[Year] Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyuaasindiskominfo.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/124/2018/07/...Jasa pengelola surat masuk OPD kali ... Matriks Indikasi

Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )

1

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

1

Aparatur

dinas/pelaksana

kegiatan dinas

a.

Meningkatnya

ketersediaan

sarana dan

prasarana

penunjang

kelancara

administrasi

2 10 2 01 1 01

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

KANTOR

12,126,976,725 2,861,747,078 - 1,000,000 12

bulan 5,629,291,500 - 6,496,685,225 100% 12,126,976,725

Input Dana 79,475,000 36,500,000 1 keg 1,000,000 12

bulan 36,500,000 1 keg 41,975,000 100% 79,475,000

Output

Belanja Paket

pengiriman dan

Jasa pengelola

surat masuk OPD

kali 1 kegiatan 25 kali 1,550 Buah

Outcome

Terpenuhinya

Jasa Surat

Menyurat

12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan

Input Dana 5,142,800,000 2,392,000,000 1 keg 12

bulan%2,392,000,000 1keg 2,750,800,000 100% 5,142,800,000

Output

Terlaksananya

Pembayaran

Rekening Listrik,

Telepon dan Air

dan belanja

kawat/faksimili/int

ernet/TV kabel/TV

satelit

4 rekening 1 kegiatan 4 rekening 4 rekening

Outcome

Terpenuhinya

Kebutuhan

Pegawai Kantor

60 Orang 100% 65 orang 65 orang

Input Dana 12

bulan27,000,000 31,050,000 58,050,000

Output

Tersedianya

Belanja jasa

perizinan

kendaraan Roda

Empat

jasa perizinan

kendaraan Roda

Empat

jasa perizinan

kendaraan Roda

Empat

1 Kali

Outcome

Terpenuhinya

Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas

4 Unit Kendaraan

R. Empat dan 2 uit

kendaraan roda

dua

4 Unit Kendaraan

R. Empat dan 2 uit

kendaraan roda

dua

12 Bulan

Input Dana 314,474,050 455,902,400 1 keg - - - 17 unit 146,267,000 17 unit 168,207,050 100% 314,474,050

Output

Terlaksananya

Belanja Bahan

Bakar Minyak dan

Jasa

Pemeliharaan

Perizinan

Kendaraan Dinas

jasa perizinan

kendaraan Roda

Empat

jasa perizinan

kendaraan Roda

Empat

jasa perizinan kendaraan

Roda Empat

Outcome

terpenuhinya

Belanja Bahan

Bakar Minyak dan

Jasa

Pemeliharaan

Perizinan

Kendaraan Dinas

4Unit Kendaraan R.

Empat dan 2 uit

kendaraan roda dua

4Unit Kendaraan R.

Empat dan 2 uit

kendaraan roda dua

4Unit Kendaraan R.

Empat dan 2 uit

kendaraan roda dua

Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

Tahun 2014 - 2018

Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

OP

D P

enanngung J

aw

ab

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

2 10 2 01 1 01Penyedian Jasa

surat menyurat

Dis

kom

info

2 10 1 01 02

Penyediaan

Instalasi/ Jasa

Komunikasi, Air

dan Listrik Kantor

2 10 1 01 05Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

milik Daerah

Dis

kom

info

2 10 1 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

perizinan

kendaraan Dinas

/Operasional

Renstra 1 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 1,760,635,000 130,680,000 1 keg12

bulan818,900,000

12

bulan941,735,000 100% 1,760,635,000

Output

Terlaksananya

Tertib

Administrasi

Keuangan

12 bln 1 kegiatan 12 bln 12 bln 12 bln

Outcome

Meningkatnya

Kinerja Pengelola

Administrasi

Keuangan

18 Orang 12 bln 18 Orang 18 Orang 18 Orang

Input Dana 12

bulan4,000,000 100% 4,000,000

OutputPetugas Jasa

Pelayanan OPD 12 bln 12 bln

Outcome

Meningkatnya

Kinerja Penyedia

Jasa Pelayanan

OPD

17 Orang 17 Orang

Input Dana 236,500,000 163,489,494 1 keg 1keg 110,000,000 1 keg 126,500,000 100% 236,500,000

OutputPetugas Jasa

Pelayanan OPD16 Orang 1 kegiatan 12 bln 12 bln

Outcome

Meningkatnya

Kinerja Penyedia

Jasa Pelayanan

OPD

16 Orang 100% 17 Orang 17 Orang

Input Dana 15,000,000 68,890,000 1 keg 1 keg 1keg 15,000,000 100% 15,000,000

Output

Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

serta

Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin

28 Unit AC 1 kegiatan30 Unit

AC

30 Unit

AC

Outcome

Terpenuhinya

Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

serta

Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin

28 Unit AC 100%30 Unit

AC

30 Unit

AC

Input Dana 225,179,605 424,057,070 1 keg 1 keg 104,734,700 1 keg 120,444,905 100% 225,179,605

OutputTersedianya Alat

Tulis Kantor12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan

OutcomeTerpenuhinya Alat

Tulis Kantor42 Orang 100% 43 Orang 45 Orang

Input Dana 155,851,350 132,508,507 1 keg 1keg 72,489,000 1 keg 83,362,350 100% 155,851,350

Output

Tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

12 Orang 1 kegiatan 12 Orang 12 Orang

Outcome

Terpenuhinya

Barang Cetak dan

Penggandaan

60 Orang 100% 65 orang 65 Orang


OutputAlat Listrik dan

Genset12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan

Outcome

Tersedianya

Komponen

Instalasi Listrik

atau Penerangan

Bangunan Kantor

12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 10 1 01 07Penyedian Jasa

Administrasi

Keuangan

Dis

kom

info

2 10 1 01 08

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Arsip

dan Bahan

Kepustakaan


kebersihan kantor

2 10 1 01PenyedianJasa

perbaikan peralatan

kerja


alat tulis kantor

2 10 1 01 11Penyediaan

Barang cetak dan

penggandaan

2 10 1 01 12

Penyediaan

Komponen Instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Renstra 2 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)


Output

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Outcome

Terpenuhinya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor


Input jumlah dana 4,000,000 127,262,187 1 keg 1 keg 1 keg 4,000,000 100% 4,000,000

Output

Tersedianya

sejumlah Belanja

Pengisian Tabung

Gas dan Tabung

Pemadam

Kebakaran

30 Kali 1 kegiatan 5 Kali 5 Kali

Outcome

Terpenuhinya

sejumlah

Kebutuhan

Tabung Gas dan

Tabung Pemadam

Kebakaran



Output

Tersedianya

sejumlah Bahan

Bacaan

3,024 Eksemplar 1 kegiatan

Outcome

Terpenuhinya

sejumlah

Kebutuhan Bahan

Bacaan dan

Informasi

5 Orang 100%

Input Dana 81,044,250 30,800,000 1 keg 1 keg 37,695,000 1keg 43,349,250 100% 81,044,250

Output

Tersedianya

sejumlah Belanja

Makanan dan

Minuman Harian

Kantor

12 Bulan 1 kegiatan

Outcome

Tersedianya

Kebutuhan Makan

Minum Pegawai

Kantor

60 Orang 100%

Input Dana 2,529,475,000 963,653,600 1 keg 1 keg 1,176,500,000 1 keg 1,352,975,000 100% 2,529,475,000

Output

Biaya Perjalanan

Dinas Ke Luar

Daerah

42 Orang 1 kegiatan

Outcome

Terpenuhinya

Perjalanan

Koordinasi dan

Konsultasi Ke

Luar Daerah

42 Orang 100%

Input Dana 1,241,754,000 86,885,000 1 keg 1 keg 577,560,000 1 keg 664,194,000 100% 1,241,754,000

Output

Biaya Perjalanan

Dinas Ke Dalam

Daerah

42 Orang 1 kegiatan

Outcome

Terpenuhinya

Perjalanan

Koordinasi dan

Konsultasi Ke

Dalam Daerah

42 Orang 100%

2 10 1 01 13

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

2 10 1 01 13Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

2 10 1 01 15Penyediaan Bahan

bacaan dan

Peraturan UU

2 10 1 01 17Penyediaan Makan

dan minum

2 10 1 01 18

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

2 10 1 01 19

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Renstra 3 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

2

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur yang

menunjang

kinerja

apratur dinas

2Aparatur

dinas/pelaksana

kegiatan dinas

a.

Meningkatnya

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang

menunjang

kinerja

aparatur dinas

2 10 01 02

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

1,522,325,000 1,092,613,850 100% 100% 158,100,000 100% 1,364,225,000 100% 1,522,325,000

Input Dana1

paket.19,000,000 1 paket. 21,850,000 1 paket. 40,850,000

Output

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

Outcome

Terwujudnya

pekerjaan kantor

berjalan lancarInput Dana -

Output

Terlaksananya

Rehab

Sedang/Berat

Gedung Kantor

2 Unit Auning 2 kegiatan

Outcome

Terciptanya

Sarana Gedung

Kantor

12 Bulan 100%

Input Dana 299,065,000 1

paket.139,100,000 1 paket. 159,965,000 1 paket. 299,065,000

Output

Gedung Kantor

yang Rapih

Terawat

1 Gedung Kantor 1 kegiatan

OutcomeTerpeliharanya

Gedung Kantor 12 Bulan 100%

Input Dana 1 paket 1 paket. 77,000,000 1 paket. 77,000,000

Output

Terpeliharanya

peralatan

perlengkapan

kantor

Outcome

kertersediaan

peralatan

perlengkapan

kantorInput Dana 192,000,000 85,000,000 1keg 1 keg - 1 keg 192,000,000 5 keg 192,000,000

Output

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

1 kegiatan 1 kegiatan

Outcome

Kelancaran

sarana prasarana

Pendukung

Kinerja

100% 100%

Input Dana 17,000,000 17,000,000 17,000,000

OutputPembiayaan Rutin

Rumah Dinas12 Bulan 1 kegiatan

Outcome

Terpenuhinya

Kebutuhan Rutin

Rumah Dinas

12 Bulan 100%

2 10 1 01Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

2 10 1 01Rehabilitasi sedang

berat gedung

kantor

2 10 1 01 22Pemeliharaan

Rutin/berkala

Gedung kantor

2 10 1 01 22

Pemeliharaan

peralatan

perlengkapan

kantor

2 10 1 01

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor (Peratalan

Kerja)

2 10 1 01

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Rumah Jabatan /

Dinas

Renstra 4 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana - - - -

Output

Tersedianya

Pembangunan

Gedung kantor

1 Unit Bangunan -

OutcomeDibangunnya unit

gedung12 Bulan -

Input Dana 750,000,000 - - - - - - - 2 unit 750,000,000 2 unit 750,000,000

Output

Tersedianya

Kendaraan

operasional

penunjang sarana

2 motor dinas 1 unit Kend roda 4

Outcome

Kelancaran

sarana prasarana

Pendukung

Kinerja

10% 100%

Input Dana 146,410,000 1keg 1 keg - 1keg 146,410,000 5 keg 146,410,000

Output

Tersedianya

peralatan

Meubileur kantor

1 kegiatan

Outcome

Kelancaran

sarana prasarana

Pendukung

Kinerja

100%

Input Dana - 1 dok - - - 1 dok - 1 dok - 4 dok -

Output

Tersedianya

perencanaan

Pembangunan

Gedung Kantor

yang sesuai

Perpres

4 kegiatan

Outcome

Perencanaan

gedung kantor yg

sesuai perpres

100%

3

Meningkatnya

kualitas

sumber daya

aparatur

dinas

3

Meningkatkan

tingkat disiplin

aparatur

pelayanan

aMeningkatnya

kualitas kinerja

aparatur

2 10 01 03

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

129,000,000 103,808,659 100% 100% 60,000,000 100% 69,000,000 100% 129,000,000

DIS

KO

MIN

FO

Input Dana 129,000,000 103,808,659 57 stel 100

STELL60,000,000 100% 69,000,000 100% 129,000,000

OutputPakaian Dinas

Kantor200 Stel 1 kegiatan

Outcome

Terpenuhinya

Pakaian Dinas

Kantor

2 keg

4

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

dinas

4Meningkatkan

Aparatur dinas a

Tingkat

kualitas SDM

aparatur dinas

2 10 01 05

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER DAYA

APARATUR

32,000,000 36,800,000 68,800,000

Input Dana 68,800,000 8

Orang32,000,000 36,800,000 68,800,000

Output Aparatur

OutcomeAparatur SDM

Yang Ahli

2 10 1 01Pembangunan

Gedung kantor

2 10 1 01Pengadaan

Kendaraan Dinas

dan Operasional

2 10 1 01Pengadaan

Meubeleur

2 10 1 01

Pengadaan Belanja

Jasa Perencanaan

Pembangunan

Gedung kantor

2 10 01 03Pengadaan pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Dis

kom

info

2 10 01 05 03

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang -

Undangan Dis

kom

info

Renstra 5 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

5

Terwujudnya

pertanggungj

awaban

keuangan

dinas yang

transparan

5Meningkatkan

Aparatur dinas a

Meningkatnya

kesesuaian

laporan

keuangan

dinas dengan

realisasi

kegiatan

2 10 01 06

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

30,800,000 35,420,000 66,220,000

Input Dana 66,220,000 100% 100% 30,800,000 35,420,000 66,220,000

Output

Terpenuhinya

Laporan Capaian

Kinerja dan

Realisasi Kinerja

OutcomeLaporan Yang

Optimal

Input Dana 35,000,000 38,500,000

OutputTersusunnya

laporan IKM

OutcomeTercapainya

Laporan IKMInput Dana

OutputTersusunnya

Laporan SOP32,000,000 35,200,000

OutcomeTercapainya

Laporan SOPInput Dana

Output

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

55,000,000 60,500,000

Outcome

Tercapainya

Laporan

Keuangan Input Dana 35,000,000 38,500,000

OutputTersusunnya

Laporan LAKIP

OutcomeTercapainya

Laporan LAKIP

6

Peningkatan

pelayanan

informasi

bagi

masyarakat

6

Terwujudnya

pelayanan

informasi bagi

masyarakat

-

Tercapainya

Peran Aktif

Masyarakat

dan Lembaga

Komunikasi

dalam

Penyediaan,

Penyebaran,

Pemanfaatan

Informasi

Edukatif,

Mecerahkan,

dan

Memberdayaka

n Masyarakat

2 10 2 10 1 15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

118,104,000 335,819,600 253,923,600

Input Dana 133,407,500 1 Keg 62,050,000 71,357,500 133,407,500

Output

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

pelaporan dan

buku Laporan

kegiatan

Outcome

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

pelaporan dan

buku Laporan

kegiatan

2 10 01 06 01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD/OPD Dis

kom

info

2 10 01 06Penyusunan

Laporan IKM


Laporan SOP


Laporan Keuangan


Laporan LAKIP

tersedianya aspirasi publik

yang update sebagai referensi

pembangunan daerah

2 10 2 10 1 15 14

Penyebar Luasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Dis

kom

info

Renstra 6 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 120,516,100 1 Keg 56,054,000 64,462,100 120,516,100

Output

Terlaksananya

Monitoring OPINI

dan Aspirasi

Masyarakat

Outcome

Jumlah OPINI dan

Aspirasi

Masyarakat yang

terkumpul

Input Dana 100% 200,000,000

Output

Jumlah Isu Publik

yang termonitoring

di media massa

dan media sosial

Outcome

Terpenuhinya

kebutuhan

informasi yang

akurat dan bersih

7

Terwujudnya

pelayanan

informasi

data

Tersedianya

data Statistik

Sektoral, Opini

dan Inspirasi

Publik Sebagai

Informasi

Pembangunan

yang Akurat dan

terintegrasi

Tersedianya

Aspirasi Publik

yang Update

Sebgai

Referensi

Pembangunan

Daerah

2 14 2 10 1 15 1

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Sta

tistik ke daerah

60 259,156,000 100 666,762,000 4 dok 675,918,000

Input Dana 223,338,000 2 223,338,000 2 223,338,000

Outputtersedianya buku

electronik

Outcometersedianya buku

electronik

Input Dana 507,750,000 Dok 203,100,000 304,650,000 dok 507,750,000

Outputtersedianya

dokument buku

Outcometersedianya

dokumen buku Input Dana 168,168,000 56,056,000 112,112,000 168,168,000

Outputtersedianya dok.

buku dok

Outcome buku profil

Input Dana 250,000,000 250,000,000 250,000,000

Output

tersedianya data

Informasi statistik

sektoral

Outcome

tercapainya data

Informasi statistik

sektoral

Dis

kom

info

2 10 2 10 1 15 16Pengumpulan dan

Pengelolaan Opini

dan Aspirasi Publik

2 10 2 10 1 15Pelaksanaan

Monitoring Isu

Publik

Tersedianaya layanan ppid

pada setiap OPD sampai

desa

2 14 2 10 1 15 05Penyusunan dan

pengumpulan data

dan statistik daerah

2 14 2 10 1 15 05Penyusunan

Potensi Desa

Dis

kom

info

2 14 2 10 1 15 06Penyusunan Profil

Kabupaten

2 14 2 10 1 15 -

Integrasi Data

Statistik Sektoral

Dalam Bentuk

Infografis Pada

Videotron

Renstra 7 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

8 2 14 2 10 1 16

Program

Pengelolaan

Informasi, Data

dan Statistik

Pendukung

Kebijakan

Nasional dan

Daerah

tersedianya

layanan informasi

data dan statistik

pendukung

kebijakan publik

nasional daeah

yang tersedia

Dok 129,367,000 Dok 248,177,100 377,544,100

Input Dana 297,544,100 1 Dok 129,367,000 168,177,100 297,544,100

Output

Terlaksananya

dok. BDA Dan

PDRB

OutcomeTersedianya dok.

BDA Dan PDRB

Input Dana 100% 80,000,000 80,000,000

Output

Terlaksananya

program/kegiatan

yang optimal

Outcome

tercapainya

pelaksanaan

program/kegiatan

yang optimal

9

peningkatan

kerja sama

informasi

media massa

9

Tersedianya

informasi publik

yang kritis,

produktiv,

beradab,

berdaya saing

dan cinta tanah

air

Jumlah Media

Massa

Nasional/Lokal

yang bekerja

sama

2 10 2 10 1 18 2

Program Kerja

Sama Informasi

Dengan Mas

Media

80% 3,088,861,500 100% 12,330,540,725 29,681,952,225

Input Dana 6,641,052,225 10

Media3,088,861,500 Media 3,552,190,725 6,641,052,225

Output

Terlaksananya

kerja sama

dengan media

massa

Outcomekerjasama dengan

media

Input Dana 168,350,000 168,350,000

Output

Terbinanya

kemitraan media

massa

Outcome

Terlatihnya

peserta kemitraan

media massa

Input Dana 889,650,000 889,650,000

Output

Terlaksananya

penyebarluasan

informasi yang

dipublikasikan

Outcome

terinformasikan

penyebarluasan

publikasi media

2 14 2 10 1 16 01

Pengumpulan dan

Penyusunan

Informasi, Data dan

Statistik Pendukung

Kebijakan Nasional

Daerah

Dis

kom

info

2 14 2 10 1 16 -

Koordinasi dengan

pemerintah pusat

pemerintah daerah

Jumlah surat kabar nasional

/lokal yang ada sebagai sarana

pemanfaatan komunikasi dan

edukatif

2 10 2 10 1 18 10Kerja Sama Media

Masa

Dis

kom

in fo

2 10 2 10 1 18 -

Pembinaan

Kemitraan Media

Massa (Coffe

Morning dan Berita

Liputan)

2 10 2 10 1 18 11

Penyebarluasan

Publikasi Media

Luar Ruang

(Baliho)

Renstra 8 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 286,500,000 286,500,000

Output

terlaksananya

pengelolaan

dokumentasi dan

peliputan

Outcome

terpenuhinya hasil

pengelolaan

dokumentasi dan

peliputan

Input Dana10

media196,050,000 196,050,000

Output

Terlaksananya

pengembangan

kemitraan media

massa

Outcome

terpenuhinya

paket kerja sama

media

Input Dana100

iklan1,283,150,000 1,283,150,000

Output

Terlaksanya

informasi

kebijakan

pemerintah

daerah

OutcomePublikasi baliho,

Billboard, kalender

Input Dana65 kali

liputan244,050,000 244,050,000

Output

Terlaksananya

peliputan dan

dokumentasi

pemerintah

daerah

Outcome

Terwujudnya

peliputan dan

pendokumentasia

n kegiatan

pemerintah

daerah

Input Dana 222,650,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 1 Paket 40,600,000 5Paket 222,650,000

Output

Terlaksananya

informasi

kebijakan

pemerintah

daerah

Outcome

Tercapainya

informasi

kebijakan

pemerintah

daerah

2 10 2 10 1 18 12

Pengelolaan

Dokumentasi Dan

Peliputan

Pemerintah Daerah

2 10 2 10 1 18 -

Pengembangan

dan kemitraan

media masa

2 10 01Peyerbarluasan

publikasi media

luar ruang

2 10 01

Pengelolaaan

dokumentasi dan

peliputan

pemerintah daerah

2 10 2 10 1 18 1

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Dis

hubK

om

info

Renstra 9 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 165,500,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 1 Paket - 5Paket 165,500,000

Output

Tersediaanya

Informasi yang

Berkualitas dan

dapat diakses

secara mudah dan

cepat

Outcome

Tersedianya

Informasi Yang

Berkualitas dan

dapat diakses

secara mudah dan

cepatInput Dana 2,750,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 800,000,000 2,750,000,000

Output

Tersedianya

Informasi

Pembangunan

Daerah

OutcomeTerciptanya

Informasi Sosial

Infromasi

Pembangunan

Yang TersiarInput Dana 14,300,000,000 3,300,000,000 3,400,000,000 3,500,000,000 4,100,000,000 14,300,000,000

Output

Terlaksananya

Informasi dan

Promosi Daerah

OutcomeTerciptanya

Komunikasi Sosial

Kebijakan

Pemerintah dan

Promosi Yang

TerpublikasiInput Dana 445,000,000 180,000,000 70,000,000 75,000,000 120,000,000 445,000,000

OutputPersonla Website

Yang terpasang

OutcomeTerciptanya

Informasi Digital

Publikasi Informasi

DigitalInput Dana 1,410,000,000 260,000,000 320,000,000 380,000,000 450,000,000 1,410,000,000

Output

Media Gathrering,

Pertemuan Media,

Lokakarya,

Konferenci Pers,

Coffe Morning

Outcome

Terciptanya

Kerjasama Yang

Baik Antara

Pemerintah dan

Masyarakat Pers

Kerjasama

Pemerintah dan

Masyarakat Pers

Dis

hubK

om

info

2 10 01

Penyebarluasan

Informasi yang

Bersifat

Penyuluhan Bagi

Masyarakat

2 10 01

Penyebarluasan

Informasi yang

Pembangunan

Daerah

Hum

as

2 10 01

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemeritah Daerah

Hum

as

2 10 01Pengembangan

Website Kabupaten

Hum

as

2 10 01

Pengembangan

Kerjasama

Informasi

Pemerintah Daerah

Hum

as

Renstra 10 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 680,000,000 150,000,000 160,000,000 170,000,000 200,000,000 680,000,000

Output

Bimtek

Kehumasan,

Komunkasi, dan

Jurnalistik

OutcomeTerciptanya

Aparatur HandalAparatur Handal

10

Peningkatan

penyusunan

dan

pengembang

an rencana

induk smart

city dan

Implementasi

an nya

Terlaksana

layanan konten

informasi yang

edukatif,

mencerahkan

dan

inplementasinya

Jumlah

Penyiaran

informasi yang

edukatif

2 10 2 10 1 21 3

Program

Pengembangan

Radio LPPL dan

Televisi

75% 169,200,000 100% 194,580,000 363,780,000

Input Dana 363,780,000 1 Keg 169,200,000 194,580,000 363,780,000

Output

Terlaksananya

penyiaran radio

dan televisi

Outcome

Terwujudnya

penyiaran radio

dan televisi yang

optimal

11

Peningkatkan

pengembang

an sistem

teknologi E-

government

berbasis TIK

Terlaksana

layanan

pengadaan

secara elektronik

Tersedianya

sistem layanan

pengadaan

secara

elektronik

2 10 1 22 4

Program

Implementasi

Layanan

Pengadaan

Sistem Elektronik

100% 318,425,000 100% 366,188,750 684,613,750

Input Dana 595,980,000 1 Keg 277,200,000 318,780,000 595,980,000

Outputterlaksananya

pelayanan LPSE

Outcome

terciptanya

pelayanan LPSE

yang optimal

Input Dana 88,633,750 1 Keg 41,225,000 47,408,750 88,633,750

Output

Terlaksananya

pemahaman

masyarakat

tentang LPSE

Outcome

Terwujudnya

pemahaman

masyarakat

tentang LPSE

2 10 01

Bimbingan Teknis

Komunikasi,

Kehumasan dan

Jurnalistik

Hum

as

Jumlah Penyiaran radio/TV

Lokal yang masuk daERAH

10 1 21 01 01Pengelolaan Siaran

Radio dan Televisi

Dis

kom

info

tersedianya sistem layanan

pengadaan secara

eletronik

10 1 22 01

Pelaksanaan

Layanan

Pengadaann

Secara Elektronik

(LPSE)

Dis

kom

info

10 1 22 02Sosialisasi Sistem

Pengadaan Secara

Elektronik

Renstra 11 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

12

Pembangunan

jaringan

infrastruktur TIK

hingga

kepelosok

daerah

Penguatan

jaringan

infrastruktur/ha

rdware melalui

pembaruan

perangkat dan

pengintegrasia

n sistem

pelayanan

publik

2 10 1 23 5

Program

Pengamanan

Informasi dan

Persandian

75% 227,445,000 100% 369,361,750 2,120,287,290

Input Dana 92,116,750 1 Keg 42,845,000 49,271,750 92,116,750

Output

Terlaksananya

keamanan

informasi

pimpinan daerah

Outcome

terwujudnya

sterilisasi dan

keamanan

informasiInput Dana 123,474,500 100% 57,430,000 66,044,500 123,474,500

Output

Terlaksananya

peyelenggaraan

pegngunaan

persandian

Outcome

Meningkatkan

pemahaman SDM

tentang

persandian Input Dana 273,415,500 100% 127,170,000 146,245,500 273,415,500

Output

terlaksanya

bimbingan

persandian

Outcome

meningkatkan

pemahaman SDM

Tentang

pengaman

informasi Input jumlah dana 1,134,780,540 342,834,000 377,117,400 414,829,140 100% - 1,134,780,540

Output

Ketersediaan

Peralatan

Persandaian

dalam

Pengamanan

Informasi

Outcome

Terpeliharanya

Kerahasiaan dan

Peralatan

PersandianInput Dana 496,500,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 100% - 496,500,000

OutputTersedia Alat-alat

Studio

OutcomeTerpenuhinya Alat-

alat Studio

tersedianya pertemuan

kepala daerah dan kepala

OPD secara aman dan

terenkripsi

10 1 23 01

Sterilisasi dan

Keamanan

Informasi Pimpinan

Daerah

Dis

kom

info

10 1 23 02

Sosialisasi

Penyelenggaraan

Pengamanan

Persandian

10 1 23 03Bimbingan Teknis

Persandian

10 1 23

Sterilisasi dan

Monitoring

Peralatan

Persandian San

teld

a

10 1 23Pengadaan Alat-

alat studio

San

teld

a

Renstra 12 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 55,975,000 55,975,000

OutputTersedia Alat-alat

Studio

OutcomeTerpenuhinya Alat-

alat Studio

Input Dana 51,825,000 51,825,000

Output

Terlaksananya

monitoring

insfratruktur

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Outcome

Terpenuhinya

monitoring

infrastruktur

informasi dan

komunikasi

13

Peningkatan

pengembang

an sistem

teknologi E-

government

Berbasis TIK

Pembagunan

aplikasi

pelayanan publik

Pembangunan

software dan

pengintegrasia

n aplikasi

pelayanan

publik

2 10 1 24 6

Program

Pengembangan

Elektronik

Government

Berbasis

Teknologi

Informasi

Komunikasi

60% 1,011,630,000 100% 2,073,754,000 3,704,441,690

Input Dana 1,818,900,000 1 Keg 846,000,000 972,900,000 1,818,900,000

Output

tersedianya sistem

teknologi

elektronik

government

Outcome

terlaksananya

sistem teknologi

elektronik

government

Input Dana 215,000,000 1 Dok 100,000,000 115,000,000 215,000,000

Output

Tersedianya

rencana induk

pengembangan

smart city

Outcome

terwujudnya

kemudahan akses

informasiInput Dana 141,104,500 100% 65,630,000 75,474,500 141,104,500

Output

Peningkatan

kualitas SDM E-

Government

Outcometerwujudnya SDM

yang berkompeten

Input Dana 124,800,000 187,200,000 312,000,000

Output

Meningkatkan

SDM Dewan smart

city

-

Outcome

terwujudnya

kabupaten smart

city

Implementasi,

Roadshow

Sterilisasi

Keamanan

Informasi Pimpinan

Daerah

Monitoring

Infrastruktur

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

pembangunan software dan

pengitegrasian aplikasi

pelayanan publik

2 10 01 24 01

Pengembangan

Sistem Teknologi

Elektronik

Government

Dis

kom

info

2 10 01 24 02Penyusunan

Rencana Induk

Smart City

2 10 01 24 03Bimbingan Teknis

Elektronik

Government

2 10 01 24 04

Bimbingan Teknis

dan Asisten Dewan

Kabupaten

Cerdas/Smart City

Renstra 13 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 76,456,250 60% 152,912,500 229,368,750

Output

Tersedianya

kebutuhan

kabupaten smart

city

Outcome

Terwujudnya

layanan kabupaten

smart city

Input Dana 168,893,500 168,893,500

Output

Terlatihnya Bimtek

teknis sistem

rencana umum

pengadaan

Outcome

jumlah peserta

bimtek yang

kompeten

Input Dana 120,000,000 120,000,000

Output

Terlaksananya

bimtek Teknis

Website OPD

Outcome

Terlatihnya

peserta bimtek

teknis website

OPD

Input Dana 60,208,000 60,208,000

Output

Terlaksananya

Sistem

Manajemen

Menara

Telekomunikasi

Outcome

Terpenuhinya

Sistem Informasi

Manajemen

Menara

Telekomunikasi

Input Dana 60,208,000 60,208,000

Output

terlaksanya

Review Cell Plan

Menara

Telekomunikasi

Outcome

terpenuhinya

Review Cell Plan

Menara

Telekomunikasi

Input Dana 60,208,000 60,208,000

Output

Terlaksananya

Pendataan

Menara

Telekomunikasi

Outcome

Terpenuhinya

menara

telekomunikasi

2 10 01 24 05Iplementasi Dewan

Kabupaten

Cerdas/Smart City

Bimbingan Teknis

Sistem Rencana

Umum Pengadaan

(RIRUP) Tahun

2018

Bimbingan Teknis

Website

Organisasi

Pemerintah (Desa,

Kecamatan, Dan

OPD)

Sistem Informasi

Manajemen Menara

Telekomunikasi

Review Cell Plan

Menara

Telekomunikasi

Pendataan Menara

Telekomunikasi

Renstra 14 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 100,749,500 100,749,500

Output

Terlaksananya

Bimtek Teknis (e-

Purchasing)

Outcome

Terbinanya

peserta Bimtek

Teknis (e-

Purchasing)Input Dana -

Output

Tersedianya

pengembangan

sistem Aplikasi

Smart City

Outcome

Tercapainya

pengembangan

sistem Aplikasi

Smart City

Input Dana -

Output

Terlaksananya

Pembuatan data

informasi dan

Pengembangan

Web. Desa/ Profil

Desa

Outcome

Terwujudnya

Pembuatan data

informasi dan

Pengembangan

Web. Desa/ Profil

Desa

Input Dana 218,460,000 1 Paket 66,000,000 2 Paket 72,600,000 3 Paket 79,860,000 4 Paket 5 Paket - 218,460,000

Output

Tersedianya

Sistem Teknologi

InformasiTerpadu

(database)

SKPD/OPD)

Outcome

Operasionla

Pemerintah Yang

Efektif dan Efisien

Berbasi TIK

Input Dana 199,341,440 1 Thn 60,224,000 1 Thn 66,246,400 1 Thn 72,871,040 1 Thn 1 Thn - 199,341,440

Output

Tersedianya

Pelayanan dan

Pengawasan Pos

Komunkasi dan

Telekomunikasi

Outcome

Meningkatnya

Pelayanan dan

Pengawasan Pos

Komunikasi dan

Telekomunikasi

Bimbingan Teknis

(e-Purchasing

Tahun 2018

2 10 01 24Pengembangan

Sistem Smart City

2 10 01 24

Pembuatan dan

Pengembangan

Web. Desa/ Profil

Desa

2 10 01 24Pembuatan Sistem

Teknologi Informasi

Terpadu (Databae)

Dis

hubkom

info

2 10 01 24Pembinaan Pos

Komunikasi dan

Telekomunikasi

Renstra 15 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

14

Peningkatan

Informasi

Layanan

Publik

Terlaksananya

informasi publik

yang kritis,

produktif,

beradap,

berdaya saing

dan cinta tanah

air

Tersedianya

informasi

publik yang

produktif,

2 10 1 26 7Program Kerja

Sama Komunikasi

Publik

10

kelom

pok

299,220,000 10

kelomp

ok

697,343,000 996,563,000

Input Dana 306,310,500 100% 142,470,000 163,840,500 306,310,500

Output

terlaksanaya

kelompok

informasi

masyarakat

Outcome

terbentuknya

kelompok

informasi

masyarakatInput Dana 337,012,500 100% 156,750,000 180,262,500 337,012,500

Output

tercapainya

pameran

kelompok

informasi

masyarakat

Outcome

terlaksannya

kelompok

informasi

masyarakatInput Dana -

Output

Terlaksananya

pameran

kelompok

informasi

masyarakat

Outcome

terwujudnya

pameran

kelompok

informasi

masyarakatInput Dana -

Output

Telaksananya

Penataan

kelompok

masyarakat

bebasis TIK

Outcome

Terwujudnya

Informasi

Penataan

kelompok

masyarakat

bebasis TIKInput Dana -

Output

Terlaksananya

Penguatan

informasi

kelompok

masyarakat

berbasis TIK

Outcome

Tercapainya

Penguatan

informasi

kelompok

masyarakat

berbasis TIK

persentase pelaksanaan

kelompok informasi

masyarakat

2 10 01

Pelaksanaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat

Dis

kom

info

10 1 25 02

Penyelenggaraan

Pameran Kelompok

Informasi

Masyarakat

10 1 25 02Media center untuk

masyarakat dan

media online

10 1 25 02Penataan kelompok

masyarakat

bebasis TIK

10 1 25 02

Penguatan

kelompok

masyarakat

berbasis TIK

Renstra 16 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana

Output

tercapainya

sosialisasi

kelompok

informasi

masyarakat

Outcome

terlaksananya

sosialisasi

kelompok

informasi

masyarakat

Input Dana 1 kali 353,240,000 353,240,000

Output

Terlaksananya

penguatan

kapasitas sumber

daya komunikasi

publik

Outcome

terwujudnya

penguatan dalam

memenuhi sumber

daya komunikasi

publik

15

Pengembang

an jaringan

infrastruktur

TIK yang

lebih merata

hingga

kepelosok

kecamatan

dan desa

Penguatan

Jaringan

infrastruktur/

hardware

melalui

pembaruan

perangkat dan

pengintegrasian

sistem

pelayanan publik

Pembagunan

jaringan

infrastruktur

TIK. Hingga

kepelosok

daerah

2 10 1 26 8

Program

Peningkatan

Infrastruktur

Teknologi

Informasi

Komunikasi

60% 2,636,800,000 60% 6,833,430,000 10,542,210,000

Input Dana 2,554,400,000 Dana 1 Keg 1,168,400,000 1,386,000,000 2,554,400,000

Output

tersedianya

infrastruktur

jaringan internet

Outcome

terlaksananya

kelancaran

jaringan internetInput Dana 897,500,000 1 Keg 300,000,000 100% 597,500,000 897,500,000

Outputterpeliharanya

jaringan internet

Outcome

terlaksananya

kelancaran

jaringan internetInput Dana 5 dok 158,500,000 158,500,000

Output

Terlaksananya

kebijakan dan

standar format

penggunaan

infrastruktur

teknologi data dan

informasi

Outcome

Terwujudnya

Pelaksanaan

kebijakan dan

standar format

penggunaan

Input Dana50 data

aplikasi189,000,000 189,000,000

Output

Terlaksananya

layanan recovery

data dan informasi

Outcome

Terwujudnya

layanan recovery

data dan informasi

10 1 25 02Pembinaan

kelompok informasi

masyarakat

10 1 25 02

Penguatan

Kapasitas sumber

daya Komunikasi

Publik

Presentase penduduk yang

menggunakan fasilitas

jaringan IT.

2 10 01 26 01Pengembangan

Infrastruktur

Jaringan Internet

Dis

ko

min

fo

2 10 01 26 02Pemeliharaan

Jaringan Internet

dan CCTV

2 10 01 26 03

Pelaksanaan

kebijakan dan

standar format

penggunaan

infrastruktur

teknologi data dan

informasi

2 10 01 26 04Pelaksanaan

layanan recovery

data dan informasi

Renstra 17 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana100

orang192,500,000 192,500,000

Output

Terlaksananya

bimbingan teknis,

pelatihan sumber

daya manusia.

Outcome

Terwujudnyanya

bimbingan teknis,

pelatihan sumber

daya manusia.

Input Dana36 opd

dan 19 175,000,000 175,000,000

Output

Terlaksananya

pengawasan dan

pengendalian

infrastruktur

jaringan internet

Outcome

Terwujudnya

pengawasan dan

pengendalian

infrastruktur

jaringan internet

Input Dana50

aplikasi 2,314,270,000 2,314,270,000

Output

Terlaksananya

Pengadaan

perangkat

Hardware dan

software teknologi

komunikasi dan

informatika

Outcome

Terwujudnyanya

Pengadaan

perangkat

Hardware dan

software teknologi

komunikasi dan

informatika

Input Dana 278,040,000 7 Orang 84,000,000 7 Orang 92,400,000 7 Orang 101,640,000 7

Orang7 Orang - 278,040,000

Output

Terlaksanannya

Pemerintah yang

Baik yang memiliki

Prinsip efektif,

efisien,transparan

dan akuntabel

melalui pelayanan

TIK

OutcomeTersedianya

Pelayanan TIK

2 10 01 26 05

pelaksanaan

bimbingan teknis,

pelatihan sumber

daya manusia

tentang

penggunaan

infrastruktur

teknologi informasi

dan komunikasi

2 10 01 26 06

Pengawasan dan

pengendalian

infrastruktur

jaringan internet

2 10 01 26 07

Pengadaan

perangkat

Hardware dan

software teknologi

komunikasi dan

informatika

10 1Pembuatan

Bengkel Multi

Media

Dis

hu

bko

min

fo

Renstra 18 of 19


(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



Tahun 2014 - 2018


Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan


Awal RPJMD


OP

D P

enanngung J

aw

ab


periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (6)

Input Dana 56,054,000 3 Jenis

Keg.1,100,000,000

3 Jenis

Keg.1,210,000,000

3 Jenis

Keg.1,331,000,000

3 Jenis

Keg.- - 3,641,000,000

Output

Tersedianya TIK

Seluruh

SKPD/OPD

-

Outcome

Terlaksananya

Pemerintahan

Yang Baik Yang

memiliki Prinsip

Efektif, Efisien,

trnasparan, dan

Akuntabel melalui

Pelayanan TIK

Input Dana 100% 142,000,000 142,000,000

Output

Adanya panduan

standar format

dan kebijakan

penggunaan

perangkat keras

dan

pengembangan

aplikasi

Outcome

Penyeragaman

penggunaan

Hardware dan

Software dalam

mempermudah

integritas dan

informasiInput Dana 335,000,000

Output

Terlaksananya

Integritas layanan

Publik,

Kepemerintahan

dan Database

Outcome

Tercapainya

Integritas layanan

Publik,

Kepemerintahan

dan DatabaseInput Dana 12 Keg 1,168,400,000 100% 1,343,660,000

Output

Terlaksananya

Integritas layanan

Publik,

Kepemerintahan

dan Database

Outcome

Tercapainya

Integritas layanan

Publik,

Kepemerintahan

dan Database14,168,400,000 32,118,087,150 63,314,555,380

Pangkalan Balai, 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Daerah Kabupaten Banyuasin,

ERWIN IBRAHI,ST.,MM.,MBA

PEMBINA/ IV.a

NIP. 19800530 200604 1 010

Dis

hu

bko

min

fo

10 1

Pembinaan dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi dan

Informatika.

10 1

Penyusunan

Standar Format

dan Kebijakan

Penggunaan

Infrastruktur

Teknologi

Informatika

10

Pelaksanaan

Integritas layanan

Publik,

Kepemerintahan

dan Database

10

Pengadaan

Jaringan Fasilitas

Pelayanan Publik

Berbasis TIK.

Renstra 19 of 19

LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan

rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin Tahun 2017 ini guna memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 dalam memenuhi

kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang

terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.

Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran

perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa

yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan

yang terbaik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja

serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.

Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Pangkalan Balai, Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Erwin Ibrahin.,ST., MM.,MBA

NIP. 19800530 220604 1 010


BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Referensi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup penting dalam peta

kehidupan bernegara. Perubahan yang terjadi meliputi segala aspek kemasyarakatan dan

tata laksana pemerintah baik di pusat maupun di daerah. paradikma baru mulai bergulir,

dimana aspek kebebasan menjadi sorotan paling utama. Semua hal yang timbul dikaitkan

dengan masalah demokrasi, pembelaan hak asas manusia serta transisi dari masa orde

baru.

Paradikma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain

ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang

ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan

hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi

sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkanya system

desentralisasi kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap

pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma

tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada

setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan

lokal yang tidak lagi di sama ratakan secara nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah

kabupaten banyuasin untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam

rangka mengurus rumah tangga daerah. pada saat yang sama masyarakat pun diberi

peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka

pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan

dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus

diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dalam mengatasi hal tersebut, peran komuniksi sangatlah

penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang


harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam

mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak di dukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabilah

tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah,

melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Sebagai langkah nyata yang dilakukan pemerintah kabupaten banyuasin dengan melalui

visinya “ TERWUJUDNYA KABUPATEN BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN

MANDIRI”.

Atas dasar itulah pemerintah kabupaten banyuasin melalui dinas kamunikasi dan

informatika berupaya memberikan pelayanan informasi yang seimbang kepada

masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

B. HUKUM LANDASAN

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Banyuasin adalah :

1.1.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Banyuasin ;

1.1.2 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah

dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

1.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

1.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 188 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.disusun berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.


Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan

Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai

berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dimaksudkan pada

PERMENPAN RB no 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Instansi

Pemerintah.

2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2017.

3. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan

pada periode yang akan datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin

4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang

akan datang.

5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Esensi dari SAKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian

manajemen sektor publik. Sistem pengendalian merupakan infrastruktur bagi

manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis

Pemerintah dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapainnya (program

dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik. Implementasi SAKIP diawali

dengan Penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran

strategis dan searah selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana

capaian kinerja yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan

program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada stakeholder

dalam wujud Laporan Kinerja (LAPKIN).


1) Laporan Kinerja (LAPKIN) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan

Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi instansi untuk memberikan informasi

kinerja dan menyampaikan pertanggunjawaban kinerja pada seluruh

stakeholder.Kedua, Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa datang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

kabupaten banyuasin berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 54

Tahun 2010, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas

tentang Renstra 2014-2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis,

strategi , arah kebijakan dan program. Program utama, program dan

kegiatan pokok, Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Indikator Utama.

Bab III : Akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja tahun 2017,

Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika tahun 2017.

LAMPIRAN - Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)

- Lampiran Matrik Renstra (RS)

- Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

- Lampiran Pengukuran Kinerja

PENDAHUU

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 188 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Peraturan


Bupati Banyuasin Nomor 188 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

Tugas pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam penyusunan kebijakan

daerah di bidang komunikasi dan informatika.

1.2 Fungsi

Merumuskan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi.

Melaksanakan tugas operasional bidang komunikasi dan informatika yang

meliputi; bidang Infrastruktur Teknologi Infromatika Komunikasi, Keamanan

dan Persandaian, bidang Media Komunikasi Publik, bidang Layanan E-

government, bidang Opini Publik dan Stastitik.

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum

dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta

administrasi keuangan dinas.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas komunikasi dan informatika terdiri dari:

a. Kepala dinas :

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keungan dan Aset.

c. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;

2. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;

3. Seksi Layanan Informasi Publik.

d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi;

1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

2. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;

3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.


e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan

Keamanan Informasi, membawahi;

1. Seksi Infrastruktur Dan Teknologi;

2. Seksi Pengendalian, Pengawasan Infrastruktur TIK, Persandian

Keamanan Informasi;

3. Seksi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan Serta Database.

f. Bidang Layanan E-Government, membawahi;

1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;

2. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;

3. Seksi Tata Kelola E-Government

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

2 Jumlah susunan personil

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan OPD. Dinas Komunikasi

dan Informatika memiliki jumlah personil sebanyak 75 orang, terdiri dari :

NO. Personil Jumlah

1. Eselon II.b : 1 Orang

2. Eselon III.b : 4 Orang

3. Eselon IV.a : 15 Orang

4. Gol II : 2 Orang

5. Gol III : 8 Orang

6. Gol IV : 2 Orang

7. Honor/ THL : 43 Orang

Jumlah 75 orang


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMARINTAH KABUPATEN

LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 188 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

KEPALA SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KELOMPOK KOMUNIKASI PUBLIK

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

KEPALA SEKSI TATA KELOLA e-GOVERNMENT

KEPALA SEKSI INTEGRASI LAYANAN PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN SERTA DATABASE

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM e-GOVERNMENT

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN, PENGAWASAN INFRASTRUKTUR TIK PERSANDIANDAN

KEMANAN INFORMASI

KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI

KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUBBAG

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

INFORMASI KOMUNIKASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI

PUBLIK DAN STATISTIK

KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

KEPALA SUBBAG PERENCANAAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

KEPALA SUBBAG

KEUANGAN DAN ASET

PEJABAT FUNGSIONAL


2. Sumber Daya OPD

Sumber daya dinas komunikasi dan informatika yang dimiliki mencangkup :

Aparatur Dinas Komunikaasi dan Informatika.

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, dinas komunikasi dan

informatika kabupaten banyuasin memiliki pegawai sebanyak 30 orang pegawai negeri

sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 30 orang tersebut, terdiri dari; kepala dinas (Eselon II

b) sebanyak 1 orang, Sekretaris eselon III.b, Sebanyak 1 kepala bidang (Eselon III b)

sebanyak 4 orang. Kepala seksi ( Eselon IV. a ) sebanyak 15 orang serta pelaksana

sebanyak 8 orang dan Honor/THL sebanyak 43 Orang.

Tabel 2.1

Kondisi kepegawaian berdasarkan Eselon jabatan

No Uraian Eselon

I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Jumlah

1 Kepala Dinas - 1 - - 1

2 Sekretaris - - 1 - - 3 Kepala Bidang - - 4 - 4 4 Kepala Seksi - - - 15 15 JUMLAH - 5 15 20

Sumber ; Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten banyuasin berdasarkan

tingkat Pendidikan.

Tabel 2.2.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD JUMLAH

1 Kepala Dinas - 1 - - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - - - 3 Kepala Bidang - 1 - - - - - 1 4 Kepala seksi - 6 - - - - - 6 6 Staf - 1 19 1 1 - - 22 7 Honor/THL - - 22 - 20 - 1 43 JUMLAH - 9 42 1 21 - 1 75

Sumber; Dinas Komunikasi dan Informatika


Dari seluruh jumlah pegawai dinas komunikasi dan informatika kabupaten

banyuasin, sebanyak 9 orang memiliki pendidikan S2, yaitu kepala dinas, sekretaris,

para kepala bidang, para kepala seksi, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 42

orang yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang yang memiliki pendidikan

SLTA sebanyak 21 orang dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1

orang

Penunjang lainya berupa aset yang dimiliki dinas komunikasi dan informatika

komputer, kendaraan bermotor roda empat dan dua dan lain-lain.

3. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada RJPMD

2013-2018 juga pada standar pelayanan (SPM) bidang komunikasi dan informatika

yang tertuang pada permen kominfo No.22 /PER/M.KOMINFO /12/2010 dan

indikator kinerja kunci (PP 6/2008) dan Peraturan Menteri Komunikasi No. 14

Tahun 2016.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. analisis lingkungan internal

a. kekuatan /strenght (S)

sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin cukup memadai hal

ini dapat di lihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan

serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada

masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi

jabatan fungsional mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten

banyuasin dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada

kekuatan keahlian (expert power).

Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditujukan dengan semakin

meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu

tiga tahun terakhir menunjukan trend yang semakin meningkat, hal ini

menunjukan bahwa kabupaten banyuasin memiliki kemampuan untuk

membelanjai belanja sektorpembangunan yang akan dikembangkannya.

Pendapatan dimaksud berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,


hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Adanya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kapabilitas,

akseptabilitas dan mobilitas serta aktivitas yang tinggi, memungkinkan

aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomondasi, juga memiliki

kemampuan membangun partner aliansi strategic dengan berbagai lembaga

pemerintahan, seperti misalnya legislatif, yudikatif, dan alim ulama serta

ormas, orsospol dan juga lembaga-lembaga non pemerintah (NGO) atau LSM.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dinegara kita kian

merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem

manajemen pemerintahan daerah. begitu pulah dilingkungan pemerintah

kabupaten banyuasin yang sudah lama telah diterapkan teknologi informasi

di berbagai bidang pemerintahan terutama pada sektor layanan publik.

Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi elecrtonic

governmet (e-gov) pada pemerintah kabupaten banyuasin. Salah satu sarana

yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten banyuasin melalui Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah Website Portal dan internet service. Hal

ini memungkinkan hubungan administrasi antar kantor-kantor

pemerintahan diberbagai level dilakukan secara efektif dan profesional.

b. Kelemahan / weakness (W)

Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan

oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan

dengan didukung sistem administrasi yang tidak terstruktur. Manajemen

pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional

yang sering kita kenal denagan standard operating procedure (SOP). Belum

tersusunya SOP dilingkungan pemerintah kabupaten banyuasin menjadi

salah satu titik kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan sistem

administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.

Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa

publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis para investor. Hal ini

terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah

kepada penerapan konsep ‘One- Stop service’ karena memang dalam


pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit

dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang

tidak pasti.

Daya dukung prasarana dan sarana perkotaan belum memadai, seperti

kurangnya penyediaan air bersih dan sarana pembuangan air kotor,

persampahan, kemacetan lalulintas, ketidak teraturan saranalalulintas,

terjadinya banjir merupakan indikasi utama mengapa sangat segera perlu

ditingkatkannya prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan

kegiatan kabupaten banyuasin.

Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien. Hal ini disebabkan belum

tertatanya pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntansi serta

sistem pemeriksaan. Dengan demikian terkesan bahwa pengelolaan uang

rakyat (public money) belum dilakukan secara transparan dengan

mendasarkan kepada konsep value for money (ekonomis, efisiensi, dan

efektif), sehingga tercipta akuntabilitas publik dan aset daerah belum

optimal.

2. Analisis lingkungan eksternal

a. Peluang/opportunites (O)

Pembangunan Tol Palembang Betung telah mengakibatkan dampak langsung

terhadap penduduk dan sekitarnya yang mengakibatkan tumbuh peluang

investasi dan pertumbuhan ekonomi antara lain lapangan pekerjaan untuk

penduduk lokal maupun pendatang.

5. Isu-Isu Trategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

a. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat

b. Masih kurangnya sarana komunikasi dan informatika

c. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat

terhadap alat teknologi informasi


2. Telahaan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi kabupaten banyuasin serta

RPJMD kabupaten banyuasin 2014-2018, dengan Visi Dinas Komunikasi dan

Informatika Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang edukatif. Inovatif dan kreatif

berbasis IT melalui pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan

informatika yang merata guna menjadikan kabupaten banyuasin yang mandiri dan

cerdas dan maju. melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk

mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu :

a. Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang lebih merata hingga kepelosok

kecamtan dan desa.

b. Pengembangan system teknologi e-government berbasis TIK

c. Penyusunan dan pengembangan rencana induk Smart City dan

Pengimplementasiannya.

d. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi dan edukatif untuk

mendukung pembangunan dan karakter masyarakat.

e. Mendorong tersedianya data informasi sektoral yang akurat, terkini dan

terintegrasi melalui system informasi publik yang kompetitif untuk mendukung

pembangunan.

3 Penentuan Isu-isu trategis

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang

diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan

daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu diperkembangkan

strategis sebagai berikut :

1. Strategi kekuatan terhadap peluang (S-O)

a. Pengembangan aparatur yang propesional, adaptif dan responsif dalam

rangka mendukung kinerja manjemen pemerintahan daerah.

b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam

mendukung pengembangan kabupaten banyuasin yang unggul, nyaman dan

sejahtera.

c. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju

peningkatan perekonomian. Hal ini menunjukan bahwa kabupaten banyuasin

memiliki kemampuan untuk membelanjai belanja sektor pembangunan yang


akan dikembangkanya. Pendapatan di maksud berasal dari bagian hasil pajak

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

d. Leadersip kepala daerah yang kapabel, kreatif dan aspiratif mendorong

perkembangan kabupaten banyuasin sebagai kota jasa yang profesional.

2. Strategi kekuatan terhadap ancaman (S-T)

a. Menekan dampak permasalahan sosial kabupaten dan mengurangi akibat

krisi keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD

yang harus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan

produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan

dan fasilitas usaha sektor riil dan UKM.

b. Pengembangan infrastruktur TIK kabupaten yang berbasis internet merata

kepelosok desa.

3. Strategi kelemahan dan peluang (W-O)

a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan

sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif belum

selaras dengan kondisi keuangan yang ada.

b. Belum maksimal Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui

restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar

pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan

publik.

4. Strategi kelemahan dan ancaman (W-T)

a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi

birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan,

kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap

OPD yang mampu mendorong peningkatan SPM, serta melalui sejumlah

inovasi birokrasi pemerintahan.

b. Upaya peningkatan kinerja OPD melalui kepatuhan terhadap standar pelayanan

minimal (SPM) dan standar operasional dan prosedur (SOP) setiap OPD. Dalam

rangka perwujudan “ good governance “ melalui implementasi transparansi,

akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.


Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :

1. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendaya gunaan prasarana

dan sarana komuniksai dan informatika secara terpadu dan

berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

2. Pengembangan Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan

kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelengaraan dan

pemerintah daerah

3. Singkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah

daerah dan Pemerintah Pusat

4. Simplikasi mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pemerintah daerah

terhadap pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi .

F. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk memjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus

dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan

dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan

perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, misi memegang peran

yang menentukandalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat

bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur

organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan

maju. Kekuatan misi harus mampu berperan sebagai perangkat anggota organisasi

dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan

arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control),

mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-

ferform), manggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong

untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Infoprmatika Kabupaten Banyuasin sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka


dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang

mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini masa datang

yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih

terarah sebagaimana diuraikan diatas turutama dikaitkan dengan pelaksanaan

otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang

mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien. Serta

mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang di tunjukan untuk

kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan visi Dinas Komunikasi

dan Informatika kabupaten banyuasin “ yaitu Terwujudnya Kabupaten Banyuasin

yang edukatif, inovatif dan kreatif berbasis IT melalui pembangunan

Infrastruktur Tekhnologi Komunikasi dan Informatika Yang Merata guna

menjadikan Kabupaten Banyuasin yang mandiri dan cerdas dan maju “.


Visi,Misi , Sasaran , Program dan Kegiatan

VISI MISI SASARAN PROGRAM PRIORITAS

Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang

edukatif,inovatif dan kreatif berbasis IT melalui

pembangunan Infrastruktur Tekhnologi Komunikasi dan

Informatika Yang Merata guna menjadikan Kabupaten Banyuasin yang mandiri dan

cerdas dan maju

M.1

Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang

lebih merata hingga kepelosok kecamatan dan

desa

S.1 Pembangunan jaringan infrastruktur internet hingga ke pelosok kecamatan dan desa

Program Peningkatan Infrastruktur Tekhnologi Informasi

S.2

Penguatan jaringan infrastruktur/ hardware melaui pembaruan perangkat dan pengintegrasian sistem pelayanan public

S.3 Penguatan kapasitas jaringan internet perkantoran, fasilitas publik hingga kedesa

M.2 Pengembangan sistem

tekhnologi e-government berbasis TIK

S.1 Pembangunan aplikasi pelayanan publik

Program Pengembangan E-

Gomerment berbasis Tekhnologi Informasi

Komunikasi

S2 Penyelenggaraan layanan Pegadaan Secara Elektronik

S.3 Pemanfaatan aplikasi perkantoran berbasis TIK

M.3

Penyusunan dan pengembangan rencana

induk Smart City dan pengimplementasiannya

S.1 Pembangunan Masterplan Smartcity/ Kabupaten Cerdas dan implementasinya


M.4

Mendorong peningkatan Tayangan dan Informasi

edukatif untuk mendukung

pembangunan dan karakter masyarakat

Kabupaten Banyuasin

S.1 Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Program Pengembangan Radio LPPL dan televisi

S2

Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

S3 Tersedianya informasi publik yang kritis,produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air

Program Kerja sama Media Massa

M5

Mendorong tersedianya data informasi sektoral yang akurat, terkini dan

terintegrasi melalui sitem informasi publik yang

kompetitif untuk mndukung pembangunan

Kabupaten Banyuasin

S1

Tersedianya data statistik sektoral, Opini dan spirasi publik sebagai informasi pembangunan yang akurat dan terintegrasi

Program Pengelolaan

informasi, data dan statistik pendukung kebijakan nasional

dan daerah S1

Tersedianya layanan informasi terhadap Masyarakat


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2014-2018

2.1 Visi dan Misi

1) Visi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga

instansi pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah Terwujudnya Kabupaten

Banyuasin yang edukatif, inovatif dan kreatif berbasis IT melalui pembangunan

Infrastruktur Tekhnologi Komunikasi dan Informatika Yang Merata guna menjadikan

Kabupaten Banyuasin yang mandiri dan cerdas dan maju

2) Misi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan

misi sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang lebih merata hingga kepelosok

kecamatan dan desa

2. Pengembangan sistem tekhnologi e-government berbasis TIK;

3. Penyusunan dan pengembangan rencana induk Smart City dan

pengimplementasiannya.

4. Mendorong peningkatan Tayangan dan Informasi edukatif untuk mendukung

pembangunan dan karakter masyarakat Kabupaten Banyuasin.

5. Mendorong tersedianya data informasi sektoral yang akurat, terkini dan terintegrasi

melalui sitem informasi publik yang kompetitif untuk mndukung pembangunan

Kabupaten Banyuasin


2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1) Tujuan

1. Meningkatkan Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang lebih

merata hingga kepelosok kecamatan dan desa;

2. Meningkatkan Pengembangan system teknologi e-government berbasis

TIK;

3. Meningkatkan Penyusunan dan pengembangan rencana induk smartcity

dan pengimplementasiannya;

4. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk

mendukung pembangunan dan karakter masyarakat kabupaten

banyuasin;

2) Sasaran Strategis

1. Pembangunan Jaringan Infrastruktur TIK hingga kepelosok daerah

dengan Indikator Kinerja Sasaran ;

- Jumlah Jaringan Informasi yang tersedia

- Presentase Penduduk yang Menggunakan fasilitas Jaringan IT

2. Penguatan Jaringan Infrastruktur/ Hardware melalui pembaruan perangkat

dan Pemgintegrasian Sistem Pelayanan Publik ;

dengan Indikator Kinerja Sasaran - Persentase penduduk yang

menggunakan Layanan IT Mobile IT 4G

3. Penguatan Kapasitas Jaringan Internet perkantoran, faisliltas publik hingga

kedesa dengan Indikator Kinerja Sasaran- Penguatan jaringan internet ;

4. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka

pengamanan informasi berjalan dengan lancar dengan Indikator Kinerja

Sasaran Tersedianya Pertemuan kepala daerah dan kepala OPD secara

aman dan terenkripsi ;

5. Pembangunan aplikasi pelayanan publik Indikator Kinerja Sasaran ;

- Pembangunan sowtware dan pengintegrasian aplikasi pelayanan publik

- Pembangunan fasilitasi aplikasi pelayanan publik

6. Penyelenggaraan layanan Pegadaan Secara Elektronik Indikator Kinerja

Sasaran Tersedianya Sistem Layanna Pengadaan secara elektronik ;

7. Pemanfaatan aplikasi perkantoran berbasis TIK Indikator Kinerja Sasaran


- Persentase Aparatur yang menggunakan Jaringan Online

- Persentase Website milik Pemerintah Daerah

8. Pembangunan Masterplan Smartcity/ Kabupaten Cerdas dan implementasinya

TIK ; Indikator Kinerja Sasaran

- Masterplan Smart City/ Kabupaten Cerdas

- Pengimplementasian Smart City / Kabupaten Cerdas

9. Tersedianya layanan konten informasi komunikasi yang edukatif, mencerahkan

dan memberdayakan masyarakat TIK Indikator Kinerja Sasaran Jumlah

Penyiaran radio/TV lokal

10. Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam

penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan komunikasi edukatif, mencerahkan

dan memberdayakan masya Indikator Kinerja Sasaran Persentase pelaksanaan

Kelompok Informasi Masyarakat ;

11. Tersedianya Informasi Publik yng kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan

cinta tanah air Indikator Kinerja Sasaran Jumlah surat khabar nasional/lokal

yang ada sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan edukatif ;

12 Tersedianya data statistik sektoral, Opini dan spirasi publik sebagai informasi

pembangunan yang akurat dan terintegrasi Indikator Kinerja Sasaran

Tersedianya aspirasi publik yang Update sebagai refernsi Pembanginan Daerah ;

13 Tersedianya layanan informasi terhadap Masyarakat Indikator Kinerja Sasaran

Tersedianya layanan PPID pada setiap OPD sampai desa ;

14 Tersedianya layanan informasi data dan statistik pendukung kebijakan publik

nasional dan daerah Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya layanan informasi

data dan statistik pendukung kebijakan publik nasional daerah yang tersedia ;

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ;

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyeragaman


penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian

Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau

perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian

Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2017

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014. Rincian lebih lanjut Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

(1). Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja

pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan


Informatika Kabupaten Banyuasin didapat dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD

Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator

ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuasin.


INDIKATOR KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN Kabupaten / Kota : Kabupaten Banyuasin

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas : Melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan penyiaran

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah

b. Perencanaan dan pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian,Humas, Statistik dan penyiaran

c. Penyiapan kebijakan tekhnis pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian,Humas, Statistik dan penyiaran

d. Penyiapan dan pelaksanaan dan Pengawasan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan penyiaran dengan norma dan standar

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

No.

Sasaran dalam Renstra

Indikator Kinerja

Satuan

Formula

Penanggung Jawab

Sumber Data

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pembangunan Jaringan Infrastruktur TIK hingga kepelosok daerah

- Jumlah Jaringan Informasi yang tersedia

% Jumlah jaringan yang tersedia X 100%

Bidang Infrastruktur

dan Persandian

Laporan Asset

Jumlah jaringan yang belum tersedia

- Presentase Penduduk yang

Menggunakan fasilitas Jaringan IT

% Jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas TIK X 100%

Bidang Peningkatan infrastruktur

TIK, Persandian

Laporan Tahunan

- Jumlah penduduk


Jmlh - Jumlah kebutuhan akses layanan yang belum terpasang

dan keamanan Informasi

2.

Penguatan Jaringan Infrastruktur/ Hardware melalui pembaruan perangkat dan Pemgintegrasian Sistem Pelayanan Publik

- Persentase penduduk yang menggunakan Layanan IT Mobile - IT 4G

%

Jumlah Penduduk yang menggunakan Mobile Selular 4G X 100

Laporan Kegiatan

JumlahPenduduk yang belum Menggunakan jaringan Mobile Selular 4G

3 Penguatan Kapasitas Jaringan Internet perkantoran, faisliltas publik hingga kedesa

- Penguatan jaringan internet

Jumlah kapasitas bandwitch yang tersedia X 100%

Bidang Sekretariat

Laporan Kegiatan

Jumlah kebutuhan bandwitch

4 Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka pengamanan informasi berjalan dengan lancar

Tersedianya Pertemuan kepala daerah dan kepala

OPD secara aman dan terenkripsi

- Jumlah pertemuan/rapat Pimpinan Daerah dan OPD

Bidang Peningkatan infrastruktur

TIK, Persandian

dan keamanan Informasi

Laporan rapat Persandian

- Jumlah Produk hukum daerah yag diamankan/ enkripsi persandian

Laporan rapat Persandian

5 Pembangunan aplikasi pelayanan

publik

- Pembangunan sowtware dan

pengintegrasian aplikasi pelayanan

Jumlah Aplikasi

- Jumlah aplikasi layanan publik yang telah dibangun

Laporan Kegiatan


publik

- Pembangunan fasilitasi aplikasi pelayanan publik

% Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang ada X 100

Laporan ASSET

Jumlah Kebutuhan akses layanan yang belum terpasang

Bidang Pelayanan E-government

Data pada SPSE

6 Penyelenggaraan layanan Pegadaan Secara Elektronik

Tersedianya Sistem Layanna Pengadaan

secara elektronik

Jumlah - Jumlah Pengguna aplikasi SIRUP pada LPSE

- Jumlah penyedia yang terdaftar pada sistem LPSE

- Jumlah Login yang diterbitkan

- Jumlah paket yang dilelang


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta

tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

1. Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan

cara perhitungan sebagai berikut :

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100 Rencana

Rencana – ( Realisasi – Rencana ) Capaian indikator kinerja = X 100 Kinerja Rencana


Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan

dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian

sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan

indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator

kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan

dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

X > 85 % : Sangat Berhasil

70 % < X < 85 % : Berhasil

55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil

X < 55% : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang

diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu

penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator

kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :


a. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Satuan


Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Program pengembangan komunikasi,informasi dan media mass

Tersedianya aspirasi publik yang update sebagai referensi pembangunan daerah

% - - - - - - 60 %

143,754,000

100

58,112,000

- Presentase masyarakat yang mendapat layanan TIK

% % %

- - Tersedianya Pertemuan kepala Daerah dan kepala OPD Secara aman dan Terenkripsi

%

4x rapat

266.645.000

2x- rapat

119.350.000

2 Program kerja sama informasi dengan mass media

Jumlah surat Kabar Nasional/lokal yang ada sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan edukatif

%

58 Media Massa

3.135.922.000

20 Media

masa

329,750,458

3 Program pengembangan data informasi/statistik ke daerah

Tesedianya Layanan PPID pada setiap OPD Sampai desa

Dok.

- - - - - - Dokumen

259.156.000

Dokumen

223.338.000


4 Program pengelolaan inforamasi, data dan statistik pendukung kebijakan nasional dan daerah

Jumlah Dokumen dan Data Informasi Statistik pendukung pembangunan Daerah

Dok.

- - - - - -

Dokumen

-

Dokumen

-

- - Persentase penyebarluasan informasi yang berkualitas dan dapat di akses masyarakat

Dokumen - Dokumen -

- - Jumlah informasi pembangunan yang tersebar kemasyarakat

Jumlah 100 buku profil 56.056.000 buku profil 1.136.750.000

5 Program pengembangan Radio LPPL dan Televisi

Jumlah Penyiaran radio/TV Lokal yang Masuk Daerah

%

- - - - - - 12 bln

192,200,000

12 bln

40,600,000

6 Program Implementasi Layanan Pengadaan system Electronik

Tersedianya sistem layanan pengadaan secara elektronik

%

- - - - - - 12 standarisasi

318,425,000

12 standarisasi

118,450,000

- Jumlah Pengguna aplikasi SIRUP pada LPSE

% - - - - - - % - %

- Jumlah penyedia yang terdaftar pada sistem LPSE

% - - - - - - % - % -

- Jumlah Login yang di terbitkan

% - - - - - - % - % -

- Jumlah paket yang di lelang % - - - - - - %- - %- -


7 Program Pembanguna n Electronik Government berbasis teknologi informasi komunikasi

Pembangunan Software dan Pengintegrasian Aplikasi Pelayanan Publik

%

- - - - - -

3 aplikasi

498.000.000

1 aplikasi

231.550.000

- Pembangunan fasilitas aplikasi pelayanan publik

%- - - - - - - %- - %- -

9 Program kerja sama komunikasi public

Persentase Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kelp.

- - - - - - 10 kelompok

142.470.000

10 kelompok

135.420.000

10 Program Peningkatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi

Jumlah Jaringan informasi yang tersedia

- - - - - - - 12 titik jaringan

internet kecamatan

1.238.400.000

6 titik jaringan internet

kecamatan

755.525.000

- Presentase Penduduk yang menggunakan fasilitas jaringan IT

%

- - - - - - % - % -

- Persentase penduduk yang menggunakan Layanan IT Mobile IT 4 G.

- - - - - - - - - - -

- Penguatan Jaringan Internet

%

- - - - - - 12 titik jaringan internet

kecamatan

1.238.400.000

6 titik jaringan internet

kecamatan

755.525.000


2. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika yang

tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan

perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp.15.687.863.500,- dengan realisasi sebesar

Rp. 15.327.740.270,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

[Year] Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyuaasindiskominfo.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/124/2018/07/...Jasa pengelola surat masuk OPD kali ... Matriks Indikasi

Documents