Seri Lembar Informasi MENGENAL DI INDONESIA · pada waktu dan tempat ... hidup daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung ... penanggulangan dan pemulihan

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | September 2018 #1

MENGENAL KERANGKA PENGATURAN PENCEMARAN UDARA DI INDONESIAOleh: Margaretha Quina, Annisa Erou

ICEL

3Indonesian Center for Environmental Law icel.or.id

Kerangka umum pengendalian pencemaran udara di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999). PP ini sesungguhnya

merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan

Hidup (UU 23/1997), yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Akan tetapi, selama PP yang baru tentang

pengendalian pencemaran udara yang dimandatkan UU 32/2009 belum dibuat dan disahkan, maka PP

41/1999 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan isi UU 32/2009. Selain kerangka umum

dalam PP 41/1999 ini, terdapat juga beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

mengatur hal-hal teknis/penjabaran yang dimandatkan PP 41/1999, termasuk baku mutu emisi, tata cara

pengendalian pencemaran udara, pemantauan kualitas udara, dan lain-lain.

Secara umum, PP 41/1999 mengatur pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak (kendaraan

bermotor) dan sumber tidak bergerak (industri). Sekalipun PP 41/1999 ini merupakan sumber hukum

yang mengatur pengendalian pencemaran udara secara umum, PP 41/1999 ini tidak berdiri sendiri.

Dalam paparan di bawah ini akan dijelaskan relevansi instrumen pengendalian pencemaran udara dalam

PP 41/1999 dan hubungannya dengan produk hukum lain, baik dalam bentuk Permen, Kepmen, hingga

Kepka Bapedal.

Dalam pengaturan pengendalian pencemaran udara, udara

bebas yang kita hirup disebut sebagai udara ambien. Baku mutu

udara ambien secara sederhana dapat diartikan sebagai batas

maksimum bahan pencemar (zat, senyawa) yang diperbolehkan ada di udara. Terdapat 13 (tiga belas)

parameter yang diatur dalam baku mutu udara ambien Indonesia yang berlaku secara nasional, yaitu

SO2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monoksida), NO2 (Nitrogen Dioksida), O3 (Oksida), HC (Hidrokarbon),

PM10 dan PM2,5 (Partikel), TSP (Debu), Pb (Timah Hitam), Dustfall (Debu Jatuh), Total Fluorides, Fluor

BAKU MUTU UDARA AMBIEN

Secara umum, PP 41/1999 mengatur pengendalian pencemaran udara dari

sumber bergerak (kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (industri).

4

MENGENAL KERANGKA PENGATURAN PENCEMARAN UDARA DI INDONESIA

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara Oktober 2018 #1

Indeks, Khlorine dan Khlorine Dioksida, serta Sulphat Index. Baku mutu udara ambien ini (lihat: Lampiran

1) berlaku di seluruh wilayah NKRI (disebut dengan baku mutu udara ambien nasional), kecuali jika

Gubernur menetapkan baku mutu udara ambien yang lebih ketat dalam baku mutu udara ambien daerah.

Baku mutu udara ambien (baik yang berlaku secara nasional maupun daerah) inilah yang menjadi batas

hukum dinyatakan terjadinya suatu pencemaran. Baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan dapat

ditinjau kembali setelah 5 tahun. Sayangnya, PP 41/1999 masih belum mengatur pencemar berbahaya dan

beracun di udara ambien secara komprehensif. PP 41/1999 dan peraturan turunannya juga belum secara

tegas memiliki instrumen untuk memastikan baku mutu ambien dapat dicapai dengan pengalokasian

beban pencemaran terhadap sumber emisi.

Status mutu udara ambien mencerminkan kondisi udara ambien

pada waktu dan tempat tertentu, yang dihasilkan dari inventarisasi 1mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi

meteorologis dan geografis serta tata guna tanah. Inventarisasi tersebut dilakukan oleh instansi yang

bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah yakni Dinas Lingkungan

Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Setelah dilakukan inventarisasi,

maka akan diperoleh status mutu udara ambien. Status mutu udara ambien tersebut kemudian

ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur yakni cemar atau baik (tidak cemar). Manfaat penetapan

status mutu udara ambien ini adalah sebagai acuan dalam mengelola kualitas udara ambien sehingga

diharapkan program pengendalian pencemaran udara yang dilakukan lebih terfokus dan tepat sasaran

(Lampiran III PermenLH 12/2010).

Apabila status mutu udara ambien menunjukkan kondisi

cemar, maka Gubernur wajib melakukan penanggulangan

dan pemulihan mutu udara ambien. Agar program

pengendalian pencemaran udara yang dilakukan dapat

lebih terfokus dan tepat sasaran, sebagai bagian dari penanggulangan dan pemulihan mutu udara

ambien yang cemar perlu ditetapkan strategi dan rencana aksi. Rencana aksi memuat:

1. Target penurunan beban pencemaran untuk tiap jenis pencemar yang melampaui BMUA daerah

ataupun nasional dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.

2. Target waktu pemenuhan BMUA maksimal 5 (lima) tahun.

3. Upaya instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar mencapai target

yang telah ditetapkan.

4. Rencana pemantauan kemajuan kegiatan.

1 Lebih jelas mengenai inventarisasi, silakan rujuk Lembar Informasi “Mengenal Status Mutu Udara Ambien dan Pedoman Inventarisasi dalam Pengen-dalian Pencemaran Udara

STATUS MUTU UDARA AMBIEN

PENANGGULANGAN& PEMULIHAN MUTU

UDARA AMBIEN


Indeks adalah cara untuk mempermudah memahami

kualitas udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Indeks

yang sekarang digunakan di Indonesia adalah ISPU, yang

menunjukkan kondisi udara ambien untuk parameter

pencemar tertentu di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Dinyatakan

Apabila status mutu udara ambien menunjukkan kondisi

baik (tidak cemar), bukan berarti Gubernur tidak memiliki

kewajiban apapun terkait dengan mutu udara ambien,

melainkan Gubernur wajib mempertahankan dan

meningkatkan kualitas udara ambien. Gubernur melakukan

perkiraan kualitas udara masa depan berdasarkan perencanaan dan pembangunan kemudian dihitung

kembali apakah cemar atau tidak. Apabila status mutu udara cemar, perlu dihitung besar penurunan

emisi gas agar tidak melampaui BMUA. Muatan rencana aksi serta pelaksanaannya sama dengan strategi

dan rencana aksi status mutu udara cemar. Dengan demikian, Gubernur pada dasarnya tetap membuat

strategi dan rencana aksi, yang membedakan hanyalah targetnya yakni bila status mutu udara cemar,

maka strategi dan rencana aksi ditetapkan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien,

sedangkan bila status mutu udara baik (tidak cemar), maka strategi dan rencana aksi ditetapkan untuk

mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien. Pedoman teknis mengenai Penentuan Status

Mutu Udara Daerah termuat dalam Lampiran III PermenLH 12/2010.

PEMELIHARAAN & PENINGKATAN

KUALITAS UDARA AMBIEN

INDEKS STANDAR

PENCEMAR UDARA (ISPU)

Inventarisasidilakukan oleh Dinas LH

Berdasarkan Pedoman Teknis

Penentuan Status Mutu Udara Daerah

Untuk Menentukan

Baik

*SRA *SRA

CemarBerdasarkan Pedoman

Teknis Inventarisasi

Status Mutu Udara

dibuat oleh Menteri LHK

dibuat oleh Menteri LHK

ditetapkan oleh Gubernur

dibuat oleh Gubernur

untuk tujuan

*SRA = Strategi dan Rencana Aksi

mempertahankan dan meningkatkan

mutu udara

menanggulangi dan memulihkan

mutu udara

6



dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta

Informasi Indeks Standar Pencemar Udara (Kepka Bapedal 107/1997), terdapat 5 (lima) parameter yang

diukur dalam ISPU, yaitu Partikulat (PM10), Sulfur Dioksida (SO2), Carbon Monoksida (CO), Ozon (O3) dan

Nitrogen Dioksida (NO2) (lihat: Lampiran 2). Adapun angka dan kategori ISPU yang menunjukkan kualitas

udara mulai dari baik hingga berbahaya ditetapkan juga dalam peraturan tersebut (lihat: Lampiran

3). Sama halnya seperti PP 41/1999, Kepka Bapedal 107/1997 juga merupakan turunan dari UU 23/1997

yang sekarang telah diganti dengan UU 32/2009. Meskipun demikian, oleh karena belum dibentuk

peraturan baru mengenai ISPU berdasarkan mandat Pasal 12 ayat (2) UU 32/2009, maka Kepka Bapedal

tersebut masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan isi UU 32/2009. ISPU diperoleh dari

pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan dan

dapat dipergunakan untuk:

a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada

waktu tertentu;

b. bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pengendalian pencemaran udara.

Sayangnya, indeks yang disampaikan dalam ISPU kepada masyarakat adalah hasil pengukuran 24 jam

sebelumnya (pukul 15.00 hari sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 hari tersebut). Dengan demikian,

indeks yang disampaikan dalam ISPU bukanlah indeks hasil pengukuran real-time melainkan indeks

hasil pengukuran 24 jam ke belakang. Sebagai perbandingan, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga

melakukan pemantauan udara yang hasilnya disebut dengan Air Quality Index (AQI) dan dapat diakses

melalui http://aqicn.org/. Pengukuran dalam AQI dilakukan perjam, sehingga indeks hasil pengukuran

yang disampaikan dalam AQI pukul 8.00 menunjukkan pengukuran yang dilakukan pukul 7.00 hingga

8.00.

PP 41/1999 mengatur pencemaran dari sumber bergerak

dan tidak bergerak. Dalam bahasa peraturan, industri,

pembangkit adalah contoh sumber tidak bergerak (STB);

sementara mobil dan alat transportasi adalah contoh

sumber bergerak (SB). Seharusnya, pengendalian pencemaran ini

dilakukan berdasarkan kebijakan di level nasional dan provinsi (lihat

bagian “penanggulangan dan pemulihan serta pemeliharaan pemeliharaan dan peningkatan mutu udara

ambien) – sekalipun hal ini jarang terjadi. Instrumen pencegahan digunakan baik bagi daerah yang

kualitas udaranya baik (attainment) maupun cemar (non-attainment). Sebagaimana dijelaskan di atas,

untuk status cemar, upaya pencegahan harus diimbangi dengan upaya penanggulangan dan pemulihan

kualitas udara.

1. Pencegahan. Pengendalian pencemaran udara bagi STB dilakukan dengan instrumen

PENGENDALIAN PENCEMARAN

UDARA DARI SUMBER TIDAK

BERGERAK

http://aqicn.org/


pencegahan yang mencakup baku mutu emisi STB, baku tingkat gangguan, dan ambang batas

emisi gas buang. Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menaati BME, baku tingkat gangguan

serta baku mutu ambien.

2. Penanggulangan dan pemulihan. Penanggulangan pencemaran udara wajib dilakukan oleh

STB sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila kegiatannya mengakibatkan

pencemaran udara. Penanggulangan dan pemulihan dilakukan berdasarkan pedoman teknis

penanggulangan dan pemulihan yang ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung

jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan yakni Menteri LHK. Meskipun demikian,

hingga saat ini pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan belum ditetapkan.2 Hal

ini nantinya akan membawa dampak pada terhambatnya penanggulangan dan pemulihan

pencemaran udara itu sendiri, sehingga seharusnya Menteri LHK menetapkan pedoman

teknis penanggulangan dan pemulihan tersebut. Kemudian, dalam hal ISPU mencapai

lebih dari 300, maka Menteri LHK/Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan

darurat pencemaran udara melalui media cetak dan/atau elektronik. Penanggulangan dan

pemulihan keadaan darurat pencemaran dilakukan Menteri LHK/Gubernur berdasarkan

pedoman teknis tata cara penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat. Sayangnya,

sama seperti pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan (secara umum bukan

dalam keadaan darurat) yang telah dijelaskan di atas, pedoman teknis tata cara

penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat pencemaran juga belum ditetapkan3.

Padahal, seharusnya Menteri LHK/Gubernur menetapkan pedoman teknis penanggulangan

dan pemulihan keadaan darurat tersebut.

Pasal 9 ayat (2) PP 41/1999 memberikan tanggungjawab bagi Kepala Instansi yang bertanggung jawab

di bidang pengendalian dampak lingkungan, yakni Menteri LHK, untuk menetapkan pedoman teknis

pengendalian pencemaran udara STB. Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara STB yang

telah ada adalah Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian

Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak (Kepka Bapedal 205/1996). Pedoman teknis tersebut

memuat pelaksanaan pemantauan kualitas udara, pengambilan contoh uji dan analisis, persyaratan

cerobong dan unit pengendalian pencemaran udara. Pedoman teknis “pengendalian” yang lebih rinci

2 PERMENLH 12/2010 dalam bagian lampirannya memuat Pedoman Teknis Penetapan Baku Mutu Udara Ambien Daerah, Pedoman Inventarisasi Data Mutu Udara Ambien dan Sumber Pencemar Udara, Pedoman Teknis Penentuan Status Mutu Udara Daerah, Pedoman Teknis Penetapan Baku Mutu Emisi Udara dari Sumber Tidak Bergerak, Pedoman Teknis Penetapan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, Pedoman Teknis Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak dan Pedoman Teknis Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Adapun mengenai pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan belum diatur.

3 KebakaranHutandanLahan(karhutla)sebagaisalahsatusumbertidakbergerakspesifikdiaturdalamPeraturanMenteriLingkunganHidupNo.P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PermenLH P.32/2016) dan Peraturan Menteri Lingkun-gan Hidup No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (PermenLH P.9/2018). Meskipun sudah berjudul Status Kesiagaan dan Darurat Karhutla, namun PermenLH P.9/2018 belum memuat pedoman teknis tata cara dan pemulihan keadaan darurat karhutla karena sejauh ini hanya memuat kriteria teknis status kesiagaan/darurat (Siaga 3, Siaga 2 dan Siaga 1) dan penetapanstatuskesiagaanataudarurat(apasajayangmenjadipertimbanganditetapkannyastatuskesiagaan/darurat).Seharusnyapedomantek-nis tata cara dan pemulihan keadaan darurat karhutla diatur juga di dalam PermenLH P.9/2018 mengingat karhutla adalah penyumbang pencema-ranudaradalambentuksumberbergeraktidakspesifik.

8



yang disyaratkan PP No. 41/1999 tertuang juga dalam PermenLH No. 12 Tahun 2010 yang mengatur

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pencemaran Udara di daerah. PermenLH

12/2010 ini tidak mencabut Kepka Bapedal 205/1996.

Instrumen ini merupakan bagian dari pencegahan, berupa standar

yang mengatur kualitas gas buang (kadar maksimum pencemar)

yang dilepaskan oleh STB, yang pada esensinya juga bertujuan untuk memastikan kumulasi berbagai

emisi tetap terkendali dan tidak melampaui baku mutu ambien yang disyaratkan. Menurut Pasal 8 ayat

(1) PP 41/1999, BME STB ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian

dampak lingkungan yakni Menteri LHK.

Sama seperti BME, baku tingkat gangguan juga merupakan bagian

dari pencegahan. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan dari STB yang mengeluarkan gangguan wajib menaati

ketentan baku tingkat gangguan. Baku tingkat gangguan adalah batas maksimum gangguan yang boleh

masuk ke udara dan/atau zat padat. Baku tingkat gangguan terdiri akan dijelaskan lebih lanjut dalam

lembar informasi lain, “Pengendalian Gangguan: Kebisingan, Getaran, Kebauan.”

Beberapa sumber pencemar tidak bergerak merupakan kegiatan

dan/atau usaha yang wajib AMDAL, dan dengan demikian juga

wajib Izin Lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

(usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan wajib Amdal/UKL-UPL) dan izin lingkungan tersebut

adalah prasyaratnya memperoleh izin usaha. Sayangnya, dalam PP 41/1999, kewajiban pengendalian

pencemaran udara belum dihubungkan dengan izin lingkungan, yang baru muncul pada tahun 2009

dalam UU 32/2009. Dengan demikian, tidak ada instrumen izin khusus untuk pengendalian pencemaran

udara dan emisi, dan instrumen utama dalam memeriksa kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan

dalam pengendalian pencemaran udara hanyalah AMDAL/UKL-UPL dan Izin Usaha. Akan tetapi,

AMDAL merupakan salah satu instrumen yang memiliki mekanisme partisipasi masyarakat yang cukup

jelas, termasuk melalui pengumuman dan Komisi AMDAL. UKL-UPL, sekalipun lebih sederhana, juga

mensyaratkan adanya partisipasi publik. Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL/UKL-

UPL dan Izin Lingkungan diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012).

BAKU TINGKAT

GANGGUAN

AMDAL/UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

BAKU MUTU EMISI (BME)


PENGAWASAN Pengawasan perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan

suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan agar pengendalian

pencemaran udara dapat terlaksana dengan baik. Mengenai pengawasan terkait pengendalian

pencemaran udara dari STB dinyatakan dalam Pasal 12, 13 dan 14 PermenLH 12/2010. Gubernur melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran

udara dari STB. Gubernur juga melakukan pengawasan penaatan STB yang lokasi dan/atau dampaknya

lintas kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran

udara, pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pengawasan pengendalian

pencemaran udara STB yang termuat dalam Lampiran VIII PermenLH 12/2010. Selain Gubernur, Bupati/

Walikota juga melakukan pengawasan penaatan STB. Meskipun demikian, berbeda dengan Gubernur,

Bupati/Walikota melakukan pengawasan penaatan STB yang lokasi dan/atau dampaknya skala

kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara,

yang mana pedoman teknis untuk pengawasan tersebut juga termuat dalam Lampiran VIII PermenLH

12/2010. Pedoman teknis pengawasan pengendalian pencemaran udara STB dalam Lampiran VIII

PermenLH 12/2010 mengatur mengenai:

a. syarat pengawas;

b. kewenangan pejabat pengawas;

c. tanggung jawab pejabat pengawas;

d. kegiatan persiapan pengawasan;

e. kegiatan pelaksanaan pengawasan; dan

f. kegiatan paska pengawasan.

GUBERNUR

WALIKOTA

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan PPU* dari STB

melakukan pengawasan penaatan STB yang lokasi dan/atau dampaknya lintas kab/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PPU*

melakukan pengawasan penaatan STB yang lokasi dan/atau dampaknya skala kab/kota terhadap peraturan peruuan di bidang PPU*

dilaksanakan sesuai pedoman teknis pengawasan PPU STB

*PPU = Pengendalian Pencemaran Udara

10



BIAYA PENGENDALIAN

PENCEMARAN UDARA

Mengenai biaya pengendalian pencemaran udara,

termasuk penanggulangan dan pemulihan, adalah beban

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Selain

itu, dalam pengendalian, penanggungjawab usaha dan/

atau kegiatan juga berkewajiban memberikan informasi yang benar

dan akurat kepada masyarakat mengenai usaha pengendalian pencemaran dalam lingkup usahanya.

Terhadap kewajiban-kewajiban di atas, KLHK/BLHD melakukan pengawasan terhadap penaatan BME,

pemantauan emisi dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan

terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

LAMPIRAN

Mengenal Kerangka Pengaturan Pencemaran Udara di Indonesia

12



LAMPIRAN 1

Baku Mutu Udara Ambien Nasional berdasarkan Lampiran PP 41/1999

Catatan: (*) PM 2.5 mulai berlaku tahun 2002 Nomor 11 s.d. 13 hanya diberlakukan untuk daerah/kawasan industri kimia dasar. Misal: industri petrokimia/pembuatan asam sulfat.

No. Parameter WaktuPengukuran Baku Mutu Metode Analisis Peralatan

1. SO2 (Sulfur Dioksida)1 jam24 jam1 tahun

900 ug/Nm3365 ug/Nm360 ug/Nm3

Pararosanilin Spektrofotometer

2. CO (karbon Monoksida)1 jam24 jam1 tahun

30.000 ug/Nm310.000 ug/Nm3

NDIR NDIR Analyzer

3. NO2 (Nitrogen Dioksida)1 jam24 jam1 tahun

400 ug/Nm3150 ug/Nm3100 ug/Nm3

Saltzman Spektrofotometer

4. O3 (oksidan)1 jam1 tahun

235 ug/Nm350 ug/Nm3

Chemiluminescent Spektrofotometer

5. HC (Hidro Karbon)3 jam 160 ug/Nm3 Flamelonization Gas Chromatogarfi

6.

PM10 (Partikel < 10 um)

PM2.5 (*) (Partikel < 2m5 um)

24 jam

24 jam1 tahun

150 ug/Nm3

65 ug/Nm315 ug/Nm3

Gravimetric

GravimetricGravimetric

Hi-Vol

Hi-Vol

7. TSP (Debu)24 jam1 tahun

230 ug/Nm390 ug/Nm3

Gravimetric Hi-Vol

8. Pb (Timah Hitam)24 jam1 tahun

2 ug/Nm31 ug/Nm3

GravimetricEkstraktifPengabuan

AAS

9. Dustfall (Debu Jatuh)

30 hari 10 Ton/km3/bln(Pemukiman)20 Ton/km3/bln (Industri)

Gravimetric Cannister

10. Total Fluorides (as F)24 jam90 hari

3 ug/Nm30.5 ug/Nm3

Spesific IonElectode

Impinger atau CountinousAnalyzer

11. Fluor Indeks30 hari 40 ug/100 cm3

dari kertas-limed filter

Colourimetric Limed Filter Paper

12.Khlorine & KhlorineDioksida

24 jam 150 ug/Nm3 SpesificTon Electrode

Impinger atau CountinousAnalyzer

13. Sulphat Indeks30 hari 1 mg SO√100

cm3 dari LeadPeroksida

Colourimetric Lead Peroxida Candle


LAMPIRAN 2:

Parameter-Parameter Dasar ISPU berdasarkan Lampiran I Kepka Bapedal 107/1997

NO. PARAMETER WAKTU PENGUKURAN

1. Partikulat (PM10) 24 jam (Periode pengukuran rata-rata)

2. Sulfur Dioksida (SO2) 24 jam (Periode pengukuran rata-rata)

3. Carbon Monoksida (CO) 8 jam (Periode pengukuran rata-rata)

4. Ozon (O3) 1 jam (Periode pengukuran rata-rata)

5. Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam (Periode pengukuran rata-rata)

Catatan:

1. Hasil pengukuran untuk pengukuran kontinyu diambil harga rata-rata tertinggi waktu

pengukuran.

2. ISPU disampaikan kepada masyarakat setiap 24 jam dari rata-rata sebelumnya (24

sebelumnya).

3. Waktu terakhir pengambilan data dilakukan pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

(WIBB).

4. ISPU yang dilaporkan kepada masyarakat berlaku 24 jam ke depan ( pkl 15.00 tgl (n) sampai pkl

15.00 tgl (n+1) )

14



LAMPIRAN 3:

Angka dan Kategori ISPU berdasarkan Lampiran II Kepka Bapedal 107/1997

INDEKS KATEGORI

1 – 50 Baik

51 – 100 Sedang

101 – 199 Tidak Sehat

200 – 299 Sangat Tidak Sehat

300 – lebih Berbahaya

Seri Lembar Informasi MENGENAL DI INDONESIA · pada waktu dan tempat ... hidup daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung ... penanggulangan dan pemulihan

Documents