01 keterkaitan pbd lkpd
Post on 25-Jun-2015
277 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
1
KETERKAITAN PENGELOLAAN BARANG
DAERAH DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMDA
Oleh:
Sarjono
2009@Sarjono
2
AGENDA:
• Landasan Hukum• Landasan Operasional• Kewajiban SPKD terkait
penatausahaan keuangan daerah• Kewajiban SKPD terkait akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah• Keterkaitan Pengelolaan Barang Milik
Daerah dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
2009@Sarjono
Permendagri 59/2007
3
Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004
PPPP PPPP PPPP
PP 58/2005UU 32/2004
Psl 222Psl 237
Permendagri 13/2006
2009@Sarjono
4
Landasan Hukum
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 ayat (3)
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 & 56
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 184
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 101 & 102
2009@Sarjono
5
UU 17/2003 Psl 10 ayat (3)
• Kepala SKPD selaku pejabat PA/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:a. menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya;b. menyusun DPA;c. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;g. menyusun dan menyampaikan LK SKPD yang
dipimpinnya.
2009@Sarjono
6
Landasan Operasional
• PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006
• Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Kebijakan, Sistem, & Prosedur)
2009@Sarjono
7
Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah
• Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
• Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
UU 32/2004 Pemda
HAK
Kewajiban
Kelola
&
ImpleMentasi
•Pendapatan•Belanja•Pembiayaan
Pen
gelolaan K
euda
PP 58/2005 Permen13/2006
Masyarakat1. Kesejahteraan
Rakyat2. Demokratisasi3. Otonomi4. Efisiensi &
Efektivitas Sumber Daya
5. Pemberdayaan masyarakat
RKPD
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23 (1) (2)
Moneyfollows function
2009@Sarjono
8
Kewajiban Akuntansi
• UU No. 1/2004 Pasal 51 ayat (2) & (3):– Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
selaku PA menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
– Akuntansi digunakan untuk menyusun LK Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2009@Sarjono
9
Kewajiban susun LK-SKPD
• UU No. 1/2004 Pasal 56 ayat (2):Dalam penyusunan LK Pemda:
a.Kepala SKPD selaku PA/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan LK yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
b.LK sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala SKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah TA berakhir.
2009@Sarjono
10
Kewajiban susun LK-SKPD• PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah• Pasal 5 ayat (2): Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga/SKPD setidak-tidaknya terdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca; danc. Catatan atas Laporan Keuangan.
• Entitas Pelaporan (Pasal 3): a. Pemerintah pusat;b. Pemerintah daerah;c. Kementerian Negara/Lembaga; dand. Bendahara Umum Negara.
• Entitas Akuntansi (Pasal 4):– BUD dan setiap PA di lingkungan Pemda merupakan
Entitas Akuntansi.
2009@Sarjono
Aku
nta
nsi
Keu
an
gan
D
aera
h
112009@Sarjono
122009@Sarjono
132009@Sarjono
142009@Sarjono
152009@Sarjono
Pengelolaan BMD dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuda (PKD)• KDh sbg Pemegang kekuasaan PKD:
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan BMD (Psl 5);
• Sekda sbg Koordinator PKD:– penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan barang daerah (Psl 6)
– menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
162009@Sarjono
Pengelolaan BMD dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuda (PKD)• PPKD:
– melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan BMD.
• Pejabat PA/PB :– mengelola BMD/kekayaan daerah
yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
172009@Sarjono
Pengelolaan BMD dalam PP 58/2005 – Pasal 120 & 121• Sumber perolehan BMD:
– Dari atas beban APBD– perolehan lainnya yang sah.
• Perolehan lainnya yang sah:– dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis– dari kontrak kerja sama, kontrak bagi
hasil, dan kerja sama pemanfaatan BMD;– berdasarkan penetapan karena
peraturan perundang-undangan– diperoleh dari putusan pengadilan.
182009@Sarjono
Peraturan BMN/D terkait LK
• PP 6/2006 - Penilaian– Penilaian barang milik negara/daerah
dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah - Pasal 37
– berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – Pasal 38
192009@Sarjono
• PP 6/2006 Pelaporan– Pengelola barang harus menyusun
Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berdasarkan hasil penghimpunan laporan – Pasal 71 (5)
– Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah – Pasal 72
202009@Sarjono
Asas Pengelolaan – PP 6/2006
• Asas fungsional• Asas kepastian hukum• Asas transparansi• Asas efisiensi• Asas akuntabilitas• Asas kepastian nilai
– pengelolaan BMN/D harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D serta penyusunan Neraca Pemerintah
212009@Sarjono
Penatausahaan BMN/D
• pembukuan,
• inventarisasi, dan
• pelaporan.
• Hasil penatausahaan BMN/D digunakan dalam rangka:– penyusunan neraca pemerintah
pusat/daerah setiap tahun;
222009@Sarjono
Permendagri 17/2007• Pelaporan (Pasal 28 – 30)
– Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
– Pembantu Pengelola menghimpun laporan menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
– LBMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah dan disampaikan secara berjenjang.
– Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan BMD secara akurat dan cepat, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
232009@Sarjono
Permendagri 17/2007• Penilaian (Pasal 50 – 52)
– Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD.
– Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemda dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
– dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh KDh dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
– Penilaian tanah & bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
242009@Sarjono
Permendagri 17/2007• Ketentuan khusus
– terhadap barang milik daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannya dari buku inventaris);
252009@Sarjono
26
Standar Akuntansi Pemerintahan• PP No. 24 Tahun 2005• Terdiri dari:
– Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan– Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP):– PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan
Keuangan– PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi
Anggaran– PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas– PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan
Keuangan– PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan;
2009@Sarjono
27
– PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi;– PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset
Tetap;– PSAP No 08 tentang Akuntansi
Konstruksi Dalam Pengerjaan;– PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban;– PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan,
Perubahan KebijakanAkuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
– PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
– PSAP 06 & 07 terkait dengan BMD2009@Sarjono
28
Komponen Laporan Keuangan
• Komponen pokok:– Laporan Realisasi Anggaran
(PSAP 01,02,10); – Neraca (PSAP 01,05-09, 11);– Laporan Arus Kas (PSAP 01,03);
dan – Catatan atas Laporan
Keuangan( PSAP 01,04).
2009@Sarjono
29
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah
Dokumen Catatan Laporan
Dokumen Transaksi
Buku Pembantu
Kertas
Kerja
• Bukti Penerimaan
Kas •Bukti
Pengeluaran Kas
•Bukti Memorial
• Kumpulan Rekening
(Ringkasan dan
Rincian)
• Buku Jurnal Penerimaan
Kas •Buku Jurnal Pengeluaran
Kas
•Buku Jurnal Umum
• Laporan
Realisasi
Anggaran
•Neraca Daerah
•Laporan Aliran Kas
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan & Penggolongan
Peringkasan
Buku Besar
Buku Jurnal
Laporan
Keuangan
Buku Regist
er
2009@Sarjono
Keterkaitan
30
SistemAkuntansi
InstansiNeraca
LRA.
CALK
KL/SKPD
PROSES AKUNTANSI PROSES MANAJ. ASET
Buku In-ventaris
SIM-BADABuku
Induk In-ventaris
REKAP
?
Kesesuaian?Jumlah item asetNilai aset per itemTotal nilai asetKlasifikasi aset
2009@Sarjono
Salah satu kunci bersama = Asersi Manajemen
ASERSI MANAJEMEN
• Keberadaan dan Keterjadian• Kelengkapan• Hak dan Kewajiban• Alokasi dan Penilaian• Pengungkapan dan penyajian• Tambahan
– Cut off– Accuracy– Classification
2009@Sarjono 31
32
Basis Akuntansi
• BASIS KASBASIS KAS:: untuk pengakuan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
• BASIS AKRUALBASIS AKRUAL:: untuk pengakuan aset, untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;kewajiban, dan ekuitas;
• Entitas diperkenankan menggunakan Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.berdasarkan basis kas.
• ““Cash towards Accrual”Cash towards Accrual”
2009@Sarjono
33
Pengakuan
• Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;
• Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul;
• Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan;
• Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2009@Sarjono
34
Konsep Nilai Perolehan(Buletin Teknis no. 4 /SAP)• Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset
tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.
• Pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan.
2009@Sarjono
• Contoh: Dinas Kesehatan membeli peralatan kedokteran. Komponen biaya untuk perolehan peralatan medis sbb:– Harga beli alat medis Rp 150.000.000– Perjalanan dinas Rp 2.000.000– Ongkos/transportasi alat medis Rp 5.000.000– Biaya uji coba Rp 4.000.000– Total Biaya perolehan Rp 179.000.000
• Harga perolehan peralatan medis tersebut adalah sebesar Rp179.000.000 yang berasal dari harga beli peralatan medis ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan medis tersebut siap untuk digunakan.
352009@Sarjono
36
Pengeluaran sesudah perolehan aset tetap• Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran
sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal.
• Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sbb:1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan
bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
2009@Sarjono
37
Dasar-dasar Akuntansi: Neraca• Neraca menggambarkan posisi
keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
• Umumnya laporan disusun per tanggal 31 Desember.
2009@Sarjono
38
ISI SINGKAT NERACA
ASET KEWAJIBAN
Aset Lancar Jangka Pendek
Investasi Jk Panjang Jangka Pajang
Aset Tetap EKUITAS
Dana Cadangan Ek. Dana Lancar
Aset Lainnya Ek. Dana Investasi
Ek. Dana Cadangan
2009@Sarjono
Klasifikasi aset tetap
39
• Tanah• Peralatan dan Mesin• Gedung dan Bangunan• Jalan, Irigasi, dan Jaringan• Aset Tetap Lainnya• Konstruksi dalam Pengerjaan
• Bagaimana pencacatan oleh Bend. Brg?2009@Sarjono
40
• Aset Lancar• Persediaan
• Aset Tetap lainnya• Koleksi perpustakaan/buku dan
barang bercorak seni/budaya/olah raga
• Aset lainnya• Aset yang tidak dipergunakan
2009@Sarjono
41
Transaksi terkait Neraca
• Sisa Pencairan SP2D – UP yang belum disetor ke Kas Daerah s.d. 31 Desember
• Pencairan SP2D – LS Belanja Modal
• Penghapusan Aset
• Pencatatan Persediaan
• Penerimaan hibah aset
• Pencatatan Surplus/Defisit
2009@Sarjono
42
Catatan atas Lap Keu (CaLK)• CaLK meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK.
• CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
2009@Sarjono
43
Penyelesaian Penyusunan LK:Reviu oleh Bawasda/Inspektorat• PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33• Ayat (1): Untuk meningkatkan keandalan Laporan
Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam PP ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an terkait.
• Ayat (2): Dalam SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.
2009@Sarjono
44
• Ayat (3): Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemda melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.
• Penjelasan:– Reviu oleh APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/pemda
sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawas lainnya sesuai dengan kewenangannya.
2009@Sarjono
45
Penyelesaian Penyusunan LK:Konsolidasi ke LKPD• PP 8/2006 Pasal 11
(1) PPKD menyusun LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LK SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3) LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah TA berakhir.
• End of Slide2009@Sarjono
46
PENUTUP
• Diskusi• Reviu• Telp: 081703002299, 085257922023• johnar2005@yahoo.com,
sarjono2299@gmail.com, • Sepanjang Town House Blok H No. 5-
6 Kalijaten Taman Sidoarjo (depan pasar sepanjang)
2009@Sarjono
top related