran kurang bayar Pajak dari Wajib Pajak Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.370.570.2-031.000 atas nama PT. Mutiara Virgo
yang seharusnya sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan
milyar enam ratus tujuh puluh satu tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus
tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk tahun 2003 dan tahun 2004 menjadi hanya
Rp3.007.513.364,00 (tiga milyar tujuh juta lima ratus tiga ratus tiga belas ribu
tiga ratus enam rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara
sebesar Rp125.664.238.474,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus
enampuluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh
empat rupiah) atas tindakan tersebut Terdakwa HERLY ISDIHARSONO
SE.MM mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp17.882.000.000,00
(tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), perbuatan
mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan BAB III tentang OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) disebutkan :
Hal. 17dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
18/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1) Yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam
bentuk apapun ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan BAB III tentang OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
disebutkan :
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yangn dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 4 berbunyi:
Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas :
a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha,
b) Import Barang Kena Pajak,
c) Penyerahan Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha,
d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah
pabean dalam daerah pabean,
18
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
19/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam
daerah Pabean,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Tarif pajak
pertambahan Nilai adalah 10 %(sepuluh persen),
Bahwa Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ.12/
UP.14/1991 tanggal 26 Juni 1991 diangkat sebagai Pegawai Negeri
Sipil Direktorat Pajak Departemen Keuangan RI dan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-124/PJ.12/
UP.53/2002 tanggal 17 Mei 2002 Terdakwa HERLY ISDIHARSONO
SE.,MM diangkat menjadi Koordinator Pelaksana PPn Perdagangan
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah ;
Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 2 diatur tentang Kewajiban
Pegawai Negeri Sipil yaitu :
a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara, dan Pemerintah;
b) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau
diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak
lain;
c) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan
Pegawai Negeri Sipil, mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai
Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d) Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan
sumpah / janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
Hal. 19dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
20/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
e) menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-
baiknya;
f) memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik
langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara
umum;
g) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan
penuh pengabdian,kesadaran, dan tanggung jawab;
h) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Negara;
i) memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan
kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j) segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan material;
k) mentaati ketentuan jam kerja;
l) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m) menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;
n) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing;
o) bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap
bawahannya;
p) membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q) menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya;
r) mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s) memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan
kariernya;
t) mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u) berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan
santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan
terhadap atasan;
v) hormat menghormati antara sesama wargaNegara yang memeluk
agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
20
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
21/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
w) menjadi teladan sebagai wargaNegara yang baik dalam masyarakat;
x) mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan
kedinasan yang berlaku;
y) mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z) memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap
laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) diatur tentang
larangan setiap Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :
Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
a. melakukan hal-
hal yang dapat
menurunkan
kehormatan atau
martabat Negara,
Pemerintah, atau
Pegawai Negeri
Sipil;
b.
menyalahgu
nakan
wewenangnya;
c. tanpa izin
Pemerintah
menjadi Pegawai
atau bekerja
untuk Negara
asing;
d.
menyalahgu
nakan barang-
barang, uang,
atau surat-surat
berharga milik
Hal. 21dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
22/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Negara, memiliki,
menjual,
membeli,
menggadaikan,
menyewakan,
atau
meminjamkan
barang-barang,
dokumen, atau
surat-surat
berharga milik
Negara secara
tidak sah;
e. melakukan
kegiatan bersama
dengan atasan,
teman sejawat,
bawahan, atau
orang lain di
dalam maupun di
luar lingkungan
kerjanya dengan
tujuan untuk
keuntungan
pribadi, golongan,
atau pihak lain,
yang secara
langsung atau
tidak langsung
merugikan
Negara;
f. melakukan
tindakan yang
bersifat negatif
22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
23/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan maksud
membalas
dendam terhadap
bawahannya atau
orang lain di
dalam maupun
diluar lingkungan
kerjanya;
g. Menerima hadiah
atau sesuatu
pemberian
berupa apa saja
dari siapapun
juga yang
diketahui atau
patut dapat di
duga bahwa
pemberian itu
bersangkutan
atau mungkin
bersangkutan
dengan jabatan
atau pekerjaan
Pegawai Negeri
Sipil yang
bersangkutan;
h. memasuki
tempat-tempat
yang dapat
mencemarkan
kehormatan atau
martabat
Pegawai Negeri
Sipil, kecuali
Hal. 23dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
24/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk
kepentingan
jabatan;
i. bertindak
sewenang-
wenang terhadap
bawahannya;
j. melakukan suatu
tindakan atau
sengaja tidak
melakukan suatu
tindakan yang
dapat berakibat
menghalangi atau
mempersulit
salah satu pihak
yang dilayaninya
sehingga
mengakibatkan
kerugian bagi
pihak yang
dilayani;
k. menghalangi
berjalannya tugas
kedinasan;
l. membocorkan
dan atau
memanfaatkan
rahasia Negara
yang diketahui
karena
kedudukan
m. jabatan untuk
kepentingan
24
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
25/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pribadi, golongan,
atau pihak lain;
n. bertindak selaku
perantara bagi
sesuatu
pengusaha atau
golongan untuk
mendapatkan
pekerjaan atau
pesanan dari
kantor/instansi
Pemerintah;
o. memiliki saham/
modal dalam
perusahaan yang
kegiatan
usahanya berada
dalam ruang
lingkup
kekuasaannya;
p. memiliki saham
suatu
perusahaan yang
kegiatannya tidak
berada dalam
ruang lingkup
kekuasaannya
yang jumlah dan
sifat pemilikan itu
sedemikian rupa
sehingga melalui
pemilikan saham
tersebut dapat
langsung atau
Hal. 25dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
26/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak langsung
menentukan
penyelenggaraan
atau jalannya
perusahaan;
q. melakukan
kegiatan usaha
dagang baik
secara resmi,
maupun
sambilan,
menjadi direksi,
pimpinan atau
komisaris
perusahaan
swasta bagi yang
berpangkat
Pembina
golongan ruang
IV/a ke atas atau
yang memangku
jabatan eselon I;
r. melakukan
pungutan tidak
sah dalam bentuk
apapun juga
dalam
melaksanakan
tugasnya untuk
kepentingan
pribadi, golongan,
atau pihak lain;
Bahwa PT. Mutiara Virgo , sesuai dengan Surat keputusan Menteri
kehakiman Republik Indonesia Nomor C-25120 HT.01.04.TH 2003
26
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
27/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan
terbatas berdasarkan Akta pernyataan Keputusan Rapat Tanggal
27 Maret 2003 Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Lies
Herminingsih, SH, memiliki susunan pengurus sebagai berikut :
1. Direktur Utama : Tuan Johnny Basuki,
1. Direktur : Tuan Said Abdurrahman Alatas ,
2. Komisaris Utama : Nyonya Lilijen Suherman ;,
3. Komisaris : Nyonya Magdalena ,
Bahwa PT. Mutiara Virgo sesuai SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) BESAR Nomor 02772 / 1.824.271
tanggal 28 Juni 2006 merupakan perusahaan dengan Jenis barang/
jasa dagangan utama bahan Konstruksi, Alat teknik/ Mekanikal/
elektrikal/ telekomunikasi, Jasa pengelolaan gedung.
Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Terdaftar Nomor 598/SKT/
DU.2/DMT/2006 Tanggal 6 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi departemen Energi dan Sumber daya
Mineral Republik Indonesia menerangkan bahwa PT. Mutiara Virgo
beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.65 Jakarta 10350 terdaftar
sebagai perusahaan jasa penunjang pada kegiatan usaha minyak
dan gas bumi dengan bidang usaha G : Jasa teknologi Khusus
(Offshore Drilling, Mud Engineering dan Cementing) ;
Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) Nomor PEM -089/ WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 26 Juli
2002 menerangkan bahwa :
Nama : PT. Mutiara Virgo,
NPWP : 01.370.570.2-031.000,
Kewajiban Pajak: [ x ] PPn,
Bermula dari adanya permohonan restitusi pajak dari saksi Johnny
Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo selaku Wajib
Pajak dengan NPWP 01.370.570.2-031.000, terhadap Pajak
Pertambahan Nilai (PPn ) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Jakarta Palmerah Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM
selaku petugas Pajak melakukan kajian. Berdasarkan hasil kajian
Hal. 27dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
28/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM selaku petugas Pajak
pada KPP Jakarta Palmerah, atas pengajuan restitusi PPn tahun
pajak 2003 dan 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen
yang memadai dan diduga terdapat beberapa transaksi yang tidak
sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa mengusulkan
untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara Virgo
secara menyeluruh (all taxes);
Bahwa oleh karena Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM
bertugas dibagian PPn dan tidak memiliki kewenangan memeriksa
PPh Badan, maka untuk dapat melakukan pemeriksaan all taxes
dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang terdiri dari Seksi PPh
Badan dan Seksi PPn berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor :
PRIN-201/ WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan
susunan Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
Supervisor : ANGGUN APRIYANTO ;
Ketua Tim : SARAH LALLO ;
Anggota Tim : HERLY ISDIHARSONO SE.MM ;
Anggota : FARID AGUS MUBAROK ;
Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukan
Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (all taxes) yang meliputi PPh
Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPn / PPn BM dan Kredit
Pajak ;
Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan
dan pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim
Pemeriksa termasuk Terdakwa HERLY ISDIHARSONO
SE.MM telah berhubungan dengan saksi Johnny Basuki
selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui saksi
Hendro Tirtajaya dan saksi Zemmy Tanumihardja dari
PT. DITAX MANAGEMENT RESOLUSINDO yang seolah-
olah kedua orang tersebut bertindak sebagai Konsultan
Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang
28
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
29/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara
Virgo;
Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak
PT. Mutiara Virgo untuk keperluan pemeriksaan diberikan
melalui saksi Hendro Tirtajaya kepada Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM yaitu berupa:
1. Buku besar.
2. Rekening koran.
3. Akta Perusahaan.
4. Sebagian bukti kas masuk, kas keluar.
5. Daftar gaji karyawan.
6. SPT PPH dan SSp.
7. SPM PPH dan Faktur Pajak SSp.
sedangkan data yang tidak diberikan oleh PT. Mutiara Virgo melalui saksi
Hendro Tirtajaya kepada Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.MM antara lain:
1. Kontrak kerja.
2. Bukti-bukti transfer.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT.
Mutiara Virgo yang telah terkumpul, tim pemeriksa
membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban
pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk
kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya
akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat
Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh Terdakwa
HERLY ISDIHARSONO SE.MM pada sekitar bulan
Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut
diserahkan kepada saksi Hendro Tirtajaya, Rekapitulasi
kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo oleh Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.,MM tersebut memuat kewajiban
pajak atas transaksi keuangan ke Luar Negeri yang
merupakan lingkup pekerjaan PT. Mutiara Virgo yaitu
melakukan pembayaran sewa barang milik COSL yang
merupakan perusahaan di Negara China, yang
Hal. 29dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
30/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
26 dan Pajak Pertambahan nilai (PPn) Jasa Luar Negeri
sehingga yang pada pokoknya menyatakan terdapat
pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua milyar lima
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam
ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan
denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam
milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu
seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat
pajak kurang bayar menjadi sebesar
Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan
milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus
lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan
rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
Year 2003 Tax payable Already paid Tax
underpayment
Penalty Tax must paid
1 Corporate
income tax
1,608,513,405 367,969,272 1,240,544,133 1,240,544,133 2,481,088,266
2 Income tax
article 21
30,917,045 30,917,045 - - -
3 Income tax
article 23
999,941,188 999,941,188 - - -
4 Income tax
article 24 (2)
743,033 743,033 - - -
5 Vat local 1,769,664,626 165,772,148 1,603,892,478 1,769,664,626 3,373,557,104
6 Income taxarticle 26
22,125,185,147 - 22,125,185,147 22,125,185,147 44,250,370,294
7 Vat on FSF 10,599,968,154 - 10,599,590,468 10,599,968,710 21,199,937,420
Sub Total 37,134,933,154 1,565,342,686 35,569,590,468 35,735,362,616 71,304,953,084
Year 2004
1 Corporate
income tax
22,454,207,869 - 22,454,207,869 4,939,925,731 27,394,133,600
2 Income tax
article 21
275,565,000 - 275,565,000 60,624,300 336,189,300
3 Income tax
article 23
1,441,117,700 - 1,441,117,700 317,045,895 1,758,163,594
4 Income tax
article 24 (2)
166,262,434 - 166,262,434 36,577,735 202,840,169
5 Vat local 12,676,020,328 5,564,880,000 7,111,140,328 12,676,020,328 19,787,160,656
6 Income taxarticle 26
10,382,448,574 - 10,382,448,574 2,284,138,686 12,666,587,260
7 Vat on FSF 5,191,224,287 - 5,191,224,287 1,142,069,343 6,333,293,630
Sub Total 52,586,846,192 5,564,880,000 47,021,966,192 10,344,832,562 57,366,798,754
30
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
31/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Total 89,721,779,346 7,130,222,686 82,591,556,660 46,080,195,178 128,671,751,838
Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2005,
bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid
Hasyim No. 65 Jakarta Pusat rekapitulasi tersebut oleh
saksi Hendro Tirtajaya diserahkan kepada Saksi Johnny
Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo sambil
mengatakan apabila dari hasil pemeriksaan pajak
tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa
pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak
sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat;
Bahwa atas informasi saksi Hendro Tirtajaya tersebut,
selanjutnya saksi Johnny Basuki meminta saksi Hendro
Tirtajaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi
kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas
permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus 2005
sampai dengan November 2005 Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM sebagai perwakilan Tim
Pemeriksa melakukan negosiasi dengan saksi Hendro
Tirtajaya dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk
mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan
mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT.
Mutiara Virgo dengan syarat ada kompensasi kepada Tim
Pemeriksa yakni akan diberikan imbalan sejumlah uang;
Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi
Johnny Basuki dan guna mendapatkan persetujuan dari
COSL China, selanjutnya saksi Hendro Tirtajaya meminta
saksi Zemmy Tanumihardja untuk menterjemahkanrekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa
Pajak dan hasil negosiasi dengan Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO SE.MM ke dalam bahasa Inggris guna
dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan
selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul
Hal. 31dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
32/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
03.17 PM saksi Johnny Basuki mengirimkan terjemahan
tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan
alamat
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
33/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2003 jumlahnya kecil selanjutnya Terdakwa
menghilangkan kewajiban pajak Penghasilan (PPh Pasal
26) dan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPn)
Jasa Luar Negeri untuk tahun pajak 2003 dan agar
penghilangan 2 (dua) item kewajiban pajak tersebut tidak
terlihat, Terdakwa HERLY ISDIHARSONO, SE., MM
juga tidak memberikan diskripsi Gambaran Kegiatan
Usaha PT. Mutiara Virgo yang sebenarnya yaitu suatu
perusahaan yang menyewakan alat-alat pengeboran
minyak lepas pantai (Offshore Drilling), Mud Engineering
dan Cementing dan PT. Mutiara Virgo melakukan
pembayaran sewa barang milik COSL yang merupakan
perusahaan di Negara China, yang menimbulkan
kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak
Pertambahan nilai (PPn) Jasa Luar Negeri sehingga
terdapat kewajiban Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26)
dan PPn Jasa Luar Negeri tetapi justru menuliskan
Usaha Wajib Pajak adalah perdagangan besar mesin-
mesin penunjang pertambangan sekaligus
pemasangannya (jasa). Semua penyerahan dan
perolehan barang/ jasa dilakukan di dalam negeri,
akibatnya kewajiban Kurang Bayar Pajak dari Wajib
Pajak PT. Mutiara Virgo tahun 2003 hanya sebesar
Rp1.563.734.381 (satu milyar lima ratus enampuluh
tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus
delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :
SKPKB PPh Badan Tahun 2003 Rp367.969.272,00
SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2003 Rp 30.917.045,00
SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2003 Rp999.941.189,00
SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2003 Rp
743.033,00
SKPKB PPn/PPn BM Tahun 2003 Rp164.163.842,00
Hal. 33dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
34/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-126/WPJ.05/
KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 untuk Jenis dan Tahun Pajak
semua jenis pajak tahun 2003 yang kemudian menjadi dasar
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT.
Mutiara Virgo tersebut telah memuat kewajiban pembayaran Kurang
Bayar Pajak dari Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo lebih kecil daripada
jumlah yang ada dalam rekapitulasi yang dibuat dan diserahkan oleh
Terdakwa HERLY ISDIHARSONO, SE., MM kepada Hendro Tirtajaya,
Saksi Johnny Basuki membayarkan uang sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada kepada
Terdakwa HERLY ISDIHARSONO SE.,MM selaku perwakilan petugas
pajak melalui saksi Hendro Tirtajaya dengan menggunakan Bilyet Giro
ke rekening BCA cabang Rantai Mulia kencana Nomor 7090137764
atas nama saksi Liana Apriani masing-masing :
a. Bilyet Giro No. BD 066192 tanggal 19 Desember
2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
b. Bilyet Giro No. BD 066193 tanggal 19 Desember
2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
c. Bilyet Giro No. BD 066194 tanggal 20 Desember
2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
d. Bilyet Giro No. BD 066195 tanggal 20 Desember
2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
e. Bilyet Giro No. BD 066196 tanggal 21 Desember
2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2005 Tim Pemeriksa
Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-285 WPJ.05/
KP.0105/2005 Tanggal 27 Desember 2005 untuk jenis dan tahun Pajak
Semua jenis pajak tahun 2004 yang kemudian menjadi dasar
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT.
Mutiara Virgo dan agar kewajiban kurang bayar pajak dari PT. Mutiara
Virgo tidak sebesar Rp57.366.798.754,00 (lima puluh tujuh milyar
tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana jumlah yang
tercantum dalam rekapitulasi yang disampaikan oleh Terdakwa
34
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
5/22/2018 1948_K_Pid.Sus_2013 (1)
35/243
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
HERLY ISDIHARSONO SE.MM kepada saksi Hendro Tirtajaya , maka
sesuai hasil negosiasi dan permintaan dari saksi Johnny Basuki dan
Hendro Tirtajaya agar kewajiban kurang bayar Pajak tahun 2004
jumlahnya kecil selanjutnya Terdakwa menghilangkan kewajiban pajak
Penghasilan (PPh Pasal 26) dan memperkecil Pajak Pertambahan
Nilai barang dan Jasa (PPn) Jasa Luar Negeri untuk tahun pajak 2004
dan agar perbuatannya tidak terlihat Terdakwa HERLY
ISDIHARSONO, SE., MM juga tidak memberikan diskripsi Gambaran
Kegiatan Usaha PT. Mutiara Virgo yang sebenarnya yaitu suatu
perusahaan yang menyewakan alat-alat pengeboran minyak lepas
pantai (Offshore Drilling), Mud Engineering dan Cementing dan PT.
Mutiara Virgo melakukan pembayaran sewa barang milik COSL yang
merupakan perusahaan di Negara China, yang menimbulkan
kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak Pertambahan
nilai (PPn) Jasa Luar Negeri sehingga terdapat kewajiban Pajak
Penghasilan (PPh Pasal 26) dan PPn Jasa Luar Negeri tetapi justru
menuliskan Usaha Wajib Pajak adalah perdagangan besar mesin-
mesin penunjang pertambangan sekaligus pemasangannya (jasa).
Semua penyerahan dan perolehan barang/ jasa dilakukan di
dalam negeri, akibatnya kewajiban Kurang Bayar Pajak dari Wajib
Pajak PT. Mutiara Virgo tahun 2004 hanya sebesar
Rp1.443.778.983,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat
tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
delapan puluh tiga rupiah)dengan perincian:
SKPKB PPh Badan Tahun 2004 Rp222.916.374,00
SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2004 Rp 53.388.320,00
SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 Rp213.433.491,00
SKPKB PPh Pasal 4 (2) Tahun 2004 Rp 99.944.241,00 SKPKB Pasal 26 Tahun 2004 Rp245.664.241,00
SKPKB PPn /PPn BM Rp397.322.302,00
SKPKB PPn Jasa Luar Negeri Rp211.110.014,00
Kemudian setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo untuk
tahun 2003 dan tahun 2004 semuanya telah diselesaikan dan
Hal. 35dari 243Hal. Put.1948 K/Pid.Sus/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021
top related