Pembahasan - modul.mercubuana.ac.idFaishol+... · Web viewDari sudut pandang ekonomi, ... Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang

MODUL PERKULIAHAN

Akuntansi Sektor PublikKonsep Akuntansi Sektor Publik

Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Ekonomi dan Bisnis Akuntansi

0184059 Adib Faishol S.E. M.P.A.

Abstract Kompetensi

Pengertian mengenai Akuntansi Sektor Publik. Elemen-elemen, ruang lingkup, tujuan dan akuntabilitas Akuntansi Sektor Publik.

Mahasiswa memahami karakteristik dan lingkungan Akuntansi Sektor Publik. Peranan dan fenomena yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

PembahasanPengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publikAkuntansi Sektor Publik dapat diartikan juga sebagai proses akuntansi bagi perusahaan

swasta yang digunakan dalam praktek organisasi publik. Istilah sektor publik memiliki

pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah

publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara

pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat

dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha

untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

hak publik.

Sejalan dengan perkembangan akuntansi di negara kita, Akuntansi Sektor Publik

didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan untuk

pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen

2017

2

Akuntansi Sektor Publik

Pusat Bahan Ajar dan eLearning

dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada

proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor

swasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan

komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dll, akan tetapi untuk tugas

tertentu dalam sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi

birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa

hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

Pemahaman atas perbedaan antara pengertian sektor publik dan pengertian publik dapat

dilihat sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat keberadaan

organisasi sektor publik seperti institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah, partai

politik, tempat ibadah, sekolah, yayasan dan LSM. Semua organisasi tersebut memiliki

kesamaan yaitu menyediakan pelayanan bagi masyarakat seperti pendidikan, listrik, ibadah

dan jasa lainnya. Jadi, sektor publik adalah sektor-sektor yang ada dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat dan tujuan utama organisasi pelaksananya tidak mencari keuntungan.

Sedangkan publik dapat dipahami sebagai masyarakat, yaitu pihak yang mempunyai

kepemilikan atas organisasi sektor publik dan juga sebagai pihak yang mendapatkan

pelayanan dari organisasi sektor publik tersebut.

Teori Akuntansi Sektor PublikPada dasarnya ada tiga tujuan perlunya mempelajari teori akuntansi sektor publik :

(1) Untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini

2017

3



Adib Faishol S.E. M.P.A. http://www.mercubuana.ac.id

(2) Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang ada saat ini

dilakukan

(3) Memperbaiki praktek akuntansi di masa yang akan datang.

Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini

dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor

publik, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan

(reliable).

Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan DaerahMemberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola keuangan secara tepat, efisien dan

ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini

terkait dengan pengendalian manajemen

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi pengelola untuk melaporkan pelaksanaan

tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang

menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan

kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait

dengan akuntabilitas.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya,

pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang

lemah menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan

2017

4




yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat

ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau

secara lebih luas disebut Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Saat ini sedang

disiapkan standar akuntansi keuangan untuk pemerintah daerah dalam rangka mendukung

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan,

handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah dan pusat

harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem

akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian internal

lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan

juga kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan

keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya

pelayanan sektor publik yang merupakan output dari

operasional entitas dalam sektor publik.

Sejarah Akuntansi Sektor Publik di IndonesiaPengelolaan keuangan publik telah terbukti memiliki peranan kunci dalam mempertahankan

keberlangsungan organisasi sektor publik. Dalam perkembangannya, manajemen keuangan

publik telah berhasil mengeksplorasi diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi di

zamannya. Misalnya saja pada tahun 1879, dalam buku Wealth of Nation, Adam Smith

2017

5




berhasil mengeksplorasi manajemen keuangan publik dengan aliran politik klasik. Adam

Smith menekankan tentang peranan pekerja dan kepentingannya sebagai penggerak

keuangan publik. Karena itu, berbagai kebijakan publik dilandasi oleh kepentingan pekerja.

Setelah itu pada tahun 1936, J.M. Keynes mengembangkan manajemen keuangan publik.

Menurut Keynes, pemerintah harus melakukan intervensi ke dalam pasar melalui program

atau proyek pemerintah untuk menggerakkan dana publik dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dalam sejarahnya, usaha pengembangan sistem akuntansi pemerintahan atau

sektor publik telah dirintis sejak dua puluh tahun yang lalu. Namun, sampai saat ini sistem

yang ada masih belum berjalan secara maksimal. Sejak tahun 1980, Departemen Dalam

Negeri telah mengembangkan sistem akuntansi sektor publik yang dipandang sesuai

dengan kondisi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu telah dihasilkan

konsep Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA).

Pada tahun 1985 sistem keuangan pemerintah daerah telah mengalami perubahan yang

cukup mendasar. Hal ini dimulai dengan diperkenalkannya sistem double entry dan

akuntansi yang berbasis akrual yang disusun oleh “Studi Penyempurnaan Sistem Akuntansi

dan Manajemen Keuangan Daerah”. Tim ini dibentuk oleh Pusat Analisa Keuangan Daerah

(PAKD), Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran

(BAKNPNP) – Departemen Keuangan. SAPA merupakan penyempurnaan dari proposal

“Sistem Perencanaan dan Manajemen Keuangan Daerah (SPMKD) yang dibuat oleh PT.

2017

6



Redecon, yaitu konsultan yang ditunjuk oleh Tim Studi Penyempurnaan Sistem Akuntansi

dan Manajemen Keuangan Daerah dengan bantuan World Bank.

SAPA sendiri adalah sistem akuntansi yang dikembangkan untuk pemerintah daerah,

sedangkan untuk pemerintah pusat upaya pengembangannya telah dilakukan oleh

Departemen Keuangan sejak tahun 1982 melalui proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi

dan Pengembangan Akuntansi yang hasilnya antara lain adalah penerapan sistem

pembukuan berpasangan/double entry. Sesuai amanat Undang-undang No.17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh

paling lambat tahun 2008.

Peranan Akuntansi Sektor PublikDalam perekonomian suatu Negara, pelayanan masyarakat oleh sektor publik memainkan

peranan yang vital. Selama tiga tahun sejak tahun 2004 sampai dengan 2007, pemerintah

Indonesia telah mampu menyediakan sumber pembiayaan yang sebelumnya tidak ada,

yaitu melalui instrumen pasar uang seperti penerbitan Obligasi dan Surat Utang Negara.

Dana ini digunakan untuk membiayai penggunaan pengeluaran pemerintah seperti subsidi

dan pelunasan utang. Kedua pengeluaran ini masih menjadi beban terbesar pada anggaran

pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, memberikan kesempatan

pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik yang

2017

7



sebelumnya terabaikan melalui kebijakan fiskal. Perbaikan-perbaikan pelayanan publik

nantinya dapat dilihat dengan meningkatnya indikator-indikator sosial seperti Human

Developmen Index atau Millenium Development Goal. Akibatnya, pelayanan pada

kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih terukur oleh organisasi pelayanan publik. Untuk

itu alokasi dana publik yang tepat merupakan perhatian dari strategi belanja publik dalam

suatu organisasi sektor publik

Akuntabilitas Publik Saat ini kita dapat mengamati fenomena meningkatnya permintaan dan kebutuhan

masyarakat atas akuntabilitas terhadap para pengelola dana masyarakat. Para pengelola

dana masyarakat yang disebut juga organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan

transparansi terkait dengan pemenuhan hak-hak publik atas informasi laporan keuangan

yang merupakan hak masyarakat. Tuntutan reformasi menyebabkan aspek transparansi dan

akuntabilitas secara khusus dibidang pengelolaan keuangan publik. Sistem yang terus

diperbaharui ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif ,

transparan dan bertanggung jawab, serta memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat

yang maksimal bagi masyarakat.

Akuntabilitas publik sendiri adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah (agent) untuk

memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh

aktivitas kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta

pertanggung-jawaban tersebut.

2017

8



Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, organisasi sektor publik terdiri dari beberapa

dimensi:

1. Akuntabilitas Kejujuran

Berhubungan dengan mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan jabatan

publik.

2. Akuntabilitas Hukum

Jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang sudah

ditetapkan dalam peraturan dalam penggunaan sumber dana publik.

3. Akuntabilitas Proses

Menjamin apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan setiap pekerjaan

sudah cukup baik.

4. Akuntabilitas Program

Berhubungan dengan pertimbangan apakah program yang sudah ditetapkan dapat

dilakukan atau tidak serta pertimbangan alternative program yang dapat memberikan

hasil yang lebih optimal dengan biaya minimal.

5. Akuntabilitas Kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR dan masyarakat luas.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor PublikDunia pendidikan saat ini menyadari besarnya permasalahan yang besar dalam akuntansi

pemerintahan dan sulitnya melakukan proses pengawasan. Program pemerintah saat ini

juga telah merubah perhatian dari pertumbuhan menjadi pemerataan. Ruang lingkup

2017

9



Akuntansi Sektor Publik merupakan turunan dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam

organisasi sektor publik. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi

lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, yaitu:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat

2. Akuntansi Pemerintah Daerah

3. Akuntansi Partai Politik

4. Akuntansi LSM

5. Akuntansi Yayasan

6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi

7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit

8. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara dan Pura

2017

10



Siklus Akuntansi Sektor PublikElemen-elemen akuntansi sektor publik merupakan setiap bagian dalam pengelolaan

manajemen keuangan publik yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan publik adalah perencanaan yang dilakukan untuk menentukan aktivitas

dan fokus apa yang akan dilakukan serta strategi apa yang dipilih untuk mencapai

tujuan organisasi. Dasar yang digunakan dalam perencanaan adalah UU RI No 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran serta

masyarakat dalam melakukan perencanaan masih perlu dibangun dalam sistem

2017

11



7. Pertanggung

jawaban publik

6. Audit sektor publik

5. Pelaporan keuangan

sektor publik

4. Pengadaan barang dan jasa publik

3. Realisasi anggaran

publik

2. Pembuatan anggaran

Publik

1. Perencanan

Publik

perencanaan publik di Indonesia, karena partisipasi masyarakat akan sangat

menentukan kualitas tujuan organisasi.

2. Pembuatan anggaran publik secara detail menjelaskan apa saja pendapatan dan

pengeluaran organisasi di masa depan sehingga pembelanjaan yang dilakukan

dapat dipertanggung-jawabkan dengan pendapatannya. Apabila, pembuatan

anggaran tidak dilakukan, organisasi sektor publik tidak akan dapat mengendalikan

pemborosan yang terjadi .

3. Realisasi anggaran publik adalah pelaksanaan dari anggaran publik yang telah

direncanakan dan ditetapkan ke dalam aksi nyata pelaksana organisasi sektor

publik.

4. Pengadaan barang dan jasa publik adalah mekanisme dan prosedur yang dilakukan

oleh organisasi sektor publik untuk menyediakan barang atau jasa kepada

masyarakat atau publik.

5. Pelaporan keuangan sektor publik adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang

akan digunakan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai pengambilan

keputusan para pihak.

6. Audit Sektor publik adalah suatu prosedur investigasi independen sistematis yang

digunakan untuk menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk memastikan

tingkat keyakinan dengan kriteria yang telah ditentukan untuk dilaporkan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Pertanggungjawaban publik merupakan langkah terakhir yang dilakukan pimpinan

organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan kepada pemberi amanat

(principal). Misalnya LPJ Presiden kepada DPR-RI hingga LPJ Ketua Yayasan

kepada anggota.

2017

12

Akuntansi Sektor Publik Pusat Bahan Ajar dan eLearning


Karakteristik Organisasi Sektor PublikBerikut adalah karakteristik yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas mengenai

organisasi sektor publik.

● Tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat

● Aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik bergerak dalam

bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi dan penyediaan pangan.

Sumber pembiayaan yang digunakan oleh organisasi sektor publik berasal dari

dana masyarakat seperti pajak, retribusi, laba perusahaan negara, dan pinjaman

pemerintah.

● Pola pertanggung-jawaban kepada masyarakat adalah melalui lembaga

perwakilan yang sudah terbentuk dalam sistem ke-tatanegara-an Indonesia.

Pertanggung-jawaban diberikan kepada DPR, DPRD atau DPD.

Sifat organisasi yang dimiliki oleh organisasi sektor publik adalah birokratis, formal dan

berjenjang karena luasnya fungsi dan area ruang lingkup kerja serta banyaknya pihak yang

terlibat.

● Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat sehingga setiap

penurunan atau peningkatan anggaran dalam program sektor publik dapat

dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat.

● Stakeholder atau pemangku kepentingan dapat dikatakan yaitu seluruh warga

negara Indonesia dimana termasuk didalamnya para PNS, karyawan swasta dan

seluruh masyarakat. Selain itu lembaga donor internasional hingga pemerintah

luar negeri juga termasuk sebagai stakeholder.

2017

13



KOMPONEN YANG MEMPENGARUHI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKAkuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan

hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda

dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut

disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya.

Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi.

Faktor ekonomi meliputi antara lain :

● Pertumbuhan ekonomi

● Tingkat inflasi

● Tenaga kerja

● Nilai tukar mata uang

● Infrastruktur

● Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Faktor politik meliputi antara lain :

● Hubungan negara dan masyarakat

● Legitimasi pemerintah

● Tipe rezim yang berkuasa

● Ideologi negara

● Elit politik dan massa

● Jaringan Internasional

● Kelembagaan

2017

14



● Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

● Sistem nilai di masyarakat

● Historis

● Sosiologi masyarakat

● Karakteristik masyarakat

● Tingkat pendidikan

Faktor demografi meliputi antara lain :

● Pertumbuhan penduduk

● Struktur usia penduduk

● Migrasi

● Tingkat kesehatan

Istilah dalam organisasi PublikBerikut adalah contoh komponen dan istilah yang biasa digunakan dalam organisasi publik.

No Bentuk

Organisasi

Publik

Manajemen Lembaga

Perwakilan

Pengurus harian

organisasi (Agen)

Pemilik

(Principal)

1 Pemerintah - Pemerintah Pusat

- Pemerintah Daerah

- DPR

- DPRD

- Sekretariat Negara,

Kementrian

- Sekretariat Daerah,

SKPD

Masyarakat

2017

15



- DPW

- DPD

- DPC

Penasehat

- Sekretaris DPW

- Sekretaris DPD

- Sekretaris DPC

2017

16



Daftar PustakaIndra Bastian, “Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar”

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 “Standar Akuntansi Pemerintahan”

2017

17



Pembahasan - modul.mercubuana.ac.idFaishol+... · Web viewDari sudut pandang ekonomi, ... Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang

Documents

Pembahasan - modul.mercubuana.ac.idFaishol+... · Web viewDari sudut pandang ekonomi, ... Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang