Tarik Ulur Penanganan COVID-19Tarik Ulur Penanganan COVID-19 Pendahuluan Virus corona atau yang lazim dikenal dengan COVID-19 telah menjadi perhatian bagi duia global setelah pada

Tarik Ulur Penanganan COVID-19

Pendahuluan

Virus corona atau yang lazim dikenal dengan COVID-19 telah menjadi perhatian bagi

duia global setelah pada 12 Maret 2020, World Health Organization atau WHO yang diwakili

oleh Tedros Adhanom Ghabyesus selaku Direktur Jendral menyatakan bahwa virus COVID-

19 diberikan status sebagai pandemi karena penyebarannya yang terlampau cepat hingga ke

wilayah yang jauh dari pusat wabah.1

Hingga tanggal 31 Maret 2020, dari data yang dikumpulkan catchmeup.id2 kasus di

Indonesia sudah mencapai angka 1528

Dengan rincian data per provinsi sebagai berikut

1 City News Toronto. 2020. Coronavirus can be Characyerized as a Pandemic says WHO. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=ZCVR3CM3yfM pada 26 Maret 2020 2 Diakses dari https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgiz8x71QyIVJZQguYtG9n6xBEKdM4fXuDs_d8zKOmY/edit#gid=196789761 pada 31 Maret 2020

Hal ini tentu menimbulkan kewaspadaan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Namun, sebagai mitra kritis pemerintah, ada beberapa hal yang BEM Kema Unpad 2020

catat masih menjadi perhatian bersama terkait penanganan COVID-19 ini. Tentu, baik bagi

pemerintah dan masyarakat haruslah bersinergi agar penanganan COVID-19 dilakukan secara

efektif dan efisien sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal. Berikut

merupakan catatan dan rekomendasi terhadap penanganan COVID-19.

Status Quo Penanganan Pandemi

Dijadikannya status COVID-19 sebagai pandemi global tentu mendapat respon

beragam dari berbagai negara di dunia. Khususnya, kepada negara-negara yang warganya

telah terjangkit virus ini, termasuk Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan penyebaran

COVID-19 yang begitu masif menimbulkan pertanyaan siapa pihak yang berwenang untuk

melakukan penanganan pandemi virus ini?

Dalam hal ini, pertanyaaan tersebut dapat dijawab melalui konsep kewenangan antar

pemerintah, yaitu pemerintah daerah dan pusat. Hal ini dapat terjadi mengingat konsep

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah, yaitu suatu

satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum

sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurusi fungsi pemerintahan yang menjadi

urusan rumah tangganya.3 Dalam hal ini otomatis mengharuskan adanya pembagian

kewenangan antara pusat dan daerah.

Dengan statusnya sebagai pandemi, maka COVID-19 bilamana melihat UU No. 24

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dikatakan sebagai bencana non-alam.

Dalam hal ini, walaupun dikatakan berasal dari faktor non-alam, penyebaran penyakit ini

tentu mengganggu kehidupan masyarakat. UU Penanggulangan Bencana mengamanatkan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Bilamana meninjau matriks pembagian kewenangan, COVID-19 yang secara

merupakan bentuk bencana non-alam yang sudah tersebar hampir di semua provinsi, maka

kewenangan tersebut memang berada di tangan pemerintah pusat juga harus bersinergi

dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah otonom dalam menanggulangi

bencana tersebut.

Hal ini merupakan hal yang wajar, bilamana kita melihat urusan pemerintahan

konkuren4 yang dapat dibagi anatar pusat dan daerah, urusan pemerintahan yang manfaat atau

dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara menjadi kewenangan pemerintah

pusat.

Physical Distancing di Indonesia

Di Indonesia, Presiden RI, Joko Widodo sudah memastikan bahwa Pemerintah tidak

akan melakukan prosedur lockdown sebagaimana dilakukan negara lain dan hanya akan

memberlakukan social distancing setelah melalui berbagai pertimbangan. Kepala Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) mengatakan kepada seluruh Gubernur di

Indonesia, untuk memaknai dan menerjemahkan frasa Social distancing menjadi physical

distancing yakni aktivitas untuk menjaga jarak antar masing-masing individu sebagaimana

diinstruksikan oleh Dr. Maria Van Kerkhove dari World Hearth Organization, bahwa istilah

Physical distancing dimaknai sebagai “…keeping the physical distance from people so that

we can prevent the virus from transferring to one another.”5

3 Bagir Manan. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII., hal. 35 4 Merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah 5 Dikutip dari pendapat Maria Van Kerkhove dalam World Health Organization

Keluarnya kebijakan tersebut, tak melulu berjalan mulus seperti yang direncanakan.

Pertentangan dari masyarakat yang belum serasi dengan ide pemerintah menjadi penghambat

kebijakan untuk berjalan sebagaimana mestinya. Ini berkaitan dengan salah kaprah atas

Physical distancing yang dianggap sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan untuk

berkumpul dan imbauan untuk tidak datang ke tempat ibadah diartikan sebagai larangan

untuk beribadah. Adanya permasalahan ini dapat ditemui pada kota-kota kecil atau di desa–

desa, dengan demikian, diperlukan peran aktif dari Pemerintahan Daerah untuk dapat

mensosialisasikan secara serius bahaya dan ancaman Covid-19 ini sampai ke tingkat yang

paling rendah yakni di desa/kelurahan. Sosialisasi ini harus dapat diterjemahkan sebaik

mungkin, agar mindset yang tertanam sebelumnya dapat diubah dan akan memudahkan

berjalannya prosedur seperti instruksi Pemerintahan Pusat. Kepala Daerah Provinsi, Gubernur

juga memiliki legalitas kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

percepatan penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing mengingat pasca

diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19.6 Presiden perlu memerintahkan Gubernur agar membuat

roadmap kesadaran didaerahnya masing-masing sehingga akan terlihat bagaimana antisipasi

dan sikap masyarakat daerah dalam menyikapi Covid-19 ini, pelaksanaannya pun harus

dilakukan secara holistik, komprehensif dan responsif juga melibatkan komponen lain agar

pelaksanaan tugas ini dapat jauh lebih kompeten. Dengan adanya kolaborasi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah ini, diharapkan mampu menciptakan iklim kerja sama yang

kuat dalam memberantas pandemi yang kian menggemparkan ini. Pemberian sanksi yang

tegas juga harus tetap diberikan, agar orang-orang yang tidak mengindahkan aturan dapat

kapok sebab Covid-19 bukanlah main-main.

Terkait pemberian sanksi bagi pelanggar, Mahfud MD, Komnas HAM telah

memberikan lampu hijau. Kapolri Jenderal Idham Aziz juga sudah mengeluarkan maklumat

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-20mar2020.pdf?sfvrsn=1eafbff_0 Pada 23 Maret 2020 Pukul 11.01 WIB. 6 Lihat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dikutip oleh Kompas “Jokowi Beri Kewenangan Lebih Gubernur Seluruh Indonesia Tangani Corona” diakses di https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/16422721/jokowi-beri-kewenangan-lebih-gubernur-seluruh-indonesia-tangani-corona pada Senin 23 Maret 2020 Pukul 16.47 WIB.

berupa sanksi pidana7 dengan Pasal 212 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah,

atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi

pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah.” Pasal 216 KUHP “(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau

permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi

sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk

mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan

undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak

sembilan ribu rupiah.”, Pasal 218 KUHP “Barang siapa pada waktu rakyat datang

berkerumun dengan se- ngaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas

nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan

ribu rupiah.” Terkait wabah penyakit sejatinya, sudah ada regulasi yang pernah dikeluarkan

yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Namun,

dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang sudah jauh berubah. Akan tetapi

terdapat dua Pasal yang masih digunakan oleh Penegak Hukum untuk kasus pelanggaran

terkait Covid-19 ini, yaitu : Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984

tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa (1) “Menghalangi penanggulangan wabah,

diancam pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp1.000.000,-.” (2) “Karena kealpaannya

mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana

kurungan 6 bulan dan/atau Rp500.000,-.”8 Ditegaskan pula dalam Peraturan lain, yakni Pasal

93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan yang menyatakan

7 MetroTV News, “Nekat Berkumpul saat Wabah Covid-19, Ini Sanksi yang Mengintai”, MetroTV, diakses di https://www.metrotvnews.com/play/bVDCQJWz-nekat-berkumpul-saat-wabah-covid-19-ini-sanksi-yang-mengintai pada Senin 23 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB. 8 Lihat Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagaimana dikutip oleh Hamdi, “Cegah Penyebaran Covid-19, Polda Gorontalo Ancam Pidanakan Masyarakat bila…”, Kronologi, diakses dari https://kronologi.id/2020/03/25/cegah-penyebaran-covid-19-polda-gorontalo-ancam-pidanakan-masyarakat-bila/ Pada 26 Maret 2020 Pukul 19.52 WIB.

“Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi

penyelenggraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan

masyarakat dipidana 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-.”9

Diskursus Perppu dalam Penanganan COVID-19?

Melihat fakta penyebaran virus terus terjadi, Physical distancing tidak dapat hanya

sekadar imbauan melainkan perlu dijadikan suatu kewajiban agar penyebaran mampu ditekan

dan angka kasus mampu diminimalisir sedikit demi sedikit. Indonesia sebagai negara Hukum,

menurut Komnas HAM RI perlu mengeluarkan kebijakan setingkat Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang (Perppu)10 agar instruksi pemerintah terkait Covid-19 dapat ditaati

oleh siapapun dan tidak dilanggar hanya karena alasan pribadi yang cenderung egoistis. Akan

tetapi, saran dikeluarkannya Perppu menuai pro dan kontra di beragam kalangan. Selain

Komnas HAM, Yusril Ihza Mahendra memberikan usul kepada Presiden Jokowi untuk segera

membuat Perpu terkait virus corona. Namun, Dody Nur Andriyani, selaku pengurus Asosisasi

Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara (APHTN - HAN) mengatakan

bahwa penerbitan Perppu untuk saat ini belum harus dikeluarkan karena terdapat peraturan

perundang-undangan lain yang dapat digunakan sebagai landasan hukum. Beberapa peraturan

perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit dan Menular

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

Penyakit Menular

5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan

Penyakit Menular.

9 lihat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan sebagaimana dikutip Kumparan, “UU Karantina Kesehatan Ancam Masyarakat yang Masih Keluyuran di Luar Rumah”, Kumparan, diakses dari https://kumparan.com/bumi-papua/uu-karantina-kesehatan-ancam-masyarakat-yang-masih-keluyuran-di-luar-rumah-1t5wGOBxu9f Pada 26 Maret 2020 Pukul 19.47 WIB. 10 Ahmad Taufan Damanik, “Poin-Poin Utama Konferensi Pers Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik Bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo Sabtu, 21 Maret 2020”, Komnas HAM, diakses di https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/03/21/1337/poin-poin-utama-konferensi-pers-ketua-komnas-ham-ri-ahmad-taufan-damanik-bersama-ketua-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-letjen-tni-doni-monardo-sabtu-21-maret-2020.html?utm_source=headlines Pada Senin 23 Maret 2020 Pukul 18.15 WIB.

Di dalamnya menjelaskan tiga langkah penanggulangan yang dapat dilakukan yakni

reduksi, eliminasi dan eradikasi. Ia pun menambahkan agar Presiden untuk lebih

mengoptimalkan undang-undang yang sudah ada agar dapat menanggulangi virus corona ini.

Dody berpendapat bahwa Perppu kewenangan Presiden yang merupakan jalan keluar darurat

dan memiliki dasar noodverordeningsrecht (genting) untuk dapat menerbitkan Perppu.11

Sebagai sumber hukum, Perppu dapat dilihat pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar

1945 yang menentukan “Presiden menerapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

Undang-undang sebagaimana mestinya”, Pasal 22 menentukan :

(1). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang;

(2). Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan berikutnya;

(3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus

dicabut.

Dapat dilihat, Perppu merupakan Undang-undang yang dibentuk dalam keadaan

darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa”. Istilah “kegentingan yang memaksa” ini tidak boleh dipersamakan dengan

“keadaan bahaya” menurut ketentuan Pasal 12 Undang-undang Dasar. Keadaan darurat dan

kegentingan yang memaksa merupakan pandangan subjektif dari Presiden/pemerintah disatu

pihak, sebab :

(i). Pemerintah sangat membutuhkan suatu Undang-undang untuk tempat

menempatkan kebijakan yang sangat penting dan mendesak bagi negara; namun

dilain pihak

(ii). Waktu atau kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan dewan

perwakilan rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya.

Hans Ernst Folz dalam bukunya, a state of emergency and emergency legislation

mengklasifikasikan keadaan darurat kedalam enam bentuk yaitu (1) adanya bahaya eksternal

yang mengancam negara; (2) adanya kerusuhan domestik; (3) gangguan fungsi normal dari

otoritas pemerintah disebabkan oleh pemogokan dalam pelayanan sipil; (4) penolakan untuk

11 Andi Saputra, “Perppu Corona Dinilai Belum Perlu, Presiden Bisa Maksimalkan UU yang Ada” Detik News, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4940861/perppu-corona-dinilai-belum-perlu-presiden-bisa-maksimalkan-uu-yang-ada Pada 26 Maret 2020 Pukul 21.48 WIB.

membayar pajak;(5) kesulitan dalam bidang ekonomi dan keuangan; (6) kerusuhan buruh dan

bencana nasional.12 Sedangkan Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat

tiga syarat sesuatu dapat dikatakan dalam kondisi genting yang memaksa sebelum Presiden

memutuskan untum menerbitkan Perppu. Tiga hal tersebut adalah :

(1). Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum

secara cepat berdasarkan UU.

(2). Belum adanya undang-undang yang dibutuhkan atau belum memadainya

undang-undang tersebut.

(3). Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat

Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup

lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam Perppu tersebut terdapat tiga kriteria yang dipakai untuk menentukan

keadaan darurat yaitu (1) keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah

RI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga

dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; (2) Timbul perang

atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan

cara apapun; (3) hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus

ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat mebahayakan hidup negara.

Pemberlakuan keadaan darurat ini harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah,

dan pernyataan keadaan darurat ini harus memiliki makna esensial yaitu penduduk harus tau

materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat tersebut dan dampaknya

terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pemberlakuan keadaan darurat tersebut juga tidak

berlaku secara terus menerus tetapi hanya sementara. Dapat dikatakan, secara substansi

Perppu merupakan Undang-undang, namun secara formalnya adalah Peraturan Pemerintah.

Karena kedudukannya sederajat, maka materi muatan Perppu sangat mungkin bertentangan

atau merubah ketentuan Undang-undang yang ada sebelumnya.13 Mengingat, pencegahan

Covid-19 sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia,

tidak hanya hak atas kesehatan namun hak atas hidup bagi warga Indonesia. Oleh karena itu,

pemberian sanksi terhadap pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah Pusat

12 Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014., hlm. 62 13 Jimly Assidiqie, 2018, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Jakarta: PT. Grafindo Sinaga, hlm. 168-170.

ataupun daerah harus ditegakkan demi kepentingan bersama, termasuk seruan untuk tidak

berkumpul di tempat beribadah. Menurut Ahmad taufik Damanik, Ketua Komnas HAM RI,

standar hak asasi manusia nasional dan internasional telah memberi wewenang kepada

pemerintah untuk membatasi, mengurangi atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan

berkumpul dan beribadah dalam jumlah besar demi kepentingan dan keselamatan masyarakat

yang lebih luas. Artinya, untuk kepentingan umum yang lebih besar, hak asasi untuk

berkumpul dan beribadah dapat ditunda, dikurangi, dibatasi terlebih dahulu agar kepentingan

khalayak publik dapat diselamatkan.

Berbagai kebijakan lainnya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat selama hal

tersebut memang perlu dan relevan untuk dilakukan, serta tidak disalahgunakan dengan

berperilaku diskriminatif dan represif dengan kedok melindungi kesehatan. Sebagaimana

diungkap pakar Perserikatan Bangsa-bangsa yang menyatakan “While we recognize the

severity of the current health crisis and acknowledge that the use of emergency powers is

allowed by international law in response to significant threats, we urgently remind States

that any emergency responses to the coronavirus must be proportionate, necessary and non-

discriminatory.” Ia juga menambahkan bahwa penggunaan kekuasaan untuk keadaan darurat

harus dinyatakan secara terbuka kepada publik dan harus diberitahukan kepada badan-badan

terkait ketika hak-hak dasar seperti pergerakan, kehidupan keluarga dan lainnya sedang

sangat terbatas.14

14 Dikutip dari pendapat United Nations Human Rights Experts : The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ms Fionnuala D. Ní Aoláin; the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Ms Agnes Callamard; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr David Kaye; the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mr Michel Forst; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Mr Clément Nyaletsossi Voule;, Special Rapporteur on the right to physical and mental health,Mr. Dainius Pūras, the Special Rapporteur on the right to education, Ms Koumbou Boly Barry; the Special Rapporteur on the right to privacy, Mr Joe Cannataci; the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Mr. Ahmed Shaheed; the Special Rapporteur on the right to development, Mr Saad Alfarargi; the Special Rapporteur on adequate housing, Ms Leilani Farha; the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation, Mr Léo Heller; the Independent expert on human rights and international solidarity, Mr Obiora C. Okafor; the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Mr Livingstone Sewanyana the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Mr Diego García-Sayán; the Working Group on Arbitrary Detention: Mr. José Antonio Guevara Bermúdez (Chair), Ms. Leigh Toomey (Vice-Chair on Communications), Ms. Elina Steinerte (Vice-Chair on Follow-up), Mr. Seong-Phil Hong and Mr. Sètondji Adjovi; andthe Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: Mr Luciano Hazan (Chair-Rapporteur), Mr Tae-Ung Baik (Vice-Chair), Ms Houria Es-Slami, Mr Bernard Duhaime and Mr Henrikas Mickevicius. Pada United Nations Human Rights Office of The High Commissioner

Dapat digaris bawahi, tindakan demikian bukanlah suatu pelanggaran hak asasi

manusia sehingga jika diperlukan, pemerintah dapat mengeluarkan Perppu untuk menjamin

terselenggarakannya instruksi pemerintah yang berjalan sesuai dengan paripurna. Sebab,

dalam persfektif hukum, manusia cenderung mentaati hukum dibanding instruksi yang

sekadar imbauan karena merasa takut dengan sanksi, dan merupakan bentuk reaksi terhadap

hukum sebagaimana diungkap Lawrencene M. Friedman, bahwa taat hukum merupakan

bagian dari perilaku hukum mengenai “..reacting to something, going on in the legal

system”.15

Work From Home

Pemerintah juga harus memperhitungkan berbagai kemungkinan lain yang dapat

timbul melalui kebijakan Work from home dan dampaknya pada ekonomi dunia usaha.

Terkait work from home, secara yuridis dapat dikaitkan dengan Pasal 86 Ayat (1) huruf a

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja memiliki

hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, dalam

pandemi yang sedang mewabah ini, work from home merupakan bagian dari bentuk

perlindungan kepada pekerja atau buruh agar keselamatan dan kesehatannya tetap terjamin.

Penjaminan agar pekerja tidak di PHK atau dikurangi haknya selaku pegawai juga perlu

menjadi fokus perhatian pemerintah agar hal demikian tidak terjadi. Bagi ASN/Aparatur Sipil

Negara, aturan work from home dirumuskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem

Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di

Lingkungan Instansi Pemerintah. Diterbitkannya surat edaran tersebut, merupakan suatu

reaksi atas pernyataan WHO yang mengatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi

global,16 sebagaimana dalam lingkup nasional dinyatakan sebagai bencana nasional.17 Tidak

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E Senin, 23 Maret 2020 Pukul 17.15 WIB. 15 Pendapat Lawrencene M. Friedman sebagaimana dikuti dalam Achmad Ali, 2009, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal”, Jakarta : Kencana, hlm. 118. 16 World Health Organization, “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, diakses pada https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 World Health Organizatio, Selasa 24 Maret 2020 Pukul 7.55 WIB.

semua ASN bekerja di rumah atau tempat tinggal, dalam hal ini, ASN dengan jabatan

struktural tertinggi harus tetap bekerja di Kantor agar penyelenggaraan pemerintahan tidak

terhambat. Apabila kita kaitkan dengan perubahan frasa di atas, maka memang lebih cocok

frasa physical distancing diterapkan dibanding social distancing. Pemerintah, juga harus

membantu memberi fasilitas kesehatan agar semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah

di kondisi yang sedang serba langka ini, khususnya tenaga medis yang sangat membutuhkan

pasokan sarana pemeriksaan dan perawatan yang kian hari kian menipis sementara jumlah

penggunaannya kian menebal.

Belajar dari Negara Lain

Pandemi Covid-19 masih menjadi problema utama yang tengah dihadapi masyarakat

global hingga saat ini. Dampak yang dirasakan tak hanya satu sektor di bidang kesehatan

namun merambah ke berbagai lini kehidupan dan menyebabkan terganggunya aktivitas

sehari-hari. Korban jiwa yang terus bertambah hingga pasien yang terus membludak menjadi

suatu urgensi bahwa diperlukan upaya yang cepat dan tanggap dalam mendobrak polemik

kesehatan yang mewabah hingga saat ini. Berbagai negara, serentak mengeluarkan beragam

kebijakan untuk memotong rantai virus corona melalui cara yang berbeda. Korea Selatan,

dalam penangannya tidak melakukan lockdown namun melakukan prosedur drive-thru dan

tes masal ekstensif untuk menguji kesehatan warganya dengan mengeceknya pada stasiun

tertentu tanpa perlu keluar dari kendaraan, tes yang hanya dilakukan sepuluh menit ini

dimaksudkan untuk meminimalisir pasien positif Covid-19 karena telah diuji seawal

mungkin. Selain itu, pemerintahnya juga melakukan kolaborasi Teknologi Informasi dengan

membuat aplikasi Covid-19 hingga memberikan akses yang transparan bagi publik terkait

pandemi Covid-19 ini. Hasilnya, angka kasus terus mengalami penurunan dari rata-rata 500

kasus perhari menjadi 438 (13/3) kemudian 367 (14/3) dan 248 (15/3).18 Berbeda dengan

Korea Selatan, prosedur lockdown marak dilakukan negara lain seperti China, Italia,

Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia,

Selandia Baru, Malaysia dan yang terbaru, Menteri Inggris Boris Johnson, menginstruksikan

17 Marchio Irfan Gorbiano, “COVID-19: Jokowi forms fast-response team to contain virus” The Jakarta Post, diakses pada https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/covid-19-jokowi-forms-fast-response-team-to-contain-virus.html Selasa 24 Maret 2020 Pukul 9.11 WIB. 18 Peter C. Earle, “South Korea Preserved the Open Society and Now Infection Rates are Falling”, diakses di American Institute for Economic Research pada https://www.aier.org/article/south-korea-preseved-open-infection-rates-are-falling/ Senin, 23 Maret 2020 Pukul 8.59 WIB.

rakyat Inggris untuk tetap di rumah karena akan mulai memberlakukan lockdown selama tiga

minggu kedepan.19

Saat ini Indonesia perlu belajar banyak dari negara lain, yang mampu meminimalkan

angka kasus agar tetap stagnan bahkan menurun setiap harinya. Diantaranya adalah melihat

jejak yang dilakukan Taiwan dalam penanganan Covid-19 ini. Disaat negara lain seperti

Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat terkena dampak Corona yang mencapai angka puluhan

ribu dan membuatnya bergerilya melawan kasus Covid-19 yang kian merebak, Taiwan justru

mampu meminimalisir dampak penyebaran Corona. Ditengah gempuran 467.520 kasus

terkonfirmasi di seluruh dunia.20 Taiwan dapat mencegah penyebaran yang masif ke

negaranya, sebagai negara pulau dan memiliki penduduk hampir sama dengan Australia serta

berhubungan dekat dengan Cina, secara geografis, Taiwan memiliki posisi yang dekat dengan

Cina, secara logika seharusnya Taiwan juga dapat terkena dampak Covid-19 yang sama

banyaknya, mengingat kedekatan geografis tersebut. Namun hingga saat ini, Taiwan hanya

memiliki 235 kasus terkonfirmasi.21 Hal ini jika dibandingkan dengan Italia, Spanyol dan

Amerika, yang posisi geografisnya lebih jauh dari Cina, memiliki kasus yang lebih banyak

dibanding negara terdekat, Taiwan. Kemudian, secara politik Taiwan tidak dianggap oleh

World Heatlh Organization (WHO) karena pengaruh politik dari Cina dan tidak diundang

oleh WHO dalam diskusi upaya minimalisir dampak dari Corona, justru mampu berdiri

sendiri, tanpa bantuan negara lain maupun WHO.22

Taiwan dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan, secara geografis Taiwan yang

bersebelahan dengan Cina dan Indonesia menjadi salah satu tempat transit untuk Cina ke

negara lain. Secara politis dan politik internasional, Indonesia memiliki keunggulan daripada

Taiwan. Taiwan yang tidak dianggap di WHO membuat Taiwan harus bisa berjuang sendiri

melawan wabah virus Corona. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan karena masih

19 Rob Picheta, “Boris Johnson issues stay-at-home order, sending UK into lockdown to fight coronavirus pandemic”, diakses di CNN World pada https://edition.cnn.com/2020/03/23/uk/uk-coronavirus-lockdown-gbr-intl/index.html Senin, 23 Maret 2020 Pukul 9.10 WIB. 20 Kompas, “Update Virus Corona di Dunia: Dikonfirmasi 198 Negara, 467.520 Orang Terinfeksi, 113.808 Sembuh” diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/072112265/update-virus-corona-di-dunia-dikonfirmasi-198-negara-467520-orang Pada 26 Maret 2020 Pukul 8.00 WIB. 21 Reuters “Taiwan Reports 19 New” The New York Times, diakses dari https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/25/world/asia/25reuters-health-coronavirus-taiwan-cases.html Pada Rabu, 25 Maret 2020 Pukul 19.16 WIB. 22 Time, “Taiwan Has Been Shut Out of Global Health Discussions” Time, diakses dari https://time.com/5805629/coronavirus-taiwan/ Pada 24 Maret 2020 Pukul 18.01 WIB.

dianggap dengan WHO dan dapat dibantu dengan negara-negara lain. Namun secara data,

Taiwan dapat melakukan pencegahan terhadap virus Corona yang lebih baik dibanding

Indonesia. Kemampuannya yang berhasil berjuang sendiri ini, patut dicontoh negara-negara

lain, khususnya Indonesia, untuk dapat tetap berusaha ditengah segala keterbatasan dan

hambatan yang ada. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang telah diterapkan Taiwan :

a. Proaktif; Dalam aksinya, Taiwan memberlakukan kebijakan tindakan yang

proaktif terhadap upaya preventif Covid-19 dengan memberlakukan sanksi hukum

yang berat dan tegas kepada masyarakatnya yang melanggar aturan dalam

pencegahan virus Corona. Pemerintahan Taiwan melakukan tindakan tegas pada

masyarakatnya yang menimbun masker dan menjualnya dengan harga yang tinggi

selain itu, tindakan tegas juga diberikan kepada orang tak bertanggung jawab yang

melakukan penyebaran berita palsu atau hoax, dan dapat dikenakan sanksi denda

yang besar dan hukuman tegas dari pemerintahan Taiwan. Tindakan yang tegas juga

diberlakukan kepada para pelancong yang datang ke negara ini.

b. Transparasi data dan informasi; Pemerintahan Taiwan memberikan

transparansi data dan informasi kepada masyarakat Taiwan agar pemerintahan

Taiwan dapat bergerak bersama dalam mengatasi pandemi Covid-19. Dengan

adanya hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dan selaras dengan adanya

transparasnsi informasi. Akibatnya, pemerintahan Taiwan dapat meminimalkan

penyebaran informasi dan data yang tidak valid karena semua informasi terintegrasi

ke dalam satu sumber dan berdampak pada berkurangnya konflik informasi jika ada

dua informasi yang datang hampir bersamaan.

c. Adanya Lembaga Terpusat; Pemerintahan Taiwan membuat lembaga yang

fokus untuk masalah isu di bidang kesehatan. National Health Command Center

(NHCC) merupakan lembaga terpusat untuk masalah kesehatan, seperti CDC di

Amerika. Lembaga ini dengan mudah mengurusi informasi, kebijakan, dan peraturan

yang akan digunakan di saat pandemi atau masalah kesehatan mengancam. Lembaga

ini juga memiliki peran untuk mengawasi masalah kesehatan yang terjadi di tingkat

nasional dan akan memberikan peringatan kepada pemerintahan pusat terhadap

masalah kesehatan di tingkat internasional, serta memiliki fokus untuk

mengendalikan informasi yang ada tentang pandemi Covid-19. Dengan adanya

NHCC, informasi di Taiwan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada miss-

communication dengan bagian pemerintahan yang lain.

d. Analisis terhadap data dan informasi besar menggunakan teknologi; Kebijakan

ini dapat berhasil dikarenakan Taiwan merupakan salah satu negara dengan

teknologi yang maju dan terdepan.

Di Indonesia, Angka pasien positif virus Covid-19 yang terjadi kian menanjak dari

790 kasus pada Rabu 25 Maret 2020 menjadi 893 kasus terhitung pada Kamis 26 Maret 2020,

atau melonjak 103 kasus hanya dalam sehari. Jika kita tarik ke belakang, Sebelumnya,

Pemerintah Indonesia kala itu sempat menyangkal dan yakin bahwa virus ini tidak akan

sampai ke Indonesia. Namun waktu membuktikan, bahwa pada Senin, 2 Maret 2020 lalu,

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat dua warga Depok yang positif

terpapar virus ini. Keoptimisan dan sangkalan yang dulu ditolak pemerintah dan warga

negara Indonesia justru menjadi bumerang dan membawa fakta, mengantarkan Indonesia

menjadi negara dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia sempat

mengalami rata-rata mortalitas covid-19 tertinggi di dunia dengan konstanta 9,33% melebihi

italia yang bertengger di konstanta 9,26%.23 Polemik konstanta mortalitas akibat covid-19

yang sempat melunjak tinggi bahkan melebihi kasus pulih dari covid-19 membuat kepanikan

hingga polemik atas bagaimana rencana penanganan strategis dari pemerintah.

Salah Sasaran?

Sebelum pandemi ini menyebar kian luas, ada hal menarik yang menjadi fokus

pemerintah kala itu, pemerintah Indonesia akan terus melakukan berbagai kebijakan untuk

mengantisipasi perekonomian tidak terkena dampak dari wabah Covid-19. Hal tersebut dapat

dilihat melalui unggahan akun resmi Sekertariat kabinet yang menyatakan “Siapkan seluruh

instrument, baik moneter maupun fiskal, untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya

tahan dan daya saing ekonomi negara kita.” Selain itu, Presiden juga ingin memaksimalkan

konferensi dalam negeri dan meningkatkan promosi wisata. Terdapat pula poin “Prioritaskan

langkah untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan secara

efektif, serta lakukan kontrol di lapangan, sehingga bisa menekan impor.” Hal tersebut

sontak mengundang kritikan dari masyarakat yang menganggap pemerintah lebih

23 Hidayat Setiaji “tingkat kematian akibat corona di italia 9,25 RI 9,33” dapat diakses pada https://www.cnbcindonesia.com/news/20200323134935-4-146965/tingkat-kematian-akibat-corona-di-italia-925-ri-933/1

mementingkan ekonomi dibandingkan virus yang tengah beredar dan mengancam kesehatan

masyarakat. Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN sebesar Rp72 M yang akan

digunakan untuk influencer. Setelah isu ini kian mencuat, barulah Pemerintah mengeluarkan

kebijakan lain dan sedikit memalingkan fokusnya dari sektor ekonomi, akan tetapi kebijakan

ini juga menjadi salah satu faktor yang menstimulus penyebaran Covid-19 di Indonesia

menyebar secara sporadis. Seperti Kebijakan dari kemenlu yang masih memberikan ijin

masuk kepada beberapa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebutkan

bahwa terdapat sejumlah stimulus, seperti pemberian insentif untuk wisatawan mancanegara

dengan alokasi sebsesar Rp298, 5 M yang akan dialokasikan untuk maskapai dan agen

perjalanan berupa diskon khusus tiket pesawat ke daerah-daerah pariwisata. Total dana

insentif diskon pesawat adalah sebesar Rp98,5 M, promosi sebesar Rp103 M, kegiatan

turisme sebesar Rp25M dan memberikan diskon 30 persen untuk setiap tiket pesawat ke 10

tujuan wisata.24 Namun, layaknya Amerika Serikat, dalam kebijakan kemenlu pendatang

diharuskan mengkarantinakan diri selama 14 hari dan mengisi formulir kesehatan.

Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan

sehat guna mencegah masuknya penyakit dan virus dan tetap menjaga imun dan tubuh agar

dalam kondisi bugar.

Padahal, sebelum wabah Covid-19 merebak di Indonesia, berbagai imbauan sudah

diberikan kepada Indonesia, salah satunya The Sydney Morning Herald menyatakan dalam

rapat tertutup antara para diplomat dari berbagai negara kepada Menteri Kesehatan, Terawan

Agus Putranto bahwa sangat penting untuk melakukan deteksi kasus di Indonesia. Indonesia

pun dianggap belum memiliki Alat Pelengkap Diri (APD) yang memadai. Bukan maksud

untuk mengharapkan untuk virus tersebut masuk ke Indonesia, namun ada banyak

kemungkinan untuk virus tersebut masuk ke Indonesia, apalagi dengan berbagai kebijakan

pemerintah mengenai pariwisata yang cenderung menarik turis mancanegara untuk datang ke

Indonesia. Indonesia pun diangap tidak dapat medeteksi kasus corona karena fasilitas yang

tidak memadai. Akibatnya, berbagai diplomat mancanegara khawatir hal tersebut akan

memengaruhi hasil tes laboratorium terhadap virus corona menunjukkan hasil yang negatif.

24 Dany Garjito dan Nofiana, “Kenapa Bagi Pemerintah Indonesia Virus Corona soal Ekonomi Melulu?” Suara, diakses dari https://www.suara.com/news/2020/02/29/173025/kenapa-bagi-pemerintah-indonesia-virus-corona-soal-ekonomi-melulu Pada 26 Maret 2020 Pukul 22.22 WIB

Dari kebijakan yang diberlakukan, masih ada kelemahan-kelemahan. Seperti

kebijakan pengisian formulir kesehatan, banyak kasus orang yang terjangkit Corona dimana

mereka tampak dan merasa sehat-sehat saja. Namun sebenarnya terkena Corona. Belum lagi

kebijakan karantina diri selama 14 hari yang masih lemah, dimana untuk pendatang yang

tidak memiliki penyakit yang disebabkan Corona hanya disarankan untuk melakukan

karantina selama 14 hari. Dalam hal ini, banyak rakyat Indonesia sendiri yang masih

melanggar kebijakan ini, bagaimana dengan pendatang dari luar negeri yang hanya memiliki

waktu terbatas di Indonesia.

Kurangnya Sinergisasi Pusat dan Daerah?

Pemerintahan Indonesia saat ini masih bergantung kepada Kominfo untuk

penyebaran dan pengumpulan informasi ternyata memiliki beberapa kendala, yaitu dari

penyebaran informasi masih kurangnya komunkasi antara pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah. Seperti informasi yang berikan oleh Pemprov jabar untuk daerah

Depok yang ternyata itu dianggap hoax oleh Kominfo.25 Dengan adanya hal ini membuat

seakan-akan pemerintahan tidak memiliki komunikasi ataupun infrastruktur yang baik

dengan pemerintahan di daerah. Selain itu, ini juga bisa menjadi indikasi akan adanya

kekurangan transparansi data dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.

Pemerintahan memang harus mengeluarkan informasi yang tepat dan yang baik kepada

masyarakat dan kepada pemerintahan daerah agar tidak adanya kepanikan yang terjadi.

Namun disaat itu juga kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi, dikarenakan masyarakat

akan lebih cenderung tergantung dengan apa yang pemerintah informasikan. Namun dengan

adanya kesalahan miskomunikasi ini, membuat pemerintahan seakan tidak kompeten dalam

penyebaran dan transparansi informasi dan data. Dalam proses pemberian informasi

sebaiknya adanya hubungan yang baik terhadap seluruh bagian pemerintahan. Agar tidak

terjadinya masalah seperti ini.

Pada hakikatnya, upaya mitigasi juga preventif dalam penanganan perlu dilakukan

secara terstruktur dan strategis. Selain memperhatikan hal kesehatan, telekomunikasi yang

baik dan tepat juga memiliki pengaruh yang besar dalam menekan konstanta distribusi.

Begitu banyaknya berita simpang siur , berita hoax, serta disinformasi yang menjadi polemik

25 KOMINFO, “[HOAKS] Peta Sebaran Kasus Virus Corona di Depok. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI”. Kominfo, diakses dari https://kominfo.go.id:443/content/detail/25131/hoaks-peta-sebaran-kasus-virus-corona-di-depok/0/laporan_isu_hoaks Pada Kamis, 26 Maret 2020 Pukul 16.15 WIB.

di masyarakat menimbulkan miskomunikasi. Selain memaparkan data , pemerintah juga

berperan penting dalam klarifikasi dan pelurusan serta protokol yang akan dilakukan

masyarakat. Pemerintah juga dapat dibilang tidak siapsiaga lantaran ketika negara-negara lain

sudah menyatakan pandemik nasional, negara kita terlalu larut dalam tenang dengan

argumentasi-argumentasi yang beragam. Telatnya advokasi serta pemberlakuan antisipasi

dengan tersebarnya berita yang amat beragam yang belum diketahui validitasnya yang

menjadi acuan bagi masyarakat yang memperoleh informasi tersebut. Lalu minimnya

transparansi komunikasi kepada publik yang proaktif . Memaparkan data pasien dapat

mengerucutkan dan akan menimbulkan inisiatif bagi individu yang pernah berinteraksi

dengan pasien positif untuk melakukan tes covid-19 guna mengetahui keadaan fisik individu

terjangkit atau tidaknya pada covid-19. Selain itu minimnya peralatan , fasilitas tenaga medis

menjadi kendala yang menghambat dan tentunya berbahaya bagi pasien dan tenaga medis.

Hal ini patutnya diberikan atensi yang sesuai karena kepulihan dari pasien salah satunya

bergantung pada kompetensi tenaga medis.

Penanganan Pemerintah daerah belum sinergis dan selaras, hal ini ditunjukan

dengan apa yang terjadi pada pemerintah Sumatra barat yaitu , meninggalnya seorang pasien

di RSUP M. Djamil Padang dikabarkan meninggal oleh Pejabat Pemberi Informasi dan

dokumentasi Gustianov dan dianggap sebagai pasien postif MERS-Cov. Sedangkan setelah

beberapa waktu Dinas kesehatan Liarni Jamil memberikan penyataan bahwa pasien tersebut

merupakan suspect covid-19, bukan MERS-Cov.26 Bahkan setelah itu dari pemerintah

Sumatra barat memberikan tanggapan bahwa pasien tersebut meninggal selepas ibadah

Umrah dan belum dapat dipastikan karena perlu adanya tes medis untuk mencapai informasi

yang akurat. Apakah pasien terjangkit MERS-Cov atau Covid-19. Hal ini tentunya

kontradiktif yang melibatkan dua instansi berbeda informasi. Masyarakat pun mulai

kebingungan validitas informasi tersebut. Hal ini perlu diluruskan upaya sinkronnya instansi

dalam memberikan informasi agar informasi tersebut dapat dicerna masyarakat secara senada

dan akurat. Dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah hendaknya terintegrasi saat

menangani masalah seperti ini. Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kondisi teknis

perlu diberikan kewenangan agar mekanisme penanganannya tidak terpacu kepada perintah

26 Ade Faulina “ Penanganan virus corona (Covid-19) sinergi ditengah kekalutan” dapat diakses dari https://www.harianhaluan.com/news/detail/89871/penanganan-virus-corona-covid19-sinergi-di-tengah-kekalutan pada 26 Maret 2020 Pukul 22.40 WIB

dari pemerintah dan, pemerintah pusat hendaknya lebih menelisik secara aktual ke

pemerintah daerah dengan memetakan kondisi dan melakukan penanganan secara bersamaan.

Meninjau Lockdown sebagai Opsi Terakhir, Haruskah Menjadi Kewenangan Daerah?

Diskursus lockdown masih menjadi fokus dalam masyarakat terkait dengan

penanganan COVID-19. Di Indonesia, Presiden RI, Joko Widodo sudah memastikan bahwa

Pemerintah tidak akan melakukan prosedur lockdown sebagaimana dilakukan negara lain dan

hanya akan memberlakukan social distancing setelah melalui berbagai pertimbangan.

Alasannya tentu tak lekang dari dampak yang ditimbulkan lockdown yakni tidak hanya satu

dimensi melainkan multidimensional, dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, serta

kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam ekonomi, menurut Ekonom Bank Permata,

Josua Pardede, lockdown dapat melumpuhkan perekonomian RI, hal ini berkaitan dengan

terganggunya distribusi barang dan jasa yang mampu menimbulkan panic buying sehingga

dapat menyebabkan inflasi. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, akibat lockdown dapat

menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 4%. Namun di sisi lain, banyak

kalangan yang menilai akan lebih efektif jika diberlakukan lockdown untuk menekan tingkat

persebaran virus. Dalam hal ini, para pihak yang mendukung adanya karantina wilayah

berfokus pada argumen untuk menghindari kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat,

melindungi masyarakat dari virus, mencegah dan menangkal virus berkembang sehinga

menekan angka resiko dari persebaran virus itu sendiri.

Pemerintah bersama DPR sendiri telah membentuk UU Nomor 6 Tahun 2018

tentang Kekarantinaan Kesehatan, lockdown yang menjadi perbincangan di tengah

masyarakat merupakan lockdown dalam bentuk karantina wilayah, yaitu pembatasan

penduduk dalam suatu wilayah termasuk pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi

penyatkit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untu mencegah kemungkinan penyebaran

penyakit atau kontaminasi. Pemerintah pusat sendiri berdasarkan UU tersebut memegang

penuh kendali atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan dapat melibatkan

pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya.

Titik temu yang sulit ditemukan adalah terkait dengan efektivitas pemberlakukan

lockdown, karena dirasa selain akan mengganggu stabilitas ekonomi, politik dan sosial juga

akan berpengaruh pada pertahanan dan keamanan negara bila memberlakukan lockdown

secara nasional. Namun, bagaimana jika kewenangan untuk memberlakukan lockdown

diberikan pada pemerintah daerah?

Hal ini berangkat dari konsep otonomi daerah yang secara sempit diartikan sebagai

hak eksklusif yang diberikan kepada daerah dalam kaitan pembuatan keputusan mengenai

daerahnya sendiri.27 Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi. Singkatnya,

desentralisasi merupakan pemancaran wewenang pemerintah pusat dalam hal menyerahkan

urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah biasanya mencakup kewenangan,

kelembagaan, keuangan, dan kontrol

Dalam hal ini desentralisasi yang menuru Larry Diamond sebagai suatu kebijakan

untuk menyebarkan dan memperkuat demokrasi hingga tingkat lokal memiliki kelebihan

sebagai berikut (1) desentralisasi dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan

keterampilan demokratis di masyarakat; (2) desentralisasi meningkatkan akuntabilitas dan

responsivitas atas kepentingan dan urusan lokal; (3) desentralisasi dapat meningkatkan

representasi demokrasi karena memberikan saluran tambahan bagi mereka yang dulu

terpinggirkan; (4) desentralisasi dapat meningkatkan kontrol dan juga perimbangan

kekuasaan di pusat; (5) desentralisasi memungkinkan kontestasi politik semakin terbuka

dengan memberikan kesempatan bagi partai politik dan fraksi oposisi di tingkat pusat untuk

berkuasa dan berpengaruh di tingkat lokal.28

Point yang dapat dijadikan perhatian adalah point 3 yaitu desentralisasi dapat

dijadikan sistem agar terciptanya responsivitas atas kepentingan dan urusan lokal. Urusan

lokal yang dimaksud adalah penanganan penyebaran virus di daerah masing-masing,

sehingga bila konteks yang dicari adalah penekanan penyebaran virus, maka penyebaran

harus ditekan dari tingkat terkecil pada satuan daerah yang dikordinir oleh pusat, bukan

sebaliknya pusat yang mengatur seluruh urusan daerah sehingga terkesan disamaratakan

penanganan yang berbeda medannya.

Sehingga bila kewenangan untuk melakukan karantina wilayah diberikan pada

daerah tentu hal itu akan sangat membuat penanganan lebih efektif. Pemerintah daerah

tinggal berkordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kebutuhan dan alat-alat

27 Widjadja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo., hal 76 28 Ibid.,

kesehatan yang dibutuhkan sehingga pemerintah pusat akan berperan untuk mensuport

kebijakan lockdown yang akan dilakukan daerah.

Dalam hal ini, tentu perlu diberikan penekanan agar lockdown yang dimaksud

memiliki batas waktu yang jelas, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan rencana-

rencana strategis apa yang harus dilakukan agar menghindar krisis. Tentu pemberian

kewenangan ini juga harus dibarengi dengan maksud, tujuan, indikator serta instrumen

hukum yang jelas agar penggunaan kewenangan lockdown oleh pemerintah daerah malah

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penutup

Dari apa yang telah disampaikan, setidaknya penanganan memang harus dilakukan

secara ekstra baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Setidaknya catatan dan rekomendasi

yang telah disampaikan dalam tiap-tiap sub-bab pembahasan merupakan bentuk harapan

kami agar penanganan COVID-19 memiliki hasil yang baik.

Selain itu, harapan tidak adanya kebijakan yang ngawur ditengah situasi yang serba

membingungkan seperti ini menjadi hal yang perlu digarisbawahi agar tidak ada kabar

simpang-siur yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Lekas pulih Indonesia!

Referensi

Achmad Ali, 2009, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume

1 Pemahaman Awal”, Jakarta : Kencana.

Ade Faulina “ Penanganan virus corona (Covid-19) sinergi ditengah kekalutan” dapat

diakses dari https://www.harianhaluan.com/news/detail/89871/penanganan-virus-

corona-covid19-sinergi-di-tengah-kekalutan

Ahmad Taufan Damanik, “Poin-Poin Utama Konferensi Pers Ketua Komnas HAM RI

Ahmad Taufan Damanik Bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan

COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo Sabtu, 21 Maret 2020”, Komnas HAM,

diakses dari https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/03/21/1337/poin-

poin-utama-konferensi-pers-ketua-komnas-ham-ri-ahmad-taufan-damanik-bersama-

ketua-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-letjen-tni-doni-monardo-sabtu-

21-maret-2020.html?utm_source=headlines

Andi Saputra, “Perppu Corona Dinilai Belum Perlu, Presiden Bisa Maksimalkan UU yang

Ada” Detik News, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4940861/perppu-

corona-dinilai-belum-perlu-presiden-bisa-maksimalkan-uu-yang-ada

Dany Garjito dan Nofiana, “Kenapa Bagi Pemerintah Indonesia Virus Corona soal

Ekonomi Melulu?” Suara, diakses dari

https://www.suara.com/news/2020/02/29/173025/kenapa-bagi-pemerintah-

indonesia-virus-corona-soal-ekonomi-melulu

Hamdi, “Cegah Penyebaran Covid-19, Polda Gorontalo Ancam Pidanakan Masyarakat

bila…”, Kronologi, diakses dari https://kronologi.id/2020/03/25/cegah-penyebaran-

covid-19-polda-gorontalo-ancam-pidanakan-masyarakat-bila/

Jimly Assidiqie, 2018, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Jakarta: PT. Grafindo

Sinaga.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Republik Federal Jerman. Kementerian

Luar Negeri Repulik Indonesia. Diakses dari https://kemlu.go.id/berlin/id

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19

KOMINFO, “[HOAKS] Peta Sebaran Kasus Virus Corona di Depok. Website Resmi

Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI”. Kominfo, diakses dari

https://kominfo.go.id:443/content/detail/25131/hoaks-peta-sebaran-kasus-virus-

corona-di-depok/0/laporan_isu_hoaks

Kompas “Jokowi Beri Kewenangan Lebih Gubernur Seluruh Indonesia Tangani Corona”

diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/16422721/jokowi-beri-

kewenangan-lebih-gubernur-seluruh-indonesia-tangani-corona

Kompas, “Update Virus Corona di Dunia: Dikonfirmasi 198 Negara, 467.520 Orang

Terinfeksi, 113.808 Sembuh” diakses dari

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/072112265/update-virus-corona-di-

dunia-dikonfirmasi-198-negara-467520-orang

Kumparan, “UU Karantina Kesehatan Ancam Masyarakat yang Masih Keluyuran di Luar

Rumah”, Kumparan, diakses dari https://kumparan.com/bumi-papua/uu-karantina-

kesehatan-ancam-masyarakat-yang-masih-keluyuran-di-luar-rumah-1t5wGOBxu9f

Marchio Irfan Gorbiano, “COVID-19: Jokowi forms fast-response team to contain virus”

The Jakarta Post, diakses pada

https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/covid-19-jokowi-forms-fast-

response-team-to-contain-virus.html.

Maria Van Kerkhove dalam World Health Organization, diakses dari

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-

emergencies-coronavirus-press-conference-full-20mar2020.pdf?sfvrsn=1eafbff_0

MetroTV News, “Nekat Berkumpul saat Wabah Covid-19, Ini Sanksi yang Mengintai”,

MetroTV, diakses di https://www.metrotvnews.com/play/bVDCQJWz-nekat-

berkumpul-saat-wabah-covid-19-ini-sanksi-yang-mengintai

Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif

Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014.

Peter C. Earle, “South Korea Preserved the Open Society and Now Infection Rates are

Falling”, diakses di American Institute for Economic Research pada

https://www.aier.org/article/south-korea-preseved-open-infection-rates-are-falling/

Reuters “Taiwan Reports 19 New” The New York Times, diakses dari

https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/25/world/asia/25reuters-health-

coronavirus-taiwan-cases.html

Rob Picheta, “Boris Johnson issues stay-at-home order, sending UK into lockdown to

fight coronavirus pandemic”, diakses di CNN World pada

https://edition.cnn.com/2020/03/23/uk/uk-coronavirus-lockdown-gbr-intl/index.html

Taiwan Has Been Shut Out of Global Health Discussions. Time. Diakses dari

https://time.com/5805629/coronavirus-taiwan/

Time, “Taiwan Has Been Shut Out of Global Health Discussions” Time, diakses dari

https://time.com/5805629/coronavirus-taiwan/

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagaimana

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan

United Nations Human Rights Experts

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&

LangID=E

University Stanford, Stanford, & Complaints, C. 94305 C. (n.d.). How Taiwan Used Big

Data, Transparency and a Central Command to Protect Its People from Coronavirus.

Diakses dari https://fsi.stanford.edu/news/how-taiwan-used-big-data-transparency-

central-command-protect-its-people-coronavirus

World Health Organization, “WHO Director-General's opening remarks at the media

briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, diakses pada

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-

the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 World Health Organizatio.

World Meters, “Countries where Coronavirus has spread—Worldometer” World Meters,

diakses dari https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-

coronavirus-has-spread/

Yip, H. (n.d.). Fear of China Made Taiwan a Coronavirus Success Story. Foreign Policy.

Diakses dari https://foreignpolicy.com/2020/03/16/taiwan-china-fear-coronavirus-

success/

Yohanes Antonius “Didominasi Lansia, 427 warga jakarta terinfeksi corona, 32 meninggal

dan 23 sembuh”dapat diakses pada https://akurat.co/news/id-1058424-read-

didominasi-lansia-427-warga-jakarta-terinfeksi-corona-32-meninggal-dan-23-

sembuh-nbsp