REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 2015/DINAS/2015.PERIKANAN.pdf · kakap, kerapu, udang barong, udang windu, udang putih dan lain-lain. Selain itu di ... Selain

Review RencanaStrategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang 2015 -2019

1

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015 - 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada

akhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten

Lumajang dapat diselesaikan.

Buku Renstra tahun 2015 – 2019 ini merupakan Rencana Pembangunan jangka

menengah pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lumajang sebagai

implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi yang kami emban sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 32 tahun 2007.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lumajang, maka peningkatan produksi kelautan dan perikanan masih dijadikan sebagai

sasaran utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Sasaran ini ditetapkan

mengingat Kabupaten Lumajang merupakan salah satu pemasok ikan laut dan ikan air

tawar komoditi ekonomis penting ke daerah lain dan tujuan ekspor. Prioritas utama

adalah pada peningkatan populasi produksi perikanan tangkap dan budidaya, konsumsi

ikan,komoditi ekspor dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Demikian semoga Buku Renstra ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi

pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikananan Kabupaten Lumajang Tahun

2015-2019, baik yang dilakukan oleh Petugas Pembina Bidang Kelautan dan Perikanan,

para Pelaku Usaha maupun berbagai Industri yang terkait dengan pembangunan

kelautan dan perikanan

Lumajang, Juli 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. SYAIFUL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600322 198603 1 009

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................. 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................... 5

2.2 Sumberdaya Manusia .............................................................................. 13

2.3 Kinerja perikanan .................................................................................... 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................................ 16

BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan ....................................................................... 17

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih ..................... 17

3.3 Telaahan rentra Kementrian dan Renstra Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur................................................................ 18

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ....................................................................................... 20

3.5 Penentuan Isu Strategis ........................................................................... 24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .................................................................. 25

4.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 26

4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................ 26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF .................................................................................... 29

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN ....................... 36

BAB VII PENUTUP .................................................................................... 42

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Daftar Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Tahun 2017 ...................... 13

2. Rencana Tata Ruang Wilayah ..................................................................... 21

3. Tujuan – Sasaran ......................................................................................... 26

4. Sasaran – Indikator Sasaran ......................................................................... 26

5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif .............................................................................. 31

6. Indikator Kinerja Dinas Perikanan .............................................................. 37

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang ..................... 12

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Matriks Revisi Renstra Tahun 2014 - 2019 ................................................ 43

2. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2014 - 2019.............................................. 44

3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif .............................................................................. 45

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Kabupaten Lumajang secara geografis terletak pada posisi 1120 54’-113023’ Bujur

Timur dan 70-54’.80.23’ Lintang Selatan dengan luas 1.790,98 km2 dan merupakan

salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memilki wilayah kelautan dan pesisir. Laut

Kabupaten Lumajang merupakan perairan Samudera yang terbuka. Perairan ini menjadi

semakin luas dengan diberlakukannya Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

selebar 200 mil laut dari garis pantai. Meskipun perairan ini merupakan bagian dari

Samudera Indonesia yang kaya akan sumberdaya perikanan, namun tingkat

pemanfaatannya masih tergolong rendah.

Panjang pantai selatan Kabupaten Lumajang sekitar 75 km membentang dari

Kecamatan Yosowilangun sampai Kecamatan Tempursari, adapun jumlah desa yang

tergolong Desa Pantai sebanyak 12 Desa Pantai. Dimana desa-desa pantai ini akan

menjadi pijakan utama pengelolaaan wilayah pesisir dan kelautan. Secara Sosial

ekonomi kondisi masyarakat desa pantai masih tergolong rendah, baik dari segi

ekonominya maupun tingkat pendidikannya. Hal ini yang mengakibatkan potensi

kelautan dan perikanan pesisir selatan Kabupaten Lumajang belum dapat dimanfaatkan

secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat.

Perairan Laut Lumajang merupakan bagian perairan Samudera Indonesia dengan

kekayaan sumberdaya perikanan yang cukup besar. Potensi lestari (MSY) di perairan

selatan sekitar 38.000 ton/th, yang saat ini hanya dimanfaatkan sekitar 4.084 ton atau

sekitar 10,75 %. Rendahnya eksploitasi ini disebabkan masih rendahnya SDM Nelayan

serta masih rendahnya armada dan teknologi penangkapan ikan (tradisional), sehingga

kekayaan sumberdaya perikanan di ZEEI tidak dapat terjangkau oleh nelayan dan

daerah penangkapan (Fishing Ground) yang dapat dilakukan hanya pada daerah pantai

yaitu sekitar 2-3 mil laut.

Kekayaan jenis sumberdaya perikanan di perairan laut Lumajang memiliki jenis-

jenis ikan komoditi ekonomis penting dari hasil tangkapan nelayan, jenis ikan dominan

pelagis yaitu jenis tuna, tongkol, tuna, cakalang, layaran, lemuru, teri, kembung.

Sedangkan jenis ikan domersal yang dominan yaitu ikan cucut, tengiri, baronang,

kakap, kerapu, udang barong, udang windu, udang putih dan lain-lain. Selain itu di

wilayah Pantai Selatan Lumajang terdapat benur windu, putih, nener bandeng, nener

ikan kerapu dan lain-lain.

Potensi budidaya perikanan payau di kawasan pesisir Lumajang masih tersedia

cukup besar. Dari potensi lahan budidaya perikanan payau seluas 1.520,95 Ha baru

2

dieskploitasi 100 Ha atau sekitar 6,6 % dengan budidaya udang windu, vannamae serta

kegiatan Hatchery udang windu seluas 5 Ha.

Potensi sumberdaya perairan tawar (sawah, kolam, pekarangan) dengan luas 15.000

Ha baru dimanfaatkan usaha budidaya air tawar seluas 360 Ha atau sekitar 2,4% dengan

komoditi unggulan lele, gurame, nila, ikan hias, bawal tawar, tombro, katak, patin dan

lain-lain.

Potensi danau dan Rawa di Kabupaten Lumajang mencapai 728 Ha, yang

dimanfaatkan padabidang usaha perikanan karambajaring apung dengan komoditas nila

gift, tombro dan tawes. Selain itu perairan umum seperti sungai, saluran irigasi dan dam

dimanfaatkan untuk pengembangan usaha budidaya perikanan dengankarambabeton,

karamba bambuserta penangkapan ikan.

Perkembangan produksi ikan air tawar di Kabupaten Lumajang pada tahun 2014

mencapai sekitar 2.353 ton. Perkembangan produksi ini hanya di tunjang oleh

ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan dan masih kurang ditunjang oleh

adanya pengembangan kawasan serta teknologi budidaya. Dengan adanya

perkembangan produksi ini juga diikuti dengan permintaan benih ikan yang cukup besar

yaitu 10-15 juta ekor/th yang tentunya juga membutuhkan program pengembangan

secara terpadu untuk kelangsungan usaha perbenihan perikanan.

Keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang demikian besar adalah

merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wahana untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala

yang dihadapi juga cukup besar yang tidak mudah untuk mengatasinya.

Permasalahan utama yang dihadapi belum tersedianya teknologi kelautan dan

perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk

investasi, sarana prasarana perikanan dan kelautan yang belum memadai dan

kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir khususnya

pembudidaya ikan dan nelayan kecil. Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai

akibat dari paradigma pembangunan pada masa lalu yang lebih berorientasi ke darat

yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih

diprioritaskan pada sekitar daratan.

Sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang

mampu memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari sektor lain (output

multiplier) dan peningkatan pendapatan masyarakat (income multiplier). Disamping itu

dalam jangka panjang sektor ini juga mempunyai keterkaitan ke depan (Forward

Linkage) yang cukup besar terhadap kegiatan produksi sektor lain.

Dengan berlakunya Undang Undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah serta Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, membawa sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah

3

memasuki babak baru dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengawasan jalannya pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perikanan

Kabupaten Lumajang sebagai suatu organisasi dalam pelaksanaannya perlu

merumuskan strategi pembangunan yang tepat, agar tujuan organisasi sebagaimana

yang diharapkan dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan perikanan dan kelautan yang

merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis (Renstra) yaitu, model dasar (yang

antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan Peraturan Perundang-

Undangan), tantangan, peluang, masalah yang dihadapi saat ini dan lingkungan

strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan

setrategi, juga untuk menetapkan visi dan misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program

dan kegiatan operasional pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

b. Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

Pembangunan Nasional.

e. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 32 tahun 2007 tentang susunan

organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

h. Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan

merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan yang akan

dilaksanakan Dinas Perikanan pada periode 2015-2019.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut

mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan

4

sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah,

lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah cepat.

1.4 Sistematika Penulisan

RencanaStrategisDinas PerikananKabupatenLumajangTahun 2015 – 2019

disusunmenurutsistematikasebagaiberikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

B. LandasanHukum

C. MaksuddanTujuan

D. SistematikaPenulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

A. Tugas, FungsidanStrukturOrganisasi

B. Sumberdaya Dinas Perikanan

C. KinerjaPelayanan Dinas Perikanan

D. TantangandanPeluangPengembanganPelayanan

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsi

B. TelaahanVisi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakilKepala

Daerah Terpilih

C. TelaahanRenstraKementeriandanRenstraDinasPerikanandanKelau

tanProvinsiJawaTimur

D. TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan

kajianLingkunganHidupStrategis

E. PenentuanIsu-IsuStrategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VisidanMisi Bupati Kabupaten Lumajang

B. TujuandanSasaran Jangka Menengah

C. StrategidanKebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN. Lampiran 1 : Matriks Revisi Rencana Strategis

Lampiran 2 : Rencana Kerja

Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Review Rencana Strategis DInas Perikanan Kabupaten Lumajang 2015 -2019

5

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan StrukturOrganisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang memiliki tugas pokok dan fungsi

membantu Bupati Lumajang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di

bidang Kelautan dan perikanan yang didalam kegiatannya menyangkut upaya kegiatan

peningkatan Produksi Perikanan pada Pengembangan usaha Budidaya Perikanan,

Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pengembangan Perbenihan

Perikanan, Pengembangan Usaha Kelautan dan perikanan serta Penyuluhan/Pembinaan

dibidang Kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan Perda No. 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Organisasi Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah

Kabupaten Lumajang di bidang Kelautan dan Perikanan, memimpin dan melaksanakan

fungsi Dinas Perikanan yang telah ditetapkan dan memimpin serta mengkoordinasikan

kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;

b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas ;

c. Penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan

kebijakan umum Pemerintahan Daerah ;

d. Penetapan program kerja serta rencana pembangunan di bidang perikanan;

e. Penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan, kesekretariatan,

perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya

perikanan, serta bina mutu dan daya saing produk perikanan ;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dibidang Perikanan dengan

pihak swasta dan lembaga terkait;

g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.1 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian,


6

keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua

unsur di Lingkungan Dinas Perikanan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas ;

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris, mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya

ditetapkan sebagai pedoman kerja

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan

masyarakat

d. Pengelolaan urusan rumah tangga

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan Dinas

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana

j. Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran tugas - tugas bidang

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

➢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan kegiatan

Dinas

c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana

Strategi/Renstra, Rencana Kinerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah/LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM

dan lain-lain)

d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan

e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana

f. Melakukan administrasi kepegawaian

g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris

h. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan


7

keprotokolan

i. Melakukan urusan kebersihan ketertiban dan keamanan

j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol

k. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan

m. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

➢ Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran

c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah

d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran,

petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran

e. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan

f. Melakukan urusan perbendahaan, pengujian dan penerbitan surat perintah

membayar

g. Melakukan urusan gaji pegawai

h. Melakukan administrasi keuangan

i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan

j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA,

neraca dan lain-lain)

k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil

pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi

l. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

m. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventariasi barang

n. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


6

2.1.2 Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, mempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan

perikanan tangkapdan pengelolaan sumber daya Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan

Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan sumber

daya perikanan ;

b. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana

perikanan tangkap ;

c. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan tangkap ;

d. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok nelayan ;

e. Penyiapan perumusan kebijakan Pangkalan Pendaratan Ikan ;

f. Penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir ;

g. Penyiapan kebijakan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan di laut dan

perairan umum, penanaman vegetasi pantai dan mangrove;

h. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan

sumberdaya Perikanan ;

i. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir ;

j. Pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap ;

k. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ;

l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

➢ Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

b. Menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap

c. Menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap

d. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan perahu

e. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perizinan usaha perikanan

tangkap dan pengadaan perahu penangkap ikan dan pengangkut ikan

berukuran dibawah 5 GT

f. Menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan upaya konservasi dan

rehabilitasi sumberdaya hayati serta mitigasi bencana dan pencemaran

g. Menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah laut, pesisir serta

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha


7

h. Menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap dan pesisir

i. Menyiapkan kebijakan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan di laut dan

perairan umum, penanaman vegetasi pantai dan mangrove

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan

Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

➢ Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan

Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

b. Menyiapkan bahan kebijakan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI)

c. Menyiapkan bahan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

d. Menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu hasil perikanan tangkap dan

operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan

Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

➢ Seksi Kenelayanan

Seksi Kenelayanan, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kenelayanan

b. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan

tangkap

c. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penguatan kelompok nelayan

d. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan teknologi perikanan tangkap

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan

Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

2.1.3 Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan perikanan budidaya ;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

a Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya

b Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan perikanan budidaya dan teknologi

perikanan budidaya


8

c Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan

budidaya serta sarana dan prasarana perikanan budidaya

d Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

budidaya

e Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan

di bidang perikanan budidaya

f Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya

ikan

g Penyiapan perumusan kebijakan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan

budidaya dan lingkungan

h Pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan budidaya

i Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

➢ Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya

Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Produksi dan Usaha Perikanan

Budidaya

b. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan produksi dan usaha perikanan

budidaya serta teknologi perikanan budidaya

c. Menyiapkan bahan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan dan

budidaya

d. Menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya

e. Menyiapkan bahan kebijakan standarisasi mutu perbenihan dan budidaya ikan

f. Menyiapkan bahan kebijakan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan

induk unggul

g. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi kelompok pembudidaya

h. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan

budidaya

i. Menyiapkan bahan informasi usaha dan teknologi perikanan budidaya

j. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan

budidaya

k. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan budidaya

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan usaha perikanan

budidaya

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan

Budidaya.


9

➢ Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Sarana Prasarana Perikanan

Budidaya

b. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih

Ikan (BBI)

c. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi sarana usaha kelompok pembudidaya

ikan

d. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi standarisasi mutu sarana produksi

perikanan budidaya

e. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana prasarana perikanan

budidaya

f. Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi di bidang sarana prasarana perikanan

budidaya

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana

perikanan budidaya

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan

Budidaya.

➢ Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Budidaya

b. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

budidaya

c. Menyiapkan bahan kebijakan pengendalian penggunaan obat ikan

d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya air untuk

perikanan budidaya di perairan umum

e. Melestarikan dan memulihkan sumberdaya ikan budidaya dan lingkungan

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan

lingkungan budidaya

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan

Budidaya.

2.1.4 Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas


10

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan

pengembangan mutu dan daya saing produk hasil perikanan ;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan

mempunyai fungsi :

a. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk

Perikanan ;

b. Penyiapan perumusan kebijakan pengolahan mutu dan promosi produk perikanan;

c. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan

pemasaran produk perikanan ;

d. Penyiapan perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil

perikanan dan ;

e. penyiapan perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan ;

f. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran

produk perikanan ;

g. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perijinan usaha

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota ;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

➢ Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik

Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik

b. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan askes pasar produk hasil

perikanan

c. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan konsumsi ikan

d. Melaksanakan promosi produk hasil perikanan

e. Menyiapkan bahan kebijakan distribusi produk hasil perikanan secara merata

f. Memfasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil perikanan

g. Melaksanakan pembinaan kelompok pemasar produk hasil perikanan


i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangBina Mutu

dan Daya Saing Produk Perikanan.

➢ Seksi Bina Mutu dan Deversifikasi Produk Hasil Perikanan

Seksi Bina Mutu dan Deversifikasi Produk Hasil Perikanan, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Mutu dan Deversifikasi Produk

Hasil Perikanan

b. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan Perikanan


11

c. Menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil

perikanan

d. Menyiapkan bahan kebijakan deversifikasi produk olahan hasil perikanan

e. Melaksanakan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan

f. Melaksanakan pembinaan kelompok pengolah produk hasil perikanan

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Mutu


➢ Seksi Usaha dan Kelembagaan

Seksi Usaha dan Kelembagaan, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Usaha dan Kelembagaan

b. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan kelas kelompok pengolah dan

pemasar produk hasil perikanan

c. Mengolah data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil

perikanan

d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelompok pengolah dan pemasar

produk hasil perikanan

e. Melaksanakan upaya peningkatan investasi dan penumbuhan pelaku usaha

produk hasil perikanan

f. Menyiapkan bahan informasi pengembangan investasi

g. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan hasil perikanan


i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Mutu


2.1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 77 Tahun 2016 Struktur organisasi Dinas Perikanan

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

➢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

➢ Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, membawahi :

➢ Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

➢ Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan

➢ Seksi Kenelayanan.

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

➢ Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya

➢ Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya


12

➢ Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.

e. Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi:

➢ Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik

➢ Seksi Bina Mutu dan Deversifikasi Produk Hasil Perikanan

➢ Seksi Usaha dan Kelembagaan

f. UPT Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasiDinas Perikanan Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada

gambar berikut ini.

Gambar 1.Struktur Organisasi Dinas PerikananKabupaten Lumajang

Keterangan :

1. Kepala Dinas : Ir. Syaiful, MM

2. Sekretaris Dinas : Drs. Heryanto

2.1. Sub Bagian Keuangan : Nanang Dwi Laksono

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Suliswatin, SE

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan : Plt. Drs. Heryanto

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

3.1. Kasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan : Putri Dinayu Prafitria,SPi

3.2. Kasi Pangkalan Pendaratan Ikan : Vivin Kusumawardani, S.Pt


13

3.3 Kasi Kenelayanan : Dwiko Yuli Irawanto,S.Pi

4. Kepala Bidang Budidaya Perikanan : Subkhan

4.1. Kasi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya : Joko Sulistiyono, S.Pi

4.2. Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya : Eko Sugeng Prasetyo, MP

4.3 Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya : Bambang Yulianto, SP

5. Kepala Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk : Ir. Sri Puguh Santoso

Perikanan

5.1. Kasi Akses Pasar, Promosi dan Logistik : Hari Dian Wijaya,S.Pi

5.2. Kasi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk : Nurman Riyadi, S.Pi

Hasil Perikanan

5.3 Kasi Usaha dan Kelembagaan : -

Selama periode 2014 – 2019 terdapat beberapa pergantian manajemen yang

disebabkan adanya karyawan yang telah memasuki masa purna tugas, diantaranya

Kepala Bidang Budidaya Perikanan yang semula Dedy Wahyu Djatmiko, S. Pi, MP

digantikan oleh Subkhan yang sebelumnya Kasubag Keuangan. Kasi Produksi dan

Usaha Perikanan Budidaya yang dulu dijabat oleh Arief Mashudi, S. Pi, MP sekarang

digantikan oleh Joko Sulistiyono, S.Pi (dari Kantor Pelayanan Satu Pintu). Untuk Kepala

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang dulu dijabat

oleh Ir. Agus Widarto, MM, sekarang yang menjadi Plt. Drs. Heryanto. Kasi Pangkalan

Pendaratan Ikan yang dahulu dijabat oleh Darsum yang kini telah purna, maka sekarang

digantikan oleh Vivin Kusumawardani, S.Pt (dari Dinas Peternakan Kabupaten

Lumajang).

2.2 Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyaDinas Perikanandidukung oleh SDM

sebanyak 52 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.

Sumberdaya Manusia Dinas PerikananTahun 2017

No Nama NIP. Jabatan Pendidikan

1 Ir. Syaiful,MM 19600322 198603 1 009 Kepala Dinas S 2

2 Drs. Heryanto 19610103 199103 1 006 Sekretaris Dinas S 1

3 Ir. Sri Puguh Santoso 19590902 199003 1 005 Kabid. Bina Mutu

Dan Daya Saing

Produk Perikanan

S 1

4 Subkhan 19621214 199003 1 005 Kabid. Perikanan

Budidaya

SLTA

5 Eko Sugeng Prasetyo, MP 19690901 199803 1 006 Kasi. Sarana Dan

Prasarana Perikanan

Budidaya

S 2

6 Ir. Ida Farida Suratman 19610918 198603 2 012 Staf S1

7 Bandi, A. Md. 19630706 198703 1 011 Penyuluh Perikanan

Penyelia

D3


14

8 Joko Sulistiyono, S.Pi 19770304 201001 1 007 Kasi. Produksi Dan

Usaha Perikanan

Budidaya

S1

9 Nurman Riyadi, S.Pi. 19770923 200604 1 013 Kasi Bina Mutu Dan

Diversifikasi Prodk

Hasil Perik.

S1

10 Putri Dinayu Prafitria, S.Pi 19820624 200903 2 007 Kasi. Pengelolaan

Sumber Daya

Perikanan

S1

11 Suliswatin, SE 19650818 199602 2 001 Kasubag. Umum

Dan Kepegawaian

S1

12 Bambang Yulianto, SP 19700714 199403 1 004

Kasi. Kesehatan

Ikan Dan

Lingkungan

Budidaya

S1

13 Dwiko Yuli Irawanto,S.Pi 19790730 201101 1 003 Kasi. Kenelayanan S1

14 Hari Dian Wijaya,S.Pi. 19810622 201101 1 006 Kasi. Akses Pasar,

Promosi Dan

Logistik

S1

15 Vivin Kusumawardani, S.Pt 19860916 201101 2 018 Kasi. Pangkalan

Pendaratan Ikan

S1

16 Waskito Budi Cahyono, A.Md 19760629 200901 1 001 Tenaga Teknis

Perikanan D3

17 Wajifah 19660803 200701 2 008 Staf SLTA

18 Zainul Arifin 19800710 200901 1 005 Tenaga Teknis

Perikanan

SLTA

19 Dwi Hartanti Mayasari, SE 19771101 201001 2 002 Staf S1 Ekonomi

20 S A O D A H 19850325 201001 2 001 Staf SLTA

21 Nanang Dwi Laksono 19820328 201001 1004 Kasubag. Keuangan SLTA

22 R I H A M T O 19770104 200701 1 009 Pengemudi SLTA

23 Bambang Sunarko 19651013 200901 1 001 Penjaga Malam SLTA

24 Martika Hendriyani, S.Pi KONTRAK PUSAT Penyuluh Perikanan

Bantu

S1 Perikanan

25 Fransiska Dwi Susanti, S.Pi KONTRAK PUSAT Penyuluh Perikanan

Bantu

S1 Perikanan

26 Elya Mardikasari, S.Pi KONTRAK PUSAT Penyuluh Perikanan

Bantu

S1 Perikanan

27 Andhini Dwi Jayanti, S.Pi KONTRAK PUSAT Penyuluh Perikanan

Bantu

S1 Perikanan

28 Arif Yudianto, SE KONTRAK PUSAT Penyuluh Perikanan

Bantu S1 Ekonomi

29 Homi Dio Pamungkas, Amd KONTRAK PUSAT Penyuluh Perikanan

Bantu

D3 Perikanan

30 Herman Budiyanto, SE THL Tenaga Administrasi S1 Ekonomi

31 Retno Prahesti Layangsari, SE THL Tenaga Administrasi S1 Ekonomi

32 Prisca Prahastin, S.Pi THL Tenaga Administrasi S1 Perikanan

33 Anisa Rizky Diahsari, S.Pi THL Tenaga Administrasi S1 Perikanan

34 Silvi Kusumawati THL Tenaga Administrasi SMK

35 Ayu Agustin Hijayati THL Tenaga Administrasi SMK

36 Rina Oktaviani THL Tenaga Administrasi SMK

37 Anis Cahyati THL Tenaga Administrasi SMK

38 Muchammad Zainul Arifin THL Pengemudi

STM

39 Mochammad Arif Khrissiyanto THL Tenaga Keberishan SMA

40 Heru Sugianto THL Tenaga Keberishan STM

41 Mochammad Fadli THL Pemelihara Ikan BBI

Kepuharjo SMA


15

42 Dimas Oktavianto SS, S.Pi THL Pemelihara Ikan BBI

Citrodiwangsan S1 Perikanan

43 Adi Candra THL Pemelihara Ikan BBI

Citrodiwangsan STM

44 Fatkhur Rozi THL Pemelihara Ikan BBI

Citrodiwangsan SMA

45 Mochamad Nuryadi THL Pemelihara Ikan BBI

Citrodiwngsan MAN

46 Firman Bagus Wibisono THL Pemelihara Ikan BBI

Citrodiwangsan SMK

47 Prisko Tri Novian THL Pemelihara Ikan BBI

Kepuharjo SMK

48 Djuwito, SP 19630920 198803 1 007 Penyuluh Perikanan

Muda S1

49 Sartono,SP 19630210 198709 1 004 Penyuluh Perikanan

Muda S1

50 Yayuk Ngariami, SP 19660713 199803 2 003 Penyuluh Perikanan

Pertama S1

51 Hari Sulistiono,BSC 19600509 199903 1 002 Penyuluh Perikanan

Pelaksana Lanjutan SARMUD

52 Irfan Agus Cahyono 19720723 199903 1 007 Penyuluh Perikanan

Pelaksana Lanjutan SPMA

Dari data di atas jumlah pegawai dapat dikelompokkan menjadi beberapa

klasifikasi, yaitu:

a. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

- Golongan IV : 4 orang

- Golongan III : 11 orang

- Golongan II : 6 orang

- Golongan : 1 orang

- Kontrak Pusat : 6 orang

- Penyuluh Pusat : 5 orang

- Sukwan : 18 orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan :

- Magister : 2 orang

- Sarjana : 25 orang

- Sarjana Muda : 1 orang

- D III : 4 orang

- SLTA : 20 orang

2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

senantiasa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat yaitu mudah, cepat dan

terjangkau.Kualitas pelayanan aparatur pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan

wawasan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pemberian pelayanan dan

manajemen yang baik kepada masyarakat.


16

Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan berupa penyediaan benih ikan, yang

benihnya diproduksi dari Balai Benih Ikan (BBI).Dinas Perikanan memiliki 5 Balai

Benih Ikan (BBI)yang tersebar di beberapa wilayahKabupaten Lumajang, sehingga

kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) tidak kesulitan untuk mendapatkan benih

yang dibutuhkan.Terdapat juga tenaga penyuluh perikanan yang dapat membantu

masyarakat pelaku usaha perikanan dalam pengembangan usahanya baik itu kegiatan

budidaya, pembenihan, penangkapan, pemasaran maupun pengolahan hasil perikanan.

Selain itu penyediaan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pelayanan juga

terus ditingkatkan.Prasarana berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di beberapa

wilayah pesisir juga dibangun untuk memudahkan nelayan dalam mendaratkan serta

kelancaran bongkar muatikan hasil tangkapan, yang harapannya dapat meningkatkan

ekonomi nelayan.Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang

berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut. Bangsal

pengolahan juga telah dibangun dibeberapa tempat diantaranya di komplek BBI

Kepuharjo kecamatan lumajang dan komplek TPI Tempursari kecamatan tempursari,

dengan dibangunnya bangsal pengolahan ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan

usaha perikanan di bidang pengolahan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan

desa/kampung di wilayah perkampungan nelayan di TPI Tempursari juga dibangun

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pembangunan dibidang perikanan dan kelautan yang optimal dapat meningkatkan

pendapatan dan mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Lumajang. Hal ini

mengingat potensi sumberdaya alam yang tersedia sangat besar keberadaannya.

Terdapat beberapa sumberdaya alam antara lain sungai, rawa, danau, laut dan lahan

pekarangan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kegiatan

pembangunan dibidang perikanan. Sumberdaya manusia yang ada kurang memadai hal

ini dapat dilihat dengan masih rendahnya penerapan teknologi kegiatan usaha perikanan

baik bidang budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan.

Usaha dibidang perikanan sampai dengan sekarang oleh sebagian besar masyarakat

Lumajang bukan merupakan usaha pencaharian utama, melainkan usaha sampingan.

Maka dari itu kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha dibidang

perikanan perlu terus ditingkatkan.

Review Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang 2015 - 2019

17

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari

pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lumajang dapat dirangkum

beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu:

Permasalahan :

Permasalahan pokok dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan

Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Kegiatan budidaya ikan sebagian masih dilaksanakan secara tradisional,

pengetahuan pembudidaya ikan tentang teknologi budidaya ikan masih kurang.

2. Kegiatan perikanan tangkap, masih kurangnya sarana prasarana penangkapan

ikan (armada perikanan, alat tangkap) dan belum adanya Pangkalan Pendaratan

Ikan (PPI), serta tingkat pengetahuan nelayan sebagian masih rendah.

3. Sebagian nelayan (pembudidaya ikan) mengalami kekurangan modal/dana,

sehingga diperlukan bantuan modal usaha dan sarana produksi perikanan untuk

pengembangan usaha perikanan.

4. Ketersediaan benih ikan air tawar relatif masih kurang dibandingkan kebutuhan

benih untuk kegiatan budidaya ikan yang mencapai 10-15 juta ekor/tahun.

5. Belum dimanfaatkannya lahan penangkapan ZEE secara optimal oleh

masyarakat nelayan dan lahan budidaya yang tersedia belum dikelola secara

optimal oleh pembudidaya ikan.

6. Dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran ikan yang lebih cepat, terkontrol

dan tidak membahayakan konsumen dengan kualitas yang terjamin diperlukan

adanya pasar atau tempat penjualan yang representatif pada sentra-sentra

produksi perikanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang

akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan


18

dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang

Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan

Pembinaan Keagamaan

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis

Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Pelayanan yang

dilaksanakan Dinas Perikanan berupa penyediaan benih ikan, yang benihnya diproduksi

dari Balai Benih Ikan (BBI). Dinas Perikanan memiliki 5 Balai Benih Ikan (BBI)yang

tersebar di beberapa wilayahKabupaten Lumajang, sehingga kelompok pembudidaya

ikan (POKDAKAN) tidak kesulitan untuk mendapatkan benih yang dibutuhkan.

Terdapat juga tenaga penyuluh perikanan yang dapat membantu masyarakat pelaku

usaha perikanan dalam pengembangan usahanya baik itu kegiatan budidaya,

pembenihan, penangkapan, pemasaran maupun pengolahan hasil perikanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Timur

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah

membawa hasil yang cukup menggembirakan.Perubahan tatanan global serta nasional

yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan

nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan

strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya

kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin

dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang

No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah

satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang

mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaat dan

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai

inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat

secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue

economy tersebut diharapkan dapat menciptakan dayasaing yang lebih tinggi melalui


19

inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak

lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan,serta

menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi

upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan

dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai

upayauntuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan

pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan

pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3)

mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi

sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6)

meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan

ketersediaan bahan bakuuntuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan

pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan,

dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya

secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3)

memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai

keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial,

ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mempertimbangkan perubahan lingkungan

strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan

perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, diperlukan langkah-langkah terobosan

yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya,

tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan

pembangunan kelautan dan periakan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan

daya saing produk kelautan dan perikana. Untuk itu, KKP akan mengembangkan

industrialisasi kelautan dan perikana yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan

untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku

usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar


20

hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produtivitas, nilai tambah dan daya

saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan teritegrasi dari hulu

sampai ke hilir.Dengan demikian, indusrialisasi perikana diharapkan mampu

mengokohkan struktur usaha perikana nasional, yang membawa multiplier effect

sebagai prime mover prekonomian nasional. Diasmping itu, KKP mulai tahun 2012

akan melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan

Nelayan yang merupakan dari Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan

Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang

terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka

panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten

Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang

dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang

Tahun 2012-2032. Yang didalamnya terdapat kebijakan kawasan pesisir berupa

penentuan zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir dan mengembangkan sektor

unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan serta tentang kawasan

minapolitan.


21

Tabel 2. Rencana Tata Ruang Wilayah

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

Pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana

Pola Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penentuan zonasi tata ruang dalam

kawasan pesisir dan pengembangan

sektor unggulan di kawasan pesisir

dan laut di wilayah kabupaten

meliputi kawasan pesisir kabupaten

lumajang.

Penentuan zonasi tata

ruang dalam kawasan

pesisir dan pengembangan

sektor unggulan di

kawasan pesisir dan laut

telah diperdakan.

Pemantapan, peningkatan

dan pengembangan sektor

unggulan di kawasan

pesisir dan laut

Kawasan pesisir

merupakan kawasan

yang memiliki potensi

komoditi sektor

unggulan di kawasan

pesisir dan laut

Sepanjang

pesisir

Kabupaten

Lumajang

Kawasan Peruntukkan Perikanan

berupa Kawasan minapolitan

meliputi:

a. Kecamatan Rowokangkung;

b. Kecamatan Yosowilangun;

c. Kecamatan Klakah;

d. Kecamatan Tempursari;

e. Kecamatan Tempeh;

Kawasan Minapolitan

dalam proses penetapan di

Kementerian kelautan

Pemantapan dan

pengembangan Kawasan

Minapolitan melalui

penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis

Minapolitan

Ketersediaan Rencana

Tata Ruang Kawasan

Strategis Minapolitan

berfungsi sebagai acuan

pengembangan dan

konsolidasi ruang

berbagai sektoral yang

menunjang didalamnya

Kecamatan

Tempursari,

pasirian,

tempeh,

yosowilangun,

rowokangkung,

klakah


22

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

Pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana

Pola Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

f. Kecamatan Pasirian; dan

g. Kecamatan Kunir.

agar tidak tumpang

tindih


23

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat

sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan

berkelanjutan.Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan

oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena

pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana

Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan

berkelanjutan.Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan

oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment

untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang

diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip

pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan

dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi

lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun

evaluasi.

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang

diterapkan pada tingkat/tataran hulu.Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu

KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan

lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih

baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.


24

3.5 Penentuan Isu Strategis

Terdapat berbagai macam isu-isu mengenai perikanan yang berkembang di

masyarakat, diantaranya :

1. Rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan

2. Masih kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah

3. Kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan

4. Rendahnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang

memiliki komoditas unggulan

5. Kurangnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan

6. Rendahnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar

7. Kurangnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan

8. Kurang terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya

kelautandan perikanan.

9. Kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan

DKP yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan

publik sektor kelautan dan perikanan.


25

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara

Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya”

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Lumajang

4.1.1 Visi

Dengan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lumajang, maka Visi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Lumajang

adalah :

4.1.2 Misi

Terdapat beberapa Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati)

Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif,

Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan,

Kesejahteraan dan Pembinaan Keagamaan.

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara

Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

usaha Pendukungnya.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Dari ketiga misi di atas, maka yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas

Perikanan Kabupaten Lumajang yaitu misi kedua yang berbunyi :

Untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di atas, maka

Dinas Perikanan akan menjalankan tupoksi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran

RPJMD yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan Kabupaten

Lumajang. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang juga akan meningkatkan

perekonomian daerah dan juga kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan.


26

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tabel 3. TUJUAN – SASARAN

TUJUAN SASARAN

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sektor Perikanan dalam PDRB

1. Meningkatnya produksi perikanan

2. Meningkatnya Tingkat Konsumsi

Ikan Masyarakat Lumajang

➢ Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapaidalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalandengan

tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4. SASARAN – INDIKATOR SASARAN

SASARAN

URAIAN INDIKATOR

Meningkatnya produksi

perikanan dan kelautan

a. Persentase peningkatan produksi perikanan

tangkap

b. Persentase peningkatan produksi perikanan

budidaya

Meningkatnya

konsumsi ikan di

Kabupaten Lumajang

a. Persentase peningkatan konsumsi ikan

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan

dan perikanan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut. mekanisme penyusunan

kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan atas perpaduan

antara arah kebijakan nasional (top down policy) dan arah kebijakan daerah (bottom up

planning). Kebijakan dan program mengacu kepada Rencana Strategis dan RPJMD

Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilakukan sesuai kewenangan

dan kapasitas Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sebagaimana yang diatur dalam

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Aparatur Pemerintah. Hal ini terkait pula dengan arah

kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan yang menjadi acuan

dalam menggerakkan potensi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.


27

4.3.2 Kebijakan

Kebiijakan pembangunan Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang yang

dilaksanakan dalam upaya menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang adalah:

1. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisiensi,

lestari dan berbasis kerakyatan.

2. Menggalakkan dan mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing

dan berwawasan lingkungan.

3. Memelihara keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem

lautan, pesisir dan perairan tawar.

4. Meningkatkan dan memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

5. Mengembangkan dan memperkokoh industri perikanan budidaya, tangkap dan

pengolahan serta pemasaran hasil perikanan.

6. Meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan

berbasis masyarakat.

7. Pemberdayaan sosial ekonomi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat

pesisir lainnya.

8. Mengembangkan DIKLATLUH (Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan) guna

memperkuat kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan perikanan

Program Dinas pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistim

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistim AKIP), dan Rumusan Renstra yang

merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dapat dijabarkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disertai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui,

maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima

mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dengan

demikian Program Dinas merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah / tanggung jawab /

kinerja kepada pihak yang memberi amanah.

Proses Perencanaan Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang tahun

2015 - 2019 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati

Lumajang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk

mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan

memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan

menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok

yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat

ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang

Pemerintahan lengkap dengan tolak ukurnya. Secara hierarkis Renstra Dinas Perikanan


28

dijabarkan secara spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pada lingkup

pemerintah Kabupaten Lumajang. Untuk itu dalam rangka penetapan program dan

kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, didahului

dengan penjaringan aspirasi dari bawah yang direpresentasikan dalam bentuk usulan

program/kegiatan dari desa dan kecamatan. Untuk selanjutnya dipadukan dengan

rangkaian rencana program dan kegiatan aspirasi dinas yang diupayakan dalam bentuk

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.

Rencana kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019

dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Lumajang ke dalam

serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi

yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi

sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal

eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah

(Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan strategis pada bidang kelautan dan perikanan lengkap dengan

tolak ukurnya.


29

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kerja Dinas Perikanan terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka

regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta berisi tentang kerangka

anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan

masyarakat.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut

dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang memiliki 9 program yang akan dilaksanakan

yaitu yang pertama, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Dari program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini bertujuan untuk meningkatkan

persentase produksi perikanan tangkap. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan

Masyarakat Pesisir dan Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program kedua

yaitu Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

kelautan, ini bertujuan untuk meningkatkan persentase produksi perikanan tangkap.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain; Pengembangan sarana dan prasarana

pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan. Penanggulangan illegal fishing.

Pengembangan restocking perairan umum pesisir. Rehabilitasi dan penanaman vegetasi

pantai di kawasan pesisir.

Program ketiga yaitu Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut ini bertujuan untuk meningkatkan persentase produksi

perikanan tangkap. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyuluhan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut serta pembinaan kesadaran dan penegakkan hukum

dalam pendayagunaan sumberdaya laut. Program keempat yaitu peningkatan budaya

kelautan dan wawasan maritime kepada masyarakt pesisir ini bertujuan untuk

meningkatkan persentase produksi perikanan tangkap. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah pembinaan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat pesisir.

Program kelima yaitu Pengembangan perikanan tangkap ini bertujuan untuk

meningkatkan persentase produksi perikanan tangkap. Kegiatan yang dilaksanakan

antara lain; Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. Pembangunan

dan pengembangan tempat pelelangan ikan. Pemeliharaan rutin / berkala TPI.

Rehabilitasi sedang / berat TPI. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan

tangkap. Pengembangan sarana prasana perikanan tangkap. Pelatihan teknologi

penangkapan ikan. Pengembangan armada perikanan tangkap. Pengembangan teknologi


30

penangkapan ikan. Pembangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI).

Program keenam yaitu Pengembangan budidaya perikanan ini bertujuan untuk

meningkatkan persentase produksi perikanan budidaya. Kegiatan yang dilaksanakan

antara lain; Pengembangan bibit ikan unggul. Pendampingan pada kelompok tani

pembudidaya ikan. Pembinaan dan pengembangan perikanan. Pengembangan sarana

dan prasarana balai benih ikan. Pengembangan sarana dan prasarana depo ikan.

Operasional Balai Benih Ikan. Pengembangan karamba. Pembenihan Unit Pembenihan

Rakyat (UPR). Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan. Pengembangan

budidaya ikan di pekarangan. Optimalisasi lahan untuk budidaya perikanan.

Program ketujuh yaitu Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air

tawar ini bertujuan untuk meningkatkan persentase produksi perikanan budidaya.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain; Pengembangan sentra budidaya air tawar.

Pengembangan sentra budidaya air payau. Program kedelapan yaitu Pengembangan

system penyuluh perikanan bertujuan untuk meningkatkan persentase konsumsi ikan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain; Sosialisasi peraturan perundang-undangan

perikanan. Temu lapang dalam rangka pemberdayaan nelayan / pembudidaya ikan.

Bimbingan / temu teknis pelaku utama perikanan. Bimbingan / temu teknis penyuluh

perikanan. Pengembangan sarana penyuluhan. Pengembangan SDM kelautan dan

perikanan.

Program kesembilan yaitu Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi hasil

perikanan bertujuan untuk meningkatkan persentase konsumsi ikan. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain; Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil

perikanan. Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan. Gerakan

memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN). Pelatihan pengolahan. Pengawasan

mutu produksi hasil perikanan. Pendampingan pada kelompok pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan

Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tabel

berikut :

36

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN

Indikator kinerja adalah matrik yang digunakan untuk membantu suatuorganisasi

menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator kinerja dalam sistem

pemerintahan digunakan untuk menilai seberapa besar keberhasilan suatu organisasi pemerintah

dalam hal ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang untuk melakukan urusan kelautan

dan perikanan serta mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program dari Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang diantaranya :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

3. Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

4. Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Pesisir

5. Pengembangan Perikanan Tangkap

6. Pengembangan Budidaya Perikanan

7. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

8. Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan

9. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan

Indikator kinerja dari Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang diantaranya Peningkatan

Persentase Produksi Penangkapan, Budidaya dan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat. Dimana

indicator kinerja tersebut telah sesuai dengan sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2014 - 2019 yaitu meningkatnya

pertumbuhan ekonomi sector perikanan dalam PDRB.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja setiap tahunnya, maka dapat dilihat pada

tabel berikut :

https://id.wikipedia.org/wiki/Metrik

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

37

Tabel 6. Indikator Kineja Dinas Perikanan

Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator

Sasaran

Program Kegiatan

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

sector

perikanan

dalam PDRB

PDRB Sektor

Perikanan

a. Meningkatnya

Produksi

Perikanan

- Persentase

Peningkatan

Produksi

Penangkapan

1. Program

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat Pesisir

a. Kegiatan Pembinaan

masyarakat pesisir

b. Kegiatan Pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir

2. Program

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pengawasan Dan

Pengendalian

Sumberdaya

Kelautan

a. Kegiatan Pengembangan

sarana prasarana dan

pengendalian perikanan

dan kelautan

b. Kegiatan Pengembangan

restocking perairan umum

pesisir

c. Kegiatan Rehabilitasi dan

penanaman vegetasi pantai

di kawasan pesisir

3. Program

Peningkatan

Kesadaran Dan

Penegakan Hukum

Dalam

Pendayagunaan

Sumberdaya

Kelautan


kesadaran dan penegakan

hukum dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

38

4. Program

Peningkatan

Budaya Kelautan

Dan Wawasan

Maritim Kepada

Masyarakat Pesisir


budaya kelautan dan

wawasan maritime

39

- Persentase

Peningkatan

Produksi

Budidaya

5. Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan


bibit ikan unggul

b. Kegiatan Pendampingan

pada kelompok tani

pembudidaya ikan

c. Kegiatan Pembinaan dan

pengembangan perikanan

d. Kegiatan Pengembangan

sarana prasarana Balai

Benih Ikan

e. Kegiatan Operasional

Balai Benih Ikan

f. Kegiatan Pengembangan

karamba

g. Kegiatan Pengembangan

Unit Pembenihan Rakyat

(UPR)

h. Kegiatan Pengembangan

komoditas unggulan

budidaya perikanan

i. Kegiatan Pengembangan

budidaya perikanan di

kolam pekarangan

j. Kegiatan Optimalisasi

lahan untuk budidaya

perikanan

40

- Persentase

Peningkatan

Produksi

Penangkapan

6. Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

a. Kegiatan Pendampingan

pada kelompok nelayan

perikanan tangkap

b. Kegiatan Pembangunan

dan pengembangan

Tempat Pelelangan Ikan

(TPI)

c. Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala TPI

d. Kegiatan Rehabilitasi

sedang/berat TPI

e. Kegiatan Pengembangan

sarana prasana perikanan

tangkap

f. Kegiatan Pelatihan

teknologi penangkapan

ikan

g. Kegiatan Pengembangan

armada penangkapan ikan

h. Kegiatan Pengembangan

teknologi penangkapan

ikan

i. Kegiatan Pembangunan

dan pengembangan

Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI)

41

b. Meningkatnya

Konsumsi

Ikan

- Persentase

Peningkatan

Konsumsi

Ikan

7. Program

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

a. Kegiatan Bimbingan /

Temu teknis penyuluh

perikanan

b. Kegiatan Sosialisasi

peraturan perundang-

undangan perikanan

c. Kegiatan Temu lapang

dalam rangka

pemberdayan nelayan

/pembudidaya ikan

d. Kegiatan Bimbingan /

Temu teknis pelaku utama

perikanan

e. Kegiatan Pengembangan

sarana penyuluhan

f. Kegiatan Pengembangan

SDM kelautan dan

perikanan

42

8. Program

Optimalisasi

Pengolahan Dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan


sarana prasarana

pengolahan hasil perikanan


sarana prasarana

pemasaran hasil perikanan

c. Kegiatan Pelatihan

pengolahan

d. Kegiatan Pengendalian

mutu produksi hasil

perikanan

e. Kegiatan Pendampingan

pada kelompok pengolah

dan pemasara hasil

perikanan

f. Kegiatan Gerakan

Memasyarakatkan Makan

Ikan (GEMARIKAN)

- Persentase

Peningkatan

Produksi

Budidaya

9. Program

Pengembangan

Kawasan

Budidaya Air

Laut, Air Payau,

Dan Air Tawar


sentra budidaya air tawar


sentra budidaya air payau

43

BAB VII

PENUTUP

Demikian Review Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 ini dibuat untuk menentukan arah

pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 tahun ke depan sekaligus merupakan sarana

untuk mencapai tujuan–tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka

mendukung program-program pembangunan Kabupaten Lumajang.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur

kinerja pembangunan kelautan dan perikanan serta sebagai tolok ukur sebagaimana

substansi peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000. Karena itu dengan Renstra ini

diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung

jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Harapan kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat

Kabupaten Lumajang serta penyelenggara pembangunan Kelautan dan Perikanan di

Kabupaten Lumajang.

44

LAMPIRAN 1

DINAS PERIKANAN

MATRIK REVISI RENSTRA

TAHUN 2014 - 2019

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat

Misi : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi sektor

perikanan dalam

PDRB

PDRB Sektor

Perikanan

a.

Meningkatnya

produksi

perikanan

-

Persentase Produksi

Perikanan Tangkap

1 Memperkuat dan mengembangkan

perikanan tangkap secara global dan

lestari

1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

2

Meningkatkan dan memperkuat

pengawasan dan pengendalian dan

pelestarian dalam pemanfaatan

sumberdaya kelautan

2 Pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

3 Peningkatan kesadaran dan penegakan

hukum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

4 Peningkatan budaya kelautan dan

wawasan maritim kepada masyarakat

pesisir

5 Pengembangan perikanan tangkap

45

-

Persentase Produksi

Perikanan Budidaya

3 Menggalakkan dan mengembangkan

perikanan budidaya yang berwawasan

lingkungan

6 Pengembangan budidaya perikanan

7 Pengembangan kawasan budidaya air

laut, air payau, dan air tawar

b.

Meningkatnya

konsumsi ikan

-

Persentase Konsumsi

Ikan Masyarakat

Lumajang

4

Mengembangkan dan memperkuat usaha

produksi olahan hasil perikanan yang

berdaya saing

8 Pengembangan sistem penyuluh

perikanan

9 Optimalisasi pengolahan dan pemasaran

produksi hasil perikanan

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi sektor

perikanan dalam

PDRB

PDRB Sektor

Perikanan

a. Meningkatnya

produksi

perikanan

- Persentase

Peningkatan Produksi

Penangkapan

(jumlah Produksi Tahun ini -

jumlah Produksi Tahun lalu)

jumlah Produksi Tahun lalu

% 5.69 3.26 3.0 3.5 4.0 1 Memperkuat dan

mengembangkan

perikanan tangkap

secara global dan

lestari

1.1 Pembinaan

masyarakat pesisir

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya pembinaan

masyarakat pesisir

Hasil :

Peningkatan SDM

masyarakat pesisir

2 Meningkatkan dan

memperkuat

pengawasan dan

pengendalian dan

pelestarian dalam

pemanfaatan

sumberdaya kelautan

1.2 Pemberdayaan

ekonomi

masyarakat pesisir

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

Hasil :

Peningkatan SDM

2.1 Pengembangan

sapras pengawasan

dan pengendalian

perikanan dan

kelautan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Tersedianya sapras

pengawasan perikanan

Hasil :

Peningkatan produksi

perikanan tangkap yang

berkelanjutan

2.2 Penanggulangan

illegal fishing

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terwujudnya

penanggulangan illegal

fishing

Hasil :


perikanan tangkap yang

berkelanjutan2.3 Pengembangan

restocking perairan

umum pesisir

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terwujudnya restocking

perairan umum

Hasil :

Kelestarian sumberdaya ikan

di perairan umum

1 Pemberdayaan

ekonomi masyarakat

pesisir

2 Pemberdayaan

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian

sumberdaya kelautan

TARGET STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN INDIKATIF

KEBIJAKAN PROGRAM NAMA

DINAS PERIKANAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN INDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA INDIKATOR SATUAN

REALISASI

DINAS PERIKANAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

× 100

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR


KEBIJAKAN PROGRAM NAMA TUJUAN

INDIKATOR


REALISASI

2.4 Rehabilitasi dan

penanaman

vegetasi pantai di

kawasan pesisir

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya rehabilitasi

dan penanaman vegetasi

pantai

Hasil :

Terpeliharanya habitat dan

ekosistem pantai3.1 Penyuluhan hukum

dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya penyuluhan

pendayagunaan SD laut

Hasil :

Peningkatan SDM

masyarakat pesisir3.2 Pembinaan

kesadaran dan

penegakan hukum

dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :


kesadaran penegakan hukum

dalam pendayagunaan SD.

laut

Hasil :

Peningkatan SDM

masyarakat pesisir4 Peningkatan budaya

kelautan dan

wawasan maritim

kepada masyarakat

pesisir

4.1 Pembinaan budaya

kelautan dan

wawasan maritim

kepada masyarakat

pesisir

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :


budaya kelautan dan

wawasan maritim

Hasil :

Peningkatan SDM

masyarakat pesisir5.1 Pendampingan

pada kelompok

nelayan perikanan

tangkap

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan

tangkap

Hasil :

Peningkatan SDM 5.2 Pembangunan dan

pengembangan

tempat pelelangan

ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Tersedianya prasarana

tempat pelelangan ikan

Hasil :


perikanan tangkap

5 Pengembangan

perikanan tangkap

3 Peningkatan

kesadaran dan

penegakan hukum

dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

5.3 Pemeliharaan

rutin/berkala TPI

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terpeliharanya prasarana


Hasil :


perikanan tangkap

5.4 Rehabilitasi

sedang/berat TPI

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terpeliharanya prasarana


Hasil :


perikanan tangkap

5.5 Pengembangan

lembaga usaha

perdagangan

perikanan tangkap

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan lembaga

usaha perdagangan

perikanan tangkap

Hasil :

Peningkatan SDM 5.6 Pengembangan

sarana prasarana

perikanan tangkap

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya sarpras

perikanan tangkap

Hasil :


perikanan tangkap

5.7 Pelatihan teknologi

penangkapan ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya pelatihan

penangkapan ikan

Hasil :

Peningkatan SDM


tangkap5.8 Pengembangan

armada perikanan

tangkap

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan armada

perikanan tangkap

Hasil :


perikanan tangkap

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

5.9 Pengembangan

teknologi

penangkapan ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan teknologi

penangkapan ikan

Hasil :


perikanan tangkap5.10 Pembangunan dan

pengembangan

pangkalan

pendaratan ikan

(PPI)

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :


pangkalan pendaratan ikan

Hasil :


perikanan tangkap

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

- Persentase


Budidaya




% 2.97 3.10 3.0 3.5 4.0 3 Menggalakkan dan

mengembangkan

perikanan budidaya

yang berwawasan

lingkungan

6 6.1 Pengembangan

bibit ikan unggul

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananyakegiatan

pembenihan ikan

Hasil :

Peningkatan produksi benih

ikan unggul

6.2 Pendampingan

pada kelompok

tani pembudidaya

ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

pendampingan pada

kelompok tani pembudidaya

ikan

Hasil :

Peningkatan SDM


ikan6.3 Pembinaan dan

pengembangan

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :


dan pengembangan

perikanan

Hasil :

Peningkatan SDM

kelompok pembudidaya ikan

6.4 Pengembangan

sarana prasarana

balai benih ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Tersedianya sarana

prasarana balai benih ikan

Hasil :


ikan unggul

6.5 Pengembangan

sarana prasarana

depo ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Tersedianya sarana

prasarana depo ikan

Hasil :


perikanan budidaya6.6 Operasional balai

benih ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya operasional

balai benih ikan

Hasil :


ikan unggul

6.7 Pengembangan

karamba

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananyapengembanga

n karamba

Hasil :


perikanan budidaya

Pengembangan

budidaya perikanan× 100

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

6.8 Pengembangan

unit pembenihan

rakyat (UPR)

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

pengembangan unit

pengembangan rakyat

(UPR)

Hasil :


perikanan budidaya

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

6.9 Pengembangan

komoditas

unggulan budidaya

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

pengembangan komoditas

unggulan budidaya

perikanan

Hasil :


perikanan budidaya

6.10 Pengembangan

budidaya ikan di

pekarangan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya


unggulan budidaya

perikanan

Hasil :


perikanan budidaya

6.11 Optimalisasi lahan

untuk budidaya

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya


unggulan budidaya

perikanan

Hasil :


perikanan budidaya

7.1 Pengembangan

sentra budidaya air

tawar

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan sentra

budidaya air tawar

Hasil :



7.2 Pengembangan

sentra budidaya air

payau

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan sentra

budidaya air payau

Hasil :



7 Pengembangan

kawasan budidaya air

laut, air payau, dan air

tawar

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

b. Meningkatnya

konsumsi ikan

- Persentase

Peningkatan

Konsumsi Ikan

(jumlah konsumsi ikan thn.ini -

jumlah konsumsi ikan thn.lalu)

jumlah konsumsi ikan thn.lalu

% 3.07 3.81 3.0 3.5 4.0 4 Mengembangkan dan

memperkuat usaha

produksi olahan hasil

perikanan yang

berdaya saing

8.1 Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya Sosialisasi


undangan perikanan

Hasil :

Peningkatan SDM karyawan

karyawati dinas perikanan

8.2 Temu lapang

dalam rangka

pemberdayaan

nelayan/pembudida

ya ikan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya Temu lapang

dalam rangka pemberdayaan

nelayan/pembudidaya ikan

Hasil :

Peningkatan SDM

nelayan/pembudidaya ikan

8.3 Bimbingan / temu

teknis pelaku

utama perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya Bimbingan /

temu teknis pelaku utama

perikanan

Hasil :

Peningkatan SDM pelaku

utama perikanan

8.4 Bimbingan / temu

teknis penyuluh

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya Bimbingan /

temu teknis penyuluh

perikanan

Hasil :

Peningkatan SDM pelaku

utama perikanan

8.5 Pengembangan

sarana penyuluhan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan sarana

penyuluhan

Hasil :

Tersedianya sarana

penyuluhan

8.6 Pengembangan

SDM kelautan dan

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengembangan SDM

kelautan dan

perikananpenyuluhan

Hasil :

Peningkatan SDM kelautan

dan perikanan

8 Pengembangan sistem

penyuluh perikanan× 100

2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR



INDIKATOR


REALISASI

9.1 Pengemabangan

sarana prsarana

pengolahan hasil

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengemabangan sarpras


Hasil :



9.2 Pengembangan

sarana prsarana

pemasaran hasil

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pengemabangan sarpras


Hasil :

Tersedianya sarpras


9.3 Gerakan

memasyarakatkan

makan ikan

(GEMARIKAN)

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya gerakan

kampanye makan ikan

Hasil :

Peningkatan konsumsi ikan

masyarakat Lumajang

9.4 Pelatihan

pengolahan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya Pelatihan

pengolahan

Hasil :

Peningkatan SDM pengolah

ikan

9.5 Pengawasan mutu

produksi hasil

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya pengendalian

mutu produk olahan hasil

perikanan

Hasil :


ikan

9.6 Pendampingan

pada kelompok

pengolahan dan

pemasran hasil

perikanan

Masukan :

Tersedianya dana

Keluaran :

Terlaksananya

Pendampingan pada

kelompok pengolahan dan

pemasran hasil perikanan

Hasil :


dan pemasaran hasil

perikanan

9 Optimalisasi

pengolahan dan

pemasaran produksi

hasil perikanan

LAMPIRAN 2


Misi :

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi sektor

perikanan dalam

PDRB

PDRB Sektor

Perikanan

a. Meningkatnya

produksi

perikanan

- Persentase Produksi

Perikanan Tangkap

1 Memperkuat dan

mengembangkan

perikanan tangkap

secara global dan

lestari

1 Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

2 Meningkatkan dan

memperkuat

pengawasan dan

pengendalian dan

pelestarian dalam

pemanfaatan

sumberdaya kelautan

2 Pemberdayaan masyarakat

dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya

kelautan

3 Peningkatan kesadaran

dan penegakan hukum

dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

4 Peningkatan budaya

kelautan dan wawasan

maritim kepada

masyarakat pesisir

5 Pengembangan perikanan

tangkap

- Persentase Produksi

Perikanan Budidaya

3 Menggalakkan dan

mengembangkan

perikanan budidaya

yang berwawasan

lingkungan

6 Pengembangan budidaya

perikanan

b. Meningkatnya

konsumsi ikan

- Persentase Konsumsi

Ikan Masyarakat

Lumajang

4 Mengembangkan dan

memperkuat usaha

produksi olahan hasil

perikanan yang

berdaya saing

8 Pengembangan sistem

penyuluh perikanan

9 Optimalisasi pengolahan

dan pemasaran produksi

hasil perikanan

DINAS PERIKANAN

MATRIK REVISI RENSTRA

TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN

Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian,

Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

INDIKATOR

TUJUANINDIKATOR SASARANSASARAN

PROGRAM

Pengembangan kawasan

budidaya air laut, air

7

LAMPIRAN 2


Misi :

2014 2015 2016 2017 2018 2019

a. Meningkatnya

produksi

perikanan

- Persentase


Penangkapan




% 6.25 5.5 5.69 3.26 3.0 3.5 4.0

- Persentase


Budidaya




% 4.8 17.89 2.97 3.10 3.0 3.5 4.0

b. Meningkatnya

konsumsi ikan

- Persentase

Peningkatan

Konsumsi Ikan

(jumlah konsumsi ikan thn.ini -

jumlah konsumsi ikan thn.lalu)

jumlah konsumsi ikan thn.lalu

% 3 3.22 3.07 3.81 3.0 3.5 4.0

REALISASI

Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa

Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

TARGETSASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA INDIKATOR SATUAN

TAHUN

DASAR

2013

DINAS PERIKANAN

MATRIK RENCANA KINERJA

TAHUN 2014 - 2019

× 100 %

× 100 %

× 100 %

LAMPIRAN 3

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Peningkatan pelayanan

pemenuhan kebutuhan

sarpras perkantoran

40% 50% 412,178,500 60% 469,858,800 70% 550,362,015 80% 730,095,400 90% 841,000,000 100% 3,003,494,715

- Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terselenggaranya kegiatan

surat menyurat1 paket 1 paket 30,000,000 1 paket 43,380,000 1 paket 59,100,000 1 paket 95,100,000 1 paket 110,000,000 1 paket 337,580,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, air

dan listrik 1 paket 1 paket 60,000,000 1 paket 97,000,000 1 paket 84,000,000 1 paket 174,000,000 1 paket 190,000,000 1 paket 605,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang

Daerah

Terbayarnya tenaga

administrasi keuangan dan

barang daerah

15 orang15 orang 90,700,000 15 orang 91,370,000 15 orang 105,240,000 20 orang 103,424,000 20 orang 120,000,000 20 orang 510,734,000

Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa kebersihan

kantor- - - 1 paket 9,600,000 1 paket 10,200,000 1 paket 20,400,000 1 paket 22,000,000 1 paket 62,200,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor1 paket 1 paket 30,516,000 1 paket 34,048,100 1 paket 50,252,500 1 paket 52,250,500 1 paket 58,000,000 1 paket 225,067,100 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan1 paket 1 paket 15,292,500 1 paket 20,563,100 1 paket 24,035,400 1 paket 24,126,800 1 paket 24,500,000 1 paket 108,517,800 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik

1 paket 1 paket 4,000,000 1 paket 3,835,100 1 paket 4,893,355 1 paket 5,258,500 1 paket 5,500,000 1 paket 23,486,955 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan bacaan

1 paket 1 paket 3,000,000 1 paket 3,000,000 1 paket 1,800,000 1 paket 3,600,000 1 paket 4,000,000 1 paket 15,400,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyediaan bahan logistik

kantor

Tersedianya bahan logistik

kantor1 paket 1 paket 5,100,000 1 paket 5,270,000 1 paket 5,815,160 1 paket 4,159,000 1 paket 5,000,000 1 paket 25,344,160 Din. Perikanan Lmjg

- Penydiaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan minum

rapat dan tamu dinas - - - rapat : 660

tamu : 70 14,900,000

rapat : 660

tamu : 70 13,400,000

rapat : 55

tamu : 60 20,400,000

rapat : 120

tamu : 50 22,000,000

rapat : 120

tamu : 50 70,700,000

Din. Perikanan Lmjg

- Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya perjalanan

dinas ke luar daerah1 paket 1 paket 168,570,000 1 paket 136,432,500 1 paket 169,600,600 43 org 210,676,600 1 paket 245,000,000 1 paket 930,279,700 Din. Perikanan Lmjg

- Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Terselenggaranya perjalanan

dinas dalam daerah 1 paket 1 paket 5,000,000 1 paket 10,460,000 1 paket 22,025,000 1 paket 16,700,000 1 paket 35,000,000 1 paket 89,185,000 Din. Perikanan Lmjg

Peningkatan pelayanan

pemenuhan kebutuhan

sarpras perkantoran

40% 50% 230,000,000 60% 708,757,300 70% 315,955,785 80% 312,658,000 90% 347,000,000 100% 920,000,000

- Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas

/ operasional 1 paket - - 1 paket 448,900,000 - - - - - - 1 paket 450,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor 1 unit 1 unit 10,000,000 1 paket 17,100,000 - - - - - - 1 unit 20,000,000 Sekretariat Din. Perikanan Lmjg

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Penanggung

jawabLokasiTahun-1

Sekretariat

Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

1Pelayanan administrasi

perkantoran

Tahun-2

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Sekretariat

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

- Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Tersedianya perlengkapan

dan peralatan kantor 1 paket 1 paket 73,000,000 1 paket 50,319,300 1 paket 31,547,785 8 jenis 87,750,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Pengadaan meubelir Tersedianya meubelir kantor1 paket

meja : 10

kursi : 10 20,000,000

meja : 3

kursi : 3 13,440,000 - - - - - - 1 paket 15,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor1 unit 1 unit 15,000,000 1 unit 30,140,000 1 unit 20,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 Din. Perikanan Lmjg


Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas1 paket

mobil : 4

motor : 38 80,000,000

mobil : 4

motor : 38 124,358,000

mobil : 5

motor : 41 149,783,000

mobil : 5

motor : 41

roda 3 : 2

151,883,000.00

mobil : 5

motor : 41

roda 3 : 2

160,000,000

mobil : 5

motor : 41

roda 3 : 2

150,000,000 Din. Perikanan Lmjg


Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan gedung kantor10 unit AC 10 unit AC 2,000,000 10 unit AC 2,000,000 10 unit AC 5,000,000 10 unit AC 6,000,000 10 unit AC 7,000,000 10 unit AC 5,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Pemelliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor1 paket

genset : 1

komp : 20

printer : 20

30,000,000 1 22,500,000 komp : 23

printer : 23 27,025,000

komp : 23

printer : 23 27,025,000

komp : 23

printer : 23 30,000,000

komp : 23

printer : 23 30,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

jumlah gedung kantor yang

direhabilitasi1 unit - - - - 1 unit 82,600,000 - - - - 1 unit 100,000,000

Peningkatan disiplin

aparatur40% 50% 12,000,000 60% 15,000,000 70% 15,000,000 80% 18,000,000 90% 20,000,000 100% 20,000,000

- Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Tersedianya seragam

karyawan60 buah 60 buah 12,000,000 60 buah 15,000,000 60 buah 15,000,000 60 buah 18,000,000 60 buah 20,000,000 60 buah 20,000,000 Din. Perikanan Lmjg

Peningkatan kapasitas SDM40% 50% 14,137,500 60% 8,315,000 70% 20,540,800 80% 19,877,600 90% 26,000,000 100% 25,000,000

- Pengiriman aparatur dalam

rangka diklat/ sosialisasi/

bintek dan sejenisnya

Terselenggaranya pengiriman

aparatur dalam rangka diklat/

sosialisasi/ bintek dan

sejenisnya

1 paket 1 paket 14,137,500 1 paket 8,315,000 1 paket 20,540,800 30 org 19,877,600 1 paket 26,000,000 1 paket 25,000,000 Din. Perikanan Lmjg

Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan 40% 50% 8,000,000 60% 8,000,000 70% 8,000,000 80% 8,800,000 90% 9,900,000 100% 15,900,000

- Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi kinerja SKPD 1 buku 1 buku 2,000,000 1 buku 2,000,000 4 buku 2,000,000 10 buku 2,200,000 4 buku 2,400,000 4 buku 2,400,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun1 buku 1 buku 2,000,000 1 buku 2,000,000 4 buku 2,000,000 10 buku 2,200,000 4 buku 2,500,000 4 buku 2,500,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil Pembangunan

Tersusunnya laporan evaluasi

hasil pembangunan 1 buku 1 buku 2,000,000 1 2,000,000 4 buku 2,000,000 - - - - 4 buku 6,000,000 Din. Perikanan Lmjg

- Penyusunan Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

Tersusunnya laproan indeks

kepuasan masyarakat 2 buku 4 buku 2,000,000 2 2,000,000 4 buku 2,000,000 20 buku 4,400,000 2 5,000,000 4 buku 5,000,000 Din. Perikanan Lmjg


perikanan tangkap di laut 4083.94 ton4303.82

ton 227,000,000

4555.77

ton 434,800,000

4698.76

ton 658,000,000 4839 ton 15,000,000 4984 ton 675,000,000 5133 ton 625,000,000

- Pembinaan masyarakat

pesisir

Terselenggaranya pembinaan

masyarakat pesisir

25 nelayan 65 nelayan 20,000,000 25 nelayan 10,000,000 25 nelayan 10,000,000 40 nelayan 15,000,000 40 nelayan 15,000,000 40 nelayan 25,000,000

Pesisir Kab.

Lumajang

- Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

Terselenggaranya

pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir1 unit 1 unit 207,000,000 2 unit 424,800,000 3 unit 648,000,000 - - 3 unit 660,000,000 3 unit 600,000,000

Pesisir Kab.

Lumajang

Sekretariat

SekretariatProgram Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Pemberdayaan ekonomi

masayarakat pesisir

Sekretariat

Bidang perikanan

tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya perikanan


perikanan tangkap di laut

dan perairan umum4661.33 ton

4917.80

ton 327,865,000

5197.78

ton 496,900,000

5367.07

ton 304,000,000 5528 ton 337,567,000 5722 ton 530,000,000 5951 ton 580,000,000

- Pengembangan sarana

prasarana dan pengendalian

perikanan dan kelautan


pengawasan dan

pengendalian perikanan dan

kelautan

1 unit 1 unit 20,000,000 1 unit 212,400,000 - - - - 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000

Pesisir Kab.

Lumajang

- Penanggulangan illegal

fishing

Terselengggaranga

penanggulangan illegal

fishing25 org 25 org 10,000,000 25 org 10,000,000 25 org 10,000,000 40 org 15,000,000 - - - -

Pesisir Kab.

Lumajang

- Pengembangan restocking

perairan umum pesisir

Terselenggaranya

pengembangan konservasi

dan restocking perairan

umum pesisir

552.000 benih592.900

benih 76,160,000

670000

benih 98,000,000

610.000

benih 124,000,000

860.000

benih 147,567,000

900.000

benih 150,000,000

980.000

benih 180,000,000

Perairan umum Kab.

Lumajang

- Rehabilitasi dan penanaman

vegetasi pantai di kawasan

pesisir

Terselenggaranya rehabilitasi

dan penanaman vegetasi

pantai di kawasan pesisir 36232 btg 26.861 btg 221,705,000 30500 btg 176,500,000 38.300 btg 170,000,000 17000 btg 175,000,000 18500 btg 180,000,000 20000 btg 200,000,000

Pesisir Kab.

Lumajang


perikanan tangkap di laut4083.94 ton

4303.82

ton 20,000,000

4555.77

ton 20,000,000

4698.76

ton 20,000,000 4839 ton 15,000,000 4984 ton 20,000,000 5133 ton 25,000,000

- Penyuluhan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya

laut

Terselenggaranya

penyuluhan hukum dalam


laut

- 25 org 10,000,000 - - - - - - - - - -

Pesisir Kab.

Lumajang

- Pembinaan kesadaran dan

penegakan hukum dalam


laut


kesadaran dan penegakan

hukum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut- 25 org 10,000,000 55 org 20,000,000 55 org 20,000,000 40 org 15,000,000 40 org 20,000,000 40 org 25,000,000

Pesisir Kab.

Lumajang


perikanan tangkap di laut4083.94 ton

4303.82

ton 1,695,620,000

4555.77

ton 1,603,499,900

4698.76

ton 863,210,000 4839 ton 930,000,000 4984 ton 1,773,000,000 5133 ton 1,885,000,000

- Pembinaan budaya kelautan

dan wawasan maritim


budaya kelautan dan

wawasan maritim - 25 org 10,000,000 25 org 10,000,000 55 org 20,000,000 40 org 15,000,000 40 org 15,000,000 40 org 25,000,000

Pesisir Kab.

Lumajang


perikanan budidaya di

kolam, karamba, tambak2473.89 ton

2916.51

ton 1,685,620,000

3003.05

ton 1,593,499,900

3096.05

ton 843,210,000 3188 ton 915,000,000 3301 ton 1,758,000,000 3433 ton 1,860,000,000

Bidang budidaya

perikanan

- Pengembangan bibit ikan

unggul

Tersedianya induk ikan

unggul- 500 kg 35,000,000 400 kg 84,500,000 150 kg 49,600,000 150 kg 80,000,000 150 kg 80,000,000 175 kg 100,000,000

BBI di Kab.

Lumajang

- Pendampingan pada


ikan

Terselenggaranya

pendampingan pada


ikan

30 org 30 org 30,000,000 30 org 29,999,900 25 org 10,000,000 25 org 20,000,000 30 orang 30,000,000 30 org 35,000,000 Bidang budidaya

perikanan

Kabupaten

Lumajang

- Pembinaan dan

pengembangan perikanan


dan pengembangan

perikanan300 org 75 org 50,000,000 25 org 20,000,000 100 org 79,370,000 35 org 135,000,000 60 org 45,000,000 60 org 50,000,000

Kabupaten

Lumajang


prasarana Balai Benih Ikan

Tersedianya sarana

prasarana BBI5 unit 2 unit 253,000,000 4 unit 849,600,000 4 unit 624,240,000 - - 5 unit 1,000,000,000 5 unit 1,000,000,000

BBI di Kab.

Lumajang

- Operasional Balai Benih Ikan Terselenggaranya

operasional balai benih ikan 1 unit 1 unit 60,000,000 1 unit 75,000,000 1 unit 80,000,000 1 unit 80,000,000 1 unit 85,000,000 1 unit 85,000,000 BBI Kepuharjo, Citro

Bidang perikanan

tangkap dan

pengelolaan


Bidang perikanan

tangkap dan

pengelolaan


Bidang perikanan

tangkap dan

pengelolaan


Peningkatan budaya kelautan

dan wawasan maritim kepada

masyarakat

Peningkatan kesadaran dan

penegakan hukum dalam


laut

Pemberdayaan masyarakat

dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya

kelautan

Pengembangan budidaya

perikanan

- Pengembangan karamba Tersedianya sarana

pengembangan karamba1 paket 3 paket 60,000,000 1 paket 44,400,000 - - 3 paket 75,000,000 3 paket 75,000,000 3 paket 75,000,000 Kec. Klakah

- Pengembangan Unit

Pembenihan Rakyat (UPR)

Tersedianya sarana

pengembangan unit

pembenihan rakyat (UPR) 1 lokasi 3 lokasi 60,000,000 - - - - - - - - 1 lokasi 65,000,000

Kec.

Rowokangkung,

Yosowilangun,

Candipuro,

Lumajang

- Pengembangan komoditas

unggulan budidaya perikanan

Tersedianya sarana


unggulan budidaya perikanan 1 paket 3 paket 150,000,000 1 paket 60,000,000 - - - - 3 paket 75,000,000 3 paket 75,000,000 Kabupaten

Lumajang

- Pengembangan budidaya

perikanan di kolam

pekarangan

Tersedianya sarana

pengembangan budidaya

perikanan di kolam

pekarangan

1 paket 1 paket 665,370,000 1 paket 210,000,000 - - 14 paket 295,000,000 7 paket 197,000,000 7 paket 200,000,000 Kabupaten

Lumajang

- Optimalisasi lahan untuk

budidaya perikanan

Tersedianya sarana

optimalisasi lahan untuk

budidaya perikanan1 paket 1 paket 322,250,000 1 paket 220,000,000 - - 11 paket 230,000,000 5 paket 171,000,000 5 paket 175,000,000

Kabupaten

Lumajang


perikanan tangkap di laut 4083.94 ton4303.82

ton 60,000,000

4555.77

ton 33,511,100

4698.76

ton 10,000,000 4839 ton 20,000,000 4984 ton 70,000,000 5133 ton 70,000,000

- Pendampingan pada


tangkap

Terselenggaranya

pendampingan pada


tangkap

120 org 150 org 60,000,000 35 org 33,511,100 25 org 10,000,000 30 org 20,000,000 40 orang 70,000,000 40 orang 70,000,000

- Pembangunan dan

pengembangan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)


tempat pelelangan ikan - - - - - - - - - - - - -

- Pemeliharaan rutin/berkala

TPI

Terpeliharanya gedung TPI- 1 unit 20,000,000 - - 1 unit 20,000,000 1 unit 20,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 50,000,000

- Pengembangan lembaga

usaha perdagangan

perikanan tangkap

Terselenggaranya

pengembangan lembaga

usaha perdagangan

- 65 org 20,000,000 - - - - - - - - - -

- Rehabilitasi sedang/berat TPI Terpeliharanya gedung TPI- - - - - - - - - - - - -


prasana perikanan tangkap

Tersaedianya sarana

prasarana perikanan tangkap - 1 paket 647,611,000 1 paket 753,810,000 6 paket 818,807,000 7 paket 750,000,000 6 paket 600,000,000 6 paket 650,000,000

- Pelatihan teknologi

penangkapan ikan

Terlaksananya sarana

prasarana perikanan tangkap - - - - - - - - - 5 kelompok 20,000,000 5 kelompok 30,000,000

- Pengembangan armada

penangkapan ikan

Tersedianya armada

penangkapan ikan 1 paket 1 paket 100,000,000 1 paket 209,050,000 1 paket 200,000,000 - - 5 paket 150,000,000 5 paket 200,000,000

- Pengembangan teknologi

penangkapan ikan

Tersedianya sarana teknologi

penangkapan ikan 1 paket 240 unit 60,000,000 20 unit 198,000,000 20 unit 190,000,000 - - 3 paket 150,000,000 3 paket 200,000,000

- Pembangunan dan

pengembangan Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI)

Tersedianya prasarana PPI

1 PPI 3 PPI 697,900,000 1 PPI 962,600,000 3 PPI 792,000,000 - - 3 PPI 600,000,000 2 PPI 400,000,000


masyarakat

20.21

kg/kapita/thn

20.86

kg/kapita/t

hn

105,000,000

21.50

kg/kapita/t

hn

99,413,900

22.32

kg/kapita/t

hn

115,000,000

22.99

kg/kapita/t

hn

15,000,000

23.68

kg/kapita/t

hn

-

24.39

kg/kapita/t

hn

100,000,000

- Bimbingan / Temu teknis

penyuluh perikanan

Terselenggaranya bimbingan

/temu teknis penyuluh

perikanan- - - - -

10

penyuluh 38,000,000 - - - -

10

penyuluh 40,000,000

- Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

perikanan

Terselenggaranya sosialisasi


undangan perikanan- - - - - - - - - - - - -

Pengembangan sistem

Penyuluhan Perikanan

Bidang pengolahan

dan pemasaran hasil

perikanan

Bidang pengelolaan

sumberdaya kelautan

Pengembangan perikanan

tangkap

- Temu lapang dalam rangka

pemberdayan nelayan

/pembudidaya ikan

Terselenggaranya temu

lapang dalam rangka

pemberdayan nelayan

/pembudidaya ikan

120 peserta 120 peserta 45,000,000 120 41,521,700 80 peserta 37,000,000 - - - - 80 peserta 40,000,000

- Bimbingan / Temu teknis

pelaku utama perikanan

Terselenggaranya bimbingan

/ Temu teknis pelaku utama

perikanan120 peserta 130 peserta 60,000,000 120 57,892,200 60 peserta 40,000,000 40 peserta 15,000,000 - - 40 peserta 20,000,000


penyuluhan

Tersedianya sarana

penyuluhan 1 paket - - - - - - - - - - - -

- Pengembangan SDM

kelautan dan perikanan

Terselenggaranya

pengembangan SDM

kelautan dan perikanan1 paket - - - - - - - - - - - -


masyarakat 20.21

kg/kapita/thn

20.86

kg/kapita/t

hn

441,373,000

21.50

kg/kapita/t

hn

1,053,234,000

22.32

kg/kapita/t

hn

453,443,000

22.99

kg/kapita/t

hn

647,900,000

23.68

kg/kapita/t

hn

745,000,000

24.39

kg/kapita/t

hn

410,000,000


prasarana pengolahan hasil

perikanan

Tersedianya sarana

prasarana pengolahan hasil

perikanan 1 paket 1 paket 215,173,000 1 paket 597,774,000 4 paket 52,530,000 1 paket 261,400,000 2 paket 300,000,000 1 paket 100,000,000


prasarana pemasaran hasil

perikanan

Tersedianya sarana

prasarana pemasaran hasil

perikanan1 paket 1 paket 101,200,000 1 paket 350,460,000 2 paket 240,913,000 1 paket 127,500,000 1 paket 200,000,000 1 paket 100,000,000

- Pelatihan pengolahan Terselenggaranya pelatihan

pengolahan - - - - - - - - - 30 orang 20,000,000 30 peserta 25,000,000

- Pengendalian mutu produksi

hasil perikanan

Terselenggaranya

pengendalian mutu produksi

hasil perikanan1 paket 1 paket 50,000,000 1 30,000,000 5 paket 30,000,000 4 paket 39,000,000 4 paket 50,000,000 4 paket 55,000,000

- Pendampingan pada

kelompok pengolah dan

pemasara hasil perikanan

Terselenggaranya

pendampingan pada

kelompok pengolah dan

pemasar hasil perikanan

20 orang - - - - 25 orang 10,000,000 30 orang 20,000,000 30 orang 25,000,000 30 orang 30,000,000

- Gerakan Memasyarakatkan

Makan Ikan (GEMARIKAN)

Terselenggaranya Gerakan

Memasyarakatkan Makan

Ikan (GEMARIKAN) 1 paket 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 120,000,000 1000 org 200,000,000 5 paket 150,000,000 1 paket 100,000,000


Perikanan Budidaya 2473 ton2916.51

ton 621,000,000

3003.05

ton -

3096.05

ton -

3188.93

ton - 3284 ton - 3382 ton 500,000,000

- Pengembangan sentra

budidaya air tawar

Tersedianya sarana

prasarana pengembangan

sentra budidaya air tawar1 paket 6 paket 621,000,000 - - - - - - - - 1 paket 500,000,000

Kabupaten

Lumajang

- Pengembangan sentra

budidaya air payau

Tersedianya sarana

prasarana pengembangan

sentra budidaya air payau1 paket - - - - - - - - - - - -

Kabupaten

Lumajang

Bidang pengolahan

dan pemasaran hasil

perikanan

Pengembangan kawasan

budidaya air laut, air payau

dan air tawar

Bidang budidaya

perikanan

Optimalisasi pengolahan dan

pemasaran produksi

perikanan

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 2015/DINAS/2015.PERIKANAN.pdf · kakap, kerapu, udang barong, udang windu, udang putih dan lain-lain. Selain itu di ... Selain

Documents

1 JINAYAT DAN HIKMAHNYA€¦ · tentang tindak kejahatan...

filetidak lain adalah beberapa contoh permasalahan yang...

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Biologi udang...

PROCEEDING - stkippgri-bkl.ac.id · dengan adanya variabel....

Web viewMedia proyeksi seperti...

LECTURE GUIDE OF AQUACULTURE MANAGEMENT · Praktikum:...

SKRIPSI - core.ac.uk · farmakologi lain selain ARV yang...

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Obyek dan Lokasi...

PT Renuka Coalindo Tbk.€¦ · setiap saham dengan cara...

JAVA -...

SUNGAI UDANG ENTERPRISE - · PDF filemenjalankan perniagaan...

ANALISIS MAKNA KANYOUKU YANG MENGGUNAKAN KATA KAO … ·...