Top Banner

Click here to load reader

TUGAS Pak Saleh

Jul 12, 2016

ReportDownload

Documents

ahmad shaleh

TUGAS HUKUM ACARA DAN PRAKTIK PERADILAN TATA NEGARA

OLEHENDRI ANPM 1212011109FRISCA. T.MNPM 1212011129GITO NUGROHONPM 1212011136IBROHIMNPM 1212011146IKA NURSANTINPM 1212011149JAMES RNPM 1212011155JULIA.SNPM 1212011161KOMANG MAHENDRANPM 1212011165LOVIA LISTIANENPM 1212011171M. FARID ALRIANTONPM 1212011178

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG2015

Disusun oleh Ika NursantiSURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama: Ika NursantiJenis Kelamin: PerempuanTempat/ Tanggal lahir: Bandarlampung, 14 Juli 1994Agama: IslamPekerjaan: WiraswastaKewarganegaraan: IndonesiaAlamat: Jl.Sultan Agung No. 50 Kedaton Bandar lampungSelanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, dengan ini menyatakan bahwa telah memberikan kuasa kepada :M. Fraid Al-Rianto, S.H., M.H. D., Endri Astomi, S.H., M.H., Frisca Tyara Maharani Fanhar, S.H., M.HPara advokat dari Law Firm Farid Al-Rianto & Partners

Beralamat di jalan R.A Kartini No. 888, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, yang bertindak baik sendiri atau secara bersama.Untuk menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

--------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa :1. Mendampingi, mewakili, dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penasehat hukumnya untuk mengurus segala kepentingan hukumnya pemohon dalam proses pengujian pasal (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang di ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.2. Membela hak hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa menghadap lembaga Negara, instansi-instansi pemerintah sepanjang terkait dengan pokok permasalahan.3. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum lain yang di anggap perlu bagi kepentingan hukum pemberi kuasa,Surat kuasa ini di buat dengan hak subtitusi dan hak retensi bagi penerima kuasa.Bandar Lampung,10 Maret 2015PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

M. Fraid Al-Rianto, S.H., M.H. IKA NURSANTI

Endri Astomi, S.H., M.H.

Frisca Tyara Maharani Fanhar, S.H., M.H.

Disusun oleh Lovia

Bandar Lampung, 25 Maret 2015

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 66 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Kepada Yth.Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :1. M. Farid Alrianto S.H, M.H, Pekerjaan : Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara Farid dan Partners2. Endri Astomi S.H, M.H, Pekerjaan : Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara Farid dan Partners 3. Frisca T.M Fanhar, Pekerjaan : Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara Farid dan Partners

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Maret 2015, ketiganya bertindak untuk dan atas nama Ika Nursanti Pekerjaan Wiraswasta. Untuk selanjutnya telah memilih Kantor Pengacara Farid dan Partners, kediaman hukum di kantor Pengacara Farid dan Partners. Alamat Jalan Gatot Subroto No 57 Bandar Lampung . Untuk selanjutnya disebut sebagai PemohonSelanjutnya pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dulu menguraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi1) Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 66 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 2) Merujuk pada ketentaun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945.3) Selain itu, Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 , maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :Pemohon adalah pihak yamg mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Perorangan warga negara Indonesia,kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU, badan hukum publik atau privat, lembaga negaraBahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebgaimana di maksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu :1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang di berikan oleh Undang-Undang 1945.2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon di anggap merugkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat specific dan aktual atau setidak-tidaknya potential ang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi.4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang di maksud dan berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian.Adanya kemungkinan bahwa, dengan di kabulknannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.Dengan demikian maka, ada lima syarat mutlak yang harus di penuhi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Syarat pertama adalah kwalifikasi Pemohon sebagai warga negara RI, untuk bertindak sebagai pemohon, sebagaimana di tegaskan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Syarat edua dengan berlakuknya Undang-Undangha dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon di rugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang di mohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini di kabulkan.Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon ( Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki edudukan huum untu bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.Bahwa berdasarkan kwalifiasi dan syarat tersebut diatas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar benar telah di rugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya pasal 66 ayat 1,ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.III. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 66 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 66 ayat 1, ayat 2 Bahwa perlakuan khusus terhadap notaris akan menghambat prosesi penyidikan dalam peradilan. Notaris di sisi lai juga memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Sehingga notaris harus mengikuti proses peradilan yang sesuai dengan hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dan 28D ayat 3 UUD 1945, yaitu Persamaan di muka hukum.Selain itu keberadaan dewan kehormatan memang membantu notaris dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang profesional, namun kewenangan dalam Pasal 61 ayat 1, ayat 2, membuat majelis kehormatan menyimpangi prinsip negara hukum yaitu equality before the law. Pasal 66 ayat 3, ayat 4Janga waktu yang dimintakan pada majelis kehormatan membeirkan celah penyelundupan hukum. Waktu 30 hari trlalu panjang dan memberikan kesempatan kepada notaris semisal dia menyembunyikan barang bukti peradilan. Majelis kehormatan wajibkembali pada tupoksi nya yang utama menjaga kehormatan dan martabat notaris.

IV. Provisi

1. Bahwa mengingat pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah tejadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon. Pemohon agar mejelis hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan penundaan bagi keberlakuan Undang-Undang Jabatan Notraris tesebut dan merevisi isi dari Undang-Undang tersebut terutama pasal 66 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yang menjadi tuntutan Pemohon.2. Adalah benar bahwa pemeriksaan perkara, pengujian Undang-Undang sebagaimana di katakan dalam keterangan pers ketua Mahkamah Konstitusi baru-batu ini adalah bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu Undang-Undang dengan pasal tertentu dari Undang-Undang 1945, namun perlu di sadari bahwa subjek hukum Pemohon yag mengajukan perkara pengujian Undang-Undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang bersifat kongkrit dan faktual yang di langgar dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Dengan cara itulah subjek hukum itu baru di anggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Tanpa buti kongkrit dan faktual seperti itu, maka subjek hukum tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Karena itu tidaklah sepadan dan sebanding, jika permohonan yang wajib di buktikan telah ada kerugian hak konstitusional yang berarti, perkara di mulai dengan kasus yang nyata dan faktual terjadi. Namun p

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.