Rencana Kerja Ba 2016 laiBesarKSDAJawaBaratbbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/2.-Renja... · Jl. Gedebage Selatan No. 117 Rancasari Telp/Fax. (022) 7567715

Rencana Kerja

2016

Balai

Besar

KS

DA

Jawa

Barat

w

Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananBalai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa BaratJl. Gedebage Selatan No. 117 RancasariTelp/Fax. (022) 7567715 Bandung 40295

1

KATA PENGANTAR

encana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa

Barat Tahun 2016 disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Renja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas

pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi

alam. Renja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016 disusun mengacu pada Rencana

Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun

2016, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan serta Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian

Perubahan Iklim. Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat sebagai pedoman dan

acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran

pembangunan kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekositem Tahun 2016 di wilayah kerja BBKSDA Jawa Barat.

Renja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016 disusun sebagai bagian dari

upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan

pembangunan kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam

upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dari program pengelolaan kawasan konservasi dan

keanekaragaman hayati, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Sejak penggabungan antara Kementerian Kehutanan dan

Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, maka terjadi reorganisasi dalam tubuh kementerian. BBKSDA

R

2

Jawa Barat yang selama ini melaksanakan satu program yaitu Perlindungan

Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam maka sejak reorganisasi ini

mengemban 3 program yaitu Program Konservasi Sumber Dalam Alam dan

Ekosistem, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

serta Program Pengendalian Perubahan Iklim. Hal ini disebabkan ada tugas

fungsi Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (ex Direktorat

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ) yaitu Penyidikan dan

Perlindungan Hutan yang setelah penggabungan kementerian masuk ke

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

serta tugas fungsi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menjadi satu

dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Besar harapan kami bahwa Renja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016 ini

dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran,

sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai dalam

rangka mewujudkan indikator kinerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk

melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib

pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan

dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran.

Bandung, Oktober 2015Kepala Balai Besar,

DR. Ir. Sylvana Ratina, M.Si,NIP. 196108131986032003

3

DAFTAR ISI

4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-

II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. BBKSDA Jawa Barat mempunyai tugas

penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan

pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan

taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung

serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Kabinet Kerja era

kepemimpinan Presiden Joko Widodo Kementerian Kehutanan digabungkan

bersama Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Aspek legalitas BBKSDA Jawa Barat selaku Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diatur oleh Surat Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 171/MenLHK-II/2015

tanggal 15 Juni 2015.

Sebagai konsekuensi penggabungan tersebut maka saat ini BBKSDA Jawa

Barat tetap menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem (ex Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian

Kehutanan) dan memiliki dua pembina teknis yaitu Ditjen Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana ex Direktorat Penyidikan dan

Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan bergabung di

dalamnya, serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim dimana ex Direktorat

Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan bergabung

di dalamnya.

BBKSDA Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah wajib mengikuti arah

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok

5

dan fungsinya dengan baik, BBKSDA Jawa Barat menyusun Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2016, sebagai salah satu bentuk perencanaan pada tahun yang akan

berjalan.

Rencana Kerja Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2016 disusun sebagai bagian

dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan

pembangunan kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem (KSDAE), bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (GAKKUM) dan bidang Pengenalian Perubahan Iklim (PPI) di

Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dokumen perencanaan tahunan ini

diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan

dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari

program pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati,

beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk

melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan,

tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal PHKA

dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu: (1) Terwujudnya peningkatan efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi; (2) Terwujudnya peningkatan upaya konservasi

species, baik insitu maupun eksitu; (3) Terwujudnya pengembangan dan

diversifikasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; (4) Terwujudnya

pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; (5)

Meningkatnya efektivitas sistem pencegahan, pemadaman, dan

penanggulangan dampak kebakaran hutan; (6) Meningkatnya efektivitas

pengamanan kawasan hutan, pengamanan hasil hutan, serta jaminan terhadap

hak-hak negara atas kawasan hutan; serta (7) Terwujudnya reformasi

birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dengan indikator kinerja

6

SAKIP Direktorat Jenderal PHKA dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 juga mengacu pada beberapa

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

yaitu(1) Penyelesaian tindak pidana LHK (P21) sebesar 75% dari kasus pidana yang

ditangani (2) Terwujudnya keamanan lingkungan dan hutan melalui peningkatan

ketaatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan, serta Sasaran Strategis

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yaitu : menurunnya luas areal

kebakaran hutan.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan BBKSDA Jawa Barat pada

tahun 2016, sebagaimana pagu indikatif tahun 2016, direncanakan sebesar

Rp.41.821.085.000- (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta

Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Renja ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis

(Renstra) BBKSDA Jawa Barat, yang hingga saat ini penyusunannya masih mengacu

pada rancangan teknokratik. Walaupun Renstra yang diacu masih bersifat

tentatif, Renja ini tetap merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016.

7

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan

erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin

terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan

bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2)

Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe

ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan,

dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang

menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3)

Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga

terjamin kelestariannya.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat

berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan

efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan

pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan

kehutanan bidang PHKA tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

BBKSDA Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah wajib mengikuti arah kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya

dengan baik, BBKSDA Jawa Barat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016,

sebagai salah satu bentuk perencanaan pada tahun yang akan berjalan.

Rencana Kerja Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2016 disusun sebagai bagian

dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan

pembangunan kehutanan bidang Konnservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

8

di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan

dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari program

pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, beserta kegiatan

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian,

penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan

reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang

baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib

pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) BBKSDA

Jawa Barat Tahun 2016 disusun mengacu pada Rencana Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan

Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun

2016. Renja disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

BBKSDA Jawa Barat, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, masuk dalam tipe A

dengan kedudukan di Bandung, membawahi 3 (tiga) Bidang Wilayah yaitu Bidang

Wilayah I di Bogor, Bidang Wilayah II di Soreang dan Bidang Wilayah III di Ciamis,

serta 6 (enam) Seksi Konservasi Wilayah. Sedangkan yang berkedudukan di kantor

terdiri dari 1 Bagian Tata Usaha dengan 3 Sub Bagian dan 1 Bidang Teknis KSDA

dengan 2 seksi yang tergambarkan dalam struktur Organisasi sebagai berikut.

9

Gambar 1. Struktur Organisasi BBKSDA Jawa Barat

BBKSDA Jawa Barat mempunyai tugas menyelenggarakan Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar

alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis

pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan

satwa liar diluar kawasan konservasi berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.

Adapun fungsi yang diemban adalah :

1. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi

2. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,

dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di

luar kawasan konservasi;

3. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;

4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan

tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;

10

5. Pengendalian kebakaran hutan;

6. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

7. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya

alam hayati dan ekosistemnya;

8. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;

9. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;

10. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem menetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu (1)

Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;

(2) Meningkatkan upaya-upaya konservasi species yang dibarengi dengan

diversifikasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; (3) Mengembangkan

pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; (4) Meningkatkan efektivitas

pengendalian kebakaran hutan; (5) Meningkatkan efektivitas pengamanan

kawasan hutan; serta (6) Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola

kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHKA.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal PHKA dalam

kurun waktu 2015-2019, yaitu: (1) Terwujudnya peningkatan efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi; (2) Terwujudnya peningkatan upaya konservasi

species, baik insitu maupun eksitu; (3) Terwujudnya pengembangan dan

diversifikasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; (4) Terwujudnya

pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; (5)

11

Meningkatnya efektivitas sistem pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan

dampak kebakaran hutan; (6) Meningkatnya efektivitas pengamanan kawasan

hutan, pengamanan hasil hutan, serta jaminan terhadap hak-hak negara atas

kawasan hutan; serta (7) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola

kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan

dan Konservasi Alam, dengan indikator kinerja SAKIP Direktorat Jenderal PHKA

dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran strategis

sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Jenderal PHKA melaksanakan Program

Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Sasaran dari program

tersebut adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati berperan

signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis, penggerak ekonomi, serta

pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.

Sebagai penjabaran dari Program kerja Ditjen PHKA, maka BBKSDA Jawa

Barat diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan Kegiatan Pengelolaan

Konservasi Sumber Daya Alam. Sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya

efektivitas upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

kapasitas kelembagaan pengelola kawasan konservasi dan ekosistem esensial,

serta meningkatnya dukungan dari para pemangku kepentingan.

Indikator kinerja kegiatan (IKK), lokasi target pencapaian kinerja, serta

komponen (tahapan/bagian dari proses pencapaian keluaran) dari Kegiatan

Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan, Kinerja Kegiatan PengelolaanKonservasi Sumber Daya Alam Lingkup Ditjen Konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistem

NO. IKK dan TARGET KINERJA

1. Beroperasinya KPH Konservasi pada kawasan konservasi non taman nasional

2. Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi(RP/Zonasi/Blok)

3. Terbentuknya kawasan ekosistem esensial

12

NO. IKK dan TARGET KINERJA4. Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang terdegradasi

5. Terlaksananya pembinaan daerah penyangga kawasan konservasi

6. Peningkatan populasi 25 species yang terancam punah menurut IUCN Red Listof Threatened Species (2%)

7. Tersertifikasinya penangkar yang melakukan peredaran tumbuhan dansatwa liar ke luar negeri

8. Bertambahnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan padalembaga konservasi dari baseline tahun 2013

9. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sertabioprospecting

10. Meningkatnya kontribusi PNBP dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

11. Meningkatnya kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan

12. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam dari baseline tahun 2013

13. Beroperasinya usaha pemanfaatan jasa lingkungan air

14. Tercapainya registrasi dan sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atauClimate Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada kawasankonservasi

15. TersedianyaKaderKonservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), KelompokSwadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif

16. Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera,Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimum tahun2014

17. Penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar diPulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimal tahun2014

18. Peningkatan kapasitas SDM pengendalian kebakaran hutan

19. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran hutan pada kesatuanpengelolaan hutan (KPH) di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

20. Terjaminnya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana kehutanansebanyak minimal 75 kasus per tahun

21. Terjaminnya pelaksanaan pengamanandanpenindakan terhadap gangguandan ancaman bidang kehutanan pada unit pelaksana teknis DirektoratJenderal PHKA (15 lokasi)

22. Terpenuhinyastandarminimum sarana dan prasarana pengamanan hutanpada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal PHKA dan Brigade SPORC

23. Peningkatan kapasitas sumberdayamanusiadibidang pengamanan hutan

24. SAKIP Direktorat Jenderal PHKA dengan nilai minimal 78,00 (A) ditahun 2019

13

BAB II. CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DAN PROGNOSIS

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

A. CAPAIAN KINERJA S/D TAHUN 2014

Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan bidang PHKA

pada BBKSDA Jawa Barat yang didasarkan pada pengukuran capaian kinerja

sasaran strategis merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Penetapan

Kinerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2014. Terdapat enam belas indikator sasaran

yang juga menggambarkan kinerja outcome BBKSDA Jawa Barat Tahun 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja BBKSDA Jawa Barat, capaian kinerja masing-masing sasaran

strategis/outcome tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

Menurunnyakejadian konflik dantekanan terhadapkawasan konservasi

Konflik dan tekananterhadap kawasankonservasi (CA, SM,dan TB) menurun

1% 1% 100 Sangatbaik

Meningkatnyaefektifitaspengelolaanekosistem esensialsebagai daerahpenyangga

Pengelolaanekosistem esensialsebagai daerahpenyanggameningkat


Meningkatnyapendapatanmasyarakat sekitarkawasan konservasi

Pendapatanmasyarakat sekitarkawasan konservasimeningkat

6% 6,96% 116 Sangatbaik

Meningkatnyapopulasi jenisterancam punah

Populasi speciesutama yangterancam punahmeningkat sesuaiketersediaanhabitat

0,6% 24% 150 Sangatbaik

14


Meningkatnyapenangkaran danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Usaha penangkaran danpemanfaatankeanekaragamanhayati secara lestarimeningkat


Kasus tindak pidanakehutanan tahunberjalan dapatterselesaikan

Persentaseterselesaikannyapenanganan kasustindak pidanakehutanan (illegallogging,perambahan,perdagangan TSLillegal,penambangan illegal


Tunggakan kasustindak pidanakehutanan dapatterselesaikan

Terselesaikannyatunggakan kasustindak pidanakehutanan


Terselesaikannyakasus perambahanhutan konservasi

Kasus hukumperambahankawasankonservasiterselesaikan

4% 5,1% 130 SangatBaik

Menurunnyakawasan hutankonservasi yangterbakar

Persentasemenurunnyaluasan kawasanhutankonservasi yangterbakar

10% 0% 0 Kurangbaik

Meningkatnyapengusahaanpariwisata alamyang diikutidenganpeningkatan PNBP

PenerimaanNegara BukanPajak (PNBP) dibidangpariwisata alammeningkat


Meningkatnyaperan serta KaderKonservasi,Kelompok PecintaAlam, danKelompokSwadayaMasyarakat

KK, KPA, danKSM yang dapatdiberdayakanmeningkat


Meningkatnyapengembanganpromosi,informasi dan jasalingkungan

Pengembanganpromosi,informasikonservasisumberdayaalam

1Kegiatan

1kegiatan

100 Sangatbaik

15


Meningkatnyakapasitaskelembagaandengan klasifikasilengkap

Kapasitaskelembagaandenganklasifikasilengkapmeningkat

1kegiatan

1kegiatan

100 Sangatbaik

Tersusunnyaprogram dananggaran sertalaporan evaluasidan keuangan

Program dananggaran sertalaporan evaluasidan keuangantersusun

1kegiatan

1kegiatan

100 Sangatbaik

Meningkatnyaprofesionalismetenaga fungsionalPOLHUT, PEH, danPenyuluhKehutanan

ProfesionalismetenagafungsionalPOLHUT, PEHdan PenyuluhKehutananmeningkatmelaluipendidikan,pelatihan danpenugasan 1orang/tahun.

1 orang 1 orang 100 Sangatbaik

Rata-Rata Pencapaian Sasaran 113,73Sangat

baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, dari 15 (lima belas)

sasaran yang telah ditetapkan, 14 (empat belas) di antaranya meraih kinerja

sangat baik dengan persentase capaian kinerja > 100%. Sementara 1 (satu) sasaran

lainnya memiliki presentase capaian kinerja di bawah 55% sehingga berkinerja

kurang baik. Artinya, terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak dapat dicapai pada tahun

2014. Dengan rata-rata capaian kinerja untuk seluruh sasaran sebesar 113,73%,

menunjukkan bahwa kinerja BBKSDA Jawa Barat dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran organisasi secara umum telah berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan

terkait pencapaian masing-masing sasaran.

16

Sasaran 1. Kejadian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasimenurun 1%

Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi masih kerap

terjadi. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius terhadap

upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya secara in-

situ. Kejadian seperti perambahan kawasan merupakan contoh klasik konflik

dan tekanan terhadap kawasan konservasi.

Faktor penyebabnya sendiri sangat kompleks, tetapi pada umumnya

disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial kemasyarakatan seperti relatif

masih rendahnya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat di sekitar

kawasan konservasi serta rendahnya kesadartahuan masyarakat akan

pentingnya kawasan konservasi. Di samping itu, masih lemahnya penegakan

hukum terhadap pelaku juga menjadi faktor lain yang menyebabkan masih

maraknya aktivitas illegal di kawasan konservasi.

Legalitas kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA Jawa Barat juga

menjadi salah satu faktor pemicu konflik dan tekanan terhadap kawasan

konservasi. Sebagian kawasan konservasi masih dalam status penunjukkan

yang ditandai belum adanya kejelasan mengenai tata batas ataupun tata batas

yang belum temu gelang. Hal tersebut seringkali menjadi titik lemah para

petugas di lapangan dalam mengatasi konflik tenurial.

Secara khusus, kejadian konflik dan tekanan terhadap kawasan

konservasi lingkup BBKSDA Jawa Barat didominasi oleh aktivitas perambahan

kawasan. Pada tahun 2014, secara keseluruhan terdapat 14 (empat belas)

kawasan konservasi yang mengalami konflik dan tekanan utamanya berupa

perambahan kawasan. Keempat belas kawasan tersebut adalah Suaka

Margasatwa (SM) Cikepuh, CA Gunung Simpang, CA Gunung Tilu, CA

Kamojang, CA Papandayan, TWA Pulau Sangiang, TWA Carita, CA Rawa Danau,

TWA Gunung Pancar, TWA Cimanggu, CA Leuweung Sancang, Taman Buru (TB)

Masigit Kareumbi, CA Tukung Gede, dan SM Gunung Sawal. Kawasan

17

konservasi terakhir yang disebutkan (SM Gunung Sawal) merupakan kawasan

yang semula di dalamnya tidak terdapat perambahan. Namun semenjak areal

petak 67 seluas 68,76 ha yang semula dikelola oleh Perhutani dan digunakan

oleh masyarakat (untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman)

diserahkan pengelolaannya ke BBKSDA Jawa Barat, maka areal tersebut

dianggap sebagai perambahan.

Untuk mengatasi kejadian konflik dan tekanan terhadap kawasan

konservasi yang dikelola BBKSDA Jawa Barat, pada tahun 2014 telah

dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kawasan berbasis resort, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

2.917.215.000,-. Kegiatan ini ditekankan pada beberapa aspek pengelolaan

kawasan konservasi, di antaranya pengecekan/pemeliharaan pal batas

kawasan;

2. Monitoring dan evaluasi kerjasama pengelolaan kawasan, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 56.960.000,-.

3. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan di TWA Papandayan, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.59.605.000,-.

4. Penataan blok pengelolaan kawasan di TWA Linggarjati, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.43.435.000,-.

5. Restorasi kawasan konservasi, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi

rehabilitasi partisipatif, pengkayaan tanaman demplot rehabilitasi, pelatihan

monev rehabilitasi, dengan anggaran sebesar 244.280.000,-.

Total anggaran guna mendukung pencapaian sasaran ini sebesar

Rp3.321.495.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.266.853.000,- (98,4%).

Di samping itu, pada tahun 2014 BBKSDA Jawa Barat telah melakukan

upaya percepatan penetapan kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jawa Barat

yang tata batasnya telah temu gelang, mengingat legalitas kawasan juga

18

berperan penting meminimalisir konflik dan tekanan terhadap kawasan.

Hasilnya, pada tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) kawasan konservasi

telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Kawasan-

kawasan tersebut adalah:

1. CA Leuweung Sancang

2. TWA Sukayana

3. CA Sukawayana

4. CA Gunung Tilu

5. CA Tangkuban Parahu

6. TWA Tangkuban Parahu

7. SM Gunung Sawal

8. TWA Linggarjati

9. CA Gunung Jagat

10. CA Rawa Danau

11. CA Gunung Tukung Gede

12. SM Cikepuh

13. CA Cibanteng

14. CA Nusa Gede Panjalu

Berikut ini beberapa proses penyelesaian terhadap penanganan

konflik dan tekanan terhadap beberapa kawasan konservasi lingkup BBKSDA

Jawa Barat.

1. Di Suaka Margasatwa (SM) Cikepuh semula terdapat sekitar 300 ha

kawasan yang dirambah, saat ini sudah berkurang seluas 58 ha (19,3%).

2. Perambahan di CA Rawa Danau yang semula mencapai 851 ha, saat ini telah

berhasil ditangani seluas 28 ha (3,29%).

3. Perambahan di TB Masigit Kareumbi yang semula seluas 3 ha, berhasil

ditangani seluas 2,42 ha (80,67%).

Informasi tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya-upaya yang

dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat untuk mengurangi konflik dan tekanan

19

terhadap kawasan konservasi telah memperlihatkan hasil, walaupun belum

optimal. Dari total tekanan kawasan konservasi berupa perambahan seluas

1.723,68 ha, berhasil ditangani seluas 88,42 ha (5,1%).

Dengan melihat kondisi saat ini (yang mengindikasikan bahwa jumlah

konflik dan tekanan terhadap kawasan sudah berkurang dilihat dari jumlah

luasan perambahan dan penyelesaian kasus lainnya), maka indikator konflik

dan tekanan terhadap kawasan konservasi dapat dilhat dari indikator

berkurangnya luas kawasan konservasi yang dirambah, dari semula 1.723,68

ha turun menjadi 1.635,26 ha. Dengan demikian, target pencapaian sasaran

sebesar 1% berhasil dicapai. Oleh karena itu, persentase pencapaian sasaran

adalah sebesar 100%.

Sasaran 2. Pengelolaan eksosistem esensial sebagai daerah penyanggameningkat 2%

Upaya pengelolaan ekosistem esensial menjadi salah satu perhatian

dalam isu pembangunan yang berkeadilan. Intruksi Presiden RI No 3 Tahun

2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan mengamanatkan

untuk meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan ekosistem esensial

sebagai sistem penyangga kehidupan melalui program konservasi

keanekaragaman hayati dan perlindungan.

Menjawab Instruksi Presiden RI tersebut, BBKSDA Jawa Barat telah

menginisiasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial di tiga lokasi,

sebagaimana terlihat pada Tabel 5 berikut ini.

20

Tabel 3. Kawasan Ekosistem Esensial lingkup BBKSDA Jabar

No.Nama Kawasan

EELokasi Potensi EE

Luas(Ha)

1 Mangrove BulakSetra

Desa BabakanKec. PangandaranKab. Pangandaran

HutanMangrove danhutan pantai

17

2 Pelestarian PenyuBatu Hiu

Desa CiliangKec. ParigiKab. Pangandaran

Hutan Pantai,panjang pantai 70Km dengan lebar50 m

7

3 Karst CukangTaneuh

Desa Batukaras danDesa KertayasaKec. CijulangKab. Pangandaran

Hutan Pantai yangberada di LahanKarst

52

Berbagai upaya untuk membangun dan mengelola kawasan

ekosistem esensial ini telah dilakukan bersama dengan stakeholders, terutama

Pemerintah Daerah setempat. Beberapa jenis kegiatan yang telah

dilaksanakan dari awal sampai saat ini antara lain:

Identifikasi, Inventarisasi dan Validasi data Ekosistem;

Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial;

Penyusunan Kesepakatan Pengelolaan Ekosistem Esensial;

Pembentukan Forum;

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Essensial;

Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Essensial;

Bantuan Biaya Pemeliharaan Sarana Penangkaran dan pakan tukik;

Penyusuanan Rencana Aksi Pengelolaan Eksosistem Esensial di Kab.

Pangandaran.

Pada akhirnya, pengelolaan ekosistem esensial harus menjadi concern

semua pihak, utamanya pemerintah daerah setempat karena ekosistem

esensial yang telah ditunjuk berada di luar kawasan konservasi. Namun

demikian, sinergi dengan Kementerian Kehutanan cq BBKSDA Jawa Barat perlu

terus ditingkatkan, khususnya dalam menjalankan Rencana Aksi Pengelolaan

Eksosistem Esensial di Kab. Pangandaran untuk mendukung terwujudnya

21

ekosistem esensial sebagai sistem penyangga kehidupan sebagaimana

diamanatkan oleh Intruksi Presiden RI No 3 Tahun 2010.

Walaupun pada tahun 2014 tidak tersedia anggaran untuk sasaran ini

(karena mengalami penghematan), dengan melihat proses yang sudah

berjalan dengan baik dan concern dari semua pihak, maka target yang telah

dibebankan pada sasaran kedua ini sebesar 2% dapat tercapai. Dengan

demikian, persentase pencapaian sasaran untuk kegiatan ini adalah 100%.

Sasaran 3. Pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi meningkat 6%

Fungsi kawasan konservasi sebagai perlindungan perlindungan sistem

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya, saat ini menghadapi ancaman yang sangat

serius. Betapa tidak, hutan konservasi yang merupakan benteng terakhir

hutan di Indonesia, ternyata belum lepas dari berbagai aktivitas ilegal seperti

perambahan, pembalakan liar, perburuan satwa liar, dan sebagainya.

Kondisi masyarakat sekitar kawasan konservasi yang pada umumnya

adalah petani tradisional dengan beberapa karakteristik seperti lemah dari sisi

ekonomi, pengetahuan, keterampilan, serta memiliki akses terbatas terhadap

permodalan, informasi, dan teknologi semakin menempatkan kawasan

konservasi pada posisi yang sulit. Masih tingginya tingkat ketergantungan

masyarakat terhadap kawasan konservasi menyebabkan masyarakat kerap

kali melakukan interaksi negatif dengan kawasan konservasi untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka. Sebagai contoh, sebagian masyarakat

menggunakan kawasan konservasi sebagai area bercocok tanam, mengambil

kayu sebagai bahan bakar dan bahan bangunan, ataupun menebang kayu

hanya untuk kegiatan berladang. Jika kegiatan tersebut tidak dihentikan, akan

semakin memperparah kerusakan kawasan konservasi.

22

Menjawab kondisi masyarakat tersebut di atas, BBKSDA Jawa Barat

telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan membentuk Model Desa

Konservasi dengan Grand Design baru. Dalam hal ini MDK dijadikan sebagai

instrumen dalam penanganan permasalahan kawasan konservasi melalui

pendekatan sosial. Hal ini dikarenakan pendekatan yang bersifat represif

dirasakan belum dapat mengatasi permasalahan kawasan secara optimal.

Pada tahun 2013, melalui proyek ICWRMIP (hibah dari Asian

Development Bank) berhasil dibentuk 12 MDK yang masing-masing memiliki

Master Plan untuk rencana kegiatan kelompok lima tahun kedepan (termasuk

di dalamnya kegiatan usaha ekonomi produktif) dan masing-masing diberikan

bantuan modal sebesar Rp100.000.000,-. Masing-masing desa juga

mendapatkan pendampingan dari para fasilitator desa serta berbagai jenis

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pada tahun 2014, sesuai dengan komitmen dari ADB, melalui proyek

ICWRMIP akan diberikan modal tahap kedua sebesar Rp75.000.000,- kepada

masing-masing desa. Sebelum bantuan tersebut diberikan, telah dilakukan

monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan MDK

berlangsung ditinjau dari aspek administrasi, teknis, maupun kelembagaan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hanya ada 10 (sepuluh) desa yang

masih layak untuk diberikan bantuan modal lebih lanjut. Sementara 1 (satu)

desa menolak bantuan yang akan diberikan dan 1 (satu) desa dianggap tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap kawasan (sehingga tidak diberi bantuan

tahap kedua). Sepuluh MDK yang mendapatkan bantuan tahap kedua, juga

mendapatkan pendampingan dari fasilitator desa serta bimbingan teknis dari

BBKSDA Jawa Barat. Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan MDK ini

sebesar Rp1.625.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.151.845.000,-

(70,88%).

23

Selain itu, melalui anggaran yang berasal dari APBN telah dibentuk

sebanyak 6 (enam) MDK. Keenam MDK ini juga dibimbing untuk menyusun

master plan serta menjalani beberapa pelatihan untuk menguatkan

kelembagaan dan kemampuan teknis mereka. Seperti halnya MDK yang

dibentuk dari proyek ICWRMIP, keenam MDK ini juga mendapatkan bantuan

modal sebesar Rp45.000.000,-.

Melalui anggaran yang berasal dari APBN, juga telah dilakukan

monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada

peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampak kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan. Monev mengacu pada

Instrumen Pendapatan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

yang diterbitkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.

Dalam petunjuk tersebut, jumlah desa yang dijadikan sampel minimal

sebanyak 1 (satu) desa. Namun demikian, BBKSDA Jawa Barat mencoba untuk

menggali pendapatan masyarakat di 12 (dua belas) desa yang telah diberikan

bantuan modal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua desa yang dimonev

dapat tergambarkan peningkatan penghasilannya. Hal ini dikarenakan

beberapa usaha produktif di beberapa desa belum berjalan sebagaimana

mestinya. Sementara beberapa desa sudah dapat diukur peningkatan

penghasilannya sebagaimana terlihat pada Tabel 4 berikut ini.

24

Tabel 4. Hasil Monev Pendapatan Masyarakat

No Nama Desa MDKPopulasi(Orang)

JumlahKK

Rata-RataPendapatan

(Rp)

PeningkatanPendapatan

(Rp)

PersentasePeningkatan

(%)

1 Tanjungwangi 5.602 1.629 970.000 79.250 8,2

2 Jayagiri 18.701 4.683 1.826.000 92.875 5,1

3 Pasanggrahan 2.334 666 1.352.000 120.000 8,9

4 Sakambang 1.630 485 1.425.000 96.000 6,74

Rerata 1.393.250 97.031,25 6,96

Ket: Rerata yang ditampilkan merupakan rerata kelompok

Berdasarkan Tabel 4 di atas, rata-rata pendapatan meningkat sebesar

Rp97.031 atau meningkat sebesar 6,96%. Peningkatan pendapatan sebesar

6,96% tersebut dicapai melalui usaha produktif yang telah dijalankan oleh

anggota kelompok MDK. Sebagai contoh, kelompok MDK Pasanggrahan telah

berhasil meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha pembuatan gula

aren. Sedangkan di Desa Sakambang, anggota kelompok menekuni usaha

pembuatan kerajinan dari bambu.

Dengan melihat hasil monev tersebut yang menunjukkan bahwa

pendapatan masyarakat meningkat sebesar 6,96%, maka target sebesar 6%

terlampaui. Dengan demikian, capaian untuk sasaran ini sebesar 116%.

Adapun total anggaran yang tersedia untuk sasaran ini sebesar

Rp2.232.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.733.495.000,- (77,64%).

Sasaran 4. Populasi jenis terancam punah meningkat sesuai ketersediaanhabitat sebesar 0,6%

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang tak ternilai

harganya. Indonesia dikenal sebagai negara Biodiversity karena memiliki

potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi ini salah satunya dapat

25

dilihat di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang memiliki flora dan fauna khas

bahkan beberapa jenis endemik. Namun sampai saat ini ketersediaan data

base kawasan dalam hal potensi flora dan fauna masih sangat kurang. Hampir

seluruh kawasan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Banten belum memiliki

data mengenai potensi flora dan fauna yang terbaru (up to date).

Pada tahun 2014, telah dilakukan beberapa jenis kegiatan untuk

mengungkap potensi flora dan fauna serta pembinaan habitat satwa yang

berada di kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jawa Barat, yaitu:

1. Monitoring potensi owa jawa di CA Gunung Tilu, CA Leuweung Sancang, dan

CA Burangrang;

2. Monitoring potensi elang jawa di CA/TWA Tangkuban Parahu, CA/TWA

Kamojang, dan SM Gunung Sawal;

3. Identifikasi home range elang jawa di TWA Talaga Warna;

4. Pembinaan Habitat Penyu di SM. Cikepuh, SM. Sindang Kerta dan TWA. Pulau

Sangiang;

5. Fasilitasi Pelestarian Penyu di Pantai Batu Hiu.

Adapun alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan tersebut adalah

sebesar Rp271.930.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.264.630.000,-

(97,32%) .

Penghitungan peningkatan populasi satwaliar terancam punah yang

menjadi indikator kinerja BBKSDA Jawa Barat difokuskan pada jenis Owa jawa

(Hylobatesh moloch) di CA Gunung Tilu dan Elang jawa (Spizaetus bartelsii) di

CA/TWA Talaga Warna. Berikut jumlah populasi jenis tersebut tahun 2010-

2014 seperti dapat terlihat pada Tabel 5 berikut ini.

26

Tabel 5. Estimasi Populasi Owa Jawa dan Elang Jawa Tahun 2010-2014

Jenis Satwa 2010 2011 2012 2013 2014

Owa jawa di CA Gunung Tilu 25 16 26 26 31

Elang jawa di CA/TWA TalagaWarna

8 23 20 20 20

Apabila dibandingkan dengan tahun awal 2010, pada tahun 2014

populasi owa jawa naik sebesar 24%. Sedangkan populasi elang jawa pada

tahun 2014 telah mengalami peningkatan sebesar lebih dari 100%

dibandingkan tahun 2010, walaupun mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun 2011. Dengan demikian, persentase pencapaian sasaran adalah

sebesar 150% dengan serapan anggaran sebesar 97,32%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari terpantau

serta terjaganya kawasan tersebut sehingga masih dapat memberikan daya

dukung yang optimal bagi perkembangan populasi kedua jenis satwa

terancam punah tersebut.

Sasaran 5. Penangkaran dan pemanfaatan keanekaragaman hayati meningkatsebesar 1%

Keberhasilan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya tidak terlepas dari bagaimana mengendalikan cara-cara

pemanfaatannya untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber

daya genetik dan ekosistemnya. Dalam memanfaatkan TSL harus selalu

memegang prinsip menghindari bahaya kepunahan atau menghindari

penurunan potensi pertumbuhan populasinya atara lain melalui kegiatan

penangkaran.

Kegiatan penangkaran sebagai salah satu upaya pemanfaatan TSL

merupakan kegiatan perbanyakan melalui pengembangbiakan dan

pembesaran TSL dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Untuk

27

mewujudkan peningkatan pemanfaatan dan penangkaran keanekaragaman

hayati secara lestari, beberapa kegiatan berikut ini telah dilakukan, yaitu:

1. Pembinaan teknis penangkaran TSL;

2. Workshop penangkaran TSL;

3. Pembinaan teknis pengedar TSL;

4. Pengelolaan demplot penangkaran penyu semi alamiah di SM Cikepuh dan

SM Sindangkerta;

5. Penanganan gangguan satwa liar.

Anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dialokasikan

sebesar Rp346.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp344.330.000,- (99,24%).

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, utamanya pembinaan teknis

penangkaran dan pembinaan teknis pengedar TSL telah memberikan

pengaruh signifikan terhadap perkembangan penangkar yang terdaftar di

BBKSDA Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada trend peningkatan jumlah

penangkar dari tahun ke tahun seperti dapat terlihat pada Gambar 2 berikut

ini.

Berdasarkan Gambar 2 tersebut di atas, terjadi peningkatan jumlah

penangkar dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebanyak 19 penangkar atau

28

sebesar 18%. Dengan demikian, target peningkatan jumlah penangkar sebesar

1% berhasil terlampaui sehingga capaian realisasi sasaran sebesar 150%

dengan serapan anggaran sebesar 99,24%.

Sasaran 6. Kasus tindak pidana kehutanan tahun berjalan dapat terselesaikansebesar 15%

Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengamanan di

dalam maupun di luar kawasan konservasi, BBKSDA Jawa Barat melaksanakan

berbagai jenis kegiatan di antaranya:

1. Pengumpulan bahan dan keterangan;

2. Kegiatan intelejen;

3. Operasi pengamanan kawasan;

4. Pemeliharaan sarana prasarana pengamanan hutan;

5. Penyelesaian kasus tindak pidana bidang kehutanan;

6. Koordinasi pengamanan hutan lingkup BBKSDA Jawa Barat;

7. Penyusunan rencana penanganan perambahan.

Kegiatan operasi pengamanan ini dilaksanakan oleh Bidang

Wilayah/Seksi Wilayah dan disupervisi oleh Bidang Teknis KSDA, baik berupa

operasi rutin, gabungan maupun operasi intelejen. Keseluruhan kegiatan yang

berkaitan dengan pengamanan serta penyelesaian kasus tindak pidana

kehutanan mendapat porsi anggaran pada tahun 2014 sebesar

Rp1.588.260.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.292.035.000,-

(82,42%).

Selama tahun 2014 BBKSDA Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan

intelejen di wilayah kerja yang meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Disamping itu juga dilaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan

29

(pulbaket) dari kegiatan operasi intelijen dan hasil pengecekan di lapangan.

Kegiatan Operasi Intelejen dan Pulbaket dilaksanakan antara lain di CA Gunung

Simpang, CA Takokak, CA/TWA Patengan, CA Gunung Jagat, dan beberapa

lokasi eksitu. Dari kegiatan tersebut dapat diperoleh bukti-bukti kejahatan

kehutanan dan diharapkan dapat menggiring para pelaku kejahatan

kehutanan ke Pengadilan.

Berdasarkan register perkara TIPIHUT tahun 2014 tercatat ada 11

(sebelas) kasus tindak pidana kehutanan terdiri atas 5 (lima) kasus pencurian

kayu, 1 (satu) kasus pencurian kulit kayu sulibra, 3 (tiga) kasus illegal trading

TSL, dan 2 (dua) kasus pembakaran hutan. Kondisi penyelesaian kasus tahun

2014 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Penanganan Kasus Pelanggaran Kehutanan Tahun 2014

No.Jenis

PelanggaranJumlahKasus

Kondisi Saat Ini

Penyelidikan/Penyidikan

P21 Vonis

1 Illegal logging 5 1 3 1

2 Illegal trading 3 - 1 2

3 Pencurian kulit kayu 1 - 1 -

4 Pembakaran hutan 2 2 - -

JUMLAH 11 3 5 3

Berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas, dari 11 (sebelas) kasus yang

ditangani, 3 (tiga) kasus sampai pada tahap vonis, 5 (lima) kasus sudah pada

tahap P21, dan 3 (tiga) kasus masih dalam penyelidikan. Jika yang menjadi

acuan penyelesaian kasus adalah kasus yang sudah pada tahap P21 dan vonis,

artinya ada 8 (delapan) kasus atau 72,7% kasus tahun berjalan yang berhasil

diselesaikan. Jumlah ini melebihi target yang direncanakan, yaitu 15%

sehingga realisasi sasaran mencapai 150% dengan serapan anggaran sebesar

82,42%.

30

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di antaranya dikarenakan

semakin aktif dan profesionalnya para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

pada BBKSDA Jawa Barat dalam melakukan penyidikan suatu kasus. Di

samping itu, koordinasi yang intens dengan pihak kepolisian dan kejaksaan

setempat juga menjadi faktor lain yang menyebabkan tercapainya sasaran ini.

Sasaran 7. Tunggakan kasus tindak pidana kehutanan dapat terselesaikansebesar 5%

Proses penegakan hukum dalam hal ini penyelesaian kasus

merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian SDA Hayati dan

Ekosistemnya. Berbagai kegiatan operasi pengamanan yang dilakukan tidak

akan berarti banyak jika proses hukum selanjutnya tidak tertangani dengan

baik. Namun demikian, tidak semua kasus yang ada dapat tertangani

seluruhnya sehingga ada beberapa kasus yang tertunggak untuk diselesaikan

pada tahun berikutnya. Adapun kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk

penyelesaian tunggakan kasus tindak pidana kehutanan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran 7.

Berdasarkan register perkara TIPIHUT tahun 2014 tercatat ada 3 (tiga)

tunggakan kasus tahun 2013. Dari 3 (tiga) tunggakan kasus tesebut, yang

berhasil diselesaikan sampai vonis sebanyak 1 (satu) kasus atau sebesar 33,3%.

Jumlah ini melebihi target yang direncanakan, yaitu 5% sehingga persen

pencapaian sasaran mencapai 150%.

Sasaran 8. Terselesaikannya kasus perambahan hutan konservasi sebesar 4%

Masalah perambahan di dalam kawasan konservasi memang masih

sering terjadi. Ada beberapa faktor yang dapat memicu maraknya Ilegal mining

(penambangan liar) dan perambahan hutan, yaitu faktor ekonomi dan sosial

masyarakat, serta oleh kebijakan pemekaran wilayah yang kurang menghitung

31

daya dukung kawasan. Hal ini tentu saja akan membuat tekanan terhadap

hutan semakin berat. Akibatnya hutan Indonesia tidak terkecuali kawasan

konservasi semakin mengalami kerusakan dan dialihfungsikan.

Lemahnya pengawasan serta kurang tegasnya penegakan hukum

kehutanan diduga juga menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan

perambahan ini. Untuk itu BBKSDA Jawa Barat berkomitmen untuk mengatasi

segala permasalahan hukum terkait perambahan. Adapun jenis kegiatan dan

anggaran yang digunakan untuk penyelesaian kasus perambahan hutan

konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan

anggaran untuk mencapai sasaran 7.

Berdasarkan data yang ada, pada awal tahun 2014 tercatat ada sekitar

1.723,68 ha kawasan yang menjadi lokasi perambahan. Namun demikian,

pada akhir tahun 2014 sebanyak 88,42 ha atau 5,1% berhasil diselesaikan.

Persentase penurunan luasan perambahan ternyata melebihi target awal yang

ditetapkan, yaitu sebesar 4% sehingga realisasi sasaran mencapai 130%.

Sasaran 9. Menurunnya kawasan hutan konservasi yang terbakar sebesar 10%

Menurunnya kebakaran hutan adalah sasaran yang harus dicapai,

keberhasilan dalam pengendalian kebakaran hutan merupakan keberhasilan

konservasi yang paling penting. Kawasan konservasi yang sering terjadi

kebakaran hutan adalah kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa

Cikepuh, CA Bojonglarang Jayanti, CA. Kamojang dan TB. Masigit Kareumbi.

Untuk mencapai target menurunnya luas kawasan hutan konservasi

yang terbakar, pada tahun 2014 BBKSDA Jawa Barat melaksanakan beberapa

kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi teknis pengendalian kebakaran hutan;

2. Pelatihan fisik dan peningkatan daya tahan tubuh;

32

3. Pembinaan masyarakat peduli api;

4. Pemeliharaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;

5. Posko siaga kebakaran hutan;

6. Pelaksanaan apel siaga kebakaran hutan;

7. Monitoring hotspot;

8. Koordinasi dengan para pihak;

9. Sosialisasi pengurangan resiko bahaya kebakaran hutan;

10. Operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan;

11. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan.

Adapun Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan sebesar Rp900.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp800.900.000,- (88,99%).

Tabel 7 dan Gambar 3 berikut ini memperlihatkan luas kebakaran

hutan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 7. Data Kejadian Kebakaran Hutan Tahun 2011 s/d 2014 di KawasanKonservasi Lingkup BBKSDA Jawa Barat

No. Nama KawasanLuas Kawasan yang Terbakar (Ha)

2011 2012 2013 2014

1 CA Bojonglarang Jayanti 11,39 26 - -

2 CA Leuweung Sancang 5,98 23 3 -

3 CA Cibanteng - 150 23 15,5

4 CA Rawa Danau - 600 - -

5 SM Cikepuh 861,49 717 214,7 76,1

6 TWA Papandayan - 50 - -

7 TWA Kamojang 75 - - -

8 TWA Gunung Guntur - 94,5 - 200

33

9 TB Masigit Kareumbi 94 65,5 - 11,97

10 TWA Gunung Tampomas - - 1,5 -

TOTAL 1.068,86 1.726 242,2 303,57

Berdasarkan Gambar 3 di atas, luas kawasan yang terbakar antara

2011 – 2014 berfluktuasi. Namun demikian, tampak jelas bahwa peningkatan

luas kawasan yang terbakar secara signifikan terjadi pada tahun 2012, dari

semula 1.068 ha pada tahun 2012 menjadi 1.726 pada tahun 2012. Kondisi

sebaliknya terjadi pada tahun 2013, dengan kawasan yang terbakar hanya

seluas 242 ha, menurun sebanyak 1.483,8 ha dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, luas kawasan yang terbakar kembali meningkat

sebesar 61,37 ha. Di sisi lain, target pada tahun 2014 adalah menurunnya luas

kebakaran hutan sebanyak 10% dari tahun 2013. Dengan melihat kondisi

tersebut, maka target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai sehingga

realisasi capaian sasaran 0%.

Ketidakberhasilan dalam upaya menurunkan luas kawasan yang

terbakar disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

34

belum optimalnya sistem deteksi dini kebakaran hutan;

lokasi kebakaran hutan yang relatif sulit dijangkau dan diperparah dengan

kurangnya ketersediaan air;

musim kemarau yang lebih lama dibandingkan dengan tahun 2013.

Sasaran 10. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam yang diikuti denganpeningkatan PNBP sebesar 20%

Kegiatan pariwisata alam memiliki prospek besar di dalam

memberikan income bagi negara, baik melalui pengeluaran/belanja para

wisatawan maupun penerimaan langsung dari karcis masuk, pungutan Izin

Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam

(PUPA). Penerimaan secara langsung dari kegiatan pariwisata alam tersebut

merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu

penerimaan negara yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan namun

masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai salah satu sumber PNBP bidang PHKA, kegiatan pariwisata

alam layak untuk mendapatkan perhatian. Untuk itu, pada tahun 2014

beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan PNBP dari

pariwisata alam, di antaranya:

1. Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Alam;

2. Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam oleh Pemegang IPPA;

3. Rapat Koordinasi Wisata Alam;

4. Peningkatan Pelayanan Pengunjung Pada Hari Raya dan Hari Libur Nasional;

5. Identifikasi Potensi Wisata di TWA Tampomas;

6. Penatausahaan karcis masuk TWA;

7. Pembinaan petugas pengelola PNBP;

35

8. Peningkatan pengelolaan PNBP;

9. Pengembangan sarpras khusus wisata alam.

Adapun jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk melaksanakan

kegiatan tersebut di atas sebesar Rp1.284.875.000,- dengan realisasi sebesar

Rp1.235.647.100,- (96,17%). Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014

dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan adalah meningkatnya jumlah

PNBP sebesar 20% dari tahun 2013. Gambar 4 berikut ini memperlihatkan

jumlah PNBP mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas, dalam rentang waktu 2011 –

2013 jumlah PNBP terlihat relatif stagnan. Pada periode tersebut, PNBP

mengalami peningkatan namun sangat tidak signifikan. Tidak mengherankan

jika pada periode tersebut realisasi sasaran tidak tercapai karena

peningkatannya di bawah 5%.

Kenaikan secara drastis justru terjadi pada tahun 2014. PNBP yang

semula berjumlah Rp6.558.617.750,- pada tahun 2013, meningkat menjadi

36

13.731.984.000,- pada tahun 2014 atau mengalami lonjakan sebesar 109%.

Tentunya, kenaikan ini jauh melampaui target kenaikan PNBP yang telah

ditetapkan, yaitu sebesar 20%. Dengan kondisi tersebut, maka realisasi

pencapaian sasaran sebesar 150% dengan realisasi anggaran sebesar 96,17%.

Tercapainya sasaran peningkatan PNBP dari kegiatan wisata alam

tidak terlepas dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014

tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada

Kementerian Kehutanan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Di dalam PP No. 12

Tahun 2014 ini, terdapat beberapa revisi terhadap harga karcis masuk ke

dalam kawasan konservasi.

Penetapan rayon pada kawasan TWA lingkup BBKSDA Jawa Barat juga

mengalami perubahan. Sebelumnya, seluruh kawasan TWA lingkup BBKSDA

Jawa Barat berada pada rayon I dengan harga harga karcis masuk sebesar

Rp2.000/orang/hari. Saat ini, seluruh TWA termasuk rayon III dengan harga

tiket masuk sebesar Rp5.000/orang/hari, kecuali TWA Pangandaran dan TB

Masigit Kareumbi yang masuk ke rayon II dengan tiket masuk sebesar Rp

10.000/orang/hari.

Dengan adanya peningkatan harga karcis, perubahan rayonisasi, serta

peningkatan jumlah pengunjung, maka sangat wajar terjadi peningkatan PNBP

dari kegiatan wisata alam di TWA Lingkup BBKSDA Jawa Barat pada tahun 2014

secara fenomenal dan jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran 11. Meningkatnya peran serta Kader Konservasi, Kelompok PecintaAlam, dan Kelompok Swadaya Masyarakat sebesar 2%

Kader konservasi dan Kelompok Pecinta Alam merupakan salah satu

mitra BBKSDA Jawa Barat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kader

37

konservasi dan Kelompok Pecinta Alam merupakan generasi muda yang

diharapkan dapat memiliki pemahaman mengenai konservasi sehingga dapat

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal pelestarian

lingkungan.

Kader konservasi dan Kelompok Pecinta Alam lebih jauh lagi

diharapkan menjadi agen perubah yang dapat menularkan pengetahuan

tentang pentingnya menjaga kelestarian alam kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki

kesadartahuan tentang pentingnya konservasi bagi masa depan generasi yang

akan datang.

Kegiatan yang biasanya dilaksanakan terkait dengan kader konservasi,

kelompok pecinta alam, dan kelompok swadaya masyarakat antara lain:

Pembinaan kader konservasi dan pecinta alam;

Fasilitasi kader konservasi dan pecinta alam pada kegiatan Gempala Tk.

Nasional;

Dukungan operasional tenaga penyuluh;

Evaluasi peran serta kader konservasi dan pecinta alam.

Namun demikian, pada tahun 2014 beberapa kegiatan tersebut di

atas tidak dapat dilaksanakan seperti pembinaan kader dan pecinta alam

(karena mengalami penghematan) serta fasilitasi kader konservasi pada

kegiatan Gempala Tk. Nasional (karena anggaran turun di akhir tahun).

Sementara untuk evaluasi peran serta kadeer konservasi dan pecinta alam

tetap dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam

menilai kader konservasi dan pecinta alam terbaik di tingkat provinsi.

Dikarenakan mengalami penghematan, anggaran untuk kegiatan hanya

berjumlah Rp20.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.240.000,- (63,96%).

38

Terlepas dari itu semua, peran para kader konservasi dalam turut

serta membangun kawasan konservasi semakin meningkat. Tercatat ada 6

(enam) orang kader konservasi yang tergabung dalam FK3I terlibat secara aktif

di dalam pengembangan Model Desa Konservasi sebagai fasilitator. Peran

mereka sangat krusial dalam membimbing dan membina masyarakat,

terutama dalam menguatkan kelembagaan MDK. Di samping itu, ada pula 2

(dua) orang anggota KPA Pajar Rimbawana yang secara aktif memberikan

pendidikan konservasi dan lingkungan kepada masyarakat, terutama anak

sekolah dengan mendirikan semacam taman bacaan konservasi dan

memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, selama tahun 2014, peran

serta kader konservasi mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari jumlah 360

orang, yaitu sekitar 8 orang. Peningkatan ini melebihi target yang ditetapkan

yaitu 2%, sehingga persen pencapaian sasaran mencapai 110% dengan

realisasi anggaran sebesar 63,96%.

Keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah

dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat, di antaranya:

Hampir setiap tahun BBKSDA Jawa Barat senantiasa melaksanakan kegiatan

pembinaan kader konservasi dan pecinta alam;

Pelibatan kader konservasi di dalam even-even yang dilaksanakan oleh

BBKSDA Jawa Barat;

Adanya motivasi berupa penetapan Kader Konservasi dan Pecinta Alam terbaik

lingkup BBKSDA Jawa Barat setiap tahunnya.

Sasaran 12. Meningkatnya pengembangan promosi, informasi dan jasalingkungan sebanyak 1 Kegiatan

BBKSDA Jawa Barat mengelola sebanyak 50 kawasan konservasi yang

39

tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tentunya, masing-masing kawasan

konservasi memiliki potensi dan karakteristik tersendiri, baik berupa flora,

fauna, maupun ekosistemnya.

Potensi yang dimiliki oleh masing-masing kawasan sudah selayaknya

disebarluaskan agar masyarakat secara luas mengetahui bahwa kawasan

konservasi di samping memiliki fungsi yang penting sebagai perlindungan

sistem penyangga kehidupan, juga memiliki pesona dan keindahan alam

tersendiri sehingga dapat menggugah masyarakat untuk bangga dan turut

melestarikannya. Oleh karena itu, pengembangan promosi, informasi dan jasa

lingkungan dalam pengelolaan kawasan konservasi diperlukan.

Beberapa kegiatan terkait dengan promosi dan informasi yang

dilaksanakan pada tahun 2014 di antaranya:

Kegiatan pameran promosi wisata alam tingkat nasional;

Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

Adapun anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp308.435.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp249.800.000,- (80,99%).

Diharapkan melalui penyebaran informasi tersebut, dapat

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kawasan

konservasi. Di samping itu, kunjungan masyarakat ke kawasan konservasi,

khususnya taman wisata alam dapat meningkat dari tahun ke tahun. Kegiatan

penyebaran informasi dan promosi dapat dilaksanakan sehingga capaian

sasarannya sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 80,99%.

Sasaran 13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dengan klasifikasi lengkap

BBKSDA Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen

Kehutanan yang wilayah pengelolaannya meliputi Provinsi Jawa Barat dan

Banten. Kelembagaan BBKSDA Jawa Barat secara lengkap terdiri dari :

40

1. Bagian Tata Usaha, berkedudukan di Bandung

2. Bidang Teknis KSDA, berkedudukan di Bandung

3. Bidang Wilayah I s/d III, berkedudukan di Bogor, Soreang, Ciamis.

4. Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan & Kerjasama, Sub Bagian Data,

Evlap & Humas, berkedudukan di Bandung

5. Seksi Pemanfaatan & Pelayanan, Seksi Perlindungan, Pengawetan dan

Perpetaan, berkedudukan di Bandung

6. Seksi Konservasi Wilayah I s/d VI, berkedudukan di Serang, Bogor, Soreang,

Purwakarta, Garut dan Tasikmalaya.

Dengan adanya implementasi Resort Based Management (RBM), pada

tahun 2013 telah ditetapkan 21 resort pengelolaan wilayah yang tersebar di

setiap seksi konservasi wilayah.

Sumber daya manusia (PNS, Honorer, Pegawai Harian) yang tersedia

untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BBKSDA Jawa

Barat per Desember 2014 adalah sebanyak 287 orang. Sampai dengan akhir

tahun 2014 semua gaji, tunjangan dan honor sudah dibagikan kepada seluruh

pegawai lingkup BBKSDA Jawa Barat.

Pada tahun 2014 PNS lingkup BBKSDA Jawa Barat juga menerima gaji

ke-13 dan kenaikan gaji sebesar 6%. Pemberian gaji ke-13 dan kenaikan gaji ini

dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya

hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun

Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima

Pensiun/Tunjangan. Di samping itu, PNS BBKSDA Jawa Barat juga

mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan yang diembannya.

41

Pada tahun 2014 juga telah dibangun berbagai sarana dan prasarana

dalam rangka menunjang tupoksi di antaranya adalah:

1. Pengadaan komputer, 10 unit;

2. Pengadaan printer, 10 unit;

3. Pengadaan perlengkapan pos terpadu di CA Rawa Danau, 1 Paket;

4. Pengadaan perlengkapan meubelair kantor balai, 1 paket;

5. Pembangunan Dapur untuk Kantor Resor Pulau Sangiang, 1 paket;

6. Pemagaran dan Penataan Landscape Rumah Dinas SKW V di Garut, 1 paket;

7. Pembuatan Pos Jaga di CA. Junghuhn, 1 paket.

Total anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian

sasaran ini sebesar Rp19.804.598.000,- dengan realisasi sebesar

Rp18.954.235.573,- (95,70%). Jumlah anggaran yang besar bisa dipahami

mengingat di dalamnya termasuk gaji dan honor pegawai, pemeliharaan

kendaraan dan bangunan, serta pengadaan/ pembangunan sarana prasarana

penunjang tupoksi.

Dengan melihat semakin baiknya kelengkapan kelembagaan BBKSDA

Jawa Barat, maka sasaran berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dengan

klasifikasi lengkap telah teralisasi sehingga capaian sasaran ini sebesar 100%

dengan realisasi anggaran sebesar 93,21%.

Sasaran 14. Tersusunnya program dan anggaran serta laporan evaluasi dankeuangan

Dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Kerja (RO/RK, RKT dan

RKAKL) serta Rencana Strategis 2010-2014 merupakan dokumen yang

mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi BBKSDA Jawa Barat sebagai

42

pengelola kawasan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dengan

perencanaan yang matang maka pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan

lancar.

Sementara itu, dokumen Data Informasi dan Evaluasi yang meliputi

Laporan Tahunan, Statistika, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) merupakan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan

yang telah dilaksanakan. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi

dan peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, pada

tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan berikut ini:

1. Penyusunan Laporan Keuangan & Barang Tingkat Satuan Kerja;

2. Penyusunan Laporan Keuangan & Barang Tingkat Wilayah;

3. Penyusunan Laporan BMN;

4. Penyusunan Laporan SPIP;

5. Pembinaan persuratan dan kearsipan;

6. Penyusunan Renstra 2015 – 2019;

7. Penyusunan Rencana Operasional/Petunjuk Operasional;

8. Penyusunan RKA-KL Tahun 2015;

9. Penyusunan RENJA Tahun 2015;

10. Dukungan pengelolaan barang milik negara;

11. Dukungan pelaksanaan sistem pengendalian intern satuan kerja;

12. Penyusunan laporan tahunan 2013;

13. Penyusunan statististik tahun 2013;

14. Penyusunan LAKIP tahun 2013;

43

15. Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014.

Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian

sasaran ini adalah sebesar Rp417.334.000,- dengan realisasi sebesar

Rp368.095.000,- (88,21%).

Dengan melihat bahwa seluruh output yang diharapkan dapat

tercapai dengan baik, maka sasaran telah dapat dicapai sebesar 100% dengan

realisasi anggaran sebesar 88,21%.

Sasaran 15. Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Fungsional POLHUT, PEH,dan Penyuluh Kehutanan

Meningkatnya profesionalisme tenaga fungsional POLHUT, PEH, dan

Penyuluh Kehutanan mutlak diperlukan dalam pengelolaan kawasan. Sebagai

ujung tombak pengelolaan kawasan di lapangan, tenaga fungsional wajib

memiliki profesionalisme dan keahlian yang terus ditingkatkan melalui

kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, dan penugasan. Masing-masing

kelompok jabatan fungsional tersebut memiliki koordinator dan wakil untuk

memudahkan dalam pengorganisasian.

Pada tahun 2014, ada beberapa jenis pelatihan yang diikuti oleh

pegawai BBKSDA Jawa Barat di antaranya adalah inhouse training aplikasi

database RBM, diklatpim II, diklatpim III, dan diklatpim IV. Pelatihanpelatihan

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para pejabat

fungsional dalam mengelola kawasan konservasi. Khusus untuk Polhut, telah

diselenggarakan Latihan Menembak untuk meningkatkan kemampuan

menggunakan senjata para pejabat fungsional Polhut sebagai bekal dalam

melaksanakan Tupoksi di lapangan. Di samping itu, guna meningkatkan

motivasi seluruh pegawai BBKSDA Jawa Barat dalam menjalankan tupoksinya

masing-masing, telah diselenggarakan pembinaan pegawai di Pangandaran.

Pegawai BBKSDA Jawa Barat juga ada yang pada saat ini sedang

44

melaksanakan Tugas Belajar. Tercatat sedikitnya 4 (empat) orang pegawai

BBKSDA Jawa Barat yang saat ini sedang menempuh pendidikan jenjang strata

2 (S2), baik di dalam maupun luar negeri. Tentunya hal tersebut merupakan

satu keuntungan tersendiri bagi organisasi BBKSDA Jawa Barat karena akan

memiliki lebih banyak pegawai dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.

Guna mendukung peningkatan profesionalisme pegawai, khususnya

tenaga fungsional di BBKSDA Jawa Barat, juga telah dilaksanakan kegiatan

pemutakhiran data pegawai serta bimbingan teknis penyusunan Dupak dan

penilaian Dupak jabatan fungsional. Adapun anggaran untuk keseluruhan

kegiatan tersebut sebesar Rp130.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp130.500.000,- (99,72%).

Mengingat banyaknya pelatihan dalam rangka peningkatan

kemampuan dan profesionalisme pejabat fungsional, maka sasaran ini telah

tercapai 100% sehingga persen pencapaian sasaran mencapai 100% dengan

realisasi anggaran 99,72%.

B. PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Prognosis Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan

bidang PHKA pada BBKSDA Jawa Barat Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 8. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2015 Program Konservasi

Sumber daya Alam dan Ekosistem

Kode Uraian Satuan Target Prediksi

029.05.08 Program Konservasi Sumber Daya Alamdan Ekosistem - -

2305 Pengelolaan Konservasi Sumber DayaAlam - -

2305.994 Layanan Perkantoran BulanLayanan

3 3

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan - -

002 Penyelenggaraan Operasional danPemeliharaan Perkantoran

- -

45


5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati - -

5425.002 Jumlah KPHK pada kawasan konservasinon taman nasional yang terbentukdan beroperasi

KPHK 1 1

5425.002.001 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASIBERBASIS KPH

- -

011 INVENTARISASI POTENSI KAWASANKONSERVASI TERKAIT PENGELOLAANKPHK

- -

012 PENYUSUNAN DOKUMEN PENATAANBLOK KPHK GUNTUR - PAPANDAYAN - -

013 PENGUATAN KAPASITAS DALAMPENGELOLAAN KPHK

- -

014 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANAPENGELOLAAN KPHK

- -

015 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASIPENGELOLAN KAWASAN

- -

018 MONITORING, EVALUASI, KOORDINASIDAN SUPERVISI PENGELOLAAN KPHKGUNTUR-PAPANDAYAN

- -

5425.003 Jumlah dokumen perencanaanpengelolaan kawasan konservasi yangtersusun dan mendapat pengesahan

Dokumen 9 9

012 PENYUSUNAN DAN REVIU RENCANAPENGELOLAAN 3 LOKASI - -

013 PENATAAN BLOK PENGELOLANKAWASAN 3 LOKASI

- -

014 PENYUSUNAN DESAIN TAPAK 3KAWASAN

- -

5425.004 Luas kawasan konservasi yangterdegradasi yang dipulihkan kondisiekosistemnya (termasuk penyelesaiankonflik pemanfaatan lahan di dalamkawasan konservasi)

Hektar 100 100

5425.004.001 DOKUMEN RP RHL - -

011 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANALOKASI PEMULIHAN EKOSISTEM - -

012 PENGUATAN KAPASITAS SDM DALAMRANGKA PEMULIHAN EKOSISTEM - -

013 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASIDAS CITARUM - -

014 KOORDINASI, KONSULTASI, PEMBINAANKE WILAYAH KERJA - -

5425.005 Jumlah desa di daerah penyanggakawasan konservasi yang dibinaselama 5 tahun

Desa6 6

46


011 PEMBINAAN DAERAH PENYANGGAKAWASAN KONSERVASI - -

012 MONITORING DAN VELAUASIPENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA - -

013 IIDENTIFIKASI POTENSI SUMBER DAYAALAM DAN EKONOMI DESA - -

5425.011 Presentase peningkatan populasi 25spesies satwa terancam punahprioritas (sesuai The IUCN Red List ofThreatened Species) dari baseline datatahun 2013

Persen2 2

011 INVENTARISASI DAN PEMETAANSEBARAN SATWA LIAR

- -

012 PEMBINAAN HABITAT SATWA LIAR - -

013 PEMBINAAN POPULASI SATWA LIAR - -

014 MONITORING POTENSI SATWA LIAR - -

015 PEMBINAAN DAN KOORDINASIPENGAWETAN JENISKEANEKARAGAMAN HAYATI

- -

016 KOORDINASI DAN KONSULTASI - -

017 PEMBETUKAN UNIT KHUSUSPENANGANAN KONFLIK SATWA DANMANUSIA

- -

5425.012 Jumlah penambahan jenis satwa liardan tumbuhan alam yangdikembangbiakan pada lembagakonservasi dari baseline tahun 2013

Spesies 2 2

011 PEMBINAAN LEMBAGA KONSERVASI- -

5425.013 Jumlah sertifikasi penangkar yangmelakukan pengedaran satwa liar dantumbuhan alam ke luar negeri

Unit1 1

011 BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGAWASANKEGIATAN PENANGKARAN - -

012 SOSIALISASI PERIJINAN PENANGKARANDAN PEMANFAATAN TSL HASILPENANGKARAN

- -

5425.015 Besaran PNBP dari hasil pemanfaatansatwa liar dan tumbuhan alam[Base Line]

Milyar1 1

011 BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGAWASANPEREDARAN TSL - -

012 SOSIALISASI REGULASI PEMANFAATANTSL - -

013 PENYUSUNAN DATABASEPEMANFAATAN - -

47


5425.020 Jumlah kunjungan wisatawan nusantarake kawasan konservasi selama 5 tahun[Base Line]

Orang1.750.000 1.750.000

011 KOORDINASI DAN KONSULTASI- -

013 MONITORING DAN EVALUASIPENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM - -

016 PEMELIHARAAN BANGUNANPENUNJANG WISATA - -

017 PENINGKATAN KAPASTIAS SDMPENGELOLA WISATA DAN PNBP - -

018 ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGANPARIWISATA ALAM - -

019 PENYEBARAN INFORMASI DANPROMOSI - -

020 PEMBUATAN MATERI PENDUKUNGPROMOSI WISATA ALAM (Revisi antarProgram)

- -

5425.021 Peningkatan pemanfaatan energi airdari kawasan konservasi untukkeperluan mini/micro hydro powerplant

Unit 1 1

011 IDENTIFIKASI PEMANFAATAN POTENSIPESUMBER DAYA AIR DI KAWASANKONSERVASI DI TWA. PAPANDAYAN,TWA. TANGKUBAN PERAHU, TWA.TAMPOMAS DAN SM. GUNUNG SAWAL

- -

012 SOSIALISASI PERATURANPERUNDANGAN PEMANFAATAN AIR - -

013 KOORDINASI DAN KONSULTASI- -

5425.022 Jumlah Kader Konservasi (KK),Kelompok Pecinta Alam (KPA),Kelompok SwaddayaMasyarakat/Kelompok Profesi(KSM/KP) yang berstatus aktif

Orang 250 250

5425.022.001 Jumlah Kader Konservasi, KelompokPecinta Alam, Kelompo SwadayaMasyarakat dan Kel. Profesi yang dibina

- -

015 KEMAH BAKTI KADER KONSERVASI - -

017 PEMBINAAN KADERKONSERVASI/KPA/KSM/KP

- -

5425.028 Jumlah kasus tipihut yang diselesaikanper tahun

Kasus 22

5425.028.001 PENANGANAN KASUS BARU TINDAKPIDANA KEHUTANAN

- -

012 OPERASI YUSTISI - -

013 PENGUMPULAN BAHAN DANKETERANGAN

- -

48


5425.029 Jumlah pelaksanaan kegiatanpengamanan dan penindakan terhadapgangguan dan ancaman bidangkehutanan

Provinsi 1 1

5425.029.001 LOKASI PELAKSANAAN PENGAMANANDAN PENINDAKAN

- -

012 OPERASI PENGAMANAN HUTAN - -

014 KOORDINASI DAN KONSULTASIPENGAMANAN HUTAN

- -

016 PEMELIHARAAN SARANA PRASARANAPENGAMANAN HUTAN

- -

5425.030 Jumlah sumberdaya manusia di bidangperlindungan dan pengamanan hutanyang ditingkatkan kapasitasnya

Orang 90 90

5425.030.001 BIMBINGAN TEKNIS POLISI KEHUTANANDAN TPHL

- -

011 BIMBINGAN TEKNIS POLISI KEHUTANANDAN TPHL

- -

5425.030.002 PELATIHAN MENEMBAK - -

012 PELATIHAN MENEMBAK - -

5425.032 Persentasi penurunan luas kebakaranhutan dan lahan di Pulau Sumatera,Kalimantan dan Sulawesi dari toleransimaksimal tahun 2014

Persen 5 5

5425.032.001 Penurunan Luasan KSA, KPA dan TBterbakar di Prov. Wil. Kerja BBKSDAJabar

- -

012 PENGEMBANGAN SARANA PRASANAPENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

- -

013 PRA-PEMADAMAN - -

014 PEMADAMAN DAN PENANGANANPASCA KEBAKARAN HUTAN

- -

015 MONITORING, EVALUASI DANPELAPORAN PEMADAMAN DANPENANGANAN PASCA KEBAKARANHUTAN

- -

5425.034 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAdan Ekosistem minimal 77,00 (A) ditahun 2019

Poin 70 70

011 PROGRAM DAN ANGGARAN - -

012 EVALUASI PELAPORAN - -

013 DATA, INFORMASI DAN HUMAS - -

014 KERJASAMA DAN KEMITRAAN - -

015 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - -

016 ADMINISTRASI KEUANGAN - -

017 KETATAUSAHAAN DAN UMUM - -

49


018 PERLENGKAPAN - -

5425.994 Layanan Perkantoran BulanLayanan 12 12

5425.994.001 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI - -

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan - -

5425.994.002 OPERASIONAL PERKANTORAN DANPEMELIHARAAN

- -

002 Penyelenggaraan Operasional danPemeliharaan Perkantoran - -

5425.996 Perangkat Pengolah Data danKomunikasi[Base Line]

Unit58 58

011 PENGADAAN PERAKAT PENGOLAHDATA DAN KOMUNIKASI PENUNJANGPETUGAS PNBP DAN PERLENGKAPANPUSAT INFORMASI

- -

012 PERANGKAT PENGOLAH DATA DANKOMUNIKASI PERLENGKAPAN RUANGRAPAT KANTOR DAN RUANGPERENCANAAN KANTOR BBKSDA JAWABARAT

- -

5425.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit287 287

5425.997.001 PERALATAN PENUNJANG PROMSIWISATA ALAM - -

011 PERALATAN PENDUKUNG PENGELOLANKAWASAN DAN PROMOSI WISATAALAM (Revisi Antar Program)

- -

5425.997.002 Fasilitas perkantoran- -

011 PENGADAAN PERALATAN PENUNJANGPENGEMBANGAN WISATA ALAM - -

5425.998 Gedung/Bangunan M2250 250

011 RENOVASI BANGUNAN - -

012 RENOVASI BANGUNAN PENUNJANGWISATA ALAM

- -

50

Tabel 9. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2015 Program Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE URAIAN Satuan Target Prediksi

029.10.12 Program Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan

- -

5431 Penanganan Tindak Pidana LingkunganHidup dan Kehutanan

- -

5431.002 Persentase penyelesaian tindak pidanalingkungan hidup sampai dengan P21sebesar 5% per tahun dari jumlah kasusyang terjadi[Base Line]

Persen 1 1

011 PENGUMPULAN BAHAN DANKETERANGAN

- -

012 OPERASI YUSTISI - -

5431.003 Jumlah kasus yang ditangani melaluitindakan represif terhadap pelaku Tipihutper tahun

Kasus 6 6

011 OPERASI PENGAMANAN HUTANFUNGSIONAL

- -

012 OPERASI GABUNGAN - -

013 KOORDINASI, KONSULTASI DANSUPERVISI KEGIATAN PENGAMANANHUTAN

- -

014 PENYEBARLUASAN INFORMASIPENGAMANAN HUTAN

- -

015 PATROLI PENGAMANAN KAWASANBERSAMA MASYARAKAT MITRA POLHUT

- -

016 ADMINISTRASI PENGELOLAANKEUANGAN

- -

5431.004 Persentase barang bukti yang ditanganisesuai dengan jumlah kasus yangditangani

Persen 1 1

011 PENANGANAN BARANG BUKTI - -

5431.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 110 110

011 PENGADAAN PERALATAN PENGOLAHDATA DAN INFORMASI PENUNJANGPENGAMANAN

- -

5431.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 42 42

011 FASILITAS PERKANTORAN PENUNJANGPENGAMANAN KAWASAN

- -

51

Tabel 10. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2015 Program Program PengendalianPerubahan Iklim

KODE URAIAN Satuan Target Prediksi

029.11.13 Program Pengendalian Perubahan Iklim

5450 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

5450.001 Persentasi penurunan jumlah hotspotpada kawasan hutan non-konservasi, danlahan di Pulau Sumatera, Kalimantan danSulawesi dari batas toleransi maksimumjumlah hotspot sebesar 32.323 HSmenjadi 29.091

Persen 1 1

011 DETEKSI DAN PERINGATAN DINI

012 PENYADARTAHUAN DAN PROMOSIPENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

013 KOORDINASI DAN SUPERVISI KEGIATANPENCEGAHAN DAN PENGENDALIANKEBAKARAN HUTAN

014 OPERASIONAL PENGELOLAAN KEGIATANPENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

52

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2016

A. RENCANA KERJA

Pada tahun 2016 sasaran yang harus dicapai BBKSDA Jawa Barat

mengacu pada Indikator Kinerja 3 Direktorat Jenderal Lingkup Kemneterian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

Tabel 11 . Indikator Kinerja dan Komponen Kegiatan Pencapaian Kinerja ProgramKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KODE PROGRAM/KEGIATAN/IKK/KOMPONEN TARGET

PERKIRAANBIAYA

Rp.

029.05.08 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMDAN EKOSISTEM

- 38.937.589.000

5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati - 38.937.589.000

5425.035 Dokumen perencanaan penataan kawasankonservasi[Base Line]

1 Dokumen 91.175.000

013 Penataan Blok Pengelolan Kawasan 1 Lokasi - 91.175.000

5425.036 Rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsikawasan konservasi[Base Line]

2 Unit 61.680.000

052 Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan - 51.680.000

053 Koordinasi Dan Konsultasi - 10.000.000

5425.037 Data Dan Informasi Kawasan Konservasi[BaseLine]

1 Paket Data 173.520.000

054 Pengelolaan Data Dan Informasi - 158.520.000


5425.039 Kerjasama pembangunan strategis dankerjasama penguatan fungsi kawasan konservasi

1 PKS 27.770.000

051 Monitoring Kerjasama Pembangunan Strategis - 27.770.000

5425.040 Kawasan konservasi yang ditingkatkanefektivitas pengelolaannya hingga memperolehnilai METT minimal 70 point

3 Unit 447.380.000

051 Self Asismen METT - 64.990.000

052 Pengembangan Sarana Prasarana PengelolaanKawasan

- 258.000.000

053 Koordinasi Dan Konsultasi PelaksananPengelolaan Kawasan

- 124.390.000

5425.041 Dokumen perencanaan pengelolaan kawasankonservasi[Base Line]

1 Dokumen 67.595.000

051 Penyusunan Rencana Pengelolaan - 67.595.000

5425.042 Kawasan konservasi terdegradasi yangdipulihkan kondisi ekosistemnya

100 Ha 1.909.417.000

051 Penyusunan Dokumen RencanaTahunan/Rencana Pemulihan Ekosistem

- 37.535.000

53


PERKIRAANBIAYA

Rp.

052 Penanaman Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem - 371.882.000

053 Pengelolaan Kawasan Konservasi Hulu DASCitarum

- 1.500.000.000

5425.043 Desa di daerah penyangga kawasan konservasiyang dibina

3 Desa 266.445.000

051 Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat - 152.070.000

052 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat - 20.550.000

053 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan RKTKelompok Desa Konservasi Daerah Penyangga

- 22.245.000

054 Koordinasi Dan Konsultasi Pengelolaan DaerahPenyangga

- 71.580.000

5425.044 KPHK pada Kawasan Konservasi Non TamanNasional Yang Beroperasi

3 Unit 805.960.000

051 Operasional Pengembangan Kphk Guntur-Papandayan

- 150.200.000

052 Koordinasi Dan Konsultasi Pengelolaan KPHKGuntur-Papandayan

- 55.700.000

051 Inventarisasi Potensi Kawasan KonservasiTerkait Pengelolaan KPHK

- 28.920.000

052 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHKSimpang-Tilu dan Burangrang-TangkubanPerahu

- 113.880.000

053 Operasional Pengembangan KPHK Simpang-TiluDan Tangkuban Perahu Burangrang

- 345.860.000

054 Koordinasi Dan Konsultasi Pengelolaan KPHKSimpang -Tilu dan Burangrang- TangkubanPerahu

- 111.400.000

5425.045 Pelaksanaan kegiatan perlindungan danpengamanan kawasan konservasi

2 Provinsi 780.428.000

051 Patroli Pengamanan Kawasan - 250.860.000

052 Koordinasi Pengamanan Hutan - 76.500.000

053 Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - 334.428.000

054 Deteksi Dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan - 69.140.000


5425.046 Peningkatan populasi 25 jenis satwa terancampunah prioritas

4 % 601.775.000

051 Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran TumbuhanDan Satwa Liar

- 28.780.000

052 Monitoring Populasi Satwa Liar - 81.750.000

053 Pembinaan Habitat Satwa Liar - 29.875.000

054 Pembinaan Populasi Satwa Liar - 209.430.000

055 Evakuasi Satwa Liar - 251.940.000

5425.047 Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhanalam yang dikembangbiakkan pada lembagakonservasi

1 Spesies 49.370.000

051 Pembinaan Dan Koordiinasi - 49.370.000

54


PERKIRAANBIAYA

Rp.

5425.048 PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dantumbuhan alam[Base Line]

319 Juta Rupiah 296.800.000

051 Pertimbangan Teknis Penyusunan HargaPatokan

- 46.980.000

052 Bimbingan Teknis Dan Supervisi - 83.990.000

053 Pembinaan dan Koordinasi - 150.830.000

055 Koordinasi dan Konsultasi - 15.000.000

5425.052 Kunjungan wisatawan nusantara ke kawasankonservasi[Base Line]

1.600.000

Orang 1.195.860.000

051 Analisis Kebutuhan Pengembangan PariwisataAlam

- 551.620.000

052 Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam - 118.245.000

053 Informasi, Promosi, Dan Pemasaran PotensiObyek Wisata Alam

- 451.700.000

054 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam - 74.295.000

5425.053 Unit usaha pemanfaatan pariwisata alam dikawasan konservasi[Base Line]

10 Unit 131.265.000

051 Penyusunan Desain Tapak - 59.020.000

052 Bimbingan Teknis Dan Supervi IUPSWA danIUPJWA

- 30.350.000

053 Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA - 41.895.000

5425.056 Kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panasbumi yang beroperasi di kawasan konservasi

1 Unit 15.270.000

051 Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi - 15.270.000

5425.057 Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam(KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif

90 Orang 278.453.000

051 Pembinaan Kader Konservasi - 178.680.000

054 Pembinaan Dan Koordinasi AktivitasKK/KPA/KSM/KP

- 36.330.000

055 Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka PKAWana Lestari

- 63.443.000

5425.058 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA danEkosistem[Base Line]

70 Poin1.460.537.000

051 Program Dan Anggaraan - 207.800.000

052 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan - 286.260.000

053 Data, Informasi Dan Humas - 80.150.000

054 Kerjasama Kemitraan - 48.275.000

055 Administrasi Kepegawaian - 171.620.000

056 Administrasi Keuangan - 94.560.000

057 Ketatausahaan Dan Umum - 130.272.000

058 Perlengkapan - 441.600.000

5425.994 Layanan Perkantoran 12 BulanLayanan

27.467.589.000

001 Gaji dan Tunjangan - 24.992.589.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran

-2.475.000.000

55


PERKIRAANBIAYA

Rp.

5425.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 8 Unit 77.800.000

051 Peralatan Penunjang Pengolah Data danKomunikasi

-77.800.000

5425.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 230 Unit 311.500.000

051 Fasilitas Perkantoran - 311.500.000

5425.998 Gedung/Bangunan 100 M2 2.420.000.000

051 Pembangunan Bangunan PendukungPengelolaan KAWASAN

-150.000.000

052 Pembangunan Bangunan Penunjang WisataAlam

-2.270.000.000

Tabel 12 . Indikator Kinerja dan Komponen Kegiatan Pencapaian Kinerja ProgramPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan


PERKIRAANBIAYA

Rp.

029.10.12 PROGRAM PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN -

2.483.496.000

5431 PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN -

2.483.496.000

5431.002 Persentase penyelesaian tindak pidanalingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi

1 Persen 493.040.000

051 Pengumpulan Bahan dan Keterangan 149.840.000

052 Operasi Yustisi - 343.200.000

5431.003 Jumlah kasus yang ditangani melalui tindakanrepresif terhadap pelaku Tipihut per tahun

12 Kasus 1.905.796.000

051 operasi pengamanan hutan fungsional - 175.570.000

052 Operasi Gabungan - 375.120.000

053 Koordinasi, Konsultasi dan Supervisi KegiatanPengamanan Hutan

- 467.768.000

054 Operasional Pemeliharaan Sarana PrasaranaPengamanan

- 355.940.000

055 Patroli Pengamanan Kawasan BersamaMasyarakat Mitra POLHUT

- 175.200.000

056 Dukungan Pengeloaan Program PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 186.758.000

057 Pelatihan Menembak - 169.440.000

5431.004 Persentase barang bukti yang ditangani sesuaidengan jumlah kasus yang ditangani

1 Persen 84.660.000

051 Penanganan Barang Bukti - 84.660.000

56

Tabel 13 . Indikator Kinerja dan Komponen Kegiatan Pencapaian Kinerja ProgramPengendalian Perubahan Iklim


PERKIRAANBIAYA

Rp.

029.11.13 PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHANIKLIM

- 400.000.000

5450 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DANLAHAN -

400.000.000

5450.001 Persentasi penurunan jumlah hotspot padakawasan hutan non-konservasi, dan lahandi Pulau Sumatera, Kalimantan danSulawesi dari batas toleransi maksimumjumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi29.09

4Persen 215.530.000

051 Peningkatan Sistem KemintraanPencegahan dan Pengendalian Kebakaranhutan

-139.280.000

A Rapat Kerja Pengendalian Kebakaran Hutantk. Provinsi -

69.180.000

B Koordinasi para pihak dalam rangkapencegahan karhhutla tk, operasional -

44.000.000

C Ssosialisasi Pencegahan Karhutla PadaSekolah (usia dini) -

26.100.000

052 Perencanaan Strategi Dan KetatausahaanDalkarhutla

- 76.250.000

A Pengelolaan Keuangan ProgramPengendalian Perubahan Iklim -

60.030.000

B Perencanaan dan Evaluasi ProgramPengendalian perubahan iklim -

16.220.000

5450.002 Persentase penurunan luas kebakaranhutan non konservasi, dan lahan di pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi daribatas toleransi maksimum luas kebakaranhutan dan lahan seluas 498.736 Ha

4Persen 184.470.000

052 Deteksi Dini - 6.270.000

A Pengolahan Data Informasi MonitoringHotspot -

6.270.000

053 Pemadaman Lanjutan Dan PenangananPasca karhutla -

178.200.000

A Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan-

178.200.000

B. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian

sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan

57

analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan

formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk

melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja

dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan

tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan

pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

ܥ ൌ �

�ͳͲͲ�Ψݔ�

dimana,

C : Tingkat capaian target kinerja

R : Realisasi capaian target kinerja

T : Target kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukan semakin

rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

ܥ ൌ �െ ሺ െ ሻ

�ͳͲͲ�Ψݔ�

dimana,

C : Tingkat capaian target kinerja

R : Realisasi capaian target kinerja

T : Target kinerja

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat

tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan

pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat

menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari BBKSDA Jawa Barat.

58

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan BBKSDA Jawa Barat

pada tahun 2016, sebagaimana pagu indikatif tahun 2016, direncanakan

sebesar Rp.41.821.085.000- (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua

Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berasal terdiri dari:

No Nama Program Jumlah

1 Program Konservasi Sumber daya Alam danEkosistem

38.937.589.000

2 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan kehutanan

2.483.496.000

3 Program Pengendalian Perubahan Iklim 400.000.000

Jumlah 41.821.085.000

Alokasi pagu indikatif tersebut direncanakan untuk membiayai gaji

dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional

perkantoran. Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan,

Output, Komponen dan Sub Komponen Kegiatan BBKSDA Jawa Barat lampiran.

59

BAB IV. PENUTUP

Rencana (Renja) Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016 yang disusun

mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2016 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun

2016. Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan kehutanan pada BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016.

Renja ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana

Strategis (Renstra) BBKSDA Jawa Barat, yang hingga saat ini penyusunannya

masih mengacu pada rancangan teknokratik. Walaupun Renstra yang diacu

masih bersifat tentatif, Renja ini tetap merupakan pedoman dan acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016. Namun demikian,

apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya

penyesuaian-penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

maka akan dilakukan penyempurnaan setelah Rencana Strategis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 yang bersifat final.

Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2016,

Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

dokumen Penetapan Kinerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2016. Untuk proses

selanjutnya masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan

kemungkinan akan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari kabinet

yang baru akan terbentuk serta adanya perubahan-perubahan prioritas dalam

APBN Tahun 2016 dan kodisi esksisting regulasi dan kelembagaan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. Hal-hal tersebut perlu

mendapat prioritas dalam penanganannya dengan tetap memperhatikan

prinsip-prinsip relevan, efektif, efisien, fleksibel, dan bermanfaat.

Rencana Kerja Ba 2016 laiBesarKSDAJawaBaratbbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/2.-Renja... · Jl. Gedebage Selatan No. 117 Rancasari Telp/Fax. (022) 7567715

Documents