YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

DAFTAR ISIDAFTAR ISIiDAFTAR TABELiiDAFTAR GAMBARiii

BAB I PENDAHULUAN1A.Latar Belakang1B.Rumusan Masalah7C.Tujuan Penelitian8D.Kontribusi Penelitian8E.Sistematika Pembahasan9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA11A.Tinjauan Empiris111.Nina Angelina (2008)112.Wendy Dwi Saputra(2013)12B.Tinjauan Teoritis141.Implementasi142.Tinjauan Umum Perpajakan163.Pajak Daerah214.Air Tanah295.Pajak Air Tanah35

BAB III METODE PENELITIAN40A.Jenis Penelitian40B.Fokus Penelitian41C.Lokasi dan Situs Penelitian42D.Sumber dan Jenis Data43E.Teknik Pengumpulan Data44F.Instrumen Penelitian45G.Analisis Data46

DAFTAR PUSTAKAii

DAFTAR TABELNoJudulHlm1Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 201252Perbandingan Penelitian Terdahulu .133Karakteristik Air Lapisan dan Air Celah..33

DAFTAR GAMBARNoJudulHal1Rumus Pajak Terutang Air Tanah.39iii

2Rumus Pemakaian Volume Air.401

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSentralisasi kekuasaan berpengaruh dalam setiap aktivitas kepemerintahan daerah pada masa Orde Baru. Segala aktivitas maupun program daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sentralisasi menimbulkan disparitas yang sangat lebar antar daerah, misalokasi dalam penggunaan anggaran negara dan kelambanan dalam menuntaskan persoalan (Sudantoko, 2003). Segala pembangunan dan kebijakan yang akan dilakukan di daerah hanya bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat. Padahal Pemerintah Pusat tidak begitu menguasai dan memahami keadaan masing-masing daerah yang dibawahinya dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang dilakukan di daerah kurang efektif dan efisien.Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi kekuasaan atau yang sering disebut dengan otonomi daerah pada tahun 1999. Hal ini disahkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, kecuali di lima bidang yaitu pertahanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan hukum.Seiring diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap mendapatkan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri kepentingan masyarakat sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah baik secara geologis maupun sosiologis, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 j.o Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah digali dari sumber-sumber yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas:1. Pendapatan Daerah yang bersumber dari:a. Pendapatan Asli Daerahb. Dana Perimbanganc. Lain-lain pendapatan2. Pembiayaan yang bersumber dari:a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerahb. Penerimaan pinjaman daerahc. Dana cadangan daerahd. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkanSumber pembiayaan terbesar yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang juga merupakan cerminan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan sehingga tidak selalu tergantung pada Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pada pasal 6, menyebutkan bahwa PAD terdiri atas:1. Hasil Pajak Daerah2. Hasil Retribusi Daerah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4. Lain-lain pendapatan daerah yang sahSalah satu pos PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupatan/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Pajak Air Tanah merupakan pajak yang cukup prospektif di masa mendatang. Akhir-akhir ini pemanfaatan air tanah terus meningkat. Air tanah biasanya diambil, baik untuk sumber air bersih maupun irigasi, melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha. Kecenderungan masyarakat dan industri untuk memilih air tanah sebagai sumber air bersih dibandingkan dengan air permukaan adalah berikut (Suripin, 2004:141):(1) Tersedia dekat dengan tepat yang diperlukan, sehingga kebutuhan bangunan pembawa/ distribusi lebih murah(2) Debit (produksi) sumur biasanya relative stabil(3) Lebih bersih dari bahan cemaran permukaan(4) Kualitasnya lebih seragam(5) Bersih dari kekeruhan, bakteri, lumut atau tumbuhan dan binatang airKota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dari tahun ke tahun. Sebutan sebagai kota pendidikan menjadikan Kota Malang sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa. Setiap tahun penerimaan mahasiswa di Kota Malang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 saja, dari 800.000-an penduduk Kota Malang, sekitar 300.000 jiwa adalah mahasiswa tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Malang (Irawati, 2011). Jumlah tersebut menjadi lebih besar dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang dimanfaatkan para pengusaha untuk membuka usaha baru atau memperlebar usaha yang telah dimiliki. Tentunya air tanah sangat dibutuhkan bagi para pengusaha atau industri sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.Pengambilan air tanah dapat dilakukan secara tertutup. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melanggar ketentuan yang berlaku dalam pemanfaatan air tanah. Fenomena ini mengharuskan Dispenda Kota Malang untuk lebih pro-aktif dalam mengelola, memonitor, dan mengevaluasi sistem pemungutan Pajak Air Tanah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan sekaligus dapat mengontrol pemanfaatan air tanah agar tidak berdampak buruk terhadap ekosistem.Isi dengan perkembangan pajak air tanah di kota MalangPotensi pajak air tanah di kota Malang cukup tinggi. Tetapi pada kenyataannya Pajak Air Tanah di Kota Malang tidak memiliki kontribusi yang besar bagi PAD Kota Malang. Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa Pajak Air Tanah hanya menyumbang sekitar 0,22% bagi PAD. Jika dibandingkan dengan Pajak BPHTB yang menyumbang 33,99% terhadap PAD, dapat dikatakan Pajak Air Tanah bukan merupakan pajak unggulan Pemerintah Kota Malang.

Tabel 1Realisasi Pajak Daerah Kota MalangTahun 2012

NOU R A I A N

TH 2012KETERANGAN

TARGETREALISASI% Realisasi% THD PAD

( Rp )( Rp )

1Pajak Hotel8.913.290.057,779.787.551.997,94109,814,25

2Pajak Restoran18.006.103.686,8120.302.610.876,34112,758,82

3Pajak Hiburan1.972.989.350,003.134.172.824,60158,851,36

4 Pajak Reklame8.556.778.935,009.256.619.495,45108,184,01

5Pajak Penerangan Jalan26.828.633.250,0029.144.310.755,76108,6312,65

6Pajak Parkir1,272.609.127,001.796.786.915,00141,190,78

7Pajak Air Tanah400.772.081,00509.265.868,70127,070,22

8Pajak BPHTB59.877.500.269,1985.192.801.059,10142,2833,99

HASIL PAJAK DAERAH125.828.676.756,77159.124.119.792,89126,4669,10

Sumber: Buku Info PAD Kota Malang tahun 2012Walaupun memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD, tidak bisa dikatakan bahwa pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dispenda (Dispenda) Kota Malang kurang bagus. Pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang telah melebihi target yang dibuat. Seperti yang tertera dalam Tabel 1 bahwa realisasi Pajak Air TanahKota Malang pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 509.265.868,7. Jumlah ini lebih besar dari target yang ditetapkan terhadap Pajak Air Tanah, yaitu sebesar Rp. 400.722.081. Untuk memperbesar kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD, Dispenda Kota Malang perlu meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Peningkatan target penerimaan pajak daerah perlu diiringi dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah.Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dalam penyelenggaraannya. Kendala tersebut dapat terjadi pada Dispenda Kota Malang sebagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya maupun pada kalangan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam pembayaran Pajak Air Tanah. Dispenda Kota Malang dihadapkan pada beberapa kendala seperti tidak maksimalnya pengawasan terhadap penggunaan air tanah, kurangnya sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Air Tanah dan lain-lain. Demikian pula pada kalangan wajib pajak, adanya kecenderungan untuk menghindari pajak atau yang sering disebut tax evasion merupakan kendala yang dihadapi para instansi yang melakukan pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun daerah khususnya Pajak Air Tanah.Selain itu, ketidaktahuan dan kurang pahamnya masyarakat tentang Pajak Air Tanah merupakan masalah dasar yang menjadi tugas instansi terkait untuk menyelesaikannya.Ketidakpahaman masyarakat terkait Pajak Air Tanah menimbulkan sikap kontra pada masyarakat yang berlanjut pada tindakan tax evasion.Berdasarkan beberapa kendala yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi proses pemungutan pajak air tanah. Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi instansi yang melakukan pemungutan Pajak Air Tanah yaitu Dispenda Kota Malang dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang, sehingga penerimaan Pajak Air Tanah dapat maksimal dan target Pajak Air Tanah pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil judul Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) sebagai judul penelitian yang akan dilakukan.B. Rumusan MasalahRumusan masalah dari penelitian ini adalah:1. Bagaimana implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang?2. Apa saja kendala dan pendukung dalam implementasi pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang?3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam peningkatan proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang?C. Tujuan PenelitianTujuan dari penelitian ini adalah:1. Untuk mendeskripsikan pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.2. Untuk mengetahui kendala dan pendukung dalam implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemungutan Pajak Air Tanah di Kota MalangD. Kontribusi PenelitianHasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:1. Kontribusi Akademisa. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi perpajakan dan berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.b. Penelitian ini diharapkandapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.2. Kontribusi Praktisa. Bagi instansi, dalam penelitian ini adalah Dispenda Kota Malang, diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan referensi dalam menentukan kebijakan dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.b. Bagi Peneliti sebagai sarana untuk memperdalam wacana dan pengetahuan, khususnya mengenai pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.E. Sistematika PembahasanSistematika pembahasan berisi uraian secara singkat dan jelas atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai terakhir. Secara sistematis penulisan dalam penelitian ini adalah:1. BAB IPendahuluanDalam pendahuluan terdapat sub bahasan; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.2. BAB IIKajian PustakaDalam bab ini membahas mengenai teori-teori dari para pakar atau ahli yang dipakai dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai merupakan teori-teori yang berkaitan dengan Teori Perpajakan Umum, Teori Pajak Daerah dan Teori mengenai Pajak Air Tanah.3. BAB IIIMetode PenelitianDalam metode penelitian akan dibahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data4. BAB IVHasil dan PembahasanBab ini berisi tentang penyajian data yang terdiri atas gambaran umum Kota Malang, gambaran umum Dinas Pendapatan Kota Malang, faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang dan lain-lain.5. BAB VKesimpulan dan SaranBab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian.

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Tinjauan Empiris1. Nina Angelina (2008)Nina melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau. Penelitian ini menganalisis, mengkaji dan membahas implementasi koordinasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau dalam mendukung optimalisasi penerimaan asli daerah.Beberapa instansi yang terkait dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru dan Dinas Pertambangan.Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.Penelitian dilakukan pada bulan Januari Juni tahun 2008 dengan lokasi penelitian Kota Pekanbaru.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah di Kota Pekanbaru Riau belum baik.Walaupun perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang merupakan kunci dari keberhasilan koordinasi sudah dilakukan secara jelas, namun dalam hal komunikasi masih belum efektif.Hal ini bisa dilihat dari rapat yang belum terlaksana sesuai dengan tujuan koordinasi dan hubungan kerja belum tergambar secara jelas. Selain itu kebijakan koordinasi yang baik antar instansi terkait belum menunjukkan bentuk koordinasi timbal balik dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah. Akibatya masing-masing instansi melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan saling ketergantungan.Padahal koordinasi timbale balik yang efektif perlu diterapkan pada instansi terkait dalam rangka optimalisasi pajak air bawah tanah.

2. Wendy Dwi Saputra (2013)Wendy melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah terhadap Pendapaan Asli Daerah Kabupaten Malang ( Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang). Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana yang akan diambil berupa kata-kata dan mengambil perilaku masyarakat dan stakeholder lainnya terkait dengan kontribusi pajak pengelolaan air tanah terhadap PAD agar mendapat data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam ukuran-ukuran dasar pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah diharapkan mampu melindungi keadaan lingkungan yang khususnya dalam pengelolaan air tanah atau pengeboran air tanah, yang menjadi ukuran dasar kebijakan ini adalah pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air tanah yang tepat guna dan tepat sasaran. Organisasi pelaksana atas implementasi kebijakan pengelolaan air tanah terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang tergabung dalam tim teknis. Dalam hal ini dinas-dinas bertindak sebagai pembuat kebijakan yang tergabung dalam tim teknis di antaranya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan selaku koordinator kemudian anggotanya adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengairan. Selain organisasi-organisasi pelaksana kebijakan, bagian terpenting adalah kelompok sasaran kebijakan, yaitu pihak pengelola air tanah.

Tabel 2Perbandingan Penelitian TerdahuluPenelitiJudulMetode PenelitianTemuan

Nina AngeliaImpelementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru RiauDeskriptif AnalisisPelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah di Kota Pekanbaru Riau belum baik. Komunikasi antar instansi masih belum baik.

Wendy Dwi SaputraKontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten MalangDeskriptif KualitatifAda beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemungutan Pajak Air Tanah.

Sumber: Diolah PenulisB. Tinjauan Teoritis1. ImplementasiImplementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2001:65). Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi (1978:21). Jadi Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan public yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (policy implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (2003:132). Berkaitan dengan fackor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono mengemukakan bahwa terdapat beberapa factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- factor tersebut diantaranya (( Subarsono, 2005:101): a. Kondisi lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.b. Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi programImplementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bias diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas (Subarsono, 2005:109)

2. Tinjauan Umum Perpajakana. Pengertian pajakBanyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut ini merupakan beberapa definisi pajak dari para ahli:(1) Sommerfeld et.al (1983 : 1) merumuskan definisi pajak sebagai Any non-penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nations economic and social objectives.(2) Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjajaran, Bandung, mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2008 : 9).(3) Sumitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan: Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Suandy, 2008 : 10)Dari beberapa definisi pajak yang sudah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011 : 3): (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.(2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.(3) Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun daerah.(4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.(5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budegeter, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak1) Fungsi BudgetairPajak dipergunakan sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (Nurmantu, 2003 : 30). Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak. Berdasarkan fungsi ini, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.2) Fungsi RegulerFungsi reguler yaitu suatu fungsi yang memposisikan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.Fungsi reguler merupakan fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.Agar mencapai tujuan tertentu, pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.Misalnya pemerintah mempunyai sasaran untuk melindungi pabrik tekstil dalam negeri, maka pemerintah dapat menaikkan tarif pajak Impor dan Bea Masuk. Selain itu pemerintah dapat memberikan kemudahan atau fasilitas perpajakan kepada pabrik tekstil (Nurmantu, 2003 : 36).c. Pengelompokkan PajakPengelompokkan atau penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria. Berikut ini adalah pengelompokkan pajak yang dirangkum oleh Mardiasmo (2009 : 5-6):1) Menurut Golongannya(1) Pajak LangsungPajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebanjan atau dilimpahkan kepada orang lain(2) Pajak Tidak LangsungPajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.2) Menurut Sifatnya(1) Pajak SubjektifPajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.(2) Pajak ObjektifPajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.3) Menurut Lembaga Pemungutnya(1) Pajak PusatPajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat mencakup; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Bea Masuk. (2) Pajak DaerahPajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:(1) Pajak Provinsi; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air permukaan.(2) Pajak Daerah Kabupaten/ Kota; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Bahan Galian Golongan.

d. Asas PemungutanMenurut Bapak Ekonomi Adam Smith dalam melakukan pungutan pajak harus mengikuti suatu asas sebagai pedoman, yaitu asas keadilan (equality), asas kejelasan (certainty), asas kesederhanaan (convenience) dan asas efisien (efficiency).(1) Asas KeadilanPemungutan pajak sebaiknya dilakukan dengan menyeimbangkan tekanan pajak dengan kemampuan wajib pajak, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati di bawah perlindungan negara.(2) Asas KejelasanPemungutan pajak harus jelas dan pasti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.(3) Asas KesederhanaanPelaksanaan pemungutan pajak harus mudah sehingga tidak menyulitkan dalam perhitungan dan pemungutan pajak baik untuk petugas pajak maupun wajib pajak.(4) Asas efisienPemungutan pajak harus selalu melihat apakah pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan apa yang didapat oleh wajib pajak. Selain itu pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya.Tingginya biaya pemungutan tidak boleh lebih tinggi dari penerimaan pajak dari pemungutan yang dilakukan.

e. Sistem Pemungutan1) Self Assesment System Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendri kewajiban dan hak perpajakannya. Pihak yang berperan aktif dalam system ini adalah Wajib Pajak. Peranan fiskus dalam sistem ini adalah melakukan pengamatan dan pengawasan.2) Official Assesment SystemOfficial Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memposisikan fiskus sebagai pihak yang berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak.Sistem ini kebalikan dari self assessment system. Sistem ini mengharuskan fiskus untuk aktif dalam pemungutan pajak3) Withholding Tax SystemWithholding Tax System adalah suatu sistem perpajakan yang menempatkan pihak tertentu (pihak ketiga) sebagai pihak yang mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak terhadap suatu jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak. Jumlah pajak yang dipotong diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu.

3. Pajak Daeraha. Pengertian Pajak DaerahBerdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Daerah yang disebutkan dalam pengertian pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Jenis Pajak DaerahPajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Rincian jenis pajak daerah sesuai yang tertera dalam Pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2009 sebagai berikut:1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas(a) Pajak Kendaraan Bermotor(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(d) Pajak Air Permukaan(e) Pajak Rokok2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas(a) Pajak Hotel(b) Pajak Restoran(c) Pajak Hiburan(d) Pajak Reklame(e) Pajak Penerangan Jalan(f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(g) Pajak Parkir(h) Pajak Air Tanah(i) Pajak Sarang Burung Walet(j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanSelain jenis pajak yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah tidak boleh memungut jenis pajak lain. Pemerintah Daerah hanya diperkenankan memungut jenis pajak yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Tetapi Pemerintah Daerah diperkenankan tidak memungut seluruh jenis pajak yang ada apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Pemerintah Kota Malang menetapkan 7 jenis pajak daerah yang dipungut. Penetapan jenis pajak ini dipertimbangkan dengan potensi dan kebijakan yang berlaku di Kota Malang. Berikut ini merupakan pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Malang:(1) Pajak Hotel(2) Pajak Restoran(3) Pajak Hiburan(4) Pajak Reklame(5) Pajak Penerangan Jalan(6) Pajak Parkir(7) Pajak Air Tanah

c. Pemungutan Pajak Daerah1) Larangan Pemungutan Pajak DaerahPasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemungutan pajak dilarang diborongkan. Ayat tersebut bermakna bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Larangan ini termasuk kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga dalam rangka pemungutan pajak dimungkinkan yakni pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek atau subjek data (Kurniawan & Purwanto, 2004 : 130).2) Sistem Pemungutan Pajak DaerahSebagaimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemungutan pajak daerah juga menerapkan beberapa sistem pemungutan pajak. Berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah menerapkan self assessment system dan official assessment system. Ketentuan mengenai sistem pemungutan pajak tersebut antara lain sebagai berikut:(a) Self Assessment SystemSelf Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Pengenaan pajak dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya, maka dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan. Ketentuan ini terangkum dalam Pasal 96 ayat 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.(b) Official Assessment SystemOfficial Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memposisikan fiskus sebagai pihak yang berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Berdasarkan pasal 96 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.Dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Daerah. Oleh karena itu pajak yang terutang akan dibayar oleh Wajib Pajak apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010. Berikut ini merupakan pembagian jenis pajak berdasarkan system pemungutannya:1) Self Assessment System(a) Pajak Hotel(b) Pajak Restoran(c) Pajak Hiburan(d) Pajak Penerangan Jalan(e) Pajak Parkir2) Official Assessment System(a) Pajak Reklame(b) Pajak Air Tanah3) Jenis Surat Ketetapan Pajak DaerahSurat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah terbagi menjadi:(1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPDKBT diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPDN diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.(4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.4) Penagihan Pajak DaerahSTPD yang merupakan singkatan dari Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:(a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak sasat terutangnya pajak.(b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak sasat terutangnya pajak.(c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Selain itu STPD dapat digunakan untuk menagih SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

5) Tata Cara PembayaranKepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Air Tanaha. Pengertian Air TanahAir tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah yang membentuk itu dan di dalam retak-retak batuan (Sosrodarsono & Takeda, 2009). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah juga memuat hal yang sama tentang pengertian air tanah pada Pasal 1 ayat 1. Pemerintah DaerahKota Malang memiliki pengertian yang agak berbeda dengan pengertian air tanah yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2008.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.b. Keadaan Air Tanah1) Lapisan Permeable dan Lapisan Impermeabel (Permeable Layer dan Impermeable Layer)Lapisan yang dapat dilalui dengan udah oleh air tanah disebut lapisan permeabel.Contohnya adalah lapisan pasir dan lapisan kerikil. Sedangkan lapisan yang sulit dilalui oleh air tanah (lapisan kedap air) dan lapisan yang menahan air (lapisan kebal air) disebut lapisan impermeabel. Contoh dari lapisan kedap air (aquiclude) adalah lapisan lempung atau lapisan silt, sedangkan lapisan kebal air (aquifuge) adalah lapisan batu. Lapisan permeabel yang jenih dengan air tanah disebut juga akuifer.

2) Air Bebas dan Air Terkekang (Free Water and Confined Water)Air tanah dalam akuifer yang tertutup dengan lapisan impermeabel mendapat tekanan dan disebut air terkekang.Air tanah dalam akuifer yang tidak tertutup dengan lapisan impermeabel disebut air tanah bebas atau air tanah tak terkekang. Permukaan air tanah di sumur dari air tanah bebas adalah permukaan air bebas, sedangkan permukaan air tanah dari akuifer adalah permukaan air terkekang. 3) Air Tanah Tumpang (Perched Ground Water)Jika di dalam zona tak jenuh terbentuk sebuah lapisan air impermeabel, maka air tanah yang terbentuk di atas lapisan ini disebut air tanah tumpang.Air tumpang ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu usaha pengembangan air tanah, karena mempunyai variasi permukaan air dan volume.

4) Karakteristik Air Lapisan dan Air CelahKarakterisitik mengenai air lapisan dan air celah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3Karakteristik Air Lapisan dan Air Celah

Air LapisanAir Celah

Kondisi Kadar Air

Air terdapat dalam ruang antara butir-butir tanah dari lapisanAir terdapat dalam ruang celah sekunder atau zona retakan

Teori Air TanahUmumnya dapat diadakanDalam banyak hal tidak dapat diadakan

Keadaan Akuifer

Akuifer itu dibentuk dan didistribusi secara teratur menurut kondisi sedimentasi. Air diisi terutama melalui akuiferAkuifer khusus tidak dibentuk dan didistribusi secara tidak teratur. Air diisi terutama melalui zona celah dan retakan

Sumber: Hidrologi untuk Pengairan (2009 : 94)

c. Penggunaan Air TanahPenggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan perlepasan air tanah berlangsung. Penggunaan air tanah dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan iar tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah. Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya. Pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya dan dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah. Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:(1) daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;(2) kondisi dan lingkungan air tanah;(3) alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; (4) penggunaan air tanah yang telah ada.Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Kegiatan bukan usaha mencakup pesantren, rumah ibadah dan kantor pemerintah. Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi untuk operasional pertanian.Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.Izin pemakaian air tanah tersebut dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan ditentukan sebagai berikut:(1) penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);(2) penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau(3) penggunaan air tanah kurang dari 100 m3/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan system distribusi terpusat.

Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat ditentukan sebagai berikut:(1) sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;(2) pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan(3) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

d. Dampak Pengambilan Air Tanah1) Penurunan Muka Air TanahPengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan menurunnya permukaan air tanah (land subsidence). Terzaghi dalam Kodoatie & Sjarif (2010 : 33) menjelaskan bahwa penurunan permukaan air tanah akan mengkibatkan pengurangan gaya angkat tanah sehingga terjadi peningkatan tegangan efektif tanah. Akibat meningkatnya tegangan efektif ini akan menyebabkan penyusutan butiran tanah sehingga terjadi penurunan tanah. Jadi penurunan terjadi karena pengambilan air tanah sekaligus peningkatan tegangan efektif secara simultan.2) Amblesan Tanah (Land Subsidence)Amblesan tanah (land subsidence) timbul akibat pengambilan air tanah yang berlebihan pada lapisan pembawa air (akuifer) yang tertekan (confined aquifer). Air tanah yang tersimpan dalam pori-pori lapisan penutup akuifer akan terperas keluar yang mengakibatkan penyusutan lapisan penutup tersebut, akibatnya terjadi amblesan tanah di permukaan.3) Pencemaran Air TanahAkibat pengambilan air tanah yang intensif dapat mengakibatkan pencemaran air tanah dalam yang berasal dari tanah dangkal. Kualitas yang semula baik menjadi menurun dan bahkan tidak dapat digunakan sebagai bahan baku minum. Hal ini diakibatkan oleh ekploitasi air tanah yang berlebihan yang berdampak bagi menurunnya tinggi muka air tanah secara berkelanjutan.Kemungkinan terjadinya rembesan air sungai ke akuifer sangat besar. Jika akuifer terbentuk dari tanah yang memiliki permeabilitas besar dan pencemaran yang terjadi di sungai cukup tinggi, maka akan mengakibatkan pencemaran air tanah. (Kodoatie & Sjarif, 2010 : 35). Pengambilan air tanah secara berlebihan di daerah pantai dapat menimbulkan intrusi air laut.Instrusi air laut terjadi karena pergerakan air laut ke air tanah akibat penurunan tinggi muka air tanah. Tentunya hal ini akan menyulitkan masyarakat yang bergantung pada air tanah untuk kehidupan sehari-hari.

5. Pajak Air Tanaha. Pengertian Pajak Air TanahMenurut Pasal 1 ayat 33 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat 24 dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 , Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud deoffngan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

b. Objek Pajak Air TanahObjek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:(1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan(2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

c. Subjek dan Wajib Pajak Air TanahSubjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

d. Dasar Pengenaan Pajak Air TanahDasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah tersebut dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:(1) jenis sumber air;(2) lokasi sumber air;(3) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;(4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;(5) kualitas air; dan(6) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air TanahDasar pengenaan pajak yakni nilai perolehan air tanah. Sedangkan cara menghitung nilai perolehan air yakni mengalikan volume air dengan harga dasar, yang ditetapkan oleh kepala daerah secara periodik. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ketentuan mengenai besarnya tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Terutang = (pemakaian volume air x harga dasar) x TarifGambar 1Rumus Pajak Terutang Air Tanah

Harga dasar air telah ditentukan oleh kepala daerah dalam suatu tabel menurut jenis pemakai yang memanfaatkan air. Cara penetapan pemakaian air dapat dilakukan dengan cara berikut (Kurniawan & Purwanto, 2004 : 95):(1) Pemakaian air yang menggunakan meter air dalam setiap meter kubiknya, ditetapkan atas pengurangan antara angka meter terakhir dengan meter awal.(2) Pemakaian air yang tidak menggunakan meter air dihitung berdasarkan debit air yang tercantum dalam izin atau berdasarkan diameter pipa yang digunakan untuk mengambil air tanah. Cara menghitung pemakaian volume air yakni sebagai berikut.

Gambar 2Rumus Pemakaian Volume Air

BAB IIIMETODE PENELITIANA. Jenis PenelitianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu, atau dengan tujuan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1991 : 290). Adapun ciri-ciri dari metode deskriptif adalah sebagai berikut (Surakhmad, 1998 : 140):(1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang actual(2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik)Selain itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.Sampai saat ini belum ada definisi pasti mengenai penelitian kualitatif.Berikut ini adalah beberapa pengertian para ahli mengenai penelitian kualitatif:(1) Qualitative research, also is multi-method in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection od a variety of empirical materials-case study, personal experience, instropective, life story, interview, observational, historical, interactional and visual texts-that describe routine and problematic moments and meanings in individuals lives (Denzin & Lincoln, 2004 dalam Wahyuni(2012:2).(2) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, daln lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006 : 6). Penggunaan metode kualitatif dapat dilakukan pada ketidakseimbangan antara teori yang ada dengan teori yang diuji. Metode kualitatif dapat menghasilkan data yang tidak bisa didapatkan dari metode kuantitatif.Misalnya penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, bahkan organisasi, gerakan sosial atau hubungan interaksional (Symons & Cassel, 1998 : 2 ; Strauss & Corbin, 1990 : 17). Penulis berusaha memberikan gambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam suatu uraian sistematis, faktual, akurat, dan jelas terkait pemungutan pajak air tanah di Kota Malang.B. Fokus PenelitianFokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menentukan data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian. Penentuan fokus penelitian merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian. Pada dasarnya fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu membatasi studi sehingga peneliti dapat melakukan penelitian pada tempat yang tepat dan membantu dalam menetapkan kriteria untuk menyaring informasi data. Dengan demikian penelitian yang dilakuakan akan fokus ke satu arah, sehingga objek atau sasaran yang diteliti tidak kabur atau mengambang.Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:1. Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Malang, antara lain:a. Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajakb. Penentuan besarnya pajakc. Penagihan pajakd. Pengawasan penyetoran2. Kendala dan pendukung dalam implementasi pemungutan pajak air tanah di kota Malang3. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemungutan Pajak Air Tanah di Kota MalangC. Lokasi dan Situs PenelitianLokasi penelitian adalah ruang atau tempat penelitian akandilaksanakan. Lokasi pada penelitian ini adalah Kota Malang. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Malang adalah Kota Malang memiliki sumber air tanah yang cukup potensial dan berkembang pesatnya usaha-usaha di Kota Malang yang membutuhkan sumber air bersih dalam operasional usahanya. Hal ini seharusnya berdampak pada pajak yang dibebankan terhadap pengusaha yang ada di Kota Malang.Pengertian situs adalah tempat sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi situs penelitian adalah Dispenda Kota Malang yang terletak pada Perkantoran Terpadu Kota Malang.

D. Sumber dan Jenis DataSumber data adalah menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:1. Sumber data primerSumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kali.Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai atau staf yang bertanggungjawab atas pemungutan air tanah di Dinas Pendapatan Kota Malang. Adapun pegawai atau staf yang menjadi sumber data penelitian ini yaitu:a. Kepala Dispenda Kota Malangb. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malangc. Kepala Seksi Pendataan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malangd. Kepala Seksi Pendaftaran pada Bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malange. Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malangf. Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kota Malangg. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Penagihan Dispenda Kota Malangh. Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Penagihan Dispenda Kota Malangi. Kepala Bidang Pembukuan, Pengembangan Potensi dan Pelaporan Dispenda Kota Malangj. Kepala Seksi Pengembangan Potensi pada Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pengembangan Potensi Dispenda Kota Malangk. Kepala Seksi Pembukuan pada Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pengembangan Potensi Dispenda Kota Malang2. Sumber data sekunderSumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti.Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, kompilasi data, laporan, catatan-catatan, majalah ilmiah, makalah serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut diantaranya:a. Profil Kota Malangb. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Malangc. Info Pendapatan Asli Daerah Kota MalangE. Teknik Pengumpulan DataAdapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:1. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang actual dari sumber data. Observasi adalah pemilihan dan perilaku pencatatan orang di lingkungan mereka. Metode ini berguna untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam dari organisasi atau kejadian, untuk memperoleh informasi yang tidak terjangkau dan untuk melakukan penelitian ketika metode lainnya tidak memadai (Wahyuni, 2012 : 21).2. Interview, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian. Interview atau wawancara diartikan sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Subiyantoro & Suwarto, 2007 : 97). Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Pelaksanaan wawancara didasarkan pada pedoman yang telah dibuat sebelum pelaksanaan wawancara.3. Dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian, yang berupa dokumen atau catatan-catatan.F. Instrumen PenelitianInstrumen penelitian adalah alat bantu dalam pengumpulan data. Ketepatan dalam menggunakan intrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penelitian. Adapun instrument atau alat bantu yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:1. Peneliti sendiri, yang merupakan pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisa data2. Pedoman wawancara atau interview guide, yaitu beberapa daftar pertanyaan yang diajukan kepada inforan dalam melakukan wawancara.3. Perangkat penunjang, yang meliputi buku catatan dan alat tulis menulis yang diperlukan dalam pengumpulan dataG. Analisis DataAnalisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009 : 85), yaitu sebagai berikut:(a) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis meo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi dara merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengapresiasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.(b) Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jairngan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.(c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohannya.

BAB IVPEMBAHASAN1. Gambaran Umum Kota Malanga. Kondisi DaerahKota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (berjarak 90 Km dari Surabaya), dikelilingi wilayah Kabupaten Malang dan disebelah barat berbatasan dengan Kota Batu. Merupakan kota yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur berada pada 11234'9"-11241'34" Bujur Timur dan 754'2"-83'5" Lintang Selatan di ketinggian antara 400 667 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan letak tersebut, kota Malang memiliki udara sejuk dengan suhu rata-rata 24,13C dengan kelembaban udara 72% serta curah hujan rata-rata 1.883 milimeter pertahun, sehingga kota Malang merupakan wilayah dataran tinggi dengan suasana yang sejuk dan asri. Apalagi ditunjang dengan pemandangan alamnya yang indah dan bersih. Kota Malang berada pada posisi strategis karena dikelilingi oleh Gunung Anjasmoro dan Gunung Welirang di sebelah Barat Laut, Gunung Semeru dan Gunung Bromo di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Gunung Kelud di sebelah Barat Daya, serta Gunung Arjuno dan Gunung Panderman di sebelah Barat.

b. Batas WilayahBatas-batas wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut :Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan KarangplosoSebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan PakisajiSebelah Timur: Kecamatan Pakis dan TumpangSebelah Barat: Kecamatan Wagir dan DauKota Malang area luasnya 110,06 Km2 dengan jumlah penduduknya 817.588 jiwa pada semester II tahun 2012 tersebar di 5 (lima) Kecamatan (Monografi Bag. Pemerintahan). Tingkat kepadatan penduduk kota rata-rata mencapai 8.461 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sukun mencapai 179.213 jiwa, sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Klojen yang mencapai 132.339 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,86% per tahun, Kota Malang menjadi daerah hunian yang semakin padat ditandai oleh pembangunan perumahan dan permukiman baru di wilayah pinggiran kota dan pertumbuhan kawasan perdagangan yang semakin tinggi. Dalam kontek regional kedudukan dan peranan kota Malang cukup strategis karena sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah dataran tinggi. Dan sekarang termasuk sebagai kota terkemuka kedua di Jawa Timur karena memiliki sarana dan prasarana perkotaan yang cukup memadai. c. Wilayah AdministratifKota Malang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagai berikut :1) Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 Kelurahan : (1) Kelurahan Bale Arjosari (2) Kelurahan Arjosari (3) Kelurahan Polowijen (4) Kelurahan Purwodadi (5) Kelurahan Blimbing (6) Kelurahan Pandanwangi (7) Kelurahan Purwantoro (8) Kelurahan Bunulrejo (9) Kelurahan Ksatrian (10) Kelurahan Polehan (11) Kelurahan Jodipan 2) Kecamatan Klojen, terdiri dari 11 Kelurahan : (1) Kelurahan Rampalcelaket (2) Kelurahan Kidul Dalem (3) Kelurahan Kasin (4) Kelurahan Kauman (5) Kelurahan Samaan (6) Kelurahan Klojen(7) Kelurahan Oro-oro Dowo (8) Kelurahan Penanggungan (9) Kelurahan Sukoharjo (10) Kelurahan Bareng (11) Kelurahan Gading Kasri

3) Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari 12 Kelurahan : (1) Kelurahan Lowokwaru (2) Kelurahan Ketawanggede (3) Kelurahan Dinoyo (4) Kelurahan Jatimulyo (5) Kelurahan Sumbersari (6) Kelurahan Tasikmadu (7) Kelurahan Tlogomas (8) Kelurahan Merjosari (9) Kelurahan Tulusrejo (10) Kelurahan Tunjungsekar(11) Kelurahan Tunggulwulung (12) Kelurahan Mojolangu 4) Kecamatan Sukun, terdiri dari 11 Kelurahan : (1) Kelurahan Sukun (2) Kelurahan Ciptomulyo (3) Kelurahan Pisangcandi (4) Kelurahan Gadang (5) Kelurahan Kebonsari (6) Kelurahan Bandungrejosari (7) Kelurahan Bandulan (8) Kelurahan Karangbesuki (9) Kelurahan Bakalankrajan (10) Kelurahan Mulyorejo (11) Kelurahan Tanjungrejo5) Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 Kelurahan : (1) Kelurahan Kedungkandang (2) Kelurahan Lesanpuro (3) Kelurahan Madyopuro (4) Kelurahan Kotalama (5) Kelurahan Mergosono (6) Kelurahan Sawojajar (7) Kelurahan Buring (8) Kelurahan Bumiayu (9) Kelurahan Wonokoyo (10) Kelurahan Cemorokandang (11) Kelurahan Arjowinangun (12) Kelurahan Tlogowarud. Visi dan MisiVisi Kota Malang adalah Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan Yang Berkualitas, Kota Sehat Dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata Yang Berbudaya, Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Mandiri. Misi Kota Malang yang terkait dengan Pajak Asli Daerah adalah : Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat.1) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, potensi geografis strategis dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.2) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;3) Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;4) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang; 5) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malanga. SejarahPada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang.Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain:1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan.2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dipenda Tingkat II3) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Dipenda 4) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996.(perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A ).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 maka terjadi beberapa perubahan dalam keorganisasian Dinas Pendapatan, hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Stuktur Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan keluarnya Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.b. Visi dan Misi1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota MalangVisi Dinas Pendapatan Kota Malang adalah Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Kota Malang 2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota MalangMisi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:(1) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah; (2) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiDinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah.Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah.Sedangkan untuk fungsinya dapat diuraikan seperti ini:1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah;2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah;3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah;4) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain;5) Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;6) Penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah ;7) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah;8) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;9) Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan pelaporan atas pemungutan, penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya ;10) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;11) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah ;12) Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;13) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan ;14) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;15) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;16) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur OrganisasiStruktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/ pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Dinas PendapatanDaerah kota Malang. Struktur organisasi Dispenda Kota Malang (lihat lampiran) terdiri dari:1) Kepala Dinas;2) Sekretariat, terdiri dari :(1) Subbagian Penyusunan Program;(2) Subbagian Keuangan;(3) Subbagian Umum;3) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :(1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;(2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;(3) Seksi Pengolahan Data;4) Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :(1) Seksi Pendataan;(2) Seksi Pendaftaran;(3) Seksi Penetapan;5) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari :(1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;(2) Seksi Pengelolaan Benda Berharga;(3) Seksi Pengembangan Potensi;6) Bidang Penagihan, terdiri dari :(1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;(2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;(3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya;7) Unit Pelaksana Teknis (UPT);8) Kelompok Jabatan FungsionalSekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidangAdapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:1) Kepala DinasKepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakantugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.2) SekretariatSekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :(1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA);(2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); (3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);(5) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;(6) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;(7) pelaksanaan urusan rumah tangga;(8) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;(9) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;(10) pelaksanaan pengadaan blanko benda-benda berharga PBBPerkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan;(11) pelaksanaan distribusi blanko benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan;(12) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;(13) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;(14) pengelolaan anggaran;(15) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;(16) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;(17) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);(18) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;(19) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);(20) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(21) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;(22) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;(23) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan Pajak Daerah; (24) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;(25) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; (26) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.Sekretariat, terdiri dari Subbagian penyusunan program, Subbagian keuangan, dan Subbagian umum.Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.3) Subbagian Penyusunan ProgramSubbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :(1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);(2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);(3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);(5) penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;(6) penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);(7) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);(8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(9) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;(10) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;(11) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;(12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.4) Subbagian KeuanganSubbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :(1) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(2) pelaksanaan penatausahaan keuangan;(3) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;(4) penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;(5) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;(6) penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;(7) penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran pajak daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah; (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya.5) Subbagian UmumSubbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Umum mempunyai fungsi :(1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(2) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; (3) pelaksanaan administrasi kepegawaian;(4) pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;(5) pelaksanaan urusan rumah tangga;(6) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;(7) pelaksanaan pengadaan blanko benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan;(8) pelaksanaan pengadaan blanko Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB Perkotaan; (9) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;(10) pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;(11) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan Pajak Daerah;(12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(13) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

6) Bidang Pajak Daerah LainnyaBidang Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :(1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian;(3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(4) pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(5) pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(6) perumusan teknis penghitungan dan penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(7) pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib BPHTB;(8) pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(9) pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(10) pengendalian pendistribusian SKPD Pajak Daerah Lainnya;(11) pengendalian pendistribusian SSPD BPHTB;(12) pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran denda BPHTB;(13) pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);(14) penyiapan ketetapan SKPD, SKPDKB dan SKPDLB BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(15) pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran atas BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(16) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(17) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;(18) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);(19) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(20) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (21) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(22) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.Bidang Pajak Daerah Lainnya yang masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.terdiri dari : (1) Seksi PendataanSeksi Pendataan melaksanakan tugas pokok pendataan obyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendataan mempunyai fungsi :(a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(b) penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi obyek BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(d) pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(e) pelaksanaan penyelesaian atas keberatan BPHTB;(f) penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(g) pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(h) pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib BPHTB;(i) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(j) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);(k) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(l) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);(m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.(2) Seksi PendaftaranSeksi Pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi :(a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(b) penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendaftaran BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(c) penyiapan formulir pendaftaran Wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);(d) penyerahan formulir pendaftaran SPTPD kepada Wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD;(e) pemrosesan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);(f) penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah;(g) pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);(h) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(i) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);(j) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(k) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);(l) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.(3) Seksi PenetapanSeksi Penetapan melaksanakan tugas pokok penghitungan dan penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :(a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(b) penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(c) pelaksanaan penghitungan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(d) pemrosesan penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(e) pelaksanaan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(f) pelaksanaan porporasi benda-benda berharga BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; (g) pelaksanaan pelayanan kelebihan pembayaran atas BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;(h) penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan Surat Ketetapan lainnya yang telah diterbitkan;(i) pendistribusian SSPD BPHTB dan SKPD kepada Wajib Pajak Daerah Lainnya;(j) pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; (k) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(l) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);(m) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(n) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);(o) pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

7) Bidang PBBBidang Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataan, penilaian dan penetapan serta pengawasan PBB Perkotaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :(1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;(2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, penilaian dan penetapan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian;(3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan;(4) pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penetapan PBB Perkotaan;(5) pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan;(6) perumusan teknis penghitungan dan penetapan PBB Perkotaan;(7) pemeriksaan Nota Penghitungan PBB Perkotaan;(8) perumusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);(9) pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan;(10) pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan PBB Perkotaan;(11) pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan;(12) pelaksanaan pemeriksaan ketetapan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB PBB Perkotaan;(13) pengendalian pendistribusian SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB PBB Perkotaan;(14) pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran denda PBB Perkotaan;(15) penyiapan ketetapan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB PBB Perkotaan;(16) pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi;(17) pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan;(18) pelaksanaan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan;(19) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(20) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;(21) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);(22) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(23) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (24) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(25) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.Bidang Pajak Bumi dan Bangunan yang masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, terdiri dari :

(1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian SengketaSeksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan. Untuk melaksanakan tugas pokok), Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi :(a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan;(b) penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan;(c) pelaksanaan pelayanan pemungutan PBB Perkotaan; (d) pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB Perkotaan;(e) pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran denda PBB Perkotaan;(f) pelaksanaan penyelesaian keberatan dan sengketa PBB Perkotaan;(g) pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran PBB perkotaan;(h) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);(i) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);(j) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);(k) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);(l) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan(m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.(2) Seksi Pendataan, Penilaian dan PenetapanSeksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan wajib PBB Perkotaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi :(a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpendataan, penilaian dan penetapan obyek dan wajib PBB Perkotaan(b) pengumpulan data dalam rangka perencanaan pendataan obyek dan wajib pajak PBB Perkotaan(c) pengumpulan data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan PBB Perkotaan(d) penyiapan formulir SPOP Wajib Pajak Daerah PBB Perkotaan(e) pelaksanaan pemantauan pengembalian dan pemeriksaan formulir SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya(f) pelaksanaan penilaian obyek Pajak dalam rangka penentuan besarnya NJOP(g) perumusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)(h) pelaksanaan penghitungan dan penetapan besaran pengenaan PBB Perkotaan(i) pendistribusian SPPT dan SKPD PBB Perkotaan kepada Wajib Pajak Daerah(j) pelaksanaan pemeriksaan obyek Pajak dalam rangka penyelesaian keberatan atas ketetapan besaran pengenaan PBB Perkotaan(k) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)(l) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)(m) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)(n) pelaksanaanStandar Pelayanan Minimal (SPM)(o) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi(p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.(3) Seksi Pengolahan Data.Seksi Pengolahan Data melaksanakan tugas pokok pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan pendataan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan, dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi :(a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangPBB Perkotaan(b) penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data PBB Perkotaan(c) pelaksan


Related Documents