02. Materi Teknis RTRWK Indramayu Tahun 2011-2031
Post on 09-Oct-2015
382 Views
Preview:
Transcript
iBupati Indramayu
Assalamualaikum wr.wb.
Pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015
mewujudkan masyarakat Indramayu REMAJA (Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera),
membutuhkan ruang dan rencana tata ruang yang berkualitas serta memiliki keleluasan
untuk berinvestasi, mendorong Kabupaten Indramayu untuk dapat lebih berperan dalam
persaingan di tingkat regional maupun nasional, dengan tetap menjaga pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan dan menarik bagi investasi dunia usaha dalam maupun luar
negeri.
Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-
2031 sebagai mata spasial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 dan juga pedoman dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015,
yang telah mengintegrasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu prinsip
kesatuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang Indramayu yang produktif dan berdaya
saing tinggi mewujudkan Indramayu REMAJA.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 telah disusun
melalui proses perencanaan sinergik dan partisipatif bersama para pemangku kepentingan
Indramayu.
Buku Materi Teknis RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu Tahun
2011-2031.
ii
Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, saya menyambut gembira atas
telah disusunnya Buku Materi Teknis RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031, dan
mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi sehingga bermanfaat bagi semua pihak
untuk percepatan pembangunan Kabupaten Indramayu yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Wassalamualaikum wr. wb.
Indramayu, 24 Januari 2012
BUPATI INDRAMAYU,
ANNA SOPHANAH
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
iii
KATA PENGANTAR
Materi Teknis ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
Materi Teknis ini berisi tentang Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten,
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Kawasan Strategis Kabupaten,
Arahan Pemanfaatan Ruang, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta
Kelembagaan dan Peran Masyarakat.
Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyusunan Materi
Teknis ini kami sampaikan terima kasih.
Indramayu, Desember 2011
Tim Penyusun
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
iv
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN BUPATI i
KATA PENGANTAR ........... iii
DAFTAR ISI . iv
DAFTAR TABEL . vii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .. I-1
1.2 Fungsi dan Kedudukan . I-3
1.3 Ruang Lingkup . I-3
1.3.1 Lingkup Wilayah .. I-3
1.3.2 Lingkup Substansi I-4
1.4 Dasar Hukum . I-4
1.5 Profil Wilayah Kabupaten Indramayu .. I-12
1.5.1 Penduduk .... I-12
1.5.2 Ekonomi I-16
1.5.3 Penggunaan Lahan .... I-21
1.5.4 Infrastruktur Wilayah ... I-25
1.5.4.1 Sumber Daya Air dan Irigasi ... I-25
1.5.4.2 Jalan dan Perhubungan ... I-28
1.5.4.3 Energi dan Telekomunikasi ... I-29
1.5.5 Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Kelautan . I-35
1.5.6 Pemerintahan ... I-44
1.6 Isu-isu Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten I-46
1.7 Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Indramayu ... I-49
1.7.1 Rencana Struktur Ruang ... I-49
1.7.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Pusat-pusat Permukiman /
Sistem Kota-kota dan Sistem Perwilayahan ..
I-49
1.7.1.2 Rencana Transportasi I-52
1.7.1.3 Rencana Prasarana I-53
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
v
1.7.1.4 Rencana Kawasan Andalan I-54
1.7.2 Rencana Pemanfaatan Ruang .. I-54
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH KABUPATEN
2.1 Tujuan Penataan Ruang .. II-1
2.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang II-2
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN3.1 Sistem Pusat Kegiatan .. III-1
3.1.1 Sistem Perkotaan . III-1
3.1.2 Sistem Perdesaan III-7
3.2 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten . III-9
3.2.1 Sistem Jaringan Prasarana Utama . III-10
3.2.2 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya III-21
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung .. IV-1
4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya IV-11
4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi .. IV-11
4.2.2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat . IV-15
4.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian IV-16
4.2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan . IV-19
4.2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan IV-20
4.2.6 Kawasan Peruntukan Industri .. IV-21
4.2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata . IV-26
4.2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman IV-32
4.2.9 Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya . IV-40
BAB V RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
5.1 Kawasan Strategis Provinsi V-1
5.2 Kawasan Strategis Kabupaten . V-2
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
vi
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
6.1 Rencana Perwujudan Struktur Ruang .. VI-1
6.2 Rencana Perwujudan Pola Ruang . VI-5
6.3 Rencana Perwujudan Kawasan Strategis VI-9
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi .. VII-1
7.1.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang VII-2
7.1.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang VII-6
7.1.2.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung . VII-6
7.1.2.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya .. VII-10
7.1.3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Startegis........................ VII-15
7.2 Arahan Perizinan . VII-15
7.3 Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif .. VII-17
7.3.1 Insentif . VII-17
7.3.2 Disinsentif VII-18
7.4 Arahan Sanksi VII-18
BAB VIII KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT
8.1 Kelembagaan . VIII-1
8.1.1 Lembaga Formal Pemerintahan .. VIII-1
8.1.2 Lembaga Fungsional .. VIII-1
8.2 Peran Masyarakat VIII-3
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2009 .. I-12
Tabel 1.2 Sebaran Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2009 .. I-13
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu Tahun
2005 2010
I-16
Tabel 1.4 PDRB Kabupaten Indramayu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2000, tahun 2007 2010 .
I-17
Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indramayu atas dasar
Harga Berlaku Menurut Kelompok Sektor Tahun 2007 2010 (Juta
Rupiah) .....................................................................................
I-18
Tabel 1.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten
Indramayu Tahun 2007 2010 Tanpa Migas dan dengan Migas
(Persen) ..................................................................................
I-21
Tabel 1.7 Penggunaan Lahan I-22
Tabel 1.8 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Indramayu I-24
Tabel 1.9 Pelayanan Jaringan Telkom dan Telepon Seluler Tiap Kecamatan di
Kabupaten Indramayu ..
I-30
Tabel 1.10 Menara Telekomunikasi Eksisting Kabupaten Indramayu .. I-31
Tabel 1.11 Menara Telekomunikasi Eksisting per Operator Wilayah Kabupaten
Indramayu ..
I-32
Tabel 1.12 Distribusi Jumlah BTS Wilayah Kabupaten Indramayu . I-34
Tabel 1.13 Hasil Produksi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi I-35
Tabel 1.14 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu .. I-44
Tabel 1.15 Pembagian Hirarki Kota di Kabupaten Indramayu I-49
Tabel 1.16 Rencana Transportasi Kabupaten Indramayu I-52
Tabel 1.17 Rencana Prasarana Kabupaten Indramayu I-53
Tabel 1.18 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Indramayu I-55
Tabel 1.19 Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Indramayu I-56
Tabel 3.1 Sistem Perkotaan Kabupaten Indramayu III-6
Tabel 3.2 Sistem Perdesaan Kabupaten Indramayu III-8
Tabel 3.3 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan III-10
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
viii
Tabel 3.4 Jaringan Irigasi di Wilayah Kabupaten Indramayu III-25
Tabel 3.5 Lokasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah .... III-28
Tabel 3.6 Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan Air Minum Perkotaan .. III-29
Tabel 3.7 Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana III-30
Tabel 4.1 Kriteria dan Lokasi Kawasan Lindung IV-3
Tabel 4.2 Skoring Kelas Lereng . IV-14
Tabel 4.3 Skoring Kelas Jenis Tanah IV-14
Tabel 4.4 Skoring Kelas Intensitas Hujan .. IV-14
Tabel 4.5 Tipologi Lahan Kawasan Berdasarkan Kesesuaian Lahan dan
Persyaratan Agroklirnat ..
IV-17
Tabel 4.6 Pola Penggunaan Lahan Pada Kawasan Industri .. IV-23
Tabel 4.7 Alokasi Lahan Pada Kawasan Industri IV-24
Tabel 4.8 Standar Teknis Pelayanan Umum di Kawasan Industri . IV-24
Tabel 4.9 Karakteristik Kawasan Peruntukan Pariwisata IV-27
Tabel 4.10 Kebutuhan Sarana Pendidikan Pada Kawasan Peruntukan
Permukiman .
IV-34
Tabel 4.11 Kebutuhan Sarana Kesehatan Pada Kawasan Peruntukan Permukiman IV-35
Tabel 4.12 Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga .. IV-36
Tabel 4.13 Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga Pada Kawasan
Peruntukan Permukiman
IV-37
Tabel 5.1 Penetapan dan Arahan Penanganan Kawasan Strategis Provinsi V-1
Tabel 5.2 Penetapan dan Arahan Penanganan Kawasan Strategis Kabupaten V-2
Tabel 6.1 Tahapan Pelaksanaan Program-Program Pemanfaatan Ruang . VI-11
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi ......... I-5
Gambar 1.2 Peta Kepadatan Penduduk I-15
Gambar 1.3 Peta Penggunaan Lahan . I-23
Gambar 1.4 Peta Penunjukkan Kawasan Hutan .. I-26
Gambar 1.5 Peta Hidrologi .. I-37
Gambar 1.6 Peta Kawasan Rawan Bencana .. I-43
Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten .. III-3
Gambar 3.2 Peta Sistem Jaringan Prasarana Utama . III-17
Gambar 3.3 Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya .. III-22
Gambar 3.4 Peta Sistem jaringan Prasarana Lingkungan . III-27
Gambar 4.1 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten .. IV-2
Gambar 5.1 Peta Kawasan Strategis .. V-5
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan penataan ruang nasional dilaksanakan berdasarkan asas
keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan
dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan
umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut dilaksanakan untuk
mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber
daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan
ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam
rangka menyelaraskan dan menjabarkan strategi dan arahan kebijakan penyelenggaraan
penataan ruang nasional di wilayah Kabupaten, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten yang mengakomodir kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu
kesatuan penataan ruang.
Ruang wilayah Kabupaten Indramayu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, ruang udara dan ruang dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Kabupaten Indramayu
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu
sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana.
RTRW Kabupaten Indramayu secara keruangan harus mencerminkan bagian dari
keruangan lingkup Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga harus dapat menjadi matra ruang
yang tegas dan jelas bagi pembangunan daerah yaitu dapat menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap
sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Sebagai matra spasial
pembangunan, maka RTRW Kabupaten Indramayu disusun berdasarkan pencermatan
terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan dinamika
yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal maupun internal.
Secara hirarkis RTRW akan mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, hal
tersebut telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang ada. Dengan demikian bila
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-2
RTRW dijadikan dasar pijakan daerah, dalam pembangunan, maka pembangunan kabupaten
merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional.
Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari hasil
evaluasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Indramayu sebelumnya, sebagai dasar dalam
perumusan strategi dan rencana tata ruang ke depan. Hal ini terutama dikaitkan dengan
kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan, baik dalam
aspek struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, telah
diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon dalam suatu
substansi rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya di
lapangan, serta terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka
panjang.
Dalam konteks penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika eksternal mencakup
pengaruh tataran regional dan nasional. Dinamika eksternal ini juga dipengaruhi oleh
perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya
peraturan perundangan penataan ruang yang baru, serta peraturan perundangan lainnya
yang terkait termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) yang telah diterbitkan
oleh Pemerintah.
Dari sisi konservasi lingkungan, isu global warming memberikan pengaruh yang besar
terhadap kebijakan penataan ruang dan pembangunan di Indonesia termasuk Kabupaten
Indramayu. Dengan adanya isu tersebut, tentu kebijakan penataan ruang yang dihasilkan
harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan, serta upaya-upaya mitigasi
bencana.
Kabupaten Indramayu juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika
pembangunan yang bersifat internal. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah
penduduk tahun 2011 yang mencapai 1,75 juta jiwa dan dalam waktu 20 tahun mendatang,
yaitu tahun 2031 akan berjumlah 2,021 juta jiwa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada
semakin tingginya kebutuhan akan sumberdaya lahan, air, energi, ketahanan pangan,
kesempatan kerja, dan sebagainya.
Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan oleh masih
belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rendahnya
tingkat kelestarian lingkungan, kenyamanan bermukim, keleluasaan beraktifitas, kelancaran
bermobilitas dan kelayakan prasarana, serta belum optimalnya upaya-upaya dalam mitigasi
bencana dan masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.
Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten Indramayu
yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan ruang dan
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-3
pengendalian pemanfaatan ruang, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan
konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan, serta diharapkan
akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui
berbagai pembenahan dan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi
demi terwujudnya masyarakat Indramayu REMAJA Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera.
1.2 FUNGSI DAN KEDUDUKAN
RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 merupakan matra spasial dari RPJPD
Kabupaten Indramayu, yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang serta
sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi, dan
menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten
Indramayu.
Kedudukan RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 adalah sebagai pedoman
dalam :
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indramayu dan rencana sektoral lainnya.
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah,
Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor.
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
e. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten
1.3 RUANG LINGKUP
1.3.1 Lingkup Wilayah
RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 mencakup perencanaan seluruh
wilayah administrasi Kabupaten Indramayu, yang meliputi :
Wilayah daratan, seluas 209.942 Ha.
Wilayah pesisir dan laut, dengan garis pantai sepanjang 147 km dan sejauh 4 mil dari
pantai.
Wilayah udara.
Wilayah dalam bumi.
Batas koordinat Kabupaten Indramayu berada pada posisi 1070 51 1080 32 BT dan
060 13 060 40 LS, dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-4
Sebelah Barat : Kabupaten Subang
Sebelah Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon
Wilayah adminitrasi Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari Gambar 1.1.
1.3.2 Lingkup Substansi
Lingkup subtansi RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 tidak terlepas dari
muatan substansi yang diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang
penataan ruang. Lingkup substansi mencakup penjelasan kondisi dan permasalahan
penataan ruang, kondisi dan tuntutan penataan ruang 20 (duapuluh) tahun ke depan, tujuan
penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, arahan
pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta kelembagaan dan
peran serta masyarakat.
1.4 DASAR HUKUM
RTRW Kabupaten Indramayu mengacu pada dasar hukum meliputi :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-5
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-6
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881).
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152).
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4169).
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247).
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477).
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377).
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-7
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725).
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723).
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844).
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725).
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
21. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899).
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 69).
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966).
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4974).
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5025).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-8
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052).
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
30. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073).
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168).
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3747).
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk
Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3934).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-9
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4242).
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385).
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452).
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453), senagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056).
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019).
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532).
45. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Noor 165, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-10
46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624).
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4655).
48. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfataan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4366), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139).
52. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5019).
53. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070).
54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097).
55. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-11
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103).
57. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
58. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217).
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri
E).
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber
Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 2 Seri E).
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).
62. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2).
63. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A. 2).
64. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daearah Kabupaten Indramayu Nomor
6 Tahun 2008 Seri. D.2).
65. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri. D.3).
66. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008
Seri. D.4).
67. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri. D.5).
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-12
68. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan
dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri. D.6).
1.5 PROFIL WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU
1.5.1 Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2009 sebanyak 1.744.897 jiwa,
dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 888.579 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak
856.318 jiwa. Jumlah rumah tangga Kabupaten Indramayu tahun 2009 sebanyak 455.889
KK. Kecamatan Indramayu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar
sebanyak 103.980 jiwa. Konsentrasi sebaran jumlah penduduk terpusat pada kecamatan-
kecamatan bagian utara Kabupaten Indramayu, terutama kecamatan yang dilalui oleh jalur
Pantura Pulau Jawa. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan tahun 2009 dapat dilihat
pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2009
NO KECAMATANJUMLAHRUMAH
TANGGA
JUMLAH PENDUDUKTOTALLAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Haurgeulis 22.594 47.038 46.048 93.0862 Gantar 15.252 35.070 31.277 66.3473 Kroya 17.071 32.297 31.407 63.7044 Gabuswetan 15.686 29.381 29.477 58.8585 Cikedung 12.193 19.688 19.984 39.6726 Terisi 15.234 27.232 26.132 53.3647 Lelea 15.066 24.776 24.971 49.7478 Bangodua 8.132 14.363 13.923 28.2869 Tukdana 15.605 27.537 26.869 54.406
10 Widasari 10.310 18.364 17.537 35.90111 Kertasemaya 12.821 30.997 29.406 60.40312 Sukagumiwang 8.936 17.802 17.184 34.98613 Krangkeng 17.300 34.284 33.490 67.77414 Karangampel 16.025 33.064 31.853 64.91715 Kedokanbunder 11.698 22.974 21.871 44.84516 Juntinyuat 22.601 43.568 40.908 84.47617 Sliyeg 16.097 31.112 29.081 60.19318 Jatibarang 18.397 36.960 35.009 71.96919 Balongan 10.848 20.968 19.656 40.62420 Indramayu 26.648 52.916 51.064 103.98021 Sindang 12.230 25.842 25.077 50.91922 Cantigi 6.255 12.360 11.875 24.23523 Pasekan 5.883 12.125 11.517 23.64224 Lohbener 14.689 28.397 27.286 55.68325 Arahan 9.068 17.239 16.835 34.07426 Losarang 15.453 29.460 28.423 57.883
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-13
NO KECAMATANJUMLAHRUMAH
TANGGA
JUMLAH PENDUDUKTOTALLAKI-LAKI PEREMPUAN
27 Kandanghaur 23.086 44.134 42.523 86.65728 Bongas 12.958 23.358 22.960 46.31829 Anjatan 22.427 44.168 43.280 87.44830 Sukra 11.517 23.386 22.489 45.87531 Patrol 13.809 27.719 26.906 54.625
TOTAL 455.889 888.579 856.318 1.744.897Sumber : Indramayu Dalam Angka Tahun 2009
Persebaran penduduk berdasarkan kepadatan telah mencapai angka sebesar 834
jiwa per km2. Kecamatan Karangampel yaitu sebesar 2.201 jiwa/ Km2, sedangkan yang
terendah adalah Kecamatan Cantigi 266 jiwa/ Km2. Konsentrasi sebaran jumlah penduduk
terpusat pada kecamatan-kecamatan bagian utara Kabupaten Indramayu, terutama
kecamatan yang dilalui oleh jalur Pantura Pulau Jawa. Terjadinya kesenjangan penyebaran
penduduk secara geografis dimungkinkan berkaitan erat dengan faktor daya tarik wilayah,
terutama dengan aspek ekonomi serta ketersediaan prasarana permukiman yang ada.
Sebaran kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada
Tabel 1.2 dan Gambar 1.2.
Tabel 1.2Sebaran Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2009
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK PER Km2
1 Haurgeulis 1.5112 Gantar 3263 Kroya 5534 Gabuswetan 6105 Cikedung 3136 Terisi 4587 Lelea 8858 Bangodua 6949 Tukdana 1.16510 Widasari 91711 Kertasemaya 1.33812 Sukagumiwang 94313 Krangkeng 1.13114 Karangampel 2.20115 Kedokanbunder 1.39716 Juntinyuat 1.66117 Sliyeg 1.08718 Jatibarang 1.64419 Balongan 1.05620 Indramayu 1.641
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-14
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK PER Km2
21 Sindang 1.55522 Cantigi 26623 Pasekan 28024 Lohbener 1.59325 Arahan 1.02526 Losarang 48627 Kandanghaur 1.13128 Bongas 1.01629 Anjatan 1.07330 Sukra 1.05831 Patrol 1.394
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010
Ditinjau dari perpindahan penduduk (migrasi), antara yang keluar ke Indramayu
dengan yang masuk Indramayu pada tahun 2009 terdapat selisih sejumlah 910 orang.
Adapun banyaknya jumlah yang keluar Indramayu mengindikasikan minimnya peluang kerja
di daerah, sehingga banyak penduduk yang keluar untuk mencari pekerjaan terutama ke
sentra-sentra industri kawasan bodebek, DKI Jakarta, Bandung dan daerah lainnya.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) rata-rata Kabupaten Indramayu selama periode
2009-2010 sebesar 0,70%. Perubahan laju pertumbuhan penduduk secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi struktur penduduk, dalam kondisi ketenagakerjaan, komposisi
penduduk usia kerja dan angkatan kerja.
Dalam ketenagakerjaan, besar kecilnya kontribusi angkatan kerja dalam
perekonomian dapat dipantau melalui suatu indikator, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang
sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu
memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2010 di Kabupaten
Indramayu terdapat sebanyak 1.758.682 orang dan angkatan kerja sebanyak 988.641 orang
dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,21 %.
Kualitas penduduk juga diukur menggunakan komponen-komponen target dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu Indeks Pendidikan melalui nilai Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH), serta Indeks Kesehatan melalui nilai Angka
Harapan Hidup (AHH). Realisasi IPM Kabupaten Indramayu tahun 2006-2010 dapat dilihat
pada Tabel 1.3.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-15
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-16
Tabel 1.3Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu
Tahun 2005-2010
No. INDIKATORTAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(IPM) 65,92 67,4 68,64 69,84 70,43
A BIDANG PENDIDIKANAngka Melek Huruf 84,21 87,24 88,58 89,71 89,72Indeks AMH 84,21 87,24 88,58 89,71 89,72Rata Lama Sekolah 6,09 6,23 6,51 6,81 6,99Indeks RLS 40,60 41,53 43,4 43,4 46,60Indeks Pendidikan (IP) 69,67 72,00 73,52 74,94 75,35
B BIDANG KESEHATANAngka Harapan Hidup (AHH) 65,53 66,17 66,84 67,46 67,54Indeks Kesehatan (IK) 67,55 68,62 69,73 70,77 70,9
C BIDANG DAYA BELIPurchasing Power Parity (PPP) 562.030 566.400 571.220 576.180 581.440Indeks Daya Beli (Indeks PPP) 60,55 61,56 62,68 63,82 65,04
Sumber : BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2010
Secara umum, indeks IPM Kabupaten Indramayu masih relatif rendah jika
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, sehingga perlu penanganan yang
sangat serius untuk ketiga indikator IPM tersebut. Masalah pendidikan, kesehatan,
kemiskinan dan pengangguran sangat memerlukan penanganan yang serius, selain itu
pengendalian penduduk secara terintegrasi juga perlu dilakukan mengingat masalah
kependudukan berkonsekuensi terhadap penataan ruang di Kabupaten Indramay, khususnya
terhadap guna lahan, kondisi iklim, ketahanan pangan, kesempatan kerja, kecukupan energi
dan air baku.
1.5.2 Ekonomi
PDRB Kabupaten Indramayu selama periode 2007-2010, baik yang dihitung atas
dasar harga berlaku maupun yang dihitung atas dasar harga konstan 2000, terus
menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2007, nilai PDRB Kabupaten Indramayu atas dasar
harga berlaku dengan minyak dan gas bumi mencapai Rp. 34.541.953,08 juta; kemudian
tahun 2008 Rp. 41.528.321,49 juta; Tahun 2009 mengalami sedikit penurunan akibat dari
pengaruh deflasi harga menjadi Rp.40.525.614.19 juta; dan Tahun 2010 mengalami
kenaikan akibat dari pengaruh inflasi harga menjadi Rp. 45.366.415,52 juta. PDRB
Kabupaten Indramayu selama periode 2007-2010 dapat di lihat pada Tabel 1.4.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-17
Tabel 1.4PDRB Kabupaten Indramayu Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000,Tahun 2007-2010
Sumber : Sumber : BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2010Catatan : *) Angka perbaikan
**) Angka sangat sementara
Jika unsur minyak dan gas bumi ini dikeluarkan, maka nilai PDRB atas dasar harga
berlaku yang tercapai hanya sebesar Rp. 12.492.761,85 juta (2007); Rp. 14.188.348,64 juta
(2008); Rp.16.569.381,45 juta (2009); dan Rp. 19.575.777,44 juta (2010), perbandingan
nilai tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari 56 persen nilai PDRB Kabupaten Indramayu
adalah berasal dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan unsur minyak dan gas bumi.
Sampai Tahun 2007 lalu, peranan minyak dan gas bumi dalam perekonomian di wilayah
Kabupaten Indramayu adalah sebesar 63,83 persen, kemudian meningkat menjadi 65,83 persen
pada Tahun 2008. Pada Tahun 2009, mengalami penurunan menjadi sebesar 59,11 persen,
hal ini disebabkan adanya penurunan produksi Migas khususnya di UP VI Balongan dan menurun
kembali menjadi 56,85 persen pada Tahun 2010.
Kelompok sektor primer meliputi kegiatan di sektor pertanian dan
pertambangan/penggalian. Kemudian untuk kelompok sektor sekunder, aktivitas ekonominya
meliputi kegiatan di sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air serta kegiatan di sektor
konstruksi/bangunan. Sedangkan kelompok ketiga yaitu kelompok tersier, meliputi kegiatan
ekonomi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Angkutan dan Komunikasi; dan sektor
Perbankan dan jasa-jasa baik jasa perusahaan, perorangan, pemerintahan, dan swasta.
Sementara itu, berdasarkan pengelompokan kegiatan sektoral, pada Tahun 2007,
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas menunjukkan bahwa peranan kelompok
URAIAN 2007 2008 2009*) 2010**)
PDRB Kabupaten IndramayuDengan Migas Atas Dasar
Harga Berlaku (juta rupiah)34.541.953,08 41.528.321,49 40.525.614,19 45.366.415,52
PDRB Kabupaten IndramayuDengan Migas Atas Dasar Harga Konstan
2000 (juta rupiah)12.956.044,05 13.545.865,90 13.741.502,18 15.196.214,53
PDRB Kabupaten IndramayuTanpa Migas Atas Dasar
Harga Berlaku (juta rupiah)12.492.761,85 14.188.348,64 16.569.381,45 19.575.777,44
PDRB Kabupaten IndramayuTanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan
2000 (juta rupiah)6.477.712,80 6.584.973,29 7.005.343,47 7.811.410,06
Peranan Migas terhadap PDRBKabupaten Indramayu Atas Dasar Harga
Berlaku (persen)63,83 65,83 59,11 56,85
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-18
sektor sekunder adalah yang terbesar yaitu mencapai Rp. 14.510.842,90 juta (42,01
persen). Sementara itu, kelompok sektor primer dan tersier pada tahun tersebut masing-
masing sebesar Rp. 13.328.256,60 juta (38,59 persen) dan Rp. 6.702.853,58 juta
(19,40 persen). Pada Tahun 2008 distribusi persentase kelompok primer mengalami
penurunan sebesar 4 point, kelompok sekunder naik sebesar 4,30 point, sedangkan kelompok
tersier turun 0,3 point. Pada Tahun 2009 distribusi persentase kelompok primer mengalami
kenaikan sebesar 3,53 point, kelompok sekunder turun sebesar 6,80 point, sedangkan
kelompok tersier naik 3,27 point. Pada Tahun 2010 dibanding tahun 2009, peranan
kelompok sektor primer mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 18.712.996,63 juta (41,25
persen). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Indramayu
mengandalkan sektor primer (pertanian dan pertambangan). Sedangkan kelompok sektor
sekunder dan kelompok tersier secara nominal mengalami kenaikan menjadi Rp.
16.574.531,29 juta dan Rp. 10.078.887,6 juta. Namun secara distribusi persentase
mengalami penurunan menjadi 36,53 persen dan 22,22 persen.
Tabel 1.5Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Indramayu atas Dasar Harga BerlakuMenurut Kelompok Sektor Tahun 2007-2010
(Juta Rupiah)
KELOMPOK SEKTOR 2007 2008 2009*) 2010**)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dengan Migas
1. Primer 13.328.256,60 14.366.476,17 15.446.931,19 18.712.996,63(38,59) (34,59) (38,12) (41,25)
2. Sekunder 14.510.842,90 19.229.945,84 16.011.980,38 16.574.531,29(42,01) (46,31) (39,51) (36,53)
3. Tersier 6.702.853,58 7.931.899,48 9.066.702,62 10.078.887,60(19,40) (19,10) (22,37) (22,22)
PDRB ADHB MIGAS 34.541.953,08 41.528.321,49 40.525.614,19 45.366.415,52
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tanpa Migas
Primer 4.705.674,83 5.054.974,28 6.199.963,54 8.146.055,51(37,67) (35,63) (37,42) (41,61)
Sekunder 1.084.233,44 1.201.474,88 1.302.715,28 1.350.834,33(8,68) (8,47) (7,86) (6,90)
3. Tersier 6.702.853,58 7.931.899,48 9.066.702,62 10.078.887,60(53,65) (55,90) (54,72) (51,49)
PDRB ADHB TANPA MIGAS 12.492.761,85 14.188.348,64 16.569.381,45 19.575.777,44
Sumber : BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2010Catatan : *) Angka perbaikan
**) Angka sangat sementaraAngka dalam kurung ( ) merupakan distribusi persentase kelompok sektor terhadap PDRB
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-19
Hal berbeda ditunjukkan apabila 3 (tiga) kelompok sektor tersebut ditinjau dari
sisi tanpa migas. Terlihat bahwa perekonomian di Kabupaten Indramayu selama kurun
waktu empat tahun terakhir didominasi oleh kelompok sektor tersier yaitu sebesar 53,65
persen (2007); 55,90 persen (2008); 54,72 persen (2009) dan 51,49 persen (2010).
Kelompok sektor primer mempunya distribusi persentase terbesar kedua yaitu : 37,67 persen
(2007); 35,63 persen (2008); 37,42 persen (2009) dan 41,61 persen (2010). Namun distribusi
persentase sektor Sekunder selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami trend
menurun yaitu : 8,68 persen (2007); 8,47 persen (2008); 7,86 persen (2009) dan 6,90
persen (2010). Apabila dicermati secara nominalnya sektor primer mengalami kenaikan 7,42
persen pada tahun 2008; 22,65 persen pada tahun 2009; dan pada tahun 2010 sebesar 31,39
persen. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier perkembangan persentase secara nominal
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sektor sekunder pada tahun 2008 mengalami
penurunan sebesar 10,81 persen; 8,43 persen (2009) dan 3,69 persen (2010). Untuk sektor
tersier pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 18,34 persen; 14,31 persen (2009)
dan 11,16 persen (2010).
Apabila dicermati lebih mendalam, terlihat bahwa kelompok sektor primer baik dari sisi
dengan migas maupun tanpa migas memberikan distribusi persentase yang kembali
meningkat selama kurun waktu 2008-2010 seiring dengan menurunnya kelompok sektor
lainnya (sekunder dan tersier). Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten
Indramayu kembali mengandalkan kelompok sektor yang berasal dari sumber daya alam
(natural resources) daripada kelompok sektor yang merubah barang mentah (raw
material) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan kelompok sektor jasa-jasa
(services).
Distribusi persentase kelompok sektor ditinjau dari sisi dengan migas
memperlihatkan bahwa pada Tahun 2010, kelompok sektor yang paling berperan adalah
kelompok sektor primer dengan 41,25 persen, disusul kemudian kelompok sektor
sekunder 36,53 persen, dan kelompok sektor tersier sebesar 22,22 persen. Sedangkan
apabila ditinjau dari sisi tanpa migas terlihat bahwa pada Tahun 2010, kelompok sektor
yang paling berperan adalah kelompok sektor tersier dengan 51,49 persen, disusul
kemudian kelompok sektor primer 41,61 persen.
Sementara itu, pergerakan ekonomi Kabupaten Indramayu selama periode Tahun
2007-2010, nampak bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas mengalami
peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi pada Tahun 2010 besarannya cukup
signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu (tanpa migas) pada Tahun
2007 mencapai 5,62 persen. Sementara pada Tahun 2008, laju pertumbuhannya tertekan
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-20
dan menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,66 persen
seiring dengan tidak menentunya kondisi ekonomi global dan pada akhir tahun 2009 laju
pertumbuhan membaik cukup signifikan menjadi 6,38 persen. kemudian meningkat pada
Tahun 2010 menjadi sebesar 11,51 persen. Hal ini menggambarkan Kabupaten Indramayu
mampu melewati kondisi krisis ekonomi global dengan aktivitas ekonominya yang berbasis
agraris.
Khusus untuk kelompok sektor primer, mengingat bahwa kegiatan pertanian di
Kabupaten Indramayu menempati posisi yang strategis maka sektor pertanian
dipisahkan dari sektor pertambangan dan penggalian. Dengan demikian, analisis
terhadap sektor pertanian dapat dilakukan tersendiri. Berdasarkan data PDRB
Kabupaten Indramayu Tanpa Migas atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan
sektor Pertanian pada Tahun 2007 adalah sebesar 0,82 persen dan menurun menjadi
deflasi 6,04 persen pada Tahun 2008. Hal ini disebabkan Produksi padi dan palawija
mengalami penurunan 6,53 persen. Sementara itu pada Tahun 2009, sektor pertanian
kembali naik cukup signifikan menjadi sebesar 12,11 persen dan tahun berikutnya
meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 24,01 persen pada Tahun 2010. Hal ini
disebabkan produksi dan harga sektor pertanian naik, misalnya padi dari produksi naik
sebesar 2,55 persen sedang dari sisi harga naik 10,39 persen. Buah-buahan dari sisi
produksi naik sebesar 106 persen sedang dari sisi harga naik sebesar 18 persen. Laju
pertumbuhan sektor sekunder pada tahun 2007 adalah sebesar 8,37 persen dan
meningkat menjadi 8,84 persen pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 dan tahun
2010 mengalami perlambatan sebesar 4,32 persen dan 1,43 persen. Laju pertumbuhan
sektor tersier pada tahun 2007 adalah sebesar 9,32 persen dan melambat menjadi 6,59
persen pada tahun 2008, pada tahun 2009 mengalami perlambatan sebesar 2,72
persen dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 3,67 persen.
Berdasarkan PDRB Kabupaten Indramayu dengan Migas, Selain sektor pertanian
yang menempati posisi khusus, menarik dikaji adalah perkembangan yang terjadi di
kelompok sektor sekunder khususnya yang terkait dengan kegiatan industri pengolahan.
Periode 2007-2010 menjadi masa keterpurukan bagi kegiatan industri pengolahan secara
umum, dimana pada Tahun 2007 laju pertumbuhan kelompok sektor sekunder sebesar deflasi
1,34 persen kemudian meningkat kinerjanya yang diperlihatkan dengan laju pertumbuhannya
yang sebesar 19,36 persen. Ketergantungan terhadap komponen impor membuat banyak
perusahaan Industri pada saat itu mengurangi kapasitas produksinya, bahkan ada yang
sampai menutup kegiatan usahanya. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 2009 laju
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-21
pertumbuhan ekonomi sebesar deflasi 6,34 persen dan tahun 2010 laju pertumbuhan
ekonomi meningkat sebesar 15,82 persen.
Kelompok sektor tersier selama periode tahun 2007-2010 berfluktuatif, terlihat
pada tahun 2007 tumbuh sebesar 9,32 persen, bahkan pada tahun terakhir, yaitu
melambat menjadi 6,59 persen tahun 2008, menjadi 2,72 persen pada tahun 2009 dan
meningkat lagi menjadi 3,67 persen tahun 2010. Perbandingan laju pertumbuhan
ekonomi PDRB kabupaten indramayu tahun 2007-2010 tanpa migas dan dengan migas dapat
dilihat pada Tabel 1.6.
Tabel 1.6Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
PDRB Kabupaten Indramayu Tahun 2007-2010Tanpa Migas dan dengan Migas (Persen)
KELOMPOK SEKTOR 2007 2008 2009*) 2010**)
A. Laju PDRB Kabupaten Indramayu Tanpa Migas1. Primer 0,82 -5,97 12,08 23,90
a. Pertanian 0,82 -6,04 12,11 24,01b. Pertambangan & Penggalian 0,11 5,00 8,00 8,00
2. Sekunder 8,37 8,84 4,32 1,433. Tersier 9,32 6,59 2,72 3,67
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas 5,62 1,66 6,38 11,51
B. Laju PDRB Kabupaten Indramayu Dengan Migas1. Primer 1,32 -2,39 4,61 11,86
a. Pertanian 0,82 -6,04 12,11 24,01b. Pertambangan & Penggalian 1,63 -0,14 0,25 3,98
2. Sekunder -1,34 19,36 -6,34 15,823. Tersier 9,32 6,59 2,72 3,67
Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migas 2,65 4,55 1,44 10,59Sumber : BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2010
Catatan : *) Angka perbaikan**) Angka Sangat Sementara
1.5.3 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan Kabupaten Indramayu didominasi oleh sawah irigasi dan
sawah tadah hujan dengan seluas 146.115 Ha setara dengan 69,59 % dari luas
Kabupaten Indramayu.
Sedangkan kawasan terbangun (permukiman) dengan luas keseluruhan
mencapai 18.520 Ha sekitar 8,82 % dari luas Kabupaten Indramayu. Untuk lebih jelas
mengenai data dan peta penggunaan lahan di Kabupaten Indramayu tahun 2009 dapat
dilihat pada Tabel 1.7 dan Gambar 1.3.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-22
Tabel 1.7Pengunaan Lahan
NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA)1. Permukiman 18.5202. Sawah irigasi 106.8953. Sawah tadah hujan 39.2204. Empang, tambak 19.0205. Penggaraman 2.1106. Ladang, tegalan, perkebunan 13.1407. Danau, situ, rawa, dan kolam 856,88. Industri 603,19. Hutan mangrove 1.314
10. Hutan 5.59411. Sungai dan lain-lain 1.92712. Kawasan konservasi Pulau Biawak 742
Sumber : Peta Citra Quickbird Tahun 2009
A. Sumberdaya Hutan
Kerusakan (degradasi) hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling
serius, karena berdampak terhadap persediaan kayu, sumberdaya non-kayu, serta
konservasi keanekaragamanhayati dan fungsi ekologis hutan bagi kepentingan hidup
manusia. Besarnya degradasi hutan di Kabupaten Indramayu digambarkan dengan luasan
tegakan hutan saat ini kurang dari 10%, dibandingkan fakta bahwa 19% luas wilayah
Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dengan luasan 8.023 Ha
hutan mangrove dan 32.004 Ha sebagai hutan produksi. Sehingga diperkirakan jika tidak ada
upaya-upaya pengendalian konversi fungsi hutan dan pengendalian penggunaan lebih (over
utilization), hutan di Kabupaten Indramayu akan hilang.
Kerusakan hutan menjadi semakin serius akibat tindakan perambahan secara
langsung oleh masyarakat, dan secara tidak langsung oleh pengusaha komersial karena
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kerusakan hutan cenderung merubah lahan
subur menjadi lahan kritis, dan secara langsung menurunkan fungsi lindungnya, sehingga
tidak dapat melindungi kawasan bawahannya secara maksimal, dan dapat menyebabkan
terjadinya kekeringan, longsor, dan bencana lainnya.
Dari data yang ada tercatat sekitar 10.355 Ha lahan potensial kritis, 7.625 Ha
lahan semi kritis dan lahan kritis sekitar 3.987 Ha dan perubahan lahan akibat abrasi
pantai sekitar 2.431,970 Ha, sehingga total lahan kritis yang perlu dipulihkan mencapai
24.398.970 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai data lahan kritis di tiap kecamatan
dapat dilihat pada Tabel 1.8 di bawah ini.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-23
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-24
Tabel 1.8Luas Lahan Kritis di Kabupaten Indramayu
No Kecamatan PotensialKritis (Ha) Semi Kritis (Ha) Kritis (Ha) Jumlah
1 Haurgeulis 1.518 2.198 2.012 5.7282 Gantar 0 0 0 03 Kroya 827 508 544 1.8794 Gabuswetan 39 25 14 785 Cikedung 1.548 493 507 2.5846 Terisi 0 0 0 07 Lelea 373 96 96 5658 Bangodua 563 2 0 5659 Tukdana 0 0 0 010 Widasari 338 9 0 37411 Kertasemaya 745 23 0 76812 Sukagumiwang 0 0 0 013 Krangkeng 0 543 0 54314 Karangampel 0 1.004 76 1.08015 Kedokanbunder 0 0 0 016 Juntinyuat 747 35 0 78217 Sliyeg 639 3 0 64218 Jatibarang 242 0 0 24219 Balongan 825 0 0 82520 Indramayu 0 203 44 24721 Sindang 0 1.003 262 1.26522 Cantigi 0 50 103 15323 Pasekan 0 0 0 024 Lohbener 0 926 0 92625 Arahan 0 40 0 4026 Losarang 239 78 72 38927 Kandanghaur 300 73 0 37328 Bongas 741 2 0 74329 Anjatan 671 0 0 67130 Sukra 0 311 257 56931 Patrol 0 0 0 0
Jumlah 10.355 7.625 3.987 21.967Sumber : BPS, Indramayu Dalam Angka Tahun 2009
B. Alih Fungsi Lahan Hutan
Berdasarkan penetapan kawasan hutan di Kabupaten Indramayu oleh Kementerian
Kehutanan, ditetapkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Indramayu adalah seluas 40.027
Ha dengan perincian 8.023 Ha hutan lindung dan 32.004 Ha sebagai hutan produksi. Peta
penunjukkan kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 1.4.
Berdasarkan data penggunaan lahan, terlihat bahwa terjadi alih fungsi lahan hutan
yang cukup besar, baik pada kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Pada kawasan
hutan lindung yang berupa tegakan hutan bakau, banyak beralih fungsi menjadi tambak
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-25
sedangkan pada kawasan hutan produksi beralih fungsi menjadi perkebunan dan sudah
berlangsung sangat lama.
C. Alih Fungsi Lahan Sawah
Luas lahan pertanian di Kabupaten Indramayu adalah 146.115 Ha terdiri dari
sawah irigasi seluas 106.895 Ha dan sawah tadah hujan seluas 39.220 Ha.
Lahan kawasan pertanian beririgasi diharapkan dapat lebih produktif dibandingkan
lahan sawah tadah hujan, namun yang terjadi adalah penurunan kinerja untuk kawasan
sawah. Pada tahun 2010 luas panen meskipun mengalami peningkatan namun dari sisi
produksinya mengalami penurunan dari 1.588.866,12 ton di tahun 2009 menjadi
1.557.552,30 ton pada tahun 2010.
1.5.4 Infrastruktur Wilayah
1.5.4.1 Sumber Daya Air dan Irigasi
Kabupaten Indramayu memiliki curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara
Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 1.428,45 mm dan memiliki potensi sumber daya
air khususnya air permukaan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara
optimal dan lebih banyak yang terbuang ke laut.
Kabupaten Indramayu berdasarkan kondisi geografis dan fisiografi merupakan
dataran rendah dan pantai serta berada pada bagian hilir daerah aliran sungai yang
besar, yaitu DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara yang terbagi dalam 14 aliran sungai
yang mengalir ke arah utara yaitu ke Laut Utara Jawa, dimana sungai yang tergolong
besar adalah Sungai Cimanuk, Sungai Cipanas, Sungai Cipunegara, Sungai Cilalanang,
Sungai Kumpulkuista, Sungai Pamengkang dan Sungai Cimanis. Dan berdasarkan
penetapan wewenang dan pengelolaan berada dalam 2 (dua) Wilayah Sungai (WS)
yaitu WS Cimanuk Cisanggarung dan WS Citarum.
Selain sumber daya air alami, Kabupaten Indramayu memiliki waduk dan situ.
Waduk dan situ yang menjadi sumber kebutuhan air di Kabupaten Indramayu adalah
sebagai berikut :
a. Bendung Rentang yang berada di Sungai Cimanuk yang mengairi Daerah Irigasi
Rentang melalui Saluran Induk Cipelang dan Sindopraja seluas 66.175 Ha.
b. Bendung Salamdarma yang berada di sungai Cipunegara mengairi Daerah Irigasi
Cipunagara melalui Saluran Induk Bugis seluas 24.405 Ha.
c. Waduk Cipancuh yang mengairi Daerah irigasi Cipancuh seluas 6.318 Ha.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-26
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-27
d. Bendung Sumurwatu yang berada di sungai Cipanas mengairi Daerah Irigasi
Cipanas I seluas 2.855 Ha.
e. Bendung HBM yang berada di sungai Cipanas mengairi Daerah Irigasi Cipanas II
seluas 3.265 Ha.
f. Waduk Situbolang mengairi daerah Situ bolang seluas 365 Ha.
g. Bendung Cibelerang yang berada di sungai Cibelerang mengairi Daerah Irigasi
Cibelerang seluas 325 Ha.
h. Bendung Cipondoh mengairi Daerah Irigasi Cipondoh seluas 698 Ha.
i. Bendung Lebiah mengairi Daerah Irigasi Lebiah seluas 217 Ha.
j. Bendung Sumber Mas mengairi Daerah Irigasi Sumber Mas seluas 382 Ha.
k. Bendung Niwo mengairi Daerah Irigasi Niwo seluas 173 Ha.
l. Bendung Sangkep mengairi Derah irigasi Sangkep seluas 98 Ha.
m. Bendung Lalanang mengairi Daerah Irigasi Lalanang seluas 597 Ha.
n. Bendung Pedati mengairi Daerah Irigasi Pedati seluas 1.499 Ha.
o. Bendung Cipapan mengairi Daerah Irigasi Cipapan seluas 240 Ha.
p. Pompanisasi mengairi Daerah Irigasi Pompanisasi seluas 318 Ha.
q. Bendung Legeh mengairi Daerah Irigasi Legeh seluas 408 Ha.
Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan
kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah
tangga, pertanian, industri, pariwisata, dan untuk keperluan lainnya. Pemenuhan kebutuhan
air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi dan merupakan
wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria pembagian
tanggung jawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan jaringan tersebut
terhadap wilayah administrasi juga didasarkan pada strata luasannya sebagai berikut :
Daerah Irigasi (DI) dengan luas < 1000 Ha dan berada dalam satu kabupaten/kota
menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000 - 3000 Ha atau DI yang bersifat lintas
kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3000 Ha atau DI yang bersifat lintas provinsi, strategis
nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat.
Sesuai dengan kebijakan pengelolaan air baku untuk irigasi, maka di Indramayu
dibagi menjadi dua bagian pelayanan irigasi, yaitu daerah irigasi Rentang dan daerah
irigasi kecil yang mendapat pasokan air dari Bendung Rentang, Bendung Salamdarma,
Bendung Sumurwatu, Bendung HBM, Bendung Cibelerang dan bendung-bendung kecil
lainnya berada dibawah pengelolaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-28
Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu, sedangkan daerah irigasi Cipunegara
yang mendapatkan pasokan air dari Waduk Jatiluhur menjadi kewenangan dan
tanggung jawab pemerintah pusat dibawah pengelolaan PJT II Jatiluhur Divisi III Seksi
Patrol.
1.5.4.2 Jalan dan Perhubungan
Berdasarkan pembagian kewenangan penanganan jalan, sistem jaringan jalan di
Kabupaten Indramayu ditinjau dari status jalan, terdiri atas jalan nasional sepanjang
108,15 km, jalan propinsi sepanjang 105,68 km, jalan kabupaten sepanjang 798,035
km. Sedangkan jalan desa dan jembatan Kabupaten adalah sepanjang 980,150 km dan
2.990,150 meter. Kondisi jalan kabupaten adalah terdapat 54,13 % kondisinya baik
(400,058 km), 29,51 % kondisi sedang (235,520 km), 13,98 % kondisi rusak ringan
(111,582 km) dan 6,38 % (50,875 km) rusak berat.
Sementara itu jumlah terminal yang ada di Kabupaten Indramayu sebanyak 6 buah
yaitu terminal Indramayu (tipe C), terminal Sindang (tipe C), terminal Jatibarang (tipe
C/lintas), terminal Karangampel (tipe C), Terminal Patrol (tipe C) dan terminal Haurgeulis
(tipe C). Untuk ketersediaan jaringan trayek angkutan umum dalam wilayah Kabupaten
Indramayu sudah tersebar di 31 Kecamatan yaitu sebanyak 43 trayek.
Berkaitan dengan jaringan pelayanan kereta api, kabupaten Indramayu
merupakan perlintasan jalur kereta api antara Jakarta dengan kota-kota lain di Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya stasiun kereta api yang ada sekarang yaitu di
Haurgeulis, Cilegeh, Terisi, Kedokangabus, Telagasari, Kertasemaya dan Jatibarang,
kereta api menjadi sarana transportasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan
sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan transportasi
massal.
Sedangkan untuk transportasi laut di Kabupaten Indramayu hingga sekarang masih
terbatas pada angkutan niaga dan perikanan. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 3.891 unit
kapal yang terdiri dari 3.233 kapal nelayan dan 658 kapal niaga berlabuh di Kabupaten
Indramayu.
Sementara itu untuk transportasi udara, Kabupaten Indramayu memanfaatkan
bandara Soekarno Hatta di Jakarta maupun bandara Husein Sastranegara di Bandung yang
jaraknya relatif jauh dari Indramayu, akan tetapi dengan adanya rencana pembangunan
Bandara Internasional di Kertajati Kabupaten Majalengka, merupakan suatu keuntungan
bagi masyarakat Indramayu karena faktor jaraknya yang relatif lebih dekat.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-29
1.5.4.3 Energi dan Telekomunikasi
Kabupaten Indramayu memiliki potensi energi fosil berupa gas dan minyak bumi.
Potensi cadangan gas dan minyak bumi Kabupaten Indramayu tersebar baik yang berada di
wilayah daratan (on shore) maupun di wilayah perairan (off shore) di seluruh di Indramayu.
Hal ini juga didukung dengan keberadaan kilang pengolahan minyak di Kecamatan Balongan.
Sementara itu, terkait dengan pemanfaatan listrik yang berasal dari PLN, pasokan
listrik dipenuhi dari Sistem Ketenagalistrikan Jawa Madura Bali (Jamali). Pengelolaan pasokan
listrik dilakukan oleh PT. PLN P3B (Persero) Region Jawa Barat, yang melayani untuk daerah
Karawang, Cianjur, Purwakarta, Cimahi, Bandung, Majalaya, Sumedang, Cirebon, Garut,
Tasikmalaya.
Pendistribusian kelistrikan di Indramayu dikelola oleh PT. PLN (Persero) UPJ
Indramayu melalui 4 (tiga) buah Gardu Induk untuk melayani kebutuhan listrik bagi seluruh
masyarakat hingga ke desa-desa maupun untuk kebutuhan bagi berbagai sektor usaha dan
jasa yang ada di Indramayu. Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional, maka di
Indramayu akan dibangun PLTU 500 KV yang berada di Desa Sumuradem, Kecamatan
Sukra.
Pengembangan energi surya telah dilakukan dalam skala kecil (rumah tangga),
ditujukan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan jaringan listrik PLN. Kendala yang
dihadapi pada pengembangan energi surya adalah elemen dan pemeliharaan yang masih
cukup mahal.
Dalam pelayanan jasa telekomunikasi, PT Telkom membagi wilayah jasa
telekomunikasi telepon tetap di Jawa Barat menjadi dua divisi regional (divre), yaitu:
Divre II Jakarta dan Divre III Jawa Barat.
Untuk wilayah Kabupaten Indramayu termasuk ke dalam Divre III Jawa Barat yang
melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat sebagian besar wilayah Jawa Barat.
Divre III Jawa Barat mempunyai tujuh Kadantel dengan area pelayanan:
a. Kadantel Bandung: area pelayanan Bandung dan Sumedang
b. Kadantel Garut: area pelayanan Garut
c. Kadantel Subang: area pelayanan Subang
d. Kadantel Cirebon: area pelayanan Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka
e. Kadantel Tasikmalaya: area pelayanan Tasikmalaya dan Ciamis
f. Kadantel Cianjur: area pelayanan Cianjur
g. Kadantel Sukabumi: area pelayanan Sukabumi
Jumlah satuan sambungan telepon (SST) dari PT. Telkom di Kabupaten Indramayu
adalah sebanyak 15.393 SST. Selain PT. Telkom, sejumlah penyedia layanan telepon
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-30
seluler sudah beroperasi di Kabupaten Indramayu. Perkembangan telepon seluler ini
telah mampu melayani kebutuhan telekomunikasi bagi penduduk Kabupaten
Indramayu, untuk lebih jelasnya mengenai layanan telepon dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 1.9Pelayanan Jaringan Telkom dan Telepon Seluler Tiap Kecamatan
di Kabupaten Indramayu
No KecamatanJaringan Telkom Telepon Seluler
DesaTerlayani
Desa Belumterlayani
DesaTerlayani
Desa Belumterlayani
1 Haurgeulis Semua desa - Semua desa -2 Gantar - Semua desa Semua desa -3 Kroya D.Sukamelang Semua desa -4 Gabuswetan D.Gabuswetan Semua desa -5 Cikedung - - - -6 Terisi Semua desa Semua desa -
7 LeleaD.LeleaD.TamansariD.Pangauban
D.TunggulpayungD.TuguD.NunukD.TempelD.TalagasariD.LanggengsariD.CempehD.Tempelkulon
Semua desa -
8 Bangodua Semua desa - Semua desa -9 Tukdana Semua desa - Semua desa -
10 Widasari Semua desa -D.BunderD.LeuwigedeD.Widasari
D.Bangkaloa IlirD.KalensariD.UjunggarisD.KongsijayaD.UjungjayaD.UjungpendokjayaD.Kasmaran
11 Kertasemaya
D.TulungagungD.Tenajar KidulD.KertasemayaD.KliwedD.TenajarD.Tenajar Lor
D.JengkokD.TegalWirangrongD.ManguntaraD.JambeD.LemahayuD.LaranganJambeD.Sukawera
Semua desa -
12 Sukagumiwang Semua desa - Semua desa -13 Krangkeng Semua desa - Semua desa -14 Karangampel Semua desa - Semua desa -15 Kedokanbunder Semua desa - Semua desa -16 Juntinyuat Semua desa - Semua desa -17 Sliyeg Semua desa - Semua desa -18 Jatibarang Semua desa - Semua desa -19 Balongan Semua desa - Semua desa -20 Indramayu Semua desa - Semua desa -21 Sindang Semua desa - Semua desa -22 Cantigi Semua desa - Semua desa -
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-31
No KecamatanJaringan Telkom Telepon Seluler
DesaTerlayani
Desa Belumterlayani
DesaTerlayani
Desa Belumterlayani
23 Pasekan Semua desa - Semua desa -24 Lohbener Semua desa - Semua desa -25 Arahan Semua desa - Semua desa -26 Losarang Semua desa - Semua desa -27 Kandanghaur Semua desa - Semua desa -28 Bongas Semua desa - Semua desa -
29 Anjatan
D.AnjatanUtaraD.AnjatanD.Anjatan BaruD.KedungWunguD.Salamdarma
D.MangunjayaD.BugistuaD.BugisD.WangukD.LempuyangD.KopyahD.CilandakD.Cilandak Lor
Semua desa -
30 Sukra
D.Sukra WetanD.SumurademD.SumurademTimur
D.BogorD.SukraD.UjunggebangD.Tegal Taman
Semua desa -
31 Patrol Semua desa - Semua desa -Sumber : Hasil Wawancara dan Survei Lapangan Tahun 2009
Berdasarkan hasil survey lapangan, jumlah menara telekomunikasi eksisting wilayah
Kabupaten Indramayu yang dicatat berdasarkan penggunaan menara bersama, dapat dilihat
pada tabel 1.10.
Tabel 1.10Menara Telekomunikasi Eksisting Kabupaten Indramayu
No KECAMATANMenara Eksisting
MultiOperator
SingleOperator
NonOperator
GrandTotal
1 Haurgeulis 4 7 0 112 Kroya 4 12 2 183 Gabus wetan 3 8 0 114 Cikedung 1 2 0 35 Lelea 4 5 1 106 Bangodua 4 3 0 77 Widasari 3 3 0 68 Kertasemaya 3 2 0 59 Krangkeng 6 1 0 710 Karangampel 6 7 2 1511 Juntinyuat 7 12 1 2012 Sliyeg 3 7 2 1213 Jatibarang 4 12 0 1614 Balongan 4 3 2 915 Indramayu 8 21 1 30
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-32
No KECAMATANMenara Eksisting
MultiOperator
SingleOperator
NonOperator
GrandTotal
16 Sindang 3 4 0 717 Cantigi 1 3 0 418 Sukagumiwang 1 3 0 419 Gantar 4 14 1 1920 Kedokan Bunder 4 4 1 921 Terisi 4 8 0 1222 Loh bener 6 11 2 1923 Arahan 2 0 1 324 Losarang 8 5 0 1325 Kandanghaur 4 9 0 1326 Bongas 4 5 1 1027 Anjatan 1 10 0 1128 Sukra 2 8 0 1029 Tukdana 2 4 1 730 Pasekan 1 1 0 231 Patrol 4 5 1 10
Grand Total 115 199 19 333
PROSENTASE 34.53% 59.76% 5.71% 100.00%Sumber : Hasil Survei Lapangan Tahun 2010
Di Kabupaten Indramayu terdapat total 333 unit menara telekomunikasi seluler.
Dimana yang berdiri dan telah digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama mencapai
34,53 % (masih dibawah 50%).
Dari hasil ini maka sangat dibutuhkan suatu pengendalian pembangunan menara,
artinya bahwa penyelenggara Telekomunikasi diharuskan untuk memanfaatkan dan
mengoptimalkan menara (single operator) yang sudah ada terlebih dahulu sejumlah 199 unit
Menara. Menara telekomunikasi eksisting per operator di wilayah Kabupaten Indramayu
dapat dilihat pada tabel 1.11.
Tabel 1.11Menara Telekomunikasi Eksisting per Operator
Wilayah Kabupaten Indramayu
NO P E M I L I KT O W E R E K S I S T I N G
MultiOperator
SingleOperator
NonOperator TOTAL
1 PT. XL Axiata, Tbk.41 44 1
8647.70% 51.20% 1.20%
2 PT. Indosat, Tbk. 15 41 0 56
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-33
NO P E M I L I KT O W E R E K S I S T I N G
MultiOperator
SingleOperator
NonOperator TOTAL
26.80% 73.20% 0.00%
3 PT. Telkomsel,Tbk31 55 1
8735.60% 63.20% 1.10%
4 PT. Natrindo Telepon Seluler3 15 0
1816.70% 83.30% 0.00%
5 PT. Hutchison CP.Tel11 5 0
1668.80% 31.30% 0.00%
6 PT. Telkom Indonesia0 6 1
70.00% 85.70% 14.30%
7 PT. Mobile 80 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
8 PT. Bakrie Telecom1 2 0
333.30% 66.70% 0.00%
9 UNKNOWN0 2 1
30.00% 66.70% 33.30%
10 PT. Polda Indramayu0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
11 PT. Dian Swastika .S1 7 0
812.50% 87.50% 0.00%
12 PT. Deltacomsel0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
13 PT. Konsorsium TelecomindoApprotech0 0 1
10.00% 0.00% 100.00%
14 Mikro Cell0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
15 PT. Mitratel0 0 1
10.00% 0.00% 100.00%
16 PT. Mobile Selular Indonesia0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
17 PT. Indoprima Mikroselindo0 2 0
20.00% 100.00% 0.00%
18 PT. Bukaka0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
19 Polsek Patrol0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
20 PT. Protelindo6 2 1
966.70% 22.20% 11.10%
21 PT. PERTAMINA0 1 3
40.00% 25.00% 75.00%
22 Radio Cinde1 0 0
1100.00% 0.00% 0.00%
23 Radio MG FM 0 1 0 1
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-34
NO P E M I L I KT O W E R E K S I S T I N G
MultiOperator
SingleOperator
NonOperator TOTAL
0.00% 100.00% 0.00%
24 PT. Satelindo0 1 0
10.00% 100.00% 0.00%
25 Stasiun DAOP 3 Cirebon0 0 1
10.00% 0.00% 100.00%
26 PT. Sarana Inti Persada0 2 0
20.00% 100.00% 0.00%
27 PT. SmartFren1 1 0
250.00% 50.00% 0.00%
28 PT. Tower Bersama4 3 1
850.00% 37.50% 12.50%
29 Combat,TBTS,new site0 0 1
10.00% 0.00% 100.00%
30 PT. Tritunggal Putra Perkasa0 0 5
50.00% 0.00% 100.00%
31 Tower Radio0 0 1
10.00% 0.00% 100.00%
32 PT. Nurama Indotama0 2 0
20.00% 100.00% 0.00%
T O T A L115 199 19 333
34.50% 59.80% 5.70% 100%Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Tahun 2010
Sedangkan jumlah keseluruhan BTS yang terdapat di Kabupaten Indramayu yang
dimiliki oleh setiap operator (penyelenggara telekomunikasi) termasuk yang menempel
sebagai ko-lokasi, yang tersebar di 333 unit menara telekomunikasi eksisting, adalah
sejumlah 251 BTS, dimana secara detail dapat dituangkan seperti Tabel 1.12 di bawah ini.
Tabel 1.12Distribusi Jumlah BTS Wilayah Kabupaten Indramayu
NO KECAMATAN
O p e r a t o r P e n g g u n a
XL
ISA
T
SM
AR
T
TSEL
HC
PT
NTS M8
FLEX
I
ESIA
STI
UK
WN
Jum
lah
1 Haurgeulis 4 1 2 2 3 1 0 1 1 0 0 152 Kroya 8 2 1 5 3 2 0 0 0 0 0 213 Gabus wetan 2 3 0 5 2 1 0 0 0 0 2 154 Cikedung 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 45 Lelea 1 4 1 3 2 1 0 1 0 0 0 136 Bangodua 3 2 0 2 3 0 0 1 1 0 0 127 Widasari 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-35
8 Kertasemaya 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 109 Krangkeng 3 3 0 2 4 1 0 1 0 0 2 1610 Karangampel 8 1 0 4 2 1 0 0 1 0 3 2011 Juntinyuat 7 4 1 5 3 3 0 2 1 0 2 2812 Sliyeg 5 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1413 Jatibarang 5 2 1 4 3 2 0 1 1 0 4 2314 Balongan 2 3 0 3 2 2 0 0 1 0 0 1315 Indramayu 8 4 1 7 4 3 0 2 0 1 11 4116 Sindang 3 1 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1117 Cantigi 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 618 Sukagumiwang 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 519 Gantar 6 3 1 5 4 3 0 0 0 0 0 2220 Kedokan Bunder 1 2 1 4 2 1 0 1 0 0 0 1221 Terisi 2 3 2 4 2 1 0 1 1 0 0 1622 Loh bener 5 5 0 3 6 3 0 0 1 0 1 2423 Arahan 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 424 Losarang 4 1 2 5 3 1 0 2 2 0 2 2225 Kandanghaur 2 3 2 4 2 2 0 1 1 0 0 1726 Bongas 3 2 0 5 2 0 0 1 0 0 1 1427 Anjatan 2 4 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1328 Sukra 4 2 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1329 Tukdana 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 830 Pasekan 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 431 Patrol 1 0 1 2 2 2 0 3 1 0 1 13
Grand Total 105 67 16 98 68 37 0 19 12 1 36 459
PROSENTASE ( % )
22
.90
%
14
.60
%
3.5
0%
21
.40
%
14
.80
%
8.1
0%
0.0
0%
4.1
0%
2.6
0%
0.2
0%
7.8
0%
10
0.0
0%
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Tahun 2010
1.5.5 Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup & Kelautan
A. Pertambangan
Kabupaten Indramayu memiliki potensi bahan galian (mineral) yang beraneka ragam
dan tersebar di setiap kecamatan. Bahan galian meliputi bahan galian mineral bukan logam
dan batuan. Bahan galian mineral bukan logam yang ada di Kabupaten Indramayu adalah
tanah liat (clay). Sedangkan bahan galian batuan antara lain sirtu dan pasir urug. Selain itu,
Kabupaten Indramayu memilki potensi pertambangan gas dan minyak bumi yang berada di
wilayah daratan (on shore) maupun di wilayah perairan (off shore). Adapun bahan hasil
produksi pertambangan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1.13.
Tabel 1.13Hasil Produksi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Jenis Jumlah ProduksiMinyak Bakar 2.101.310 BarelGas Alam 35.643.190 MMBTU
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-36
Jenis Jumlah ProduksiBahan Bakar Minyak- Solar 2.281.760 Barel- Premium 3.991.238 Barel- Kerosine 1.400.183 Barel- Diesel Oil 160.804 BarelBahan Bakar Khusus- Pertamax Plus 208.824 Barel- Pertamax 549.212 BarelNon BBM- Minasol 12.429 Barel- LPG MIX 951.542 Ton- LPG ODORLESS 17.712 Ton- Propylene 534.646 TonLain-lain- Decant Oil 811.158 Barel
B. Air Permukaan
Air permukaan di Kabupaten Indramayu berasal dari sungai dan air genangan,
yaitu Sungai Cimanuk, Cipunegara, Cipanas, Cibelerang, Cipondoh, Cilalanang dan lain-
lain serta dari Waduk Cipancuh, Waduk Bojongsari, Situ Brahim, Situ Jangkar, Situ
Sindang, Situ Bolang, Situ Kesambi dan Bendung Rentang, Bendung Salamdarma,
Bendung Sumurwatu, Bendung HBM, Bendung Cibelerang dan bendung-bendung kecil
lainnya.
Kuantitas dan kualitas sumberdaya air di Kabupaten Indramayu tergolong buruk dan
dinyatakan tidak layak untuk bahan baku air minum, karena telah terkontaminasi bakteri coli
melampaui baku mutu air minum, yaitu lebih dari 2000/100ml. Hal ini diperparah, karena
kondisi DAS di hulunya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dengan kondisi
bahan baku air minum yang buruk, penggunaan air permukaan untuk air bersih
membutuhkan perlakuan (treatment), yang berdampak terhadap tingginya biaya produksi
untuk penyediaan air bersih.
C. Air Tanah
Potensi air tanah di Kabupaten Indramayu yaitu berupa cekungan air tanah Subang,
Indramayu, dan cekungan air tanah Sumber-Cirebon dan ketiga cekungan tersebut
merupakan cekungan lintas Kabupaten/Kota. Meskipun memilki potensi air tanah, namun
perlu ada pengendalian terhadap penggunaannya secara sinergis melalui strategi kebijakan
pengelolaan air tanah yang utuh menyeluruh dan dilaksanakan secara terkoordinasi untuk
menjaga keseimbangan antara pengambilan dan kemampuan pengimbuhannya. Wilayah
Cekungan Air Tanah di wilayah Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Gambar 1.5.
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-37
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-38
Ketidakseimbangan pengambilan dan kemampuan pengimbuhan air tanah dapat
berdampak semakin menurunnya permukaan air tanah dan memiliki dampak lingkungan
yang sangat luas.
D. Udara
Penurunan daya dukung udara diakibatkan semakin meningkatnya berbagai polutan
dari aktivitas manusia. Kontribusi terbesar pencemaran udara berasal dari penggunaan
energi fosil untuk transportasi, industri, pembangkit listrik dan rumah tangga, pembakaran
sampah serta konversi lahan dan kebakaran hutan.
Transportasi dianggap sebagai penyumbang polutan tertinggi (sekitar 60% dari
pencemaran total), karena semakin tingginya pengguna kendaraan pribadi terutama
kendaraan bermotor roda dua.
Sumber polutan lainnya adalah kegiatan industri. Lemahnya pengendalian
pencemaran udara serta penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan menyebabkan
masalah pencemaran udara dari pemenuhan kebutuhan energi masih terus menjadi
permasalahan utama.
Pencemaran udara yang terjadi berkontribusi terhadap terjadinya pemanasan global
dan perubahan iklim. Efek pemanasan global terhadap perubahan iklim terutama terjadi
karena peningkatan secara gradual temperatur permukaan global akibat efek emisi gas-gas
rumah kaca (terutama CO2). Kemudian, terkait pula dengan keberadaan luasan hutan yang
semakin berkurang serta meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perubahan
iklim berimplikasi sangat luas terhadap berbagai aspek, seperti perubahan musim dan
bencana. Kejadian bencana banjir tahunan di musim hujan dan kekeringan panjang di
musim kemarau, memberi dampak ikutan seperti kebakaran hutan, penyebaran penyakit dan
keringnya sumber air bersih, yang juga tidak luput mengancam keberadaan lahan pangan di
Kabupaten Indramayu. Potensi terjadinya hujan asam juga harus dicermati, karena tingginya
tingkat konsentrasi CO2 yang bercampur dengan air hujan juga akan membentuk asam
karbonat yang menyebabkan tingginya tingkat keasaman. Hal tersebut menimbulkan
kerugian terhadap berbagai infrastruktur pembangunan, karena mempercepat korosi dan
juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem.
E. Pesisir dan Laut
Secara geografis wilayah Kabupaten Indramayu berada di wilayah pantai utara Jawa
dengan panjang garis pantai 147 km, sehingga jika berdasarkan kewenangan kabupaten
MATERI TEKNIS RTRW KABUPATEN INDRAMAYU 2011-2031
I-39
dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah laut sejauh 4 mil, maka luas wilayah lautan
Kabupaten Indramayu adalah 946,68 km2.
Kondisi fisik dasar pesisir Kabupaten Indramayu terdiri dari dataran pantai dan rawa
alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0%-5%, merupakan daerah yang bertopografi
landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang
dipengaruhi arus laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Sungai-sungai
yang bermuara ke pantura diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Cipanas, Cimanis,
Cilalanang, Pangkalan, Kumpulkuista dan Pamengkang. Perairan laut relatif tenang menjadi
lingkungan yang kondusif bagi perkembangan wilayah baik aktivitas sosial maupun aktivitas
ekonomi.
Wilayah pesisir dan laut Kabupaten Indramayu memiliki pulau-pulau kecil, yaitu
Gugusan Pulau Biawak yang terdiri dari Pulau Biawak, Pulau Gosong, dan Pulau Candikian.
Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Indramayu memiliki potensi kegiatan
perekonomian beragam, seperti perikanan baik tangkap maupun budidaya (tambak),
pertanian, pemukiman, pariwisata, pelayaran, pertambangan, pelabuhan, perdagangan serta
konservasi alam. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Indramayu tahun 2009 adalah
sebesar 90.801,40 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya baik di tambak, kolam,
sungai dan waduk adalah sebesar 65,128.55 ton.
Kegiatan pariwisata pesisir dan laut berupa wisata alam pantai dan laut, wisata
budaya, serta wisata pendidikan dan penelitian. Potensi pariwisata di Kabupaten Indramayu
sangat besar, terutama wisata pesisir di pulau biawak, namun belum berkembang secara
optimal, karena rendahnya aksesibilitas, kurangnya infrastruktur pendukung, sarana dan
prasarana, sehingga menyebabkan masih minimnya tingkat kunjungan wisata.
Wilayah Kabupaten Indramayu merupakan bagian dari lintasan jalur perekonomian
utama Jawa sehingga perkembangan fisik wilayah dan kepadatan penduduk serta aktivitas
masyarakat tumbuh dengan pesat. Percepatan pertumbuhan tersebut menimbulkan tingkat
perubahan fungsi lahan yang cepat. Perubahan fungsi lahan dan aktivitas penduduk di
wilayah pesisir tentunya mengurangi daya dukung dan daya tampung yang dimiliki, dan
berdampak pada kualitas lingkungan, terutama pencemaran air laut, akresi, abrasi dan
fenomena gelombang laut pasang. Secara umum, Indeks pencemaran air laut di Pantai Utara
Jawa adalah antara 7,391-9,843 yang menunjukan bahwa wilayah ini, termasuk Kabupaten
Indramayu, sudah tercemar berat. Tingkat abrasi di Kabupaten Indramayu sangat tinggi,
dimana sampai dengan tahun 2009 luasan daerah yang terabrasi yaitu seluas 1.653,5 Ha
dengan panjang pantai terabrasi yaitu sepanjang 42,6 km. Banjir rob sering terjadi di
wilay
top related