I.
RUANG TERBUKA HIJAU
bagi kegiatan masyarakat. Berdasarkan tata letaknya, RTH kota bisa berwujud ruang terbuka kawasan pantai ( coastal open space ), dataran banjir sungai (river flood plain ), ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan ( greenways ) dan ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara. Menurut Dinas Tata Kota, RTH kota meliputi ;
Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Di DKI Jakarta, pelaksanaannya dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan pertimbangan departemen, lembaga dan badan pemerintah, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, sesuai ketentuan UU. Tujuannya untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan, menurunkan polusi dan mewujudkan keserasian lingkungan. Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) kota bermanfaat mengisi hijau tumbuhan dan pemanfaatannya
RTH makro, seperti kawasan pertanian,
perikanan, hutan lindung, hutan kota dan landasan pengaman bandar udara.
RTH medium, seperti kawasan area
pertamanan ( city park ), sarana olahraga, pemakaman umum.
RTH mikro, yaitu lahan terbuka yang ada di
setiap kawasan permukiman yang disediakan dalam fasilitas umum seperti taman bermain ( play ground ), taman lingkungan ( community park ) dan lapangan olahraga.
Secara sistem, RTH kota adalah bagian kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang keamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis ( Spreigen, 1965 ). Atau path sebagai jalur pergerakan dan room sebagai tempat istirahat, kegiatan atau tujuan ( Krier, 1975 ). Dapat berbentuk buatan manusia dan alam yang terjadi akibat teknologi, seperti koridor jalan dan pejalan kaki, bangunan tunggal dan majemuk, hutan kota, aliran sungai, dan daerah alamiah yang telah ada sebelumnya. Ringkasnya, totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai sistem orientasi. A. Lingkungan & warga kota, saling menjaga, saling membutuhkan Ruang terbuka penting bagi kesehatan, kesejahteraan, keamanan. Penampilannya dapat menimbulkan semangat dan kebanggaan. Menurut klasifikasinya terbagi atas ; utility open space, green open space, corridor open space, multiuse clasification ( De Chiara, 1982 ). Ruang terbuka kota banyak
menentukan pola bentuk dan tatanan ruang kota untuk tujuan kesehatan, kenyamanan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Secara rinci sistem ruang terbuka kota diuraikan sebagai berikut ;
Ruang terbuka sebagai koridor ( kabel
tegangan tinggi, jaringan pipa, bantaran sungai, jalur kereta api ). Kota, tak hanya kumpulan gedung dan sarana fisik. Kota adalah kesatuan antara lingkungan fisik dan warga kota. Keduanya berinteraksi selama proses berkembangnya kota. Perubahan2 yang bersifat positif akan bermanfaat bagi warga kota. Kebanyakan kota di negara berkembang dibangun dengan latar belakang agraris. Lahan pertanian di perkotaan sudah banyak yang berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Sisanya, merupakan ruang RTH produktif yang menghidupi dan memenuhi sebagian kebutuhan hasil pertanian warga kota. Tanaman meredam suara bising sampai 80 % Penataan RTH yang tepat mampu meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara,
Ruang terbuka terkait produksi ( lahan
kehutanan, pertanian, produksi mineral, sumber air, komersial dan rekreasi ).
Ruang terbuka untuk preservasi sumber
daya alam dan manusia ( rawa untuk habitat tertentu, hutan satwa, bentukan geologi, batu karang, tempat2 bersejarah dan pendidikan )
Ruang terbuka untuk kesehatan dan
kesejahteraan umum ( lahan untuk melindungi kualitas air, ruang penimbunan sampah buangan, ruang untuk memperbaiki kualitas udara, area rekreasi, area untuk menyajikan efek visual yang menarik ( bukit, pegunungan, lembah, danau, pantai ).
menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan. Penelitian Embleton ( 1983 ) menyebutkan, 1 hektar RTH dapat meredam suara 7 desibel per 30 meter jarak dari sumber suara, pada frekuensi kurang dari 1000 CPS. Versi Carpenter ( 1975 ) dapat meredam kebisingan 25-80 %. RTH umumnya didominasi tanaman dan tumbuhan yang banyak berpengaruh pada kualitas udara kota. Tanaman dapat menciptakan iklim mikro, yaitu penurunan suhu sekitar, kelembaban yang cukup, kadar oksigen yang bertambah karena adanya proses asimilasi dan evapotranspirasi dari tanaman. Tanaman juga menyerap ( mengurangi ) karbondioksida di udara hasil kegiatan industri, kendaraan bermotor, dsb. Menurut riset Gerakis, 1 hektar RTH dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk konsumsi
1500 orang per hari. Kota yang baik seyogyanya membuat warga kota sehat dengan kenyamanan dan kualitas lingkungan yang dimilikinya. B. Peranan RTH kota terhadap kelestarian lingkungan : Menunjang tata guna dan pelestarian alam.
Kualitas air menurun dan kian keringnya sumber2 air bawah tanah dapat diperbaiki dengan pengembangan sistem RTH yang terencana, seperti ; recharging basin, recharging sink hole, mengeleminir banjir, perbaikan daerah aliran sungai ( DAS ) dan perluasan area peresapan air.
Menunjang tata guna dan pelestarian tanah.
Penetapan peruntukan yang kurang bijaksana menyebabkan ekosistem terganggu. Pola RTH dalam sistem tata ruang kota dapat digunakan sebagai alat pengendali tata guna tanah secara luas dan dinamis. Pengembangan RTH
dapat memperbaiki kondisi tanah itu sendiri secara alamiah, sehingga perlu diadakan program2 perbaikan tanah kritis, pencegahan erosi, peningkatan kualitas lingkungan ( permukiman, industri, jalur transportasi, dsb ).
kebutuhan bertemu atau berkomunikasi manusia. Wadah yang menampung kegiatan tertentu, secara individu maupun kelompok. Bentuk ruangnya tergantung pola dan susunan massa bangunan. Menurut sifatnya, ruang umum terbagi menjadi : Ruang tertutup umum, terletak dalam Ruang terbuka umum, terletak di luar
Menunjang pelestarian plasma nutfah.
Dengan mengembangkan RTH maka program penghijauan pada ruang2 terbuka kota. Berbagai jenis tanaman yang diterapkan memberi keanekaragaman hayati, sekaligus mengundang satwa liar, terutama burung. Selama ini, mereka jarang ditemui di lingkungan perkotaan. RTH dapat melestarikan keanekaragaman flora, fauna, dalam upaya pelestarian plasma nutfah. C. Ruang publik & ruang terbuka Ruang umum ( publik ) merupakan bagian lingkungan yang berpola, terbentuk karena
bangunan.
bangunan, dipergunakan setiap orang dan multifungsi ( jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dsb ). Ruang terbuka khusus, dimanfaatkan untuk kegiatan terbatas dan keperluan khusus ( taman rumah tinggal, taman lapangan upacara, daerah lapangan terbang, area latihan militer ).
Menurut Ian C.Laurie, ruang terbuka dalam lingkungan alam dan manusia dikelompokkan sbb ; Ruang terbuka sebagai sumber produksi
Ruang terbuka aktif, mempunyai unsur
kegiatan di dalamnya, seperti bermain, berolahraga, jalan2. Ruang ini dapat berupa plaza, lapangan olahraga, tempat bermain anak dan remaja, penghijauan tepi sungai sebagai tempat rekreasi.
( daerah hutan, pertanian, produksi mineral, peternakan, perairan ( reservoir, energi ), daerah perikanan, dsb ).
Ruang terbuka pasif, tak digunakan untuk
berkegiatan, lebih berfungsi ekologis dan pengindah visual, seperti penghijauan tepi jalan, penghijauan bantaran kereta api, sungai, atau daerah alami. Menurut Rob Rimer ( Urban Space ), secara garis besar, ruang terbuka berbentuk ; Memanjang ( koridor ), umumnya memiliki Membulat, umumnya mempunyai batas
Ruang terbuka sebagai perlindungan
terhadap kekayaan sumber alam dan manusia ( cagar alam, cagar budaya, suaka margasatwa, taman nasional, dll ).
Ruang terbuka untuk kesehatan,
kesejahteraan dan kenyamanan ( melindungi kualitas air tanah, pengaturan dan pengelolaan limbah, mempertahankan dan memperbaiki kualitas udara, daerah rekreasi dan taman lingkungan ). Menurut kegiatannya, ruang terbuka terbagi dua ;
batas pada sisinya, seperti jalan, sungai, dsb.
pada sekelilingnya, sepertiA lapangan upacara, area rekreasi, lapangan olahraga.
Menurut sifatnya, ruang terbuka terdiri dari ; Ruang terbuka lingkungan, bersifat umum, Ruang terbuka antar bangunan, terbentuk
Sarana untuk menciptakan kebersihan,
kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
terdapat di suatu lingkungan.
oleh massa bangunan, bersifat umum atau pribadi, tergantung fungsi bangunan. Ruang terbuka, fungsi sosialnya antara lain ;
Fungsi ekologisnya, antara lain ; Penyegaran udara, mempengaruhi dan Menyerap air hujan. Pengendali banjir dan pengatur tata air. Memelihara ekosistem tertentu, melindungi Pelembut arsitektur bangunan.
Tempat bermain dan olahraga Tempat bersosialisasi Tempat peralihan dan menunggu Tempat mendapatkan udara segar. Sarana penghubung antara satu tempat Pembatas di antara massa bangunan. Sarana penelitian, pendidikan dan
memperbaiki iklim mikro.
plasma nutfah
dengan tempat lainnya.
penyuluhan masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
Instruksi Mendagri no.14 tahun 1988, penataan RTH di wilayah perkotaan bertujuan ;
Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan
Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat Sebagai penunjang keindahan ( estetika ).
yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.
hidup satwa burung/ unggas.
Menciptakan keserasian lingkungan alam
Tanaman memiliki bentuk tekstur dan warna yang menarik, yang dapat menunjang keindahan lingkungan.
dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan rakyat. RTH bagi pengembangan kota berperan sbb ; Sebagai alat pengukur iklim amplitudo
Mempertinggi kualitas ruang hidup. Dari
sudut planologi, penghijauan berfungsi sebagai
pengikat dan pemersatu emelen2 bangunan yang ada di sekelilingnya, sehingga tercipta lingkungan yang kompak dan serasi.
( klimatologis ). Penghijauan memperkecil amplitudo variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk.
Penyaring udara kotor ( protektif ). Manfaat RTH di wilayah perkotaan, antara lain ; Memberi kesegaran, kenyamanan, Memberi lingkungan bersih dan sehat bagi Menghasilkan kayu, daun, bunga dan buah.
Penghijauan mencegah pencemaran udara berlebihan oleh asap kendaraan, buangan industri, gas beracun, dll. Asap yang mengambang ke udara, melalui proses kimiawi zat hijau daun dapat mengubah karbondioksida ( CO2 ) menjadi oksigen ( O2 ). Juga zat lemas ( N ) dan sulfur ( S ).
keindahan lingkungan sebagai paru2 kota.
penduduk kota.
Sebagai tempat hidup satwa dan plasma Sebagai resapan air, guna menjaga
Bagi arsitek lanskap yang banyak menangani hubungan antara manusia, alam dan teknologi bahan, tanaman merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan. Elemen lembut selalu berkembang sesuai masa pertumbuhannya, menyebabkan bentuk, tektur, warna dan ukurannya selalu berubah. Tanaman adalah makhluk yang tumbuh dipengaruhi alam dan tempatnya tumbuh. Tata hijau ( planting design ), sangat penting dalam pembentukan ruang luar. Penataan dan perancangannya mencakup ; habitus tanaman, karakter tanaman, fungsi tanaman dan peletakan tanaman. Habitus tanaman adalah tanaman yang dilihat dari segi botanis/ morphologis, sesuai dengan ekologis dan efek visual. Segi botani tanaman, terdiri ;
nutfah.
keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan ( banjir ), menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjamin.
Sirkulasi udara dalam kota. Sebagai tempat sarana dan prasarana
kegiatan rekreasi. Dalam lanskap, tanaman adalah primadona Elemen lanskap terbagi dua ; Elemen keras ( hard material ) ; perkerasan, Elemen lembut ( soft material ) ; tanaman,
bahan statis
air.
Pohon : batang berkayu, percabangan jauh
dari tanah, berakar dalam dan tinggi di atas 3 meter.
Perdu : batang berkayu, percabangan dekat Fungsi tanaman : anti erosi, bising, debu, silau .. and much more Tanaman selain bernilai estetis juga meningkatkan kualitas lingkungan. Berbagai fungsi tanaman dapat dikategorikan sbb : Kontrol pandangan. Tanaman dapat Semak : batang tidak berkayu, percabangan
tanah, berakar dangkal, tinggi 1-3 meter.
dekat tanah, berakar dangkal, tinggi 50-100 cm.
Penutup tanah : batang tidak berkayu, Rerumputan.
berakar dangkal, tinggi 20 a 50 cm.
Segi ekologis, tanaman dilihat dari tempat hidupnya di ; Dataran rendah Dataran tinggi Lereng Gurun Danau Pantai.
menahan silau yang ditimbulkan oleh sinar matahari, lampu jalan, dan sinar lampu kendaraan. Pohon atau perdu yang padat sebaiknya diletakkan di sisi atau median jalan. Di median jalan tol, dilarang menanam pohon, sebaiknya tanaman semak agar sinar lampu kendaraan dari arah berlawanan bisa dikurangi. Peletakan pohon, perdu, semak, ground cover dan rumput dapat menahan pantulan sinar dari perkerasan, hempasan air
hujan dan menahan jatuhnya sinar matahari ke daerah yang membutuhkan keteduhan. Tanaman tinggi diperlukan untuk menghalangi cahaya yang sangat terang. Tanaman rendah untuk menghalangi refleksi dari kaca jendela rumah. Tanaman dapat dipakai sebagai dinding, atap dan lantai ( komponen pembentuk ruang ). Atap dibentuk oleh tajuk pohon yang membentuk kanopi, atau tanaman merambat pada pergola. Lantai bisa dibentuk dari rumput atau penutup tanah ( ground covers ). Pandangan dari arah atau ke arah ruang yang diciptakan, dapat dikendalikan dengan pengaturan tanaman. Tanaman bisa digunakan untuk membatasi pandangan ( ruang pribadi/ privacy space ). Ruang pribadi dibentuk dengan penempatan tanaman pembatas pandangan setinggi 1,5 a 2 meter. Tanaman dapat pula dimanfaatkan untuk menghalangi pandangan terhadap hal2 yang
tidak menyenangkan untuk dilihat, seperti timbunan sampah, tempat pembuangan sampahdan galian tanah.
Pembatas fisik. Tanaman dapat dipakai
sebagai penghalang pergerakan manusia dan hewan, juga mengarahkan pergerakan.
Pengendali iklim. Faktor iklim yang
mempengaruhi kenyamanan manusia adalah suhu, radiasi matahari, angin, kelembaban, suara dan aroma. Tanaman menyerap panas sinar matahari dan memantulkannya, sehingga menurunkan suhu dan iklim mikro. Bayang2 tajuk pohon menciptakan iklim mikro. Tanaman menahan, menyerap dan mengalirkan tiupan angin sehingga menimbulkan iklim mikro. Perhatikan tinggi pohon, bentuk, jenis, kepadatan dan lebar tajuk. Tanaman mengurangi kecepatan angin 40 a 50 %. Tanaman dapat menyerap suara bising di daerah yang membutuhkan ketenangan.
Perhatikan tinggi pohon, lebar tajuk dan komposisi tanaman. Contoh, pada topografi lembah, tanaman Coniferous mereduksi 75 % suara mobil dan 80 % suara truk. Pada topografi datar, tanaman semak mereduksi 75 % suara mobil dan 50 % suara truk. Tanaman sebagai filter, menyaring debu, bau dan memberi udara segar.
tanah 45 derajat ( perhatikan karakter akar dan tanah ).
Habitat satwa. Tanaman menjadi sumber
makanan bagi hewan dan tempat berlindungnya, sehingga secara tidak langsung membantu pelestarian kehidupan satwa.
Nilai estetis. Nilai ini diperoleh dari
perpaduan antara warna ( daun, batang, bunga ), bentuk fisik tanaman ( batang, percabangan, tajuk ), tekstur tanaman, skala dan komposisi tanaman. Nilai estetis tanaman diperoleh dari satu tanaman, sekelompok tanaman sejenis, kombinasi tanaman berbagai jenis atau kombinasi antara tanaman dengan elemen lanskap lainnya. Bayangan tanaman terhadap dinding, lantai, perbedaan bentuknya saat tertiup angin dan bergulirnya waktu, bisa terlihat indah. Tanaman yang diletakkan pada tepi atau sekeliling kolam, bayangannya akan tercermin di air ( refleksi ) menghasilkan
Pencegah erosi. Pembentukan muka
tanah, pemotongan dan penambahan muka tanah ( cut and fill ), penggalian tanah untuk danau buatan bisa menimbulkan efek negatif pada lahan. Tanah menjadi rapuh dan mudah tererosi oleh air hujan dan hembusan angin kencang. Akar tanaman dapat mengikat tanah sehingga menjadi kokoh dan tahan terhadap pukulan air hujan serta tiupan angin. Juga menahan air hujan yang jatuh secara tidak langsung ke permukaan tanah. Untuk jenis tanaman merambat, maksimal kemiringan
pemandangan menarik. Keindahan itu meningkatkan kualitas lingkungan. II.PENDEKATAN TERBUKA FUNGSINYA b. Pendekatan ini didasarkan pada bentuk-bentuk fungsi yang dapat diberikan oleh ruang terbuka hijau terhadap perbaikan atau dan peningkatan upaya KEBUTUHAN HIJAU RUANG
terbuka hijau dipandang memiliki daya dukung terhadap keberlangsungan lingkungannya. Dalam hal ini ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan binaan manusia minimal sebesar 30%. Pengendalian Gas Berbahaya dari
BERDASARKAN
Kendaraan Bermotor Gas-gas yang dikeluarkan kesehatan oleh
kualitas
lingkungan,
dalam
kendaraan bermotor sebagai gas buangan bersifat menurunkan manusia (dan makhluk hidup lainnya), tertama yang
mempertahankan kualitas yang baik. a. Daya Dukung Ekosistem Perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau dilandasi pemikiran bahwa ruang terbuka hijau tersebut merupakan komponen alam, yang berperan menjaga keberlanjutan proses di dalam ekosistemnya. Oleh karena itu ruang
berbahaya sekali adalah dari golongan Nox, CO, dan SO2. Diharapkan ruang terbuka hijau mampu mengendalikan tersebut, keganasan meskipun gas-gas berbahaya
ruang terbuka hijau sendiri dapat menjadi sasaran kerusakan oleh gas tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan
adalah mengadakan dan mengatur susunan ruang terbuka hijau dengan gas-gas komponen berbahaya. vegetasi di dalamnya yang mampu menjerat maupun menyerap Penelitian yang telah dilakukan di Indonesia (oleh Dr. Nizar Nasrullah) telah menunjukkan keragaman pohon dan kaitannya kemampuan tanaman dengan berbagai jenis dalam untuk merambat kemampuan
dalam vegetasi dengan menyerap gas CO2, lalu membentuk gas oksigen. CO2adalah jenis gas buangan kendaraan bermotor yang berbahaya lainnya, sedangkan gas oksigen adalah gas yang diperlukan bagi kegiatan pernafasan ruang manusia. hijau Dengan selain menambah hijau demikian mampu suplai dalam ini terbuka
mengatasi gas berbahaya dari kendaraan bermotor, kebutuhan sekaligus ruang gas oksigen yang diperlukan manusia. Besarnya terbuka karbon mengendalikan dioksida
menjerat dan menyerap gas-gas berbahaya tersebut. Perkiraan kebutuhan akan jenis vegetasi tergantung kendaraan, jumlahnya. Sifat terbuka dari hijau vegetasi yang di dalam ruang adalah aktifitas c. sesuai pada serta dengan jenis susunan maksud dan jenis ini dan jumlah
ditentukan berdasarkan target minimal yang dapat dilakukannya untuk mengatasi gas karbon dioksida dari sejumlah kendaraan dari berbagai jenis kendaraan di kawasan perkotaan tertentu. Pengamanan Lingkungan Hidrologis
diunggulkan
kemampuannya
melakukan
fotosintesis, yaitu proses metabolisme di
-
Kemampuan
vegetasi
dalam
ruang
terjadinya
korosi/
penggaraman
pada
terbuka hijau dapat dijadikan alasan akan kebutuhan keberadaan ruang terbuka hijau tersebut. Dengan baik, akan lebih sistem perakaran yang kemampuan d.
benda-benda tertentu. Pengendalian Suhu Udara Perkotaan Dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan evapo-transpirasi, maka vegetasi dalam ruang terbuka hijau dapat menurunkan tingkat suhu udara perkotaan. Dalam skala yang lebih luas lagi, ruang terbuka hijau menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan heat island atau pulau panas, yaitu gejala meningkatnya suhu udara di pusat-pusat perkotaan dibandingkan dengan kawasan di sekitarnya. Tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau untuk suatu kawasan perkotaan bergantung pada suatu nilai indeks, yang merupakan
menjamin
vegetasi mempertahankan keberadaan air tanah. Dengan semakin meningkatnya areal penutupan oleh bangunan dan perkerasan, akan mempersempit keberadaan dan ruang gerak sistem perakaran yang diharapkan, sehingga berakibat pada semakin terbatasnya ketersediaan air tanah. Dengan semakin tingginya kemampuan vegetasi dalam meningkatkan ketersediaan air tanah, maka secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya peristiwa intrusi air laut ke dalam sistem hidrologis yang ada, yang dapat menyebabkan kerugian berupa penurunan kualitas air minum dan
fungsi regresi linier dari persentase luas penutupan ruang terbuka hijau terhadap penurunan suhu udara. Jika suhu udara yang ditargetkan telah ditetapkan, maka melalui indeks tersebut akan dapat diketahui luas penutupan ruang terbuka hijau minimum yang harus dipenuhi. Namun yang harus dicari terlebih dahulu adalah nilai dari indeks itu sendiri. e. Pengendalian Kawasan Perkotaan Keadaan panas suatu lansekap Thermoscape di
menunjukan struktur panas yang rendah, sedangkan bangunan, permukiman, paving, dan panas konstruksi yang bangunan dengan tinggi. lainnya struktur dengan kenyamanan Guna merupakan komponen
Perimbangan
antara komponen-komponen akan yang menentukan dirasakan kualitas oleh maka struktur
struktur panas rendah dan tinggi tersebut manusia.
mencapai keadaan yang diinginkan oleh manusia, komponenpanas yang komponen dengan
rendah (vegetasi dalam ruang terbuka hijau) merupakan kunci utama pengendali kualitas thermoscape yang diharapkan. Keadaan struktur panas komponen-komponen dalam suatu keadaan thermoscape ini dapat diukur dengan merah. mempergunakan kamera infra (thermoscpe) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau. Kondisi Thermoscape ini tergantung pada komposisi dari komponenkomponen vegetasi penyusunnya. merupakan Komponen yang komponen
-
Keadaan panas suatu ruang lansekap yang dirasakan oleh manusia merupakan indikator keadaan keadaan penting yang struktur dalam menilai suatu struktur panas yang ada. Guna memperoleh ideal, panas maka yang diperlukan dirasakan
-
Fungsi difokuskan pencegahan
ruang pada
terbuka dua
hijau
dalam :
mengendalikan bahaya lingkungan terutama aspek penting bahaya kebakaran dan
perlindungan dari keadaan darurat berupa gempa bumi. Ruang terbuka hijau dengan komponen penyusun kebakaran vegetasi utamanya secara berupa vegetasi mampu mencegah menjalarnya luapan api efektif, dikarenakan air yang mengandung
nyaman oleh manusia. Dengan demikian, terdapat suatu korelasi antara komponenkomponen penyusun struktur panas dalam suatu keadaan thermoscape tertentu, dan rasa panas oleh manusia. Secara umum dinyatakan bahwa komponen-komponen dengan struktur panas rendah dirasakan lebih nyaman dibandingkan dengan struktur panas yang lebih tinggi.
menghambat sulutan api dari sekitarnya. Demikian juga dalam menghadapi resiko gempa bumi yang kuat dan mendadak, ruang terbuka hijau merupakan tempat yang aman dari bahaya runtuhan oleh struktur
f.
Pengendalian
Bahaya-Bahaya
bangunan. Dengan demikian, ruang terbuka hijau perlu diadakan dan dibangun
Lingkungan
ditempat-tempat strategis di tengah-tengah lingkungan permukiman. III. PENDEKATAN KEBUTUHAN RUANG
Pola Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Beberapa Kota Besar Pola pengembangan ruang terbuka hijau di
TERBUKA HIJAU BERDASARKAN FUNGSINYA Pendekatan ini didasarkan atas satu atau lebih manfaat yang dapat diperoleh oleh pengguna, terutama di kawasan perkotaan. Secara umum manfaat yang membangun manusia. a. b. c. Peningkatan lingkungan Penciptaan susunan ruang vista Penciptaan lingkungan. ruang bagi pendidikan kesehatan dan kesegaran diinginkan kesehatan adalah dan berupa rohani
berbagai kota memiliki keragaman penanganan yang disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah, pola hidup masyarakat, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Berikut akan diuraikan beberapa kasus
perolehan kondisi dan atau suasana yang sifatnya jasmani
pengembangan ruang terbuka hijau kota sebagai bahan komparasi untuk memperoleh masukan yang komprehensif mengenai rumusan bentuk pengaturan yang akan dihasilkan. IV. RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG Pembangunan yang cukup pesat di kota Semarang akhir-akhir ini telah membawa konsekwensi logis dan dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini
mulai terancam. Padahal kita semua tahu bahwa ruang terbuka hijau menjadi space atau area penyangga sebuah lingkungan. Disamping sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau juga sangat penting untuk menjaga iklim di suatu daerah. Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang dari hari ke hari semakin menyempit saja, artinya ruang terbuka hijau (RTH) terus berkurang dan berada di bawah ambang batas persyaratan bagi sebuah pembangunan kota berkelanjutan (30 % dari luas kota). Sungguh sangat ironis sekali jika melihat kondisi saat ini. Jika diruntut faktor utama penyebab terjadinya alih fungsi RTH pada area persawahan, tamantaman kota dan lapangan terbuka sebagai contoh yang terjadi di wilayah Semarang Timur yang berdekatan dengan lokasi masjid Agung Jateng ke non-RTH, disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran stakeholder, baik pemerintah, perencana, maupun masyarakat sendiri terhadap pentingnya RTH di kawasan perkotaan dan sekitarnya(hinterland). Sehingga areal RTH yang telah ditetapkan dalam rancangan kawasan perkotaan (urban design) menjadi beralih fungsi.
Di samping itu tidak adanya kejelasan sistem informasi geografi tentang penataan RTH, telah meyebabkan banyak RTH yang beralih fungsi baik untuk kawasan komersial maupun kawasan hunian yang mengesampingkan ruang terbuka hijau. Yang pada akhirnya ini sering menimbulkan konflik-konflik peruntukan ruang yang cukup dilematis antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Tetapi ujung-ujungnya yang menjadi korban dan penggusuran dengan berbagai alasan klise, lagi-lagi adalah relungrelung alami (niches) berupa ruang terbuka hijau (area persawahan, lapangan terbuka dan tamantaman kota) yang berubah menjadi tempat hunian baru.
V. PETA RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. 6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. 7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang kepemilikan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah. 8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. 9. Penataan RTH adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau (RTH).
10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/ blok peruntukkan. 11. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan antara ruang terbuka hijau pada setiap persil/kavling/blok peruntukkan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan. 12. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as-jalan. 13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat, di wilayah perkotaan, baik milik negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 15. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitannya dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan tersebut. 20. Badan adalah Badan Usaha, yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan 16. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu diwilayah perkotaan. 17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19. Tanaman lokal adalah jenis tanaman khas daerah. 18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi manusia dan sumber daya buatan. sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Penataan RTH disusun berdasarkan azas :
Pasal 3 Penataan RTH disusun dengan tujuan : a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan; b. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan
a. manfaat, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan; dan b. keadilan, perlindungan dan kepastian hukum.
sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.; dan
e. mewujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan ruang terbuka hijau. Pasal 4 Penataan RTH mempunyai fungsi :
e. fungsi hidro-orologis; f. fungsi klimatologis; g. fungsi protektif; h. fungsi higienis; dan
(1) Fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis, (2) Fungsi tambahan atau ekstrinsik, meliputi : a. fungsi sosial budaya b. fungsi ekonomi c. fungsi estetika d. fungsi edhapis; i. fungsi edukatif. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup penataan RTH meliputi : a. proses penataan; b. wilayah dan batas penataan; dan c. komponen penataan.
Pasal 6 (1) Penataan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang,
a. pendekatan ekologis yaitu mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam; b. pendekatan estetis lansekap yaitu menciptakan
(2) Proses penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi : a. perencanaan; b. pemanfaatan; dan c. pengendalian.
suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisinya dapat merasakan suatu kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan; c. pendekatan ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan d. pendekatan sosial budaya yaitu mendukung
(3) Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses pendekatan sebagai berikut :
pengembangan nilai dan norma sosial serta budaya setempat. Pasal 7 (1) Wilayah dan batas penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
d. Kecamatan Gayamsari seluas 636,560 a. wilayah penataan; dan b. batas wilayah penataan. (2) Wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah Daerah dengan luas 37.360,947 hektar, mencakup 16 (enam belas) Kecamatan, terdiri atas : a. Kecamatan Semarang Tengah seluas 604,997 hektar; b. Kecamatan Semarang Utara seluas 1.635,275 hektar; c. Kecamatan Semarang Timur seluas 770,255 hektar; h. Kecamatan Candisari seluas 555,512 hektar; i. Kecamatan Gajahmungkur seluas 765,004 hektar; j. Kecamatan Tembalang seluas 4.420,057 hektar; g. Kecamatan Semarang Selatan seluas 848,046 hektar; hektar; e. Kecamatan Genuk seluas 2.738,442 hektar; f. Kecamatan Pedurungan seluas 1.984,948 hektar;
k. Kecamatan Banyumanik seluas 2.509,084 hektar; l. Kecamatan Gunungpati seluas 5.399,085 hektar; m. Kecamatan Semarang Barat seluas 1.886,473 hektar; n. Kecamatan Mijen seluas 6.213,266 hektar;
b. sebelah Selatan : Kabupaten Semarang. c. sebelah Timur : Kabupaten Demak. d. sebelah Barat : Kabupaten Kendal. Pasal 8 Wilayah penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran IA-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. i. RTH Kawasan Industri;
o. Kecamatan Ngaliyan seluas 3.260,584 hektar; dan p. Kecamatan Tugu seluas 3.133,359 hektar. (3) Batas wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut : a. sebelah Utara : Laut Jawa.
j. RTH Kawasan Wisata, Rekreasi dan Olah Raga; k. RTH Kawasan Pemakaman; l. RTH Pertamanan dan Lapangan; m. RTH Kawasan Khusus Militer; n. RTH Kawasan Terminal; o. RTH Kawasan Stasiun Kereta Api; p. RTH Kawasan Pelabuhan Laut; q. RTH Kawasan Bandar Udara; r. RTH Jalur Jalan;
s. RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api; t. RTH Jalur Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Sambungan Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan u. RTH Taman Atap (Roof Garden). BAB IV PERENCANAAN Pasal 10 (1) Perencanaan RTH mencakup rencana penetapan luas RTH dan rencana penetapan kriteria vegetasi. (2) Luas RTH ditetapkan sebesar 17.763,343 hektar (47,533%) dari luas Wilayah Daerah. (3) Luasan RTH sebagaimana dimasud pada ayat (2), terbagi atas : a. Luas RTH Publik sebesar 15.395,746 hektar (34,204%) dari luas Wilayah Daerah (1) Pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk b. Luas RTH Private sebesar 2.367,597 hektar (13,329%) dari luas Wilayah Daerah mewujudkan RTH sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan : BAB V PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 130 Pasal 11 (1) Untuk memudahkan pelaksanaan Penataan RTH, maka penetapan luas RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), akan dijabarkan ke dalam masing-masing komponen RTH sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9. (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam komponen RTH masing-masing Kecamatan.
a. pembangunan RTH; b. pemeliharaan RTH; dan c. pengamanan RTH. (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan kriteria vegetasi sesuai dengan komponen RTH.
(5) Pemanfaatan RTH diatur berdasarkan komponen RTH. BAB VI PENGENDALIAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 187 (1) Pengendalian merupakan upaya pemanfaatan RTH sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan. (2) Ruang lingkup pengendalian RTH meliputi : a. program dan perijinan;
(3) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya menjaga agar RTH dapat berkelanjutan. c. penertiban. (4) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH. Bagian Kedua Program dan Perijinan Pasal 188 b. pemantauan dan pelaporan; dan
(1) Setiap dokumen perencanaan teknis/Detail Engineering Design (DED) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH. (2) Setiap dokumen IMB wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH (3) Setiap pembangunan sistem jaringan kabel listrik dan kabel telepon di kawasan perkotaan diharuskan menggunakan jaringan kabel bawah tanah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaringan kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Walikota. (5) Setiap penyusunan program pembangunan harus memasukkan unsur program RTH yang tertuang dalam RPJP, RPJM dan RKPD. Bagian Ketiga Pemantauan dan Pelaporan Pasal 190 c. penebangan pohon. (3) Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. b. pembangunan fasilitas prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan; dan (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penggunaan untuk kegiatan yang bersifat massal; Pasal 189 (1) Setiap kegiatan yang menggunakan kawasan RTH publik wajib mempunyai ijin dari Walikota.
(1) Pemantauan Penataan RTH dimaksudkan untuk mencermati dan mengawasi pelaksanaan RTH, sehingga tujuaannya dapat tercapai secara maksimal.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau pejabat yang berwenang wajib segera menindaklanjuti. Bagian Keempat Penertiban
(2) Pemantauan pemanfaatan RTH dilakukan oleh masyarakat dan dinas teknis yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Walikota dan pejabat yang berwenang. Pasal 191 (1) Setiap orang wajib melaporkan kegiatan yang melanggar pemanfaatan RTH kepada Walikota atau pejabat yang berwenang.
Pasal 192 (1) Penertiban pelaksanaan RTH bertujuan untuk mengembalikan fungsi komponen RTH yang telah dialihfungsikan dan atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan. (2) Penertiban dilakukan oleh Petugas dari Dinas Teknis terkait, atas dasar Surat Keputusan dari Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Penertiban diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses
pengamanan fungsi dan komponen RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
c. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan RTH; d. memerintahkan orang dan/atau badan yang bertanggungjawab atas pemanfaatan RTH untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan
BAB VII WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN Pasal 193 Dalam rangka Penataan RTH, Walikota berwenang : a. mengatur perlindungan dan pelestarian RTH; b. menetapkan kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengendalian penataan RTH berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
pemulihan kualitas RTH; e. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya ketentuan penataan RTH; f. menerbitkan ijin pemanfaatan kawasan RTH publik sesuai dengan ketentuan penataan RTH; g. menerbitkan ijin penebangan pohon di kawasan RTH publik; h. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
a. perumusan kebijakkan pengaturan, pembinaan, i. memberikan insentif kepada penyelenggara RTH yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH; b. pelaksanaan pencegahan, pengawasan, j. memberikan disinsentif kepada penyelenggara RTH yang mengurangi kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH; dan c. peningkatan pengembangan kapasitas k. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penataan RTH dengan masyarakat dan/atau pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. e. pengelolaan dan pengembangan sistem Pasal 194 Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Walikota bertanggungjawab atas : f. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Penataan RTH; dan informasi RTH; d. pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pemanfaatan RTH; sumberdaya manusia dalam penataan RTH; pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan RTH; pembangunan, dan pengawasan penataan RTH;
g. pengendalian terhadap pemanfaatan RTH yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Pasal 195 Dalam rangka penataan RTH, Walikota berkewajiban : a. memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kebijakan RTH kepada instansi lain, pada Pemerintah Daerah dan masyarakat; b. mengelola informasi tentang kebijakan RTH, sesuai perkembangan teknologi, sehingga mudah diakses oleh masyarakat; c. menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan RTH;
d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah RTH sesuai prosedur yang berlaku; e. melaksanakan penegakan hukum RTH sesuai peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Pasal 196 (1) Pelaksanaan RTH melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan atau perseorangan. (2) Dalam kegiatan pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak :
a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan RTH; dan b. mendapatkan informasi secara terbuka tentang Rencana dan Penataan RTH. (3) Hak sebagaimana tersebut pada ayat (2), memberi wewenang kepada setiap orang untuk : a. menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat pelaksanaan RTH; b. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan RTH yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan c. mendapatkan insentif, yang bentuknya berupa bantuan material maupun non material, yang
dapat diberikan kepada masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok, atas jasa dan peran sertanya dalam meningkatkan RTH yang dilaksanakan di lingkungan sekitarnya. Pasal 197 (1) Untuk mengetahui Rencana RTH, masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah dan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah. (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor secara fungsional menangani Rencana RTH tersebut. Pasal 198
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan atas status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan RTH diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (2) Hak untuk memperoleh Insentif berupa bantuan maupun kemudahan, baik berupa material maupun non material atas jasa dan peran sertanya dalam meningkatkan Pelaksanaan RTH yang dilaksanakan di lingkungannya sekitarnya.
Pasal 199 Dalam pelaksanaan Penataan RTH, setiap orang berkewajiban untuk : a. menghormati hak orang lain, atas pemanfaatan RTH yang baik dan teratur; b. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan RTH; c. berperan serta dalam memelihara tingkat kuantitas dan kualitas RTH; d. berlaku tertib dalam proses perencanaan,
(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Kedua Kewajiban
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTH; e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
f. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan h. mentaati rencana penataan RTH yang telah ditetapkan. Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 200 (1) Peran serta masyarakat dalam penataan RTH meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.
(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan. (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana RTH. (5) Pelaksanaan Penataan RTH harus menjadi gerakan sosial masyarakat Pasal 201 (1) Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pelaksanaan penataan RTH.
(2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peran serta masyarakat dalam rangka Penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk :
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan gerakan sosial; b. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat; c. penyediaan lahan/tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH; d. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan RTH; e. memberi saran, pendapat dan/atau masukan dalam rangka ikut menentukan penetapan lokasi RTH;
g. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan h. memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH; i. pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan sesuai ketentuan yang berlaku; j. memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan RTH; k. memberikan bantuan keahlian dan pengetahuan dalam penyelenggaraan RTH; l. bantuan dalam hal perumusan rencana
f. memberikan bantuan dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam rangka penyelenggaraan RTH;
pembangunan dan pengelolaan RTH;
m. ikut aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi serta potensi RTH yang ada; dan n. melakukan pengawasan dalam hal pemanfaatan RTH sesuai ketentuan yang berlaku.
172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 191 Peraturan Daerah ini. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 202 (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149,Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal
pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk : a. teguran / peringatan; b. penghentian kegiatan; dan c. pencabutan / pembatalan ijin. (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis BAB X GUGATAN PERWAKILAN Pasal 203
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan komponen RTH yang merugikan kehidupan masyarakat.
melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan
(2) Pengajuan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Pasal 205
BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 204 (1) Penyelesaian sengketa akibat terjadinya perselisihan dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan RTH dapat ditempuh melalui Pengadilan dan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak-pihak yang bersengketa. (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan, maka gugatan
(1) Penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali kondisi dan fungsi RTH. (2) Penyelesaian RTH melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya
ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 206 (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan PerundangUndangan. (2) Wewenang Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik POLRI memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
Pasal 149, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 207 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 208 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 191 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 211 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 209 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang terbuka hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pemanfaatan RTH yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Juli 2010 BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 210 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota. Diundangkan di Semarang pada tanggal 7 Juli 2010 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd AKHMAT ZAENURI Kepala Dinas Pendidikan
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 4
