16/03/2017 by Nana Sudiana Raksadinata 1 · PDF fileDaya saing kualitas jalanIndonesia rendah (GCI, 2013/2014) nilai3,7 dari skala 7 Peringkat 78 dari 148 Negara Negara dengan kinerja
Post on 07-Feb-2018
220 Views
Preview:
Transcript
16/03/2017 by Nana Sudiana Raksadinata 1
DATA DIRI
Nama : Nana Sudiana Raksadinata
NIP. : -
Jabatan : Widyaiswara Luar Biasa
Alamat : Komplek Mampang Indah Dua Blok
O/3 Pancoran Mas – Depok 16435.
HP/E-mail : 08129945059
nsraksadinata@gmail.com
Status : Menikah – anak 2
Pengalaman : 1. CPNS – Pinbagpro di Papua (3 thn)
2. Consultan di Pakanbaru (2 thn)
3. Eselon IV di Setditjen.Bina Marga
4. Eselon III di Balai Besar PJN V
Surabaya
5. Widya Iswara
6. Widya Iswara Luar Biasa
7. International Individual Consultant
2
MODUL 2 : KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALANDiklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEGIATAN BELAJAR I
FUNGSI JALAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN WILAYAH
Uraian Materi Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah Asas-Asas Pengadaan Tanah Jalan Sebagai Prasarana Transportasi, Alat Pertumbuhan Ekonomi Dan Alat
Pertahanan Dan Keamanan Kualitas Infrastruktur Jalan Kekuatan, Kekurangan, Peluang Dan Ancaman Pada Sektor Jalan
• Terjaminnya hak-hak Masyarakat atasTanah.
• Terhindarnya Masyarakat dari UpayaSpekulasi Tanah.
• Terjaminnya perolehan tanah untukkepentingan umum.
PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN TANAH
Memberikan perlindungan dan menghormatiHAM, harkat dan maratabat setiap warganegara dengan proporsional
ASAS PENGADAAN TANAH
Memberi dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah
AsasKemanfaatan
Memberi ganti kerugian yang dapatmemulihkan kondisi sosial ekonomi
AsasKeadilan
Hak dan Kewajiban setiap pihak dilakukanmenurut tata cara yang diatur peraturanperundangan-undangan
AsasKemanusiaan
AsasKepastian
Masyarakat yang terkenada dampakpengadaan tanah berhak memperolehinformasi
AsasKeterbukaan
Seluruh kegiatan pengadaan tanah didasarikesepakatan antara kedua belah pihak
AsasKesepakatan
Peran serta seluruh pemangku kepentingandalam tiap pengadaan tanah diperlukan agar meminimalkan penolakan masyarakat
Kegiatan pembangunan dapat berlangsungsecara tersu-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan
Pengadaan tanah dapat memberikan nilaitambah bagi masyarakat
AsasKeikutsertaan
Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapatseimbang dan sejalan dengan kepentinganMasyarakat dan Negara
AsasKesejahteraan
AsasKeberlanjutan
AsasKeselarasan
Prasarana Transportasi
Alat Pertumbuhan Ekonomi
Alat Pertahanan dan Keamanan
JALAN SEBAGAI PRASARANA TRANSPORTASI, ALAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ALAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN
Daya saing kualitasjalan Indonesia rendah
(GCI, 2013/2014)
nilai 3,7 dari skala 7
Peringkat 78 dari 148 Negara
Negara dengan kinerjaLogistik lebih baik dapat
berkembang dengancepat, lebih kompetitif, dan menarik lebih banyak
investasi
TAHAP PENGUATAN LOGISTIK NASIONAL
KEKUATAN, KEKURANGAN, PELUANG DAN ANCAMAN PADA SEKTOR JALAN
STRENGTH (KEKUATAN)
• Jalan berperan signifikan dalampenataan dan pembentukanruang.
• Jalan sebagai infrastrukturpenting dalam mendukung danmendorong pertumbuhanekonomi
• Kondisi kemantapan jalannasional sudah sangat baik, target kemantapan jalan tahun2014 sudah tercapai 94%
• penyempurnaan konsepkerjasama pemerintah swastasebagai alternatif pendanaan.
• Kuantitas SDM DirektoratJenderal Bina Marga yang relatifbesar, dan peningkatan kualitasmelalui pelatihan dan studi
WEAKNESS (KELEMAHAN)
• Waktu tempuh rata-rata jalan di Indonesia relatif tinggi (2,6 jam /100 km).
• Daya saing sektor jalan rendah (nilai 3,7 dari 7)
• Kondisi kemantapan jalan daerah rendah (kurang dari 70% mantap)
• Beban jalan di perkotaan sangat tinggi, rata-rata kecepatan 5-17 km/jam
• Belum optimalnya dukungan jalan terhadap konektivitas nasional,
• Tingginya tingkat kecelakaan di jalan
• Design life jalan jangka pendek, sekitar 7-10 tahun sehingga jalan cepatrusak
• penanganan jalan ramah lingkungan belum optimal dan belum terintegrasidengan aspek Gender dan sosial inklusi.
• Dominasi proyek berskala kecil (s/d Rp. 10 milyar).
• SDM sektor jalan di Ditjen Bina Marga didominasi (>50%) lulusan non -diploma/sarjana.
• Kapasitas teknologi industri konstruksi sektor jalan masih belum memadai
• Minimnya partisipasi Badan Usaha dalam penyelenggaraan jalan tol/jalanbebas hambatan.
OPPORTUNITY (KESEMPATAN)
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, (2nd fastest economy among G 20).
• Kerjasama internasional dalam pembangunan jalan
• Reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan infrastruktur tanah dalam rangka perwujudangood governance
• Perkembangan pesat inovasi dan teknologi jalan.
• Diterapkan skema dana preservasi jalan (UU No. 22 tahun2009)
• Berbagai pendanaan inovatif untuk pembangunan jalan bebashambatan/jalan tol (skema availability payment/PBAS danpenugasan BUMN).
• Dikembangkannya transportasi multimoda (PerMen PerhubunganNo. 15 Tahun 2010)
• Peran penting sektor jalan sebagai penghubung outlet utama
• Komitmen pemerintah membangun/mengembangkan jalanstrategis nasional (jalan lingkar di pulau terluar, jalan perbatasandan jalan daerah termasuk jalan provinsi, jalan kabupaten danjalan perkotaan)
THREAT (ANCAMAN)
KEKUATAN, KEKURANGAN, PELUANG DAN ANCAMAN PADA SEKTOR JALAN
• Pertumbuhan penduduk yang diikuti olehpertumbuhan kendaraan bermotor
• Kondisi geografis Indonesia yang memilikibanyak gunung berapi dan patahan, ancaman berupa bencana alam.
• Kapasitas Industri Konstruksi masihterbatas
• Percepatan pembangunan infrastrukturmasih terkendala dengan adanyakebutuhan penyiapan proyek danpengimplementasian proyek skala besar.
• Keterlambatan penyusunan kerangkaregulasi yang diperlukan untuk mendukungskema pendanaan inovatif, dana preservasijalan, percepatan penyelenggaraan JalanBebas Hambatan.
KEGIATAN BELAJAR II
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
Uraian Materi Visi Dan Misi Ditjen Bina Marga Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Bina Marga Rencana Jangka Panjang Rencana Pembangunan 2015-2019 Tujuan Dan Sasaran Strategis Program Peningkatan Kapasitas Target Kinerja Ditjen Bina Marga 2015-2019 Tantangan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Jalan Implikasi Pertumbuhan Lalu Lintas Terhadap Penentuan Standar Lebar Jalan Indikasi Kebutuhan Tanah Untuk Jalan Pembinaan SDM Di Ditjen Bina Marga Perlunya Pembinaan Kompetensi Pengadaan Tanah Untuk Jalan
VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA
Visi Program Penyelenggaraan Jalan adalah “Terwujudnya sistem jaringan jalanyang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusatkegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional;
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dandikawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional;
Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalammenyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.
MISI
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
• Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris
• Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama KawasanTimur Indonesia
Membangun Indonesia dariPinggiran dengan
Memperkuat Daerah- daerahdan Desa dalam Kerangka
Negara Kesatuan.
• Membangun Konektivitas Nasional Untuk MencapaiKeseimbangan Pembangunan
• Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan• Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan
Infrastruktur
Meningkatkan ProduktivitasRakyat dan Daya Saing di
Pasar Internasional
Arah Kebijakan Dan Strategi DitjenBina Marga
STRATEGI
1. Pengembangan jaringan jalan(pengembangan/peningkatan kapasitasjalan nasional).
2. Manajemen jaringan jalan. 3. Mendukung manajemen jalan daerah.
ARAH KEBIJAKAN
1. Pembangunan jalan untuk mendukung tol laut dimanaakan dibangun 24 pelabuhan baru dan 60 pelabuhanpenyeberangan.
2. Restrukturisasi jaringan jalan perkotaan. 3. Pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan
kota besar.4. Dukungan jalan pada 15 kawasan industri prioritas. 5. Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 bandara baru.
6. Dukungan jalan untuk intermoda dengan KA. 7. Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas.
Rencana Jangka Panjang
RencanaPembangunan
Jangka MenengahNasional (RPJMN)
RencanaPembangunan
Jangka PanjangNasional (RPJPN)
Repenas (Rencana Pembangunan Nasional) 6 tahapan (Pasal 9 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006)
Pada pasal 14 ayat (1) UU RI No 25 Tahun 2004, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/KepalaBappenas menyiapkan rancangan awal
RPJM Nasional
• Kepala Bappenas berpedoman pada RPJP Nasional danrancangan Renstra K/L (Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga)(Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2004).
• Renstra K/L sendiri memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuaidengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional danbersifat indikatif (Pasal 6 ayat 1 UU 25/2004).
InPres RI No 7 Tahun 1999 TentangAkuntabilitas Kinerja, Instansi
Pemerintah mengharuskan setiapinstansi pemerintah untuk menyusun
Rencana Strategis
• penyusunan rencana
• penetapan rencana
• pengendalian pelaksanaan rencana
• evaluasi pelaksanaan rencana.
Perencanaan pembangunanPenyiapan Rancangan Awal RPJM
Nasional;
Penyiapan Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga;
Penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan
Rancangan RenstraKementerian/Lembaga;
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional;
Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional; dan
Penetapan RPJM Nasional.
Rencana Strategis DirektoratJenderal Bina Marga Tahun 2015
– 2019
RENCANA PEMBANGUNAN 2015-2019
Sumber: Renstra Kementerian PUPR dalam Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Februari 2016
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan : Meningkatkan daya saing logistik dan mobilitas antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Sasaran Strategis: Meningkatnya konektivitas nasional Meningkatnya dukungan terhadap pertahanan keamanan, daerah
tertinggal dan kawasan strategis nasional Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang handal,
berkeselamatan dan berwawasan lingkungan.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Perlu adanya peningkatan kapasitas jaringan jalan dari 71.000 km ke160.000 km. Atau peningkatan sampai 125% untuk mendukungpertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2030 jaringan jalan mencapai target proporsi:
•Expressway 20%
•4 lajur 22%
•7 m 50%
•6 m 8%.
Dengan target pembangunan seperti di atas maka implikasinya adalah: lebarstandar untuk jalan arteri 7/11m.
Untuk mewujudkan sasaran di atas perlu program peningkatan jalansepanjang 3000 km/tahun selama 15 tahun.
19
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)
Aspek anggaran dan tata :
Proses pengadaan tanah yang cepat dan tuntas
Proses administrasi pelelangan yang btransparan dan berkinerja tinggi
Pengelolaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran
Penerapan tata kelola secara optimal (good governance)
Program penanganan jalan secara menyeluruh :
Pembangunan jalan bebas hambatan
Modernisasi jalan nasional
Preservasi jalan nasional
Penanganan jalan sub-nasional
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)
Arah kebijakan
• Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
• Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional• Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi
lokal dan kewilayahan
• Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung koridor ekonomi, KawasanIndustri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
Sasaran Konsep RPJMN 2015-2019 bidang jalan disiapkan berdasarkan Isu Strategis, yaitu :
• 1) Ketimpangan yang cukup besar tersedianya Jalan Nasional dan Jalan Daerah
• 2) Kurangnya kapasitas jalan dalam menampung beban volume lalu lintas yang ada
Sasaran Outcome nya adalah :
• Indikator : Kondisi mantap Jalan Nasional 100%, Jalan Propinsi 75%, Jalan Kabupaten /Kota 60%
• Waktu rata-rata : 1,5 jam/100km
Pencapaian 2014
Program Satuan Target Proyeksi Capaian Status
Preservasi Jalan Km 168.999,00 171.714,58 Tercapai
Preservasi Jembatan M 895.664,00 1.294.885,75 Sda
Peningkatan kapasitas Km 19.370.81 19.551,61 Sda
Pembangunan Jalan Baru Km 377.00 1.276,94 Sda
Pembangunan Jembatan Baru M 25.552,00 43.117,18 Sda
Pembangunan FO/UP/
TerowonganM 15.979,00 27.099,63 Sda
Pembangunan Jalan Tol Km 59,02 47,47 Tidak tercapai
Pemb. Jln/Jemb. Di Kawasan
Strategis/perbatasanKm 1.382,11 2.714,28 Tercapai
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)
Sumber: Renstra Bina Marga, 2015
• Waktu tempuh rata-rata transportasi jalan di indonesia relatif lebih tinggi dari negara tetangga (2,7 jam/100 km)
• Kerapatan jalan bebas hambatan di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga.
• Lebih dari 80% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda jalan, lebih dari 82 % lalu lintas angkutanpenumpang menggunakan moda jalan
• Jalan Daerah terdiri atas Jalan Provinsi (46.164 Km) dengan kondisi 68% mantap dan Jalan Kabupaten/Kota (376.102 Km) dengan kondisi 59% mantap. Total panjang daerah 422.266 Km dengan kondisi mantap 65%
• Umur rencana (design life) yang pendek (10 th) selama ini justru menyebabkan biaya umur rencana yang disetahunkan menjadi lebih tinggi dan pada waktu yang sama keberlanjutan kemantapan jalan menjadi lebih singkat
• Pemaketan proyek yang relatif kecil telah menyebabkan jumlah paket/kontrak/PPK tidak mendorong peningkatanmutu, sehingga tidak tercapainya efisiensi secara nasional. Paket proyek yang begitu banyak yang ditenderkan padawaktu yang sama tidak mendorong persaingan yang sehat. Insinyur Bina Marga hanya lebih sibuk dengan urusanAdministrasi Kontrak, tidak mengurus pengendalian mutu, proses dan produk.
• Pilot proyek PBC belum memenuhi “international best practice “, sehingga kurang menstimulasi peran penyedia jasadalam berinvestasi.
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)Permasalahan infrastruktur jalan di Indonesia
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)
Delivery sistem yang mendukung strategi pencapaian kinerja jalan
Pendekatan desain dan penerapan teknologi menjamin minimum life cycle cost
Pelaksanaa tepat waktu, mutu dan target anggaran
Pemeliharan jalan bersifat responsif dan preventif
Penegakkan hukum dan peraturan penggunaan jalan
Dengan berpegangan pada ke-tujuh faktor kunci tersebut diharapkan misi penyelenggaraan jalan yang handal, efektif dan efisien dapat tercapai.
FAKTOR KUNCI
TANTANGAN DALAM KONEKTIVITAS
• Backlog dalam pengembangan jaringan jalan tol
• Tingginya biaya transportasi darat dan rendahnya konektivitas antar pusat kegiatan ekonomi
• Waktu tempuh yang tinggi di koridor utama (2,6 jam/100Km> target 1-1,5 jam/100 Km)
TARGET KINERJA DITJEN BINA MARGA 2015-2019
Ketersediaan Infrastruktur
Biaya Logistik Nasional
• Biaya logistik Indonesia 25% dari GDP. Dibandingkan Malaysia 15%, AS dan Jepang10%
• Share biaya logistik nasional didominasi olehbiaya transportasi darat
• Penggunaan moda transportasi didominasi olehmoda angkutan darat
• Proporsi penggunaan moda transportasi:
• Share biaya logistik nasional:
85%
7%5%
2%1%
Penumpang
92%
1% 7%
Barang
Jalan
Kereta
Angkutan
Sungai
Angkutan
Laut
72%
20%
1% 1% 6%
Darat Air/laut Udara Rel Jasa Penunjang
Proporsi penggunaan moda transportasi
Share biaya logistik nasional
• Dalam jangka waktu 15 Tahun (2025) target nasional adalah 5 x pertumbuhan ekonomi ≈ 11,5% per tahun
• Pertumbuhan lalu lintas 8-11,5 % per tahun
• Saat ini infrastruktur tidak memadai untuk mendukung konektivitas, logistikdan daya saing global
TANTANGAN DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP SEKTOR JALAN
Jaringan Expressway untuk inter-regional, intermodal dankonektivitas internasional
Renewal/modernisasi jalan nasional
Peningkatan kapasitas
Peningkatan dalam pelaksanaan, kualitas dan efisiensiproyek
KEBUTUHAN SEKTOR LAIN
26
IMPLIKASI PERTUMBUHAN LALU LINTAS TERHADAP STANDAR LEBAR JALAN
Jika lalu lintas rendah (LT) maka diperlukan peningkatan jalan dari 6 m menjadi :
•7 m untuk 20 tahun (low growth )
•4 LD setelah 15 tahun (high growth)
Jika lalu lintas medium (MT), maka diperlukan peningkatan kapasitas jalan dari 6m menjadi :
•4 LD untuk 20 tahun (low growth)
•6 LD+ untuk 20 tahun (high /low growth)
Catatan parameter :
•LG – 8% pertumbuhan per tahun
•HG – 11,5% pertumbuhan per tahun
•LT- 3000 kendaraan/hari
•MT- 8000 kendaraan /hari
INDIKASI KEBUTUHAN TANAH UNTUK JALAN
Pembangunan jalan bebas hambatan
Modernisasi Jalan
Preservasi Jalan
Penanganan Jalan Sub Nasional
Program Jalan Bebas Hambatan
program strategis
PEMBINAAN SDM DI DITJEN BINA MARGAMelakukan penataan kelembagaan agar Pemerintah memiliki fungsi dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan kerja inter dan antar Lembaga yang sinergis, serta didukung oleh kualitas aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas
Kelembagaan organisasi harus sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat melaksanakan kebijakan / rencana pembangunan dengan efektif dan efisien
Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi , saat ini jumlah pegawai di lingkungan Ditjen. Bina Marga dan BPJT adalah 9.294 pegawai
Isu, Tantangan dan alternatif Solusi Kelembagaan
Isu : Perlunya organisasi yang efektif dan efisien untuk mengantisipasi beban kerja dan tugas fungsi organisasi yang tumpang tindih
Tantangan : Perkuatan organisasi (termasuk SDM) dalam rangka meningkatkan keinerja organisasi untuk mendukung penyelenggaraan jalan yang lebih efektif dan effisien
Alternatif solusi :
•Pembinaan SDM berdasarkan kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan/workshop
•Restrukturisasi organisasi (termasuk mengintegrasikan Pusat dan Balai) berdasarkan kebutuhan di masa mendatang yang dapat merepresentasikan proses bisnis.
29
PERLUNYA PEMBINAAN KOMPETENSI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN
Pembangunan Jalan
di Indonesia
Program Pembangunan Signifikan
UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah
Diperlukan Tenaga, Pejabat/petugas mampumemahami kebijakan dan
Program DitJen BinaMarga
DiperlukanPenyelenggaraan
Pendidikan dan PelatihanPegawai
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya dukungankonektivitas bagi penguatan dayasaing.
2. Meningkatnya Kemantapan JalanNasional
1. Menurunnya Waktu Tempuh padakoridor utama menjadi 2,2 jam/100 km.
2. Meningkatnya Tingkat PenggunaanJalan Nasional Menjadi 133 MilyarKendaraan km.
3. Meningkatnya Fasilitasi terhadapJalan daerah untuk mendukungkawasan.
SASARAN PROGRAM
Kegiatan Pelaksanaan Preservasi Dan PeningkatanKapasitas Jalan Nasional, dengan sasaran kegiatan:
•Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi danpeningkatan kapasitas jalan nasional.
•Pengelolaan administrasi perkantoran.
•Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional.
Kegiatan Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan, dengan sasaran kegiatan:
•Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkunganDirektorat Jenderal Bina Marga
•Pengelolaan administrasi perkantoran
•Penanggulangan bencana alam
SASARAN KEGIATAN
Kegiatan pengaturan dan pembinaan pengembangan jaringan jalan, dengan sasaran kegiatan:
• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman dan pembiayaan dan evaluasi kinerja
• Pengelolaan administrasi perkantoran
Kegiatan pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan, dengan sasaran kegiatan:
• Pengaturan, pembinaan manajemen konstruksi, teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemenlereng jalan
• Pengelolaan administrasi perkantoran
Kegiatan pengaturan dan pembinaan preservasi jalan, dengan sasaran kegiatan:
• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan
• Pengelolaan administrasi perkantoran.
Kegiatan pengaturan dan pembinaan penanganan jembatan, dengan sasaran kegiatan:
• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus
• Pengelolaan administrasi perkantoran
Kegiatan pengaturan dan pembinaan fasilitasi jalan daerah, metropolitan, kota besar dan bebas hambatan, dengan sasaran kegiatan:
• Pembinaan teknik penyelenggaraan jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan sertamelaksanakan pengadaan tanah
• Pengelolaan administrasi perkantoran
Kegiatan pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol, dengan sasaran kegiatan:
• Pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol
Sasaran kegiatan
RENCANASTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM
INDIKATORPROGRAM
OUTPUT/ SUBOUTPUT
Meningkatnyadukungankonektivitas bagipenguatan dayasaing
Tingkat KonektivitasNasional 77% PadaAkhir 2019
Menurunkan waktutempuh pada koridorutama (Sumatera & Jawa)
Waktu Tempuh padakoridor utamamenjadi 2,2 jam/100 km
Pembangunan Jalan
Pembangunan JalanBebas Hambatan
Pembangunan Jembatan
Pembangunan FO/UP
Pelebaran
MeningkatnyaKemantapan JalanNasional
MeningkatnyaKemantapan NasionalMenjadi 98% padaAkhir 2019
MeningkatnyaPenggunaan JalanNasional
Tingkat PenggunaanJalan NasionalMenjadi 133 MilyarKendaraan KM
Pemeliharaan Rutin
Rutin Kondisi
Rutin Preventif
Rehab Minor
Rehab Major
Rekonstruksi
Meningkatnya Fasilitasiterhadap jalan daerahuntuk mendukungkawasan
Tingkat Fasilitasiterhadap Jalan daerah100%
Penanganan JalanDaerah
Sumber: Renstra Bina Marga 2015-2019, September 2015
Terima Kasih
top related