Top Banner
PENDAPAT AKHIR FRAl{SI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGA Dlsampalkan oleh DRS. H. BAHARUDDIN ARITONANG Anggota FPG DPR RI No. I\ - 295 Jakaa, 21 Juni 2004 ARSIP DPR
61

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Apr 23, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR

FRAl{SI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

Dlsampalkan oleh

DRS. H. BAHARUDDIN ARITONANG Anggota FPG DPR RI No. I\ - 295

Jakarta, 21 Juni 2004

ARSIP

DPR

Page 2: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAD KEUANGAN NEGARA

Disampaikan oleh Anggota DPR-RI No.

Ors. H. Baharuddin Aritonang A-285

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yth. Saudara Pimpinan Sidang.

Yth. Saudara Menteri Keuangan, selaku Wakil Pemerintah.

Yth. Anggota Dewan yang kami muliakan, serta hadirin yang

berbahagia.

Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan ini,

dalam Sidang Paripurna DPR-RI yang mulia ini, kita berada tetap

dalam keadaan sehat walafiat. Keadaan yang senantiasa kita

harapkan dikala kehadiran kita tetap dibutuhkan didalam

menyelesaikan berbagai tugas yang amat penting dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, rasa syukur pantas juga kita panjatkan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, karena kita telah mampu menyelesaikan salah satu

tugas penting didalarn bidang Legislasi, khususnya yang menyangkut

Keuangan Negara. Sesungguhnya pembahasan tentang Rancangan

Undang-undang ini telah dimulai sejak tiga tahun falu, tahun 2001,

yang pembahasannya berlangsung secara maraton, terus menerus,

hingga kita mampu menghasilkan suatu undang-undang yang baru

didalam sejarah negeri kita ini.

ARSIP

DPR

Page 3: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Sebagaimana kita ketahui, undang-undang ini, undang-undang

yang kemudian kita sepakati sebagai Undang-undang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Yang barangkali

dapat disingkat menjadi UU PPTKN) merupakan undang-undang

ketiga dari rangkaicm undang-undang yang menyangkut keuangan

negara. Dua diantarnnya telah kita sepakati sebagai Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang­

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dari pembahasannya yang sedemikian panjang, sesungguhnya

rnernberi banyak rangkaian cerita menarik. Disamping

pembahasannya selama 3 (tiga) tahun, RUU yang semula satu ini

dipecah menjadi 3 (tiga) Undang-undang. Didalam pembahasaannya

pula tercatat 3 (tiga) Anggota Pansus yagn mendahului kita kembali

keharibaan-Nya. Sernentara itu dari Sekretariat dilaporkan bila telah

dilahirkan 3 (tiga) orang bayi sepanjang masa pembahasannya. Tidak

sempat dicatat berapa ruang rapat, atau ruangan-ruangan lain yang

telah dipakai guna pembahasannya. Yang jelas, ada anggota Pansus

yang tidak bisa bernyanyi sampai bisa bernyanyi (karena latihan terus

rnenerus) pad a mas a pembahasan undang-undang ini.

Sidang yang kami muliakan dan hadirin sekalian

Lamanya rangkaian pembahasan ini harus kami akui disebabkan

karena banyaknya materi yang harus diselesaikan, mengingat undang­

undang yang kita gunakan selama ini adalah warisan kolonial,

meskipun itu sesungguhnya diperbolehkan mengingat Aturan

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

2

ARSIP

DPR

Page 4: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Tapi memann harus diakui, faktor perubahan Undang-Undang

Dasar 1945 ikut pula berperan dalam menyebabkan lamanya

pembahasan RULJ lni. Sementara perubahan UUD 1945 itu sendiri

membuat perubahan besar pada pengaturan kehidupan kenegaraan

kita. Yang menjadi dasar dari RUU ini saja misalnya semula hanya

sebuah ayat pada Pasal 23 UUO 1945, namun melalui perubahan itu

menjadi sebuah bab tersendiri, yakni BAB VIII A yang terdiri dari 3

Pasal, yakni Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G.

Melalui perubahan UUD itulah antara lain yang menyebabkan

pada perubahan pengaturan Kekuasaan Kehakiman yang membuat

lembaga peradilan berada pada "satu atap". Kini saatnya pula kita

perlu mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab

keuangan negara dibawah "satu atap" sesuai dengan bunyi Pasal 23 E

ayat (1) : Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan

negara diadakan _satu Sadan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

mandiri.

Tentang lingkup pemeriksaan itu telah kita jabarkan didalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2, yang secara singkat

meliputi APBN, APBD, dan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan

(yang dikelola BUMN dan BUMD). Luasnya lingkup ini sejalan pula

derigan bunyi Pasal 23 G ayat (1) UUD 1945, yakni BPK

berkedudukan di lbukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap

Provinsi. Artinya pemeriksaan keuangan negara/daerah kelak

dilakukan secara menyeluruh.

Yang menyangkut Bank Indonesia tampaknya tidak ada persoalan

karena sudah diatur melalui Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Akan tetapi yang menyangkut keuangan negara yang dipisahkan,

agaknya terjadi perbedaan pendapat. Meskipun diatas telah diuraikan,

ARSIP

DPR

Page 5: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

pemeriksaan pen9elolaan dan tanggungjawab keuangan negara itu

pada prinsipnya rnencakup semua unsur keuangan negara (tanpa

kecuali) namun kenyataan membuktikan telah lahir undang-undang

yang mengatur pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh

akuntan publik (KAP). Karena itulah disepakati jalan keluar (setidaknya

sampai saat ini) bahwa hasil pemeriksaan oleh akuntan publik itu

harus diserahkan kepada BPK untuk dapat dievaluasi dan sekaligus

dipublikasikan. Jika sekiranya dianggap perlu, dengan persetujuan

lembaga perwakilan, dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu.

Saudara Ketua Sidang yang tehormat,

Saudara Menkeu RI selaku wakil Pemerintah yang terhormat,

Sidang yang Mulia dan hadirin yang terhormat.

Dengan demikian, maka prinsip-prinsip pemeriksaan pengelolaan

dan tanggungjawab keuangan negara (yang tanpa terkecuali itu) dapat

diterapkan, dan itu berada dibawah kendali Sadan Pemeriksa

Keuangan. Memang sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 1

Tahun 2004 f.entang Perbendaharaan Negara, dilingkungan

pemerintah dapat dibentuk pengendalian intern yang diatur melalui

peraturan pemerintah. Tapi sebagaimana juga pemahamannya yang

intern - dimana keuangan negara itu dikelola - dan sejalan pula

dengan pengalarnan kita dimasa lalu yang menyebabkan terjadinya

duplikasi pemeriksaan (walau dibawah istilah pengawasan) serta

banyaknya unsur-unsur pemeriksaan, maka hendaknya

penyelenggaraannya harus sejalan dengan semangat yang akan

dibangun oleh Undang-Undang Dasar. 4

ARSIP

DPR

Page 6: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Prinsip dasar seperti ini sesungguhnya amat perlu kita perhatikan

di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Dengan sikap seperti itu pula kita

dapat mengendalikan diri untuk tidak terlalu banyak membantuk

l<omisi atau Lembaga lain - yang dibentuk atas dasar Undang-undang

(yang disusun bersama antara Presiden dengan DPR) - yang pada

dasarnya sudah tercakup didalam tugas-tugas pemeriksaan keuangan

negara yang ingin kita bangun sebagaimana yang kami paparkan

diatas.

Karena itulah, segala tugas pemeriksaan pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara itu amat erat kaitannya dengan

tugas dan tanggungjawab DPR. Sebagaimana yang diatur didalam

undang-undang yang segera kita sahkan ini, bahwa hasil pemeriksaan

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara itu diserahkan

kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Artinya, muara

dari hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan

negara itu adalah lembaga perwakilan, yang tak lain dari DPR, DPD

dan DPRD. Sesuai dengan fungsinya, DPR lah yang menyusun

legislasinya, DPR yang menyiapkan APBN, dan DPR pula yang

mengawasai pemerintah, termasuk didalam pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara. DPR lah yang akan membangun

sistem pemeriksaan itu sendiri, DPR yang mengurangi anggarannya

ditahun berikutnya jika terlalu banyak yang bocor, dan DPR pula yang

mengawasi agar tidak (tidak terlalu banyak) mengalami kebocoran.

Yth. Saudara Pimpinan Sidang.

Yth. Saudara Menteri Keuangan, selaku Wakil Pemerintah.

Yth. Anggota Dewan yang kami muliakan, serta hadirin yang

berbahagia.

ARSIP

DPR

Page 7: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Dengan keran9ka pemikiran seperti itu, maka bersama ini kami

dari Fraksi Partai Golkar menyetujui RUU ini disahkan menjadi

Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab

Keuangan Negara.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi kami ini. Semoga dengan

dibangunnya sistem pemeriksaan ini, maka pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara itu dapat ber.ialan dengan baik,

sebagaimana tujuan utamanya, untuk meningkatkan sebesar-besarnya

kernakmuran rakyat

Sekian dan terima kasih.

Billahittaufiqwalhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Juni 2004

Ors. H.

1Fraksi Partai Golongan Karya Dewa Perwakilan Rakyat ublik Indonesia

FRAKSI "6�\,0Nr;

-1 ' r .P

h d H � DPR .,,.,� amma atta, MBA Rf PllBUK INDDrn/SIAKetua

7

ah a Zain"! SH

Sekretaris

6

ARSIP

DPR

Page 8: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

JAKARTA, 21 JUNI 2004

ARSIP

DPR

Page 9: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

FRAKSIPARTAIDEMOKRASIINDO�IAPERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLm INDO�IA Sekretarlat : MPR / DPR. RI, Nusantara I, Lantal VI, Auang 0608 -10, JI. Jend. Gato! Subroto, Jakarta 10270

fl (tY21) 575 6187,575 6100, 575 6162, Fax. 575 6188, 575 6181

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

KEUANGAN NEGARA

Disampaikan oleh : Matheos Pormes Anggota Nomor : A-199

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Saudara Ketua; , Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta , jajarannya; ; Yang terhormat Saudara para anggota Dewan; ; Yang terhormat Saudara para Wartawan Media Cetak dan · Elektronik; dan· Hadirin yang kan1i muliakan.

MER DE KA !!!

Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur

ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat

dan hidayah-Nya, dimana hari ini kita dapat menyelenggarakan

dan menghadiri Sidang Dewan yang mulia ini dalam rangka

menyampaikan Pendapat Akhir anggota Dewan melalui Fraksinya

masing-masing terhadap Rancangan Undang-Undang tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara.

1

ARSIP

DPR

Page 10: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Keberhasilan penyelenggaraan pernerintahan negara dan

pembangunan nasional, dapat diwujudkan dengan pengelolaan

Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E.

Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, perlu

dikelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparant dan

bertanggung jawab. Karena pengelolaan keuangan negara

meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan,

penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Selama ini pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab kcuangan negara masih berpedoman kepada

Instructive en Verdcre Bepalingen Voor de Algemene Rekenkemer

atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan staatsblad 1933 Nomor 320) dan Indische

Comptabaliteitswet (ICW), Staatsblad 1925 No1nor 448 jo.

Lembaran Negara 1968 Nomor 53. Dengan demikian Badan

Pemeriksaan Keuru1gan belum memiliki landasan operational

yang memadai dalatn pelaksanaan tugas Memeriksa Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menyadari bahwa

pemeriksaan pengclolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara tersebut berhubungan erat dengan kepentingan dan

ruu/keuangan negara/2004 2

ARSIP

DPR

Page 11: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

cemakn1uran seluruh rakyat, maka Fraksi PDI Pcrjuangan DPR­

I dengan sungguh-sungguh 1nelibatkan diri dan mendukung

�epenuhnya upaya penyelesaian pembahasan RUU Pemeriksaan

/Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ini. I

Dalam pcrnbahasan RUU ini beberapa hal pokok yang

menjadi acuan utarna sesuai arnanat Undang-Undang Dasar

Negara Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan tentang

Keuangan Negara 111engena.1 petneriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara, yaitu

1. Pasal 23 ayat 1 Undang -Undang Dasar Negara Tahun 1945

bahwa Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap

tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakn1uran rakyat.

2. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republ;ik

Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan

satu Badan Perneriksa J(euangan yang bebas dan mandiri.

3. Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa

Presiden rnenyampaikan pertanggungjatuaban APBN kepada

DPR berupa laporan keuangan yang telah diperi.kasa oleh

Badan Pemeriksa J(euangan.

1u/keuangan negara/2004 3

ARSIP

DPR

Page 12: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

4. Pasal 31 Undang-undru1g Nomor 1 7 Tahun 2003 bahwa

Gubemur I Bupati/ Walikota menyampaikan

pertanggungjawaban APED berupa laporan keuangan yang

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

engan de1nikian ya11g 1nenjadi tugas utama Badan Pemeriksa

Keuangan adalah pe1neriksaan terhadap Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), agar dilaksanakan secara tertib, taat pada

peraturan pe1undang-undangan, efisien dan bertanggungjawab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cakupan

pemeriksaan 111eliputi seluruh unsur Keuangan Negara

sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

Dalam hal cakupan pe1neriksaan BPK tersebut meliputi seluruh

unsur keuangan negara sebagaimru1a dimaksud, kesepakatan

semua Fraksi dan Pemerintah atas pembahasan serta

pendalaman materi RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab · Keuangan Kegara dilaksanakan dengan

memperhatikan pemeriksaan yang diatur secara khusus dalam

ketentuan Undru1g-undru1g lainnya, seperti dalam hal BPK

nelaksanakan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia, maka tata

:aranya dilaksanakan sesuai Undang-undang Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu BPK diberi: kewenangan pertama

nelakukan pen1eriksaan Keuangan atas laporan Keuangan

1u/keuangan negara/2004 4

ARSIP

DPR

Page 13: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

emerintah Pusat dan Daerah, dengan memberikan pernyataan lingkat kewajaran informasi yang disajikan pemerintah, kedua

pemeriksaan kincrja atas aspek ckonomi dan efisiensi serta aspck efektifitas sebagairnana diamanatkan Pasal 23E UUD 1945 yang /�ertujuan untuk 111engidentifikasikan hal-hal yang menjadi perhatian legislatif, ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau khusus, diluar pemeriksaan Keuangan dan kinerja. Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, danSidang Dewan yang terbormat.

Setelah melewati jangka waktu yang cukup panjang dalam upaya pemerintah yang telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia untuk menyusun Undang-Undang dibidang Keuangan Negara termasuk proses selama tiga tahun dalam masa persidangan DPR Rl periode 1999 - 2004.

Fraksi PDI Perjuangan meyakini dalam jangka waktu tersebut telah. mc1nberikan kesempatan bagi Dewan untuk mengakomodasikan berbagai perkembangan, tuntutan reformasi dalatn bidang keuangan, khususnya pemeriksaan pengelolaan dat1 pertanggungjawaban Keuangan Negara, dalam rangka menciptakan tertib dan disiplin pengelolaa11 Keuangan Negara yang berdampak pada pembangunat1 nasional.

Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, danSidang Dewan yang terhormat.

ruu/keuangan negara/2004 5

ARSIP

DPR

Page 14: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

egara yang diatur dalatn Rangangar1 Undang-undang ini

eliputi :

Pengertian Pen1eriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab

Keuangan Negara;

Lingkup Pemeriksaan;

Pelaksanaan Pen1eriksaan;

4. Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut;

5. Pengenaan ganti ke1ugian negara

6. Ketentuan Pidana;

7. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara dimaksud dalatn UU 1n1 disebut sebagai berikut:

Pemeriksaan adala11 proses identifikasi 1nasalah, analisis dan

i evaluasi yang dilakukan secara in�ependen, objective, dan

profesional berdasarkan standar pen1eriksaan. Untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

• mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keseluruhan kegiatan pejabat pejabat pengelolaan

keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya,

yang meliputi perencaan pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban. Sedangkan Tanggung Jawab. Keuar1gan

Negara adal{ah kewajiban Pemerintal1 untuk melaksanakan

pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan

ruu/keuangan negara/2004 6

ARSIP

DPR

Page 15: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

erundang-unclangan. Efisiens, ekonomis, efektif, clan transparan

f<t;JJ--D/14-AIengan memperhatikan rasa r� dan kepatuhan.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pengelolaan dan

r angung Jawab Keuangan Negara oleh Pemcrintah dan Badan I

Pemeriksa Kcuangan yang baik akan mcnciptakan Clean

Government dan mcndorong tujuan bernegara untuk scbcsar­

besarnya kc1nak1nuran rakyat.

Dalam rangka penyempurnaan clan peningkatan

pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara

yang tertib dan disiplin perlu diadakan peningkatan mutu bagi

. Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta rr1utu

aparat pemeriksa, sehingga tcrdapat kesamaan terhadap

kewajiban pemcrintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab

Keuangan Negara clan kewajiban BPV �ebagai pemeriksaan

pengelolaan clan tanggung jawab Keuangan Negara clan pacla

gilirannya tidak perlu 1nelibatkan auditor eksternal.

Demikian pula Badan Pemeriksa Keuangan perlu

tnelakukan penataan standar pemeriksaan meliputi standar

umum, stanclar penyempurnaan pemeriksaan dan standar

pelaporan clalatn kcscluruhan kegiatan Keuangan Negara clan

wajib dipedomani pemeriksa. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat

bahwa tat-ipa stanclru· pemeriksaan, tidak akan tercipta kesamaan

dan kualitas pemeriksaan yang bertanggung jawab, demikian

juga efisiensi dan 1nanfaat.

ruu/keuangan negara/2004 7

ARSIP

DPR

Page 16: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Dilain pihak dala1n rangka penyelenggaraan sisten�

emeriksaan keuangan negara sesuai dengan bentuk negara

esatuan, maka Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan

anggung ,Jawab Keuangan Negara sangat diperlukan, terlebih

lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

dan Undang-Undang Non1or 1 Tahun 2004, yang antara lain

mengatur Pemerintah Pu.sat dan Daerah.

Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar

Rancangan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara ini segera direalisasikan,

sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terutama

untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pendapat, saran clan harapan seperti

dikemukal<:an diatas, dengan 1111. Fraksi PDI perJuangan

menyatakan dapat 1nenyetujui "RANCANGAN UNDANG-

UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA untuk disahkan

menjadi UNDANG�UNDANG".

•. Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, dan :Sidang Dewan yang terhormat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi POI Perjuangan

erhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaaan

engelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara.

U/keuangan negara/2004 8

ARSIP

DPR

Page 17: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Atas segala perhatian dan kerjasruna semua pihak, kami

atas nama Fraksi PDI Perjua11gan mengucapkan terima kasih.

Wassalam u'alaikum warahmatullahi Wabataka tub

MERDEKA !!!

Jakarta, 21 Juni 2004

TJAHJO KUMOLO, SH

ufl<euangan negara/2004 9

ARSIP

DPR

Page 18: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

' .

: -� , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

� ;' ����! 1 . ���!!!A�AEl���!���!���r!�A���!� �"F ---=:<( Telp. (021) 575 5561 - 575 5562 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 • Fax. (021) 575 5488

e-mail: [email protected]

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR-RI, 21 Juni 2004 oleh Juru Bicara F-PPP: H.M.Danial Tandjung

Anggota DPR-RI No. A-08

Assalamualikum Wr Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan, Dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tania marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat

Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, hidayah

dan inayah Nya kepada kita, sehingga pada hari ini, kita sekalian dapat

berkumpul untuk menunaikan tugas konstitusional dalam keadaan sehat

wal afiat. "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu

tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.s an-Nahl: 18).

Tak lupa pula kita haturkan shalawat dan salam kepada junjungan

kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para

pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran­

ajaran beliau.

Pimpinan Rapat yang Terhormat,

Upaya untuk menyusun undang-undang tentang pengelolaan

keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Republik

Indonesia. Namun demikian, sampai saat ini, upaya tersebut belum jua

ARSIP

DPR

Page 19: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

2

menghasilkan peraturan perundangan dibidang keuangan negara untuk

menggantikan peraturan yang sudah ada. Sebelum disahkannya Undang­

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang­

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam

pelaksanaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan

perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial

Hindia Belanda, harnpir seabad yang lalu, yaitu ICW Staatsblad 1925 No.

448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954

Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun

1968, yang ditetapkan pertamakali pada tahun 1864 dan mulai berlaku

pada tahun 1867 IBW Staatsblad 1927 No. 149 juncto Staatsblad 1936 NO.

445 dan RAB Staatsblad 1933 No. 381.

Sementara, dalam pelaksanaan pemeriksaan tanggung jawab

keuangan negara sampai saat ini masih digunakan IAR Staatsblad 1933

No. 320 dan juga ICW Staatsblad 1925 No. 448 juncto Lembaran Negara

1968 No.53. Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang sedang kita

bahas saat ini adalah juga dalam rangka mengganti undang-undang

peninggalan pemerintah kolonial yang sudah tidak dapat lagi

mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem

kelembagaan negara dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Perjalanan tiga Rancangan undang-undang dibidang keuangan

negara tidaklah mudah dan lancar. Ketiga Rancangan Undang-undang

tersebut, diajukan ke DPR sebelum Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 diamandir. Oleh sebab itu dalam

pembahasannya, ketiga RUU tersebut harus selalu mengikuti dan

menyelaraskan aturan-aturan yang tertuang dalam pasal-pasalnya dengan

perubahan yang terjadi dalam UUD 1945. Disamping itu, ketika dimulainya

ARSIP

DPR

Page 20: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

3

pembahasan ketiga RUU tersebut, kondisi social politik dan penataan

kelembagaan negara sedang berada dalam masa transisi. Dalam masa

transisi itu,telah terjadi pula perubahan pemerintahan dan kabinetnya.

Akhirnya, setelah rnelaui lima menteri keuangan, dua dari tiga Rancangan

Undang-undang dibidang keuangan negara telah disahkan menjadi

undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

Sementara itu, Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai bagian

terakhir dari 3 undang-undang paket dibidang keuangan negara, yang

aturan dalam pasal-pasalnya juga menyangkut peran lembaga negara

Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah selesai

pembahasannya clitingkat pansus, dan sekarang sedang kita bahas

bersama dalam Rapat Paripurna ini.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Kf�uangan, Dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati bahwa,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara diadakan satu Sadan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

mandiri", maka pemeriksaan yang menjadi lingkup tug as BPK-RI adalah

pemeriksaan yang mencakup seluruh unsur keuangan negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang­

undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 1 dinyatakan

bahwa "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Dan dalam Pasal 2 ditegaskan

ARSIP

DPR

Page 21: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

I

4

bahwa "Keuangan Negara sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,

meliputi:

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Neoara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas

yang diberikan pemerintah."

! Sedangkan, hal mengenai pemeriksaan pengelolaan danf

I tanggung jawab keuangan negara ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) RUU

I tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara yaitu "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan negara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

I

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) RUU tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan juga pengertian

keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor

17 tentang Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI) berwenang untuk melakukan pemeriksaan

terhadap semua kekayaan negara seperti yang disebutkan diatas. Melihat

ARSIP

DPR

Page 22: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

5

:pgertian kekayaan negara yang luas tersebut, tentunya dalam aksanaannya, BPKRI harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain ;g berlaku dan kemungkinan pelaksanaan wewenangnya, misalnya ,:kah dimungkinkan bagi BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan adap kekayaan negara yang berada di lembaga-lembaga internasional erti IMF? Atau dengan kata lain apakah BPKRI dimungkinkan untuk tciksanakan wewenangnya memeriksa lembaga internasional atau IMF ubungan dengan adanya kekayaan negara dilembaga tersebut?

Demikian pula halnya dengan kekayaan negara yang dipisahkan, yang berada dalam BUMN, terutama yang berbentuk PT

fseroan Terbatas) dan sudah go public. Sebagaimana kita ketahui a perusahaan negara yang berbentuk PT adalah tunduk terhadap ng-undang PT. Disini tentunya berlaku kaidah hukum "lex specialis

gat lex genera/is." yang mana dalam undang-undang PT diatur bahwa

',:

eriksaan terhadap PT dilakukan oleh akuntan publik. Namun demikian s diakui juga bahwa publik berhak untuk mengetahui segala aspek

:'.,

· .eluk beluk keuangan negara yang ada di Badan Usaha Milik Negara, N) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik perusahaan,.but berbentuk perseroan, perusahaan publik, maupun perusahaansebagian besar sahamnya tidak dimiliki oleh negara lagi.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pasal 3 RUU yang la satu rumusan, diubah sehingga menjadi dua ayat, yang mana ayat erbunyi sebagai berikut "Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh

· tan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan, laporan hasil�riksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan."

penjelasan Pasal 3 ayat 2 RUU dinyatakan bahwa "Penyampaian ,an hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat ini diperlukan agar qapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan

kuntan pub/ik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi

t se\an\u\w,ra d\samµa\\<.an a\en BPK \<.eµada \embaga ?eN-Ja\<.\\an, . �;��a �a�a\ �\\.\\\�o.�o."-�\:\ ����i..\ ��\\�o.\\ ����\\o.\\�o.\\\\"\o.:

ARSIP

DPR

Page 23: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

6

Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia, yang mana perihal Bank Indonesia diatur dalam undang­undang tersendiri. Khusus pelaksanaan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) RUU ini, maka

harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan yang tata caranya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Bank Indonesia. Karena sebagaimana diketahui Bl adalah lembaga negara yang independen dan tidak mempunyai RUPS dan tanggungjawabnya langsung kepada DPR.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat. Setelah mencermati dan mengkaji RUU 1rn, maka dengan

mengucap Bismilahirrahmanirrahiim dan dengan bertawakal kepada Allah SWT, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui

\i Rancangan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan ' ?1

1" Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk ditetapkan menjadi �� f Undang-Undang. b.

i Saudara Pimpinan Rapat, t\,

� Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, W. Rekan-Rekan Anggota Dewan,\;Dan Hadirin yang berbahagia.

" Bahwa keberhas,lan menyelesaikan pembahasan Rancangan �Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab teuangan Negara adalah berkat adanya kerja keras dan saling pengertian ,,

'.;ari semua fraksi dan pemerintah termasuk BPK-RI dan Bl dan juga staf 0:\

,rcretariat pansus serta insane pers dari media cetak maupun elektronik.

;,an atas itu semua Fraksi PPP mengucapkan terimakasih.

i. Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan

�mbangunan. Semoga dengan ditetapkannya RUU ini menjadi undang-"'

@V,

dang yang melengkapi pengaturan dibidang keuangan negara,

arapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan

ARSIP

DPR

Page 24: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

7

negara dapat lebih transparan dan akuntabel sehingga dengan demikian

good governance dalam pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan.

Semoga pula apa yang telah diupayakan oleh kita dicatat sebagai amal

sholeh di sisi Allah. Kepada saudara pimpinan rapat, saudara

menteriKeuangan beserta jajarannya, rekan-rekan anggota Dewan, dan

hadirin sekalian diucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya

dalam mendengarkan pendapat akhir fraksi kami.

Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr Wb.

1 S25/PA PPTKN 2004 ARSIP

DPR

Page 25: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT : GEDUNG MPR / OPR-RI, NUSANTARA I LANTAI XVII KAMAR 1 709 JL. JEND GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270

TELP 021 575 5623 - 575 5625 - 575 5626 · 575 5627 - 575 5628 FAX 021 - 5 75 5614 - 575 5624 E-MAIL : [email protected] PKB

-»teHtteta fa1t9 '8e1ta-i

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Disampaikan Oleh Juru Bicara FKB DPR-RI : HM. Muchtar Noerjaya, SE, Msi Anggota Nomor : A-454

Assalamu I

alaikum wr, wb.

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Sidang Saudara Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya, Saudara-saudara Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pertama-tama, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, shahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi ini. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa, atas Rancangan Undang-Undang ini.

Saudara Pimpinan Sidang, dan hadirin yang terhormat.

Di dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, ada 2 (dua) Bab dalam UUD 1945 yang telah di amandeman yang dijadikan rujukan utama 1. Bab VIII hal Keuangan khususnya Pasal 23 Ayat (1), dimana disebutkan

bahwa APBN sebagai wujud dari Pengelo/aan Keuangan Negara ditetapkansetiap tahun dengan Undang-undang.

2. Bab VIII(A) tentang BPK, khususnya Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3) :(1) Untuk memeriksa pengelo/aan dan tanggungjawab keuangan negara

diadakan satu Sadan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.

1

ARSIP

DPR

Page 26: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwaktlan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak/anjuti oleh lembaga perwaktlandan/atau badan sesuai dengan Undang-undang.

RUU yang sedang kita bahas adalah merupakan Undang-undang yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar sebagai landasan operasiona I.

Setelah mengalami penundaan beberapa kali pengesahan atas RUU ini, Akhirnya pada hari ini tanggal 21 Juni 2004, RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara segera akan kita sahkan menjadi undang-undang, setelah melalui proses yang cukup panjang di dewan. Kami memahami keterlambatan pengesahan atas RUU ini, disebabkan beberapa subtansi pasal yang memerlukan pembahasan secara cermat dan hati-hati, dengan harapan di kemudian hari tidak terjadi adanya pasal yang multitafsir yang justru dapat menimbulkan masalah baru. Lebih dari itu, masalah Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara bukan hanya sekedar bagaimana pemeriksaan itu dapat dilakukan, tetapi bagaimana hasil pemeriksaan itu dapat ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan lain sesuai dengan kewenangannya.

Disamping itu, di era reformasi yang serba transparan ini rakyat menuntut haknya agar pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dapat diketahui dan terpublikasi ke tengah masyarakat. Sehingga masyarakat ikut mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan negara tersebut. Dengan demikian melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bukan hanya sekedar untuk menjalankan tugas pemeriksaan semata, melainkan juga dalam rangka akuntabilitas publik atas keuangan negara yang selama ini terkesan tidak transparan.

Saudara Pimpinan Sidang, dan hadirin yang terhormat.

Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang selama ini sudah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, masih terdapat kelemahan­kelemahan dalam struktur, sistem dan pengelolaannya. Terhadap sistem misalnya belum adanya perangkat dan landasan hukum yang kuat sekaligus sebagai payung hukum yang mengatur tentang operasionalisasinya. Keberadaan BPK yang diatur dalam undang-undang Nomor : 5 tahun 1973, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam melaksanakan tugasanya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tangungjawab keuangan negara.

2

ARSIP

DPR

Page 27: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Untuk itu, UncJansi-undang tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam rangka rnelakukan pengelolaan keuangan nagera secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transaparan dan berianggungjawab, tentunya dengan mernperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam pengelolaan organisasi-organisasi modern, pemeriksaan (audit) diyakini sebagai kebutuhan, dan bukan semata-mata kewajiban yakni untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program­programnya, dan untuk melacak indikasi adanya penyimpangan dalam proses rnanajemen. Dengan demikian pemeriksaan adalah kebutuhan manajernen dalam rangka peningkatan kinerja, terlebih lagi dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang sangat kompleks, maka menurut Fraksi kami pemeriksaan janganlah ditempatkan hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban konstitusi rnelainka harus berorientasi kepada peningkatan kinerja pernerintahan dalam r·angka mewujudkan Good Corporate Governance dan Clean Goverrnance.

Maka Fraksi kami nienyarnbut baik selesainya undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang telah mengatur tentang lingkup perneriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksaan, kewenangan dan tinclak lanjut hasil pemeriksaan. Beberapa hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dan merupakan langkah maju dalarn sistern pemeriksaan keuangan negara kita.

Saudara Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,

Sesuai dengan ketetapan UUD 1945, dimana pemeriksaan yang menjadi tugas BPI< meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara, yang mencakup seluruh unsur keuangan negara. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ini telah diatur tiga kewenangan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPI<, yaitu ;

1) Perneriksaan keuangan (akan rnenghasilakan opini),2) Pemeriksaan kinerja (akan menghasilkan temuan dan rekomendasi)3) Pemeriksaan de11gan tujuan tertentu (akan menghasilkan kesimpulan)

Bagairnana dengan pelaksanaan pemeriksaan ?, ada terobosan yang cukup berani dalam RUU ini terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan, karena BPK memiliki kebebasan dc1n kemandirian. BPK bebas menentukan obyek yang akan diperiksa, bebas rnenentukan waktu serta metode pemeriksaan. Sedangkan dari sisi kemandirian BPK, mencakup ketersediaan SOM, anggaran dan sarana pendukun9 lainnya yang memadai. Dan lebih penting lagi BPK diberi kewenangan untuk rnendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa.

3

ARSIP

DPR

Page 28: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Terhadap hasil pemeriksaan BPK telah diatur tentang "demokratisasi" yang cukup baik dalam RUU ini, karena yang telah diperiksa telah diberi ruang dan kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Hal ini menurut fraksi kami sangat penting, sehingga tidak ada kesan adanya pemaksaan (tindakan sepihak) atas pemeriksaan tanpa ada penjelasan dari yang diperiksa. Sedangkan setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan ke lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Sikap seperti ini adalal1 sikap yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami latar belakang, proses dan tindak lanjut kasus tersebut.

Lebih penting lagi dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak lanjut hasil temuan BPK, dimana pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dan BPK akan memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Dan bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menindak lanjuti, maka akan di kenai sanksi administratif serta dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).

Hal inilah salah satu mengapa RUU ini memiliki nilai positif dan selangkah lebih maju, karena dengan sanksi tersebut, maka setiap instansi atau lembaga yang mendapat rekomendasi dari BPK akan bersikap sungguh­sungguh, tidak main-main dan lebih serius untuk menindak lanjutinya, karena ada sanksi tersebut. Dan hal ini yang akan mendorong setiap kasus yang sudah dilakukan pemeriksaan tidak akan mandeg dan "ngendon" di tengah jalan. Akhirnya mampu melakukan pemberantasan praktek KKN dan mampu mewujudkan Good corporate governance yang bebas dari praktek korupsi. Namun demikian ada beberapa hal yang diberi catatan kritis

1. Mengenai lingkup pemeriksaan, di dalam Pasal 3 RUU ini BPK berwenangmelakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangannegara yang meliputi seluruh aspek keungan negara sebagaimana diaturdalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Sesuai dengan sernangat pembahasan dalam Pansus yang bertugasmembahas RUU ini, bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK yang diaturdalam RUU ini harus tetap memperhatikan Undang-undang lain yangselama ini telah mengatur secara spesifik (Lex Specialis) mengenaipemeriksaan oleh BPK terhadap Lemabaga-lembaga tertentu, sebagaicontoh dapat disebutkan antara lain UU No. 3 Tahun 2004 tentang BankIndonesia, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Tentang pelaksanaan fungsi Quasi Yudicial, dalam rangka melakukanpemeriksaan menurut RUU ini BPK dapat meminta dokumen, mengaksessemua data, melakukan penyegelan, meminta keterangan, merekamdan/atau mengambil sample. Khusus mengenai pemanggilan di dalampenjelasan pasal ini disebutkan bahwa tata cara pemanggilan diatur oleh

4

ARSIP

DPR

Page 29: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

·I .

BPI< setelah konsult;-1si clengan Pemerintah. Fraksi kami menghimbau agar dalam pengaturan tata cara pemanggilan BPK benar-benar niemperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan . kewenangan penyidikan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini penting dicatat agar pemanggilan oleh BPK terhadap orang yang diperiksa tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan oleh aparat penegak hukum dan tidak pula melanggar HAM.

Saudara Pimpinan Sidang, saudara Menteri Keuangan Saudara-saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa, dengan mempertimbangakan proses pembahasan yang sudah kita laksanakan, · akhirnya dengan memohon Ridlo Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan 1rn Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya atas Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara untuk dapat disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-undang.

.

Untuk itu, perkenankanlah Fraksi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam kepada seluruh anggota Pansus dan pemerintah yang telah mengakomodir usulan Fraksi kami. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh rakyat -

Indonesia yang tetap konsisten untuk mengawal dan memberikan masukan, aspirasi dan dorongan terhadap pembahasan RUU ini. Mudah-mudahan RUU yang akan kita sahkan menjadi undang-undang ini kelak benar-benar menjadi Undang-undang yang sesuai dengan harapan kita semua.

Akhirnya atas perhatian para anggota Dewan, saudara Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah serta staf, para rekan wartawan dan hadirin kami mcngucapkan terima kasih.

W.11/ahu/ Muwaffiq Illa Aquan1it Thorieq,H':lssalamu'alaikun1 Wr. Wb.

5

Jakarta, 21 Juni 2004

ARSIP

DPR

Page 30: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR FRAKSI REFORMASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Dibacakan : H. Tb. Soenmandjaja SD Nomor Anggota : A- 271

ARSIP

DPR

Page 31: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

FRAKSI REFORMASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

G d N lsonflirn I Lnntai 20 Ruang 2009, JI. Jend. Ga tot Subroto, Senayan - Jakarta 10270c ung 1. "

• r r '@d 'd Telp. (021) 5755810, 5755812 Faks. (021) 575581 t, 5755800 e-mail: re ormas1 pr.go.I

PENDAPAT AKHIR FRAKSI REFORMASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Dibacakan: H. Tb. Soenmandjaja SD Nomor Anggota: A- 271

Assalaamu'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillahi robbil 'alamin. Segala puji nan tak henti dan seluruh

syukur yang tak terukur sepenuhnya kita persembahkan hanya kepada Allah

swt, Tuhan semesta c1lam, Yang Maha Bijaksana, dan Maha Adil.

Marilah mernohon ke hadirat-Nya agar kita senantiasa diberi petunjuk,

kemampuan, kekuatnn, dan perlindungan dalam mengemban amanah dan

tugas sebagai anggota legislatif demi kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diridlai Allah swt.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpah ruah atasNabi Muhammad saw penghulu umat yang telah membimbing dan memberikanketeladanan dalam rnernimpin negara serta kehidupan yang agung dan lebih

bermartabat. Hal serupa, mudah-mudahan dianugerahkan pula kepadakeluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, serta bagi parapengikutnya hingga akhir zaman.

Pimpinan, Menteri Keuangan beserta jajaran, Sidang Dewan, dan hadirin yang kamihormati,

RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(PPT JKN) ini, merupakan salah satu dari paket RUU Keuangan Negara yang

diajukan pada 29 September 2000, tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang

yang telah disahkan terlebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, yang dengan tegas telah merekomendasikan

ARSIP

DPR

Page 32: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh satu badan pemeriksa

keuangan yang bebas dan mandiri, sebagai amanat Pasal 23E ayat (1) Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa:

"untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

Untuk mewujudkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan

mandiri, ideal kiranya jika peran, fungsi, dan tanggungjawab BPK sebagai

supreme audit institution memiliki hubungan dengan kebijakan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam yang adil, pembiayaan keuangan publik dalam

negeri (local public finance) misalnya, obligasi negara (pusat dan daerah),

obligasi korporasi dan perbankan maupun pelaksanaan pnns1p

kepengurusan/pengelolaan pemerintah yang baik (good government dan good

governance), khususnya di bidang keuangan negara serta upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dengan demikian ruang lingkup pemeriksaan BPK akan mencakup

pemeriksaan keuangan, pemeriksanaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu. Sehingga dengan RUU ini diharapkan agar pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara diatur secara tegas, benar, dan

profesional.

Dengan semangat memperluas dan memastikan ruang lingkup dan tata

laksana pemeriksaan yang menjadi tugas pokoknya, BPK ke depan harus lebih

meningkatkan koordinasi kebijakan institusi antarpenyelenggara negara yang

terkait, termasuk jalinan koordinasi kerja sinergi dengan institusi pemeriksa

internal pemerintah, sehingga pada gilirannya overlapping dan crossing

pemeriksaan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara atas objek

yang sama tidak terjadi.

Untuk mencapai ideal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973

tentang BPK memerlukan penyesuian dengan dinamika sosial, korporasi,

keuangan, dan ketatanegaraan. Karena itu sejatinya RUU PPT JKN ini setelah

terlebih dahulu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tersebut

disahkan.

2

ARSIP

DPR

Page 33: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Pimpinan, Menteri Knuangan besertajajaran, Sidang Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kemandirian dalam

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, RUU ini

harus memuat acuan-acuan konkret dalam penerapannya. Oleh karena itu,

Fraksi Reformasi in9in mengutarakan beberapa butir penting sebagai catatan

dalam pelaksanaan UU PPT JKN, yang sebahagian besarnya telah kami

sampaikan dalam PEmdangan Mini Fraksi Reformasi pada forum rapat Pansus

RUU PPT JKN, 9 Juni 2004 yakni:

Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan seperti yang

tertuang dalam pasal 10 RUU ini, BPK diberikan kewenangan meminta dokumen

yang wajib disampaikan oleh 13emerilmaB-R dalam rangka pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bahkan pemeriksa

diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan mengakses semua data yang

disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen

dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan

atau entitas lain yang dipandang perlu. Selanjutnya pemeriksa diberi

kewenangan untuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang,

dan dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan

berlangsung.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Fraksi Reformasi mengingatkan

dan meminta agar wewenang pemeriksaan bisa pula dialamatkan pada rekanan

kerja (rekanan proyek) dari instansi/badan pemerintah yang menggunakan uang

negara. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kebocoran keuangan

negara juga disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan oleh rekanan dari

instansi/badan yang bersangkutan.

Kedua, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan terutama

pemeriksaan kinerja yang diuraikan dalam pasal 17 ayat (4), Fraksi Reformasi

mengingatkan agar BPK tidak saja melakukan pelaporan hasil pemeriksaan

kepada DPR/DPD/DPRD, tapi juga BPK harus senantiasa bekerja sama untuk

melakukan tabayyun (check and recheck) pemeriksaan terutama dengan pihak

3

ARSIP

DPR

Page 34: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

DPRD sesuai dengan tingkat kewenangannya sehingga hasil pemeriksaan

kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang valid

dan optimal.

Kami setuju jika DPRD diberikan kewenangan meminta BPK untuk

menjelaskan dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Sehingga jika ada hal-hal

khusus sehingga yang perlu segera dilakukan pemeriksanaan DPRD dapat

meminta BPK.

Ketiga, mengingat ruang lingkup kerja dan tata laksana kerja yang

semakin luas yang akan dihadapi BPK nanti dalam pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara, Fraksi Reformasi mengusulkan agar

optimalisasi profesionalisme personel serta kelembagaan dan organisasi BPK

harus segera dibenahi. Kami setuju jika penerapan "sistem satu pintu" dalam

hal penerimaan tenaga pemeriksa, pengembangan sistem pendidikan profesi

berkelanjutan, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi serta organisasi­

organisasi profesional di dalam dan di luar negeri guna mengoptimalkan

pemanfaatan dan pengintegrasian hasil kerja profesional dengan fungsi BPK.

Kempat, merujuk masukan dari BPK bahwa dalam pelaksanaan

pemeriksaan BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh

aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Fraksi Reformasi sepakat agar

ditetapkan adanya keharusan bagi APIP untuk menyampaikan semua hasil

pemeriksaannya kepada BPK secara berkala dan komprehensif atau atas

permintaan BPK. H::11 ini penting bagi BPK untuk dapat mendeteksi sistem

pengendalian intern yang dianggap lemah yang secara potensial berdampak

pada kewajaran laporan keuangan dan tingkat efektivitas, efisiensi, dan

ekonomis.

Keli ma, semangat implementasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini

yang menyatakan bahwa, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hendaknya secara taat asas

4

ARSIP

DPR

Page 35: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

menjunjung pengecualian yang diterapkan atas Bank Indonesia, sebagaimana

diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara: "tidak termasuk kewenangan di bidang moneter,

yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur

dengan Undang-Undang". Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang

Bank Indonesia: "Badan Perneriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan

khusus terhadap Bank Indonesia atas perrnintaan Dewan Perwakilan Rakyat

apabila diperlukan". Dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia:

1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun

anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan

keuangan tahunan Bank Indonesia.

2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan

tersebut kepada Badan Perneriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.

3. Selarnbat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan

sebagaimana dirnaksud pada ayat 2, Badan Pemeriksa Keuangan

menyampaikan l;:1poran hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat.

4. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank

Indonesia kepada publik melalui media massa.

Pimpinan, Menteri Keuangan besertajajaran, Sidang Dewan, dan hadirin yang kami

hormati,

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dengan bertawakkal kepada

Allah swt seraya mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Fraksi

Reformasi dapat MENYETUJUI Rancangan Undang-Undang Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ini untuk

segera disahkan sebagai Undang-Undang.

5

ARSIP

DPR

Page 36: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Fraksi Reformasi berharap hendaknya Undang-Undang ini benar-benar

mencerminkan kepastian hukum dan transparansi. Beberapa pemikiran di atas

merupakan upaya untuk turut membuat pengaturan sistem dan mekanisme

kerja pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

benar-benar mencerrninkan profesionalitas dan kemandirian.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan khususnya

kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus/Panitia Kerja/Tim Perumus/Tim

Sinkronisasi/Tim Kecil RUU ini, juga kepada Pemerintah yang dalam hal ini

diwakili oleh Menteri Keuangan beserta jajaran, Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia, Bank Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pihak

lainnya yang tak dapat kami sebutkan satu per satu. Ucapan yang sama kami

haturkan pula kepada Sidang Dewan, insan pers dan media massa serta

hadirin yang terhormat.

Semoga presiasi ini dijadikan-Nya sebagai amal shalih dan karya imani

yang menjadi sumbangsih bagi pembangunan Bangsa dan Negara.

Atas khilaf dan kekurangan, kami memohon maaf.

Billahit taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 3 Jumadil Ula 142521 Juni2004

PIMPINAN FRAKSI REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil KE?tua,

Cecep RuJ{mana

.--~----:----:�, ..... /�SI n_. \J','.", #"

D

'-<·�-�- ---...

-···,

.

:: ·. · Sekl'etaris,1/ ,.' ,(f>5{',,",\ '\ · ,

( <:, 1:··;, '! •', .' "'vl\· 'h

fl !).•, < • ·,1 ' I

! )>::.<· ), _i �

�\ �---"'<,;, 'L: ·,;_ // / '

����--:" . IV!. Wahyudi lndr jaya

6

ARSIP

DPR

Page 37: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.

FRAKSI TNI/POLRI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB

KEUANGAN NEGARA

JURU BICARA

MARSDA TNI KOESMADI, SE A-489

JAKARTA, '-1 JUNI 2004

ARSIP

DPR

Page 38: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.

FRAKSI TNI/POLRI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB

KEUANGAN NEGARA

Assalamu'alaikurn Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Saudara Pirnpinan Sidang Yth. Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya. Yth. Para Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala lirnpahan Rahrnat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat ikut menghadiri Sidang Paripurna DPR-RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

RU U ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggungjawab Keuangan Negara merupakan Undang-undang ketiga di bidang Keuangan Negara yang keberadaannya sudah sangat segera diperlukan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaannya, maka perlu diwujudkan suatu sistem, baik yang mengatur tentang pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun yang mengatur tentang penyimpanan

ARSIP

DPR

Page 39: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

dan pembayaran serta pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD telah ditetapkan dalam Undang­undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Undang­undang ini belum cukup untuk menjamin masalah keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD dapat berjalan tertib, aman dan berhasil mencapai sasaran karena itu perlu dilengkapi dengan undang­undang yang mengatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab l\euangan Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang tentang Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan; antara lain ayat (1) menyatakan : Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Salah satu tujuan negara yang yang berkaitan dengan tugas BPK adalah terciptanya kesempurnaan pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan mencapai tujuan nasional.

Para hadirin yang terhormat.

Fraksi TNI/Polri memahami bahwa Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang lahir sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

!

bukan sebagai pelengkap keduanya. Oleh sebab itu kedudukan dan status Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan T anggungjawab Keuangan Negara setara dengan kedua Undang-undang tersebut diatas dan diharapkan dapat saling melengkapi.

2

ARSIP

DPR

Page 40: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Kelahiran Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara ini dilatar belakangi oleh

1. Semangat dan tujuan untuk menegakkan U U D Negara T ahun 1945secara konsisten dan konsekuen sebagai undang-undang tertinggidengan menetapkan peraturan perundang-undanganpelaksanaannya serta dilaksanakan secara terbuka danbertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 33 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara menyatakan "pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undangtersendiri". Undang-undang sebagaimana dimaksud, untuk dasardan pedoman mendapatkan informasi apakah keuangan negaratelah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturanperundang-undangan serta apakah penggunaan keuangan negaratelah dilakukan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bahwa Undang-undang pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara, tidak terbatas memeriksapada keuangan negara saja tetapi pada hakekatnya meliputi seluruhkekayaan negara yang harus dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan.

Hadirin dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Dari hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Fraksi TNI/Polri mencermati hal-hal yang menonjol : agar dalam pelaksanaan pemeriksaan, tidak menimbulkan perbedaan pendapat1 atau penolakan dari obyek yang diperiksa, maka dasar Undang-undang sebagai payung masing-masing obyek yang diperiksa tersebut yang sudah lahir terlebih dahulu kiranya patut dipedomani antara lain

3

ARSIP

DPR

Page 41: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Atas dasar uraian tersebut diatas, Fraksi TNI/Polri menyatakan : "dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara untuk disahkan menjadi Undang-undang".

Mengahiri Pendapat Akhir ini, Fraksi TNI/Polri menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi dan kepada Pemerintah serta BPK atas kerjasamanya selama pembahasan naskah tersebut.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi TNI/Polri, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

5

Jakarta, JU Juni 2004 A.n. Fraksi TNI/Polri DPR-RI

pt;;��-Marsda TNI Koesmadi. SE

A-489AR

SIP DPR

Page 42: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gedung DPR RI Lt. 21 di. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270

Teip.5755858,5755899,5755900 Fax.5755859 e-mall: [email protected]

PENDAPAT AKI-UR

FRAKSI PART AI BULAN BINTANG TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PILMERIKSAAN TANGGUNG JA WAB KEUANGAN NEGARA

disampaikan oleh

MA WARDI ABDULLAH, SE, MM Anggota No.A-254

Pada

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juni 2004

ARSIP

DPR

Page 43: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR

FRAKSIPARTAIBULANBINTANG

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

KEUANGAN NEGARA

Disampaikan oleh

Mawanli Abdullah, SE, MM - No. Anggota: A-254

Bismilla!zira!tmanirrahiem

Assalammu'alaikum 1Vr. 1Vb.

Sandara Pimpinan, Menteri Keuangan dan Sidang Dewan yang

tcrhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena

atas berkat limpahan rahmat clan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini

kita dapat menyelesaikan dan mengambil keputusan terhaclap Rancangan

Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.

Saudara Pimpinan, IVIcnteri Keuangan clan Sidang Dewan yang

terhormat,

Untuk mewujudkan pcngelolaan keuangan Negara sesuai clengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Pemcriksaan Keuangan Negara clan Unclang-Undang Nomor 1

ARSIP

DPR

Page 44: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

tentang Perbendaharaan Negara, perlu clilakukan pemeriksaan oleh suatu

badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hal ini sejalan dengan

amanat Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa; untuk memeriksa

pcngelolaan dan tanggungjawab tcntang kcuangan Negara diadakan satu

Badan Pemeriksa Kcuangan yang bebas clan mandiri.

Sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi tugas BPK

sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam RUU ini, BPK antara lain

diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) jenis

pemeriksaan, yakni: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan, merupakan pemeriksaan atas laporan

keuangan pemerintah, baik pusat rnaupun daerah, yakni pemeriksaan atas

laporan pertanggung1awaban keuangan tahunan sebagaimana diharuskan

penyajiannya oleh setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan

kementerian/lembaga, dan laporan pemcrintah daerah.

Pemeriksaan kine1ja, yakni pemeriksaan atas aspek ekonomi dan

efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek cfektivitas. Pemeriksaan kine1ja, yang

lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh lembaga pemeriksa

internal, juga akan dilakukan oleh lernbaga eksternal di lingkungan

pernerintahan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu

menjadi perhatian lembaga perwakilan dan pemerintah untuk diperbaiki dan

ditingkatkan, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah/ daerah

ARSIP

DPR

Page 45: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

disclenggarakan secara ckonomis dan cfisien serta memenuhi sasarannya

sccara efektif.

Pemerilcsaan dengan tzrjuan tertentu, adalah pemeriksaan yang

dilakukan dengan tujuan khusus, baik atas permintaan atau tanpa permintaan

dari lembaga perwakilan (DPR/DPD/DPRD). Termasuk dalam pemeriksaan

tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berhubungan

dengan kcuangan, clan pcrneriksaan investigatif dalam rangka

mengungkapkan kennmgkinan te1jadinya kerugian negara/daerah.

Fraksi PBB rnemberi dukungan bahwa, pelaksanaan pemeriksaan

sebagaimana dimaksuclkan di atas harus didasarkan pada suatu standar

pcmeriksaan pemerintalrnn. Standar mana harus disusun oleh BPK dengan

mengacu pada praktek umum di lingkungan profesi auditing secara

internasional. Dan yang lebih penting adalah sebelum standar dimaksud

ditetapkan, BPK perlu mengkonsulitasikannya dengan pihak pemerintah

serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan (audit).

Saudara Pimpinan, 1'1cntcd Kcuangan dan Sidang Dewan yang

tcrhormat,

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Fraksi Partai Bulan Bintang

sepakat, agar kepada BPK diberi kebebasan, kewenangan dan kemandirian

secara penuh tanpa adanya intervensi pihak lain, mulai dari tahap

perencanaan, penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, sampai pada tahap

pelaporan hasil pemcriksaan. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 3 ayat

( 1) RUU Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara,

l

ARSIP

DPR

Page 46: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

yang berbunyi "pcmerik.saan pcngelolaan dan tanggungjawab keuangan

negara yang dilakukan olch BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara

sebagaimana dimaksml clalam dalam Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangrn1 Negara. Di-sini, diakui adanya hak BPK untuk

memeriksa pengclolaan clan tanggungjawab, atas semua yang discbut oleh

pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003.

Fraksi PBB juga menyctujui isi Pasal 3 ayat (2) RUU ini, tentang

adanya "hale publik' untuk mcngctahui, apabila olch UU pemeriksaan

pcrusahaan Negara dilakukan oleh akuntan publik, maka laporan akuntan

tersebut harus dibuka untuk umum dengan menyampaikannya kepada BPK.

Oleh sebab itu, sinpapun yang memeriksa perusahaan Negara harus

mcnjadikan laporan akuntannya mcnjadi suatu dokumen yang bisa dibaca

oleh publik. Dengan kata lain, publik bisa mengetahui baik dari • BPK

maupun dari akuntan publik. Termasuk memberikan wewenang kepada BPK

untuk mengaudit ulang atas laporan yang disampaikan akuntan publik, jika

sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Saudara Pimpinan, Mcntcri Kcuangan dan Sidang Dewan yang

tcrhormat,

Dalam rangka rnewujudkan perencanaan perneriksaan yang

konprehensif, BPK diberi kebebasan untuk dapat rnemanfaatkan hasil

pcmeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, mempcrhatikan masukan

dari lembaga perwakilan, serta dapat menerima informasi dari masyarakat,

termasuk dari lembaga penelitian. Disamping itu, dalam penyelengaraan

kegiatan pemcriksaan, kebebasan yang diberikan kepada BPK antara lain

ARSIP

DPR

Page 47: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

meliputi kebebasan dalam mcnentukan waktu pelaksanaan dan metode

pcmeriksaan, termasuk metode pcmeriksaan yang bersifat investigatif.

Selanjutnya Fraksi PBB, selain menyetujui, agar BPK diberikan

kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak

yang diperiksa, juga menyepakati, agar kepada BPK diberikan kcsempatan

untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan

pejabat instansi yang dipcriksa, termasuk kewenangannya untuk melakukan

penyegelan apabila diperlukan.

Saudara Pimpinan, l\1enteri Keuangan dan Sidang Dewan yang

tcrhormat,

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 63 ayat 3), maka Fraksi PBB

mcnyetujui agar undang-undang ini juga memuat peraturan lanjutan tentang

pcngenaan ganti kerugian Negara terhadap bendahara. Ditentukan bahwa

apabila dalam pcmeriksaannya BPK menemukan kerugian negara/daerah

akibat melawan lrnkum, BPK menerbitkan surat keputusan pengenaan ganti

kerugian Negara/daerah terhadap bendahara yang bersangkutan.

Akhirnya kami, Fraksi Partai Bulan Bintang menyetujui Rancangan

Undang-Undang ten1ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara un1uk disahkan menjadi Undang-Undang.

ARSIP

DPR

Page 48: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

'

,,,

Saudara Pimpinan, 1VIcnteri Kcuangan dan Sidang Dewan yang

tcrhormat,

Demikian Pemanclangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang terhadap

Rancangan Undang-Undang lcntang Pcmcriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Kcuangan Negara.

Atas perhatian Sidang Dewan, kami ucapkan tcrima ka�ih.

TVabillalzittaufiq wal Ifidaya!t.

1Vassalamu'alaikum 1Vr. TVb.

Ketua,

Jakarta, 21 Juni 2004

ARSIP

DPR

Page 49: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

'

.

�:<:l'J, a

,.r}1.::Ji· __ ,1

.:s�sr� .. ".v::s.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

(FKK I)

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

ATAS

RANCANGAN UNDANG UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG

JAWAB KEUANGAN NEGARA

JAKARTA, JUNI 2004

ARSIP

DPR

Page 50: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.

FRAKSI KKI

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

ATAS

RANCANGAN UNDANG UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 21 Juni 2004

Juru Bicara : Ors. H.A. Hamid Mappa Anggota Nomor : A-279

Saudara Pil11pinan, para Anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah, beserta segenap jajarannya, Serta hadirin seka/ian yang kami muliakan,

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita sekalian

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas rahmat dan berkat-Nya, kita semua dapat

berkumpul bersama dalam pesidangan Dewan yang

terhormat ini.

ARSIP

DPR

Page 51: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyambut baik

selesainya pernbahasan Rancangan Undang Undang

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara ini. Rancangan Undang Undang ini

sebenarnya merupakan "satu paket" dengan Rancangan

Undang Undang tentang Keuangan Negara dan

Rancangan Undang Undang tentang Pembendaharaan

Negara yang sudah mulai dibahas sejak lebih dari 3

tahun yang lalu. Sungguhpun lam� pembahasannya,

namun akhirnya dapat juga kita selesaikan draft akhir

RUU yang sangat kita butuhkan kehadirannya saat ini,

yang merupakan bagian dari upaya reformasi dalam

, penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara.

Pada kesempatan ini Fraksi Kesatuan Kebangsaan

Indonesia menyampaikan penghargaan kepada semua

pihak yang telah ikut serta berperan dalam

menyelesaikan naskah akhir Rancangan Undang Undang

ini.

JUllko,,.,,..U1'11 fr•blllful f¥"'n'lfuna1t ,,,,,.,,tnlaa,. ](HJ.I 2

ARSIP

DPR

Page 52: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikut ini kami sampaikan beberapa catatan pemikiran

dan harapan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan

Indonesia terhadap n1asalah Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni sebagai

berikut:

1. Dengan adanya UU ini diharapkan dapat lebih

memudahkan dan lebih mengefektifkan

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara sehingga dapat

memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan

negara rnenjadi lebih baik dan produktif,

transparan dan akuntabel.

2. Kiranya dengan kedudukan dan peranan yang

lebih sesuai, lebih mandiri dan kuat ini, secara

signifikan dan proporsional, BPK dapat menjadi

ujung tombak bagi terwujudnya pengelolaan

pemerintahan yang bersih dan baik, clean

government and good governance secara nyata

dan terpertanggungjawabkan.

ARSIP

DPR

Page 53: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

3. Semoga BPK tetap mampu meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

pemeriksaan dan pengawasan baik ditingkat

pusat maupun daerah, serta konsisten dalam

menguji kesepadanan antara anggaran yang

telah disetujui oleh DPR/DPRD dengan

penggunaannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pikiran dan pandangan di atas, Fraksi

Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan dapat

menerima naskah Rancangan Undang Undang tentang

·. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara serta setuju untuk ditetapkan

menjadi Undan{J Undang.

,1

ARSIP

DPR

Page 54: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan

Kebangsaan Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang senantiasa menyertai dan meridhoi kita

dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita

sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Wassa/amu'alaikum Warrahmatul/ahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua.

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA DPR-RI

Mengetahui : -�--'tr-dekreta ris,

·-=5�2z

..._�•

Juru Bicara, ARSIP

DPR

Page 55: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PEMERIKSMN PENGELOLMN DAN

TANGGUNGJAWABKEUANGANNEGARA

DIBACAKAN OLEH : DRS. H. ABDULLAH ALWAHDI

NOMOR ANGGOTA : A - 276

Jakarta, Juni 2004

ARSIP

DPR

Page 56: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Dibacakan No. Anggota

:Ors. Abdullah AI-Wahdi : A-276

Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati,

Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya yang kami hormati,

Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdufiflahi Rabbif 'Alamin. Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak

kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah dan karunia-Nya kepada kita

semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti tugas

konstitusionaf kita yaitu Rapat Paripuma DPR-RI dalam rangka mendengarkan

Pendapat Akhir Fraksi--Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi

Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para

pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Sidang Dewan Yang Mulia,

Krisis Ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, berikut dampak buruknya

yang belum dapat dipulihkan sampai sekarang, memaksa kepada seluruh

komponen bangsa untuk mengevaluasi atas pengelolaan negara dalam

keseluruhan aspek kHhidupan, baik itu hukum, politik, budaya, pertahanan

keamanan, maupun ekonomi.

l

ARSIP

DPR

Page 57: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Pada lingkup suprastruktur kenegaraan, kehendak untuk mengevaluasi atas

pengelolaan negara ini diekspresikan dengan munculnya aturan perundang-

undangan yang lama

karena sebelumnya

Perubahan perundang-undangan ini cukup mendasar

perubahan ini diawali dengan perubahan dan

penyempumaan dalam aturan-aturan konstitusi dalam bentuk amandemen atas

UUD 1945.

Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara, kehendak untuk melakukan

perubahan atas cara-cara pengelolaan keuangan yang lama ditandai dengan

munculnya serangkaian undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 17/2003

tentang Keuangan Negara, UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara

dan RUU lainnya yaitu RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara yang akan kita syahkan saat ini. Sebelumnya,

pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan berdasarkan lndische

Comptabiliteits Wet (ICW) tahun 1925. UU ini dirasakan tidak tepat lagi

dipergunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan negara karena aturan­

aturan yang ada dirasakan sangat terbatas dengan tugas-tugas yang terbatas

pula. Berdasarkan ICVV 1925, berikut perubahan kecil yang terjadi di dalamnya,

proses penganggaran lebih bertumpu dan diprioritaskan pada pelaksanaan

anggaran, daripada proses pertanggungjawaban dan transparansi anggaran.

Prinsip-prinsip dasar atas reformasi pengelolaan keuangan negara ini adalah

1. Pertanggungjawaban atas hasil kinerja kepada parlemen dan masyarakat.

2. Transparansi atas keseluruhan transaksi pemerintah.

3. Pemberdayaan manajer-manajer professional untuk mencapai hasil

kinerja terbaik.

4. Pemeriksaan oleh satu lembaga tinggi negara yang kuat, professional dan

independen, dengan menghapuskan duplikasi dalam fungsi-fungsi

pemeriksaan.

2

ARSIP

DPR

Page 58: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Sidang Dewan yang Berbahagia,

Untuk menciptnkan "good governance� dalam penyelenggaraan negara

dibutuhkan kerjasama dari semua lembaga kenegaraan. Salah satu pilar

penegakan "good governance" adalah efektifnya lernbaga audit khususnya

dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Secara historis, bangsa

Indonesia sebenamya telah memiliki Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai

lembaga tinggi negara dan pemeriksa eksternal yang dibentuk sejak tahun 1947

berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Dalam kurun waktu 57 tahun

sampai saat ini, BPK telah melakukan pemeriksaan eksternal tanggung jawab

keuangan negara untuk memenuhi mandat konstitusi tersebut. Meskipun BPK

telah terlihat perannya akhir-akhir ini, namun BPK masih dikenal dan dicap oleh

masyarakat sebagai lembaga yang rnandul.

Secara perundang-undangan, BPK sebenamya merniliki status hukum

yang tinggi, karena tercantum dalam UUD 1945 dan perubahannya serta UU

tersendiri (UU No.5 Tahun 1973), sebagai "supreme audit institution8

• Namun,

kinerja kelembagaan belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan statusnya.

Dalam hal ini, ukuran kinerja kelernbagaan yang digunakan adalah tidak ada

tindak lanjut (outcome and impact) dari hasil pemeriksaan BPK. Hasil audit

hanya sebatas catatan atau wacana dalarn media tetapi belurn memberikan

makna yang optimal dalam kehidupan bernegara ini. Input dan penggunaan

sumberdaya yang besar untuk melakukan audit pada akhirnya akan menjadi sia­

sia.

Menurut Fraksi kami, pokok persoalan yang terdapat di BPK terletak pada

dua hal, yiatu (1) permasalahan internal BPK dan (2) lemahnya dukungan

ekstemal dalam rangka efektivitas hasil pemeriksaan BPK. Permasalahan

internal BPK terletak pada ketidakjelasan visi dan misi untuk melaksanakan

mandat konstitusi, peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan integritas dan

profesionalisme sumber daya manusia (SOM) dan kemandirian keuangan.

3

ARSIP

DPR

Page 59: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Pada pennasalahan kedua, temuan hasil pemeriksaan BPK idealnya dapat

ditindaklanjuti yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi secara langsung

dalam bentuk perbaikan manajemen atau sumbangan dalam evaluasi dan

perumusan kebijakan pemerintah. Dampak lanjutannya adafah terciptanya

tatanan "good governance" yang nyata dan bukan hanya dalam wacana.

Dengan demikian, audit dapat berperan dalam kebangkitan ekonomi yang harus

juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sidang Dewan yang kami horrnati,

Fraksi POU percaya dengan sepenuh hati bahwa untuk menciptakan

·good governance" di Indonesia memang bukan hanya tanggung jawab lembaga

audit seperti BPK, tetcipi juga melibatkan instansi penegak hukum yang lainnya,

termasuk juga di dalamnya DPR. Namun dengan status yang tinggi sudah

selayaknya BPK dapat menjadi leading institution dalam penerapan good

governance di Indonesia. Kebutuhan kita akan peran BPK yang kuat, jelas

sekali tercennin dalam pasal-pasal RUU ini. Jika hari ini kita sepakat

mengesahkan RUU ini menjadi UU, maka harapan kita bisa menjadi kenyataan,

yakni terwujudnya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang kokoh dan berwibawa,

dan kita semua berharap kita bisa turut serta dalam perwujudan kondisi yang kita

inginkan tersebut.

Saudara Pimpinan Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk lebih menegaskan bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya

iklim Good Governance di Indonesia, BPK-RI berperan kunci sebagai mitra yang

independen bagi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. BPK-RI berperan

sebagai mitra pemerinlah dalam bentuk pelaksanaan tugas pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara dan hasil pemeriksaan BPK-RI diserahkan ke

DPR, DPD, dan DPRD.

ARSIP

DPR

Page 60: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

Atas temuan-temuan audit BPK-RI kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah

dan/atau lembaga yudikatif sesuai dengan dengan sifat temuan audit yang

dihasilkan.

Mengingat penorapan Good Governance melibatkan semua pihak, maka

BPK-RI harus berani berperan aktif melalui perubahan orientasi, baik internal

maupun eksternal. Aspek internal yang harus segera diperhatikan antara lain

yaitu penyempurnaan standar audit pemerintahan, penerapan kode etik

pemeriksaan, penetapan job description diantara para anggota BPK-RI dan staf

pendukung, penyempurnaan struktur organisasi BPK-RI dan perbaikan sistem

remunerasi, sedangkan aspek eksternal yang harus diperhatikan dan mendapat

prioritas yakni koordinasi dengan lembaga legislatif, yudikatif, IAI, pers dan

masyarakat serta lembaga pengawasan di BUMN, BUMD, BPKP dan Bawasda.

Saudara Pimpinan Sidang Dewan yang kami hormati,

Yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa RUU ini titik beratnya

adalah mengatur kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yan9 dilakukan oleh BPK-RI. Dengan cakupan kewenangan

pemeriksaan BPK-RI tmsebut meliputi keuangan negara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan dalam hal

BPK-RI melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga lainya seperti

Bank Indonesia, tata cara pelaksanaannya harus dipertimbangkan dengan UU

yang berlaku pada institusi atau lembaga tersebut.

Dengan mendasarkan diri terhadap diskusi yang berkembang selama

dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta telah berusaha semaksimal

mungkin untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara khususnya

dalam persoalan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, maka dengan selalu memohon taufiq, hidayah dan inayah dari Allah

SWT,

5

ARSIP

DPR

Page 61: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN …

dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Perserikatan Daulatul

Ummah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Pimpinan Sidang, Saudara Menteri, Para Anggota Dewan, dan

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi POU. Atas perhatian dan kesabaran

Sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ketua Fraksi,

\

�----

KH. Akhmad Sjatari No: A-277

Juru Bicara,

. //

�- ///

.

..

C/ors. Abdullah Al Wahdi No: A-276

6

ARSIP

DPR