SISTEM PELAYANAN TERPADU BPHTB (SIPADU BPHTB)
SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
PENDAHULUAN
Sistem Otonomi Daerah telah dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan UU No. 32 tahun 2004. Sejak saat itu wacana otonomi daerah mengemuka dengan berbagai dilema baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Wacana tersebut memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah bagi pembangunan regional adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari kewenangan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah, dimana dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Nafas Utama dalam implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah ini adalah : Daerah mampu tampil kreatif dan penuh inovasi dalam menggali potensi sebagai upaya peningkatan PAD Mampu mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat Lebih mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, dan bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang popular di kalangan masyarakat, khususnya pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi.
Hal ini nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam era Otonomi Daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi baru. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah, khususnya BPHTB diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Bila kita cermati terdapat 3 hal penyempurnaan yang tercantum dalam undang undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu : penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian wewenang yang lebih besar bagi daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment) dan peningkatan efektivitas pengawasan.
Ketiga hal tersebut diharapkan berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan PAD dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten dengan prinsip prinsip perpajakan yang baik dan diterapkannya sanksi bagi Pemerintah Daerah yang melanggar berupa penundaan dan pemotongan penyaluran dana perimbangan dari pusat. Peningkatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah, akan lebih optimal jika dilakukan secara preventif dan korektif. Artinya Pengawasan dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran dan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran.
RUMUSAN MASALAHMencermati sistem pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama ini, maka dapat kami kemukakan beberapa kondisi teknis maupun non-teknis di lapangan, diantaranya sebagai berikut : Sistem Self Assesment Dibuat sebagai upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam hal pembayaran pajak. Tetapi dalam implementasi di lapangan, seringkali penerapan sistem ini juga memberikan implikasi kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan berbentuk Kurang Bayar atau Lebih Bayar, sehingga harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Dearah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Proses Penelitian dilakukan Manual Proses Penelitian SSPD bisa dilakukan dengan administrasi persyaratan yang lebih mudah dan lebih cepat karena menggunakan Aplikasi. Sistem Pembayaran BPHTB Belum Semua OnLine Sistem OnLine akan memudahkan petugas untuk melakukan penelitiani SSPD atas semua pembayaranyang dilakukan di Bank Tempat Pembayaran. Piutang BPHTB yang belum tertagih Munculnya Piutang BPHTB yang belum tertagih terjadi karena mekanisme Penagihan Piutang BPHTB itu masih dirasa kurang efektif, dikarenakan : WP sengaja tidak melunasi tagihan Piutang BPHTB karena proses sertifikasi sudah selesai WP merasa tidak menerima tagihan Piutang BPHTB Biasanya penagihan Piutang BPHTB difokuskan kepada tagihan yang jumlah besar, sehingga jumlah kecil terabaikan Blangko SSPD BPHTB jumlahnya terbatas Jika hal ini terjadi, maka bisa mengganggu kelancaran proses pelayanan dan pembayaran SSPD BPHTB itu sendiri. Disamping itu, kontrol atas pemanfaatan Blangko SSPD BPHTB itu sendiri lemah, sehingga tidak mampu menjadi alat kontrol bagi kinerja PPAT/Notaris. Proses Pemungutan Belum Terintegrasi Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak BPHTB ini, ada beberapa instrumen yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan BPHTB ini, diantaranya : Wajib Pajak PPAT/Camat Notaris Kantor Pertanahan KP PBB ( sekarang diambil alih Pemda ) Mulai maraknya Setoran BPHTB Palsu Permasalahan BPHTB yang mulai berkembang saat ini adalah maraknya peredaran Setoran BPHTB Palsu, dimana ada oknum yang sengaja memalsukan stempel bank dan legalisir KPP di blangko Setoran BPHTB yang memang tidak disetorkan ke Bank. Di wilayah Jawa Timur, peredaran Setoran BPHTB Palsu ini sudah terdeteksi sejak tahun 2002, sehingga bisa diminimalisir peredarannya.
Laporan Bulanan PPAT/Notaris belum dimanfaatkan sebagai sarana kontrol / monitoring Sebagai Laporan Bulanan rutin yang dikirimkan ke Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah, sebenarnya Laporan Bulanan ini bisa menjadi sarana Kontrol Pembanding Data atas pelaksanaan pemungutan Pajak BPHTB ini. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, termasuk wajib pajak yang berkecimpung dalam sektor usaha properti, seperti developer, pengusaha real estate, hingga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa keluhan yang sering disampaikan oleh wajib pajak adalah bahwa ketidaktahuan mereka terhadap aturan perpajakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif agar pihak-pihak terkait memahami aturan perpajakan secara utuh. Sedangkan, langkah berkesinambungan dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai warganegara, melalui berbagai media, termasuk surat khabar, brosur, dan buku. Terlepas dari seluruh upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengoptimalan Pajak BPHTB ini, maka masih diperlukan sebuah terobosan Sistem dan Mekanisme yang mampu mereduksi secara efektif permasalahan- permasalahan yang terjadi dan yang mungkin terjadi dalam proses pemungutan Pajak BPHTB ini, agar fungsi Pemerintah Daerah dalam hal penggalian dan pengawasan sumbersumber PAD dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
MAKSUD & TUJUANBerkenaan dengan paparan diatas, dan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang ada dalam sistem pemungutan Pajak BPHTB saat ini, maka disini kami ingin menawarkan sebuah terobosan Sistem Pemungutan Pajak BPHTB melalui SISTEM PELAYANAN TERPADU (SIPADU) BPHTB. Sistem ini merupakan terobosan baru dibandingkan dengan systemsistem yang telah ada sebelumnya, dan kami berkeyakinan system ini mampu mereduksi permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak BPHTB. Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) BPHTB ini telah dikaji secara mendalam, baik terkait Tehnis Pelaksanaannya sehingga diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Kota/Kabupaten dalam upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak BPHTB. VISI-MISI SIPADU BPHTB adalah : Mampu memberikan Layanan yang terbaik dan memuaskan baik bagi WP ataupun instrument lainnya Mampu menjadi system kontrol yang efektif bagi upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak, khususnya BPHTB Mampu merealisasikan penagihan piutang BPHTB secara maksimal Mampu memberikan informasi kinerja masing-masing PPAT/Notaris Secara umum, Konsep yang akan kami tawarkan dalam SIPADU BPHTB ini meliputi 3 bagian, yaitu : SISTEM PELAYANAN Berfungsi sebagai system yang akan mengontrol, mengawasi, sekaligus memberikan pelayanan kepada WP yang membutuhkan informasi. Didalam Fungsi Pelayanan ini juga meliputi 3 fungsi layanan : Layanan Informasi / Registrasi Layanan Bank Persepsi Layanan Penelitian / Validasi SISTEM APLIKASI Sebagai sebuah aplikasi, SIPADU BPHTB ini mampu merekam dan mendata semua transaksi yang terjadi, baik itu transaksi Informasi, transaksi Bank Persepsi maupun transaksi Legislasi. Aplikasi ini di bisa operasikan oleh beberapa operator (user) secara bersama-sama, tergantung kebutuhan pelayanan. Hanya saja, masing-masing dibatasi menu/fiturnya sehingga tidak bisa masuk ke sembarang menu tanpa otoritas khusus. Output yang bisa dihasilkan dari Aplikasi SIPADU BPHTB ini diantaranya sebagai berikut :
Laporan Transaksi Layanan Informasi Fungsi Laporan : Sebagai kontrol atas transaksi akta masing-masing PPAT/Notaris Sebagai monitoring atas potensi BPHTB Sebagai alat kontrol dengan Laporan Bulanan PPAT/Notaris Sebagai informasi kinerja masing-masing PPAT/Notaris Laporan Transaksi Pembayaran Fungsi Laporan : Sebagai informasi realisasi pembayaran BPHTB Sebagai informasi Jumlah Layanan Pembayaran masing-masing Bank Sebagai alat kontrol SSPD BPHTB yang akan dilegislasi dengan Bukti Transaksi Setoran Pembayaran ke Bank, termasuk kemungkinan indikasi pemalsuan SSPD BPHTB Sebagai informasi kinerja masing-masing PPAT/Notaris Laporan Transaksi Legislasi Fungsi Laporan : Sebagai informasi jumlah permohonan legislasi Sebagai kontrol atas kemungkinan kesalahan perhitungan, perbedaan NPOP maupun adanya pemalsuan SSPD BPHTB. Sebagai kontrol terakhir atas pelaksanaan pelayanan Pemungutan Pajak BPHTB yang ada di DiPENDA. SISTEM PENDAMPINGAN Semua sistem yang kami tawarkan seluruhnya menggunakan Sistem Pendampingan, artinya setiap masing-masing Tahapan Kegiatan yang akan dilaksanakan, juga akan disertai Pelaksanaan Pendampingan selama 2 (dua) bulan. Kegiatan Pendampingan yang akan dilaksanakan dalam Pelaksanaan SIPADU-BPHTB ini adalah : Pendampingan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Pendampingan Pelaksanaan Sistem Monitorin BPHTB di Kantor Pertanahan Pendampingan Pembuatan OnLine Sistem Bank-Bank Penerima Pembayaran BPHTB
RUANG LINGKUPRuang Lingkup kegiatan dan system yang akan dikembangkan ini meliputi seluruh instrument-instrumen dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB. Bersama ini kami sampaikan Ruang Lingkup Kegiatan di masing-masing Institusi yang terkait BPHTB : DINAS PENDAPATAN / DPPKA Melakukan penomoran/registrasi atas Blangko SSPD BPHTB. Menyiapkan Sarana dan Prasarana (termasuk blangko SSPD BPHTB) terkait penerapan SIPADU-BPHTB di Kantor Dinas Pendapatan. Berkoordinasi dengan Instansi terkait atas rencana pengenalan Sistem Pemungutan Pajak BPHTB Melakukan sosialisasi, penyiapan brosur dan edaran-edaran guna mendukung kelancaran operasional system Menyiapkan Surat Menyurat, Surat Keputusan atau Surat Edaran dan suratsurat pendukung Lainnya yang dibutuhkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak BPHTB. Menyiapkan SDM/Personil yang berkualitas sebagai penggerak dan pengawal sistem agar berjalan sesuai perencanaan Menetapkan Bank-Bank Tempat Pembayaran Setoran Pajak BPHTB sebagai Bank Resmi yang Online dengan Dinas Pendapatan
KANTOR PERTANAHAN ( BPN ) Berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan untuk Pembuatan MOU Antar Instansi sebagai Persiapan Pengenalan Sistem. Menyiapkan sarana prasarana penunjang yang nantinya akan menjadi Sentra Layanan Sistem Monitoring BPHTB. Mensinkronkan lamanya proses permohonan sertifikasi dengan Penetapan SKPDKB dari DISPENDA/DPPKA Menyiapkan sarana dan prasarana yang terkait penerapan SIPADU-BPHTB Menyiapkan SDM yang berkualitas sebagai penggerak dan pengawal sistem agar berjalan sesuai dengan perencanaan Menyiapkan loket pengambilan sertifikat sebagai kontrol piutang BPHTB yang akan ditagihkan da menjamin semua piutang BPHTB yang ditetapkan dapat tertagih secara optimal Hanya menerima permohonan yang melampirkan SSPD BPHTB lembar k-5 (lima) ASLI, dan bukan FOTOCOPY. PPAT/CAMAT/NOTARIS Menginventarisir No. Register Blangko SSPD BPHTB yang diterima dari Dinas Pendapatan Menjamin ketersediaan Blangko SSPD BPHTB dikantornya, agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan
Membantu sosialisasi mengenai Pajak BPHTB kepada setiap WP yang menjadi kliennya Ikut memberikan pertanggungjawaban terhadap masalah pemalsuan pembayaran SSPD BPHTB yang dilakukan oleh kliennya
KEGIATAN & INFRASTRUKTURSistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) BPHTB dipersiapkan untuk dapat menyederhanakan sistem yang ada selama ini, terutama sistem yang dulu pernah ada. Dalam tahapan rencana penyediaan infrastruktur SIPADU BPHTB ini kami buat dalam dalam 3 tahap : TAHAP PERTAMA PENYIAPAN SISTEM PELAYANAN Tahap ini lebih banyak untuk mempersiapkan Sistem Pelayanan dengan SIPADU BPHTB di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Diharapkan akan mampu meminimalisir terbitnya Kurang Bayar hingga 90%. TAHAP KEDUA PENYIAPAN PELAKSANAAN PERTANAHAN SISTEM MONITORING DI KANTOR
Pada tahap ke-2 mulai dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait rencana penagihan SKPDKB melalui Kantor Pertanahan. Untuk lebih memperkuat posisi masing-masing personil, maka baik personil BPN maupun DIPENDA yang terlibat langsung dalam pemungutan Pajak BPHTB sebaiknya dibuatkan SK Tim Optimalisasi BPHTB. Diharapkan mampu merealisasikan Kurang Bayar hingga 100%. TAHAP KETIGA PENYIAPAN ONLINE SISTEM BANK Pada tahap ke-3 ini barulah ditetapkan jumlah Bank Persepsi diluar Bank yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah daerah setempat untuk setting ONLINE SYSTEM.
HARDWARE & SOFTWAREPerangkat Hardware yang dibutuhkan untuk pekerjaan SISTEM LAYANAN TERPADU (SIPADU) BPHTB antara lain : 1 unit PC server + LCD digunakan sebagai pusat pengumpulan data dan informasi BPHTB yang disimpan dalam bentuk data digital (database oracle). 3 unit PC client + LCD digunakan untuk proses informasi, verifikasi serta validasi data BPHTB. Untuk pengembangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di masa akan datang, sangat dianjurkan jika jumlah unit PC Client ini ditambah. UPS Diperlukan agar tidak ada ganggunan dan hambatan listrik padam pada saat proses pelayanan ke masyarakat. Switch Berfungsi sebagai media koneksi secara intra-lokal antar komputer yang terdapat dalam suatu unit kerja. Kabel Jaringan Berfungsi sebagai jalur koneksi intra-lokal maupun inter-lokal dalam suatu unit kerja Modem + Router Berfungsi sebagai media koneksi secara inter-lokal (internet) antar komputer yang terdapat dalam suatu unit kerja. Printer Printer yang dibutuhkan adalah dengan model tipe DOT MATRIX ukuran A3 Biaya langganan internet Langganan internet diperlukan untuk memfasilitasi koneksi internet. Disarankan menggunakan koneksi internet yang paling stabil. Catatan : Perangkat hardware diatas merupakan standart hardware yang dibutuhkan dengan menggunakan metode sentralisasi (terpusat). Jika ingin menggunakan metode desentralisasi (menyebar diseluruh kecamatan,maka perlu disesuaikan dengan jumlah kecamatan pada masing-masing daerah).
Untuk perangkat software, kami memberikan beberapa opsi/pilihan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menyediakan sendiri atau kami dapat membantu menyediakan. Beberapa software yang dibutuhkan antara lain : OS (XP, Vista, 7) Oracle 10g (server & client) Software pengontrol jaringan
PENUTUPDemikian proposal awal ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Guna lebih memahami apa yang menjadi pemikiran dan perencanaan kami dalam merealisasikan sistem SIPADUBPHTB ini, maka kami siap melakukan paparan dan presentasi di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin,sesuai jadwal waktu yang Bapak/Ibu rencanakan.
Kami sangat mengharapkan paket sistem dan layanan yang kami tawarkan ini bisa bermanfaat secara optimal dalam mendukung perkembangan Pemerintahan Daerah ke depan sesuai dengan harapan kita bersama.
Terima Kasih.
