Top Banner
47

Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

Dec 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

Scanned by CamScanner

Page 2: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

Scanned by CamScanner

Page 3: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

Scanned by CamScanner

Page 4: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

1

Good Corporate Governance pada Lembaga Perkreditan

Desa dan Koperasi di Bali

Oleh:

Ayu Aryista Dewi, SE.,M.Acc.,Ak

Nip.199003212015042003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS UDAYANA

2017

Page 5: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

2

KATA PENGANTAR

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara berbagai partisipan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu

mengenai corporate governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada

tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak yang

mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya

penerapan corporate goverance pada perusahaan. Sejak itu pemerintah maupun

perusahaan mualai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek

corporate governance.

Implementasi good corporate governance pada saat ini bukan lagi sekedar

kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisas i

termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). penerapan Good Corporate Governance

pada LPD sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat Desa Pekraman

dalam menggunakan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Penerapan good

corporate governance secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing LPD,

memaksimalkan nilai LPD, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien

dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan stakeholders,

sehingga perusahaan dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka

panjang.

Begitu juga halnya dengan penerapan GCG di bidang koperasi. Good

Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam

meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara

manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para

stakeholders lainnya. Good Corporate Governance (GCG) juga memberikan suatu

struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran – sasaran dari suatu koperasi dan

sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja.

Page 6: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………..…………………………1

KATA PENGANTAR……………………….………………………… ………. 2

DAFTAR ISI………..……………………….………………………… ………. 3

PENDAHULUAN……………………….………………………… ………. …..4

Profil LPD Desa Adat Pecatu…………………………………...……………..…5

Good Corporate Governance LPD Desa Adat Pecatu…………………......……13

Corporate Social Responsibility LPD Desa Adat Pecatu……………………….15

Profil LPD Desa Adat Lalanglinggah………………………………..…….……20

Good Corporate Governance LPD Desa Adat Lalanglinggah…………………..21

Profil Koperasi Serba Usaha Mega Artha Sejahtera………………………….....23

Good Corporate Governance Koperasi Serba Usaha Mega Artha Sejahtera……24

Profil Koperasi Unit Desa Pedungan……………..……………………………..28

Good Corporate Governance Koperasi Unit Desa Pedungan………….………..33

Daftar Referensi………………………………………………………………....43

Page 7: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

4

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan tentu memiliki sebuah komitmen untuk senantiasa

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance) dalam kegiatan usahanya. Komitmen ini dilaksanakan oleh perusahaan

dengan selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam penerapan good

corporate governance, agar perusahaan selalu mendapatkan kepercayaan dari

stakeholders (pemangku kepentingan), memiliki kinerja unggul dan dapat tumbuh

secara berkesinambungan (sustainable growth) dan memperoleh keuntungan (profit).

Implementasi good corporate governance pada saat ini bukan lagi sekedar

kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisas i

termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD meruakan badan usaha keuangan

milik desa pekraman yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa untuk

krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan

keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

sekaligus menyangga tumbuh dan berkembangnya budaya Bali sebagai aset bangsa.

LPD tidak hanya memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani

transaksi keuangan masyarakat desa tetapi juga menjadi solusi atas keterbatasan akses

dana bagi masyarakat pedesaan yang notabene termasuk kelompok masyarakat

dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Pengelolaan LPD berdasar dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali

yang berbasis pada kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong. Kendati ide

pendirian LPD berasal dari Pemerintah Daerah Bali, akan tetapi sujatinya gagasan itu

digali dari kearifan lokal masyarakat. Artinya, gagasan LPD sesungguhnya berakar

pada adat dan budaya masyarakat Bali. Maka dari itu, penerapan Good Corporate

Governance pada LPD sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat

Desa Pekraman dalam menggunakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Penerapan good corporate governance secara konsisten akan memperkuat posisi daya

saing LPD, memaksimalkan nilai LPD, mengelola sumber daya dan risiko secara

lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan

Page 8: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

5

stakeholders, sehingga perusahaan dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan

dalam jangka panjang.

PROFIL LPD PECATU

Salah satu LPD yang berkembang cukup pesat di Bali adalah LPD Pecatu. Desa

Pecatu adalah desa dimana terdapat Pura Uluwatu yang merupakan daya tarik

wisatawan lokal maupun manca negara. Akibat daya tarik wisata tersebut Daerah

Pecatu kerap kali didatangi wisatawan asing yang menetap maupun hanya sekedar

berkunjung, oleh karena itu didirikanlah LPD sebagai penyokong perekonomian

masyarakat. Seiring berjalannya waktu LPD Pecatu menjadi salah satu LPD di Bali

yang memiliki pemasukan yang besar dan dapat membantu pemerataan ekonomi di

Desa Pecatu.

Tanggal 12 Desember 1988, kalender Bali menunjuk hari Soma Wage wuku

Kulantir Sasih Kanem. Hari itu, krama Desa Adat Pecatu berkumpul di wantilan Pura

Pererepan. Mereka menjadi saksi sejarah lahirnya sebuah lembaga keuangan milik

desa adat yang berarti milik mereka juga sebagai krama Desa Adat Pecatu. Lembaga

baru itu diberi nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pecatu. Bupati

Badung saat itu, Pande Made Latra meresmikan LPD Desa Adat Pecatu yang ditandai

dengan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat Badung ikut hadir menjadi saksi,

di antaranya, Ketua DPRD Badung, IGK Adhiputra serta Camat Kuta, I Gede

Nurjaya. LPD Desa Adat Pecatu didirikan atas dasar Surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Badung Nomor 1018 tahun 1988. Tujuh bulan setelah beroperasi,

LPD Desa Adat Pecatu menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 268

tahun 1989 tanggal 7 Juli 1989.

Selain itu, juga ada Modal awal LPD Desa Adat Pecatu sangatlah kecil. Pada

awal berdiri, LPD Desa Adat Pecatu hanya memiliki modal sebesar Rp. 4.857.575,-

yang terdiri dari bantuan Pemda Tingkat I Bali dan bantuan Pemda Tingkat II Badung.

Pengurus LPD Pecatu pun pada mulanya begitu sederhana, hanya terdiri atas tiga

Page 9: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

6

pengurus dan seorang karyawan. Susunan pengurus diambil dari Kelian Desa Adat

Pecatu dan kelian-kelian banjar.

Kala itu, hampir tidak ada yang mau duduk selaku pengurus atau karyawan

LPD Pecatu. Orang masih ragu LPD Pecatu akan bisa berkembang. Terlebih lagi,

Pecatu pernah punya pengalaman pahit, koperasi yang berdiri di desa pada akhirnya

bangkrut di tengah jalan. Namun, para tokoh serta pemimpin desa sudah berkomitmen

untuk membentuk LPD. Bahkan, pejabat pemerintahan dinas di desa, yakni Perbekel

Desa Pecatu, I Ketut Chandra yang juga turut mendorong kelahiran LPD Pecatu tiada

henti memotivasi para pengurus dan karyawan LPD Pecatu agar terus berjuang

memajukan LPD. Pasalnya, LPD Desa Adat Pecatu merupakan buah dari prestasi yang

diraih Desa Adat Pecatu sebagai Juara II Lomba Desa Adat se-Kabupaten Badung pada

tahun 1986. Desa Adat Pecatu sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk LPD,

terutama karena sudah memiliki awig-awig tertulis yang dibuat dan di-

pasupati(disucikan) pada 14 Nopember 1987 bertempat di Pura Desa, Desa Adat

Pecatu.

Adapun visi LPD Desa Adat Pecatu yakni “Menjadi LPD yang sehat dan

berdaya guna bagi masyarakat melalui Pelayanan prima”. Jika dicermati, visi LPD

Desa Adat Pecatu ini berpijak pada tiga kata kunci, yakni sehat, berdaya guna dan

pelayanan prima. Sehat dalam konteks ini, LPD Desa Adat Pecatu diharapkan bisa

memenuhi bahkan melampaui syarat-syarat pengelolaan sebuah lembaga keuangan

yang baik, modern dan berkelanjutan. Berdaya guna mengandung pengertian, LPD

Desa Adat Pecatu berupaya secara maksimal bisa memberikan manfaat yang positif

untuk pembangunan masyarakat Desa Adat Pecatu baik di masa kini maupun di masa

depan. Semua hal itu hanya bisa dicapai melalui suatu pelayanan prima yakni

pelayanan kepada masyarakat yang mudah, murah, mengarah serta cepat dan tepat.

Visi ini menunjukkan LPD Desa Adat Pecatu memang tidak semata-mata

mencapai tujuan-tujuan ekonomi atau pun berorientasi bisnis. Tapi, sasaran utama yang

ingin dicapai, yakni LPD Pecatu benar-benar bisa memberi manfaat bagi krama dan

Desa Adat Pecatu, terutama dalam aspek penguatan adat dan budaya Bali. Visi LPD

Page 10: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

7

Desa Adat Pecatu itu diterjemahkan ke dalam tujuh misi utama. Adapun ketujuh misi

LPD Desa Adat Pecatu :

a. Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan

di Desa Adat Pecatu serta sebagai sumber pendapatan desa

b. Meningkatkan kinerja LPD melalui pertumbuhan operasional, pelayanan

prima, pemberdayaan organisasi dan sumber daya manusia;

c. Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan peningkatan efesiens i

untuk dapat menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas dan harga yang

kompetitif.

d. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa, khususnya usaha mikro, kecil dan

menengah agar menjadi tangguh dan mandiri, sekaligus meningkatkan

pendapatan masyarakat desa; Meningkatkan kepedulian LPD Desa Adat Pecatu

terhadap lingkungan desa terutama untuk kepentingan sosial, budaya dan

agama;

e. Mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan

kerja bagi kramadesa;

f. Ikut mengembangkan usaha-usaha desa melalui pemanfaatan dana yang

terhimpun di LPD Desa Adat Pecatu.

LPD Desa Adat Pecatu juga memiliki moto atau semboyan yang dijadikan

prinsip bersama dalam membangun Desa Adat Pecatu dengan menempatkan LPD

sebagai motor penggeraknya. Moto LPD Desa Adat Pecatu, yakni “Bersama LPD Kita

Mampu”. Moto ini mengandung makna adanya keinginan sekaligus keyakinan kuat

krama Desa Adat Pecatu bisa menapak maju bersama LPD.

Etos kerja menjadi panduan etik dalam melaksanakan operasional LPD. Etos

kerja LPD Desa Adat Pecatu dirumuskan secara sederhana menjadi 3K, yakni

kejujuran, kecerdasan dan keikhlasan. Kejujuran merupakan sikap dasar dalam

pengelolaan sebuah lembaga keuangan berbasis adat semacam LPD. Setiap pengurus

dan karyawan wajib menjalankan tugas dengan selurus-lurusnya dengan berpegangan

Page 11: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

8

pada aturan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan LPD, termasuk berkerja

berdasarkan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Kecerdasan mengacu pada kemampuan intelektual yang wajib dimiliki seorang

pengurus ataupun karyawan LPD. Kecerdasan yang dibutuhkan meliputi kemampuan

memahami aspek-aspek pengelolaan LPD sekaligus pengembangan LPD. Hal penting

ketiga yang dibutuhkan seorang pengurus dan karyawan LPD yakni keikhlasan. Dalam

terminologi Bali keikhlasan disepadankan dengan lascarya atau ketulusan. Mengurus

LPD memang membutuhkan keikhlasan karena LPD merupakan lembaga sosial

berbasis adat Bali. Prinsip keikhlasan dalam pengelolaan LPD merupakan

pengejawantahan konsep ngayah (pengabdian dengan tulus) yang menjiwai kegiatan

adat dan budaya Bali.

PRODUK LPD PECATU

Tabungan Plus

Tabungan Plus (Taplus) merupakan produk utama sekaligus andalan LPD Desa

Adat Pecatu. Seperti namanya, produk ini merupakan simpanan sukarela krama desa.

Namun, produk ini memberikan sejumlah fasilitas tambahan sebagai manfaat bagi

nasabah sehingga diberi nama Tabungan Plus. Taplus bisa diikuti krama Desa Adat

Pecatu dengan saldo mengendap minimal Rp 200.000.

Manfaat tambahan yang didapat peserta Taplus LPD Desa Adat Pecatu, yakni

apabila meninggal dunia, nasabah Taplus akan mendapatkan dana santunan kematian

Rp 2.500.000. Taplus juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian

berhadiah yang dilaksanakan setahun sekali bertepatan dengan perayaan hari ulang

tahun (HUT) LPD Desa Adat Pecatu.

Taplus LPD Desa Adat Pecatu juga dirancang sebagai produk yang

mengimplementasikan konsep pasidhikaran panyamabrayan antar krama desa adat.

Setiap rekening Taplus akan dikenakan beban punia sebesar Rp 1.000 per bulan yang

akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan ngaben dan nyekah masa yang

Page 12: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

9

dilaksanakan setiap tiga tahun oleh Desa Adat Pecatu dengan sumber pendanaan dari

LPD Desa Adat Pecatu.

Sibermas

LPD Desa Adat Pecatu masih memiliki sebuah program penyimpanan dana

masyarakat yakni Simpanan Berencana Masyarakat (Sibermas). Sibermas merupakan

simpanan khusus bagi masyarakat Desa Adat Pecatu yang disiapkan untuk keperluan

pembiayaan pendidikan (beasiswa), simpanan hari tua atau upacara adat dan agama.

Masyarakat bisa memilih salah satu peruntukan Sibermas dan boleh memiliki lebih dari

satu rekening Sibermas dengan peruntukan yang berbeda. Umumnya, masyarakat

memilih Sibermas untuk peruntukan pembiayaan pendidikan dan simpanan hari tua.

Sibermas berbentuk setoran tetap secara rutin setiap bulan dengan masa kontrak

minimal 5 tahun. Setoran minimal untuk program Sibermas sebesar Rp 25.000. Bunga

yang diberikan untuk nasabah Sibermas terbilang lebih tinggi dibandingkan bunga

tabungan. Program Sibermas mulai diluncurkan pada tahun 2000. Respons krama desa

terhadap produk ini terbilang sangat bagus. Ini terbukti dari terus bertumbuhnya jumlah

peserta dan nilai total dana yang berhasil dihimpun melalui Sibermas.

Deposito

Deposito merupakan simpanan yang disetor sekali dalam jangka waktu tertentu

sesuai ketentuan yag berlaku di LPD Desa Adat Pecatu dan dapat digunakan sebagai

jaminan pinjaman bunga ringan.

Kredit

Selain menghimpun dana masyarakat, tugas pokok berikutnya dari LPD Desa

Adat Pecatu yakni memberikan dana pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang

diberikan itu merupakan salah satu bentuk penggunaan dana LPD yang paling besar

dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan. Karena itu, pemberian pinjaman kepada

masyarakat merupakan kegiatan utama dari LPD.

Page 13: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

10

Produk kredit yang yang disalurkan LPD Desa Adat Pecatu kepada krama

bervariasi. Sektor yang dibiayai pun hampir mencakup semua bidang kegiatan krama,

seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, pariwisata, dan sektor

lainnya. Jangka waktu pembayaran kredit pun bisa dipilih sesuai kemampuan krama,

seperti kredit jangka pendek (1-12 bulan), kredit jangka menengah (di atas 12 bulan-

60 bulan), dan kredit jangka panjang (di atas 60 bulan-120 bulan).

Kredit LPD Desa Adat Pecatu dapat diklasikan menjadi empat, yakni kredit

modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, dan kredit krama sejahtera.

Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan kepada krama Desa Adat Pecatu yang ingin

mendirikan suatu usaha produktif atau menambah modal kerja pada usaha yang telah

atau akan dikelolanya. Ini merupakan program nyata LPD Desa Adat Pecatu untuk

mendorong iklim usaha di kalangan masyarakat Desa Adat Pecatu, khususnya usaha

kecil dan menengah (UKM).

Kredit Investasi

Kredit ini diberikan kepada masyarakat khusus untuk kegiatan investasi dalam

jangka waktu yang panjang. Realisasi kredit investasi ini umumnya diwujudkan dalam

bentuk membeli rumah, tanah atau hal lainnya yang menyangkut kegiatan investasi.

Kredit Konsumtif

Kredit ini dibuka untuk melayani kebutuhan konsumsi masyarakat Desa Adat

Pecatu, seperti kebutuhan untuk kredit sepeda motor, mobil atau alat-alat rumah

tangga. Sepintas kredit ini memang terasa mengajari masyarakat konsumtif. Akan

tetapi, jika ditelusuri lebih mendalam, sebetulnya masyarakat sudah memiliki anggaran

untuk kebutuhan konsumtif. Kredit konsumtif ini hanya memfasilitasi kebutuhan itu.

Page 14: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

11

Kredit Krama Sejahtera

Selain produk-produk kredit di atas, LPD Desa Adat Pecatu juga memberikan

kredit khusus yakni kredit tanpa agunan (KTA) atau dikenal dengan istilah Kredit

Krama Sejahtera. Kredit ini hanya diberikan kepada krama Desa Adat Pecatu untuk

pengembangan aktivitas perekonomian mereka. Keunggulan produk ini yakni tidak

adanya syarat jaminan atau agunan.

Layanan Jasa Non Kredit

Lembaga keuangan kini tidak lagi membuka layanan keuangan semata-mata,

tetapi juga membuka layanan nonkredit yang bertujuan untuk memperkokoh layanan

pokok di bidang keuangan. LPD Desa Adat Pecatu juga melakukan langkah

ekstensifikasi layanan dengan membuka layanan nonkredit. Berikut ini layanan

nonkredit LPD Desab Adat Pecatu: Pembayaran rekening listrik online; Pembayaran

rekening telepon online; Pembayaran pajak (khususnya PBB); Pembayaran rekening

PDAM; Pembelian voucher pulsa telepon; Pembelian voucher listrik; dan Pengiriman

uang.

Pembukaan layanan nonkredit ini dimaksudkan untuk menjadikan LPD Desa

Adat Pecatu sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat Pecatu dengan konsep

pelayanan on stop service (pelayanan satu tempat). Artinya, LPD Desa Adat Pecatu

berupaya memenuhi segala kebutuhan krama Desa Adat Pecatu, khususnya yang

berhubungan dengan aktivitas pembayaran tunai maupun transfer (cash and transfer).

STRUKTUR ORGANISASI LPD PECATU

Pengurus:

Kepala LPD : I Ketut Giriarta,S.Pd,MM

Tata Usaha : I Made Nuada, S.E

Kasir : I Ketut Wirtoyo, S.E

Page 15: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

12

Badan Pengawas:

Ketua : I Made Sumertha, SH

Anggota : Prof.Dr. I Wayan Suartana,S.E,Ak,Msi

Anggota : I Ketut Sarjana, S.E.

Anggota : I Kadek Laksana, S.E.

Struktur organisasi suatu perusahaan harus memungkinkan adanya kerjasama

dan koordinasi usaha diantara semua unit organisasi dalam mengambil tindakan untuk

mencapai tujuan umum perusahaan. Tiap unit organisasi perlu mengetahui secara jelas

mengenai apa saja tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari tiap unit yang satu

dengan yang lainnya. Adapun jumlah karyawan keseluruhan adalah 50 orang.

Page 16: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

13

LPD berbeda dari lembaga keuangan Mikro lain yang dikendalikan oleh

pemerintah provinsi karena kepemilikan dan pengorganisasiannya dipengarui oleh adat

istiadat masyarakat Bali. Keputusan Gubernur No. 344 / 1993 juga menyebutkan fungs i

Bank BPD Bali. Dalam pasal 2 keputusan tersebut (pemerintah Bali, 1993b) dinyatakan

bahwa Bank BPD Bali memiliki 3 fungsi berkenaan dengan LPD. Pertama,

memberikan bimbingan teknis dalam dua cara yaitu melalui bimbingan pasif, dan

melalui bimbingan aktif yang dilakukan dengan kunjungan langsung kelokasi LPD.

Kedua, Bank BPD Bali memiliki tugas untuk mengelola koordinasi dengan organisas i

lain yang terlibat didalam proses bimbingan dan pengawasan LPD. Ketiga, Bank BPD

Bali harus menyiapkan laporan Evaluasi triwulan tentang kinerja keuangan dan

kesehatan LPD kepada gubernur.

Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No.8/2002, setiap LPD dikelola oleh sebuah

komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). Deskripsi manajemen inti dapat

dijelaskan bahwa ketua bertugas mengordinasi kegiatan operasional harian LPD,

pembuatan perjanjian kontrak dengan nasabah, bertanggung jawab pada desa adat

melalui pemimpinnya (Dewan Pengawas LPD), menyusun rencana kegiatan dan

anggaran, dan memformulasikan kebijakan LPD. Petugas administrasi melakukan

tugas-tugas administrasi, baik administasi umum maupun tata buku, bertanggung

jawab kepada ketua LPD, menyusun laporan neraca dan laporan pendapatan, serta

mengelola arsip. Sedangkan kasir adalah mencatat aliran dana. Staf LPD membantu

ketua melaksanakan tugasnya dan terlibat dalam pembuatan kegiatan dan rencana

anggaran dalam keputusan pemberian kredit. Dalam mengelola LPD, tim manajemen

juga memantau perubahan situasi makro-ekonomi, melakukan rapat formal triwulanan

untuk evaluasi internal yang melibatkan semua staf.

PENERAPAN PRINSIP GCG LPD PECATU

1. Transparency

Secara sederhana transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informas i.

Dalam mewujudkan prinsip ini LPD Pecatu menyediaan informasi yang cukup akurat

Page 17: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

14

dan tepat waktu kepada masyarakat desa. Dimana diadakan rapat rutin triwulanan yang

mengundang aparat desa Pecatu, dirapat tersebut dijelaskan segala informasi termasuk

laporan keuangan, laporan profil risiko dan segala kegiatan yang dilaksanakan LPD

Pecatu dalam tiga bulan kebelakang. Mengungkapan informasi tersebut guna

memberikan transparansi terhadap masyarakat sebagai pertanggungjawaban LPD

Pecatu.

2. Accountability

Accountanbility adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tanggungjawab

elemen perusahaan. Struktur organisasi LPD Pecatu mampu mengimplementasikan

kebijakan dan strategi LPD untuk mencapai tujuannya. Kemampuan manajemen

internal LPD memperoleh dukungan dari pengawasan dan bimbingan yang diberikan

pemerintah local pada tiap tingkatan dan oleh bank BPD Bali. Struktur ini sudah

memuat semua kebutuhan LPD Pecatu dan dijalankan secara efektif dan efisien setiap

periodenya. Dan struktur ini juga menjelaskan peranan setiap element LPD, baik

Ketua, Badan Pengawas, Tata Usaha, Kasir dan bidang lainnya. Sistem dalam LPD

Pecatu terintegrasi satu sama lain dan berbasis kekeluargaan, maka dari itu element

perusahaan satu dan lainnya sangat dekat dan menciptakan atmosfer LPD yang baik.

3. Responsibiity

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan

terhadap peraturan yang berlaku dan juga tanggung jawab terhadap stakeholder di LPD

tersebut. LPD Pecatu selalu mematuhi peraturan pemerintahan karena berdirinya LPD

sendiri merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Bali. Selain itu LPD Pecatu juga rutin

membayar pajak. Keselamatan kerja juga sangat diperhatikan di LPD ini, dengan

memberi asuransi kepada anggotanya dan juga tunjangan-tunjangan hari raya

khususnya hari raya keagamaan. Stakeholder terpenting LPD Pecatu adalah

masyarakat desa Pecatu, yang tidak kalah diperhatikan dengan melalukan program

CSR.

Page 18: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

15

4. Independentcy

Prinsip ini menyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada

benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Setiap bidang di LPD melakukan

fungsinya dengan mandiri, yang berarti dalam melaksanakan tugasnya tidak ada

element yang dapat memberi tekanan dan juga tidak ada pihak luar mengintervens i.

Independensi ini dijaga oleh BPD dan Badan Pengawas LPD, dimana badan pengawas

LPD merupakan badan yang independen dan tidak memiliki kepentingan material di

LPD.

5. Fairness

Fairnes adalah perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak stakeholdernya.

LPD Pecatu memperlakukan nasabahnya sama satu dengan yang lain, tidak

memandang status sosial atau apapun. Karena sesuai dengan tujuan LPD itu sendiri

adalah memajukan perekonomian daerah Pecatu secara merata. Jadi siapapun yang

ingin meminjam dana di LPD Pecatu atau melakukan simpanan akan dilayani dengan

maksimal. Dan prinsip ini biasanya di monitor langsung oleh bagian umum yang

memiliki fungsi kepegawaian.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LPD Pecatu bukan sekedar melaksanakan fungsinya sebagai lembaga

keuangan, tapi juga membantu masyarakat dalam berkembang dan melaksanakan

kegiatan-kegiatan desa. Salah satu cara LPD ini memberikan sumbangsihnya terhadap

desa adalah melalui CSR. Adapun CSR yang dilakukan LPD Pecatu adalah :

Bantuan Beasiswa Desa

LPD Desa Adat Pecatu tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan, namun

juga sebagai lembaga sosial kultural milik desa adat yang mesti ikut berkontribus i

mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan memberikan beasiswa

Page 19: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

16

pendidikan kepada krama Pecatu yang berprestasi serta siswa dari keluarga kurang

mampu.

"LPD Pecatu berkomitmen untuk mencerdasarkan krama Desa Adat Pecatu. Itu

sebabnya sejak tahun 1997, LPD Pecatu secara rutin memberikan beasiswa kepada

siswa berprestasi dan kurang mampu," kata Kepada LPD Desa Adat Pecatu Ketut

Giriarta, belum lama ini disela-sela pemberian beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA

dan perguruan tinggi di Kantor LPD Desa Adat Pecatu.

Lebih jauh dikatakannya, beasiswa ini bersumber dari dana sosial LPD Pecatu.

Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA diberikan setiap tahun. Tahun ajaran

2015/2016 di tingkat SMP penerima beasiswa kurang mampu 6 orang, untuk siswa

berprestasi tingkat SD sebanyak 108 orang dan SMP sebanyak 9 orang. Sedangkan

beasiswa untuk tingkat PT diberikan sebesar Rp. 2,5 juta per semester, sedangkan SMA

diberikan RP. 1,5 juta per semester. Dari tiga tahun terakhir yakni 2014-2016, yang

telah menerima dan lulus verifikasi beasiswa di tingkat SMA mencapai 7 orang dan PT

mencapai 27 orang. Bahkan penerima beasiswa yang telah lulus atau wisuda di tiga

tahun terakhir tersebut sudah mencapai 10 orang. Total nilai beasiswa yang telah

diberikan di tahun ajaran 2015/2016 mencapai Rp. 154 Juta lebih.

Ngaben Masa

Ngaben masa ini merupakan program tiga tahun sekali yang sudah berjalan

sejak tahun 2006. Tahun ini merupakan kegiatan yang ke-4. Dengan adanya program

ini, banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dan meringankan beban masyarakat.

Ini sangat dirasakan ringan oleh masyarkat, karena ada kebersamaan atau konsep

gotong royong. Selain itu, ngaben masa ini bisa mengefektifkan anggaran.

Yang lebih diutamakan melalui kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa

persaudaraan atau menyama braya. Bahkan disini tidak ada perbedaan soroh atau

sosial. Karena semua terlihat setara, tanpa ada status sosial. Kepala LPD Pecatu Ketut

Giriarta menambahkan, LPD Pecatu berperan strategis sebagai lembaga komunitas

Page 20: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

17

adat dan hasilnya dikembalikan kepada krama dan meringankan kegiatan upacara adat.

Salah satunya program Ida Ngaben yang sudah dirancang sejak tahun 2001.

Program Kewirausahaan

Sebagai destinasi wisata yang sedang berkembang, Desa Pecatu di Badung

Selatan, masih membutuhkan banyak wirausaha muda. Pasalnya, Pecatu menyimpan

banyak peluang, terutama di sektor pariwisata yang belum tergarap. Karena itu, anak-

anak muda Pecatu didorong untuk berwirausaha.

Untuk mendorong makin banyaknya lahir wirausaha muda di Pecatu, LPD Desa

Adat Pecatu menggelar pelatihan wirausaha. Pelatihan yang diikuti sekitar 50 peserta

dari para pemuda dan pengusaha muda Pecatu itu menghadirkan Guru Besar Ekonomi

Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, IB Raka Suardana.

Anak-anak muda Desa Adat Pecatu yang ingin berwirausaha kini tak perlu ragu

lagi. LPD Pecatu siap mendukung generasi muda Pecatu yang ingin berwirausaha.

Bahkan, hanya dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan surat rekomendasi

dari kelian banjar adat, pemuda Pecatu bakal dilayani untuk mendapatkan kredit modal

usaha sebesar Rp 20 juta.

Yang lebih istimewa lagi, kredit ini tanpa agunan dan tidak perlu disertai

jaminan. Jika peminjam berstatus lajang atau belum menikah, peminjam mesti

melampirkan surat persetujuan orang tua atau wali. Apabila sudah menikah, wajib

menyertakan surat persetujuan suami/istri. Kredit jenis ini merupakan salah satu

produk LPD Pecatu, yakni Kredit Krama Pecatu Sejahtera (KKPS). KKPS mula i

diluncurkan 10 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat

Pecatu No. 04 /SK/LPD-DAP/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Skim

Pemberian KKPS.

Produk ini dimaksudkan untuk memacu perkembangan usaha-usaha kecil yang

produktif krama Desa Pecatu serta memotivasi kramamengembangkan jiwa wiraswasta

sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk optimalisasi pendapatan. KKPS ini bisa

disamakan dengan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga perbankan.

Page 21: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

18

Tujuannya memang untuk pemerataan pembangunan masyarakat Desa Pecatu. Sasaran

KKPS yakni krama yang tidak bankableatau tidak mempunyai agunan/jaminan.

Penerapan Good Corporate Governace di LPD Pecatu dapat dikatakan sudah

berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara keseluruhan

sudah diimplementasikan dalam kegiatan usahanya dalam rangka tetap

mempertahankan keperecayaan masyarakat khususnya krama Desa Pecatu.

Sebagaimana hal tersebut dituangkan kedalam visi dari LPD Pecatu yaitu “Menjadi

LPD yang sehat dan berdaya guna bagi masyarakat melalui Pelayanan prima” yang

kemudian dijabarkan dan menjadi misi dari LPD Pecatu.

LPD Pecatu menyediaan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada

masyarakat desa sebagai bentuk transparency-nya kepada seluruh pemangku

kepentingan melalui rapat rutin triwulanan. Dari segi accountability Struktur organisas i

LPD Pecatu juga telah mampu mengimplementasikan kebijakan dan strategi LPD

untuk mencapai tujuannya. Responsibility ditunjukkan dengan kepatuhan LPD Pecatu

terhadap peraturan yang ada. Pengelolaan LPD secara professional juga telah

menunjukkan independency dari LPD Pecatu. Dan perlakuan adil LPD Pecatu kepada

seluruh nasabah dan pemangku kepentingan lain sebagai bentuk Fairness yang telah

dilakukan.

LPD Pecatu bukan sekedar melaksanakan fungsinya sebagai lembaga

keuangan, tapi juga membantu masyarakat dalam berkembang dan melaksanakan

kegiatan-kegiatan desa dengan CSR yang telah disalurkan secara berkesinambungan.

Adapun bentuk CSR yang telah diterapkan oleh LPD Pecatu adalah melalui program

Bantuan Beasiswa Desa, Ngaben Masa, dan Program Kewirausahaan.

LPD Pecatu kedepannya diharapkan untuk tetap mempertahankan dan

meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Meskipun LPD

bukanlah perusahaan terbuka yang terdaftar dalam BEI, LPD Pecatu harus lebih

memperhatikan manajemen risiko utamanya risiko pengembalian pinjaman dari

nasabah. Peningkatan lain yang dibutuhkan kiranya memposting laporan keuangan

Page 22: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

19

LPD kepada masyarakat desa Pecatu secara online dikarenakan perkembangan zaman

dan kecepatan informasi begitu penting di Era ini.

Page 23: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

20

PROFIL LPD DESA ADAT LALANGLINGGAH

LPD Desa Adat Lalanglinggah didirikan pada tanggal 19 Agustus 2002 oleh

SK.GUBERNUR NO. 379/01-C/HK/2002. Adapun visi LPD ini adalah membangun

perekonomian Desa Adat Lalanglinggah. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan,

adapun misi dari LPD Desa Adat Lalanglinggah adalah mencapai dana pembangunan

desa sebesar 20%. Ruang lingkup LPD Desa Lalanglinggah hanya melayani warga

banjar dinas Lalanglinggah saja, dan banjar Dinas Lalinggah tidak melayani warga dari

luar wilayah Desa Lalanglinggah.

Struktur organisasi LPD Desa Adat Lalanglinggah terdiri dari: Kepala LPD

yaitu I Nyoman Jumuana; bagian Pembukuan: Putu Indrayanti; Kasir: I Wayan

Swastika; Petugas Lapangan: Kadek Arianti. Keunggulan LPD Desa Adat

Lalanglinggah dari LPD-LPD di wilayah Desa Lalanglinggah adalah idak

membebankan pajak pada konsumen. Selain itu proses peminjaman tidak berbelit-belit

(peminjaman disini hanya untuk warga desa adat Lalanglinggah).

LPD Desa Adat Lalanglinggah juga sudah menyediakan pelayanan payment

online Bank berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana LPD disini bekerja

sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan; Pembayaran listrik LPD disini bekerja

sama dengan PLN; dan pelayanan jasa Samsat Yarnen, yang ditujukan untuk petani

yang mempunyai kendaraan yang akan di samsat, disini LPD yang akan membantu

untuk membayar pajak samsat terlebih dahulu kemudian setelah petani melakukan

panen barulah akan di bayar. LPD Desa Adat Lalanglinggah pernah melakukan

kerjasama dengan Western Union untuk melakukan pengiriman dan penarikan uang,

tetapi berjalannya waktu kerjasama ini terhenti karena adanya gangguan teknis.

Maksud dan tujuan dari Good Corporate Governance LPD Desa Adat

Lalanglinggah adalah:

1. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prins ip

keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan

kehati-hatian dalam pengelolaan LPD.

Page 24: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

21

2. Meningkatkan kinerja LPD, efisiensi dan pelayanan kepada warga Desa

Lalanglinggah.

3. Menarik minat dan kepercayaan warga Desa Lalanglinggah

PENERAPAN GCG LPD DESA ADAT LALANGLINGGAH

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan LPD sama seperti

perusahaan pada umumnya, yang meliputi Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas

(Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan

Kewajaran (Fairness).

1. Keterbukaan (Transparency)

a. LPD Desa lalinggah menyampaikan atau mengungkapkan laporan keuangan

kepada warga Desa Lalanglinggah pada draft akhir tahun.

b. LPD Desa Lalinggah mengungkapkan informasi yang meliputi: informasi posisi

keuangan dan informasi non keuangan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

a. LPD desa Lalanglinggah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas

bagi masing-masing anggotadalam struktur organisasi LPD.

b. LPD Desa Lalanglinggah yakin bahwa para anggota memiliki atau

mempunyai kompetisi sesuain keahlian dan tanggungjawabnya masing

masing.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)

a. LPD desa Lalanglinggah peduli dan bertanggung jawab terhadap

lingkungan, keuntungan yang diperoleh dari operasi atau kegiatan LPD ini

dipergunakan untuk pembangunan desa sebesar 20%, dan untuk kegiatan

social 5% dari laba bersih yang diperoleh. Beberapa kegiatan pembangunan

dan kegiatan social yang dilakukan LPD Desa Adat Lalanglinggah seperti:

Pembangunan Pura Dalem; Mengadakan Ngaben Masal; serta semua

kegiatan social dan pembangunan di Desa Adat Lalanglinggah.

Page 25: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

22

b. LPD Desa Lalanglinggah berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hat ian

serta patuh terhadap peraturan atau awig-awig yang telah dibuat oleh Desa

Lalanglinggah

4. Independensi (Independency)

a. LPD Desa Lalanglinggah mengambil keputusan secara obyektif dan bebas

dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness)

a. LPD desa Lalanglinggah memberikan kesempatan kepada seluruh warga Desa

Lalanglinggah untuk memberikan pendapat dan masukan untuk kepentingan LPD

dan membuka akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dalam menjalankan fungsi kontrol seperti halnya Komite Audit di perusahaan

terbuka, LPD Desa Adat Lalanglinggah memiliki dua badan pengawas, yakni

pengawas internal da pengawas eksternal. Pengawas Internal LPD Desa Lalanglinggah

adalah Bendesa Adat, sebagai ketua badan pengawas internal dan dibantu oleh dua

anggota lainnya. Sedangkan pengawas eksternal LPD desa lalanglinggah dilakukan

secara bersama-sama oleh warga desa Lalanglinggah itu sendiri.

Page 26: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

23

PROFIL KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MEGA ARTA SEJAHTERA

Koperasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang selama

ini dalam kegiatannya selalu berlandaskan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi,

karena dalam pengaplikasian kegiatan selalu berusaha mengedepankan kepentingan

anggotanya berdasarkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan UU No 25 tahun 1992,

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, dalam

pengaplikasian kegiatan ekonomi organisasi koperasi, terdapat kendala yang harus

dihadapi. Yakni, tidak semua anggota koperasi dapat melakukan pengolahan modal

yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para anggota dalam bentuk pinjaman dan

sisa hasil usaha (SHU). Dengan adanya kendala tersebut, maka diperlukan adanya

peran pengurus koperasi yang berkompeten, teliti dan loyal untuk menangani secara

khusus dalam membantu anggota mengelola dan mengembangkan koperasi, maupun

penerapan dari beberapa sistem yang diadaptasi dari sistem tata kelola usaha yang baik

atau Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam

meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer

koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para stakeholders

lainnya. Good Corporate Governance (GCG) juga memberikan suatu struktur yang

memfasilitasi suatu penentuan sasaran – sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana

untuk menentukan teknik monitoring kerja. (Darmawati et al., 2004) dalam Monks

(2003), Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang

mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value

added) untuk semua stakeholder.

Page 27: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

24

PENERAPAN GCG KOPERASI SERBA USAHA MEGA ARTA SEJAHTERA

KSU Megatera memiliki visi : ‘berkomitmen sebagai lembaga pelayanan yang

mempunyai produk keuangan berkualitas baik dengan tetap berkonsentrasi pada Usaha

Kecil Menengah (UKM) dengan mengutamakan pelayanan yang baik kepada anggota

koperasi dan masyarakat sekitar’. Agar visi tersebut dapat tercapai, koperasi memilik i

misi : ‘kebersamaan merupakan aset yang dimiliki koperasi’, sehingga menjalin

kebersamaan antar stakeholders merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

koperasi. Dengan ‘memberikan produk yang inofatif serta pelayanan yang terbaik’

diharapkan dapat meningkatkan nilai koperasi di mata masyarakat.

Koperasi ini beranggotakan 50 orang termasuk manajer koperasi dan dewan

pengawas. Struktur organisasi dari koperasi inipun masih tergolong sangat sederhana,

yakni meliputi manager, sekretaris, bendahara, 1 orang pada bagian administrasi &

akuntansi, 4 orang staf penagihan, dan 2 dewan pengawas, dan nasabah sebanyak 70

orang. Setiap bagian memiliki hak dan kewajibannya masing – masing. Manajemen

koperasi mempunyai kewajiban menjalankan dan menentukan arah dan kinerja

koperasi. Dewan pengawas memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen

koperasi dengan tetap menjaga nilai integritas dan independensi. Anggota koperasi

memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan simpanan/tabungan yang

dilakukan oleh koperasi dengan memberikan setoran pokok sebesar Rp 1.000.000 pada

awal bergabung dan setoran wajib bulanan sebesar Rp 25.000. Hak dan Kewajiban

seluruh anggota koperasi meliputi manajemen, pengawas, anggota, dan nasabah telah

diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSU Megatera

yang diperbaharui setiap Rapat Anggota Tahunan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan, bapak Mega Antara

berpendapat bahwa tata kelola perusahaan juga harus dilakukan, meskipun

sesungguhnya tidak ada peraturan dari kementrian terkait (dalam hal ini adalah

Kementrian Koperasi dan UMKM) mengenai kewajiban suatu koperasi untuk

melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Beliau berpendapat bahwa

praktik kegiatan bisnis koperasi dengan perusahaan besar yang usdah Go Public hampir

Page 28: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

25

mirp. Sama – sama memiliki penyokong dana (meskipun sebutannya berbeda),

sehingga koperasi merasa masih memiliki tanggung jawab dalam pelaporan

pengelolaan dana yang ‘diserahkan’ anggota untuk kegiatan oprasional koperasi ini.

Dengan adanya praktik tata kelola usaha yang baik, diharapkan agar masyarakat juga

lebih mengenal dan dapat menaruh kepercayaan pada koperasi ini, dan juga berminat

untuk bergabung menjadi anggota dari koperasi ini.

Dilihat dari tata kelola usaha, koperasi ini sudah mengikuti prinsip transparans i

dimana koperasi selalu memberikan bukti terhadap setiap transaksi, baik itu tabungan,

kredit, maupun pinjaman jenis lainnya. Pengungkapan laporan keuangan koperasi yang

meliputi Neraca, Neraca Komparatif, Laporan Laba – Rugi, dan Laporan Laba – Rugi

Komparatif sudah dicatat, dibukukan, dan dilaporkan kepada seluruh anggota melalui

Rapat Anggota Tahunan. Bahkan, laporan dari Rapat Anggota Tahunan dapat diliha t

oleh masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang melaksanakan suatu penelitian.

Akuntabilitas manajemen koperasi pun dinilai sudah cukup baik, dimana

kewajiban dan tanggung jawab masing masing individu telah dilaksanakan dengan

baik, dimana hak dan kewajiban dari manajemen koperasi telah diatur dalam AD/ART

koperasi ini. Hak dan kewajiban masing masing staff, baik bagian Administrasi &

Akuntansi, maupun Staff bagian Penagihan telah melaksanakan tanggung jawab

dengan baik, dimana staff bagian penagihan melakukan penagihan tabungan kepada

para nasabah, dan staf bagian administrasi & akuntansi bertugas untuk mencatat, dan

menghitung total tabungan yang telah terkumpul. Pencatatan, dan pembuatan Laporan

keuangan pun telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, tanggungjawab anggo ta

masih kurang dilaksanakan, terutama ketaatan akan memberika Setoran Wajib

Bulanan. Ada juga istri dari salah satu anggota koperasi yang merangkap sebagai

Dewan Pengawas meminta pinjaman kepada koperasi dengan jumlah yang cukup

banyak, namun hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya.

Tanggung Jawab yang dilakukan koperasi terhadap seluruh anggotanya dinila i

cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Rapat Anggota Tahunan, dimana

dalam rapat tersebut pihak manajemen wajib melaporkan kinerja keseluruhan dari

Page 29: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

26

koperasi tersebut, baik laporan aktifitas maupun laporan keuangan. Dan hasil dari

Rapat Anggota Tahunan itupun dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk buku

Laporan Tahunan Anggota, sehingga dapat dilihat oleh anggota yang sewaktu waktu.

Meskipun koperasi ini sudah melaksanakan sebagian prinsip dari tata kelola

usaha yang baik, namun ada beberapa hal yang tidak koperasi ini lakukan. Misalnya

saja, koperasi ini tidak melakukan proses audit untuk menguji apakah proses

pencatatan keuangan tersebut sudah benar benar dicatat sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku. Selain itu, meskipun koperasi ini (dan mungkin beberapa jenis

koperasi lainnya) sangat antusias dengan adanya tata kelola usaha yang baik,

kurangnya aturan yang pasti mengenai pelaksanaan tata kelola usaha yang baik dari

kementrian terkait, memaksa koperasi untuk menerapkan sistem tersebut sebatas pada

formalitas atau sebatas pengetahuan yang mereka miliki.

Saran yang dapat diberikan untuk KSU Megatera adalah agar pihak manajemen

dan semua anggota yang terlibat dalam aktivitas di KSU Megatera sudah seharusnya

menyadari akan minimnya kesadaran dan rasa meliliki terhadap koperasi tersebut.

Manajemen dan pihak terkait perlu memiliki cara yang efektif dan tepat untuk

meminimalisir kemungkinan terjadinya kendala-kendala yang timbul seperti

tersendatnya pembayaran kredit. Manajemen juga perlu optimis dalam keikutsertaan

pembangunan koperasi ini, bahwa ia dapat memproduksi berbagai inovasi dan

keterampilan yang memadai yang dapat meningkatkan kinerja anggotanya yang

nantinya bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan koperasi ini.

Page 30: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

27

Lampiran 1 : Dokumen

Gambar 2 : Foto halaman depan buku

tabungan KSU Mega Arta Sejahtera

Gambar 3 : Foto halaman utama buku tabungan KSU Mega Arta

Sejahtera

Page 31: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

28

PROFIL KOPERASI UNIT DESA PEDUNGAN

Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan

penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya

mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan

dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain

itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Menurut

instruksi presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan

bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan

kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu

melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan

agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan

masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan

dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang

ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan

langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun

kesejahteraannya. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan jenis koperasi multipurpose

yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam,

perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan.

Sejarah dan Profil Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan yang berkedudukan di Kelurahan

Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, propinsi Bali dibentuk atas rapat kuasa

pembentukan pada tanggal 25 Februari 1981 yang ditanda tangani oleh:

1. I Made Dogol

2. Dr. Ketut Tangking W.

3. I gusti Ketut Mertha

4. I wayan Gerdu

5. Anak Agung Ariawan, BA

Page 32: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

29

Dan telah terdaftar dalam daftar umum Kanwil Koperasi Provinsi Bali pada

tanggal 4 Juli 1981 dengan Nomor Badan Hukum: 917/BH/VIII. Sesuai dengan Rapat

Anggota Khusus, Koperasi Unit Desa Pedungan tanggal 20 November 1989 diputuskan

untuk mengubah Anggaran Dasar dan telah disetujui dan terdaftar dalam daftar umum

Kanwil Koperasi Provinsi Bali pada tanggal 7 Juli 1990 dengan Nomor Badan Hukum

917a/BH//VIII meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pedungan, Pemogan, Sidakarya dan

Panjer. Pada tahun 1990/1991, KUD Pedungan dipersiapkan menjadi KUD Mandiri

mewakili Denpasar Selatan, sehingga menjadi penyempitan wilayah kerja, hanya

Kelurahan Pedungan yang terdiri dari 14 banjar. Tahun 1992 KUD Pedungan

ditetapkan dan mendapat Piagam sebagai KUD Mandiri Nomor: 431/KEP/M/III/1992

dari Menteri Koperasi Republik Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1996 di Banjar

Ambengan, Kelurahan Pedungan diadakan Rapat Anggota Khusus Perubahan

Anggaran Dasar, jumlah anggota yang hadir 212 orang (sistem perwakilan) dari jumlah

anggota seluruhnya 1.050 orang dan telah terdaftar dalam daftar umum Kanwil

Koperasi dan Pengusaha Kecil Provinsi Bali pada tanggal 26 Maret 1996 dengan

Nomor Badan Hukum 158/PAD/KWK.22/III/1996. Saat ini, Koperasi Unit Desa

(KUD) Pedungan berlokasi di Jalan Pulau Bungin 36, Kelurahan Pedungan.

Visi Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan:

Menjadikan Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan sebagai koperasi yang kuat

dan tangguh dalam mendukung usaha produktif anggota.

Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan:

1. Mengembangkan usaha produktif anggota.

2. Memberikan pelayanan prima kepada anggota untuk meningkatkan usaha

produktif anggota.

3. Koperasi dapat memberikan fasilitas untuk maju melalui

a. Pelatihan

Page 33: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

30

b. Penyuluhan

c. Bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan

4. Koperasi dalam usahanya mencerminkan keterbukaan sehingga anggota selaku

pemilik mendapatkan kepuasan yang maksimal.

5. Memupuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara anggota

selaku pemilik dengan lembaga Koperasi Unit Desa Pedungan.

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

melalui program-program yang telah ditentukan. Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

memiliki jumlah karyawan sebanyak 38 orang terdiri dari 30 orang staf, 5 orang

pengurus, dan 3 orang pengawas. Kegiatan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

terdiri dari Usaha Unit Simpan Pinjam, Unit Usaha Warung Serba Ada (WASERDA),

Unit Pembuatan Bahan Bangunan (semen, pasir, batako, dll), Pelayanan Jasa

(Pembayaran listrik, telepon, air), dan Pembagian Pupuk untuk Petani. Adapun

kepengurusan KUD Pedungan saat ini terdiri dari:

1. Badan Pengawas:

(1) Ketua : A.A Putu Puja, SE.

(2) Anggota : A.A Oka Mandia, SE., Ak.

A. A. Putu Jaya Asmara, SE.

2. Pengurus:

(1) Ketua I : Drs. I Nyoman Subawa, M.Pd.

(2) Ketua II : I Wayan Widana

(3) Sekretaris I : I Wayan Sugiartha, SE.

(4) Sekretaris II : Ir. I Ketut Mara, M.Si.

(5) Bendahara : Drs. I Nyoman Wijaya Suteja

3. Manajer : Ni Luh Rai Sukasih, SE.

Page 34: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

31

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang

diperoleh dalam satu tahun Buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajibannya

termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan. Adapun pembagian SHU Koperasi

Unit Desa (KUD) Pedungan dipergunakan sebagai berikut:

a. 40 % untuk Cadangan;

b. 20 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi;

c. 15 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya (Simpanan Pokok dan

Simpanan Wajib);

d. 5 % untuk dana Pendidikan Koperasi;

e. 7.5% untuk dana Pengurus dan Pengawas;

f. 7.5 % untuk karyawan;

g. 2.5 % untuk dana sosial;

h. 2.5 % Untuk dana Pembangunan Daerah Kerja

Rapat Anggota merupakan kekuasaaan tertinggi dalam Koperasi. Tiap anggota

mempunyai hak suara yang sama, satu anggota satu suara dalam Rapat Anggota. Rapat

Anggota diadakan atas permintaan tertulis dari sepersepuluh dari jumlah anggota dan

atas kehendak pengurus. Rapat anggota dapat diadakan sekurang-kurangnya satu kali

Page 35: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

32

satu tahun. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dan dalam hal tidak tercapainya kata mufakat maka keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara anggota yang hadir. Anggota yang tidak

hadir dalam rapat tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain. Rapat anggota

tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup buku. Pengurus

Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, yang dipilih menjadi

pengurus ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat-sifat kejujuran dan keterampilan kerja;

2. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian;

3. Telah menjadi anggota 2 tahun berturut-turut.

Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Anggota pengurus yang

masa jabatan telah lampau dapat dipilih kembali. Apabila masa seorang anggota

pengurus berhenti sebelum masa jabatannya maka pengurus yang lainnya dapat

mengangkat penggantinya melalui Rapat Pengurus akan tetapi pengangkatan itu harus

disahkan oleh Rapat anggota berikutnya.

Hak dan Kewajiban Pengurus dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

adalah sebagai berikut:

(1) Pengurus bertugas untuk:

a. Memimpin Koperasi dan usahanya;

b. Mengajukan rancangan dan rencana kerja;

c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

e. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar

Pengawas, serta buku-buku administrasi Organisasi dan Usaha lainnya;

f. Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama Koperasi;

g. Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang

disaahkan oleh rapat anggota.

(2) Wewenang Pengurus antara lain:

a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;

Page 36: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

33

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian

anggota sesuai dengan Anggaran Dasar;

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi

sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

(3) Apabila diperlukan dan sesuai dengan tingkat perkembangan koperasi pengurus

dapat mengangkat pengelola usaha dan ketentuan mengenai hal tersebut agar

diatur didalam peraturan khususnya yang disahkan oleh Rapat anggota.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA KOPERASI UNIT DESA

(KUD) PEDUNGAN

Penerapan GCG dalam pengelolaan KUD sangat penting artinya karena secara

langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi KUD untuk memungkinkan

pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan

KUD secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai KUD. Terdapat 5

prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu setiap

perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis

dan di semua jajaran perusahaan. Kelima prinsip GCG tersebut yaitu transparans i,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan

memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

Prinsip Transparansi (Transparency) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

Secara sederhana transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informas i.

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami

oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang

saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Page 37: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

34

Indikator penerapan prinsip transparansi Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

dititik beratkan pada informasi yang didapatkan oleh anggota koperasi yang terdiri dari

14 banjar di daerah pedungan itu sendiri mengenai hasil perkembangan organisas i.

Perkembangan organisasi mencakup laporan pertanggungjawaban pengurus dan

pengawas pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan setiap tiga bulan sekali (triwulan) yang bertujuan untuk melakukan evaluas i

atas pencapaian target yang ditetapkan. Namun, pada dasarnya Koperasi Unit Desa

(KUD) Pedungan juga tetap menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam

pelaksanaaan evaluasi tahunannya. Indikator prinsip transaparansi Koperasi Unit Desa

(KUD) Pedungan akan dilihat dari cara pengurus koperasi dalam pengambilan

kebijakan organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan para

anggotanya. Laporan pertanggungjawaban pengurus mengenai organisasi koperasi ini

dituangkan dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan ini harus dilaporkan

atau diberikan kepada masing-masing Ketua Kelompok atau Kepala Lingkungan dari

14 banjar yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan.

Laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan disajikan secara

terbuka pada seluruh anggota. Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan yang menerapkan

Sistem Informasi Akuntansi mempermudah para anggota maupun karyawan untuk

mengakses laporan keuangan tersebut. Selain itu, Laporan Keuangan KUD Pedungan

disajikan secara terbuka pada seluruh anggota koperasi melalui Rapat Anggota

Tahunan (RAT) yang dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret setelah tahun tutup

buku. Laporan pertanggungjawaban telah disajikan dengan menampilkan RAPB yang

dibuat sebelumnya yang berfungsi sebagai target kinerja untuk diperbandingkan

dengan realisasi RAPB secara keseluruhan.

Laporan keuangan yang selesai dibuat telah diaudit oleh auditor interna l

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan dan pengerjaannya diawasi oleh pengaw as.

Hasil laporan keuangan tersebut masih harus melalui proses audit kemba li

oleh Kantor Akuntan Publik yang dipercaya untuk mengaudit lapo ran

keuangan yang sebelumny a telah diaud it oleh auditor intern al. Hal ini

dilakukan untuk menghindari adanya salah saji laporan keuangan dan untu k

Page 38: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

35

memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standa r

yang diberlakukan untuk koperas i. Sistem ini dilakukan juga untuk menjaga

prinsip transparansi koperas i. Sehingga dipastikan anggota koperasi akan

menerima hasil laporan keuangan yang wajar, transparan, relevan dan mudah

dipaham i dalam rapat anggota tahunan (RAT) sebagaimana yang dianjurkan

oleh UU No. 25 tahun 1992 pasal 40. Sehingga, dalam proses pembuatan

laporan keuangan ini sangat memungkinkan terjadinya prins ip transparans i

yang ideal. Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa

(KUD) Pedungan meliputi: (1) Neraca, (2) Laporan Perhitungan Hasil Usaha,

(3) Laporan Keuangan Tiap Unit Usaha, (4) Laporan Arus Kas, (5) Lapo ran

Struktur Permodalan, (6) Laporan Perbandingan Analisis Ratio, (7) Ikhtisa r

Perubahan Kekayaan Bersih, dan (8) Catatan Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus dalam mempertanggungjawabkan

kinerja koperasi telah disajikan lebih dari yang telah ditetapkan sebagaimana yang

dicantumkan dalam Undang-undang, karena dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 35

menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi harus terdiri dari minimal tiga jenis

laporan keuangan yaitu: Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Prinsip Akuntabilitas (Accountability) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban

elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada

kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab masing-

masing unsur GCG dari koperasi serta elemen pengelola koperasi.

Pengawasan jalannya akuntabilitas koperasi secara umum dipegang langsung

oleh pengawas. Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan terdiri tiga orang.

Pengawas bertugas mengawasi kewajiban dan pelaksanaan tugas oleh pengurus karena

pengawas sendiri memiliki keududukan sama seperti dewan komisaris dalam jalannya

organisasi perusahaan komersial. Pengawas berhak untuk memberi koreksi, saran dan

teguran pada pengurus dalam mengelola jalannya organisasi koperasi. Selain itu untuk

Page 39: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

36

penilain kinerja, pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan akan diawasi melalui

evaluasi laporan arus kas setiap hari dan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk laporan

keuangan. Penilaian laporan arus kas dinilai setiap hari dengan tujuan memberikan

pengawasan mengenai jalannya aliran keuangan yang dipastikan selalu mengalami

perputaran sebagaimana mestinya baik itu dari segi pinjaman atau simpanan.

Berdasarkan penerapan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa

efektif. Hal ini juga didukung oleh adanya pembagian tugas, wewenang dan

tanggungjawab secara jelas yang dimiliki oleh tiap jabatan yang ada Koperasi Unit

Desa (KUD) Pedungan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua I

a. Mengadakan hubungan/pendekatan kepada instansi pemerintah dalam

rangka pembinaan organisasi dan administrasi usaha.

b. Mengadakan hubungan/pendekatan kepada pihak swasta dalam rangka

kerjasama antara koperasi dan pihak swasta.

c. Melakukan koordinasi dan pengawasan secara umum dalam rangka

pengamanan policy.

d. Mengadakan/membuat perencanaan dan melakukan penetapan rencana

jangka pendek dan jangka panjang.

2. Ketua II

a. Melakukan pengawasan langsung kepada unit-unit usaha.

b. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk sesuai dengan

perencanaan kepada unit-unit usaha.

c. Menampung informasi dan menginventarisir permasalahan dan

hambatan dimasing-masing unit usaha.

d. Mengadakan konsolidasi kepada BP, BPP, dan karyawan.

3. Sekretaris I

a. Melakukan pengawasan dalam bidang administrasi usaha.

b. Melakukan/melaksanakan dan mengatur administrasi organisasi.

c. Mengatur jadwal rapat-rapat yang menyangkut rapat-rapat rutin dan

rapat tahunan.

Page 40: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

37

d. Menginventarisir informasi serta saran-saran, anjuran baik dari anggota

maupun pejabat koperasi dan instansi pemerintah lainnya.

e. Mengadakan pengamanan atas arsip dan surat-surat penting dan

merintis adanya perpustakaan KUD.

4. Sekretaris II

a. Membantu melakukan pengawasan dalam bidang administrasi usaha

dan organisasi.

b. Mencari dan menerima saran-saran serta informasi anggota masyarakat.

c. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan kepada anggota

kelompok dan masyarakat.

d. Mengadakan pembinaan kepada kelompok-kelompok organisasi.

e. Mengadakan perencanaan-perencanaan untuk pengembangan anggota

dan pembentukan kelompok usaha.

5. Bendahara

a. Melakukan pengawasan langsung secara rutin dalam bidang keuangan.

b. Melakukan pengawasan dan pengamanan atas milik-milik (aset) KUD

baik atas harta bergerak maupun harta tak bergerak.

c. Berperan aktif atas pengawasan serta penagihan piutang-piutang KUD.

d. Memberikan arah/sasaran yang tepat atas pencairan/penggunaan dana-

dana KUD sesuai dengan program KUD.

e. Mengambil langkah-langkah pengamanan kebijaksanaan dalam rangka

penggalian sumber-sumber dana.

Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) pada Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan

Prinsip pertanggungjawaban (Resposibility) mencakup hal-hal yang terkait

dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam prinsip pertanggungjawaban yang ditekankan adalah perushaan harus

berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung

jawab kepada seluruh stakeholders dan juga kepada masyarakat dengan tidak

Page 41: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

38

melakukan tindakan yang merugikan para stakeholders ataupun masyarakat. Secara

singkat, perusahaan harus menjungjung tinggi supermasi hukum, antara lain harus

mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja,

peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen,

dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan dilakukan secara penuh oleh pengelola organisasi baik pada piha k

intern dan ekstern koperasi. Prinsip ini dilakukan dengan tujuan untuk

mematuh i peratu ran yang berlaku dan melakukan pengabdian pada

masyarakat luas. Bentuk pertanggungjawaban ini dibuktikan dengan kepatuhan

terhadap hukum adat yang berlaku, kepatuhan untuk membayar pajak, memberikan

standar pengganjian yang sesuai, dan memberikan asuransi ketenaga kerjaan.

Pada anggota koperasi yang terdiri dari 14 banjar, pertanggungjawaban yang

diberikan berupa laporan keuangan melalui kepala lingkungan yang dilakukan setiap

tiga bulan sekali. Laporan keuangan ini akan mencerminkan keadaan dari KUD

Pedungan, yang digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang

dan juga sebagai bahan evaluasi. Selain itu, pelaksanaan prinsip tanggungjawab pada

anggota koperasi dilaksanakan dengan bentuk pengadaan jumlah program sosial yang

dana anggarannya diambil dari SHU dengan prosentase yang telah diatur.

Tangungjawab sosial yang diberikan KUD Pedungan kepada anggota

masyarakat tergantung kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tanggungjawab ini

diberikan dalam bentuk proposal-proposal kepada desa, untuk acara-acara yang

diselenggarakan desa seperti: merayakan tahun baru, hari raya keagamaan, pembuatan

ogoh-ogoh, untuk program tirtha yatra, dan lain sebagainya yang diambil dari SHU

dengan prosentase yang telah diatur.

Prinsip Kemandirian (Independency) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada

benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak

Page 42: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

39

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut

bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan.

Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan harus melaksanakan fungsi dan

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak

saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang

lain. Keputusan yang diambil manajemen harus secara independen yang dalam hal ini

berarti keputusan manajemen tidak terikat oleh pihak manapun tanpa terkecuali.

Objektifitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja perusahaan

karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan.

Seperti contohnya Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan, dimana dalam

menjalankan kegiatannya, bendahara juga memiliki sejumlah tugas di mana masing-

masing tugas harus dijalankan secara disiplin agar tidak terjadi penyimpangan. Bagian

bendahara sangat berisiko terjadinya penyimpangan atau fraud. Bendahara tersebut

harus fokus mengelola keuangan tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya.

Dalam penerapannya, Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan selalu menghindari

terjadinya fraud tersebut, yaitu dengan penerapan asas GCG, yaitu independensi

dengan baik.

Dalam rangka memberi pelayananan peminjaman dana pada para anggota,

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan berhak untuk melakukan peminjaman modal

pada pihak ketiga sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Rumah Tangga milik

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan. Seluruh lembaga keuangan tersebut adalah

rekanan pihak ketiga yang menjadi penyalur dana pinjaman yang dipinjam Koperasi

Unit Desa (KUD) Pedungan, dengan memiliki sejumlah prosentase tertentu

kepemilikan modal yang tertanam. Modal yang tertanam dari pihak ketiga dalam

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan ini dimasukkan dalam Laporan

Pertanggungjawaban sebagai Modal Luar.

Namun, pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pada struktur

manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan tidak ditemukan adanya pihak ketiga

pemberi pinjaman koperasi ataupun pihak eksternal dari koperasi yang berperan serta

Page 43: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

40

dalam hierarki kepemimpinan organisasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Koperasi

Unit Desa (KUD) Pedungan ini tidak melakukan pinjaman kepada bank, melainkan

dana yang diolah pada koperasi ini merupakan dana koperasi itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya sampai saat ini, tidak ada keterangan peraturan tertulis

yang menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan

untuk meminta pendapat, saran dan nasehat yang diberikan dari pihak eksternal

manapun selain unsur-unsur GCG koperasi itu sendiri. Hingga saat ini, Koperasi Unit

Desa (KUD) Pedungan berhak untuk menentukan keputusan ataupun kebijakan

organisasi secara mandiri dan bebas dari tekanan pihak luar manapun. Pemegang

kekuasaan tertinggi benar-benar ada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pengambilan keputusan tertinggi organisasi ada pada Top Management selaku pihak

agen dalam pelaksanaan teori keagenan. Hasil analisa ini, membuktikan bahwa

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan telah melaksanakan prinsip independensi dengan

baik.

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) pada Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan

Kewajaran (fairness) adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap

pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.

Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan

terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

orang dalam.

Hak keadilan dan kesetaraan yang pertama adalah hak untuk mendapatkan

pendapatan SHU koperasi. Dalam realisasinya, Kopeerasi Unit Desa (KUD) Pedungan

telah mampu merealisasikan pembagian SHU sesuai dengan prosentase yang telah

tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga. Seluruh unsur-unsur GCG koperasi telah

memiliki hak secara tertulis dan dilindungi oleh ketetapan Anggaran Rumah Tangga.

Seluruh lapisan anggota koperasi, baik pengurus, pengawas, manajer maupun anggota

memiliki hak yang sama untuk menerima SHU. Namun, SHU yang diperoleh memilik i

prosentase yang berbeda sesuai dengan porsi jabatan dan fungsi yang dimiliki oleh tiap

Page 44: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

41

unsur-unsur GCG koperasi tersebut. Hal ini dianggap wajar karena semua telah

diperhitungkan mengingat porsi kepentingan kewajiban yang juga dimiliki oleh tiap

unsur-unsur GCG dalam koperasi yang juga berbeda bagi tiap fungsi unsur-unsur

GCG.

Hak keadilan dan kesetaraan selanjutnya adalah hak untuk memiliki kesempatan

yang sama dalam berkarier untuk menjadi pengelola organisasi. Seluruh anggota

koperasi berhak untuk menjadi perangkat organisasi Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan, asalkan memenuhi kriteria dan kualifiksi yang telah ditetapkan oleh

peraturan maupun kebijakan yang telah dibuat oleh Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan. Seluruh pihak pengelola Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan merupakan

individu yang dipilih karena kompetensi masing-masing tanpa adanya unsur

nepotisme. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya praktek

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan Koperasi Unit Desa (KUD)

Pedungan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan senantiasa memperhatikan kepentingan

seluruh stakeholders. Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan selalu memberikan

kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan

menyampaikan pendapat untuk kepentingan KUD itu sendiri serta mempunyai akses

terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dalam Rapat Akhir Tahun

(RAT) yang diadakan setiap akhir tahunnya, selain membahas tentang laporan

keuangan KUD, para anggota KUD juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan

dan memberikan saran terkait dengan laporan keuangan dan perkembangan Koperasi

Unit Desa (KUD) Pedungan kedepannya agar menjadi lebih baik. Hal ini

mencerminkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan telah menerapkan GCG

yaitu asas fairness dengan baik, karena selalu menjaga kesetaraan perlakuan kepada

para stakeholders Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya,

maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Secara garis besar penerapan prinsip Good Corporate Governance yang

dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan telah berhasil dilakukan secara

Page 45: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

42

maksimal. Karena hal ini dapat dibuktikan dari penerapan poin penting yang

jadi unsur pokok dalam prinsip-prinsip GCG.

2. Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan menggunakan sistem pengendalian

internal sebagai salah satu faktor pengendali dalam mempertahankan penerapan

prinsip- prinsip Good Corporate Governance.

3. Untuk dapat terciptanya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance diperlukan adanya kerja sama seluruh unsur-unsur GCG dalam

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal sesuai

ketentuan yang nantinya akan membentuk keseimbangan dalam suatu kinerja

organisasi.

4. Pengambilan kebijakan organisasi yang bersifat sangat penting diputuskan

dalam Rapat Anggota yang mengikut sertakan aspirasi anggota koperasi.

5. Adanya ketetapan hukum peraturan tertulis dan tidak tertulis yang melandas i

terjadinya prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Unit Desa

(KUD) Pedungan yang bersumber dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga dan peraturan tertulis lainnya dalam rancangan Koperasi Unit Desa

(KUD) Pedungan secara khusus, untuk melindungi hak dan kewajiban yang

dimilki setiap pihak unsur-unsur GCG.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang bisa didapatkan, saran yang dapat

disampaikan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan sebaiknya lebih

meningkatkan publikasi dengan cara membuat website perusahaan agar nantinya

koperasi dapat lebih mudah mempromosikan produk atau kegiatan yang dilakukan

koperasi, dan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi yang terkait dengan

koperasi tersebut, baik itu profil koperasi, kegiatan yang dilakukan koperasi ataupun

laporan pertanggungjawaban koperasi.

Page 46: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

43

DAFTAR REFERENSI

https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi. Diakses pada 6 Mei 2017

http://bali.antaranews.com/berita/10904/pertumbuhan-koperasi-di-bali-cukup-

signifikan. Diakses pada 6 Mei 2017

https://lpdpecatu.or.id/lpd/

Sutojo, Siswanto dan Alridge, E. John. 2008. Good Corporate Governance. Jakarta:

Damar Mulia Pustaka

Page 47: Scanned by CamScanner€¦ · krama desa. Perkembangan LPD di Bali sudah cukup pesat, setelah 30 tahun berjalan keberadaan LPD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

Scanned by CamScanner