USULAN HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA - … · - Format Justifikasi anggaran penelitian ... yang mana sejumlah 225 orang di antaranya merupakan pekerja asing baru. Tenaga kerja asing

1

USULAN

HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA

TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN

DEPORTASI BAGI TENAGA KERJA ASING DI BALI

TIM PENGUSUL

Ketua : I Made Budi Arsika, SH, LLM (NIDN.0010068102)

Anggota : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH, MKn, LLM (NIDN.0016058202)

Sagung Putri ME Purwani, SH, MH (NIDN.0013037106)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

FEBRUARI 2015

Kode/Bidang Ilmu: 596/Ilmu Hukum

2

HALAMAN PENGESAHAN

HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam

Penerapan Deportasi Bagi Tenaga Kerja Asing Di

Bali

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti : a. Nama lengkap dengan gelar : I Made Budi Arsika, ,SH.,LLM

b. NIP/NIDN : 19810610 200501 1 003/0010068102 c. Pangkat/Gol : Penata /IIIc

d. Jabatan Fungsional/Stuktural : Lektor/- e. Pengalaman penelitian : (terlampir dalam CV)

f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

g. Fakultas : Hukum h. Alamat Rumah / HP : Jl.Tukad Pancoran I/18 Denpasar /081936281062

i. E-mail : [email protected] Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang

Pembimbing : a. Nama lengkap dengan gelar : I Ketut Sudiarta,SH.,MH

b. NIP/NIDN : 19621505 1988 03 1 004 c. Pangkat/Gol : Pembina / IV/a

d. Jabatan Fungsional/Stuktural : Lektor Kepala / Pembantu Dekan I e. Pengalaman penelitian : (terlampir dalam CV)

f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum g. Fakultas : Hukum

Lokasi Penelitian : Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali

Kerjasama (jika ada) a. Nama Instansi : - b. Alamat : -

Jangka waktu penelitian :

Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah )

Denpasar, 11 Februari 2015

Mengetahui,

Ketua Bagian, Ketua Peneliti

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.,MH I Made Budi Arsika,SH.,LLM

NIP. 19730220 200312 1 001 NIP: 1981 20050610 01 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Prof.Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,SH.,MH.

NIP: 19530401 198003 1 004

ii

3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii

RINGKASAN ............................................................................................................ iv

JUDUL PENELITIAN .............................................................................................. 1

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Urgensi Penelitian ............ 8

1.2.1 Rumusan Masalah .................................................................. 9

1.2.2 Tujuan Penelitian ................................................................... 9

1.2.3 Manfaat Penelitian ................................................................. 9

1.2.4 Urgensi Penelitian .................................................................. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 10

2.1 Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia ................... 10

2.2 Deportasi dan Hak Asasi Manusia ..................................................... 13

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 17

3.1 Jenis Penelitian................................................................................... 17

3.2 Jenis Pendekatan ................................................................................ 18

3.3 Sumber Bahan Hukum ....................................................................... 18

3.4 Lokasi Penelitian ................................................................................ 19

3.5 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 19

3.6 Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............................... 20

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN................................................... 20

4.1 Biaya .................................................................................................. 20

4.2 Jadwal Kegiatan ................................................................................. 21

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 21

LAMPIRAN

- Format Justifikasi anggaran penelitian

- Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

- Biodata ketua dan anggota tim peneliti serta mahasiswa yang terlibat

- Surat Pernyataan Personalia Penelitian

iii

4

RINGKASAN

Sejumlah tindakan deportasi yang dikenakan kepada para Warga Negara Asing

(WNA) yang menyalahgunakan Visa Kunjungan sebagai dalih untuk bekerja di Bali

merupakan latar belakang utama dari penelitian ini. Dari informasi yang dapat

ditelusuri, peneliti mengasumsikan belum petugas keimigrasian belum terlalu

memperhatikan aspek terpenuhinya standar pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan

hak-hak asasi manusia (HAM) dalam tindakan deportasi yang dilakukan.

Ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian ini. Pertama, penelitian ini

bermaksud untuk menganalisis pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap tenaga

kerja asing di Indonesia. Kedua, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-

faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang

dilakukan oleh pejabat kemigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh tenaga

kerja asing tersebut dalam kaitannya dengan proses deportasi terhadap tenaga kerja

asing di Bali. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya akan sangat berguna bagi para

pengambil kebijakan keimigrasian berkaitan dengan penyempurnaan dalam prosedur

operasi standar (standard operational procedure/SOP) tindakan deportasi yang memuat

aspek-aspek HAM.

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang akan

meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum

mengenai deportasi dan tenaga kerja asing. Dalam desain ini, akan dilakukan penelitian

kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun

bahan hukum tersier. Sebagai suatu tinjauan Hukum HAM, penelitian hukum normatif

ini juga akan dipadukan dan diperkaya dengan metode penelitian HAM. Dalam

penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan

perundang-undangan, pendekatan analisis /konsep, dan pendekatan fakta. Analisis

terhadap bahan hukum difokuskan untuk menarik kesimpulan mengenai ada atau

tidaknya pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam pengaturan hukum

keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap tenaga kerja asing di Indonesia serta

mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan

deportasi yang dilakukan oleh pejabat kemigrasian tidak melanggar HAM.

Kata Kunci: Deportasi, Tenaga Kerja Asing, Hukum Hak Asasi Manusia

iv

1

JUDUL PENELITIAN :

TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN

DEPORTASI BAGI TENAGA KERJA ASING DI BALI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses deportasi sejumlah warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan

visa kunjungan ke Bali untuk bekerja ternyata menjadi sorotan berbagai pihak. Menuruk

pada data yang dilansir oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Provinsi Bali, I Gusti Kompiang Adyana pada tanggal 26 Januari 2015

lalu, diungkapkan bahwa pihaknya telah mendeportasi 408 WNA yang datang ke Bali

selama kurun waktu tahun 2014, sedangkan untuk awal tahun 2015 telah terdapat 11

orang WNA yang sedang dalam proses deportasi.1

Menariknya, tenaga kerja asing tersebut tidak sepenuhnya bekerja di Bali Selatan

sebagai wilayah yang selama ini diasumsikan sebagai konsentrasi industri pariwisata

yang menyerap banyak tenaga kerja baik domestik maupun asing.

Faktanya, Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Aditya, sebanyak 282 WNA yang sebagian besar berasal dari Tiongkok jusru

dideportasi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja selama tahun 2014.2 Dijelaskan pula

bahwa selama kurun tahun 2014 terdapat 675 orang Tenaga Kerja Asing di Buleleng

yang mana sejumlah 225 orang di antaranya merupakan pekerja asing baru.

Tenaga kerja asing yang bekerja dengan memiliki ijin di Bali sesungguhnya cukup

banyak. Pada tanggal 21 Januari 2015 lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana, menyebutkan ada 1800 orang

tenaga kerja asing yang bekerja di Bali.3 Keberadaan Tenaga Kerja Asing tersebut

sesungguhnya berkontribusi bagi Bali melalui retribusi perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar

1 Surat Kabar Pos Bali, Artikel “408 WNA Dideportasi dari Bali”, 27 Januari 2015,

http://posbali.com/408-wna-dideportasi-dari-bali/ 2 Beritabali.com, Artikel “282 WNA Dideportasi Imigrasi Singaraja Selama 2014”, 18 Desember 2014

http://beritabali.com/index.php/page/berita/bll/detail/2014/12/18/282-WNA-Dideportasi-Imigrasi-

Singaraja-Selama-2014/201412180001 3 Sinar Harapan, Artikel “Ada 1800 Tenaga Kerja Asing di Bali”, 21 Januari 2015,

http://sinarharapan.co/news/read/150121031/ada-1800-tenaga-kerja-asing-di-bali

2

US $ 100 per orang per bulan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Bali dan Peraturan Gubernur Bali.4

Perihal tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sesungguhnya telah memiliki

pengaturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Kemudian, keberadaan tenaga kerja asing resmi yang bekerja di Bali

juga relatif tidak menimbulkan masalah. Problematika justru hadir sehubungan dengan

maraknya tenaga kerja asing yang dianggap terlalu leluasa menjalankan usahanya dan

merebut pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani oleh pekerja lokal, yang

ternyata telah lama dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Dalam suatu diskusi di Bali

Tourism Board, pengurus Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Gde Nurjaya

mengungkapkan modus yang dilakukan banyak orang asing yang masuk ke desa-desa

dan menikahi orang lokal lalu membuka usaha atas nama istrinya.5 Demikian pula

halnya Ketut Rasna dari Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (GAHAWISRI) Bali yang

menemukan perusahaan jasa selam yang seluruh pekerjanya orang asing dari level

manager sampai guide. Isu penegakan hukum terhadap para tenaga kerja asing ilegal

juga dikemukakan oleh Ketut Rasna yang menyatakan bahwa para pekerja asing itu

tidak mempedulikan razia oleh para pengusaha, namun mereka tunduk apabila

berhadapan dengan pihak Imigrasi karena takut dideportasi.6 Mengenai hal ini, Kepala

Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Saroha Manullang

menegaskan bahwa pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi dan penertiban, hanya

saja masalahnya orang asing di Bali sangat banyak sementara jumlah petugas masih

kurang.7

Isu tenaga kerja asing ternyata telah menjadi perhatian pemerintah dalam

kaitkannya dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Mengantisipasi isu ini, Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Provinsi Bali tahun ini akan

lebih menekankan penegakan hukum dalam pengawasan terhadap warga negara asing

4 Pasal 25D Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Pasal 6 Peraturan

Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 5Tempo.Co, Artikel “Bali Dibanjiri Pekerja Asing Ilegal”, 25 Maret 2014,

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/058565217/Bali-Dibanjiri-Pekerja-Asing-Ilegal . 6 Tempo.Co, Artikel Selasa, “Pekerja Asing Ilegal di Bali Dikeluhkan”, 25 Maret 2014,

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/090565312/Pekerja-Asing-Ilegal-di-Bali-Dikeluhkan 7Tempo.Co, Artikel “Bali Dibanjiri Pekerja Asing Ilegal”, 25 Maret 2014,

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/058565217/Bali-Dibanjiri-Pekerja-Asing-Ilegal .

3

dalam kerangka MEA 2015 yang diprediksi akan meningkatkan jumlah para pekerja

yang memiliki keahlian khusus memasuki negara-negara di kawasan Asia Tenggara,

selain pergerakan pasar bebas untuk barang dan jasa lainnya.8

Dalam kaitannya dengan tindakan deportasi bagi tenaga asing tersebut, perlu

kiranya diketahui mengenai makna dari deportasi itu sendiri. Deportasi merupakan

istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu deportation, yang memiliki sejumlah

padanan kata yaitu expulsion dan exile. Istilah ini seringkali didengar oleh masyarakat

karena pemberitaan media berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap para

WNA yang melanggar ijin tinggal. Istilah deportasi juga kerap diasosiasikan sebagai

tindakan pengusiran terhadap orang asing dari wilayah Indonesia. Dalam konteks

hukum nasional, pengaturan mengenai deportasi dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan

Undang-Undang Keimigrasian) yang mendefinisikan deportasi sebagai tindakan paksa

mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.9 Selanjutnya, Pasal 75 Undang-

Undang Keimigrasian Deportasi juga menentukan bahwa deportasi merupakan salah

satu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di

Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak

menaati peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi

berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian juga memiliki dimensi

penegakan hukum pidana. Hal ini dikenal dengan istilah ‘tindak pidana keimigrasian

sebagaimana dikualifikasikan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Keimigrasian10

yang merupakan tindak pidana khusus’, sehingga hukum formal dan hukum materiilnya

berbeda dengan hukum pidana umum, yang juga dilengkapi dengan Penyidik Pegawai

8 Imigrasi Tekankan Penegakan Hukum WNA Terkait MEA

http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/654-imigrasi-tekankan-penegakan-hukum-wna-

terkait-mea dan http://posbali.com/imigrasi-tekankan-penegakan-hukum-wna-terkait-mea/ 9 Pasal 1angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

10 Disebutkan bahwa “Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126,

Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135

dapat dikenai penahanan.”

4

Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara

khusus pula.11

Salah satu kasus yang menarik untuk dicermati adalah pendeportasian terhadap

empat orang WNA yaitu Nicholas William Thomas (Inggris), Nancy May (Inggris),

Steven Thomas (Inggris), dan Marina Naloni (Amerika Serikat) sebagaimana

diberitakan oleh Surat Kabar Pos Bali, 19 November 2014 lalu.12

Terungkap bahwa

mereka menyalahgunakan Visa on Arrival untuk bekerja di salah satu salon di jalan

Oberoi Seminyak. Dalam konferensi pers terkait kasus ini, Kepala Bidang Pengawasan

dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Mohamad

Soleh yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian, Tri Hernanda

Reza dan Kepala Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian, Danny Ariana menjelaskan

bahwa alat bukti berupa video, foto dan pengakuan keempat WNA tersebut

menunjukkan bahwa mereka telah bekerja di salon tersebut sejak awal bulan November

2014. Menariknya, berita ini melansir bahwa Kepala Bidang Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai justru

menyebutkan bahwa keempat WNA tersebut harus menerima sanksi yang tertuang

dalam Pasal 122 Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

di mana sanksinya berupa deportasi plus penangkalan (atau di-black list) untuk masuk

kembali ke Indonesia selama enam bulan ke depan terhitung setelah dideportasi.

Tampak ada sedikit kejanggalan apabila kita mencermati berita tersebut. Isi dari

Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

sesungguhnya memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang asing

yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai

dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Namun

berdasarkan pemberitaan tersebut, sanksi yang diberikan bukanlah pidana penjara

11

Lihat Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian 12

Uraian kasus dalam paragraf ini disarikan dari Surat Kabar Pos Bali, Artikel “Gunakan VoA untuk

Kerja, Empat WNA Dideportasi”, 19 November 2014, http://posbali.com/gunakan-voa-untuk-kerja-

empat-wna-dideportasi/

5

ataupun pidana denda, namun bentuknya justru berupa deportasi dan penangkalan yang

merupakan bentuk tindakan administratif.13

Bahkan ada pula kasus aktual pelaksanaan deportasi yang dianggap terlalu cepat

dilakukan oleh pihak imigrasi di Kalimantan Timur. Kapolres Balikpapan AKBP Andi

Aziz Nizar pada bulan November 2014 lalu sangat menyayangkan situasi ini karena

deportasi dilakukan padahal pihak kepolisian belum cukup banyak mengorek

keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap dugaan pidana yang dilakukan

WNA yang dideportasi.14

Isu deportasi sesungguhnya tidak hanya menjadi urusan aparat keimigrasian di

daerah Bali saja, sebab kebijakan strategis mengenai deportasi juga merupakan ranah

pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

khususnya Direktorat Jenderal Keimigrasian. Faktanya, berbagai kalangan telah

mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) agar mendeportasi

WNA bermasalah.15

Secara normatif, Menkumham telah menyampaikan komitmennya

untuk melakukan deportasi terhadap WNA pelanggar aturan 16

Fenomena di atas sesungguhnya mengandung sejumlah isu hukum. Pertama,

terdapat isu penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan oleh WNA untuk bekerja

di Bali yang melahirkan apa yang kerap disebut sebagai tenaga kerja asing ilegal.

Kedua, dalam situasi yang tidak terkendali dan teratur, eksistensi tenaga asing

berpotensi mengancam hak tenaga kerja lokal dalam hal kesempatan kerja. Ketiga,

pemerintah menerapkan deportasi sebagai upaya penegakan hukum terhadap WNA

yang menjadi tenaga kerja asing di Bali yang melanggar peraturan perundang-

undangan.

Menjadi suatu diskursus yang menarik pula untuk mengaitkan isu deportasi ini

dengan teori kewenangan aparat keimigrasian dalam menerapkan teori kedaulatan

teritorial Negara untuk memaksakan hukum nasionalnya berlaku bagi orang asing.

13

Lihat Pasal 234 dan 236 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 14

Balikpapan Pos, Artikel “WNA Mengarah Kejahatan Dunia Maya: Kapolres Sayangkan Imigrasi Cepat

Melakukan Deportasi”, 4 November 2014 http://www.balikpapanpos.co.id/berita/detail/139882-wna-

mengarah-kejahatan-dunia-maya.html , 15

Okezone.com, Artikel, Menkumham Didesak Deportasi WNA Bermasalah, 11 September 2014

http://news.okezone.com/read/2014/09/11/339/1037694/menkumham-didesak-deportasi-wna-bermasalah 16

Tribunnews, Artikel “Menkumham : Kami Akan Deportasi WNA Pelanggar Aturan”, 24 Juni 2014,

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/24/menkumham-kami-akan-deportasi-wna-pelanggar-

aturan

6

Dalam adagium Romawi hal ini disebut dengan qui in territorio meo est, etiam meus

subditus est, yang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai individu yang mendiami

suatu wilayah tertentu haruslah tunduk dan patuh pada kekuasaan hukum dai Negara

yang memiliki wilayah tersebut.17

Ada sejumlah bidang hukum yang selama ini dilekatkan dalam isu ini. Hukum

Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) tentu menjadi bidang hukum yang paling relevan

berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Hukum

Keimigrasian juga menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan tindakan aparat

keimigrasian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hal pelanggaran

imigrasi oleh orang asing di Indonesia. Sayangnya, hukum hak asasi manusia

nampaknya belum terlalu mengeksplorasi isu ini.

Dalam konteks HAM, tindakan deportasi yang semena-mena sesungguhnya dapat

dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil dan politik yang dimiliki setiap

individu. Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam konteks Hak atas Rasa Aman, Pasal 34

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan

bahwa “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan,

atau dibuang secara sewenang-wenang”.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai instrumen

hukum HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia juga memberikan

pembatasan tindakan deportasi untuk dapat diterapkan oleh Indonesia. Pasal 13 ICCPR

menyatakan bahwa orang asing yang berada secara sah di Indonesia dapat diusir dari

Indonesia hanya menurut keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan, kecuali

ada alasan-alasan kuat sehubungan dengan keamanan nasional, ia harus diberi

kesempatan mengajukan keberatan terhadap pengusiran dirinya, dan meminta agar

kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk keperluan ini, oleh pihak yang berwenang

atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

Lebih jauh, Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) memberikan

klarifikasi makna Pasal 13 ICCPR dalam kaitannya dengan penerapan deportasi bagi

orang asing yang statusnya masih di ‘area abu-abu’, sebagai berikut “if the legality of an

17

Saru Arifin, 2014, Hukum Perbatasan Darat Antar Negara, Sinar Grafika, Jakarta, h.33-34.

7

alien’s entry or stay is in dispute, any decision on this point leading to his expulsion or

deportation ought to be taken in accordance with article 13”.18

Dapat diartikan bahwa

terhadap situasi dalam hal legalitas orang asing untuk tinggal masih belum jelas, maka

deportasi terhadapnya harus memperhatikan Pasal 13 ICCPR.

Pemahaman HAM yang dimiliki oleh aparat keimigrasian dalam menerapkan

prosedur dan mekanisme deportasi tentu sangat diharapkan. Sebagaimana telah menjadi

rambu etika institusi, petugas imigrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dituntut memiliki etika dalam

penyelenggaraan pemerintahan untuk menghormati, memajukan, memenuhi,

melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.19

Secara khusus, Kode Etik Pegawai Imigrasi juga menentukan

bahwa etika pegawai imigrasi dalam bernegara meliputi pula perlindungan dan

penghormatan Hak Asasi Manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi

kedaulatan negara.20

Sangatlah penting bagi petugas imigrasi untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran

HAM dalam proses deportasi. Salah satu bentuk ekstrim dari kesengajaan deportasi oleh

petugas imigrasi ini dapat tergambar dari tulisan Matthew J. Gibney dalam sebuah

Jurnal bernama Refugee Survey Quarterly sebagai berikut:21

“At the extreme, deportation is a form of international movement that is all push

and no pull. The push is provided by the agents of the State who use detention

centres, handcuffs, physical force and, sometimes even drugs, to effect

departure. Deportation is a form of forced migration in which individuals who

do not leave the State under their own steam will be shackled, bound, and

literally carried out the State.”

18

General comment of the Human Rights Committee No. 15: The position of aliens under the Covenant,

Twenty-seventh session

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGE

C%2f6625&Lang=en 19

Pasal 5 huruf I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

07.KP.05.02 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia 20

Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi 21

Gibney, Matthew J., 2013, Is Deportation a Form of Forced Migration?, Refugee Survey Quarterly,

Vol. 32, No. 2, pp. 116–129, h. 117. http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/116.full.pdf+html

8

Peneliti telah mencoba menelusuri karya karya ilmiah yang membahas deportasi.

Namun tinjauan karya ilmiah tersebut cenderung berfokus pada aspek administrasi.22

Ulasan yang membahas tenaga kerja asing di Indonesia juga relatif sedikit, karena

kebanyakan membahas hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Demikian

pula halnya dengan sedikitnya pembahasan mengenai segi Hak Asasi Manusia dalam

deportasi yang selama ini cenderung dikaitkan dengan ekstradisi.23

Mengingat dalam pergaulan antar bangsa, isu deportasi orang asing dapat menjadi

masalah diplomatik, sesungguhnya penerapan tindakan deportasi yang dilandasi prinsip

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM mereka amat diharapkan Terlebih

fakta bahwa Bali telah menjadi salah satu primadona bagi tenaga kerja asing untuk

mencari penghidupan, maka stereotip kurang baik mengenai tindakan administratif yang

melanggar HAM orang asing akan menjadi sangat kontraproduktif bagi citra Indonesia

dan Bali pada khususnya.

Dari uraian di atas, dapat tergambar betapa pentingnya memberikan analisis

hukum yang bersifat teoritik maupun bersifat praktis kepada para pemangku

kepentingan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan Hak Asasi Manusia maupun

kepada para akademisi. Hal inilah yang sesungguhnya menimbulkan ketertarikan

peneliti untuk melaksanakan dan menyusun penelitian dengan judul “TINJAUAN

HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN DEPORTASI BAGI

TENAGA KERJA ASING DI BALI”

1.2. Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Urgensi Penelitian

Dalam rangka memperjelas maksud penelitian ini, berikut akan diuraikan rumusan

masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan urgensi

penelitian.

22

Sebagai contoh, lihat Sunit Budhi Cahyono, Tinjauan Terhadap Deportasi Warga Negara Asing Karena

Pelanggaran Batas Ijin Tinggal Dan Akibat Hukum Oleh Kantor Imigrasi Surakarta (Studi Kasus

Pendeportasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry), abstrak skripsi, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=10920 23

Sebagai contoh, lihat Smith, Rhona K, 2010, Textbook on International Human Rights, Oxford

University Press Inc., New York, Bagian 15.2.2.2 Extradition, Expulsion, and Deportation, h. 249-250

9

1.2.1 Rumusan Masalah

Ada dua masalah hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu;

a. Apakah pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap

tenaga kerja asing di Indonesia telah memperhatikan pengormatan, perlindungan,

dan pemenuhan hak-hak asasi manusia?

b. Dalam kaitannya dengan proses deportasi terhadap tenaga kerja asing di Bali,

faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan

deportasi yang dilakukan oleh pejabat kemigrasian tidak melanggar hak asasi

manusia yang dimiliki oleh tenaga kerja asing tersebut?

1.2.2 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberlakuan Hukum

Hak Asasi Manusia dalam fenomena-fenomena hukum yang berkembang di Indonesia,

khususnya di Bali. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu;

a. Untuk menganalisis pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi

manusia dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi

terhadap tenaga kerja asing di Indonesia

b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa

tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat kemigrasian tidak melanggar hak

asasi manusia yang dimiliki oleh tenaga kerja asing tersebut dalam kaitannya

dengan proses deportasi terhadap tenaga kerja asing di Bali.

1.2.3 Manfaat Penelitian

Ada sejumlah manfaat yang kiranya dapat dipetik bagi sejumlah kalangan dari

penelitian ini :

a. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu rujukan

akademik di bidang hukum hak asasi manusia, mengingat saat ini penelitian di

bidang ini masih sedikit dilakukan di Indonesia.

b. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat memberikan deskripsi dan analisis ilmiah

mengenai praktik ideal penerapan deportasi bagi WNA, khususnya Tenaga Kerja

Asing.

10

c. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini akan bermanfaat bagi perumusan

kebijakan nasional berkaitan dengan penyempurnaan dalam prosedur operasi

standar (standard operational procedure/SOP) tindakan deportasi yang memuat

aspek-aspek HAM.

d. Bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH

UNUD), penelitian ini akan menjadi tindak lanjut dan pengembangan terhadap

materi-materi yang disajikan dan dibahas di dalam perkuliahan, seperti misalnya

Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan, Hukum

Ketenagakerjaan, dan Hukum Internasional.

1.2.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini amat penting untuk dilakukan mengingat adanya tren peningkatan

kasus penyalahgunaan visa kunjungan yang melibatkan warga negara asing di Indonesia

sekaligus tren peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang mencari sumber penghidupan

di Bali. Sebagai destinasi pariwisata, Bali merupakan tempat potensial bagi warga

negara asing untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing. Tantangan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) juga menjadikan penelitian ini urgen untuk dilakukan dalam rangka

memberikan analisis hukum mengenai proporsionalitas bagi tindakan administratif

keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap tenaga kerja asing yang nantinya bekerja di

Indonesia, khususnya di Bali, dalam framework dan arrangement MEA.

Penelitian ini juga relevan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi terhadap

tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya Bali, sesuai dengan instrumen HAM

nasional dan internasional terkait yang telah diratifikasi, yaitu Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political

Rights) dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja

Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Telah menjadi pendapat umum bahwa negara mempunyai kewajiban

mengutamakan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negeri sendiri untuk dapat

11

memakmurkan negaranya dan dalam perekrutan tenaga kerja pada dasarnya

mengutamakan tenaga kerja Indonesia dari pada tenaga kerja asing.24

Isu ini

sesungguhnya membuka ruang bagi perdebatan mengenai diskriminasi dalam

ketenagakerjaan (discrimination in employment) yang telah cukup lama tidak

terselesaikan.25

Dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing didefinisikan sebagai warga negara asing

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Lebih jauh, penggunaan

tenaga kerja asing diatur secara khusus dalam Bab VIII undang-undang tersebut.

Sebagai prinsip umum, dapat dikutip Pasal 42 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki

izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja

asing.

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku

bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing

sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan

kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa

kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga

kerja asing lainnya.

Ketentuan lain di dalam Bab ini mengatur mengenai rencana penggunaan tenaga

kerja asing oleh pemberi kerja,26

ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi

yang berlaku bagi tenaga kerja asing,27

kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing,28

pembatasan jabatan-jabatan terntu bagi tenaga kerja asing,29

pembayaran kompensasi,30

24

Gatot Supramono, 2012, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, h.50-51. 25

Hal ini dapat dilihat dalam Chapter 8 mengenai “Discrimination in Employment” dalam buku Duncan,

Nigel, 2008, (The City Law School, City University London) “Employment Law in Practice, 8th

Edition,

Oxford University Press, New York, h. 191-227 26

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 27

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 28

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 29

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 30

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

12

kewajiban pemulangan ke negara asal,31

serta ketentuan mengenai penggunaan tenaga

kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.32

Mengingat peluang kerja bagi orang asing di Bali ada pada sektor pariwisata, ada

baiknya untuk mengutip ketentuan mengenai Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 56

ayat (1) disebutkan bahwa “Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja

ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ayat

(2) semakin memperjelas bahwa tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi

pekerja profesional kepariwisataan.

Pemerintah juga telah menetapkan pembatasan mengenai jabatan-jabatan yang

hanya boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan

Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing disebutkan beberapa larangan

tersebut, yaitu:

Nama Jabatan

No Indonesia Kode Inggris

1. Direktur Personalia 1210 Personnel Director

2. Manajer Hubungan Industrial 1232 Industrial Relation Manager

3. Manajer Personalia 1232 Human Resource Manager

4. Supervisor Pengembangan

Personalia

1232 Personnel Development Supervisor

5. Supervisor Perekrutan

Personalia

1232 Personnel Recruitment Supervisor

6. Supervisor Penempatan

Personalia

1232 Personnel Placement Supervisor

7. Supervisor Pembinaan Karir

Pegawai

1232 Employee Career Development

Supervisor

8. Penata Usaha Personalia 4190 Personnel Declare Administrator

9. Kepala Eksekutif Kantor 1210 Chief Executive Officer

10. Ahli Pengembangan Personalia

dan Karir

2412 Personnel and Careers Specialist

11. Spesialis Personalia 2412 Personnel Specialist

12. Penasehat Karir 2412 Career Advisor

13. Penasehat tenaga Kerja 2412 Job Advisor

14. Pembimbing dan Konseling

Jabatan

2412 Job Advisor and Counseling

31

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 32

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

13

15. Perantara Tenaga Kerja 2412 Employee Mediator

16. Pengadministrasi Pelatihan

Pegawai

4190 Job Training Administrator

17. Pewawancara Pegawai 2412 Job Interviewer

18. Analis Jabatan 2412 Job Analyst

Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat

dilakukan oleh tenaga kerja asing di Indonesia.

2.2. Deportasi dan Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human

Rights/UDHR) secara umum dianggap sebagai sumber penting dalam Hukum HAM

Internasional karena memuat prinsip-prinsip fundamental HAM yang bersifat

universal33

dan menjadi dasar bagi perlindungan dan pemajuan HAM di seluruh dunia

dan didukung semua negara termasuk Indonesia34

serta telah menjadi kewajiban moral

untuk diterapkan oleh seluruh negara anggota PBB.35

Mengenai deportasi, Pasal 9

UDHR menyebutkan “No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile”.

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak seorangpun dapat dipaksa pergi dari suatu tempat

tertentu secara sewenang-wenang. Ketentuan ini sesungguhnya dapat dikaitkan dengan

Pasal 13 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk bergerak/pergi

menuju dan tinggal di dalam batas-batas wilayah setiap negara36

serta memiliki hak

untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya, dan kembali ke negaranya.37

Secara argumentum a contrario, ketentuan ini dapat diartikan sebagai adanya hak yang

dimiliki setiap orang untuk tidak kembali ke negaranya atas alasan apapun, termasuk

karena paksaan.

Selain UDHR, ada sejumlah perjanjian internasional utama di bidang HAM (core

human rights treaties) yang juga berkaitan dengan isu deportasi. Apabila UDHR

memiliki karakter soft law, berbeda halnya dengan sejumlah perjanjian internasional

berikut yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara yang meratifikasinya.

33

Lihat Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peran, dan Fungsi Dalam Era Dinamika

Global, PT. Alumni, Bandung, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 2011, h. 679-68. 34

Yahya Ahmad Zein, 2012, Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), Liberti, Yogyakarta, h. 16. 35

Max Boli Sabon, 2014, Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Universitas

atma Jaya, Jakarta, h. 17 36

Pasal 13 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights 37

Pasal 13 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights

14

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), sesungguhnya

menegaskan substansi yang terdapat di Pasal 13 UDHR dengan menyatakan bahwa

setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas

kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah

tersebut.38

Ketentuan yang spesifik mendekati isu deportasi dapat dilihat dalam Pasal 13

ICCPR yang berbunyi sebagai berikut:

“An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be

expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with

law and shall, except where compelling reasons of national security otherwise

require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his

case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent

authority or a person or persons especially designated by the competent authority”

(terjemahan: Orang asing yang berada secara sah di wilayah Negara Pihak pada

Kovenan ini dapat diusir dari Negara tersebut hanya menurut keputusan yang

dikeluarkan berdasarkan hukum dan, kecuali ada alasan-alasan kuat sehubungan

dengan keamanan nasional, ia harus diberi kesempatan mengajukan

keberatan terhadap pengusiran dirinya, dan meminta agar kasusnya ditinjau

kembali dan diwakili untuk keperluan ini, oleh pihak yang berwenang atau orang-

orang yang secara khusus ditunjuk oleh pihak yang berwenang)

Terlihat di dalam ketentuan di atas bahwasanya orang asing yang tinggal di suatu

negara secara sah tidak dapat diusir (dideportasi) tanpa adanya keputusan yang

dikeluarkan berdasarkan hukum. Dengan demikian, legalitas daripada suatu tindakan

deportasi akan ditentukan oleh suatu prosedur berdasarkan hukum, bukan berdasarkan

kepentingan politik yang berpotensi sewenang-wenang. Penting juga untuk mengutip

kesimpulan kritis yang diambil Sarah Joseph Jenny Schultz, and Mellissa Castan dalam

mengomentari Pasal 13 ICCPR tersebut yang menyatakan sebagai berikut, “Article 13

does not provide aliens with a guarantee against expulsion. Indeed, its procedural

nature may mean that is not even a comprehensive guarantee against arbitrary

expulsion”.39

Kesimpulan ini tentu mereduksi pandangan bahwa Pasal 13 ICCPR

merupakan dasar hukum yang kuat untuk menjustifikasi adanya pelanggaran HAM

dalam tindakan deportasi.

38

Pasal 12 (1) International Covenant on Civil and Political Rights 39

Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Mellissa Castan, 2004, The International Covenant on Civil and

Political Rights: Cases, Materials, and Commentary, Second Edition, Oxford University Press Inc., New

York, h. 387

15

Selanjutnya, ada dua konvensi hak asasi manusia internasional yang menentukan

pembatasan tindakan deportasi dengan alasan bahwa tindakan tersebut justru

kemungkinan membahayakan hidup pihak yang dideportasi. Hal ini dapat dilihat dalam

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment (CAT) yang secara tegas melarang suatu negara pihak untuk mengusir

seseorang dari wilayah negaranya karena ada situasi yang meyakinkan bahwa orang

tersebut akan disiksa di negara lain40

serta di dalam International Convention for the

Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CPED) yang juga secara tegas

melarang suatu negara pihak untuk mengusir seseorang dari wilayah negaranya karena

ada situasi yang meyakinkan bahwa orang tersebut akan menghadapi situasi bahaya atau

dapat dihilangkan secara paksa di negara lain.41

Dalam hukum internasional,

penghilangan paksa (enforced disappearance) dianggap sebagai suatu pelanggaran

terhadap martabat manusia,42

yang mana martabat manusia merupakan prinsip

fundamental dalam HAM.43

Terdapat pula pengaturan deportasi dalam kaitannya dengan HAM yang dimiliki

seorang anak. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 9 (4) Convention on the Rights of the

Child (CRC) yang secara explisit menyebut deportasi sebagai berikut:

“Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as

the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising

from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both

parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents,

the child or, if appropriate, another member of the family with the essential

information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family

unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of

the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request

shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.”

Pengaturan hak asasi manusia internasional yang paling rinci mengenai deportasi

dapat ditemukan dalam Pasal 22 International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) yang

menentukan hal-hal sebagai berikut:

40

Pasal 3 ayat (1) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment 41

Pasal 16 ayat (1) International Convention for the Protection of All Persons from Enforced

Disappearance 42

Smith, Rhona. K, 2010, Text and Materials on International Human Rights, Second Edition, Routledge,

New York, h. 488. 43

Bantekas, Ilias and Lutz Oette, 2013, International Human Rights Law and Practice, Cambridge

University Press, New York, h.74.

16

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran

kebijakan pengusiran secara massal. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan

diputuskan sendiri-sendiri.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya hanya dapat diusir dari wilayah suatu

Negara Pihak atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan hukum.

3. Keputusan tersebut wajib dikomunikasikan kepada mereka dalam bahasa yang

mereka pahami. Atas permintaan mereka, kecuali merupakan kewajiban, keputusan

itu wajib disampaikan secara tertulis dan, kecuali dalam keadaan terkait keamanan

nasional, beserta alasan-alasannya. Orang-orang yang bersangkutan wajib diberi

tahu mengenai hak-hak ini sebelum atau selambat-lambatnya pada saat keputusan

itu diambil.

4. Kecuali, apabila suatu keputusan akhir telah ditetapkan oleh pengadilan yang

berwenang, orang-orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk

menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka tidak boleh diusir dan untuk

meminta kasusnya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali

ditentukan sebaliknya, dengan alasan keamanan nasional. Selama menunggu

peninjauan kembali, orang-orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk

meminta penundaan keputusan pengusiran tersebut.

5. Apabila keputusan pengusiran yang telah ditetapkan kemudian dibatalkan, orang

yang bersangkutan harus memiliki hak untuk menuntut ganti rugi menurut hukum,

dan keputusan yang pertama tidak boleh dipergunakan untuk mencegahnya

memasuki kembali negara yang bersangkutan.

6. Dalam hal pengusiran, orang-orang yang bersangkutan harus memiliki hak atas

kesempatan yang cukup sebelum atau sesudah keberangkatannya, untuk

menyelesaikan pembayaran gaji atau hak lain yang harus diberikan dan juga utang-

utangnya.

7. Tanpa mengurangi pelaksanaan keputusan pengusiran, seorang pekerja migran atau

anggota keluarganya yang menjadi sasaran keputusan tersebut dapat memohon

untuk memasuki suatu negara yang bukan negara asalnya.

17

8. Dalam hal pengusiran seorang pekerja migran atau anggota keluargannya, biaya

pengusiran tidak boleh dibebankan kepadanya. Orang yang bersangkutan dapat

diminta untuk membayar biaya perjalanannya sendiri.

9. Pengusiran dari negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi hak apa pun yang

telah diperoleh pekerja migran atau anggota keluarganya sesuai dengan hukum

negara tersebut, termasuk hak untuk menerima gaji dan hak lain yang harus

diterimanya.

Pengaturan mengenai deportasi dapat juga ditemui dalam sejumlah instrumen hak

asasi manusia regional. Di kawasan Eropa Article 1 Protocol 7 European Convention

on Human Rights merupakan instrumen yang menegaskan bahwa bahwa orang asing

yang secara sah tinggal di suatu negara tidak dapat diusir kecuali berdasarkan suatu

keputusan berdasarkan hukum. Mengenai penggunaan kata ‘expulsion’, Explanatory

Report dari ketentuan ini menyebutkan bahwa istilah ini harus diartikan sebagai konsep

otonom yang berbeda dari definisi yang dikenal di lingkup domestik.44

Di kawasan Asia

Tenggara, Pasal 15 ASEAN Human Rights Declaration tidak mengatur secara spesifik

mengenai deportasi, tetapi hanya menyebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk

bergerak dan tinggal di dalam batas-batas suatu negara (Every person has the right to

freedom of movement and residence within the borders of each State).

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang akan

meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum

mengenai deportasi dan tenaga kerja asing. Dalam desain ini, akan dilakukan penelitian

kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun

bahan hukum tersier. Sebagai suatu tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia, penelitian

hukum normatif ini juga akan dipadukan dan diperkaya dengan metode penelitian Hak

Asasi Manusia yang telah mulai digunakan dalam berbagai penelitian HAM saat ini.45

44

Flinterman, Cees (rev) dalam Dijk, Pieter van, Fried van Hoof, Arjen van Rijn and Leo Zwaak (Eds),

2006,, Theory and Practice of the ECHR, Intersentia, Antwerpen-Oxford, h. 966 45

Sebagai salah satu rujukan referensi adalah Buku yang berjudul Methods of Human Rights Research

yang merupakan kompilasi metode penelitian HAM oleh Fons Coomans, Fred Grunfeld, dan Menno T

Kamminga (Eds), Methods of Human Rights Research, Maastricht Centre for Human Rights, Intersentia,

Antwerp, 2009.

18

3.2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif dikenal beberapa metode pendekatan, yakni

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah

(historical approach), pendekatan analisis /konsep (analytical or conceptual approach),

pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan perbandingan (comparative

approach), dan pendekatan kasus (case approach).46

Dalam penelitian ini, pendekatan

yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan

analisis /konsep, dan pendekatan fakta.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah

instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang isu

deportasi dan tenaga kerja asing. Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual

approach) selanjutnya akan digunakan dalam rangka memperdalam pemahaman

mengenai aspek-aspek hak asasi manusia dalam penerapan deportasi terhadap tenaga

kerja asing. Terakhir, pendekatan fakta dimaksudkan untuk menganalisis fakta-fakta

mengenai penerapan tindakan deportasi bagi tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya

di Bali.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, secara umum dipahami bahwa sumber bahan hukum

dibedakan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut akan dipergunakan dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi sejumlah instrumen hukum

nasional, di antaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No.39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta

peraturan perundang-undangan lainnya. Sejumlah instrumen internasional juga akan

digunakan sebagai bahan hukum primer, di antaranya Universal Declaration on Human

Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Convention

on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau

bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-

46

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

- 95

19

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan bacaan lainnya yang terkait

dengan deportasi, tenaga kerja asing, hukum dan hak orang asing, keimigrasian, Hak

Asasi Manusia, dan bacaan lain yang menunjang penelitian ini.

Sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier

juga akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut dapat berupa kamus

umum, kamus hukum dan dokumen-dokumen lainnya, serta bahan penunjang di luar

bidang hukum, di antaranya bahan dari ilmu politik yang dapat mendukung dan

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 47

Dalam penelitian ini, selain sumber hukum yang diperoleh dari sumber hukum

primer, sekunder, dan tersier, akan ditunjang pula dengan hasil wawancara kepada

aparat Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Bali.

3.4. Lokasi Penelitian

Selain penelitian kepustakaan yang nampaknya akan lebih banyak dilakukan,

lokasi penelitian yang direncanakan pada penelitian ini adalah Kantor Imigrasi yang

berada di bawah lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Bali.

3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa telaah

pustaka dengan menggunakan sistem kartu (card system) yaitu meneliti berbagai

literatur yang ada kaitanya dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dan

untuk selanjutnya dicatat dalam kartu lepas dengan mencantumkan nama pengarang,

judul buku, nama penerbit, alamat/kota tempat penerbit, tahun, serta nomor halaman

yang dikutip.48

Langkah awal pengumpulan data yang akan dilakukan adalah kegiatan

inventarisasi, kemudian dilakukan pengoleksian dan identifikasi bahan-bahan hukum ke

dalam suatu sistem informasi yang komprehensif sehingga memudahkan untuk

47

Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h.41 48

Lihat Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta, h.

37

20

melakukan penelusuran kembali bahan-bahan yang diperlukan. Dalam rangka

memperkaya informasi serta melakukan konfirmasi mengenai substansi-substansi

penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan aparat keimigrasian di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada hakekatnya

merupakan kegiatan untuk melakukan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum. Dalam

hal ini bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan untuk

mempermudah menganalisa bahan-bahan tersebut. Setelah itu dilakukan interpretasi

hukum yang berkaitan dengan kata-kata dari peraturan hukum yang dapat memberikan

penafsiran yang berbeda-beda serta ketidakpastian hukum.49

Selanjutnya dilakukan

analisis terhadap bahan hukum yang diolah untuk dapat melakukan penelitian terhadap

bahan-bahan yang diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai ada atau

tidaknya pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam

pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap tenaga kerja

asing di Indonesia serta mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin

bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat kemigrasian tidak melanggar hak

asasi manusia yang dimiliki oleh tenaga kerja asing tersebut dalam kaitannya dengan

proses deportasi terhadap tenaga kerja asing di Bali.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Biaya

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan

(Rp)

1 Gaji dan upah (Maks. 20%) Rp. 1.785.000,-

2 Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%) Rp. 5.390.000,-

3 Perjalanan (Maks. 15%) Rp. 450.000,-

4 Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya

sebutkan) (10-15%)

Rp. 2.375.000,-

Jumlah Rp. 10.000.000,-

49

LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd., Estover, Plymouth

PL6 7PZ, h. 253 – 255.

21

4.2. Jadwal Kegiatan

No Jenis Kegiatan

Tahun 2015

Bulan

I

Bulan

II

Bulan

III

Bulan

IV

Bulan

V

Bulan

VI

1. Tahap persiapan

2. Pengumpulan data

3. Pengolahan data

4. Penyusunan draft laporan

penelitian

5. Seminar

6. Penyempurnaan laporan

penelitian

7. Penggandaan dan

penyerahan laporan hasil

penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Bantekas, Ilias and Lutz Oette, 2013, International Human Rights Law and Practice,

Cambridge University Press, New York

Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional: Pengertian, Peran, dan Fungsi Dalam Era

Dinamika Global, Edisi Kedua, Cetakan Keempat.PT. Alumni, Bandung

Coomans, Fons, Fred Grunfeld, dan Menno T Kamminga (Eds), 2009, Methods of

Human Rights Research, Maastricht Centre for Human Rights, Intersentia,

Antwerp

Curzon, LB, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd.,

Estover, Plymouth PL6 7PZ

Dijk, Pieter van, Fried van Hoof, Arjen van Rijn and Leo Zwaak (Eds), 2006, Theory

and Practice of the European Convention of Human Rights, Intersentia,

Antwerpen-Oxford

Duncan, Nigel, 2008, (The City Law School, City University London) “Employment

Law in Practice, 8th

Edition, Oxford University Press, New York

Gatot Supramono, 2012, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

22

Gibney, Matthew J., 2013, Is Deportation a Form of Forced Migration?, Refugee

Survey Quarterly, Vol. 32, No. 2, pp. 116–129.

http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/116.full.pdf+html

Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Mellissa Castan, 2004, The International Covenant on

Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary, Second Edition,

Oxford University Press Inc., New York

Max Boli Sabon, 2014, Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi,

Universitas atma Jaya, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 4, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.

Saru Arifin, 2014, Hukum Perbatasan Darat Antar Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta.

Smith, Rhona K, 2010, Textbook on International Human Rights, Oxford University

Press Inc., New York

Smith, Rhona. K, 2010, Text and Materials on International Human Rights, Second

Edition, Routledge, New York.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, CV. Rajawali, Jakarta.

Sunit Budhi Cahyono, Tinjauan Terhadap Deportasi Warga Negara Asing Karena

Pelanggaran Batas Ijin Tinggal Dan Akibat Hukum Oleh Kantor Imigrasi

Surakarta (Studi Kasus Pendeportasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El

Atreiry), abstrak skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=10920

Yahya Ahmad Zein, 2012, Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), Liberti,

Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

23

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

07.KP.05.02 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

C. Instrumen Internasional

ASEAN Human Rights Declaration

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment

European Convention on Human Rights (Protocol 7)

General comment of the Human Rights Committee No. 15: The position of aliens under

the Covenant, Twenty-seventh session

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced

Disappearance

International Covenant on Civil and Political Rights

Universal Declaration of Human Rights

D. Artikel

Balikpapan Pos, Artikel “WNA Mengarah Kejahatan Dunia Maya: Kapolres Sayangkan

Imigrasi Cepat Melakukan Deportasi”, 4 November 2014

http://www.balikpapanpos.co.id/berita/detail/139882-wna-mengarah-kejahatan-

dunia-maya.html

24

Beritabali.com, Artikel “282 WNA Dideportasi Imigrasi Singaraja Selama 2014”, 18

Desember 2014

http://beritabali.com/index.php/page/berita/bll/detail/2014/12/18/282-WNA-

Dideportasi-Imigrasi-Singaraja-Selama-2014/201412180001

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Kabar

Pos Bali, dan Antara News, Artikel “Imigrasi Tekankan Penegakan Hukum WNA

Terkait MEA dan Surat Kabar Pos Bali”

http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/654-imigrasi-tekankan-

penegakan-hukum-wna-terkait-mea, http://posbali.com/imigrasi-tekankan-

penegakan-hukum-wna-terkait-mea/

danhttp://antarabali.com/berita/66957/imigrasi-tekankan-penegakan-hukum-wna-

terkait-mea

Okezone.com, Artikel, Menkumham Didesak Deportasi WNA Bermasalah, 11

September 2014

http://news.okezone.com/read/2014/09/11/339/1037694/menkumham-didesak-

deportasi-wna-bermasalah

Sinar Harapan, Artikel “Ada 1800 Tenaga Kerja Asing di Bali”, 21 Januari 2015,

http://sinarharapan.co/news/read/150121031/ada-1800-tenaga-kerja-asing-di-bali

Surat Kabar Pos Bali, Artikel “Gunakan VoA untuk Kerja, Empat WNA Dideportasi”,

19 November 2014, http://posbali.com/gunakan-voa-untuk-kerja-empat-wna-

dideportasi/

Surat Kabar Pos Bali, Artikel “408 WNA Dideportasi dari Bali”, 27 Januari 2015,

http://posbali.com/408-wna-dideportasi-dari-bali/

Tempo.Co, Artikel “Bali Dibanjiri Pekerja Asing Ilegal”, 25 Maret 2014,

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/058565217/Bali-Dibanjiri-Pekerja-

Asing-Ilegal .

Tempo.Co, Artikel Selasa, “Pekerja Asing Ilegal di Bali Dikeluhkan”, 25 Maret 2014,

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/090565312/Pekerja-Asing-Ilegal-di-

Bali-Dikeluhkan

Tribunnews, Artikel “Menkumham : Kami Akan Deportasi WNA Pelanggar Aturan”,

24 Juni 2014, http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/24/menkumham-

kami-akan-deportasi-wna-pelanggar-aturan

25

Lampiran

Justifikasi Anggaran

26

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No. Nama/NIDN Instansi

Asal

Bidang

Ilmu

Alokasi

Waktu

(jam/minggu)

Uraian Tugas

1. I Made Budi Arsika,

SH,LLM.

(0010068102)

Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana

Hukum 6 Ketua Tim Peneliti

bertugas :

- Membuatkan daftar

pembagian tugas

kepada seluruh

anggota tim peneliti

- Dalam tahap

persiapan yakni

membuat usulan

penelitian

- Dalam

penyempurnaan setiap

laporan

2. Ni Gusti Ayu Dyah

Satyawati, SH, MKn.

LLM (0016058202)

Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana

Hukum 6 Anggota Tim Peneliti

bertugas :

- Melakukan

pengumpulan data

- Melakukan

pengolahan data

- Melakukan

penyusunan draf

laporan penelitian

3. Sagung Putri M.E.

Purwani, SH,MH

(NIDN.0013037106)

Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana

Hukum 6 Anggota Tim Peneliti

bertugas untuk :

- Mempersiapkan

artikel ilmiah

- Mempersiapkan

kegiatan seminar hasil

penelitian

- Penggandaan laporan

hasil penelitian

27

Biodata ketua dan anggota tim peneliti serta mahasiswa yang terlibat

FORMAT BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Budi Arsika, SH.,LLM L/P

2. Jabatan Fungsional Lektor

3. Jabatan Struktural -

4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 198106102005011003

5. NIDN 0010068102

6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 10 Juni 1981

7. Alamat Rumah Jl. Tukad Pancoran I/18 Panjer-Denpasar

8. Nomor Telepon/Faks /HP 081936281062

9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Bali No.1, Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666 / Fax. 0361-234888

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Lulusan yang telah dihasilkan 20 orang mahasiswa bimbingan skripsi

13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Internasional

2. Hukum Organisasi Internasional

3. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

4. Hukum Hak Asasi Manusia Lanjutan

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-3 NamaPerguruanTinggi Fakultas Hukum

Universitas Udayana Faculty of Law

Maastricht

University

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Globalisation and

Law

TahunMasuk 1999 2008 Tahun Lulus 2003 2009 JudulSkripsi/Thesis/Disertasi Kebijakan Politik

Luar Negeri

Indonesia dalam

Keanggotaan

ASEAN Pasca

Reformasi Politik

The Resilience of

the Non Interference

Concerning Human

Rights Issues under

ASEAN Charter

NamaPembimbing/Promotor Herman

Suryokumoro, SH,

MS Setyo Widagdo, SH,

MHum

Prof. Dr. Fons

Coomans

28

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

NO Tahun Judul Penelitian Sumber Dana Jumlah Dana

1 2010 Penggunaan Nominee

Methode untuk

Kepemilikan Tanah oleh

Warga Negara Asing

(Studi Perbandingan

dengan Hak Pakai atas

Tanah untuk Warga

Negara Asing)

diKabupaten Badung

dan Kota Denpasar

Anggaran DIPA Universitas

Udayana Tahun 2010

No 161/023-04xx/2010

Rp. 7.500.000,-

2 2010 Pelaksanaan Teknik

Perancangan Kontrak

Sewa-Menyewa di Desa

Sidekarya Kecamatan

Denpasar Selatan Kota

Denpasar

Anggaran DIPA Universitas

Udayana Tahun 2010

No 161/023-04xx/2010

Rp. 7.500.000,-

3 2011 Penyelesaian Sengketa

Mengenai Aplikasi

Kode Etik Pariwisata

Dunia Melalui World

Committee on Tourism

Ethics

Kerjasama Luar Negeri

NPT Project Nuffic IDN 223

Rp. 20.000.000,-

4 2011 Travel Warning Dalam

Perspektif Hukum dan

HAM

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas Udayana

Dengan Surat Perjanjian

Pelaksanaan Penelitian Nomor :

1637A.8/UN.14/KU.0304/

PERJANJIAN/2011 Tanggal 5 Mei

2011

Rp. 7.500.000,-

5 2012 Implikasi Hukum

Peralihan Status

Perguruan Tinggi

Negeri Menjadi Badan

Layanan Umum (BLU)

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas Udayana

Dengan Surat Perjanjian

Pelaksanaan Penelitian Nomor ::

25.90/UN.

14/LPPM/KONTRAK/2012

tanggal 16 Mei 2012

Rp. 7.500.000,-

6 2013 Implikasi Hukum

Pengadopsian ASEAN

Human Rights

Declaration Bagi

Indonesia

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas Udayana

Dengan Surat Perjanjian

Pelaksanaan Penelitian Nomor :

Nomor : 74.62/UN.1

4.2/PNL.01.03.00/2013 tanggal 16

Mei 2013.

Rp. 7.500.000,-

29

7 2014 Aspek Hukum Hak

Asasi Manusia

Internasional Dalam

Perlindungan Hukum

Terhadap Right of Fair

Trial Warga Negara

Asing Di Indonesia

Dana DIPA BLU Universitas

Udayana

Berdasarkan Surat Perjanjian

Penugasan Dalam Rangka

Pelaksanaan Penelitian Dosen

Muda Tahun Anggaran 2014

Nomor :

237/6/UN14.2/PNL.01.03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

8 2014 Politik Hukum

Pengaturan Sistem

Kepegawaian di

Indonesia Sebelum dan

Setelah disahkannya UU

No.5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara

Dana DIPA BLU Universitas

Udayana

Berdasarkan Surat Perjanjian

Penugasan Dalam Rangka

Pelaksanaan Penelitian Dosen

Muda Tahun Anggaran 2014

Nomor : 237-

10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

9 2014 Hak Kolektif Desa

Pakraman Dalam

Perspektif Hukum Hak

Asasi Manusia

DIPA BLU Universitas Udayana

Nomor DIPA-

023.04.2.415253/2014 tanggal 5

Desember 2013

Rp. 8.333.000,-

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

NO Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat Sumber Dana Jumlah Dana

1 2010 Pengabdian Masyarakat Bagian

Hukum Internasional Fakultas

Hukum Universitas Udayana

Mengenai Permasalahan-

permasalahan Aktual Hukum

Internasional Privat Kepada Para

Pendengar Radio Phoenix FM

Denpasar berdasarkan Keputusan

Rektor UNUD Nomor 1650

/H14.1.11/KP.2010

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

2 2011 Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum

Perencanaan dan Pembangunan Desa

Wisata Kendran Kecamatan

Tegalalang-Kabupaten Gianyar, 24

September 2011

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

3 2011 Diseminasi “Penyelesaian Sengketa

Mengenai Aplikasi Kode Etik

Pariwisata Dunia Melalui World

Committee on Tourism Ethics”

Kepada Para Pemangu Kepentingan

di Bidang Pariwisata di Bali 15

Desember 2011

Dana NPT-Nuffic

Project IDN 223

Rp. 4.000.000,-

30

4 2012 Ceramah Mengenai Pelibatan

Masyarakat Setempat Dalam

Pengembangan Industri Pariwisata

Berdasarkan Kode Etik Pariwisata

Dunia

Dana DIPA

Rp. 4.000.000,-

5 2014 Ceramah Mengenai Teknik Dasar

Penulisan dan Teknik Penulisan

Jurnal Ilmiah Hukum

DIPA BLU

Universitas Udayana

Nomor DIPA-

023.04.2.415253/2014

tanggal 5 Desember

2013

Rp. 8.333.000,-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor NamaJurnal

1 “Kewenangan Konstitusional

Presiden Republik Indonesia

Untuk Membuat Perjanjian

Internasional di Bidang Hak Asasi

Manusia” Jurnal Konstitusi Pusat

Kajian Konstitusi Universitas

Udayana

Volume IV Nomor 1

Juni 2011

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia ISSN

1829-7706

2 Penyelesaian Sengketa Mengenai

Aplikasi Kode Etik Pariwisata

Dunia Melalui World Committee

on Tourism Ethics bersama-sama

dengan Putu Tuni Cakabawa, I

Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made

Maharta Yasa, dan Anak Agung

Sri Utari

Volume 37 Nomor 2

Denpasar Januari

2012, ISSN 0215-

899 X

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum

Universitas Udayana Kertha

Patrika

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar

Ilmiah dalam 5 TahunTerakhir

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat

1 Kegiatan Seminar Ilmiah

Mahasiswa FH UNUD 2010

mengenai “Hukum

Kepariwisataan”

Aspek-Aspek

Hubungan

Internasional dan

Hukum Internasional

Dalam Pariwisata

Global

27 November 2010,

FH-UNUD

2 The 2nd

Centre for International

Law Studies Faculty of Law

Universitas Indonesia (CILS)

Conference 2011, International

Conference on ASEAN‟s Role in

Sustainable Development”,

Advancing ASEAN

Human Rights

Norms Through

External Relations :

Capacity,

Advantages, and the

Potential For

External Interference

21-22 November 2011,

Universitas Gadjah Mada,

Jogjakarta

31

3 Workshop Aktualisasi Kode Etik

Kepariwisataan Dunia Dalam

Upaya Meningkatkan Daya Saing

Pariwisata Indonesia

Inkorporasi Kode

Etik Pariwisata

Dunia ke Dalam

Kurikulum

Pendidikan Hukum

di Indonesia

2-3 April 2012, Bandung

4 International Seminar on Tourism

Law

Settling Dispute in

the Tourism Industry

: The Global Code of

Ethics for Tourism

and The World

Committee on the

Tourism Ethics

(bersama Prof. Dr.

Michael G. Faure)

18-19 Mei 2012, Gedung Pasca

Sarjana Universitas Udayana,

Bali.

5 Seminar Bagian Hukum

Internasional

Kepentingan

Nasional Indonesia

Dalam Pengesahan

Perjanjian-Perjanjian

Internasional di

Bidang Hak Asasi

Manusia (bersama

Anak Agung Sri

Utari, SH.,MH)

20 Oktober 2012,

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

6 The 4th

International Graduate

Students Conference on Indonesia

Climate Injustice

and Local Values:

The Practice of

Traditional

Community in Bali

30-31 Oktober 2012

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

7 International Conference on CSR

and Sustainable Development,

jointly conducted by Faculty of

Law Brawijaya University and

Utrecht University

The Right to

Development and

the Environmental

Sustainability under

the ASEAN Human

Rights Declaration

(bersama dengan I

Nyoman Suyatna

dan I Ketut Sudiarta)

9-11 April 2013, Universitas

Brawijaya, Malang

8 International Conference

Southeast Asia Legal Education:

‘Preparing Lawyers for

Tomorrow’s Society and

Profession’, jointly organized by

University of Washington Law

School and Faculty of Law

Universitas Airlangga

Bringing Local

Insight into the

Human Rights Law

Teachings (bersama

dengan I Nengah

Suantra dan Ni Made

Nurmawati)

1-2 Oktober 2013, Fakultas

Hukum Universitas Airlangga

Surabaya.

32

9 Diskusi Panel dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia PSNMHII XXVI 2014 “2015 Millenium Development Goals Agenda. What’s Next?”, dengan sub topik “Menentukan

Pembangunan Masa Depan Dunia:

Perspektif Indonesia”

Pencegahan Konflik,

Penyelesaian

Sengketa

Internasional,

dan Diskursus

Mengenai Hak Atas

Pembangunan

4 - 8 Mei 2014, Universitas Udayana, Bali

10 International Seminar on

Traditional Community in a

Global World: Facing ASEAN

Economic Community 2015.

the Protection of

ASEAN’s Cultural

Rights

and the Issue of

Economic

Development

(bersama dengan Ni

Luh Gede Astariyani

dan I Made Wahyu

Chandra Satriana)

25 September 2014,

Denpasar-Bali

11 Conference on Legal Aspects of

Land Rights and the Use of Land

in Asia, Africa, and Europe

The Impact of the

Tourism Industry on

the Right to Land

and the Right to

Water of the Local

Population; a case

study in Bali

(bersama Ni Gusti

Ayu Dyah

Satyawati)

19- 21 Oktober 2014,

Maastricht

12 International Seminar on

Economic Migration (Current

Indonesia-Malaysia Laws), jointly

organized by Faculty of Law

Universitas Udayana and Fakulti

Undang-Undang Universitas

Kebangsaan Malaysia (Faculty of

Law the National University of

Malaysia)

Strengthening the

ASEAN Declaration

on the Protection and

Promotion of the

Rights of Migrant

Workers

(bersama Ni Gusti

Ayu Dyah Satyawati

dan Jimmy Z.

Usfunan)

20 November 2014, Fakultas

Hukum Universitas Udayana

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 TahunTerakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

1 Ketika Hukum Berhadapan

Dengan Globalisasi (Editor

bersama Mahendra Putra

Kurnia dan Adi

Kusumaningrum)

2011 269 Universitas Brawijaya

Press (UB Press), ISBN;

978-602-203-020-1

33

2 Sustainable Tourism and

Law (Editor bersama

Michael G. Faure dan Ni

Ketut Supasti Dharmawan)

2012014 330 Eleven International

Publisher

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 TahunTerakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun

Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya

yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat

1

2

3

4

Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi

atau institusi lainnya)

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyat za

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian : Dosen Muda

Denpasar, 10 Pebruari 2015

Pengusul,

(I Made Budi Arsika, SH.,LLM)

NIP. 198006102005011003

34

ANGGOTA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,M.Kn.,LLM L/P

2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli

3. Jabatan Struktural -1

4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19820516 200501 2 020

5. NIDN 0016058202

6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 16 Mei 1982

7. Alamat Rumah Jl. Kerta Petasikan IX/11, Denpasar 80224

8. Nomor Telepon/Faks /HP 08179764001

9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Bali No. 1 Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666/Fax. 0361-234888

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Lulusan yang telah dihasilkan 20 orang bimbingan skripsi

13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Administrasi Negara

2. Ilmu Administrasi Negara

3. Hukum Agraria

4. Hukum Kepariwisataan

5. Bahasa Inggris Hukum

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-2

Nama Perguruan

Tinggi

Universitas Udayana Universitas

Gadjah Mada

Maastricht University

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Magister

Kenotariatan

Globalisation and Law

Tahun Masuk 2000 2004 2008

Tahun Lulus 2004 2006 2009

Judul Skripsi/Thesis Kewenangan

Pemerintah Daerah

Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Kewenangan

Pejabat Lelang

Kelas I Untuk

Membeli Barang

Bergerak Dalam

Lelang Non

Eksekusi di

KP2LN Denpasar

The Right to be

Registered After Birth

and Its Correlation with

the Right to Education

in Indonesia

(Comparative Analysis

with International

Human Rights Law)

Nama Pembimbing I Nyoman Suyatna,

SH.,MH dan (Alm) I

Gusti Bagus Putra

Samajaya, SH

Dwi Haryati,

SH.,MH

Prof. Dr. Fons

Coomans

35

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2010 Normatifisasi Falsafah Tri Hita

Karana Dalam Produk Hukum

Pemerintah Provinsi Bali di Bidang

Kepariwisataan

Dana DIPA

Universitas Udayana

No : 0161/023-

04.2/XX/2010

Tanggal 31

Desember 2010

Rp. 50.000.000,-

2. 2010 Inventarisir Produk Hukum

Kepariwisataan Pemerintah

Provinsi Bali Berkaitan Dengan

Nilai Palemahan Dalam Konsep Tri

Hita Karana Sebagai Perwujudan

Pelaksanaan Pariwisata Budaya

Dana DIPA

Universitas Udayana

No : 161/023-04.

XX/2010

Tanggal 31

Desember 2010

Rp. 7.500.000,-

3. 2011 Implementasi Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 16 Tahun

2009 Berkaitan Dengan Penetapan

Kawasan Tempat Suci Pura Sad

Kahyangan Sebagai Kawasan

Pariwisata (Studi Kasus Pada

Kawasan Tempat Suci Pura

Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan

Kabupaten Badung)

Project Nuffic IDN

223 Tahun Anggaran

2011

Surat Perjanjian

Pelaksanaan

Penelitian No:

09/Research/NPT-

Nuffic-FL-

UNUD/II/2011

Tanggal 4 Februari

2011.

Rp. 20.000.000,-

4 2011 Travel Warning Dalam Perspektif

Hukum dan HAM

Dana DIPA

Universitas Udayana

Nomor

1637a.8/Un.14/Ku.0

304/Perjanjian/2011

Tanggal : 5 Mei

2011

Rp. 7.500.000,-

5 2012 Implikasi Hukum Peralihan Status

Perguruan Tinggi Negeri Menjadi

Bahan Layanan Umum (BLU)

Dana DIPA

Penelitian Dosen

Muda

Rp. 7.500.000,-

6 2013 Implikasi Hukum Pengadopsian

ASEAN Human Rights Declaration

Bagi Indonesia

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas

Udayana

Dengan Surat

Perjanjian

Pelaksanaan

Penelitian Nomor :

Nomor : 74.62/UN.1

4.2/PNL.01.03.00/20

13 tanggal 16 Mei

2013.

Rp. 7.500.000,-

36

7 2013 Tinjauan Yuridis Perizinan

Bangunan di Sempadan Tebing

Batur, Kintamani-Bangli

SK Rektor Unud No.

1740/UN14.1.11/201

3 tanggal 1 Mei

2013

Rp. 5.027.000,-

7 2014 Aspek Hukum Hak Asasi Manusia

Internasional Dalam Perlindungan

Hukum Terhadap Right of Fair

Trial Warga Negara Asing Di

Indonesia

Dana DIPA BLU

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat

Perjanjian

Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan

Penelitian Dosen

Muda Tahun

Anggaran 2014

Nomor :

237/6/UN14.2/PNL.

01.03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

8 2014 Politik Hukum Pengaturan Sistem

Kepegawaian di Indonesia Sebelum

dan Setelah disahkannya UU No.5

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

Dana DIPA BLU

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat

Perjanjian

Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan

Penelitian Dosen

Muda Tahun

Anggaran 2014

Nomor : 237-

10/UN14.2/PNL.01.

03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2011 Peningkatan Pemahaman Tugas dan

Fungsi Instrumen Birokrasi Desa

dalam Peraturan Pemerintah No.72

Tahun 2005 di Desa Batur

Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Bangli.

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

2. 2012 Pengenalan Kedudukan Akta

Notaris Untuk Legalisasi Hubungan

Hukum Masyarakat

Dana Pengabdian

Masyarakat dari

Magister

Kenotariatan FH-

UNUD

Rp. 4.000.000,-

3 2013 Penyuluhan Hukum Pertanahan dan

Hak Waris di Desa Sulangai,

Kecamatan Petang, Kabupaten

Badung

SK. Rektor Unud

No.

1741/UN14.1.11/P

P/2013 tgl 1 Mei

2013

Rp. 4.000.000,-

37

4 2013 Sosialisasi tentang Keberadaan

Perempuan dalam Badan

Permusyawaratan Desa

Berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah

di Desa Sumerta Kauh Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar,

Provinsi Bali

Surat Perjanjian

Penugasan

Pengabdian Kepada

Masyarakat No.

27.16UN.14/PKM.

01.03.00/2013

Tanggal 16 Mei

2013

Rp. 4.000.000,-

5 2013 Penyuluhan Hukum Sosialisasi

Tentang Pentingnya Pendaftaran

Tanah di Desa Sembung Sobangan,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Badung

Surat Perjanjian

No.616./XI/M.Kn/

UN.14.4/ KU/2013

Tanggal 1

November 2013

Rp. 4.000.000,-

6 2014 Sosialisasi Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 tentang Desa di Desa

Tangkup, Kecamatan Sidemen,

Kabupaten Karangasem

Surat Tugas No.

810A/UN.14.1.11/

TU.00.00/2014

tanggal 5 Mei 2014

Rp.7.250.000,-

7 2014 Ceramah Mengenai Teknik Dasar

Penulisan dan Teknik Penulisan

Jurnal Ilmiah Hukum

DIPA BLU

Universitas

Udayana Nomor

DIPA-

023.04.2.415253/2

014 tanggal 5

Desember 2013

Rp. 8.333.000,-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal

1. Hak Untuk Mendapat Pendidikan (The

Right to Education) Sebagai Hak Asasi

Manusia dan Hak Konstitusional di

Indonesia

Volume IV No. 1

Juni 2011

ISSN 1829-7706

Mahkamah

Konstitusi

Republik

Indonesia ISSN

1829-7706

2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi

Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan

Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci

Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan

Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan

Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung)

Vol. 33 No.2 Juli

2008

ISSN 0215-899 X

Jurnal Ilmiah

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

Kertha Patrika

38

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan /

Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1. Diseminasi Rancangan

Undang-Undang Tentang

Lelang.

Pembahasan RUU Lelang 17 Juni 2010

Hotel Inna Sindhu

Beach, Denpasar.

2. Seminar Nasional Hukum dan

Globalisasi diselenggarakan

Dalam Rangka HUT FH dan

BKFH UNUD Ke-47 Serta

Dies Natalis ke-49 Universitas

Udayana.

Perkembangan Pengaturan

Disiplin PNS Dalam Era

Globalisasi

17 September 2011,

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana, Denpasar.

3. The 2nd CILS International

Conference 2011 ”The

ASEAN’s Role in Sustainable

Development”.

Towards a Common

Agreement on Educational

Cooperation on Human

Rights Education in ASEAN

to Promote Human Rights

Awareness for the Youth

21-22 November

2011

Universitas Gadjah

Mada, Jogjakarta

4 Seminar dan Workshop

Nasional 2014 ALSA National

Chapter Indonesia “Shaping

Indonesia Future Tourism Law

Towards Sustainable Tourism

for Tomorrow”

Pengaruh Pariwisata terhadap

Lingkungan

2 Juli 2014, Hotel

Mercure Bali

Homeland Kuta,

Badung-Bali.

5 International Seminar on

Traditional Community in a

Global World: Facing ASEAN

Economic Community 2015.

Balinese Adat Community

Facing ASEAN Community

2015

(bersama dengan A.A Istri

Ari Atu Dewi dan Made

Mahartayasa)

25 September 2014,

Denpasar-Bali

6 Conference on Legal Aspects

of Land Rights and the Use of

Land in Asia, Africa, and

Europe

The Impact of the Tourism

Industry on the Right to Land

and the Right to Water of the

Local Population; a case

study in Bali (bersama I

Made Budi Arsika)

19- 21 Oktober

2014, Maastricht

7 International Seminar on

Economic Migration (Current

Indonesia-Malaysia Laws),

jointly organized by Faculty of

Law Universitas Udayana and

Fakulti Undang-Undang

Universitas Kebangsaan

Malaysia (Faculty of Law the

National University of

Malaysia)

Strengthening the ASEAN

Declaration on the Protection

and Promotion of the Rights

of Migrant Workers

(bersama I Made Budi Arsika

dan Jimmy Z. Usfunan)

20 November 2014,

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

39

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5

Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya

yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi

atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian : Dosen Muda

Denpasar, 10 Pebruari 2015

Pengusul,

(Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.kn, LLM)

NIP. 19820516 200501 2 020

40

ANGGOTA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH L/P

2. Jabatan Fungsional Lektor

3. Jabatan Struktural -

4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19710313 200502 2 003

5. NIDN 0013037106

6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 13 Maret 1971

7. Alamat Rumah Jln. Anyelir No.22 Denpasar

8. Nomor Telepon/ HP (0361) 8747223 / 08155744872

9. Alamat Kantor Jln. Pulau Bali No. 1 Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. (0361) 234888

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Pidana

2. Hukum Kesehatan

3. Hukum Pidana Lanjutan

4. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP

5. Victimologi

6. Kriminologi

7. Penologi

8. Hukum HAM Lajutan

9. Ilmu Negara (Tutor)

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2

Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas Udayana

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Tahun Masuk 1990 2008

Tahun Lulus 1995 2011

Judul Skripsi/Thesis Pemeriksaan Kesehatan

Pranikah di kaitkan dengan

UU No. 1 Tahun 1974

Eksistensi Keterangan Ahli Dalam

Proses Pembuktian Peradilan Pidana

Nama Pembimbing Dra. Ida Ayu Astika - Dr. I Gst Kt Ariawan, SH.,MH

- I Wayan Tangun Susila, SH.,MH

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian

Pendanaan

Sumber *) Jml

(Juta Rp.)

1. 2008 Aspek Hukum Penerapan Sistem Pelayanan Satu

Atap (One Stop Service) Proses Perizinan

Penanaman Modal Dalam Menunjang Pariwisata

Bali

Dosen Muda,

DIPA PNBP

7.500.000,-

41

2. 2010 Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing

Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali

NPT Project

Nuffic IDN

223

20.000.000,-

3. 2011 Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dosen Muda,

DIPA PNBP

7.500.000,-

4. 2012 Pengaturan Pengawasan Terhadap Terpidana

Bersyarat Dosen Muda,

DIPA PNBP

7.500.000,-

5. 2012 Praktik Monopoli Dalam Korporasi Sebagai Tindak

Pidana Ekonomi DIPA FH

UNUD

2.812.500,-

6. 2012 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

dlm Pelaksanaan Jabatan Notaris

Dana DIPA

Kenotariatan

6.000.000,-

7. 2013 Eksistensi Pidana Mati Dalam Penerapan

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dana DIPA

UNUD

13.000.000,-

8. 2014 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam

Penangguhan penahanan

Dana PNBP

DIPA-BLU

10.000.000,-

9. 2014 Aspek Hukum Hak Asasi Manusia

lnternasional Dalam perlindungan Hukum

Dana PNBP

DIPA-BLU

10.000.000,-

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *)

Jml (Juta Rp.)

1. 2009 Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

DIPA PNBP 4.000.000,-

2. 2010 Konsultasi dan Pembinaan Awig-Awig di

Desa Pekraman, Abang Tegalalang Gianyar

DIPA PNBP 4.000.000,-

3. 2012 Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan

Narkotika Dan Psikotropika

Di Sekaa Teruna-Teruni Br Pande

Desa Jegu-Tabanan

Anggaran

B.O. PTN

Tahun 2012

4.500.000,-

4. 2012 Sosialisasi Undang-Undang Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Di Desa Krambitan, Kec.

Kerambitan, Kabupaten Tabanan

DIPA

Fakultas

Hukum

UNUD

2.812.500,-

5. 2012 Sosialisasi Pembekalan Materi Tindak

Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta

Notaris

Dana Prodi

Magister

Kenotariatan

4.000.000,-

6. 2013 Sosialisasi Peran dan Fungsi Notaris Dalam

Sebuah Perjanjian di Br. Tengah Desa

Kerambitan Kabupaten Tabanan

Dana Prodi

Magister

Kenotariatan

4.000.000,-

7. 2014 Sosialisasi Malpraktek Ditinjau Dari Sudut

Pandang Pidana Dan Etik Kedokteran

PNBP,

DIPA-BLU

UNUD

5.000.000,-

42

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal

1. Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan ISSN: 0215-899X,

Vol.3/ Januari 2008

Jurnal Hukum

Kertha Patrika

2. Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing

Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali

ISSN: 0215-899X,

Vol. September

2011

Jurnal Hukum

Kertha Patrika

3. Hak Memperoleh Bantuan Hukum Sebagai

Penghargaan Atas HAM Sipil Dalam

Konstitusi Indonesia

ISSN: 1829-7706,

Vol: IV/No.2

November 2011

Jurnal Konstitusi

PKK-FH UNUD

4. Eksistensi Hukuman Mati Ditinjau Dari

Perspektif Hak Asasi Manusia (Hak Untuk

Hidup)

ISSN: 1693-5934,

Vol.1 Maret 2012

Jurnal Advokasi

FH-Mahasaraswati

Dps

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan /

Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1.

2.

3.

Dst.

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

43

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5

Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya

yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi

atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Muda

Denpasar, 10 Pebruari 2015

Sagung Putri M.E. Purwani, SH,MH

NIP. 19710313 200502 2 003

.

44

PEMBIMBING

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : I Ketut Sudiarta,SH.,MH

NIP/NIK : 19621505 1988 03 1 004

Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 15 Mei 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda

Agama : Hindu

Golongan/Pangkat : Pembina / IV/a

Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Alamat : Jln P. Bali Nomor.1 Denpasar.

Tlp/Fax : (0361) 222666/ Fax. 234888

Alamat Rumah : Jln Katrangan N0. 51 Denpasar Timur. Kode Post

80365

Tlp./Fax : 081933029928

Alamat e-mail : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/ Bidang Studi

1985 S1 Universitas Udayana Hukum Administrasi

2005 S2 Universitas Udayana Hukum Pemerintahan

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun Pelatihan Penyelenggara

2003 Pelatihan Legal Drafting CLD ( Center Legal

Drafting) Fakultas Hukum

UNUD.

2007 Pelatihan TOT( Training of Trainers )

Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Ketetapan MPR RI.

Setjen MPR RI.

2008 Mengikuti Visit Orientasi Program

Kerjasama FH UNUD- Nuffic Belanda di

Universitas Maastricht Belanda.

MUNDO Maastricht

University Belanda.

2010 Pelatihan pengajaran dengan metode PBL Project Kerjasama Fakultas

Hukum UNUD-Fakultas

Hukum Universitas

Maastricht Belanda.

45

PENGALAMAN JABATAN

Tahum........s/d ....... Jabatan Institusi

1999-2003 Sekretaris bagian

Hukum Administrasi

Negara

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

2006-2009 Ketua bagian Hukum

Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

2009-2012 Ketua bagian Hukum

Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

2007-2012 Secretary Procejt

Pogram Hukum UNUD

dengan NUFFIC

Belanda

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/Program Tahum....s/d .......

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

Tahun Pembimbingan/Pembinaan

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana

2007 Penerapan Hukum Dalam Pemberian

Dana Bergulir di lembaga

Pembinaan Terpadu Industri Kecil

Dagang Kecil Propinsi Bali

Anggota Dippa Dirjen Dikti

2008 1. Kajian Normatif terhadap

Pemberdayaan Penyandang

Cacat Provinsi Bali.

2. Kajian terhadap RIPPDA

Kabupaten Wakatobi Sulawesi

Tenggara.

3. Naskah Akademik Rancangan

Perda Pelayanan Perijinan

Pemkot Denpasar.

Anggota

Anggota

Anggota

Pemda Provinsi Bali

Pemda Provinsi

Sulawesi tenggara

Pemkot Denpasar

2009 1. Penyusun Naskah Akademik

Rancangan Perda Gepeng Dinas

Sosial Provinsi Bali.

2. Penyusun kajian naskah

akademik Penyesuaian produk-

produk hukum Pemda Kabupaten

Badung bidang Kepariwisataan

Anngota

Anggota

Pemda Pemprov Bali

Pemda Badung

46

PENGALAMAN PENELITIAN

2010 1. Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Perda Pajak Air

Tanah di kota Denpasar

2. Penyusunan naskah Akademik

Rancangan Perda Retribusi Ijin

Mendirikan Bangunan di kota

Denpasar.

Anggota

Anggota

Pemkot Denpasar

Pemkot Denpasar

2011 1. Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Perda Retribusi

Biaya Cetak KTP dan Akta

Kelahiran di Kota Denpasar

2. Sebagai anggota tim penyusunan

naskah Akademik Rancangan

Perda Pengelolaan Barang Milik

Daerah Kabupaten Jembrana.

Anggota

Anggota

Pemkot Denpasar

Pemkab Jembrana

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun Judul Penerbit/Jurnal

B. Makalah/Poster

Tahun Judul Penyelenggara

2007 Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di

Propinsi Jawa Timur yang berwawasan

Lingkungan”

Pusat Studi Hukum dan

Demokrasi Jawa Timur

2008 Konsolidasi Terarah Perda Tata Ruang

Wilayah Bali

Jaringan Masyarakat Bali

di Denpasar

2009 Tanah Negara dari aspek Hukum.

Biro Tata Pemerintahan

Provinsi Bali

2010 i. Kilas Balik Pelaksaan Otonomi Daerah

Melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) dari

aspek Hukum.

ii. Masalah Kependudukan dari Aspek

Hukum.

Program S2 ( Magister) FT

Unud

Biro Tata Pemerintahan

Provinsi Bali

2011 1. Kajian Normatif Perda Provinsi Bali No

16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun

2009-2029 Serta Strategi

Implementasinya.

2. Pemberdayaan Kawasan Suci Kajian

Dari Perspektif Perda Provinsi Bali No

16 Tahun 2009

1. Denpasar Lawyer

Club-Aliansi Jurnalis

Indonesia Denpasar

2. IHDN Denpasar, PHDI

Bali dan Veda Poshana

Asram

47

3. Kajian Normatif Terhadap Efektifitas

Perda Provinsi Bali No 16 Tahun 2009

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Serta

Strategi Implementasinya

4. Perlindungan Tenaga Kerja Daerah dan

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional di

Daerah.

5. Tindak Lanjut Pengaturan Perda Provinsi

Bali No 16 Tahun 2009 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun

2009-.

3. Universitas Udayana

4. Bless Institute Jakarta

5. IHDN Denpasar, PHDI

Bali dan Veda Poshana

Asram

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara

2007. Sebagai pembicara ”Usaha Pengelolaan

Minyak dan Gas Bumi di Propinsi Jawa Timur

yang berwawasan Lingkungan” Tgl 24-25

April

Pusat Studi Hukum

dan Demokrasi Jawa

Timur

2008. Sebagai pembicara, dalam Seminar Tata Ruang

Bali “ Konsolidasi Terarah Perda Tata Ruang

Wilayah Bali. Tanggal 15 Oktober

Jaringan Masyarakat

Bali di Denpasar

2009. Sebagai pembicara dalam Bintek Tanah Negara

dari aspek Hukum.

Biro Tata

Pemerintahan

Provinsi Bali

2010 1. Pembicara dalam Seminar Nasional

Perencanaan dan Manajemen Spasial:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan

Pariwisata Etnik, 19 Juni 2010.

2. Sebagai pembicara dalam Bintek tentang

Persoalan Kependudukan dari Aspek

Hukum.

Program Magister

Arsitektur UNUD

Biro Tata

Pemerintahan

Provinsi Bali

2011 1. Sebagai pembicara dalam seminar dan

lokakarya ”Kemenangan Publik Dalam

Silang Pendapat RTRWP Bali, tanggal 11

Maret 2011.

2. Sebagai pembicara Seminar Ketahanan dan

Pemberdayaan krama bali Dalam

Implementasi Kawasan Suci menuju Bali

Shanti dan Jagadhita, pada tanggal 16 April

2011

3. Sebagai pembicara dalam seminar nasional

Membangun Bali Dalam Kerangka Tata

Ruang Wilayah Provinsi, diselenggarakan

tanggal 6 Mei 2011.

1. Denpasar Lawyer

Club-Aliansi

Jurnalis Indonesia

Denpasar

2. IHDN Denpasar,

PHDI Bali dan

Veda Poshana

Asram

3. Universitas

Udayana

48

4. Pembicara dalam Bintek anggota DPRD

Kabupaten Sidoardjo tentang Perlindungan

Tenaga Kerja Daerah dan Penyelenggaraan

Pendidikan Nasional di Daerah, pada tanggal

8 Mei 2011.

5. Pembicara dalam Lokakarya Ketahahan

Masyarakat Krama Bali dan Pemberdayaan

Kawasan Suci 31 Mei-01 Juni 2011 di

Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.

4. Bless Institute

Jakarta.

5. IHDN Denpasar,

PHDI Bali dan

Veda Poshana

Asram

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Kegiatan

2003 Instruktur IT dalam Pelatihan Kontrak Bisnis yang dilakukan oleh Center for Comercial Law Economic ( CCLE ) Universitas Udayana bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNUD.

2004 Instruktur IT Dalam Pelatihan Tambahan ( Retooling Programme) bidang Hukum Kontrak yang dilakukan oleh CCLE UNUD bekerjasama dengan LPM UNUD.

2006 1. Memberikan penyuluhan Hukum melalui Radio Janger Polda Bali bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Ruang.

2. Memberikan pelatihan penulisan Karya Ilmiah Bidang Sosial (Hukum) di SMA Negeri 3 Denpasar.

3. Sebagai Instruktur IT pada pelatihan-pelatihan dalam Program SP4 FH UNUD Batch 3.

2008 1. Sebagai anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Pemberdayaan Penyandang cacat Provinsi Bali.

2. Sebagai anggota tim penyusunan naskah RIPPDA Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara.

3. Sebagai anggota tim penyusunan naskah Akademik Rancangan Perda Pelayanan Perijinan Pemkot Denpasar.

2009 1. Sebagai anggota tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Perda Gepeng Dinas Sosial Provinsi Bali.

2. Sebagai anggota tim penyusun kajian naskah akademik Penyesuaian produk-produk hukum Pemda Kabupaten Badung bidang Kepariwisataan.

2010 1. Sebagai anggota tim penyusunan naskah Akademik Rancangan Perda Pajak Air Tanah di kota Denpasar

2. Sebagai anggota tim penyusunan naskah Akademik Rancangan Perda Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di kota Denpasar.

3. Sebagai anggota dalam acara Mengenal Anatomi Peraturan Daerah bagi Mahasiswa Semester Pertama (I) di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2011 1. Sebagai anggota tim penyusunan naskah Akademik Rancangan Perda Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Kelahiran di Kota Denpasar

2. Sebagai anggota tim penyusunan naskah Akademik Rancangan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jembrana.

49

Surat Pernyataan Personalia Penelitian

SURAT PERNYATAAN PERSONALIA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama Lengkap : I Made Budi Arsika, SH.,LLM

NIP/NIDN : 198106102005011003

PS/Fakultas : Hukum

Status dalam Penelitian / Pengabdian*) : Ketua/Anggota *)

2. Nama Lengkap : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM

NIP/NIDN : 19820516 200501 2 020

Fakultas/P.S. : Hukum

Status dalam Penelitian / Pengabdian*) : Ketua/Anggota *)

3. Nama Lengkap : Sagung Putri M.E. Purwani, SH,MH

NIP/NIDN : 19710313 200502 2 003

PS/Fakultas : Hukum

Status dalam Penelitian / Pengabdian*) : Ketua/Anggota *)

Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun proposal penelitian yang

berjudul “Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Bagi

Tenaga Kerja Asing Di Bali”dengan jumlah usulan dana sebesar Rp.10.000.000,-

(Sepuluh Juta Rupiah). Apabila proposal ini disetujui maka kami secara bersama-sama

akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian ini sampai tuntas sesuai

dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan

Penelitian/Pengabdian.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Jimbaran, 11 Pebruari 2015

(Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM) (I Made Budi Arsika, SH.,LLM)

NIP. 19820516 200501 2 020 NIP. 19810610 200501 1 003

(Sagung Putri M.E. Purwani, SH,MH)

NIP. 19710313 200502 2 003