Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan ...

1

Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020

Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan

Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan

Transnasional Terorganisir

Evi Masrifatin Silvia Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

[email protected]

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hingga transportasi telah

memudahkan aktivitas dalam segala hal termasuk menghubungkan antar negara di

dunia dan membuat jarak semakin mudah dijangkau. Perkembangan ini terjadi

pula terhadap perkembangan terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Jurnal

ini menawarkan penelitian tentang kejahatan transnasional terorganisir berupa

perdagangan dan penyelundupan Manusia dengan menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kejahatan

perdagangan dan penyelundupan Manusia merupakan bagian dari kejahatan yang

serius. Dengan didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Kejahatan

tersebut diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan

Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational

Organized Crime) beserta protokolnya yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Penanganan secara efektif dilakukan antar negara dengan membentuk

perjanjian penyerahan pelaku kejahatan transnasional terorganisir berbentuk

Perjanjian Ekstradisi atau Mutual Legal Assistance serta memperkuat penegakan

aparat antar negara untuk menyelidiki dan melakukan penangkapan terhadap

pelaku kejahatan. Perlu kewaspadaan terhadap jenis kejahatan transnasional

terorganisir berupa perdagangan dan penyelundupan Manusia dengan metode dan

dengan tujuan apapun.

Kata Kunci : Kejahatan Transnasional Terorganisir, Konvensi Internasional

Abstract

The development of science, technology, and transportation have made

distance more accessible. This journal offers studies on the problem of trafficking

and the smuggling of people by using descriptive qualitative research methods. It

aims to find out transnational organized crime as a serious crime. It's regulated in

the International Convention Against Transnational Organized and its protocol

established by the United Nations. Effective handling is carried out between

countries by forming agreements to hand over transnational organized crime in

the form of Extradition Agreement or Mutual Legal Assistance and strengthening

the enforcement of international police to arrest perpetrators. Be aware of the

crime of trafficking and people smuggling by any method and for any purpose.

2


Keywords : Organized Transnational Crime, International Convention.

PENDAHULUAN

Seiring arus globalisasi

yang semakin menguat, banyak isu

yang diperbincangkan oleh

masyarakat global, mulai dari isu

ideologi hingga isu yang merupakan

dampak dari globalisasi. Dampak

dari globalisasi tentu ada yang positif

seperti semakin meluasnya

kesempatan dan jaringan yang tidak

terbatas hingga ke berbagai wilayah

negara. Namun globalisasi juga

memiliki sisi negatif, kesempatan

dan jaringan tersebut dapat

digunakan untuk melakukan hal yang

dapat merugikan negara-negara.

Seperti kejahatan yang timbul

sebagai efek negatif globalisasi

biasanya merupakan kejahatan

transnasional yang meresahkan.

Berbagai faktor yang

memunculkan beragam jenis

kejahatan transnasional yakni

keinginan individu atau kelompok

untuk memasuki suatu negara tanpa

batas. Perkembangan teknologi

informasi di era globalisasi menjadi

bagian dari adanya kejahatan lintas

negara yang teroganisir di kehidupan

yang modern ini. Sehingga kejahatan

transnasional semakin meluas, bukan

hanya antar negara yang berdekatan

melainkan dapat melampaui wilayah

negara yang lebih jauh.

Istilah „transnasional‟

digunakan dalam Konvensi

Internasional Tentang Melawan

Kejahatan Transnasional

Terorganisir (United Nations

Convention Against Transnational

Organized Crime atau UNTOC).

Dalam perkembangan dunia

kejahatan transnasional telah lama

menjadi sebuah ancaman yang cukup

serius dalam keamanan dan

kesejahteraan masyarakat

internasional, di lain itu kejahatan

transnasional terorganisir menjadi

bisnis yang sangat menguntungkan.

Berbagai penyimpangan

yang termasuk dalam kejahatan

transnasional, seperti eksploitasi

sumber daya alam maupun sumber

daya manusia yang berdampak

kepada kelangsungan makhluk

hidup. Dampak dari kejahatan

3


transnasional pun beragam, seperti

kemiskinan dan berbagai konflik

sebagai akibat dari kejahatan

transnasional, Sifatnya yang dapat

melintasi batas wilayah suatu negara

memiliki dampak bagi negara

lainnya dan menjadikan perbuatan

tersebut menjadi berbahaya dan

merugikan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

(selanjutnya disebut PBB)

mengadakan pertemuan untuk

membentuk sebuah konvensi

mengenai Kejahatan Lintas Negara

yakni UNTOC atau dikenal dengan

Konvensi Palermo pada rapat

paripurna yang ke-62 pada tahun

2000 dan diratifikasi oleh negara

yang sepakat dengan konvensi

tersebut dalam memberantas

kejahatan transnasional terorganisir.

Dalam konvensi ini terdapat

beberapa macam kejahatan yang

termasuk ke dalam kejahatan lintas

negara, seperti korupsi, pencucian

uang, perdagangan flora dan fauna

yang dilindungi, kejahatan terhadap

benda seni dan budaya, perdagangan

dan penyelundupan Manusia secara

ilegal serta produksi dan

perdagangan gelap senjata api (R.

Azizah, 2016 : 2).

Tidak dapat dipungkiri

kejahatan transnasional terorganisir

yang dampaknya sangat merugikan

banyak pihak salah satunya adalah

perdagangan dan penyelundupan

manusia seiring meningkatnya arus

migrasi antar negara sebagai faktor

kegiatan tersebut. Perdagangan dan

penyelundupan manusia yang sering

terjadi meliputi beberapa kegiatan

seperti perekrutan, penampungan,

pengangkutan, pemindahan, atau

penerimaan seseorang dengan

menggunakan ancaman hingga

penggunaan kekerasan atau bentuk-

bentuk paksaan lainnya. Para pelaku

kejahatan memiliki berbagai cara

dalam melakukan aksinya, mereka

biasanya melakukan kegiatan seperti

penipuan terhadap korban,

pemalasuan identitas hingga

dokumen, penculikan dan

penyekapan, hingga melakukan

penyalahgunaan jabatan bahkan

melakukan konspirasi dengan para

pejabat di beberapa negara. Selain itu

kejahatan transnasional terorganisir

memiliki tujuan yang lain seperti

4


eksploitasi seksual dan perbudakan

yang biasa terjadi kepada wanita dan

anak-anak di bawah umur.

Perdagangan manusia

merupakan salah satu kejahatan yang

dilakukan antar negara dan cukup

sulit untuk diberantas dan dianggap

sebagai perbudakan di masa kini dan

merupakan pelanggaran hak asasi

Manusia (Mochtar Kusumaatmadja,

2003 : 14). Kita tahu bahwa konsep

dasar dari kegiatan perdagangan

manusia adalah penipuan dan

pemalsuan identitas oleh pelaku dan

dilanjutkan oleh aksinya berupa

perekrutan paksa kepada calon

korban yang masuk ke dalam

perangkapnya. Kegiatan tersebut

memiliki tujuan yang beragam,

bukan hanya ekploitasi untuk

dijadikan pekerja tanpa mendapatkan

imbalan juga menjadi pekerja seksual

atau budak dengan menggunakan

cara-cara yang telah disebutkan di

awal. Hal tersebut tidaklah lepas dari

kegiatan lain yang menjadi

pendukung atau konsumen yang

dapat melakukan penyalahgunaan

kekuasaan serta memanfaatkan

jabatan tertentu demi menjaga

lingkaran kegiatan tersebut tetap

berjalan.

Dengan adanya kejahatan

yang bersifat melewati batas

kedaulatan negara, perlu adanya

penanganan yang efektif dengan

melakukan suatu hubungan atau

membentuk sebuah perjanjian yang

dilakukan oleh antar negara. Untuk

mengatasi kejahatan lintas batas

negara tersebut, maka setiap satuan

interpol di berbagai negara perlu

melakukan hubungan dengan

interpol dari negara lain untuk

melakukan penangkapan ke seluruh

negara agar pelaku dapat diadili.

Tujuan peneliti memilih

topik ini adalah begitu maraknya

kejahatan yang bersifat lintas negara

seiring perkembangannya yang

perlahan meluas. Bagaimana upaya

untuk memerangi kejahatan ini yang

telah tersebar hampir di seluruh

dunia dengan metode sembunyi-

sembunyi sehingga menyulitkan

aparat penegak hukum dalam

menyelidiki keberadaan mereka.

Oleh karena itu peneliti menulis

jurnal ini diharapkan dapat

memberikan pengetahuan mengenai

5


kejahatan yang termasuk salah satu

sebagai kejahatan transnasional

terorganisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan

metode penelitian deskriptif dengan

mengunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiono, penelitian

kualitatif menjadi instrumen kunci

dan teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara

menggabungkan analisis data yang

bersidat induktif (MA. Furqon, 2013

: 1). Penelitian ini menghasilkan dan

mengolah data yang dilakukan

setelah melakukan wawancara dan

observasi atau melakukan

pengamatan langsung pada indidu

yang berhubungan dengan Manusia-

Manusia tersebut untuk mendapatkan

data yang sedang diteliti. Selain itu

dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan historis, ini menunjukkan

bahwa perdagangan dan

penyelundupan Manusia memiliki

variasi yang cukup besar di berbagai

wilayah di dunia (Louise Shelley,

2010 : 99).

Penelitian ini ditujukan

untuk mendeskripsikan dan

menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik bersifat

alamiah ataupun rekayasa manusia,

yang lebih memperhatikan mengenai

karakteristik, kualitas, keterkaitan

antar kegiatan. Penggambaran

didasarkan pada kasus-kasus yang

terjadi selama beberapa tahun

terakhir di Asia, Amerika, Afrika,

Eropa dan negara-negara lannya.

Perdagangan dan

penyelundupan Manusia akan terus

berkembang di abad ke-21 yang

mana sebagai akibat dari

ketidaksetaraan ekonomi dan

demografi di dunia, munculnya

konflik dan kemungkinan perubahan

iklim. Upaya yang terkoordinasi dari

pemerintah, masyarakat sipil,

komunitas bisnis, organisasi

multilateral dan media yang

diperlukan untuk membendung

pertumbuhannya. Sumber data

penelitian ini adalah buku, jurnal,

esai, skripsi, dan lain-lain yang

membahas mengenai kejahatan

transnasional.

6


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Dan Penyelundupan

Manusia Sebagai Kejahatan

Transnasional Terorganisir

Salah satu pelanggaran Hak

Asasi Manusia adalah perdagangan

dan penyelundupan manusia secara

tidak resmi yang masih dilakukan

oleh para pelaku di beberapa negara

dengan tujuan ke berbagai negara

pula. Dikatakan pelanggaran hak

asasi manusia karena para pelaku

merampas hak Manusia untuk

mendapatkan hidup dalam kebebasan

dan sejahtera. Tidak hanya itu

perdagangan Manusia ini layaknya

barang yang dapat diperdagangkan

dan tentu saja melanggar hak

Manusia.

Pelanggaran berat hak asasi

manusia di setiap tahunnya, ribuan

pria, wanita, bahkan anak-anak jatuh

ke tangan para pedagang manusia di

negara mereka sendiri atau luar

negeri. Hampir setiap negara

dipegaruhi oleh perdagangan

manusia, baik sebagai negara

asal,transit, atau tujuan tertentu bagi

para korban. Pengertian dari

perdagang Manusia tidak

didefinisikan secara luas, namun

kegiatan tersebut disebutkan dalam

UNODC terdiri dari perekrutan,

pengangkutan, pemindahan,

penyekapan, dan penerimaan

Manusia. Untuk melakukan kegiatan

tersebut para pelaku dapat

melakukan segala cara, seperti

mengancam atau penggunaan

kekerasan, penculikan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau

jabatan, hingga memberikan bayaran

atau maksud tertentu. Dari

penjabaran di atas dapat penulis

simpulkan bahwa perdagangan

manusia merupakan proses menjebak

korban dengan menggunakan

kekerasan, penipuan, atau pemaksaan

dan mengeksploitasi mereka untuk

keuntungan finansial atau pribadi.

Pengaruh dari perang dingin

dan krisis ekonomi menjadi faktor

meningkatnya angka kejahatan ini

dan akan semakin memberikan

pengarus jika intervensi dalam

penyelesaian tidak berhasil.

Pentingnya komunitas internasional

membuat masalah ini menjadi

pioritas yang lebih tinggi di tingkat

7


kesenjangan sistematik, yang

jangkauannya sangat jauh dalam

permintaan dan pasar konsumen, dan

keuntungan dari bisnis perdagangan

yang berkembang.

Dalam proses perdagangan

terkadang si korban sering mendapat

perlakuan buruk yang sangat

merugikan saat berada di tempat

tujuan, sedangkan pada Manusia-

Manusia yang diselundupkan hanya

datang ke tempat tujuan secara

cuma-cuma. Pedagang ini seringkali

melakukan trik-trik untuk mendapat

korbannya dari yang sederhana

hingga berbahaya seperti merayu,

menipu, mengancam,

mengintimidasi, menggunakan obat-

obatan terlarang hingga menculik

korban. Perdagangan Manusia bisa

berkelompok yang terstruktur, dan

kebanyakan struktur itu berbentuk

piramida sehingga para traffickers

dapat melakukan aksinya lewat

jaringannya (Louise Shelley, 2010 :

84).

Kejahatan perdagangan

manusia sangat kompleks dan

dinamis, terjadi dalam berbagai

konteks dan sulit dideteksi. Salah

satu tantangan terbesar dalam

mengembangkan respon

penanggulangan perdagangan yang

ditargetkan dan mengukur

dampaknya adalah kurangnya data

yang dapat diandalkan dan

berkualitas tinggi terkait dengan

skala perdagangan manusia dan

profil para korban.

Melansir dari Portal Data

Migrasi yang beroperasi di Jerman

korban dari perdagangan Manusia

tidak memandang jenis kelamin bisa

jadi laki-laki, perempuan

transgender, bahkan anak-anak yang

masih di bawah umur; dari setiap

kelompok etnis atau kebangsaan; dan

dari berbagai pendapatan atau tingkat

pendidikan. Apa yang dimaksud

sebenarnya dari kegiatan

perdagangan Manusia adalah para

wanita atau gadis-gadis yang

dikumpulkan dan dieksploitasi

seksual atau direkrut untuk bekerja di

rumah-rumah pribadi dan terjebak

tanpa ada jalan keluar; sedangkan

para pria yang tertipu untuk

mendapatkan tawaran pekerjaan

yang berisiko dan terjebak dalam

kerja paksa di suatu bangunan,

8


pertanian, atau pabrik. Manusia yang

diperdagangkan ini akan

dieksploitasi dalam bentuk apapun,

termasuk dipaksa menjadi eksploitas

seksual, tenaga kerja, pengemis,

kejahatan lain seperti menumbuhkan

ganja atau melakukan jual beli

narkoba, perbudakan rumah

tangga,perkawinan atau pemindahan

organ.

Menurut Harkristuti

Harkriswono, bentuk perdagangan

Manusia seperti: pengiriman tenaga

kerja ke negara lain dengan

menggunakan dokumen yang

dipalsukan; menempatkan para

korban atau tenaga kerja untuk

dieksploitasi menjadi pekerja

seksual; melakukan pernikahan yang

berbatas waktu yang mendapatkan

jaminan finansial; pengiriman calon

pengantin palsu; mengadopi anak

tanpa proses pengangkatan anak

yang sah; serta menculik paksa anak-

anak di bawah umur untuk bekerja

dengan upah sedikit.

Beberapa konvensi

internasional yang dibentuk untuk

mengatur tentang perdagangan

manusia, di antaranya adalah 1)

Konvensi Internasional Untuk

Menghapus Perdagangan Budak

Kulit Putih tahun 1921; 2) Konvensi

Internasional Untuk Menghapus

Perdagangan Perempuan Dan Anak

tahun 1921; 3) Konvensi

Internasional Untuk Menghapus

Perdagangan Perempuan Dewasa

tahun 1933; dan 4) Konvensi

Tenntang Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan tahun 1979.

Diharapkan bagi pemerintah

di setiap negara untuk mengurangi

kasus perdagangan Manusia salah

satunya dengan menahan Manusia-

Manusia yang masuk ke dalam

wilayah kedaulatannya dengan

melalui kendaraan darat, laut,

ataupun udara. Bekerja sama dengan

negara transit dan tujuan, menyita

dana untuk mendukung program anti

perdagangan ilegal, serta

memberikan perlindungan kepada

para korban dan melawan

perdagangan anak.

Secara umum kehadiran

seseorang maupun sekelompok

Manusia di suatu negara dapat

diketahui dalam dua hal. Pertama,

9


orang yang datang tersebut tidak

memiliki latar belakang yang buruk

di negaranya. Kedua, orang yang

datang tersebut memiliki latar

belakang yang buruk di negara

asalnya karena melakukan suatu

kejahatan kemudian melakukan

pelarian diri ke negara lain. Dalam

hal pertama apabila orang tersebut

meresahkan warga negara setempat

hingga melakukan tindakan yang

melanggar hukum, maka terhadap

orang tersebut dapat dikenai

hukuman dengan menyidangnya di

pengadilan di negara dimana ia

berada atau mengusirnya

(mengembalikan ke negara asal),

dengan tindakan tersebut maka

persoalan dianggap selesai. Akan

tetapi terhadap kehadiran

seseManusia yang menjadi buronan

dari negara asalnya akan berbeda

(Wildan Angkasari, 2014 : 49).

Kehadiran Manusia tersebut di

negara di mana ia berada saat ini

untuk menghindari upaya

penangkapan atas dirinya yang

melakukan kejahatan di negara asal.

Bagi penduduk setempat, pelarian

Manusia tersebut ke negara lain

dirasa dapat meresahkan keamanan

dan merasa kepentingannya

dirugikan karena Manusia tersebut

belum mendapatkan hukumannya,

padahal Manusia tersebut telah

melakukan pelanggaran hukum (Adji

Samekto, 2009 : 25).

Pada umumnya para pelaku

perdagangan dan penyelundupan

Manusia tingkat transnasional

memiliki berbagai cara dan upaya

agar terhindar dari tuntutan hukum di

negara asal tempat ia melakukan

kejahatan. Dengan menggunakan

kecanggihan teknologi yang semakin

maju, para pelaku kejahatan dapat

melakukan perencanaan dan

melakukan suatu kejahatan ke suatu

negara tanpa perlu mendatangi

negara tersebut seperti kejahatan

internet dan terkadang dilakukan

secara terorganisir dengan

anggotanya jika kejahatan tersebut

terbentuk dalam satu kelompok.

Semakin banyaknya alat

trasportasi yang mudah diakses, para

pelaku dapat bergerak dengan cepat

dari satu negara ke negara lainnya

dan menyepelekan batas negara

untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana dalam pembahasan

10


sebelumnya mengenai perdagangan

dan penyelundupan Manusia yang

dilakukan secara terorganisir.

Dengan pemalsuan identitas para

pelaku dan korban susah

didentifikasi keberadaannya karena

cara pengangkutan korban dengan

melalui media darat maupun laut.

Batas negara merupakan batas

kedaulatan dan kewenangan suatu

negara dan para aparat penegak

hukum tidak dapat dengan bebas

memasuki wilayah suatu negara atau

meminta bantuan negara lain secara

langsung karena harus melalui

prosedur yang memerlukan waktu

selama beberapa hari.

Dfinisi yang terkandung

dalam Pasal 3 Protkol Perdagangan

Manusia dimaksudkan untuk

memberikan konsistensi dan

konsesus di seluruh dunia mengenai

fenomena perdagangan manusia.

Oleh karena itu UNODC dalam Pasal

5 mensyaratkan bahwa tindakan yang

diatur dalam Pasal 3 diskriminalisasi

dalam undang-undang domestik.

Legislasi dalam undang-undang

domestik tidak perlu mengikuti

bahasa Protokol Perdagangan

Manusia secara tepat, tetapi harus

disesuaikan dengan sistem hukum

domestik untuk memberikan efek

pada konsep-konsep yang

terkandung pada Protokol.

Legislasi nasional harus

mengadopsi luas perdagangan yang

ditentukan dalam Protokol. Definisi

legislatif harus dinamin dan fleksibel

sehingga dapat memberdayakan

kerangka kerja legislatif untuk

merespons secara efektif terhadap

perdagangan yang terjadi lintas batas

dan di dalam suatu negara (bukan

hanya lintas batas) apakah berbagai

tujuan eksploitatif (buan hanya

eksploitasi seksual) menghancurkan

anak-anak. wanita, dan pria. Yang

mana tindakan tersebut berlangsung

dengan atau tanpa keterliatan

kelompok kejahatan yang

terorganisir.

Untuk mengatasi kejahatan

transnasional terorganisir beserta

pelanggaran-pelanggaran lainnya

yang masih berhubungan UNODC

membantu dengan merancang

undang-undang dan menciptakan

strategi nasional anti-perdagangan

manusia yang komprehensif tetapi

11


juga membantu dengan sumber daya

untuk mengimplementasikannya.

Demi mewujudkan keinginan

tersebut negara akan menerima

bantuan khusus termasuk

pengembangan kapasitas dan

keahlian lokal, serta alat-alat praktis

untuk mendorong kerja sama lintas-

perbatasan dalam penyelidikan dan

penuntutan.

Majelis Perserikatan

Bangsa-Bangsa dalam mencegah,

menekan, dan menghukum

perdagangan manusia terutama

kepada perempuan dan anak-anak

yang menjadi tonggak penting dalam

upaya internasional untuk

menghentikan perdagangan manusia

tersebut UNODC menjadi penjaga

Protokol dalam menagani masalah

perdagangan manusia melalui

Program Gobal Melawan

Perdagangan Manusia. Protokol

sebagian besar telah ditandatangani

dan diratifikasi oleh negara-negara

anggota pada Konferensi Politik

Tingkat Tinggi di Palermo, Italia

pada tahun 2000 dan mulai berlaku

pada tahun 2003. Protokol yang

menargetkan area spesifik pada

kejahatan terorganisir, diantaranya

sebagai berikut: Protokol untuk

mencegah, menekan, dan mehukum

pelaku yang melakukan perdagangan

manusia, terutama pada anak dan

perempuan; Protokol menentang

penyelundupan imigran gelap

melalui darat, laut, dan udara; serta

Protokol yang menentang perusahaan

gelap dan perdagangan senjata api,

bagian-bagiannya dan kompenen-

komponennya, serta amunisi.

Protokol ini merupakan

langkah besar ke depan dalam perang

melawan kejahatan transnasional

terorganisir dan menandakan

pengakuan oleh negara anggota

mengenai keseriusan masalah yang

ditimbulkannya, serta kebutuhan

untuk mendorong dan meningkatkan

kerjasama internasional yang erat

untuk mengatasi masalah-masalah

tersebut. Negara-negara yang

meratifikasi instrumen ini

berkomitmen untuk mengambil

serangkaian tindakan terhadap

kejahatan transnasional terorganisir,

termasuk penciptaan kejahatan

domestik (partisipasi dalam

kelompok kriminal terorganisir,

12


pencucian uang, korupsi, dan

obstruksi keadilan); adopsi kerangka

kerja baru dan luas ekstradisi,

bantuan hukum timbal balik, dan

kerjasama dalam penegakan hukum;

promosi pelatihan dan bantuan teknis

untuk membangun atau

meningkatkan kapasitas otoritas

nasional yang diperlukan.

Bantuan hukum timbal balik

(Mutual Legal Assinstance) dalam

masalah pidana merupakan

permintaan bantuan yang berkenaan

dnegan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang diminta (T. Jessica

N. H., 2016 : 3). MLA merupakan

perjanjian yang pemberian bantuan

yang timbul dalam pergaulan

masyarakat dan didasarkan pada

hukum formal negara masing-

masing. Biasanya dalam

pengumpulan dan penyerahan bukti

yang dilakukan oleh penegak hukum

satu negara kepada penegak negara

lain sebagai tanggapan atas

permintaan bantuan. Frasa "Timbal

balik" hanya menunjukkan fakta

bahwa bantuan hukum diberikan

dengan harapan akan dibalas dalam

keadaan yang sama, meskipun timbal

balik tidak selalu merupakan syarat

untuk memberian bantuan.

Sejarah pembentukan MLA

berawal dari kerja sama antar negara

dalam suatu proses saling membantu

dalam hal penyidikan masalah pidana

yang berawal dari kerjasama antar

kepolisian maupun surat yang berisi

tentang permintaan bantuanyang

didasarkan pada sikap saling

menghargai dalam rangka

mendapatkan alat bukti yang

nantinya akan berkembang menjadi

suatu bentuk perjanjian dan berbagai

bentuk bantuan lainnya. “Letters

rogatory” merupakan suatu surat

yang diterbitkan oleh pengadilan

negara lain, adanya surat ini

dikarenakan prinsip kedaulatan (T.

Jessica N. H., 2016 : 3), pengadilan

suatu negara untuk menggunakan

kekuasaan di luar yurisdiksinya

termasuk untuk mendapatkan alat

bukti di luar negeri.

Dalam mengajukan surat

permintaan bantuan hukum, surat

berisi daftar pertanyaan atau tindakan

yang akan dilakukan oleh negara

13


yang mengajukan permintaan ke

negara lain dalam mendapatkan bukti

untuk melakukan penuntutan dan

perintah pembekuan aset, kemudian

dikirimkan ke institusi yang

berwenang di negara tempat di mana

diajukannya permintaan.

Untuk memastikan

penelusuran, pembekuan, penyitaan,

penyitaan, dan pengembalian aset

secara efektif harus dilakukan dari

perjanjian dan konvensi yang

tersedia sebagai dasar dalam

pemberian bantuan hukum timbal

balik. Untuk tujuan ini, negara-

negara harus didorong untuk

mendaftar untuk perjanjian bantuan

bersama internasional dan/atau untuk

menegosiasikan perjanjian multi atau

bilateral.

Bentuk kerjasama ini

muncul dalam praktik pemberantasan

kejahatan yang bersifat transnasioanl

maupun internaioanl yang dilakukan

oleh negara-negara yang terlibat di

dalamnya. Sejarah dalam

pembentukan kerjasama dalam

bentuk ini sangat panjang di dalam

praktiknya. Kerjasama yang diawali

dengan perjanjian yang dilakukan

oleh Pemerintah Amerika Serikat

dengan Pemerintah Swiss yang

dilakukan sejak tahun 1972,

perundingan dilakukan oleh

perwakilan dari kedua negara

tersebut dan serta berlaku efektif

pada tahun 1977.

Berbagai jenis bentuk

kerjasama, baik bersifat multilateral

maupun bilateral sebagai perjanjian

yang dapat dipercaya dalam usaha

koordinasi internasional dalam

memberantas kejahatan yang telah

disepakati sebagai salah satu cara

yang dipercaya dalam

internationallity coordinated efforts

to combat international crimes. Ada

banyak bentuk kerjasama

internasional yang digunakan seperti

bantuan timbal balik yang sudah

disepakati di beberapa negara,

misalnya yang diatur cukup

komperhensif dalam United Nations

Convention Against Corruption

Tahun 2003 dan United Nations

transnational Organized Crime

Tahun 2000. Sedangkan pada tingkat

regional ASEAN, telah disepakati

Treaty Mutual Legal Assistance in

Criminal Matters pada tahun 2004.

14


Perjanjian-perjanjian tersbut tentu

saja berisi mengenai kesepakatan

bersama untuk meningkatkan

eektifitas otoritas penegak hukum

dari para pihak dalam pencegahan,

penyelidikan, dan penuntutan

pelanggaran melalui kerjasama dan

bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana dengan tetap

memperhatikan yurisdiksi dari

negara pihak. Meskipun dengan

adanya perjanjian timbal balik antar

negara yang telah disepakati oleh

negara pihak, juga diperlukan

tindakan lain untuk mendukung

kefektifan aturan dan pelaksanaan

dari perjanjian tersebut. Selain itu

dibutuhkan evaluasi dan monitoring

terhadap kejahatan-kejahatan yang

telah berhasil ditangani, dengan

begitu dapat memperbaharui

substansi dari perjanjian agar sejalan

dengan perkembangan kejahatan

transnasional terorganisir lainnya.

Selain itu penegakan hukum

dalam kerjasama internasional

seperti perjanjian ekstradisi untuk

tujuan penyerahan pelaku kejahatan

sedangkan mutual legal assistance

untuk tujuan bantuan dalam proses

penyelidikan, penuntutan dan

pemeriksaan dalam proses

persidangan (Noer Hasyim, 2017 : 1-

2). Sejak dulu MLAs dilakukan oleh

dua negara atau lebih, sebagaimana

yang dilakukan di berbagai negara

khususnya di antara negara-negara

ASEAN. Usaha-usaha masyarakat

internasional atau negara-negara

dalam mencegah dan memberantas

kejahatan transnasional dapat

dilakukan dengan kerjasama secara

fisik maupun dengan menuangkan

pengaturannya dalam konvensi-

konvensi lama yang sudah berlaku.

Penegakan hukum bagi

pelaku kejahatan transnasional sesuai

dengan perjanjian kerjasama antar

negara, jika mengacu pada asas pacta

sun servanda maka pelaku kejahatan

transnasional dapat dipidana oleh

negara tempat dimana pelaku

melakukan kejahatan dalam batas

teritorial suatu negara atauatau

diserahkan melalui prosedur

ekstradisi kepada negara peminta

yang memiliki yurisdiksi untuk

mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Penegakan hukum mengenai

kasus human trafficking dengan

15


melakukan identifikasi kasus-

kasusnya dengan melakukan operasi

rahasia atau terbuka, menindaklanjuti

petunjuk, dan melakukan

pengawasan terhadap si pelaku.

Protokol formal yang digunakan

untuk mengidentifikasi kasus

perdagangan telah digunakan dan

sedang dalam proses pengembangan.

Untuk melakukan penyelidikan

dibutuhkan kehati-hatian karena tak-

tik para pedagang manusia yang

digunakan dengan mengancam dan

kekerasan terhadap para korban. Para

penegak hukum memiliki peran

penting dalam pemberantasan

perdagangan Manusia.

SIMPULAN

Kejahatan transnasional

merupakan kejahatan yang banyak

dilakukan hampir di seluruh negara.

Namun kita tidak akan pernah tahu

keberadaan mereka karena kelompok

mereka atau tempat usaha mereka

yang tersembunyi atau yang lebih

disebut dengan pasar gelap.

Kejahatan transnasional terorganisir

yang masih dilakukan hingga saat ini

salah satunya adalah perdagangan

Manusia dan penyelundupan

Manusia.

Dimana korbannya tidak

memadang jenis kelamin, usia,

status, etnis, atau kebangsaan

manapun. Faktor perdagangan

Manusia beragam, mulai dari

kemiskinan atau karena lingkungan

hidup. Traffickers akan

menggunakan cara apapun untuk

mendapatkan korbannya, dan

melakukan pekerjaannya di manapun

jika terdapat kesempatan.

Pelakunya pun tidak selalu

Manusia asing atau warga negara

sendiri, individu, sekelompok geng,

jaringan kriminal, atau pekerja

dengan pekerjaan lain, bahkan bisa

berasal dari keluarga sendiri ataupun

teman.

Penegakan hukum untuk

memberantas kejahatan transnasional

tersebut bisa melakukan kerjasama

antar negara untuk menangkap para

pelaku. Mereka akan diproses di

negara di tempat mereka melakukan

kejahatan. Selain itu negara dapat

melakukan ekstradisi jika pelaku

16


kejahatan tersebut merupakan warga

negaranya sendiri.

Kerja sama untuk

pemberantasan kejahatan ini disebut

Mutual Legal Assistance Treaty yang

mana perjanjian ini dibentuk atas

dasar Konvensi Internasional

Tentang Melawan Kejahatan

Transnasional Terorganisir pada

Tahun 2000, dan konvensi lainnya

yang mengatur tentang kejahatan

perdagangan Manusia, perempuan,

dan anak.

Kita semua memiliki

tanggung jawab untuk menjaga

anggota keluarga kita aman dan

meningkatkan kesadaran komunitas

kita tentang perdagangan Manusia.

Dalam upaya meningkatkan

kesadaran akan masalah ini, saya

berkomitmen untuk mengenakan

kesadaran perdagangan Manusia

untuk selalu waspada.

Menjelaskan permasalahan

ini ke masyarakat tentang

perdagangan Manusia dengan segala

bentuknya mungkin membantu

mereka untuk berpikir dua kali untuk

melakukan pekerjaan atau

bersosialisasi dengan Manusia lain.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Kusumaatmaja, Mochtar. (2003),

“Pengantar Hukum

Internasional”, P.T. Alumni,

Bandung.

Samekto, Adji. (2009), “Negara

dalam Dimensi Hukum

Internasional”, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Shelley, Louise. (2010), “Human

Trafficking: A Global

Prespective”, Cambridge

University Press, George

Manson University.

Jurnal

Angkasari. Wildani, (2014),

“Tinjauan Yuridis

Perjanjian Ekstradisi

Terhadap Kejahatan

Ekonomi Dalam

Kepentingan Nasional

Indonesia”, Universitas

17


Trisakti, Jakarta, Lex

Jurnalica Volume 11 Nomor

1, April 2014.

Skripsi

Azizah. R., (2016), “Efektivitas

peran NCB-Interpol

Indonesia serta

implementasi prosedur

ekstradisi berdasarkan

Undang-undang RI No.1

Tahun 1979 dalam proses

ekstradisi pelaku kejahatan

people smuggling Sayed

Abbas”, Universitas

Pasundan Bandung,

Bandung.

Hasyim. Noer, (2017), “Pelaksanaan

Ekstradisi Antar Negara

Dalam Menangani Masalah

Human Trafficking Menurut

Hukum Internasional”,

Universitas Islam Sultan

Agung, Semarang.

Hermanto. T. Jessica Novia, (2016),

“Mekanisme Mutual Legal

Assistance (MLA) Terhadap

Penyelesaian Kejahatan

Yang Diatur Dalam United

Nations Convention Against

Transnational Organied

Crime (UNTOC) Dan

Implementasinya Di

Indonesia”, Universitas

Lampung, Bandar

Lampung.

Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan ...

Documents