03 kelembagaan pengelolaan air dalam irigasi
Post on 12-Jun-2015
663 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR DALAM IRIGASI
Pertemuan - 03
DEFINISI KELEMBAGAAN
Bromly (1982) : “kesepakatan kolektif (norma) dan prinsip aturan yang membentuk standar perilaku individu maupun kelompok yang dapat diterima”
North (1990) : “semua bentuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka”
BAGAIMANA DENGAN
KELEMBAGAAN PENGELOLAANIRIGASI??????
REASON…
Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi.
Meliputi :1. redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga
pengelolaan irigasi, 2. pemberdayaan P3A, 3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, 4. pembiayaan OP jaringan irigasi melalui iuran
pengelolaan air (IPAIR), dan 5. keberlanjutan sistem irigasi.
REASON…
UU No. 7 Thn
2004
PP No. 20 Thn
2006
Pengembangan Sistem Irigasi Tersier Menjadi Hak dan Tanggung Jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air
BAGAIMANA MENGATURNYA????
UNTUK ITU PERLUKELEMBAGAAN PENGELOLAAN
IRIGASI
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Menurut PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, lembaga pengelolaan irigasi meliputi :1. Instansi Pemerintah yang membidangi
irigasi (Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian)
2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)3. Komisi Irigasi
P3A
P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis
Termasuk lembaga lokal pengelola irigasi (PP 20 tahun 2006)
P3A
P3AGab. P3A
Induk P3A
Lokal/Tersie
r
Sekunder
Primer/DI
TUJUAN PEMBENTUKAN P3A
membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air pada tingkat usahatani,
membagi air pada blok tersier secara merata,
memelihara bangunan-bangunan tersier air secara baik,
mengatur pelaksanaan jadwal tanam dan pola tanam yang telah ditentukan oleh pemerintah,
membayar iuran pelayanan irigasi, dan meredakan konflik terhadap pembagian
air.
TUGAS P3A
merencanakan dan melaksanakan O&P di petak tersier,
mobilitas sumberdaya petani; dan menjalin kerjasama horizontal dengan
organisasi formal dan nonformal di tingkat desa, serta hubungan vertikal dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab atas O&P jaringan utama (Sugianto, 1991).
FUNGSI KELEMBAGAAN P3A
Memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur OP irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri.
Menghasilkan pendapatan bagi organisasi petani (P3A) itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara lebih efektif dan efisien.
Mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.
3 ASPEK PEMBERDAYAAN P3A
Aspek KelembagaanAspek kelembagaan yang dapat diindikasikan antara lain status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus dan jumlah anggota yang aktif.
3 ASPEK PEMBERDAYAAN P3A
Aspek teknis yang terdiri dari :▪ Peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis dibidang keirigasian dalam rangka pembangunan, peningkatan, operasi & pemeliharaan dan rehabilitasi,▪ Pengetahuan tentang kegiatan usaha tani kaitannya dengan ketahanan pangan.
3 ASPEK PEMBERDAYAAN P3A
Aspek keuangan dan bidang usaha
Diarahkan kepada manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan potensi daerahnya
KOMISI IRIGASI
Komisi irigasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi.
SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF
Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006, tentang Irigasi, pengelolaan sistim irigasi partisipatif
adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
PRINSIP PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF
Prinsip pendekatan sosial budaya dengan memperhatikan potensi,
kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
Prinsip demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani dengan mengutamakan kepentingan
dan peran serta masyarakat petani pemakai air di wilayah kerjanya
PRINSIP PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF
Prinsip desentralisasi dan debirokratisasi Desentralisasi : pemberian kewenangan dari
Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan petani pemakai air
Debirokratisasi : pengaturan kembali wewenang tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sistem irigasi
PRINSIP PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF
Prinsip satu daerah irigasi satu kesatuan pengelolaan
Prinsip pengelolaan sistem irigasi untuk usaha tani berbasis pasar
Prinsip pengelolaan sistem irigasi secara efisien dan efektif sehingga mencapai pemanfaatan yang optimal
SUBAK
Merupakan organisasi petani di Bali yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya.
Suatu warisan budaya Bali berupa sistem irigasi yang mengatur pembagian pengelolaan airnya yang berdasarkan pada pola-pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan-aturan formal dan nilai-nilai agama.
SUBAK
Subak didasari oleh konsep Tri Hita Karana
THK : keseimbangan antara pengabdian manusia kepada Tuhan (Parahyangan) dengan pelayanan mereka terhadap sesama manusia (Pawongan), serta kecintaan merawat alam lingkungan (Palemahan) agar tetap lestari
PENGATURAN AIR SISTEM SUBAK
Saat irigasi berjalan baik, mereka menikmati kecukupan air bersama-sama.
Sebaliknya, pada saat air irigasi sangat kecil, mereka akan mendapat air yang terbatas secara bersama-sama.
PENGATURAN AIR SISTEM SUBAK
Saat kondisi kurang air : Saling pinjam meminjam air irigasi antar anggota subak
dalam satu subak, atau antar subak yang sistemnya terkait. Melakukan sistem pelampias, yakni kebijakan untuk
memberikan tambahan air untuk lahan sawah yang berada lebih di hilir. Jumlah tambahan air ditentukan dengan kesepakatan bersama.
Melakukan sistem pengurangan porsi air yang harus diberikan pada suatu komplek sawah milik petani tertentu, bila sawah tersebut telah mendapatkan tirisan air dari suatu kawasan tertentu di sekitarnya.
Jika debit air irigasi sedang kecil, petani anggota subak tidak dibolehkan ke sawah pada malam hari, pengaturan air diserahkan kepada pengurus Subak.
top related