TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROGRAM … · menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam ... secara obyektif ilmiah dan ... 2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi

TINJAUAN EKONOMI ISLAM

TERHADAP PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL

LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)

(Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan)

Disusun oleh :

ARIE MARDHIKA 203046101780

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 H / 2010 M

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 4

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.................................................. 4

D. Metodologi Penelitian .................................................................... 5

E. Sistematika Penulisan .................................................................... 11

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN DALAM

EKONOMI ISLAM ISLAM

A. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Islam........................................ 13

B. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Ekonomi Islam ................................ 15

C. Tujuan Pembiayaan Ekonomi Islam............................................. 19

D. Pembiayaan dalam Ekonomi Islam; Ar-Rahn ............................. 19

BAB III DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA

EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN.

A. Gambaran umum wilayah Lampung Selatan ............................... 26

B. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ..... 29

1. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan ................................................................... 29

ii

2. Sasaran dan Tujuan Dana Penguatan Modal Lembaga

Usaha Ekonomi Pedesaan ....................................................... 31

3. Tujuan Pembiayaan.................................................................. 34

4. Organisasi Pelaksanaan ........................................................... 36

C. Prosedur Pelaksana dan Pendamping Dana Penguatan Modal

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ............................................. 40

1. Prosedur Pelaksanaan DPM-LUEP ...................................... 40

2. Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ................. 47

BAB IV ANALISIS DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA

USAHA EKONOMI PEDESAAN DI LAMPUNG SELATAN

A. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Dana Penguatan

Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) .................... 49

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Dana Penguatan

Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) .................... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 61

B. Saran ............................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 64

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua masyarakat

manusia. Namun terdapat perbedaan mengenai apa yang membentuk kebahagian

hidup manusia tersebut dapat terealisasikan. Di dunia meskipun materi bukanlah

satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, akan tetapi materi tersebut dapat terwujud

apabila tujuan-tujuan materi dapat terealisasikan. Adapun tujuan-tujuan materi

tersebut antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan hidup,

dan tersedianya peluang bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta

distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.1

Masalah kemiskinan memang merupakan suatu masalah panjang yang

terus menerus dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat dari dahulu sampai

sekarang. Keberadaannya disebabkan oleh faktor yang sangat kompleks. Salah

satunya adalah kurangnya peluang atau kesempatan masyarakat yang sebagian

umat Islam untuk berusaha. Hal ini disebabkan baik oleh monopoli, maupun

sulitnya para pengusaha untuk mendapatkan modal.

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan

perekonomiannya bersifat agraris, sehingga mayoritas penduduk Indonesia

bekerja sebagai petani. Karena dalam perkembangannya usaha gabah banyak

1 Umer Chapra, Islam dan Tantangan, Gema Insan, Jakarta, 2000, hlm. 1

2

mengalami kendala terutama di sektor permodalan. Sementara untuk

mendapatkan pinjaman modal dari lembaga resmi (Perbankan) mengalami

kesulitan dan dihadapkan dengan bunga yang cukup tinggi.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat terpaksa meminjam modal kepada

rentenir atau lintah darat dengan syarat adanya jaminan/agunan yang lebih besar

dari pada pinjaman. Kondisi ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi

pengusaha gabah, karena mereka akan semakin terpuruk dengan beban lilitan

hutang dan bunga jaminan yang sangat besar.

Di dalam Islam, masalah jaminan pemberian modal dinamakan dengan

Ar-rahn, yang berarti tsubud dan dawam (tetap dan lestari). Akad Rahn menurut

syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan

untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta

benda menurut syara' sebagai jaminan hutang hinga orang yang bersangkutan

boleh mengambil hutang semuanya/sebagianya. Ar-rahn juga termasuk transaksi

yang mengunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.

Para pengikut mazhab syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah

menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya,

penekanan pada “nilai” menunjukan pada tidak bolehnya rahn manfaat (sesuatu

yang memberikan manfaat), Karna manfaat itu bisa hilang tanpa jaminan.

Adapun berkenaaan dengan modal usaha dibidang pertanian, para

pengusaha gabah dalam mendapatkan modal banyak mengalami kesulitan, dan

hal tersebut menjadi kendala serius yang sering dihadapi oleh para pengusaha

3

gabah. Mereka merasa kurang mendapat kesempatan dan ketersediannya modal

sebagai biaya untuk membeli kembali gabah yang selalu mengalami fluktuasi.

Adapun di Lampung terdapat sebuah wadah yang dapat mengatasi

masalah yang dihadapi oleh para pengusaha gabah tersebut, melalui Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan. Dengan adanya program

pemerintah Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, para

pengusaha tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha

dengan adanya jaminan/agunan didalamnya dan hal ini jika dilihat dari rumusan

pinjaman modal dalam Islam maka ia sama dengan konsep Ar-rahn, di mana

untuk memperoleh modal usaha pengusaha gabah harus menyerahkan barang

sebagai agunan kepada Dana Penguantan Modal (pemerintah), yang mana agunan

tersebut harus lebih besar dari modal usaha yang mereka pinjam dan memenuhi

segala administrasi yang dibutuhkan, dan pengembelian hanya sejumlah modal

tersebut tanpa ada bunga di dalamnya.

Namun dalam prakteknya, setiap pengusaha gabah yang membutuhkan

dana pinjaman sekitar antara bulan maret-april, sementara modal usaha dapat

diperoleh sekitar bulan juni, sedangkan kontrak kerja pinjaman modal usaha

berlangsung selama 1 (satu) tahun dan pengusaha gabah harus mengembalikan

pinjamannya pada tanggal 15 desember setelah 50 hari dari jatuh tempo

pengusaha belum dapat mengembalikan pinjamannya itu, maka agunan yang

mereka serahkan akan dilelang oleh pihak dana penguatan modal (pemerintah).

4

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka

timbulah masalah apakah proses yang dilakukan dana penguatan modal tersebut

sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak, oleh karena itu melalui tulisan ini,

penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam yang diterapkan oleh Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan tersebut dengan judul,

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Dana Penguatan Modal Lembaga

Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Lampung Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah

dirumuskan pokok masalahnya yakni;

1. Bagaimana Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha

Ekonomi Pedasaan terhadap para pengusaha gabah di Lampung Selatan?

2. Apakah Program Dana Penguatan Modal Ekonomi Pedesaan sudah sesuai

dengan Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui bagaimana Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal

Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan.

5

b. Untuk mengetahui Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi

Pedesaan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam?

2. Kegunaan Penilitian.

a. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan

keilmuan umat Islam tentang teori dan praktek pemberian modal yang

baik dan sesuai dengan ekonomi Islam.

b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan

tentang perkembangan pemikiran Ekonomi Islam.

D. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha

menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas

pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana

secara obyektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu

diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian

lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi

lingkungan sesuatu kelompok sosial, individu, lembaga, badan atau

masyarakat.2

2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm.

46

6

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian

“deskriptif normatif” yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek,

gejala/kelompok tertentu. Dalam hal ini ingin menggambarkan apa adanya

mengenai Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Program Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Agunan

apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.

2. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data

sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan ( Kalianda ).Data

Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari refrensi dan bacaan lain yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas.3

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Populasi adalah “Semua individu untuk siapa kenyataan yang

diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.”4 Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas tanaman pangan dan

hortikurtura, penerima dana penguatan modal dan pendamping lembaga

3 Ibid., hlm. 125 4 Sutrisno Hadi, Metodolagi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta,

1986, hlm. 70

7

usaha ekonomi pedesaaan kabupaten Lampung Selatan, yang berjumlah

135 jiwa serta para pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini.

b. Sampel.

Yang dimaksud dengan sampel adalah “sebagian populasi atau

seluruh populasi yang di selidiki.”5 Penulis dalam menetapkan sampelnya

menggunakan sampel non random sampling, artinya tidak semua individu

yang penulis jadikan sample.6 Namun penulis akan mengambil orang-

orang tertentu saja yang dijadikan sampel yang berjumlah 9 orang, yakni

pihak pegawai yang berjumlah 1 orang, yaitu Bapak Puadi, SP. Para pihak

penerima dana penguatan modal yang berjumlah 6 orang, yaitu Bapak

Sugio, Bapak Hasbuna, Bapak Suyatno, Bapak M. Irwanto, Bapak

Rohiyin, Bapak Ridwan. Pendamping lembaganya adalah 2 orang, yakni

Bapak Akmal dan Ruri Ardilawati. Dengan sample di atas maka penulis

dapat mengetahui secara jelas tentang program dan pelaksanaan

pemberian dana penguatan modal usaha ekonomi pedesaan di Kabupaten

Lampung Selatan. Dengan demikian sampel ini dapat membantu penulis

mendapatkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana

penguatan modal usaha.

5 Hodari Nawawi, Metode Logi penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 31

6 Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 144

8

4. Teknik Pengumpul Data.

Adapun teknik Pengumpulan Data yang dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer dengan menggunakan metode interview.

Metode interview, yakni “suatu proses tanya jawab lisan pada dua orang

atau lebih berhadapan dengan fisik yang satu dapat melihat muka yang

lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri”. Metode interview

digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Program DPM-

LUEP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hal ini dilakukan

dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait

dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini

dengan bentuk interview bebas terpimpin. Artinya, penginterview di

dalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut

irama dan kebijaksanaan interview, namun masih dipimpin oleh garis

besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama oleh

interviewer.

b. Data Sekunder dengan menggunakan.

1) Dokumentasi yaitu “cara yang digunakan untuk mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip. Buku,

surat kabar, majalah, Agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan

menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokementasi

maupun keterangan yang berhubungan dengan DPM-LUEP

9

2) Observasi, yakni “pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena

yang diselidiki”. Jadi obsevasi merupakan alat pengumpul data yang

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan

cara yang sistematis terhadap hal yang ditelitinya. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan metode non partisipan, yaitu penulis tidak

melibatkan diri dalam objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data.

Pengolahan data dilakukan dengan cara;

a. Pemeriksaan data (editing) di mana data yang terkumpul di koreksi apakah

sudah cukup lengkap, sudah relevan dengan masalah.

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan atau tanda yang

menyatakan jenis sumber data.

c. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.7

6. Metode Analisa Data.

a. Teknik Berpikir.

Dari semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan

menggunakan pola berfikir:

7 Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 100

10

1) Induktif.

Yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada

yang umum, atau mengemukakan ciri-ciri yang ada pada masalah

hingga dapat dikelompokan ke dalam nash. Metode induktif ini juga

digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yang

berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan

pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian penulis mengadakan

perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di

lapangan guna mengambil kesimpulan.

2) Deduktif.

Yaitu menguraikan masalah-masalah yang umum hingga yang

khusus, atau menguraikan nash yang bersifat umum dan

menafsirkannya hingga masalah yang dijumpai.8 Metode ini

digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai proses

pemberian dana penguatan modal pada lembaga usaha ekonomi

pedesaan Kabupaten Lampung Selatan, melalui penelaahan berbagai

literatur. Dari gambaran umum tersebut, kemudaian ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Analisa Data.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka sesungguhnya penelitian yang

dilakukan oleh penulis ini pada dasarnya menggunakan metode analisa

deskriftif-kualitatif, yaitu suatu metode yang prosedur penilaiannya dapat

8 Ibid., hlm. 36

11

menggambarkan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan

dari orang atau prilaku yang diamati.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah memahami dari isi

skripsi, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab yang

didalamnya terdiri dari beberapa sub bab, Adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Bagian pendahuluan sebagai abtraksi isi skripsi, memuat latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Mengenai landasan teori Pembiayaan dalam Ekonomi Islam yang

berisikan bahasan umum tentang pengertian pembiayaan ekonomi

islam, prinsip-prinsip pembiayaan ekonomi islam, tujuan pembiayaan

ekonomi islam dan akad ar-rahn dalam pembiayaan ekonomi islam.

BAB III: Pada bab ketiga ini akan dijelaskan gambaran umum kabupaten

Lampung Selatan, tentang dana penguatan modal lembaga usaha

ekonomi pedesaan lampung selatan. Pengertian Dana Penguatan

Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Sasaran Dana Penguatan

Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Organisasi Pelaksanaan,

Tujuan Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Pendamping Lembaga

Usaha Ekonomi Pedesaan.

12

BAB IV: Bab ini merupakan inti dan fokus dari skripsi yaitu dengan

menganalisa data-data yang telah dikumpulkan pada pembahasan

sebelumnya.

BAB V : Bab kelima merupakan penutup dari tahap akhir penulisan skripsi,

yang berisi kesimpulan dan saran-saran seputar persoalan yang

diangkat dengan uraian kupas tuntas.

13

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Islam.

Pada awal Islam, dunia bisnis Islam yang paling populer dan langsung

dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah perdagangan dengan sistem

mudârabah-nya.1 Namun setelah wafatnya beliau, dunia semakin berubah dan

berkembang, termasuk dengan masalah ekonomi, sehingga memunculkan konsep-

konsep baru yang kemudian banyak tersebar hampir di seluruh negara di dunia

ini. Achyar Eldine menjelaskan, setidaknya dalam praktik ada lima sistem

ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni kapitalisme, sosialisme, fasisme,

komunisme, dan yang terahir adalah ekonomi Islam.2

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa "Ekonomi Islam" bukanlah

wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah. Ia merupakan suatu realitas yang

terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah-tengah beragamnya sistem

sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada materialisme sekunder.

Ekonomi Islam juga merupakan realitas ilmiah yang senantiasa menampakkan jati

dirinya di antara konstelasi ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada sekulerisme

bahkan atheisme.

1 Agustianto, “Bisnis Rasulullah saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007 2 Achyar Eldine, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April

2007

14

Di dalam kedua arus tersebut di atas, ekonomi Islam mewakili sebuah

kekuatan baru yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi sebuah sistem dan

diskursus yang matang serta mandiri dalam penalaran ilmiah. Kehadirannya

bukan saja menjadi sebuah jawaban dari ketidakadilan sistem sosio-ekonomi

kontemporer, melainkan juga sebagai kristalisasi usaha intelektual yang telah

berlangsung sangat panjang dalam kurun sejarah kaum Muslimin.

Terdapat banyak definisi dari para ahli tentang apa yang dimaksud dengan

ekonomi Islam (Islamic economics). Berbagai definisi ini meskipun saling

berbeda formulasi kalimatnya, namun mengandung pengertian dasar yang sama.

Dan pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya

untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Adan yang

dimaksudkan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran

Islam.3

Menurut MA. Manan ekonomi Islam merupakan “Ilmu pengetahuan sosial

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai

Islam".4 Sedangkan menurut Umer Chapra seperti yang dikutip oleh Hendrie

Anto, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu

3 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Ekonisia, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta,

2003, hlm. 10 4 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theori and Practice, Diterjemahkan oleh

M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 19

15

merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya

yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasab

individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.5

Dari beberapa definisi tentang ekonomi Islam di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang

mempelajari perilaku Ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilai-

nilai ajaran Islam dapat diterapkan dan Bagaimana Islam memberikan pandangan

dan atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum

sehingga dapat membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi

dana dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam.

B. Prinsip Pembiayaan Ekonomi Islam

Arfin Hamid menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu

ada lima, yakni:

1. Prinsip ketuhanan (Ilahiah);

Nilai Ilahiah (ketuhanan) esensinya adalah harus mengejawantah ke dalam

segala dimensi prilaku manusia.6

5 Hendrie Anto, op.cit., hlm. 11 6 Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan

Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90

16

2. Prinsip kepemimpinan (Khilafah);

Dalam hal ini, diilustrasikan bahwa Allah swt yang melegitimasi tugas manusi

(sebagai pemilik) dan manusia itu adalah chief executive officer-nya, maka ia

hanya berfungsi sebagai pemegang mandat.7

3. Prinsip keseimbangan (Tawazun);

Maksud dari keseimbangan di sini adalah, bukan hanya berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan

keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu dengan kepentingan

kolektif, juga keseimbangan antara lahir dan batin.8

4. Prinsip keadilan ('Adalah);

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan adil adalah "la tazlimuna wa la

tuzlamuna" tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi.9

5. Prinsip kemaslahatan (Mashlahah).

Prinsip terakhir ini memiliki makna dengan menempatkan pertimbangan

kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum.10

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa prinsip dari ekonomi

Islam adalah :

7 Ibid., hlm. 107 8 Ibid., hlm. 115 9 Ibid., hlm. 121 10 Ibid., hlm. 122

17

1. Prinsip bercirikan ketuhanan;

Prinsip ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan

menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.11

2. Prinsip berlandaskan etika;

Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah, bahwa Islam tidak

pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan

etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah

agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah saw untuk membenahi

akhlak manusia.12

3. Prinsip bercirikan kemanusiaan;

Maksudnya adalah, bahwa ekonomi Islam tersebut menciptakan kehidupan

manusia yang aman dan sejahtera.13

4. Prinsip yang bersifat pertengahan (moderat/keseimbangan).14

Adapun menurut Ahmad Azhar Basjir prinsip-prinsip ekonomi Islam

(mu'amalat) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul.

11 Yusuf al-Qaradhawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Alih Bahasa

oleh Zainul Arifin dan Dahlia Husin menjadi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31

12 Ibid., hlm. 51 13 Ibid., hlm. 57 14 Ibid., hlm. 69

18

2. Mu'amalat didasarkan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur

paksaan.

Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan

Menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.

3. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan

dari unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.15

Adapun landasan normatif dari ekonomi Islam di Indonesia sebagaimana

adalah:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pada Pasal 49 disebutkan; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang :16

a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.

15 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Perpustakaan

Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1990, hlm. 10 16 Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah, Gaung Persada Press, Jakarta,

2008, hlm. 126

19

2. Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun

2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia.17

C. Tujuan Pembiayaan Ekonomi Islam.

Islam berorientasi pada tujuan (goal oriented), prinsip-prinsip yang

mengarahkan pengorganisasian bertujuan secara menyeluruh dalam tata sosial

islam. Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua

orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi baik individu maupun

kolektif.

2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar

bagi semua individu masyarakat, kemiskinan bukan hanya sebagai penyakit

ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu.

3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan

kesejahteraan ekonomi.

D. Pembiayaan Dalam Ekonomi Islam; Ar-Rahn

1. Pengertian Ar-Rahn.

Ar-hahn ialah jaminan barang yang dapat dijual sebagai jaminan

hutang, dan kelak (nantinya) dapat dijual membayar hutang, jika yang

berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Karna itu

17 Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang

Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.mui.or.id, 02 September 2008

20

tidak boleh mengadaikan barang wakaf. Ar-Rahn bertujuan untuk membantu

nasabah dalam pembiayaan kegiatan multi guna. Kontrak Rahn dipakai dalam

perbankan dalam dua hal berikut

a. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain

seperti mudharabah. Bank harus menahan barang nasabah sebagai

konsekuensi dari akad ini.

b. Sebagai produk pinjaman, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali

imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi

barang yang digadaikan. Oleh karna itu produk ini biasanya diterapkan

untuk keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi criteria:

a. Milik nasabah sendiri

Jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil

pasar.

b. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.18

Secara harfiah, Rahn berarti tsubud dan dawam (tetap dan lestari),

seperti dakatakan maaun raahim (air tetap/diam) dan haalatun raahinan

(keadaan tetap konstan) juga berarti al-habsu dan al-luzam (penahanan dan

pasti) sebagai firman Allah dalam surat Al-Muddattsir (74):38

ƌȰǊȭ ǇȄǐȦŁȹ ǠŁȶǌǣ ŃǨŁǤŁȆǈȭ ǆǦŁȺɆŇȽŁǿ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,

18 DR.H. Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana, 2002, hlm. 89

21

Ialah “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”.

Akan Rahn menurut syara' ialah menahan sesuatu dengan cara yang

dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan

barang yang mempunyai nilai harta benda menurut Syara' sebagai jaminan

hutang hinga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang

semuanya/sebagianya. Ar-rahn juga termasuk transaksi yang mengunakan

surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.

Para pengikut mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah

menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya,

penekanan pada “nilai” menunjukan pada tidak bolehnya rahn manfaat

(sesuatu yang memberikan manfaat), karna manfaat itu bisa hilang tanpa

jaminan.

Penggikut mazhab Hambali mendefinisikan bahwa Rahn adalah

barang yang dijadikan jaminan hutang, Dimana harga barang itu sebagai ganti

utang ketika tidak sangup untuk melunasinya.

2. Sifat dan Aspek Hukum Ar-rahn

Sifat Rahn secara umum adalah salah satu jenis transaksi tabarru,

karena apa yang diberikan Rahn untuk murtadin bukan atas imbalan akan

sesuatu, ia termasuk transaksi (uqud) ainiyah, dimana tidak diangap sempurna

kecuali bila sudah diterima ain al-ma'qud. Dan akad transaksi jenis ini ada 5

yakni; Hibah, Ijarah, Wadiah, Qaradh, dan Rahn.

22

Adapun sebab diisyaratkanya al-qabdh sebagai syarat kesempurnaanya

akad-akad ini adalah jenis tabarru', sesuai dengan kaidah yang berbunyi “tidak

sempurna tabarru' itu kecuali dengan gabah” sehinga transaksi diangap tidak

ada pengaruhnya sebelum qabdh, sedangkan pelaksanan terjadi setelah ada

akadnya.

Dalil-dalil Rahn umumnya dari Al-Quran, as-sunah, dan Ijma'.

Adapun dalam Al-Quran al-baqarah (2):289

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

Para Fuqaha sepakat bahwa Rahn hukumnya boleh, baik ketika

berpergian ataupun tidak kecuali mazhab Dhahiri dan mujahid yang

membatasi Rahn ketika berpergian secara umum, berdasarkan dalil sunah

secara mutlak serta penyebutan secara safar (berpergian) pada ayat. Ditambah

tidak adanya penulis ketika safar pada umumnya di masa lalu. Dan tidak tidak

adanya penulis juga bukan syarat boleh tidaknya rahn berdasarkan dalil sunah.

Adapun ayat itu hanya memberi isyarat petunjuk buat manusia sebagai bukti

ringan ketika tidak ada penulis yang menulis utang bagi mereka.

23

3. Rukun Rahn dan Unsur-unsurnya

Unsur-unsur Rahn ada empat; Rahn (pemlik barang), Murtahin

(pemegang barang), Marhun atau Rahn (barang gadaian) dan Marhun bih

(utang)

Adapun rukun Rahn menurut mazhab hanafi adalah; Ijab qabuldari

Rahn dan Murtahin, sebagaimana disetiap transaksi yang lain. Akan tetapi

tidak sempurnanya dan terlaksana kecuali dengan qabdh, yaitu perpindahan

barang gadai atau utang, misalnya Rahin berkata “saya gadaikan barang ini

dengan apa yang anda miliki sebagai utang (saya)”, dan murtahin berkata

“saya terima, atau saya ridha”, dsb. Dan tidak diisyaratkan lafiz Rahn (gadai).

Dan seandainya membeli sesuatu kemudian menyerahkan kepada pembeli

barang (tertentu) kemudian berkata “pegang ini sampai kuberikan (kubayar)

harganya, dibolehkan, karena al-ibrah fi al-‘uqud lil ma’aniy.

Menurut mazhab lain selain hanafi, Rukun Rahn ada empat yakni:

sighat, pelaku transaksi, marhun, dan marhun bih.

Dan perbedaan ini terjadi disemua jenis akad (transaksi) antara hanafi

dan mazhab yang lain. Adapun masalah Rahn menurut jumhur lebih luas

dibanding pendapat hanafi, karena rukun menurut hanafi adalah semua yang

menjadi bagian dari sesuatu dan keberadaanya terbatas pada bagian itu.

Karena wujudnya itu tergantung dari bagian-bagian tadi, dan adapula yang

tidak tergantung padanya. Adapun rukun menurut jumhur adalah segala hal

yang menjadikan sebab wujudnya sesuatu dan tidak mungkin terjadi tashawur

24

kecuali adanya hal tersebut. Apakah hal itu bagian sesuatu atau bukan,

makanya pelaku adalah rukun,sehinga tidak terbayangkan terjadinya

akadtanpa pelakunya, walaupun tidak termasuk bagiannya.

Keadaan Rahn ada tiga yaitu;

a. Terjadinya bersamaan dengan hutang. Misalnya pedagang mensyaratkan

pada pembeli dengan tsaman muajal sampai waktu tertentu, kemudian

diserahkan Rahn bersama harga barang (dagangan). Ini dibolehkan

menurut semua mazhab karena kebutuhan yang menuntut hal tersebut.

b. Terjadi setelah hutang dan ini diperbolehkan karena hutangnya sudah

jelas dan tetap, sehinga butuh jaminan untuk itu. Sebagian halnya dhaman

atau kafalah. Dan ayat “farihaanun maqbuudhah” mengisyaratkan ke

arah itu, karena rahn adalah penganti tulisan, dan tulisan terjadi setelah

kejadian.

c. Terjadi sebelum hutang, misalnya kugadaikan barang saya ini, kemudian

utangi saya Rp. 100.000 ini dibolehkan menurut mazhab maliki dan

hanafi karena itu adalah jaminan yang dibenarkan maka dibolehkan

sebelum hutang, sebagaimana kafalah dan ini masuk akal. Sebagian

menurut mazhab Syafi’i dan hanbali tidak dibolehkan karena jaminan

yang dilakukan secara benar tidak diwajibkan sebelumnya seperti sahadah

dan rahn mengikuti yang benar dan tidak boleh mendahului.

25

4. Hukum Ar-Rahn

Hukum Rahn menurut Syara’ adalah Jaiz (boleh). Tidak wajib

menurut kesepakan ulama karena ia adalah jaminan hutang, maka tidak wajib.

Sebagaimana dalam kafalah, adapun firman Allah dalam surat Al-baqarah

(2):283 “farihaanun maqbuudhah” adalah arahan buat orang-orang mu’min,

bukan perintah wajib untuk mereka, kemudian ayat berikutnya Allah

memerintahkanya ketika tidak adanya penulis, pada hal penulisan bukanlah

hal yang diwajibkan berdasarkan firman-Nya “fain amina...” begitu juga yang

mengantikanya (rahn) tidak wajib.19

19

Dr. Wahbah Zulhalli, Fiqih Muamalah, Kapita Selekta Al Fiqhu Al Islam wa Adillahtuhi, h. 33

26

BAB III

DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI

PEDESAAN LAMPUNG SELATAN

A. Gambaran Umum Lampung Selatan.1

1. Secara Geografis

Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050' –

105050 Bujur Timur dengan luas wilayah 35,376,50 km2.

Batas – batas daerah Provinsi Lampung adalah :

Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan,

Sebelah Selatan dengan Selat Sunda,

Sebelah Timur dengan Laut Jawa,

Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia .

Provinsi Lampung sejak tahun 1999, terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kota , 82

kecamatan, dan 2.024 desa.

2. Iklim

Lampung beriklim tropis dengan angin laut lembab yang bertiup dari

samudera Indonesia dengan 2 musim angin setiap tahunnya, yaitu: angin

bertiup dari arah barat dan barat laut pada bulan November sampai Maret,

1 http://www.investasilampung.web.id/gambaran-umum.html

27

Angin bertiup dari arah timur dan tenggara pada bulan Juli–Agustus, rata–rata

kecepatan angin ialah 5,83 km/jam. Curah hujan di Provinsi Lampung pada

tahun 1995–1999 berkisar antara 1,293 mm 3,130 mm pertahun. Curah hujan

bulanan rata–rata terendah ialah bulan Juni dan Agustus 75,0 mm, dan tertinggi

ialah bulan Maret yaitu 345,4 mm. Banyaknya hari hujan tiap bulan berkisar

antara 2–27 hari. Temperatur di Provinsi Lampung berkisar antara 22,50C-

32,80C dengan kelembaban berkisar antara 80%-88%.

3. Geologi dan Tanah

Sebelah Barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang

merupakan Geantiklinal dan Sinklinal yang sebelah timurnya terdapat patahan

Semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka serta

gunung–gunung api Tanggamus, Rindingan dan Rebang. Sedimen–sedimen

vulkanis menutupi lembah–lembah Suah, Gedong Surian dan Way Lima. Pada

bagian utara lapisan sedimen ini mengalami pelipatan yang menghasilkan

lapisan minyak bumi didalam 4 seri lapisan Palembang. Lapisan sedimen

sebelah timur tertutup endapan tuffa masam dari debu gunung api di Bukit

Barisan yang membentuk dataran peneplain di bagian timur Lampung. Terdapat

Sukadana bosalt yang merupakan ” Plateau ” dan singkapannya tidak merata.

Jenis tanah di provinsi terdiri dari dari 13 jenis dan podsolik merah kuning

(PMK) merupakan jenis dominan sekitar 1522.336 ha kemudian latosol dan

andosol.

28

4. Pengolahan Lahan

Areal hutan di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 1998 masih

merupakan areal yang dominan yaitu 985.085 ha walaupun luas hutan terus

menerus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perambah hutan. Luas

hutan terbesar berada di Kabupaten Lampung Barat sekitar 32.19 % dari

seluruh areal hutan Provinsi Lampung. Penggunaan areal hutan yaitu sebagai

hutan lindung (HLN), hutan suaka alam (HAS), hutan produksi terbatas (HPT),

hutan produksi biasa (HPB), hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) dan

areas penggunaan lain (APL).

Di daerah Lampung Barat juga terdapat Taman Nasional Bukit Barisan

dan sebelah timur terdapat suaka marga satwa Way Kambas di Kecamatan

Sukadana. Pemukiman transmigrasi terutama di Kabupaten Lampung Selatan

meliputi daerah Karangsari, Palas, Tanjungan, Kertasari, Gedung Harapan dan

Natar dan di Kabupaten Lampung Tengah mencakup daerah Labuhan

Maringgai, Braja Lulur, Rajabasa Lama, Wanakerto, Sumberejo, Seputih

Raman hingga Seputih Surabaya. Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten

Lampung Utara terbesar mulai dari barat yaitu daerah Mesuji, Gedong Aji,

Rawapilu, Menggala, Kertasari, Bumiraharja, Beradan hingga Blambangan

Umpu. Sedangkan di Kabupaten Lampung Barat hanya terdapat di sebagian

pantai barat yaitu daerah Bika. Dari utara penggunaan lahan dan pengembangan

daerah Provinsi Lampung 2005 tampak bahwa penggunaan untuk perkebunaan,

pertanian dan transmigrasi lebih banyak di daerah Kabupaten Lampung Utara,

29

Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Penggunaan tanah untuk

perkebunan dan tegalan/ladang masing–masing 20.65% dan 19.13% dari luas

penggunaan tanah di Provinsi Lampung.

B. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedasaan.

1. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-

LUEP) merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani

memperoleh harga serendah-rendahnya sesuai harga pembeliaan pemerintah

(HPP). Definisi Dana penguatan modal adalah dana talangan yang bersumber

dari alokasi APBN yang digunakan untuk membeli gabah/beras pada saat panen

raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui propinsi sebagai dana

dekonsentarasi untuk dipinjamkan kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan.2

Lembaga usaha ekonomi pedesaan merupakan lembaga yang berbadan

hukum atau lembaga yang berbadan usaha di pedesaaan yang bergerak di

bidang pembeliaan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras.

Lembaga yang berbadan hukum tersebut dapat berupa koperasi tani atau

koperasi unit desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik

perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan

2 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30

Juni 2010

30

kelompok tani, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok

tani.

Adapun bantuan dana tersebut dibarengi dengan adanya agunan di

dalamnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditur.3 Agunan dalam

kontruksi ini merupakan jaminan tambahan. Tujuan agunan adalah untuk

mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jaminan ini diserahkan oleh debitur

kepada bank. Sedangkan unsur-unsur agunan yaitu:

Jaminan tambahan;

Diserahkan oleh kreditur;

Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.4

Adapun jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu,

hukum jaminan erat dengan hukum benda”. Kemudian berdasarkan penjelasan

di atas, agunan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

Agunan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan;

Agunan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Agunan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti

memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat

melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan agunan

3 Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun. 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 12 4 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2004, hlm. 22

31

perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi

hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin

pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Agunan materiil adalah agunan yang berupa hak mutlak atas suatu

benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat

dialihkan. Sedangkan agunan imateriil adalah agunan yang menimbulkan

hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan

terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

2. Sasaran dan tujuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi

Pedesaan.

Untuk dapat merealisasikan dana talangan ini, maka DPM harus

mempunyai sasaran dalam mewujudkan tujuannya. Adapun yang menjadi sasaran

DPM-LUEP antara lain:5

a. Sasaran Umum.

1) Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP serendah-rendahnya

sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

2) Meningkatkan kemampuan permodalan unit usaha milik kelompok

tani/gabungan kelompok tani, koperasi tani, atau KUD untuk

mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran

gabah/beras.


Juni 2010

32

3) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam beroganisasi dan

mengembangkan usaha bersama yntuk meningkatkan kesejahteraan

anggotanya.

b. Sasaran Kegiatan.

1) Petani dalam Poktan (Kelompok Tani) yang bergabung dalam Gapoktan

(Gabungan Kelompok Tani) atau petani anggota Koptan (Koperasi Tani)

atau KUD (Koperasi Unit Desa).

2) Penerima DPM, LUEP/unit usaha dalam Gapoktan, Koptan atau KUD

yang memanfaatkan DPM untuk membeli gabah/beras dalam poktan; serta

mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah.

3) Provinsi pelaksana kegiatan DPM-LUEP di 27 provinsi/kabupaten sentra

produksi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Lampung, Banten, Jawa

Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Berdasarkan sasaran-sasaran di atas, maka untuk mengukur keberhasilan

kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, digunakan

beberapa indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator Input.

1) Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan per provinsi yang ditetapkan.

33

2) Jumlah alokasi Dana Penguatan Modal per Lembaga Usaha Ekonomi

Pedesaan yang ditetapkan.

3) Jumlah poktan dalam Gapoktan yang berintegrasi dengan Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan, petani anggota Koptan/KUD sesuai kontrak.

4) Jumlah gabah/beras yang akan dibeli oleh Lembaga Usaha Ekonomi

Pedesaan.

b. Indikator Output.

1) Jumlah Dana Penguatan Modal yang dicairkan oleh Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran;

2) Jumlah Dana Penguatan Modal yang dimanfaatkan oleh Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras dalam poktan;

3) Harga pembelian Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk gabah/beras

serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah.

4) Putaran pembelian oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan serendah-

rendahnya dua kali.

5) Jumlah pengembalian Dana Penguatan Modal lunas dan tepat waktu.

c. Indikator Outcome.

Harga yang diterima petani dalam poktan yang tergabung dalam

Gapoktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau petani diwilayah sekitar

kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan,

serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah.

34

d. Indikator Benefit.

Meningkatnya penyerapan surplus gabah/beras saat panen pada wilayah

kegiatan DPM-LUEP

e. Indikator Dampak.

Stabilnya harga gabah/beras saat panen pada wilayah kegiatan DPM-

LUEP pada kisaran harga sesuai HPP untuk gabah/beras.

3. Tujuan Pembiayaan.

Tujuan pembiayaan adalah bahwa Dinas pembinaan pangan dan

Hortikultur Lampung Selatan merupakan salah satu lembaga atau dinas

pemerintahan yang berupa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

khususnya terhadap pengusaha gabah/beras. Sebagaimana dikemukakan oleh

bapak Puadi bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan

memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya

pengusaha gabah/beras dan membutuhkan modal untuk usaha berupa pinjaman

modal untuk pengembangan usahanya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa

tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan mengadakan

pembiayaan ini antara lain:6

a. Menjaga stabilitas harga gabah/beras produksi petani agar tidak jatuh pada

saat panen raya.


Juni 2010

35

b. Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian,

pengolahan, dan pemasaran gabah/beras.

c. Memperkuat kelembagaan petani sebagi sarana kerja sama untuk

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan dalam menjaga stabilitas harga gabah,

memfasilitasi pengembangan ekonomi, dan memperkuat kelembagaan petani

melalui pembiayaan berupa pinjaman modal usaha telah memberikan solusi bagi

pengusaha gabah dalam upaya mengembangkan usaha.

Disebabkan sulitnya memperoleh pinjaman dari Bank dan disertai dengan

bunga yang cukup tinggi dan angunan lebih dari pinjaman. Alasan klasik dari

pengusaha enggan memanfaatkan kredit dari Bank diantaranya adalah birokrasi,

lamban dalam menyalurkan kredit, dan minta jaminan lebih mahal dari kredit

yang diberikan. Sugyo misalnya, meskipun kini usahanya telah berjalan, namun

usahanya tersebut tidak dikembangkan dengan menggunakan kredit dari Bank.

Senada dengan Sugyo, pengusaha asal dari desa palembang, Bapak

Hasbunah mengemukakan hal yang sama. Untuk mendapatkan kredit, harus

punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), setelah NPWP didapat, proses proses

perolehan kredit yang dirasakan rumit ini membuat Hasbunah enggan untukl

mendapatkan pembiayaan dari Bank.

Dari dulu kendala yang dihadapi pengusaha adalah keterbatasan akses

keperbankan untuk mendapatkan modal. Harapan untuk memajukan salah satu

36

pilar ekonomi yang tetap eksis ditengah krisis ekonomi itu samai saat ini belum

terpenuhi karena sektor pertanaian masih terbentur masalah izin dan berokrasi.

4. Organisasi Pelaksanaan.

Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:7

a. Menteri pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian

mengalokasikan anggaran kegiatan DPM-LUEP ke 27 provinsi untuk

gabah/beras.

b. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

menerbitkan Surat Edaran/Peraturan mengenai prosedur pencairan DPM-

LUEP.

c. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menetapkan

pedoman umum pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2007 dan melakukan

koordinasi teknis dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

d. Tim pengendali pusat yang ditetapkan Menteri pertanian dengan anggota dari

berbagai instansi pemerintah dan koordinasikan oleh Kepala Badan

Ketahanan Pangan, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pembinaan,

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan DPM-LUEP.

e. Gubernur membuat kesepakatan dengan Bupati/Walikota terhadap

pengelolaan DPM-LUEP untuk pembeliaan gabah/beras serta bertanggung

jawab terhadap keberhasilan kegiatan DPM-LUEP di daerahnya

7 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selata, Wawancara, 30

Juni 2010

37

f. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan

provinsi selaku ketua tim teknis provinsi dan kuasa pengguna anggaran (KPA)

yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan:

1) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di provinsi dan menetapkan LUEP

2) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP

3) Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan

pengelolaan anggaran, baik administarsi keuangan realisasi fisik kegiatan

DPM-LUEP

4) Pembuatan kontrak, penyaluran DPM kepada LUEP , dan pengembalian

DPM ke rekening kas negara

5) Penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP beserat nilai tunggakan LUEP

kepada KP2LN setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian DPM, dengan

bukti berita acara.

g. Bendaharawan pengeluaran provinsi bertanggung jawab terhadap

administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Bendaharawan penerima provinsi bertanggung jawab terhadap pengembalian

DPM-LUEP, dalam hal :

1) Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP dan KP2LN

2) Penyetoran pengembalian DPM dari LUEP dan KP2LN ke rekening kas

negara

38

3) Pengiriman fotocopy/salinan bukti surat setoran pengembalian

belanja(SSPB) ke Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian serta

ke Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen

Pertanian

4) Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran

pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Kepala kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) melakukan

proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah

melewati jatuh tempo pengembalian DPM, serta menyerahkan pengembalian

DPM kepada bendahara penerina pada Badan/Dinas/Kantao/Unit kerja yang

menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

j. Tim teknis provinsi dengan anggota dari berbagai instansi terkait di

Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan dan

bertanggung jawab dalam verifikasi, pembinaan, pemantaun, evaluasi,

pelaporan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP

serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.

k. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan DPM-LUEP

mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian DPM

oleh LUEP

l. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan

pangan/kabupaten/kota selaku ketua tim teknis kabupaten/kota yang

ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melaksanakan:

39

1) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP.

2) Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mencatat persetujuan

Bupati/Walikota kepada badan/dinas kerja yang menangani.

3) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.

4) Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan dan

pembinaan LUEP.

5) Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.

m. Tim teknis kabupaten/kota dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat

kabupaten/kota yang ditetapkan bupati/walikota, melaksanakan dan

bertanggung jawab dalam identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan

Gapoktan/Koptan/KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi,

pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP

serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.

n. LUEP yang ditetapkan bertanggung jawab dalam:

1) Pembelian gabah petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat

harga.

2) Pengembalian DPM kepada Bendaharawan penerima provinsi secara tepat

jumlah dan tepat waktu.

o. Petani poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan

atau KUD wajib menyediakan gabah sesuai kesepakatan dalam kontrak

dengan LUEP.

40

C. Prosedur Pelaksanaan dan Pendamping Dana Penguatan Modal Lembaga

Usaha Ekonomi Pedesaan.

1. Prosedur Pelaksanaan DPM-LUEP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugyo seorang pengusaha

diketahui bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan

tanpa adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita

pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar

bulan maret-april, sementara pengeluaran dana sekitar bulan juni sehingga

para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka

waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan

jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah

tanggal 15 Desembet, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu)

untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula

biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar.

Penyelenggaraan kegiatan DPM –LUEP dilakukan melalui prosedur

berikut:8

a. Penyediaan dan pencairan Dana.

Penyediaan dan pencairan DPM oleh LUEP untuk pembelian

gabah atau beras, dilakukan melalui dana APBN dengan mekanisme DIPA


Juni 2010

41

yang harus dikelolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan tahapan sebagai berikut:

1) Menteri pertanian mengusulkan penerbitan surat edaran/peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Mengenai mekanisme pencaiaran

DPM-LEUP.

2) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan,

Menerbitkan Surat Edaran/Peraturan menganai mekanisme pencairan

DPM-LUEP untuk disampaikan kepada Kanwil Perbendaharaan dan

Kantor Kelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di 27 propinsi


3) Menteri Pertanian menerbitkan peraturan tentang pelimpahan

Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolahan dan Tanggung

Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran

2007.

4) Gubernur Menetapkan:

a) Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan

pangan provinsi sebagai penanggung jawab pengelolahan DPM-

LUEP.

b) KPA provinsi yang bertanggung jaeab sebagai pengelolah


c) Bendahara Pengeluaran.

d) Bendaharawan Penerimaan.

42

e) Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Privinsi dan.

f) Tim Teknis Provinsi.

5) Kepala Badan/Dinas/kantor/unit kerja yang menangani ketahanan

pangan Provibsi menetapkan LUEP, serta selaku KPA menetapkan

PPK

6) PPK membuat kontrak dengan LUEP san melalui bendahara

pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pejabat pembuat

SPM/Penguji SPP dengan melampirkan surat permintaan pembayaran

LS oleh LUEP dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala

/Pimpinan LUEP, yang disetujui oleh KPA Provinsi dan

Bendaharawan pengeluaran provinsi untuk diteruskan ke KPPN

Provinsi.

7) KPPN Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

dan mentransfer DPM ke rekening Giro 1 LUEP.

b. Penetapan LUEP.

Penetapan LUEP dilakukan melalui prosedur dengan tahapan

sebagai berikut:

1) Gubernur menetapkan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang

menangani ketahanan pangan provinsi sebagai penanggung jawab

kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi.

2) Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang

menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim

43

Teknis Kabupaten/Kota, dan mengusulkan calon penerima DPM-

LUEP kepada kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani

ketahanan pangan provinsi.

3) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan

pangan provinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan

proses penetapan sebagai berikut:

a) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian

terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan.

b) LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat Surat

Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras, dari Petani dalam Poktan.

c) Atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras. dari petani

dalam poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan: (a) calon LUEP;

(b) Kebutuhan Modal Usaha LUEP; dan (c) Wilayah kerja LUEP

kepada kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menagani

ketahanan pangan provinsi.

d) Usulan dari Bupati/Wlikota terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim

Teknis Provinsi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala

Badab/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan

pangan Provinsi.

e) Kepala Badan/Dinas/KantorUnit Kerja yang menangani ketahanan

pangan Provinsi berdasarkan hasil vertifikasi Tim Teknis Provinsi,

44

menetapkan: (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan; (b) jumlah

dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing

LUEP dan (c) jumlah gabah/beras, petani dalam poktan yang akan

dibeli oleh LUEP.

c. Penyaluran dan Pengembalian Dana.

Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari

LUEP dilakukan melalui prosedur berikut:

1) Gubernur bersama Bupati/Walikota menandatangani Surat

Kesepakatan Kerjasama tentang penggunaan DPM-LUEP.

2) Dana yang telah diterima melalui Rekening Giro 1 LUEP di Bank

pelaksana Kabupaten/Kota, dapat dicairkan oleh LUEP dengan

tahapan dan mekanisme sebagai berikut:

a) LUEP mengajukan usulan penarikan DPM-LUEP ke Bank

Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya

iperkenankan maksimal 40 persen nilai kontrak;

b) Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 persen dapat

dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama

dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis

Kabupaten/Kota sesuai penilaan Kinerja LUEP;

45

c) Berdasarkan usulan penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi

Tim Teknis kabupaten/Kota, Bank pelaksana mentransfer ke

rekening Giro II LUEP;

d) LUEP dapat mencairkan DPM dari Rekening Giro II, untuk

selanjutnya digunakan membeli gabah/beras petani dalam poktan

sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli.

e) LUEP wajib membeli gabah/beras petani dalam poktan pada

wilayah kerja LUEP sesuai dengan kontrak yang disepakati. Untuk

putaran pembelian kedua dan seterusnya diatur lebih lanjut dalam

petunjuk pelaksanaan di masing-masing provinsi dengan tetap

mengutamakan pembelian dari kelompok tani wilayah kerja

LUEP.

3) Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember, LUEP wajib

mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke rekening

Bendaharawan penerima provinsi. Bagi LUEP yg mengmbalikan DPM

setelah tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar satu

permil per hari dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selambat-

lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo.

4) Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang diterima Bendaharawan

penerima provinsi, selambat-lambatnya satu hari atau 24 jam setelah

tanggal penerimaan dari LUEP dengan menggunakan SSPB disetor ke

rekening kas negara pada MAK 521319 (pengembalian belanja barang

46

operasional lainnya) dengan kode lembaga dan unuit organisasi 01811

(Badan Ketahanan Pangan).

5) KPA provinsi melalui PPK mengembalikan jaminan atau agunan

LUEP yang telah melunasi DPM baik pokok maupun denda dan

dinyatakan dengan berita acara serah terima agunan pinjaman DPM-

LUEP.

6) Setelah tanggal 15 desember KPA provinsi merekapitulasi data

pengembalian per LUEP untuk kemudian di laporkan kepada Bupati,

Gubernur dan Kepala Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 1 dan 15

tiap bulannya.

7) Pada saat tidak ada pembeliaan gabah/beras LUEP wajib

mengembalikan DPM yang diterimanya ke rekening 1 yang diatur

lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing provinsi.

d. Penyelesaian Tunggakan.

1) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan

Pangan Provinsi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi

tunggakan pengembalian DPM-LUEP tahun anggaran 2003-2006 ke

KP2LN di wilayah kerja pelayanan untuk di proses sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Bendahara penerima membutuhkan

pengembalian tunggakan DPM dari KP2LN sesuai dengan tahun

penerimaan, serta menyetorkannya melalui SSPB dengan

mencantumkan tahun tunggakan.

47

2) Penyerahan agunan dilakukuan 50 hari setelah jatuh tempo

pengembalian, dengan melampirkan:

a) Data penyerahan kasus piutang.

b) Berkas agunan asli yang diteriam bendahara pengeluaran.

c) Akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan sertifikat fidusia.

3) Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan

maka LUEP wajib melunasi kekurangannya.

4) KP2LN melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada kepala

Badan/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi.

Selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur.

2. Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan dalam

merekrutmen pendamping LUEP dengan adanya syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh calon pendamping LUEP antara lain adalah, calon pendamping

LUEP harus sarjana/diploma 3, dengan spesifikasi jurusan pertanian, ekonomi

dan komputer.

Adapun tugas pokok dari pendamping LUEP adalah:9

a. Melaksanakan tugas bimbingan dan pendamping terhadap LUEP yang

menjadi tanggung jawab di wilayah tugasnya.


Juni 2010

48

b. Memantau/mengawasi harga pembelian gabah/beras yang dilakukan oleh

LUEP kepada kelompok tani.

c. Melakukan pembinaan pembukuan menejemen keuangan LUEP.

d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan LUEP sebulan satu

kali setiap tanggal 2 dan disampaikan melalui faximili kepada pusat

pengembangan distribusi pangan Badan/Dinas ketahanan pangan

Departemen Pertanian RI Jakarta dan di tembuskan kepada Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Prpvinsi Lampung dan KabupateN

Lampung Selatan.

TABEL 1

PENDAMPING LUEP LAMPUNG SELATAN

NO

NAMA

PENDIDIKAN

1

2

3

4

Akmal

A Yance

Verdiana Dekawati

Ruri Ardilawati

S1 Fisip Unila

S1 Ekonomi Unila

S1 Ekonomi Unila

D3 Manajemen Bisnis dan Koperasi IPB

Sumber : Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan

49

BAB IV

ANALISIS DANA PENGUATAN MODAL

LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN DI LAMPUNG SELATAN

A. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Dana Penguatan Modal

Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)

Setelah penulis mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari

dokumen Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Lampung Selatan tentang Program

Dana Penguatan Modal maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang

pembiayaan dalam Islam yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-

bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data

yang telah penulis kumpulkan itu, sebagai berikut.

Sektor Pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam

perekonomian Indonesia, dan sebagai urat nadi bagi perekonomian pengusaha

gabah/padi dan kesejahteran masyarakat. Sektor ini bukan saja sebagai sumber

mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga bagi

petani tidak mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertaniannya. Dengan

demikian, sektor ini merupakan denyut kehidupan sosial ekonomi nasional dalam

upaya menjaga stabilitas harga gabah/beras, mempasilitasi pengembangan

ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan serta pemasaran

gabah/beras dan juga memperkuat kelembagaan petani sebagai sasaran kerja sama

untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

50

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan

perekonomiannya bersifat agraris, sehingga mayoritas penduduk Indonesia

bekerja sebagai petani. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari segala sektor

baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Karena dalam perkembangannya

usaha gabah banyak mengalami kendala terutama di sektor permodalan.

Sementara untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga resmi (Perbankan)

mengalami kesulitan dan dihadapkan dengan bunga yang cukup tinggi.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat terpaksa meminjam modal kepada

rentenir atau lintah darat. Kondisi ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi

pengusaha gabah, karena mereka akan semakin terpuruk dengan beban lilitan

hutang dan bunga yang sangat besar, untuk itu diperlukan suatu lembaga

keuangan yang dapat menampung kebutuhan pengusaha gabah dalam permodalan

yang didapat dengan mudah dan bebas bunga.

Salah satu instansi pemerintah yang dapat menampung permasalahan

tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan kubutuhan modal pengusaha

gabah dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah adalah Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura Lampung Selatan yang berupaya menjaga stabilitas harga

khusus bagi pengusaha gabah. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak

Puadi, S.P bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan

memberikan layanan kepada pengusaha gabah (LUEP) yang membutukan modal

usaha berupa pinjaman modal untuk pengembangan usaha.

51

Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan merupakan

salah satu Dinas Pemerintahan yang berupaya untuk menjaga stabilitas harga

gabah/beras, memfasilitasi pengembangan ekonomi dipedesaan melalui usaha

pembelian, pengolahan serta pemasaran gabah/beras dan memperkuat

kelembagaan petani sebagai sarana kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan

anggotanya.

Diantara tujuan dari pengadaan pembiayaan bagi lembaga usaha ekonomi

pedesaan antara lain adalah: Pertama, Melakukan pembelian gabah petani dengan

harga serendah-rendahnya sesuai HPP. Kedua, Meningkatkan kemampuan para

pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk

mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah.

Ketiga, Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha

bersama yang lebih komersil.

Adapun bantuan dana tersebut dibarengi dengan adanya agunan di

dalamnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada

bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditur. Agunan dalam kontruksi ini

merupakan jaminan tambahan. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas

dari pemerintah. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Sedangkan

unsur-unsur agunan yaitu:

1. Jaminan tambahan;

2. Diserahkan oleh kreditur;

3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

52

Adapun jaminan adalah “Menjfamin dipenuhinya kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu,

hukum jaminan erat dengan hukum benda”. Kemudian berdasarkan penjelasan di

atas, agunan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Agunan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan;

2. Agunan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Agunan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti

memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat

melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan agunan perorangan

tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya

dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan

perikatan yang bersangkutan.

Agunan materiil adalah agunan yang berupa hak mutlak atas suatu benda,

yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan

terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan

agunan imateriil adalah agunan yang menimbulkan hubungan langsung pada

perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu,

terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, sesuai dengan hasil observasi dan

wawancara penulis dengan beberapa pelaku peminjaman adalah, bahwa sistem

pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura kepada

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Adapun dalam memberikan pinjaman

53

kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dengan pembiayaan ini ditetapkan

adanya jaminan (agunan), yang harus Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

serahkan kepada pemerintah dengan syarat, misalnya pengusaha gabah meminjam

modal Rp. 100 juta, berarti ia harus menyiapkan agunan sekitar Rp. 125 juta, dan

mereka juga dikenakan biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak

pengusaha, dan jika telah jatuh tempo yakni pada tanggal 15 Desember, maka

mereka harus melunasi pinjamannya. Akan tetapi, jika telah jatuh tempo namun

belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka mereka dikenakan denda dengan

perhitungan sebesar satu permil perhari dan maksimum 5% dari sisa tunggakan

selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Dan jika setelah 50

hari belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka agunan akan diserahkan ke

KP2LN oleh pemerintah dan kemudian pemerintah melakukan lelang. Dan

apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan (hutang),

pengusaha gabah wajib melunasi kekuranganya, Dan apabila nilai agunan yang

dilelang lebih tinggi dari pada nilai tunggakan (hutang), maka sisanya adalah

keuntungan bagi LUEP.

Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut

dengan istilah bai’ al-muzayadah (adanya penambahan). Jual beli model lelang

(muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Di dalam kitab Subulus

salam disebutkan Ibnu Abdil Barr berkata, ”Sesungguhnya tidak haram menjual

barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan

kesepakatan (di antara semua pihak).”

54

Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan juga Ahmad.

Úóäú ÃóäóÓö Èúäö ãóÇáößò Ãóäøó ÑóÌõáðÇ ãöäú ÇáúÃóäúÕóÇÑö ÌóÇÁó Åöáóì ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó íóÓúÃóáõåõ ÝóÞóÇáó áóßó Ýöí ÈóíúÊößó ÔóíúÁñ ÞóÇáó Èóáóì ÍöáúÓñ äóáúÈóÓõ ÈóÚúÖóåõ æóäóÈúÓõØõ ÈóÚúÖóåõ æóÞóÏóÍñ äóÔúÑóÈõ Ýöíåö ÇáúãóÇÁó ÞóÇáó ÇÆúÊöäöí ÈöåöãóÇ ÞóÇáó ÝóÃóÊóÇåõ ÈöåöãóÇ ÝóÃóÎóÐóåõãóÇ ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöíóÏöåö Ëõãøó ÞóÇáó ãóäú íóÔúÊóÑöí åóÐóíúäö ÝóÞóÇáó ÑóÌõáñ ÃóäóÇ ÂÎõÐõåõãóÇ ÈöÏöÑúåóãò ÞóÇáó ãóäú íóÒöíÏõ Úóáóì ÏöÑúåóãò ãóÑøóÊóíúäö Ãóæú ËóáóÇËðÇ ÞóÇáó ÑóÌõáñ ÃóäóÇ ÂÎõÐõåõãóÇ ÈöÏöÑúåóãóíúäö ÝóÃóÚúØóÇåõãóÇ ÅöíøóÇåõ æóÃóÎóÐó ÇáÏøöÑúåóãóíúäö ÝóÃóÚúØóÇåõãóÇ ÇáúÃóäúÕóÇÑöíøó

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang

menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.”Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya

55

mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali.

Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya

dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu

kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya

kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-

Tirmidzi)

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Dana Penguatan Modal

Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugyo seorang pengusaha

diketahui bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa

adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita pinjam.

Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar bulan maret-

april, sementara pengeluaran dana sekitar bulan juni sehingga para pengusaha

tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka waktu peminjaman

hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan jatuh tempo peminjaman.

Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah tanggal 15 Desembet, wajib

membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk tiap harinya dan

maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula biaya administrasi semua

pengusaha gabah yang harus membayar.

56

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengusaha gabah terasa sekali

dirugikan oleh mereka, karena hampir 80% sawah petani di sana berjenis sawah

tadah hujan, yang masa panennya sekitar bulan Maret atau April, sementara

pemerintah baru mengeluarkan modal usaha pada bulan juni, sehingga pengusaha

gabah tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya.

Fakta di atas pada akhirnya mematahkan teori Ar-Rahn yang

sesungguhnya dapat dilabelkan pada kegiatan pembiayaan di atas. Hal ini

dikarenakan, bahwa Ar-Rahn merupakan jaminan pembiayaan yang dapat

memberikan manfaat yang besar dan tidak pernah membawa kemudharatan

kepada pengusaha kecil dalam membangun usahanya. Karena Ar-Rahn

merupakan aqad jaminan (hutang piutang) dengan membayar harta mitsil (harta

yang serupa) kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa aqad Ar-Rahn merupakan aqad

jaminan yang tidak mengharapkan imbalan sesuatu, dalam artian untuk

mendapatkan sesuatu yang lebih banyak (keuntungan). Karena dalam aqad Ar-

Rahn ini, Rahin hanya dituntut untuk mengembalikan sesuai dengan nilai

agunan/pinjaman dengan apa yang telah ia pinjam, baik timbangan maupun

jumlah (rupiah).

Lebih jelasnya adalah, bahwa Ar-Rahn merupakan jaminan yang diberikan

oleh pemilaik barang (Rahin) kepada pemegang barang (murtahin) berupa

jaminan harta atau benda untuk kebutuhan atau dimanfaatkan oleh Rahin di mana

57

apabila telah waktunya harus dikembalikan dengan barang yang serupa, baik

nilainya, takarannya, jumlahnya waupun sifatnya.

Dalam ajaran agama Islam, setiap muslim diwajibkan untuk menepati janji

yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sebagaimana Allah swt berfirman “Hai

orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”. Dan di dalam ayat lain

Allah juga menegaskan “…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti

diminta pertanggungan jawabnya.”

Dari beberapa ayat di atas dapatlah penulis terangkan bahwa kita

diharuskan menepati perjanjian dan tidak boleh mengingkarinya tanpa alasan

yang dibenarkan syarak. Dalam hadits Rasulullah juga dijelaskan bahwa orang

yang mengingkari janji tanpa alasan yang dibenarkan syarak termasuk ke dalam

golongan munafik. “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Tanda-tanda orang

yang munafik itu ada tiga, yaitu ; jika berkata-kata ia berdusta, jika berjanji ia

menyalahi janjinya, dan jika diberi amanat dia berkhianat.” (HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan peminjam

ingkar janji adalah seorang yang sudah berjanji kepada orang lain untuk berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tetapi dia tidak menepati atau melanggar

perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang sudah disepakati.

Dalam ekonomi Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan

mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh

karena itu, apabila seseorang telah mendapat pinjaman dari seseorang atau

instansi tertentu berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain. Jika peminjam

58

tersebut melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap

seseorang atau instansi tertentu sesuai perjanjian maka ia dikatakan telah

melakukan wanprestasi. Terhadap orang yang melakukan wanprestasi, bisa

dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya.

Akan tetapi, bagaimakah jika pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan

karena rugi dari segi sistem yang tidak sehat yang diterapkan oleh LUEP tersebut,

atau merugi karena kesalahan nature buakan karena human eror, maka dalam hal

ini penulis dapatkan bahwa dalam ekonomi Islam, bagi mereka yang

meminjamkan dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap

pembayaran hutang, kalau perlu dilakukan pemutihan buku. Sebagaimana firman

Allah swt: “Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah

tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya

hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Dalam menjelaskan ayat di atas, Prof. Dr. M. Quraish Shihab

menjelaskan, bahwa “apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau

akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhnkan

penagihan sampai di lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia

sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”.

Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa yang menangguhkan pembayaran hutang

orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka

dia akan di lindungi Allah.”

59

Berdasarkan pemaparan di atas maka bagaimanakah sesunggunya tinjauan

ekonomi Islam terhadap Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi

Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lampung Selatan tersebut. Dalam hal ini, ekonomi Islam pada dasarnya

membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat, hal ini

didasarkan pada;

1. Kaidah ekonomi Islam yang menjelaskan tentang dasar pada setiap sesuatu

pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengaharamkannya.

2. Hadits Rasulullah saw yang menegaskan bahwa kaum muslimin bertransaksi

sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram.

Melalui penjelasan ini maka boleh keduanya (antara pemberi pinjaman

dan yang meminjam) membuat perjanjian yang tata cara berpiutang, membayar

hutang dan akibat hukum jika terjadi wanpretasi. Adapun yang menyalahi aturan

agama di dalamnya, karena terjadi riba dalam praktek pengembaliannya ini,

dengan artian seorang yang meminjam harus membayar lebih dari jumlah yang ia

pinjam, dan ketika terjadi wanprestasi, kreditur meminta gantirugi kelalaian

dengan bayaran dari sejumlah uang sebesar 5%.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial, ekonomi Islam

adalah bagian dari ekonomi positif Indonesia yang bersumber al-Qur’an, al-

Hadits, dan al-ijtihad, terutama yang mengatur tentang al-‘aqdu (hukum

perikatan) sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam

60

perikatan Islam tersebut. Perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu

berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan

(garar), perjudian (maisir), bunga (riba), dan penzaliman.

Prinsip ekonomi dalam berbisnis yang wajib dilaksankan oleh setiap

muslim (baik individu ataupun komunitas) adalah berpegang pada semua yang

dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas,

tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu

walaupun banyak jumlahnya. Maka ditemukan jiwa manusia itu selalu tergiur

kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

Sebagaimana Allah swt berfirman “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum

Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapatlah penulis tarik benang merahnya

disini, bahwa kegiatan pembiayaan berupa Program Dana Penguatan Modal

Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Lampung Selatan dibolehkan dalam ekonomi Islam, karena

programnya yang mendasarkan pada keberlangsungan hidup masyarakat di

Lampung Selatan dari segi ekonominya.

Adapun kesalahan pada lembaga tersebut adalah pada prakteknya, yakni

dari segi sistem waktu pengeluaran dana pinjaman dan pengembalian dana yang

tidak sampai pada tempo 1 th yang banyak merugikan pengusaha kecil. Dan yang

lebih parahnya adalah, adanya pengembelian berlebih yang melebihi jumlah

61

hutang atau disebut dengan riba, dan ketika ada riba di dalamnya maka perjanjian

itu menjadi haram dilakukan dalam ekonomi Islam.

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka

dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum

kegiatan pembiayaan berupa:

1. Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan

yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung

Selatan merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani

memperoleh harga serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah

(HPP). Definisi Dana Penguatan Modal adalah dana talangan yang bersumber

dari alokasi APBN yang digunakan untuk membeli gabah/beras pada saat

panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui provinsi sebagai dana

dekonsentrasi untuk dipinjamkan kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan.

Adapun Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan

Bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa

adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita

pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar

bulan maret-april, sementara pemgeluaran dana sekitar bulan juni sehingga

para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka

62

waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan

jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah

tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu)

untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula

biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar.

2. Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang

diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung Selatan di

bolehkan dalam ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip bermu'amalah

yakni:

a. Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang

mengharamkannya.

b. Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram..

Adapun kelemahan pada lembaga tersebut adalah dikarenakan sistem

waktu pengeluaran dana pinjaman dan pengembalian dana yang tidak sampai

pada tempo 1 th yang banyak merugikan pengusaha kecil. Dan yang lebih

parahnya adalah, adanya pengembalian berlebih yang melebihi jumlah hutang

atau disebut dengan riba, dan ketika ada riba di dalamnya maka perjanjian itu

menjadi haram dilakukan dalam ekonomi Islam.

63

B. Saran.

Melalui kajian yang mendalam tentang kasus pembiayaan di Lampung

Selatan melalui Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, maka

dapatlah penulis paparkan beberapa saran yang penulis kira sangat representatif

untuk penulis tujukan kepada beberapa pihak.

1. Kepada anggota legislitaf sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk selalu

memperhatikan dan melakukan pengawasan yang intensif terhadap segala

program yang bertujuan memberikan manfaat yang mendalam kepada para

pengusaha kecil khususnya para petani menjadi tepat guna.

2. Kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan dan

Hotikultura Lampung Selatan agar dapat membenahi sistem kerja pembiayaan

dan pengembalian modal agar para peminjam tidak merasa dirugikan karena

waktu yang tidak pernah sesuai dengan waktu tanam dan panen para petani.

3. Kepada para pemikir ekonomi Islam agar dapat memperhatikan segala praktek

bisnis yang diterapkan di daerah-daerah muslim seringakali tidak menerapkan

ajaran-ajaran Islam, sehingga seringkali umat Islam yang taraf ekonominya

berada pada tataran ekonomi ke bawah merasa dibodohi.

64

DAFTAR PUSTAKA Al-Quranul Karim

Agustianto, “Bisnis Rasulullah saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007

al-Qaradhawi, Yusuf, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Alih Bahasa oleh Zainul Arifin dan Dahlia Husin menjadi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997

Basjir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Perpustakaan Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1990

Chapra, Umer, Islam dan Tantangan, Gema Insan, Jakarta, 2000

Eldine, Achyar, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April 2007

Hadi, Sutrisno, Metodolagi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986

Hamid, Arfin, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Ekonisia, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003

http://www.investasilampung.web.id/gambaran-umum.html

Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.mui.or.id, 02 September 2008

Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008

Manan, Muhammad Abdul, Islamic Economics, Theori and Practice, Diterjemahkan oleh M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997

Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997

65

Nawawi, Hodari, Metode Logi penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991

Nazir, Moh, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selata, Wawancara, 30 Oktober 2008

Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana, 2002

Sabiq, Sayid, Fikih Sunnah, Juz 12, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Al-Ma’arif, Bandung, 1995

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 12, Alih Bahasa Kamaluddin A Marzuki, al-Ma'arif, Bandung, 1995

Shihab, M. Quaraisy, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. I, Lentera Hati, Jakarta

Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2004

Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun. 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5, Daar al Fikr, Damaskus, Cet ke 4, 2004

Lampiran 1

PANDUAN INTERVIEW

PEGAWAI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NAMA : Puadi, S.P

UMUR : 36 Tahun

JABATAN : Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program dana penguatan lembaga usaha

ekonomi pdesaan ?

2. Apakah tujuan dari program dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi

pedesaan ?

3. Siapa sajakah yang menjadi sasaran program dana penguatan modal lembaga

usaha ekonomi pedesaan ?

4. Bagaimanakah cara pengajuan untuk memperoleh pinjaman dana penguatan

modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?

5. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan kerja

sama ?

6. Apa hak dan kewajiban bagi penerima dana penguatan modal lembaga usaha

ekonomi pedesaan ?

7. Apakah ada bunga dalam program dana penguatan modal lembaga usaha

ekonomi pedesaan ?

8. Berapa lama program berlangsung ?

9. Apakah untuk memperoleh dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi

pedesaan para penusaha harus menyerahkan agunan ?

10. Bagaimana jenis dan syarat agunan yang harus dipenuhi?

11. Apakah ada pengusaha dalam meminjam modal tanpa harus menyerahkan

agunan ?

12. Apakah sanksi bagi penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi

pedesaan ?

13. Berapakah jumlah penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi

pedesaan ?

14. Apakah tugas pokok dari pendamping DPM – LUEP ?

15. Bagaimana cara rekrutmen pendamping DPM – LUEP ?

16. Apakah pendamping DPM – LUEP berhak melaporkan kepada dinas jika

menemukan penyimpangan-penyimpangan ?

17. Apa saja kewajiban pendamping DPM – LUEP ?

Lampiran 2

PANDUAN INTERVIEW

LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN

NAMA : Hasbuna

UMUR : 44 Tahun

1. Apakah Bapak menerima dana modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?

2. Apakah prosedur dalam meminjam dana usaha mengalami kesulitan ?

3. Apakah benar harus ada agunan yang diserahkan ?

4. Bagaimana cara pengembalian dana usaha yang dipinjam ?

5. Berapa jangka waktu dalam peminjaman modal usaha ?

6. Apakah dalam meminjam modal tanpa adanya bunga yang harus ditanggung ?

7. Apakah ada permintaan langsung dari dinas ?

8. Sudah berapa kali menerima pinjaman modal usaha ?

Lampiran 3

PANDUAN INTERVIEW

LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN

NAMA : Sugyo

UMUR : 58 Tahun

1. Apakah Bapak menerima dana modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?

2. Apakah prosedur dalam meminjam dana usaha mengalami kesulitan ?

3. Apakah benar harus ada agunan yang diserahkan ?

4. Bagaimana cara pengembalian dana usaha yang dipinjam ?

5. Berapa jangka waktu dalam peminjaman modal usaha ?

6. Apakah dalam meminjam modal tanpa adanya bunga yang harus ditanggung ?

7. Apakah ada permintaan langsung dari dinas ?

8. Sudah berapa kali menerima pinjaman modal usaha ?

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROGRAM … · menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam ... secara obyektif ilmiah dan ... 2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi

Documents