ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN

JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

PADA TAHUN 2007-2011

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

SISKA DYAH WULANDARI

F3409058

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON STREET LIGHTING TAX REVENUE IN SUKOHARJO IN 2007-2011

SISKA DYAH WULANDARI F3409058

This research aims to find out the effectiveness of Street Lighting Tax collection and contribution to Local Tax in Sukoharjo Regency. The analysis was conducted by calculating the realization of street lighting tax revenue compared with the predetermined target to calculate the effectiveness level during 2007-2011, and by calculating the contribution of street lighting tax to the local tax for each fiscal year. From the data analysis, it could be found that: Firstly, the local tax of Sukoharjo Regency was potential to explore in the attempt of improve the local income; secondly, the street lighting tax income contributed significantly to the local tax; thirdly, the street lighting tax collection in Sukoharjo Regency had been effective because its effectiveness level was higher than 100%, but some weaknesses were still found, so that the writer gave some recommendations, one of which was to make the advertisement tax disciplinary team effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and the advertisement installation violating the procedure.

Keywords: street lighting tax, local tax, Sukoharjo Regency


commit to user

iii

ABSTRAKSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditentukan untuk menghitung tingkat efektifitas selama tahun 2007-2011, menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap terhadap pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah; Ketiga, pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100%, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan rekening liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, pajak daerah, Kabupaten Sukoharjo


commit to user

iv

HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN

JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011 telah

disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli

Madya Program DIII Perpajakan FE UNS.

Surakarta, Juni 2012

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Sri Suranta SE, M.Si, Ak. BKP

NIP. 19720305 199702 1 001


commit to user

v

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi

syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Juli 2012

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Ahmad Ridwan S.E, Ak (.............................................)

NRP. 34 07 00001

Penguji

2. Sri Suranta SE, M.Si, Ak. BKP (.............................................)

NIP. 19720305 199702 1 001

Pembimbing


commit to user

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pengetahuan adalah kekuatan

Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini

Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya

(Rohmahnaini)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

Hanya kebodohan meremehkan pendidikan

(P. Syrus)

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT

2. Kedua Orang Tuaku

3. Adik-adikku

4. Sahabat-sahabatku

5. Keluarga besar Pajak ‘09

6. Almamaterku


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia

dan ridho-NYA dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada

Rosullulloh Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir

dengan judul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI

KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011 ini dapat

diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar

Ahli Madya pada Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, penulis memperoleh bantuan,

dorongan dan keterlibatan beberapa pihak baik materiil maupun non materiil,

yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan ini dengan baik. Untuk itu

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak selaku Ketua Program DIII

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Sri Suranta SE, M.Si, Ak. BKP selaku dosen Pembimbing Tugas

Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.

4. Bapak Basuki, SE, M.Si, Ak selaku kepala bagian akuntansi DPPKAD

Kabupaten Sukoharjo.


commit to user

viii

5. Seluruh staff dosen DIII Akuntansi Perpajakan UNS yang telah

mentransfer ilmunya kepada penulis

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun

spiritual.

7. Si Doel dan Kingkong yang selalu memberikan hal-hal menakjubkan

disetiap harinya.

8. Sahabat terbaikku Tri Wibah Irmawati terima kasih untuk semuanya.

9. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2009 yang selama tiga

tahun bersama-sama

10. Teman seperjuangan Jupe, Murni, Putri, Siti, Risma, Evril, Syahida, Mbak

Tyas, Narti, Umi, Maya terima kasih untuk cinta dan persahabatannya.

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun bentuk penyajian laporan Tugas

Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan hati

terbuka akan menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari

pembaca guna kesempurnaan dari laporan ini

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juni 2012

Penulis


commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................. i

ABSTRACT................................................................................................................ ii

ABSTRAKSI............................................................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi

KATA PENGANTAR............................................................................................... vii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………...... ix

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………….. xii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………….......... xiii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………….. xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum……………………………………………........ 1

B. Latar Belakang……...…………………………………………..... 16

C. Perumusan Masalah…………………………………………........ 17


commit to user

x

D. Tujuan Penelitian……………………………………………........ 18

E. Manfaat Penelitian……………………………………………….. 19

F. Metodologi Penelitian……………………………………………. 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka……………………………………………......... 23

. 1 Pengertian Pajak……………………………………………. 23

2 Fungsi Pajak……………………………………………....... 24

3 Syarat Pemungutan Pajak………………………………….. 25

4 Pajak Daerah………………………………………………... 26

5 Pajak Penerangan Jalan…………………………………….. 27

B. Pembahasan

1 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan………....... 35

2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah... 37

3 KendalaPeningkatan Pajak Penerangan Jalan……………… 39

BAB III TEMUAN

A. Kelebihan………………………………………………............... 41

B. Kelemahan……………………………………………………….. 41


commit to user

xi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………. 43

B. Rekomendasi……………………………………………………... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR GA MBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ……........ 7

Gambar II.1 Diagram Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten

Sukoharjo……………………………………………………….. 37

Gambar II.2 Diagram Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak

Daerah Kabupaten Sukoharjo ………………………………….. 39


commit to user

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011………………………… 36

Tabel II.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak

Daerah Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2011.......... 38


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang

3. Lembar Penilaian Kegiatan Magang

4. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang

5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun

Anggaran 2007-2011

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan


commit to user

ii

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON STREET LIGHTING TAX REVENUE IN SUKOHARJO IN 2007-2011


This research aims to find out the effectiveness of Street Lighting Tax collection and contribution to Local Tax in Sukoharjo Regency. The analysis was conducted by calculating the realization of street lighting tax revenue compared with the predetermined target to calculate the effectiveness level during 2007-2011, and by calculating the contribution of street lighting tax to the local tax for each fiscal year. From the data analysis, it could be found that: Firstly, the local tax of Sukoharjo Regency was potential to explore in the attempt of improve the local income; secondly, the street lighting tax income contributed significantly to the local tax; thirdly, the street lighting tax collection in Sukoharjo Regency had been effective because its effectiveness level was higher than 100%, but some weaknesses were still found, so that the writer gave some recommendations, one of which was to make the advertisement tax disciplinary team effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and the advertisement installation violating the procedure.

Keywords: street lighting tax, local tax, Sukoharjo Regency


commit to user

iii

ABSTRAKSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditentukan untuk menghitung tingkat efektifitas selama tahun 2007-2011, menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap terhadap pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah; Ketiga, pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100%, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan rekening liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, pajak daerah, Kabupaten Sukoharjo


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Deskripsi berdirinya Kabupaten Sukoharjo

a. Sejarah Kabupaten Sukoharjo

Pada awal Kemerdekaan (1946), Sukoharjo merupakan salah satu

kawedanan (sekarang Pembantu Bupati) dari empat kawedanan yang

ada di Surakarta, yaitu Kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang

dan Sukoharjo. Perkembangan selanjutnya, Kawedanan Surakarta

menjadi Hominte Surakarta atau kotapraja (sekarang Kotamadya)

yang terpisah dari kabupaten Surakarta, sedangkan Kabupaten

Surakarta menjadi Kabupaten Sukoharjo yang meliputi kawedanan

Kartasura, Bekonang dan Sukoharjo. Adapun istilah kawedanan

sekarang menjadi wilayah Pembantu Bupati.

Berpijak pada Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tanggal 15 Juli

1946, tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah

Tingkat II Sukoharjo No. 433/051/1986 Tanggal 24 Pebruari 1986,

yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir

Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan

Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 188.3/480/1986 dan

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


commit to user

2

Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 seri D No. 2 Tanggal 9 Januari 1987

adalah hari lahirnya Kabupaten Sukoharjo.

b. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo

Dilihat dari peta kabupaten Kabupaten Sukoharjo, maka Kabupaten

Sukoharjo mempunyai batas daerah seperti berikut:

1) Sebelah Utara: Kotamadya Surakarta

2) Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar

3) Sebelah Selatan: Kabupaten Wonogiri

4) Sebelah Barat: Kabupaten Boyolali dan Klaten

Letak Kabupaten Sukoharjo secara astronomis adalah sebagai

berikut:

1) Bagian Ujung Sebelah Timur: 110°51’33,70’’BT

2) Bagian Ujung Sebelah Barat: 11°42’06,79’’BT

3) Bagian Ujung Sebelah Utara: 7°32’17,00’’LS

4) Bagian Ujung sebelah Selatan: 7°49’32,00’’LS

2. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam

Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

bahwa pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan

atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan

bertanggungjawab. Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, Sebagai

pelaksana daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhak dan


commit to user

3

tentunya berwenang pula dalam mengatur dan mengurus urusan rumah

tangganya guna menggali potensi daerah serta meningkatkan sumber daya

yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo secara lebih maksimal lagi.

Dan hal ini mengacu pada sumber – sumber pendapatan daerah untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur

staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan

koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang

diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/ rumah

sakit, dan unsur pelasana urusan derah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Sebagai aturan pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah N0. 105 Tahun 2000. Peraturan tersebut

merupakan sinkronisasi dari berbagai ketentuan Pengelolaan Keuangan

Daerah, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan (omnibus

regulation) pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


commit to user

4

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2009 terbentuklah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi DPPKAD.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo Nomor

60 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

tugas jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 3 ayat (2)

menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan

pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4) Peyusunan kebijakan pemungutan Pajak Daerah;

5) Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;

6) Pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;

7) Pelayanan Pajak Daerah;

8) Penagihan Pajak Daerah;


commit to user

5

9) Pegawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;

10) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

11) Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

12) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

13) Pengelolan urusan ketatausahaan.

b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu

terdiri dari:

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat, terdiri atas:

a) Sub Bagian Program

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Anggaran, terdiri atas:

a) Seksi Perencanaan Anggaran

b) Seksi Penyusunan Anggaran

c) Seksi Pelaksanaan Anggaran


commit to user

6

4. Bidang Pendapatan, terdiri atas:

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

b) Seksi Penetapan

c) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan

5. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:

a) Seksi Perbendaharaan I

b) Seksi Perbendaharaan II

c) Seksi Perbendharaan III

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:

a) Seksi Verifikasi

b) Seksi Akuntansi

c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan

7. Bidang Kas; terdiri atas:

a) Seksi Penerimaan

b) Seksi Pengeluaran

c) Seksi Pengendalian dan Pelaporan

8. Bidang Aset, terdiri atas:

a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah

b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah

c) Seksi Perubahan Status Hukum

9. Kelompok Jabatan Fungsi; dan

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah


commit to user

7

c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo Nomor

60 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

tugas jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan uraian

tugas pokok dan fungsi jabatan struktural sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

2) Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakn fungsi kesekretariatan meliputi

keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian,

program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung

jawab pada secretariat.

Sekretariat terdiri atas 3 Sub Bagian sebagai berikut:

a) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan.


commit to user

8

b) Sub Bagian Keuangan



administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban

keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan

rumah tangga, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan

kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan, penyusunan

anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan

anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran belanja

dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung

jawab pada bidang anggaran.

Bidang Anggaran terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:

a) Seksi Perencanaan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.


commit to user

9

b) Seksi Penyusunan Anggaran



dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.

c) Seksi Pelaksanaan Anggaran



dan pemberian bimbingan di bidang pelaksanaan anggaran.

4) Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi

keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan

menjadi tanggung jawab pada bidang pendapatan.

Bidang Pendapatan terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan



dan pemberian bimbingan di bidang pendaftaran dan

pendataan.

b) Seksi Penetapan



dan pemberian bimbingan di bidang penetapan.


commit to user

10

c) Seksi Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan



dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan, penagihan

dan pelaporan.

5) Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksankan fungsi perbendaharaan meliputi

keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Bana (SP2D)

untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)

dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening

kas umum daerah.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:

a) Seksi Perbendaharaan I



dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan I.

b) Seksi Perbendaharaan II



dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharan II.

c) Seksi Perbendharaan III




commit to user

11

dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan III.

6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi

keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis

data keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitas penyusunan

laporan keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab

pada bidang akuntansi.

Bidang Akuntansi terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:

a) Seksi Verifikasi



dan pemberian bimbingan di bidang verifikasi.

b) Seksi Akuntansi



dan pemberian bimbingan di bidang akuntansi.

c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan



dan pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan

laporan keuangan.


commit to user

12

7) Bidang Kas

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi keseluruhan

aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, pengendalian, dan

pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada

bidang kas.

Bidang Kas terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:

a) Seksi Penerimaan



dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan.

b) Seksi Pengeluaran



dan pemberian bimbingan di bidang pengeluaran.

c) Seksi Pengendalian dan Pelaporan



dan pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan

pelaporan.

8) Bidang Aset

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan

penghapusan, pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang

menjadi tanggung jawab pada bidang aset dan investasi daerah.


commit to user

13

Bidang Aset dan Investasi Daerah terdiri dari 3 Seksi sebagai

berikut :

a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah



dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset

daerah.

b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah



dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset

daerah.

c) Seksi Investasi Daerah



dan pemberian bimbingan di bidang investasi daerah.

9) Kelompok Jabatan Fungsi

Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronosasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masing-

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintahn Daerah dengan instnsi lain di luar Pemerintahan

Daerah.

10) Unit Pelaksana Teknis Dinas


commit to user

14

d. Visi Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

1) Visi

Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumber daya, pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan

pendapatan daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi,

transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan

Daerah.

b) Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran

Daerah.

c) Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan

efisiensi belanja Daerah.

d) Meningkatkan fungsi pengendalian Kas Daerah,

perbendaharaan umum Daerah dan verifikasi serta

perhitungan anggaran, pertanggungjawaban keuangan

Daerah.


commit to user

15

SUBBAG PROGRAM

SEKRETARIAT

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG ANGGARAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PENDAPA

TAN

BIDANG PERBENDA HARAAN

BIDANG AKUNTANSI

DAN PELAPORAN

BIDANG KAS

BIDANG ASET

KEPALA

SEKSI PERENCANA

AN ANGGARAN

SEKSI PENDAFTA RAN DAN

PENDATAAN

SEKSI PERBENDA HARAAN I

SEKSI VERIFIKASI

SEKSI PENERIMA

AN

SEKSI PENATAUS

AHAAN ASET

DAERAH

SEKSI PENYUSU

NAN ANGGARAN

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PERBENDA HARAAN II

SEKSI AKUNTAN

SI

SEKSI PENGELU

ARAN

SEKSI PENDAYAG

U-NAAN ASET

DAERAH

SEKSI PELAKSA

NAAN ANGGARAN

SEKSI PENERIMAAN,

PENAGIHN DAN

PELPORAN

SEKSI PERBENDA HARAAN III

SEKSI FASILITASI

PENYUSUNAN LAP.KEUNGAN

SEKSI PENGENDA LIAN DAN

PELAPORAN

SEKSI PERUBAHAN

STATUS HUKUM

Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

UPTD


commit to user

16

B. LATAR BELAKANG

Berlakunya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang

Nomor 22 tahun 1999 mengharuskan setiap daerah kabupaten / kota harus

mencari potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan asli

daerah tersebut, tidak terkecuali bagi Kabupaten Sukoharjo yang juga dituntut

untuk menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya sendiri yang bisa

dipakai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah

sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi

yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD merupakan

sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja

daerah yang ditujukan untuk kemajuan daerah (Akhmada, 2008). Dalam

konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur

berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerahnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan jalan

menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya

adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada, salah

satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.


commit to user

17

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Saat ini banyak kegiatan industri maupun non industri yang menggunakan

tenaga listrik. Peningkatan Pajak Penerangan Jalan diharapkan mampu

memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan

pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Pajak Penerangan Jalan merupakan

salah satu jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada

Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 63,29% setiap tahunnya.

Belum banyak pihak yang melakukan penelitian terhadap Pajak

Penerangan Jalan yang memberikan kontribusi tinggi pada Pendapatan Asli

Daerah. Selain hal tersebut, penyediaan dana yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah semestinya harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi

sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih

mendalam dan membahas lebih lanjut tentang penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dari tahun ke tahun di Kabupaten Sukoharjo sehingga penulis

mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN

JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 - 2011”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan

pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat

sesuai dengan prinsis-prinsip penelitian yang ilmiah. Berdasarkan uraian latar


commit to user

18

belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa efektif penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Sukoharjo tahun 2007-2011?

2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan

terhadap terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2007-

2011?

3. Apa saja kendala yang muncul dalam meningkatan penerimaan Pajak

Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mempelajari dan

menganalisis Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo sebagai salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, tujuan dari kegiatan ini

adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Sukoharjo.

2. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan

Jalan terhadap terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

3. Mengetahui kendala yang muncul dalam meningkatan penerimaan Pajak

Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo.


commit to user

19

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Sukoharjo

Merupakan sumbangan pikiran yang diharapkan bisa membantu

mengetahui kelemahan sistem yang telah ada guna menciptakan efisiensi

yang lebih baik, dalam upayanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah dari sektor pajak, khususnya dari sektor Pajak Penerangan Jalan.

2. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan tambahan wawasan bagi para pembaca serta dijadikan

sumber bahan pertimbangan, acuan, referensi atau bahan masukan guna

pembuatan penelitian selanjutnya dan informasi khususnya bagi

mahasiswa jurusan Perpajakan yang sedang menyusun Tugas Akhir

dengan pokok permasalahan yang sama.

3. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan Pajak

Penerangan Jalan dan perbandingan terapan ilmu di bidang perpajakan

yang telah di peroleh salama dalam proses perkuliahan dengan keadaan

yang sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai Pajak Penerangan Jalan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Objek Penelitian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak

Penerangan Jalan adalah pungutan daerah yang dikenakan atas


commit to user

20

penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang

diperoleh dari sumber lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi penelitian dengan

alasan:

a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten

Sukoharjo lebih memadai dalam hal pelayanan dan sumber datanya.

b. Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom memiliki tingkat

kemajuan yang cukup pesat dalam hal Penerimaan PAD.

c. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang

baik bagi penerimaan PAD.

3. Sumber Data

a. Data Primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari

objek yang diteliti mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak

Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan

mempelajari buku-buku, literatur, makalah-makalah, majalah, undang-

undang pajak, surat keputusan, dan buku-buku terkait. Data sekunder

bersifat melengkapi data primer dan digunakan sebagai landasan teori

untuk memecahkan masalah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara


commit to user

21

Metode Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara

langsung dengan pihak terkait di Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo.

b. Metode Pustaka

Metode pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca buku

serta referensi sumber data lainnya yang berhubungan guna

mendukung penulisan Tugas Akhir ini.

c. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal

ini penulis meminta data dan informasi berupa realisasi penerimaan

pajak serta target yang ditetapkan untuk tahun anggarn 2007-2011.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh digunakan suatu

analisis yang disebut dengan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Analisis

kualitatif adalah proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk

angka atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Pajak

Penerangan Jalan. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis yang

mengunakan data berupa angka atau rumus – rumus statistik. Analisis ini

dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan target

dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.


commit to user

22

6. Metode Analisis

a. Rasio efektivitas adalah metode yang mengukur hubungan antara

hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri.

%100sEfektifita Jalan PeneranganPajak PenerimaanTarget Jalan PeneranganPajak Penerimaan Realisasi X=

b. Rasio kontribusi menggunakan perbandingan antara hasil penerimaan

Pajak Penerangan Jalan dengan relisasi pendapatan Pajak Daerah.

%100Kontribusi DaerahPajak Penerimaan ealisasiJalan PeneranganPajak Penerimaan Realisasi XR=


commit to user

23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian pajak daerah, maka

terlebih dahulu membicarakan mengenai pengertian pajak itu sendiri.

Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak diantaranya adalah:

a. Soemitro (1994) dalam Ilyas dan Burton (2004)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Smeets (1997) dalam Suandy (2002)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang melalui norma – norma

umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adaya kontraprestasi

yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah

membiayai pengeluaran pemerintah.

c. Feldman (2002) dalam Suandy (2002)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.


commit to user

24

d. Adriani (1998) dalam Waluyo dan Wirawan (2002)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan ) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggaran pemerintahan.

e. Definisi Pajak menurut Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2009) yaitu:

a. Fungsi Budgeteir

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (regulerent)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan.


commit to user

25

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan

pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2003):

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), bahwa dalam

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing wajib pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis),

hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik

bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan pajak

tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil), sesuai dengan fungsi

budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih

rendah dari hasil pungutan.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, dengan adanya

penyederhanaan prosedur-prosedur akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


commit to user

26

4. Pajak Daerah

Dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya

disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Pajak

Daerah mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:

a. Pajak Daerah merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada

daerah.

b. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan Undang –

Undang.

c. Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting

guna membiayai penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan Undang–Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak

daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Propinsi, terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;


commit to user

27

4) Pajak Air Permukaan; dan

5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;


commit to user

28

3) Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 10 tahun 2002 tentang

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2011

tentang Pajak Daerah;

5) Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 55 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

b. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah

pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain.

c. Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan Pajak Penerangan

Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7

tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

2) Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

b) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah

tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya

pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening

listrik; dan

c) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenga

Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat


commit to user

29

penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan

harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.

3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain,

untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,

tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%;

b) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif

pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1%;

c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain,

bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 9%;

d) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan

untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,

tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

4) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

d. Objek dan subjek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi yang dapat

menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah

Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Menurut


commit to user

30

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh

pembangkit listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber

lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

e. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan

C. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan

kalender.

D. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat terjadi penggunaan

tenaga listrik.

E. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas dan benar,

lengkap dan jujur serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

Kuasanya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

sesuai jangka waktu yang ditentukan.

F. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari SPTPD dihimpun

dan dicatat sebagai dasar dalam penghitungan dan penetapan

pajak terutang.

f. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Penerangan Jalan sebagai

berikut:

1) Bardasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bupati

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat ketetapan pajak yang


commit to user

31

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri

yang terutang.

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya

jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDBT). SKPDBT adalah surat keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDN adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang

sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang

dantidak ada kredit pajak.

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih

besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

e) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasif berupa


commit to user

32

bunga dan/ atau denda.

g. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Pajak

Penerangan Jalan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo

Nomor 55 Tahun 2011 BAB IV adalah sebagai berikut:

1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD;

2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD;

3) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan sekaligus;

4) Terhadap pembayaran Pajak Penerangan Jalan diberikan tanda

bukti pembayaran rangkap 5;

5) Jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 hari setelah saat

terutangnya pajak;

6) Pembayaran pajak Penerangan Jalan dilakukan di Bank / tempat

yang telah ditunjuk atau ke Bendahara Penerima DPPKAD.


commit to user

33

B. PEMBAHASAN

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang

menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah no 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan

penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan

umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Subyek Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN

maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Keputusan

Menteri Dalam Negeri no. 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak

Penerangan Jalan, wajib Pajak Peneranagn Jalan adalah pelanggan. Pelanggan

wajib membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan

bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN. Dalam hal

ini kedudukan PLN adalah sebagai pihak yang membantu Pemda untuk

memungut Pajak Penerangan Jalan.

PT. PLN wajib menyetor hasil Pajak Penerangan Jalan ke Pemda

berdasarkan daftar rekapitulasi rekening listrik yang berfungsi sebagai surat

pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Pemda wajib melunasi pembayaran

rekening listrik bagi penerangan jalan yang menjadi bebannya kepada PT.

PLN. Mekanisme pemungutan, penyetoran serta pembayaran rekening listrik

oleh Pemda dilakukan melalui naskah kerjasama antara Kepala Daerah dengan

pimpinan PLN (pasal 9 Kepmendagri no. 10 tahun 2002).


commit to user

34

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan diakui saat realisasi penerimaan kas.

Pencatatan pembukuan dilakukan sejak diterima transfer dana pendapatan

pajak oleh kantor kas daerah dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Biaya

penagihan dikurangkan secara langsung karena merupakan hak PLN (Bastian,

2001). Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa PT. PLN membantu Pemda

memungut Pajak Penerangan Jalan sehingga wajar apabila mendapat biaya

pemungutan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi

penerimaan pajak daerah.

Pajak penerangan jalan adalah salah satu jenis pajak daerah, bukan

retribusi daerah, sehingga apabila orang membayar pajak penerangan jalan

maka imbalan yang diterima tidak harus secara langsung dan seimbang.

Kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa apabila ia telah membayar

pajak penerangan jalan yang dibayarkan bersamaan dengan membayar

rekening listrik setiap bulannya, maka ia dapat dengan sekehendak hatinya

memasang perangkat listrik untuk penerangan jalan di tempat tinggalnya tanpa

izin PT. PLN. Hal ini tidaklah benar, mengingat pemasangan perangkat listrik

untuk penerangan jalan umum yang tidak dilaporkan terlebih dahulu atau

tanpa izin dapat menimbulkan kerugian pada PT. PLN karena penerangan

jalan umum liar tidak dibayar oleh Pemerintah Daerah setempat.


commit to user

35

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat diketahui dengan

perbandingan target terhadap realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan.

Target Pajak Penerangan Jalan adalah kemampuan maksimum yang ingin

dicapai dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan realisasi

merupakan hasil pungutan dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Seharusnya dasar penetapan target harus sesuai dengan potensi jumlah

wajib pajak Penerangan Jalan yang sebenarnya ada di wilayah Kabupaten

Sukoharjo, tetapi karena adanya kesulitan dalam melakukan pendataan

maka dari pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah penetapan target dengan menggunakan persentase peningkatan

10% sampai dengan 15% dari realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan

tahun sebelumnya.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan pendapatan asli adaerah yang direncanakan

dibandingkan dengan tearget yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 (satu) atau 100 persen.

Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan

kemampuan daerah yang semakin baik. Perhitungan rasio efektivitas

menggunakan rumus (Halim, 2004):

%100 sEfektifita ReklamePajak PenerimaanTarget ReklamePajak Penerimaan Realisasi x=


commit to user

36

Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara target yang

telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan

dalam kurun waktu 5 tahun untuk mengetahui rasio efektivitas.

Tabel II.1

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

Tahun

Anggaran Target Realisasi Selisih

Kurang/Lebih Efektivitas

2007 12.554.000.000 12.987.678.968 433.678.968 103,45%

2008 13.085.968.000 13.604.996.379 519.028.379 103,96%

2009 14.476.800.000 16.086.993.075 1.610.193.075 111,12%

2010 19.962.549.000 19.172.541.281 (790.007.719) 96,04%

2011 19.850.000.000 21.107.770.993 1.257.770.993 106,34%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu

tahun 2007-2011, tingkat persentase efektivitas Pajak Penerangan Jalan

fluktuatif. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan Pajak

Penerangan Jalan efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%.

Namun pada tahun 2010 persentase efektivitas tidak mencapai 100%

(tidak efektif), realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak

memenuhi target yang telah ditentukan. Penurunan persentase efektivitas

diakibatkan karena terlalu tinggi target yang ditetapkan dari tahun

sebelumnya dan kemungkinan terjadinya kebocoran, yakni adanya


commit to user

37

pemasangan rekening listrik liar dalam jumlah besar. Pada tahun 2009

realisasi penerimaan 11% lebih tinggi dari target yang ditetapkan, maka

DPPKAD Kabupaten Sukoharjo menetapkan target 25% lebih tinggi pada

tahun 2010 dengan harapan realisasi yang diperoleh juga akan meningkat.

Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali maka pihak DPPKAD

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 menetapkan target yang lebih

rendah pada tahun 2010.

Realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan oleh DPPKAD

Kabupaten Sukoharjo menunjukan bahwa sistem penagihan Pajak

Penerangan Jalan yang dilakukan sudah cukup baik, melalui perbandingan

antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaanya.

Gambar II.1Diagram Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Kabupaten Sukoharjo

0

25

50

75

100

125

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

Efe

ktif

itas

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah

merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang


commit to user

38

diberikan. Kontribusi ini digunakan untuk mengukur kenaikan atau

perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ke tahun.

Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara realisasi

penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi penerimaan Pajak

Daerah dalam kurun waktu 5 tahun untuk mengetahui rasio kontribusi.

Tabel II.2

Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

Tahun

Anggaran

Realisasi

PPJ

Realisasi Pajak

Daerah Kontribusi

2007 12.987.678.968 14.533.357.466 89.36%

2008 13.604.996.379 15.432.340.358 88.16%

2009 16.086.993.075 18.003.312.543 89.35%

2010 19.172.541.281 21.688.463.781 88,39%

2011 21.107.770.993 42.558.642.562 49.59%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, data diolah

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan

memberikan kontribusi yang sangat tinggi pada Pajak Daerah di

Kabupaten Sukoharjo. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah rata-rata sebesar

63,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan

sumber pandapatan daerah yang sangat potensial. Penurunan persentase


commit to user

39

kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011 bukan disebabkan

karena menurunnya realisasi penerimaan Pajak penerangan Jalan maupaun

Pajak Daerah. Hal tersebut dikarenakan pada pos Pajak Daerah bertambah

satu jenis pajak yang pengelolaannya dialihkan dari Pajak Propinsi

menjadi Pajak Daerah, yakni Pajak Air Tanah. Kontribusi penerimaan

Pajak Air tanah cukup besar terhadap Pajak Daerah. Selain itu beberapa

jenis Pajak Daerah lainnya mengalami peningkatan pada realisasi

penerimaannya, seperti misalnya Pajak Reklame.

Gambar II.2Diagram Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

0

25

50

75

100

2007 2008 2009 2010 2011Tahun

Kon

trib

usi

3. Kendala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam Meningkatkan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Setiap tahunnya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan

PT. PLN untuk bisa mengoptimalkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan.

Diharapkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat terealisasi atau

bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Namun ada beberapa


commit to user

40

kendala yang muncul dalam upaya meningkatkan Pajak Penerangan Jalan,

diantaranya sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak sangat

rendah. Seperti adanya wajib pajak yang terlambat dalam membayar

pajak terutangnya. Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan

daerah yang digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah.

Dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

maka berimbas pada rendahnya pendapatan daerah yang diterima, hal

tersebut berdampak pada kemajuan daerah yang akan tersendat.

2. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Penerangan Jalan juga rendah. Sebagai contohnya pemasangan satu

meteran listrik penggunaannya untuk 2 sampai 3 rumah, dengan

alasan kecilnya kWh yang digunakan.

3. Faktor ketidakjujuran Wajib Pajak dalam penggunaan tenaga listrik.

Banyak dijumpai kecurangan–kecurangan yang dilakukan Wajib

Pajak agar pajak yang dibebankan rendah.

4. Pemasangan perangkat penerangan jalan umum oleh masyarakat tidak

dilakukan melalui prosedur yang benar dengan izin PT. PLN,

mengingat pemasangan perangkat listrik untuk penerangan jalan

umum yang tidak dilaporkan terlebih dahulu atau tanpa izin PT. PLN

dapat mengakibatkan bahaya kebakaran karena daya tampung travo

gardu tidak memenuhi.


commit to user

41

BAB ΙII

TEMUAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo mengenai Pajak

Penerangan Jalan. Penulis dapat menyimpulkan kelebihan dan kelemahan yang

diketemukan.

A. KELEBIHAN

1. Adanya kerjasama antara DPPKAD dan PLN yang aktif dalam

meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

2. Adanya kerjasama antara PLN, Bank, Supermarket dan lain-lain, yang

memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Penerangan Jalan bagi

wajib pajak.

3. Adanya pembenahan kebijakan dan ketentuan pemungutan Pajak

Penerangan Jalan berakibat positif dalam pelaksanaan pemungutan pajak

daerah dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau

kecurangan.

B. KELEMAHAN

1. Masih kurangnya penanganan terhadap wajib pajak yang tidak taat

terhadap peraturan Pajak Penerangan Jalan dengan tidak memberikan

sanksi yang tegas.


commit to user

42

2. Kurangnya informasi mengenai pajak penerangan jalan yang

seharusnya diberikan oleh Pemerintah Daerah selaku pihak yang

memungut pajak penerangan jalan kepada masyarakat (pengguna atau

pelanggan listrik) mengenai penekanan pajak penerangan jalan adalah

salah satu jenis pajak daerah, bukan retribusi daerah.

3. Masih banyaknya wajib pajak memasang rekening listrik tidak sesuai

prosedur yang benar atau tidak melakukan ijin.

4. Faktor ketidakjujuran wajib pajak dalam penggunaan tenaga listrik.

Banyak dijumpai kecurangan–kecurangan yang dilakukan wajib pajak

agar pajak yang dibebankan rendah.


commit to user

43

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis menyampaikan

kesimpulan bahwa analisis efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

sudah cukup baik, Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan Pajak

Penerangan Jalan efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%.

Namun pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak efektif,

realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak memenuhi target yang

telah ditentukan. Hal tersebut diakibatkan karena terlalu tinggi target yang

ditetapkan.

Sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun

2007 sampai dengan tahun 2011 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pajak Daerah rata-rata sebesar 63,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak

Penerangan Jalan merupakan sumber pandapatan daerah yang sangat

potensial.

Masih ditemui beberapa kendala yang muncul dalam upaya

meningkatkan Pajak Penerangan Jalan, diantaranya sebagai berikut:

5. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak sangat

rendah. Seperti adanya wajib pajak yang terlambat dalam membayar

pajak terutangnya.


commit to user

44

6. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Penerangan Jalan juga rendah.

7. Faktor ketidakjujuran wajib pajak dalam penggunaan tenaga listrik.

8. Pemasangan perangkat penerangan jalan umum oleh masyarakat tidak

dilakukan melalui prosedur yang benar dengan izin PT. PLN.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kelemahan dari temuan, saran yang bisa penulis berikan

kepada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sukoharjo agar dalam tahun-tahun mendatang dapat

meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

2. Memberikan sanksi yang tegas kapada wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajibannya atau wanprestasi dalam membayar pajak.

3. Dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai penerangan

jalan umum dan pajak penerangan jalan, dimana penekanannya pada sifat

pajak adalah tidak menerima imbalan langsung yang seimbang.

4. Mengefektifkan tim penertib Penerangan Jalan untuk melakukan

tindakan tegas terhadap pemasangan rekening liar maupun yang

menyalahi tata cara pemasangan.

5. Mengefektifkan kinerja tim monitoring Penerangan Jalan untuk

melakukan pendataan secara menyeluruh.

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Documents

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO