. Warahmattullahiberkas.dpr.go.id › armus › file › Lampiran › leg_1-20191021-100619-1222.pdfdan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Nomor XVl/MPR/1998 tentang Politik
Post on 30-Jun-2020
2 Views
Preview:
Transcript
" 0
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INOONESIA
Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh . .
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang .kami
hormati,
?ertama-tama marilah kita panjatk<;m pvji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, kc;1rena berkat perkenan-Nya pada hari ini kita dapat
menghadiri Sidang ~ aripurna OPR-RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat
II Peri 1bahasan Rancangan Undang-undang tentang Jasa . Konstruksi. '
Selanjut~ya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua1 para
Wakil _Ketua, dan para Anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan
yang diberikan kepada kami mewakili Pemerintah untuk menyampaikan
jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan
Raky~t yang berupa penilaian, tanggapan, saran, usulan, pendapat, per
mintaan penjelasan dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh wakil
wakil Fraksi pada Sidang Paripurna, Pemandangan Umui;n. · tanggal 24
Maret 199~. Pemerintah berp~ndapat bahwa hal-hal yang telah disampai
kan oleh para Anggota Oewan, yang mewakili fraksi-fraksi, merupakan
masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai t;>ahan kajian bersama dalam pembahasan untuk
penyempurnaan materi Rancangan Vnd~ng-undang tentang Jasa
Konstruksi.
~ I.
Sebelum kami menyampaikan tanggapan secara rinci atas tanggap-.
an, saran, usulan, pendapat, permintaan penjelasan, dan pertanyaan dari
,.para Anggota Dewan, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan
mengenai ·pokok-pokok pemikiran yang melandasi penyusunan
Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.
Rancangan Undang-undang · tentang Jasa Konstruksi disusun
berdasarkan hal-h~I yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat di dalam Ketetapan-ketetapannya berikut ini :
1. Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Pikiran Reformasi
Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
2. .Nomor Xl/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih.
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Nomor XVl/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka
Demokrasi Ekonomi.
Berlandaskan pokok-pokok pikiran di dalam Ketetapan-ketetapan
tersebut, maka · materi rancangan undang-undang ini dijiwai oleh '
semangat melindungi kepentingan nasional dalam bentuk mendukur\g
peningkatan efisiensi dan efektivitas Pembangunan Nasional yang dapat
diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan bt:rkembangnya Jasa
Konstruksi. secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing Jasa
Konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan
kemampuan Jasa Konstruksi nasional diharapkan dapat terwujud pening-
. katan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampu
mendukung upaya peningkatan . penghematan penggunaan dan
.' penerimaan devisa negara, serta mendukung perluasan lapangan usaha I
dan kesernpatan kerja.
0 0
Favtor kunci dalam pengembangan Jasa Konstruksi nasional
ad al ah, peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelengga
raan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara
aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkat
an kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme .dan
peningka'tan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelengga
raan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan
hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan Para Pihak terkait.
Sesuai qengan tuntutan reformasi, maka peran masyarakat, baik
kelomr,')k masyarakar yang berperan langsung dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi maupun masyarakat pada umumnya, pe'rlu senantJasa
didorong dalam rangka meningkatkan masukan tentang arah pengem
bangari jasa konstruksi nasional kepada Pemerintah, termasuk mendo ..
tong pengawasan masyarakat yang konstruktif. Di samping itu, perlln·
dungan terhadap para pekerja konstruksi, pengguna Jasa, serta
masyarakat pada umumnya mendapat p.erh~tlan· yang cukup untqk
mendukung terwujudnya rasa aman yang selamjutnva dapat mendukung
peningkatan produktivitas kerja. ·
Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pemerintah
rmaa Rapat Pembicaraan Tingkat I pada ~a~ggal 16 Maret 1999 yang
iall.1, telah diuraikan asas yang melanda$i Ranca.n9an Undang·unqang
tefit~flg Jasa Konstruksi. · $alah satu aaas ctatam Rancangan Undang.:
UR8~R9i ie.rsebut adalah as·as kemifraan vaoa mengandung pengertian J\r\-.:-~.~~F\~"':i.Q."J-:!,"--: ', .. , · 1, '. .-.:· • • '· •••• : ', , , •
tersele.ng'garanya hubungan kerja para· pUlaf( vang tiarmonls, ierl>ui<a,
3
sinergis yang saJ.ing menguntungkan. Dengan asas tersebut dapat diwu
judkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan proses produksi
yang efisien dan efektif antar Penyedia Jasa. Kemitraan yang sedemikian
sekaligus berarti memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa
mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas serta kemanfaatan.
Dalam rangka menghapuskan inefisiensi , monopoli, dan praktek
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan Jasa Konstruksi,
telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam pasal-pasal
pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan
dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansakan tersedianya
kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperanserta
dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, persaingan yang sehat
antar para Penyedia Jasa, kesetaraan kedudukan an·tara Pengguna Jasa
dengan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuha·n akan peraturan perundang-undangan.
S.audara Pimpinan dan Sidang. Dewan yang terhormat, r·
Per-kenankanlah sekarang kami menyampaikan tanggapan dan
jawaban terhadap beberapa ha! yang te!ah dikemukakan oleh masing
masing Fraksi melalui para Anggota Dewan yang terhormat yaitu saudara
saudara · Ors. Ngatmin Nanto, MBA, mewakili Fraksi ABRI, saudara
Ir. Suhardi D. Pranoto, mewakili Fraksi Persatuan Pembangunan, saudara
Butu Hutapea, mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan saudara
Ir. H. Soeharsojo, mewakili Fraksi Karya Pembangunan
Sebelum menyampaikan tanggapan secara keseluruhan, perkenan
kanlah kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota Dewan
yang terhormat karena menurut penangkapan kami semua Fraksi
mempunyai semangat yang sama untuk mendukung niat pemerintah
dalam rangka melaksanakan salah sat(i misi konstitusional yaitu
menyempurnakan perangkat peraturan pe~undang-undangan di bidang !
Jasa Konstrusi. Kami menyadari bahwa s¢cara substan,si .. materi Ran-
canga.: Undang-undang tersebut dalam beberapa hal masih memerlu
kan penajaman dan penyempurnaan. Kami sependapat dengan para
Anggota.. Dewan yang mulia bahwa dalam kaitannya dengan upaya
penyempurnaan perangkat peraturan . perundang-undangan di bidang
Jasa Konstruksi kita harus tetap berpedoman pada asas yang terkandung
di dalam Rancangan Undang-undang te'rsebut untuk tujuan kesejahteraan
mpsya,.-akat. ·
Saudc_,·a Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan yang kami
hormat1,
Selanjutnya. perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan atas
saran. usulan ataupun pertanyaan dari Fraksi ABRI.
Pertama-tama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan
penghargaan kep~da Fraksi ABRI yang menyetujui agar Rancangan
Undan.g.:undang tentang Jasa Konstruksi dibahas dalam pembicaraan
Tingkat Ill. Secara umum Pemerintah sependapat dengan pokok-pokok
pemikiran yang disampaikan oleh Fraksi ABRI terutama bahwa pelbagai
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bag,i tumbuh dan
berkembangnya Jasa Konstruksi Nasional masih didasarkan atas produk
5
... -··
perundang-undangan dari zaman Belanda yang sudah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan perkembangan nasional dewasa ini seperti ICW dan AV.
Selain itu pada saat ini belum terbentuk lembaga yang secara nasional
menangani pembinaan usaha jasa konstruksi.
Ketiadaan kepranataan hukum di sektor ini sebagaimana kita telah
maklum bahwa usaha jasa konstruksi yang pengembangannya melalui
hubungan transaksional telah mengalami ketidakpastian hukum yang
pada umumnya berdampak sangat kurang menguntungkan bagi Penyedia
Jasa Konstruksi 'yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan
efektivitas investasi nasional. Di sisi lain kurang terbinanya usaha jasa I
konstruksi telah ;mengakibatkan daya saing nasional di bidang jasa
konstruksi berkembang tidak secara optimal dan hal ini akan semakin
berat pada waktu Indonesia dituntut untuk membuka diri dalam
perdagangan jasa, termasuk jasa konstruksi di forum Regional maupun
lnternasional.
Menanggap'i pertanyaan dan saran dari Fraksi ABRI perihal !
pencantuman ke'tentuan tentang pengertian Perencana Konstruksi,
Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi dalam Ketentuan Umur:n I
pada dasarnya dapat dipertimbangkan. Namun demikian, · mengingat
bahwa dalam naskah RUU Jasa Konstruksi secara khusus diatur Bab
tentang
bentuk,
I
usaha jaba konstruksi yang i
dan bidang usaha beserta
meliputi psngaturan tentang jenis,
persyaratan dan tanggung jawab
profesionalnya, maka seyogyanya pengertian Penyedia .Jasa ini
merupakan bagian integral dari Bab ini.
Selanjutnya perkenankanlah karni menyampaikan terima kasih atas
saran Fraksi ABRI untuk menambahkan Asas kearnanan dan
: I
keselamatan. Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam
persyaratan l)saha maupun persyaratan kemampuan profesional agar
berkembang pengµsaha yang profesional yang mampu mewuj.udkan tertib
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan
yang berkualitas. Selanjutnya aspek keamanan dan keselamatan ini
diuraikar · pula dalam Bab Pengikatan Pekerjaan Konstruksi dan ·Bab
Penyel~mggaraan Pekerjaan Konstruksi yang antara lain mempersyarat
kan ad_anya perlindungan dan keselamatan kerja t;>aik bagi Penyedia Jasa,
Pengguna Jasa, maupun masyarakat disertai dengan tuntutan 1,mtuk
menurr:ibuhkan budaya sadar lingkungan yang keseluruhan ketentua.n
tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin
keselamatan bagi para pihak.
Jaminan terwujudnya keamanan qan keselamatan masih perlanjut
pada tahapan pasca Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagai
mana dituangkan dalam Bab tentang Kegagalan Bangunan yang me
nuntut terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dalam hat keamanan
dan keselamatan dalam pemanfaatan bangunan yang merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional.
Usaha jasa konstruksi pengembangannya sangat tergantung dari
pelbagai industri hulu, baik industri barang dan jasa termasuk jasa
keuangan (permodalan dan asuransi), mengingat bahwa usaha jasa
konstruksi ini mempunyai karakteristik, yakni usaha yang harus mampu
memenuhi demand dan sekaligus menciptakan peluang bagi industri hilir
yang terkait. Bidang usaha yang memiliki kedudukan yang strategis ini
dalam pengembangannya perlu memperoleh dukungan dari lembaga
lembaga keuangan yang persyaratannya selaras dengan kar~kteristik dari
7
usaha jasa konstruksi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelayakan usaha
dan kelayakan pembiayaan.
Dalam menghadapi kompetisi lnternasional, maka yang harus
ditempu~ yakni mewujudkan kemampuan profesionalisme dan daya saing
usaha j;lsa konstruksi yang sejajar dengan pelaku-pelaku di pasar • 0
lnternasional. Dari sisi dunia -usaha jasa konstruksi diharapkan tumbuh
kesadaran akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan keteram-
: i pilan melalui penataan dan upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan
Pemehntah memberikan dukungan daram bentuk pernberdayaan dan
regul2si ataupun· memanfaatkan proyek-proyek Pemerintah se~agai
wahana· untuk meningkatkan kemampuan usaha keahlian dan keteram
pilan kerja. Langkah-langkah Pemerintah tersebut adalah sejalan dengan
berbagai kesepakatan lnternasional dan Regional yang telah diratifikasi.
Fraksi ABRI telah meminta penjelasan tentang konsekwensi hukum
bagi ·xang perorangan yang dirugikan dalam konteks pekerjaan
konstruksi. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam · Kitab Ungang
undang Hukum Perdata telah mengatur dan membuka peluang untuk
semua pihak termaSuk orang perorangan untuk . mengajukan gugatan . .
apabira merasa dirugikan, yang berlaku pula bagi jasa konstruksi. Bahkan
dengan rancangan l,mdang-undang ini melalui keteiituan gugatan
perwakilan, Pemerintah mengusulkan kemudahan-kemudahan dalam
mengajukan gugatan perdata bagi masyarakat atau ketom..P0k masyarakat
yang dirugikan dalam kaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi, namun yang tidak memiliki kemampuan maupun akses serta
pengetahuan mengenai hukum keperdataan. Hal ini merupakan tanggung
jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat.
8
Kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi pada dasarnya sudah ditampung keseluruhannya
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sejauh ini belum ditemui
adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak
memiliki kekhususan yang di luar cakupan Kitab Undang-undang hukum
Pidana. Dengan demikian rumusan pasal 42 Rancangan Undang-undang
tentang Jasa Konstruksi dinilai sudah cukup memadai menampung
kemungkinan terjadinya tindak pidana.
Pemerintah tnenghargai pandangan Fraksi ABRI untuk memberikan
perhatian secara khusus dalam masalah kegiatan jasa konstruksi yang
berskala kecil. Usaha berskala kecil ini pada umumnya hanya
memerlukan teknologi yang bersifat sederhana dan tidak rumit, dengan
biaya yang relatif kecil, ~·erta lingkup pekerjaan dengan jumlah tenaga
kerja yang terbatas.
Usaha semacam ini umumnya dilC1ksanaka.n secara swakelola atau
s·ecara gotong royong sehingga tidak memerlukan p~:ngaturan hubungan
transaksional dengan Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam RUU ini.
Namun .rJemikian dalam rancangan undang-undang ini Pemerintah
diamanatkan untuk mengatur peningkatan kemampuan seluruh lapisan
tenaga kerja konstruksi termasuk usaha kecil yang pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap oleh masyarakat jasa konstruksi itu sendiri.
Berkenaan dengan pertanyaan Fraksi ABRI mengenai banyaknya
pasal yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah kami sependapat bahwa substansi materi yang
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah perlu diperjelas dan diberikan
arahan dalam Pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan.
')
Saudara Pimpin·an dan Anggota Dewan yang -rerhormat,
Dalam kesempatan ~erikut ini per~ena.t1kanlah ka.mi .m~nyampaika.n.
jawab<...1, penjelasan dan tanggapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan
dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas
saran dan tanggapan yang disampaikan t~rsebut. Pemerintah sangat
menghar9ai dukungan dan pandangan yang sejalan dengan Pemerintah
terhadap materi-materi Rancangan Undang-undang tentang jasa
Konstruksi. Penghargaan ini kami sampaikan pula terhadap l,lpaya Fraksi
P~rsatt.ian Pembangunan dalam memahami latar belakang permasalahan
dalam · penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagai titik tolak dalam
menelz,Jh rancangan undang-undang dan sekaligus menetapl<an ·
pandar.Jan ke depan yang diperlukan dalam pengaturan jasa konstruksi.
Berkenaan dengan tanggapan Fraksi · Persatuan Pembanguna·n
bahwa pengaturan jasa konstruksi harus berlandaskan pada asas
kejujuran dan pemc ~~taan di samping asas-asas lain yang tercantum
dalam ·Rancangan Unc;Jang-undang tentang Jasa Konstn.iksi, Pemerintah
dapat mi::mahami mengenai hal ini. Oapat dikemukakan di sini bahwa
kejujurqn merupakan sikap moral yang mendasar,, yang telaM menjiwai
norma~norma pengaturan yang oituangkan dalam Rancangan Undang
undang tentang Jasa Konstruksi ini. Sedangkan mengenai asas
pemer<?taan, Pemerintah sependapat dengan Fraksi i?ersatuan Pemba
ngunan bahwa hal tersebut merupakan salah satu aspirasi yang
berkembang sejalan dengan de.mokratisasi ekonomi sehingga · telah pula
dipertimbangkan sebagai salah satu dimensi dari asas keseimbangan
dalam ~ancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.
10
Selanjutnya sehul;>ungan dengan penjabaran tujuan-tujuan dari
pengaturan jasa konstruksi sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi
Persatuan Pembangunan, Pemerintah tidak melihat adanya perbedaan
yang mendasar dari rumusan-rumusan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 3 Rancangan Undang-undang teritang Jasa Konstruksi ini. Secara
khusus dapat kami kemukakan bahwa tujuan yang diusulkan oleh Fraksi
Persatuan Pembangunan "meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta
mengurangi hambatan· birokrasi", lebih men.,pakan upaya dalam mencapai
tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf a, yaitu :
"a. Memberikan arah pertvmbuhan dan perkembangan jasa konstruksi
nasional . untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal,
berdaya saing yang tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang
berkilalitas".
Sedangkan tujuan · yc;lng dikemukakan oleh Fraksi Persatl!an Pemba
ngunan yaitu "meningkatkan kemampuan dan budaya kerja SIJmberdaya
manusia serta kelembagaan pendukung pengembangan jasa konstruksi
nasional", pada dasarnya lebih merupakan Lipaya vntuk mencapai tujuan
sebagaimana terse but dalam Pasal 3 huruf b :dan c, yaitu : ·
"b. .~.1ewujudkan tertib penyelenggaraan.' pekerjaan kpn_$fruksi yan,g
inenjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dengan
· Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuhan akan peraturan perundang-undangan ini dan yang
bertaku lainnya;
c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bic:Jang jasa
konstruksi nasional".
Masalah lai!l yang mendapat tanggapan dari Fraksi Persatuan
Pemb<.., igunan adalah perlunya pengaturan jasa konstruksi mempertim-
11
bangkan kerJlampuan dan karakteristik Penyedia Jasa Konstruksi di
daerah. Pemerintah menghargai pendapat Fraksi Persatuan Pemba
ngunan, dan dapat dikemukakan bahwa hal ini telah mendapat perhatian.
sehingga dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d diamanatkan kepada
masyarakat jasa konstruksi bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan
usaha jasa konstruksi nasional antara lain dibentuk lembaga pengem
bangan jasa konstruksi di daerah sehingga dapat menampung aspirasi
Para Penyedia Jasa Konstruksi di daerah sesuai dengan karakteristiknya.
Saudara Pimtpinan dan anggota Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya perkenankanlah kami memberikan tanggapan dan ',!
jawaban terhadap pelbagai permasalahan yang disampaikan oleh yar1g
terhormat Fraksi POI. J
Pelbagai pandangan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan oleh t
Fraksi POI fangat kami hargai dan Pemerintah secara umum dapat
merigerti da)l memahaminya. Dalam menyusun Rancangan Undang-·r~!
undang tentC!ng Jasa Konstruksi ini Pemerintah telah menampung seluas
luasnya aspirasi dari pelbagai pihak yang berkaitan langsung ataupun
tidak langsung dengan dunia jasa konstruksi termasuk observasi atas t '
praktek-prak!ek yang kurang menguntungkan, yang mengandung unsur-
unsur inefisiensi ataupun yang mengandung indikasi korupsi, kolusi. dan ;
· nepotisme. bengan demikian seluruh mater·i dari rancangan undang
undang ini .9iorientasikan terhadap jiwa dan semangat TAP MPR No.
Xl/MPR/1998 tentang Pe_nyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas :!.:
Korupsi, Kol'tisi, dan Nepotisme. i ' .:.,• ~;;.
·~ ·~
12
Pemerintah menghargai kesepahaman Fraksi POI atas pelbagai
materi muatan Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi
mengenai registrasi dan kelembagaannya yang diharapkan dapat membe
rikan penilaian yang obyektif. atas kualifikasi keahlian dan usaha, muatan
mengenai keseimbangan ·antara hak dan kewajiban dalam lkatan Kerja
Konstruksi, menghindari terjadinya conflict of interest dalam penye
lenggaraan pekerjaan konstruksi, serta menghindari kemungkinan
terjadinya pemusatan usaha pada satu kelompok tertenttJ.
Dalam Rancangan Undang-1.mdang tentang Jasa Konstruksi diatur
tentang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik melalui
sertifikasi keahlian bagi tenaga-tenaga Perencana dan Pengawas
Konstruksi ataupun Sertifikasi keterampilan bagi Tenaga Kerja Keteknikan
pada Pelaksana Konstruksi antara lain mandor. Upaya sertifikasi keteram
pilan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja
konstruksi nasional dan tingkat kemampuan serta kemandirian lembaga
pengembangan jasa konstruksi nasionat dengan "bantuan" l?emerintah
selaku pemberc;laya.
Dengan upaya sertifikasi keterampilan ini akan memberikan peluang I
usaha .yang lebih baik dan. peningkatan.. imb~I jasa ses1Jai_. d~nga~ ting~?t keterampilannya. Di sisi lain, bagi Peng~)'una Jasa dengan adanya
sertifikasi keterampilan akan menjamin efisiensi dan mutu has ii kerja.
fPemerintah memahami kehawatiran Fraksi POI atas kemungkinan
terjadinya kolusi dan kecurangan dalam proses penetapan Penyedia Jasa
melalui cara Pemilihan Langsung. Oleh karena itu Pemerintah sangat
b~rha ·. 1 p bahwa ketentuan dalam Pasal. 11 Rancangan Undang-undang
tentang Jasa Ko~struksi meng·enai tanggung jawab profesional yang
13
dilandasi prinsip-pririsip yang sesuai dengan kaidah dan kejujuran
intelektual betul-betul dilaksanakan di dalam menjalankan profesi para
Penyedia Jasa. Di samping itu masyarakat konstruksi sebagaimana
diamanatkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi
ini harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam ten , .
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menerapkan ketentuan
ketentuan sanksi yang seharusnya, apabila terjadi penyimpangan.
Meskipun demikian apabila dipandang perlu maka pengaturan lebih lanjut
tentang hal itu akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan dengan
menampung pemikiran-pemikiran Dewan, agar dapat dihindari sejauh
mungkin peluang timbulnya inefisiensi dan terjadinya kolusi.
Pemerintah dapat memahami harapan Fraksi POI bahwa sejalan dengan
adanya kesetaraan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, maka
dalam lkatan Kerja1 Konstruksi perlu pula diatur secara seimbang '
mengenai kewajiban dan sanksi berupa ganti rugi di antara kedua pihak.
Seyogyanya hal inl dapat dibahas secara 1.ebih mendalam pada
Pembicaraan Tingkat Ill agar diperoleh rumusan yang paling sesuai dah
menguntungkan bagi, pelaku Pekerjaan Jasa Konstruksi.
Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,
Oalam kesempatan berikut ini kami akan menyampaikan jawaban
atas penjelasan dan tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan.
Pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan rasa gembira
serta mengucapkan .terima kasih dan pernghargaan atas penyampa1an
pokok-pokok pikiran Fraksi Karya Pembangunan yang secara keseluruhan
sejalan dengan tuntutan reformasi, bersifat konseptual dan komprehensif,
serta visioner dalam arti tidak hanya berorientasi pada kebuluhan yang
1-l
bersifat kekinian. Pokok-pokok pikiran Fraksi Karya Pembangunan
tersebut sepenuhnya menjiwai rumusan pengaturan dalam rancangan
undang-undang · ini, antara lain berupa
• tuntutan demokratisasi yang membawa konsekuensi logis berupa
upaya mewujudkan secara optimal
- peranserta aktif masyarakat · dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
- kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa
dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta
- jaminan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi dan dalam menikmati manfaat hasil pekerjaan
konstruksi;
• mengokohkan agar kedaulatan hukum, yang membawa konsekuensi
logis diberlakukannya keseluruhan pengaturan yang tercantum di
ran~angan undang-undang ini tanpa kecuali terhadap :
- Penyedia Jasa nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia,
- Pengguna Jasa nasional, baik instansi Pemerintah, SUMN dan
SUMO, maupun lembaga/perusahaan asing yang beroperasi di
Indonesia.
Dalarr. Rancangan Undang'.'"undang .. tentang Jasa .. Konstruksi ini,
pengertian Bangunan sebagai salah satu wujud hasil pekerjaan konstruksi
meliputi · pula segala aspek yang melekat dan terkait dengan bangunan,
termasu~ arsitektural dan tata ruang dalam (interior? serta tata ruang luar
(extenbrj. Oleh karena itu, kami sependapat dengan Fraksi Karya. Pem
bangunan.
15
Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka hasil peker
jaan yang berpotensi mengandung risiko tinggi dalam kaitan dengan
fungsi dan kemanfaatannya terkait terutama adalah bangunan. Risiko ini
terkait dengan Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, Investor, dan Masyarakat
pada umumnya. Prinsip-prinsip tanggung jawab profesi ini sudah tercan
tum dalam AV-41 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun
belum operasional karena tidak didukung oleh sistem pertanggung
jawa ban profesi dan sistem pertanggungan terhadap resiko yang harus
dikenakan kepada Penyedia Jasa.
Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi rrtengamanat
kan agar Asosiasi Profesi harus mengembangkan standar-standar
kompetensi keahlian kerja secara mandiri dan selanjutnya tingkat keahlian ..
tersebut kompatibel dengan standar-standar yang berlaku secara lnter-1
nasional. Sejalan dengan saran Fraksi K~irya Pembangunan, kiranya
mulai sekarang usaha.:.usaha yang· teHah dir4.ntis oleh Asosiasi Profesi
antara lain IAI dan Pll, dapat diikuti oleh disiplin-disiplin keahlian lainnya
dan teruJ ditingkatkan serta dikembangkan secara terintegrasi.
• 0
Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa
pengPmbangan usaha jasa konstruksi t~rsebut ~arus dilakukan oleh suatu
lembaga yang independen yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil
asosi2'.:;i perusahaan dan asosiasi profesi. Tugas dari lembaga ini
melak~kan penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber(Jaya
manusia, sertifikasi keahlian, registrasi perusahaan, promosi, dan sistem
informasi jasa konstruksi nasional.
16
Mengingat bahwa pengembangan usaha jasa konstruksi ini sangat
tergantung dari tuntutan berbagai . pengguna ataupun pemanfaat jasa
konstruksi serta dalam memenuhi tuntutan tersebut Penyedia Jasa sangat
tergantung juga dari berbagai faktor dan penyedia masukan-masukan
yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,
maka dalam rancangan undang-undang ini diusulkan adanya forum yang
dapat menampung pelbagai aspirasi ter$ebut. Forum ini berperan untuk
memberikan masukan berbagai rumusan berupa visi, misi, arah
pengembangan, dan kebijaksanaan baik kepada lembaga independen
maupun Pemerintah.
Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi tidak semata-mata meru
pakan kepentingan Para Pihak yang secara langsung terkait dengan
pekerjaan konstruksi, namun juga merupakan kepentingan masyarakat
pada umumnya terutama dalam proses penyelenggaraan pekerjaan
k.onstruksi dan pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat didorong
untuk berperan aktif dan turut bertanggung jawab menciptakan tertib
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, melalui penyampaian informasi
dan saran-saran yang konstruktif kepada Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pernbi
naan dan penertiban. Pengawasan masyarakat ini tidak dimaksudkan
untuk menciptakan rnekanisme intervensi langsung masyarakat dalam
proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Selanjutnya . mengenai kekhawatiran Fraksi Karya Pembangunan
bahwa dalam pekerjaan engineering, procurement, construction (EPC),
design & build (D&B), dan build, operate, transfer (BOT) akan terjadi
conflict of interest dan bertentangan dengan undang-undang lainnya,
17
misalnya Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Hal . tersebut tidak akan terjadi karena Penyedia Jasa yang memperoleh
pekerjaan EPC. 0 & B, dan BOT tetap harus memenuhi persyaratan
pengif 1tan Para Pihak, persyaratan usaha maupun tanggung jawab
profesirnal. . .
. . P.emilihan Penyedia Jasa untuk pekerjaan E,PC, O & B, dan BOT
tetap ~arus dilakukan sesvai dengan prinsip persaingan yang sehat
sebagaimana diatur dalarn Rancangan Undang-undang tentang Jasa
Konstruksi. Oleh karena itu, maka dalam rancangan undang-undang ini
pelayanan Perenc~naan, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang dilakukan
secara terintergrasi d-il~kukan hanya untuk pekerjaan yang spesifik karena
memer1ukan tingkat spesifikasi teknologi tinggi, bersifat .kompleks dan
memerlut--.an biaya besar yang pelaksanaannya memerlukan penanganan
secara .terintegrasi.
Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya pembangunan bahwa
Rancar:'gan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi mengat~r mengenai
pelayanan Sub Penyedia Jasa yang diarahkan kepada spesialisasi, agar
penyelenggaraan jasa konstruksi t>erskala kecil, menengah, qan spesialis
dapat tumbuh dan berkembang sesvai dengan kaedah persaingan sehat
dan pemerataan kesempatan berusaha. Mengenai sanksi administratif
yang diberikan baik kepada Penggvna Jasa maupun Penyec;Ha Jasa yang
harus setara sebagaimana disampaikan Fraksi Karya Pembangunan
dapat diterima Pemerintah.
Perarturan tata lingkungan setempat yang mengikat dan harus
diperhatikan di samping ketentuan-ketentuan tentang keteknikan,
keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerj.a, serta perlindungan tenaga
18
I •. I
kerja dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diusul
kan Fraksi Karya Pembarigunan dapat diterima Pemerintah. Kemudian
mengenai perlunya suatu standar kontrak yang berlaku pada semua
sektor pembangunan yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi telah
diamanatkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi
ini untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang meliputi
antara lain penerbitan dokumen Pengikatan dan lkatan Kerja Konstruksi
sebagai model dan acuan bagi Para Plhak.
Penerbitan sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi yang dilaku
kan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tanpa harus campur
tangan Pemerintah dan mengenai asuransi agar diberi peran untuk turut
serta menjamin perlindungan terhadap resiko-resiko yang tidak diinginkan
dan timbul dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, termasuk untuk
'mampu memenuhi persyaratan usaha dengan pihak asing, sebagaimana
diusulkan Fraksi Karya Pembangunan pada prinsipnya sudah diamanat
kan dalam rancangan undang-undang ini.
Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati,
Demikian jawaban Pemerintah sehubungan de.ngan Pemandangan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rancangan Undang-undang
tentang . !asa Konstruksi. Pemerintah dengan sungguh-sungguh dan
dalam batas kemampuan yang ada telah berusaha untuk menjawab,
menjelaskan dan menanggapi secara keseluruhan pertanyaan, usul,
dan saran serta pendapat yang dikemukakan oleh para Anggota
Dewan yang terhormat atas nama Fraksi-fraksi. Pemerintah berharap
~ahan dan keterangan yang disampaikan dalam jawaban ini akan dapat
] ')
··,...._~····
,.
memper'1ncar pembahasan-pembahasan selanjutnya. Apabila masih
terdapat·· pertanyaan, saran dan lain-lain · yang belum termuat pada . " jawaban ini dapat didiskusikan pada rapat-rapat Pembicaraan Tingkat Ill
yang akan datang.
kkhirnya atas nama l?emerintah, perkenankanlah kami mengu~p
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada O~wan
yang terhormat.
Semoga Tl,Jhan Yang Maha Esa senantiase> melimpahkan rahrnat
dan karuflia-Nya kepada kita semua.
Seki an dan terirna kasih.
Wassalainu'a~aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
RUU\Ja-ban Pemrintah-3.doc\29 .03.llll
20
top related