01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
Post on 14-Jun-2015
1762 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
WORKSHOP FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENYUSUNAN DAN
PENGENDALIAN PROGRAM DALAM RANGKA “REVIEW RPIJM KOTA/KABUPATEN BIDANG CIPTA KARYA WILAYAH
SULAWESI & KALIMANTAN
Makassar, 8 Desember 2009
Visi Pembangunan
“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal”
Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Program penanggulangan kemiskinan :• P2KP• PPIP• Pamsimas
- Akses ekonomi lokal :• Pengembangan
kawasan perdesaan potensial
• Prasarana sosial ekonomi wilayah
Penyediaan PS Dasar- Air Minum :• Air Minum perdesaan,
IKK, untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- Sanitasi : Sanimas- Persampahan : 3 R- Pembangunan Rusunawa
Pengendalian Lingkungan- Drainase - Pengelolaan Persampahan (TPA)- Sanitasi/Air Limbah:
• Pembangunan sistem air limbah terpusat
Urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9% tahun 1995 menjadi 48,3% pada
tahun 2005. Diperkirakan pada tahun 2025, sebanyak 68,3% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
Urbanisasi selalui diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Di tahun 2006 angka kemiskinan di kawasan perkotaan naik menjadi 14,29 juta jiwa dari sebelumnya sekitar 12,4 juta jiwa pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin
mengakibatkan meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah kota menuju kota yang layak huni. Saat ini 18% atau
21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas 42,500 ha.
Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Infrastruktur di perkotaan. Pelayanan air minum yang aman di perkotaan baru mencapai 66% (perpipaan 46%)
dan perdesaan 30% (perpipaan 11%). Kualitas dan tingkat pelayanan untuk sektor persampahan baru mencapai 54% dan tidak sebanding dengan kenaikan timbulan
sampah yang meningkat 2-4% per tahun. Akses terhadap prasarana sanitasi mencapai 77,15% (yang menggunakan tanki septik hanya mencapai 49,13%) dan
yang mendapatkan pelayanan sanitasi terpusat diperkotaan hanya 1%.
Kerusakan lingkungan hidup perkotaan semakin meningkat berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah
dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali,
urbanurbanisasiisasi
kekemiskinmiskinanan
standar standar pelayanan minimalpelayanan minimal
degradasidegradasilingkungan lingkungan
Isu Utama
Arah Kebijakan
National Agenda/International Agenda
3 Strategic goals :-Community welfare-Environmental quality-Economic growth
Urban
Development strategy/SPK :- Goal 1 : Basic Need infrastructure- Goal 2 : Environment Friendly infrastructure- Goal 3 : Competitive infrastructure
RPIJM/Mid Term Investment Plan
Vision /Missions
-Strategic Issues-Urban Problems
Rural
Growth center(agropolitan)
Priority area/Strategic area
Setiap kegiatan harus tercantum atau sesuai dengan dokumen RPIJM kabupaten/kota, disamping itu juga harus memenuhi persyaratan lainnya seperti lolos verifikasi/penilaian kelayakan, merupakan kegiatan prioritas, kesiapan desain/siap untuk dikerjakan, kesiapan lokasi/pembebasan tanah dan adanya dana sharing dari pemerintah daerah atau yang lazim disebut dengan Readiness Criteria.
Dari + 495 kabupaten/kota di Indonesia yang tercakup dalam RKAKL Ditjen Cipta Karya sebanyak 406 kabupaten/kota sudah memiliki dokumen RPIJM walaupun ada yang belum sempurna, dan sisanya belum memiliki atau dalam proses pembuatan RPIJM. Sementara Kabupaten/kota yang menjadi sasaran kegiatan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2010 untuk Satker Daerah Air Minum, PLP, Bangkim, dan PBL adalah 350 kabupaten/kota (86%). Dari 350 kabupaten/kota ini baru 300 kabupaten (80% yang memiliki RPIJM). Sementara sisanya masih belum memiliki RPIJM atau RPIJM-nya sedang diselesaikan.
Isu dan permasalahan Kondisi RPIJM saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan (formulasi
rencana kurang matang, lokasi kurang detail, kelayakan kurang)
Rekomendasi Masih perlunya sosialisasi RPIJM oleh Propinsi Masih perlu ditingkatkannya komitmen RPIJM oleh kab/kota + propinsi Masih perlu ditingkatkannya kemampuan fasilitator + Satgas kabupaten + satgas prop Masih perlu dilakukannya review RPIJM Perlu diadakannya Rapat Koordinasi Berkala antara pemerintah kab/kota dengan
pemerintah propinsi dan pemerintah pusat
Planning
RPJP Nasional
RPJP Daerah
RPJMNasional
RPJMDaerah
RKP
RKPDaerah
RenstraKL
RenjaKL
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKA-KL
Rincian APBN
RAPBN APBN
RAPBD APBD
RKA-SKPD
DPA-APBD
UU Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
UU Keuangan Negara
Pedoman
Pedoman Pedoman
Pedoman
Pedoman Bahan
Dijabarkan
Diacu Bahan
Pedoman Dijabarkan
Pedoman Bahan Diacu Bahan
Pedoman
Pedoman
PemerintahPusat
PemerintahDaerah
Master plan
RPIJMBid PU/CK
Memorandumproyek
TOR/FS/DED
Dokumen kelayakan(tdk sekedar shopping list)
Sinkronisasi dan integrasi Pusat/Daerah/Swasta/
Masyarakat
Hubungan Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Nasional/DaerahSerta Posisi dan Hubungan dengan RPIJM PU/CK
Isu dan permasalahan Kelengkapan justifikasi teknis dan kewajaran harga terhadap manfaat
kegiatan yang diusulkan kurang Kegiatan yang diusulkan belum berdasarkan RPIJM yang sudah ada. Kegiatan belum berdasarkan pada Skenario Pengembangan Kota (SPK)
dan penganggaran tahun jamak (multiyears)
Rekomendasi Perencanaan teknis yang baik akan menghasilkan pilihan kegiatan yang
optimal Perlunya Memorandum Program Propinsi berbasis RPIJM dan Renstra Perlu kegiatan review setiap tahun MOU antar propinsi atas memorandum program/program tahunan
Programming
Perangkat Penyaringan Kegiatan
Pedoman Perencanaan + RPIJM Kab/Kota
Isu-isu Eksternal-DPR-Media/Masy.-Masukan Interdep-Masukan Sektor
Perangkat Penyaringan
Program/Kegiatan
RKAKL -> DIPA
Usulan Daerah
RKP 2010
• Renstra (backlog)• Prioritas Pemb.
PU 2010 Program/Kegiatan
Isu dan permasalahan
Masih terdapat kegiatan yang tidak dapat segera ditenderkan. Masih terdapat kegiatan dengan tanda bintang Masih ada pencantuman PLN yang tidak sesuai. Penyusunan prioritas kegiatan belum memenuhi kriteria pembiayaan Stimulan + DDUPB belum berjalan optimal Kesepakatan pembiayaan terlambat (seharusnya lebih awal sehingga
tanah + DED bisa disiapkan dan ada konfirmasi DDUPB)
Rekomendasi Usulan revisi diproses lebih awal dan sesegera mungkin Kelengkapan dokumen disiapkan selengkap mungkin pada saat
penelaahan. Jangan gunakan sumber pendanaan PLN yang belum efektif . Perlu disiapkannya dokumen kesepakatan pembiayaan sejak awal.
Budgetting System
Design Isu dan permasalahan
DED pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan fisik
Lahan belum siap sehingga harus menunggu atau pindah lokasi
Spesifikasi dokumen lelang belum memperhatikan ketersediaan ME di pasaran
Rekomendasi DED disiapkan sebelum tahun pelaksanaan fisik. Ada pernyataan kesiapan lahan dari pemerintah daerah sebelum
pelaksanaan anggaran.
PelaksanaanIsu dan permasalahan
Mulai pelaksanaan terlambat
Rekomendasi Proses penetapan SK
Satker dimulai dari tahun anggaran sebelumnya
Operasi dan PemeliharaanIsu dan permasalahan
Laporan Simak BMN masih banyak yang tidak sesuai dengan SAI
Satker kabupaten/kota belum paham dengan Simak BMN.
Rekomendasi Diperlukan pelatihan Simak BMN Perlu dialokasikan anggaran untuk
penyusunan Simak BMN di Satker Kabupaten/Kota
Pengaturan
Isu dan permasalahan Masih perlunya kebutuhan produk pengaturan
dari daerah. Siapa yang leading dalam penyusunan
peraturan (Permen, PP, SE) Bagaimana keterlibatan instansi lain
(Puslitbang Kim) dalam penyelesaian peraturan
PengawasanIsu dan permasalahan
Memonitor kegiatan APBN, APBD, dan kegiatan kelengkapannya harus dilaksanakan oleh PEMDA sehingga infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi
PembinaanIsu dan permasalahan
Bagaimana status penyusunan RPIJM kab/kota. Apakah setiap komponen program dan kegiatan dalam RPJM tsb sudah dievaluasi oleh Satgas dari Sektor masing2?
Bagaimana tindak lanjut penyusunan RPIJM ini dan kaitannya dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian.
Rekomendasi Perlu adanya pemahaman terhadap pentingnya RPIJM dalam
pembangunan kabupaten/kota
Prosentase kesesuaian kegiatan RKAKL dengan RPIJM di Wilayah Sulawesi
Prosentase kesesuaian kegiatan RKAKL dengan RPIJM di Wilayah Kalimantan
Prosentase kesesuaian kegiatan RKAKL dengan RPIJM di Wilayah Maluku dan
Papua Barat
top related